kebijakan program pelayanan ... - …inovasi.lan.go.id/uploads/download/1510743728_ult... ·...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF
KABUPATEN TULUNGAGUNG
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAYOUT
I. LATAR BELAKANG
II. PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PSAI
III. PENGELOLAAN
IV. HAMBATAN
V.PERBAIKAN KE DEPAN
VI. CAPAIAN KINERJA PSAI
LATAR BELAKANG
• Tulungagung berada di wilayah pantai selatan
Pulau Jawa dengan jumlah buruh migran besar.
• Proporsi jumlah anak mencapai sepertiga
jumlah penduduk keseluruhan.
• Adanya berbagai isu permasalahan anak.
• Kompleksitas permasalahan layanan anak yang
ada.
Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (111°43' - 112°07') Bujur Timur dan (7°51' – 8°18') Lintang Selatan
Tulungagung terletak arah tenggara dari Surabaya dengan jarak 154 km Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 1.055,65 Km² (105.565Ha) atau 2,2 % dari Provinsi Jawa Timur
Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Tulungagung adalah : Utara : Kabupaten Kediri Timur : Kabupaten Blitar Barat : Kabupaten Trenggalek Selatan : Samudera Indonesia
Secara administratif Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi : - 19 kecamatan - 257 desa - 14 kelurahan
KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN TULUNGAGUNG
Jumlah Penduduk Tulungagung
Tahun 2012-2015
Anak
27.12 %
72,88
%
Jumlah Penduduk Anak
dibanding jumlah penduduk total
Jumlah Penduduk
Perempuan dibanding laki-laki
1,170,000
1,175,000
1,180,000
1,185,000
1,190,000
1,195,000
1,200,000
1,205,000
1,210,000
1,215,000
1,220,000
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1,187,016
1,200,081
1,204,014
1,215,429
ISU STRATEGIS
1. Anak Buruh Migran
2. Kekerasan terhadap anak,
3. Pekerjaan terburuk anak,
4. Trafficking terhadap anak
5. Eksploitasi Seks Komersial Anak, sebagai
bentuk penelantaran anak dan
6. Kurangnya pemenuhan hak anak sebagai
makhluk sosial.
7. Partisipasi masyarakat dalam penemuan
kasus kekerasan terhadap anak sekaligus
perlindungannya
1. Program/pelayanan yang ada sebelum
dibentuk ULT PSAI masih terpisah-pisah
belum terintegrasi ke dalam “Sistem
Perlindungan Sosial”
2. Kesulitan sasaran/penerima manfaat untuk
mendapat pelayanan yang komprehensif,
cepat, tepat dan tuntas
3. Data disetiap sektor layanan berbeda-beda,
baik jumlah maupun indikatornya
Kompleksitas masalah layanan
II. PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN PSAI
• Adanya Komitmen yang kuat dari Bupati
Tulungagung
• Dukungan regulasi
• Dukungan penganggaran
• Alur perencanaan pembentukan ULT PSAI
Peningkatan Pelayanan Pendidikan yg Murah & Berku-
alitas serta Pelestarian/Pengembangan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Murah
dan Berkualitas
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis
Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah
untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor Lain
Pengentasan & Penanggulangan Kemiskinan
dengan Pola Terpadu
1
2
4
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik,
Transparan, Akuntabel, Responsif dan Demokratis 3
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis (UKM,
Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata &
Perkebunan) melalui Kegiatan Kewirausahaan 5
6
15
TUJUAN
27
SASARAN
41
INDIKATOR
KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN
MISI VI : Pengentasan &
Penanggulangan
Kemiskinan dengan
Pola Terpadu
Pengembangan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI)
Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID)
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Perluasan & Penguatan Pelatihan Kerja pada BLK
Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Pengembangan Koperasi Wanita
Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu
Pembangunan MCK bagi Warga Miskin
PROGRAM UNGGULAN DAN INOVASI
12
REGULASI PENDIRIAN
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2009 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 41 tahun 2015
tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial anak Integratif 5. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 42 tahun 2015
tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan
Terpadu Perlindungan Sosial anak Integratif
6. Kesepakatan Bersama antara Bapak Bupati Tulungagung,
Kementerian Sosial RI dan Unicef pada tanggal 30 Juli 2015
Penyusunan Dokumen Kebijakan (Perbup, SK)
Dukungan Sarana Prasarana
Penyusunan Media Layanan (Leaflet, Selayang
Pandang, Video Alur Layanan, Buku Pedoman)
Lokakarya Manajemen Data
Bimtek Petugas Layanan
Audensi Kemensos, Unicef dengan Bapak Bupati
Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi
LAUNCHING UNIT LAYANAN PSAI
ALUR PERENCANAAN
Rp. 150.0000.000
1. Dukungan Sarana Prasarana Unit
Layanan
2. Koordinasi/Rapat dalam rangka
Perumusan Kebijakan
3. Launching Unit Layanan PSAI
4. Sosialisasi Unit Layanan Terpadu PSAI
ANGGARAN 2015
(BAPPEDA)
14
PENGANGGARAN
Rp. 500.0000.000
1. Operasional Unit Layanan
2. Dukungan Sarana Prasarana
3. Sosialisasi/Bimtek
4. Perumusan Kebijakan
ANGGARAN 2016 (BAPPEDA, BPPPAKB, DINSONAKERTRANS &
BAG KESRA)
PENGANGGARAN Unit Layanan Terpadu PSAI 2015 Rp. 420.000.000 ( Persiapan Pendirian )
ANGGARAN (BAPPEDA)
• Rp. 150.000.000
1. Dukungan Sarana Prasarana Unit Layanan
2. Koordinasi/Rapat dalam rangka Perumusan Kebijakan
3. Launching Unit Layanan PSAI
4. Sosialisasi Unit Layanan Terpadu PSAI
UNICEF MELALUI
KEMENSOS
Rp. 270.000.000
1. Pelatihan Penguatan Kapasitas Tim
Dan Tenaga Pelaksana Layanan
2. Rapat Persiapan Dan perancangan
Media
3. Workshop Penyusunan Mekanisme
Kerja Dan Pengelolaan Layanan
Terpadu
4. Sosialisasi SOP Pelayanan Terpadu
5. Workshop Manajemen Data
6. Penyusunan Pedoman Tata Kelola
Data Pelayanan Terpadu
SINERGI ANGGARAN UNTUK ULT PSAI TAHUN 2017
APBD KABUPATEN
500.000.000
UNICEF MLL. KEMENSOS RI
117.650.000
UNICEF MELALUI LPA
454.238.950
DINAS SOSIAL NAKERTRANS :
150.000.000
1. Dukungan Sarana Prasarana Unit
Layanan
2. Operasional Unit Layanan (Honor
Petugas Layanan, ATK, Penggandaan)
3. Sosialisasi
4. Perjalanan Dinas/Home Visit
1. Penjangkauan Lapang
2. Pelatihan Tahap II bagi
Koordinator dan Tenaga
Layanan Anak dan Keluarga
3. Case Management 1
1. Finalisasi Buku Pedoman dan
Regulasi Penggunaan SIAK
sebagai Database ULT PSAI
2. Minilokakarya Penggunaan
Data SIAK untuk Database
ULT PSAI
3. Pertemuan Pekerja Sosial
4. Pelaksanaan Pemetaan pada
Anak Rentan
5. Komunikasi fasilitasi
sinkronisasi SOP jejaring
layanan ULT PSAI di 3 SKPD
dan 5 lokasi layanan
6. Lokakarya Penyusunan SOP
dan Kebijakan lokal untuk
layanan pencatatan kelahiran
anak
7. Penyusunan Naskah
Akademik Peraturan Daerah
Tentang Sistem PA
BPPPAKB : 150.000.000
1. Pendampingan korban/Kelompok Resiko
2. Bimbingan Teknis Petugas Layanan 3. Rapat Koordinasi/Case Conference
BAPPEDA : 150.000.000
1. Rakor Penguatan Jejaring Layanan 2. Monev Program 3. Penambahan Sarana Prasarana
KESRA :Rp. 50.000.000
Sosialisasi Layanan pada ULT PSAI
SINERGI ANGGARAN UNIT LAYANAN TERPADU PSAI
TAHUN 2016 ( 1.07 Milyar)
DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp. 300.000.000
1. Dukungan Sarana Prasarana Unit Layanan
2. Operasional Unit Layanan (Honor Petugas
Layanan, ATK, Penggandaan)
3. Sosialisasi
4. Perjalanan Dinas/Home Visit
5. Pendampingan korban/Kelompok Resiko 6. Bimbingan Teknis Petugas Layanan 7. Rapat Koordinasi/Case Conference
17
PENGANGGARAN 2017
1,558 Milyar
APBD kab Tulungagung (558
juta) UNICEF MELALUI LPA
(1 Milyar)
BAPPEDA- Rp. 258.260.000
1. Rakor Penguatan Jejaring Layanan 2. Monev Program
UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF SIGAP, TANGGAP, DAN TULUS DEMI KEPENTINGAN
TERBAIK ANAK
motto
Unit Layanan Terpadu PSAI berkedudukan dibawah
koordinasi Dinas Sosial Nakertrans
Kedudukan
VISI dan MISI
VISI
Terwujudnya Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak
di KabupatenTulungagung
MISI 1. Mewujudkan ketersediaan data base layanan anak
2. Peningkatan pelayanan pencegahan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu
3. Peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak
4. Mewujudkan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional
5. Peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak
TUGAS UNIT LAYANAN TERPADU PSAI
1. Membangun dan menjalankan koordinasi antar SKPD dan lembaga lain dalam perencanaan
dan penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
2. Mengkoordinasikan program dan kegiatan-kegiatan SKPD dan lembaga lain dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan upaya
pencegahan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak,
3. Mengkoordinasikan program, kegiatan, atau upaya-upaya lain yang ada di SKPD dan lembaga
lain untuk mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko
mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
4. Menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan antar SKPD dan lembaga lain
dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk
memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional.
5. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan kapasitas pelayanan di tingkat
lembaga penyedia layanan dan sumber daya manusia dalam jejaring penanganan kesejahteraan
sosial anak;
6. Menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak.
7. Melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk pengembangan/
peningkatan/penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.
22
KOORDINATOR
Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial
Anak
Seksi Data, Informasi, dan
Pengaduan
SKPD dan Lembaga Lain
TUGAS KOORDINATOR
memimpin Unit Layanan Terpadu PSAI
merumuskan kebijakan, program dan kegiatan, serta rencana kerja Unit Layanan Terpadu PSAI;
mengendalikan ketatausahaan Unit Layanan Terpadu PSAI, meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
membangun, mengembangkan, dan memelihara kerjasama dengan SKPD dan lembaga lain, serta dengan instansi vertikal di tingkat daerah, provinsi, dan nasional.
Tugas Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak
1. memfasilitasi koordinasi SKPD dan lembaga lain dalam perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
2. mengkoordinasikan program dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan SKPD dan lembaga lain dalam meningkatkan kesadaran masyarakat;
3. mengkoordinasikan kegiatan identifikasi/pemetaan anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak
4. mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan
5. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak oleh Unit Layanan Terpadu PSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
7. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.
Tugas Seksi Data, Informasi dan
Pengaduan 1. melakukan kajian pelayanan, penanganan, penanggulangan dalam bidang
perlindungan sosial anak;
2. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku di Daerah
3. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama difahami dan digunakan oleh Unit Layanan Terpadu PSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
4. mengkoordinasi penghimpunan dan pembaharuan (updating) data base perlindungan sosial anak,
5. menyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak;
6. memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat;
7. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan maslah perlindungan sosial anak;
8. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi..
Tugas Jejaring Lembaga Penyedia Layanan
1. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang
kesejahteraan dan perlindungan anak
2. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
3. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan
dan perlindungan anak
4. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan
serta mendayagunakan data dan hasil informasi dari Seksi Data, Informasi
dan Pengaduan untuk kepentingan perlindungan anak
5. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
pelaksana layanan
III. PENGELOLAAN
• Prinsip Layanan
• Tata Kerja dan SOP
• Jenis Layanan
• Menejemen Kasus
• Penerima Layanan
• Jejaring Pemberi Layanan
• Pengawasan, Pengaduan dan Evaluasi Layanan
PRINSIP LAYANAN • Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara
• Konsisten. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan
• Partisipatif. Pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
• Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
• Berkesinambungan. Pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan
• Transparan. Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat
• Keadilan. Pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender
• Berpusat pada Anak. Semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak
• Rahasia. Menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang
1. Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI, Kepala Seksi, dan anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Layanan Terpadu dan antar instansi/SKPD di Daerah, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.
2. Untuk kepentingan keterpaduan layanan, Unit Layanan Terpadu PSAI menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengatur hubungan kerja, koordinasi, dan standar kinerja antar SKPD dan lembaga lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
ULT PSAI memiliki dua jenis SOP , yaitu :
1. SOP Alur Umum
2. SOP Layanan ada 9 buah ,yang terdiri :
– SOP penerimaan pengaduan
– SOP layanan korban
– SOP layanan rujukan
– SOP layanan adminduk
– SOP layanan kesehatan
– SOP layanan kesejahteraan sosial
– SOP layanan pendidikan
– SOP layanan anak berhadapan hukum
– SOP layanan penjangkauan anak berisiko
1. Pelayanan kelompok beresiko yang dilakukan
berdasarkan penilaian atas database yang tersedia
dan jenis resiko yang dihadapi kelompok tersebut
yang selanjutnya direkomendasikan kepada Jejaring
Lembaga Penyedia Layanan yang memiliki
kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan;
2. Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban
maupun kasus anak lainnya yang dilaksanakan
dengan menghubungi langsung petugas layanan
sesuai kebutuhan.
RESEPSIONIS
PKH/ TKSK /
SLRT
LOKET PELAYANAN
PSAI
LAYANAN OLEH
JEJARING
LEMBAGA
PENYEDIA
LAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH
RESEPSIONIS
KLIEN/ANAK
LOKET PELAYANAN
PSAI
LAYANAN OLEH JEJARING
LEMBAGA
PENYEDIA
LAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH
MONEV LAYANAN
LAYANAN SELESAI
LAYANAN EMERGENCY
SEMENTARA
Kerangka kerja Manajemen Kasus
Jalur Rujukan :
1. Rujukan Sendiri
2. Rujukan Masyarakat
3. Pekerja Sosial
Profesional
4. Profesional lainnya
Layanan Anak
dan Keluarga
berbasis lokal
Kajian Resiko dan kebutuhan :
1. Resiko Tinggi
2. Resiko Menengah
3. Resiko Rendah
4. Tak perlu tindakan
Rencana penanganan Kasus
dikembangkan berdasarkan
tingkatan resiko – tentukan tujuan
dengan jelas
Kemungkinan tindakan:
1. Hubungkan ke layanan sumber daya,
bantuan, pendidikan, dan layanan lainnya
2. Layanan kasus berpusat pada Keluarga
3. Layanan intensif untuk anak dan keluarga
Kajian kasus secara reguler –
Konferensi kasus
Penc
atat
an K
asus
Kasus ditutup
Hasil tercapai
34
35
1. Anak PBI
2. PBID
3. Anak terlantar
4. Anak Yatim / Piatu
5. Pengangkatan anak
6. PKH ( Program Keluarga Harapan )
7. Anak Jalanan
8. Anak Yang Menyandang Cacat
10. ABH
11. AMPK
12. Anak DO
10. Anak DO Transisi
14. Anak penerima BKSM
15. BSM ( Bantuan Siswa Miskin )
16. Anak BMI ( Buruh Migran
Indonesia )
17. Persalinan dibawah usia 18 tahun
18. Anak dengan HIV
19. Anak dengan AIDS
20. Anak dengan Penyakit Menular
21. Anak Gizi Buruk
22. Anak Korban pemasungan
23. Anak dengan TBC
Jejaring Pemberi Layanan JENIS LAYANAN LEMBAGA PENGAMPU
Layanan Hak Dasar Dispenduk Capil , Dinkes , Dikbud , Dinsos ,dan
OPD terkait lainnya
Layanan Medis dan
Medicolegal
RSU dr Iskak Tulungagung termasuk untuk psikiatri;
RS Bhayangkara Tulungagung
Dinas Kesehatan melalaui UPT Puskesmas
Layanan Hukum APH (Polisi, Jaksa dan Halim)
BKH Kartini
OBH Muhammadyah
Layanan Psikososial R dan R : LPA
Psokolog : Lembaga Bantuan Psikologis PSGA IAIN
Tulungagung;
Dinsos (Pendamping PKH, TKSK)
PKK
Bag Admin Kesra
Shelter : Aisiyah
Pengawasan, Pengaduan
dan Evaluasi Layanan
• Pembentukan Tim Pelayanan Publik pada ULT PSAI
terdiri maklumat layanan , SOP , pengaduan layanan ,
kepuasan layanan dan informasi layanan publik
• Pengawasan dan Evaluasi terhadap pengelola ULT
PSAI dilakukan oleh Dinsos KB PPPA
• Mekanisme pengaduan tersedia bagi klien melalui
langsung, surat , telepon , dan kotak pengaduan
• Untuk mengukur kepuasan layanan dilakukan dengan
survey berkala.
KESIMPULAN
LAYANAN SEBELUM ADANYA ULT PSAI
Pelayanan masih berbasis pada SKPD
pemberi layanan (bersifat sektoral)
Penerima manfaat belum sepenuhnya
mendapat layanan yang komprehensif
Data pelapor/kasus bisa ganda atau
mungkin tidak sama antara lembaga yg
satu dg yg lain.
Layanan menjangkau anak dan perempuan
Klien kemungkinan banyak melakukan
mobilitas
LAYANAN SETELAH ADANYA ULT PSAI
Layanan bersifat komprehensif
Data sama disemua lembaga pemberi
layanan
Layanan menitik beratkan pada
masalah sosial anak
Klien cukup dilayani di Unit sementara
petugas pemberi layanan yg melakukan
mobilitas ( kecuali kasus tertentu )
Klien lebih nyaman (terhindar dr stres
karena tidak banyak ditanya ttg kasus
yg dialaminya secara berulang oleh
petugas)
CAPAIAN KINERJA
• DATA KASUS DAN SEBARANNYA
• DATA CAPAIAN PENJANGKAUAN
KELOMPOK ANAK RENTAN
• DOKUMENTASI
Tahun 2017 (Januari – 10 Nopember ) : 169
Kasus
Data Capaian Pelayanan Penanganan Kasus ULT - PSAI
10
5
1715
10
27
21
3
10
3
0
5
10
15
20
25
30
Tahun 2016 : 121 Kasus
Layanan Data Layanan Konseling Case Conference
11
0
7 4
47
8 7
41
1
17
05
101520253035404550
Laki-laki Perempuan Total
DATA CAPAIAN PENJANGKAUAN
KELOMPOK ANAK RENTAN
NO TAHUN DESA SASARAN KEC SASARAN JUMLAH
ANAK
1 2016 13 DESA 5 KECAMATAN 161
2 2017 92 DESA 5 KECAMATAN 325
PENJANGKAUAN KERENTANAN MELIBATKAN TKSK, PENDAMPING PKH DAN
PERANGKAT DESA KEMUDIAN KONFERENSI KASUS DENGAN OPD TERKAIT
IV. HAMBATAN
• ULT PSAI sebagai model awal di Indonesia
sehingga belum ada contoh lainnya / sebelumnya
• Jangkauan yang luas belum seimbang dengan
jumlah personal pengelola
• Sarana dan prasarana masih kurang
• Keterbatasan anggaran untuk mendukung
operasional
• Keterbatasan kemampuan penyedia layanan
dalam merespon rujukan
1. Mengembangkan layanan internal ULT PSAI yang memenuhi Standart Layanan Publik;
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat termasuk LSM dan Organisasi
Kemasyarakatan untuk Perlindungan Anak; 3. Membangun seluruh layanan anak ramah anak (Puskesmas, Sekolah ,
Desa) dan berintegrasi dengan layanan ULT PSAI; 4. Meninjau Regulasi agar dapat terbangun Sistem Perlindungan Anak
yang kuat.
PEMERINTAH KABUPATEN
PERKEMBANGAN DAN HASIL Temu
Anak &
keluarga
Diversi
kasus
ABH
Koordinasi dengan
Dispenduk Capil
untuk pemenuhan
akte bagi klien yang
tidak memiliki akta
kelahiran
TalkShow
mengenalkan
ULT PSAI
Merujuk ke
LPKS
Antasena
Dukungan
rumah untuk
keluarga klien
Penilaian Tim
Layanan
Publik
Alamat
Jl Pahlawan No 1 Tulungagung
Telpn.
(0355) 5237572
Website
www.psai-tulungagung.org