kebijakan pergudangan di indonesiasupplychainindonesia.com/new/wp-content/files/kebijakan... ·...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PERGUDANGAN DI INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN PERDAGANGAN
Disampaikan pada
Policy Dialogue Series dengan Tema “Pengembangan Subsektor Jasa Pergudangan Dalam
Meningkatkan Daya Saing Sektor Jasa Logistik di Indonesia
Jakarta, 22 September 2015
PENTINGNYA DUKUNGAN SARANA DISTRIBUSI (PERGUDANGAN)
DALAM STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
PENTING
Participation
Assets
Levers
Ketersediaan (Availability)
Keterjangkauan (Accessibility)
Stabilitas(Stability)
STANDARISASI
DIVERSIFIKASI
pasokan danharga
ekspor cadanganpangan
produksi impor
Pilihan terakhirSupply = Demand Jaga Inflasi
INFRASTRUKTUR
SARANADISTRIBUSI
&PASAR
Kualitas, keamanan pangan dan pola
konsumsi (Food Security)
JalanPelabuhan
BandaraTerminalJembatanRel kereta
PasarGudang
PusatDistribusi
Insentif, perluasan lahan, irigasi,teknologi produksi
produktivitas
e-Monitoring
Lembaga Penyangga Pangan(Saat ini Bulog : Beras)
SISTEM DISTRIBUSI
/STRUKTUR
PASAR
PU – Irigasi dan JalanKemenhub – Moda Transportasi dan terminalnya
Kemendag – Sistem distribusi& Sarana DistribusiKementan, Kemenperin, KemenKKP – Produksi & Teknologi
Pra/Pasca Panen
STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
TARGET:Fluktuasi harga < 9% per
tahun dan disparitas harga 13,5% per tahun mendukung
Inflasi < 5%
LOGISTIK & DISTRIBUSI
KURS/HARGA INTERNASIONAL
SPEKULASI
SUPPLY DEMAND
1 2
3
4
Musim Panen, Stok yang Cukup, Paceklik, Bencana
Alam, Naik Turun Permintaan
Ketergantungan Impor Harga di Luar Negeri
Biaya Distribusi dan MarginKondisi Infrastruktur
3
FAKTOR PENGARUH
STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
PERBANDINGAN BIAYA LOGISTIK INDONESIA DENGAN
NEGARA LAIN
Biaya Logistik
Country % of GDP % of Sales
US 9,9% 9,4%
Japan 10,6% 5,9%
Korea 16,3% 12,5%
Indonesia 24,64%*) 14,0%**)
Pada tahun 2011 biaya logistik Indonesia terhadap PDB masih cukup tinggi, yaitu sebesar24,64%, sedangkan Korea Selatan hanya 16,3%, Jepang hanya 10,6%, dan USA hanya sebesar9,9%.
*) ITB Research Center for Logistics & Supply Chain (2011)**) of Production Cost (UI) (2005)
PERKEMBANGAN BIAYA LOGISTIK NASIONAL DARI
PDB
Komponen Biaya(Rp Jutaan)
Tahun2008 2009 2010 2011
Transportasi 546.434.463 610.372.630 761.113.708 863.460.851 47,20%
Persediaan 477.045.596 544.393.699 514.748.295 648.661.902 35,45%
Administrasi 214.930.812 242.500.929 267.931.021 317.545.778 17,35%
Total Biaya Logistik 1.238.410.871 1.397.267.258 1.543.793.024 1.829.668.531 100%
PDB Indonesia 4.948.688.400 5.606.203.400 6.436.270.800 7.427.086.100
% Biaya Logistik/PDB 25,03% 24,92% 23,99% 24,64%
Dari ketiga komponen biaya logistik, biaya persediaan
menduduki urutan ke-2, yaitu 35,45%, pada tahun 2011.
PERKEMBANGAN FUNGSI PERGUDANGAN
Gudang
• Penyimpanan
Distribution Centre
• Penyimpanan
• Packaging
Logistic Centre
• Penyimpanan
• Packaging
• Assembling
Barang A masuk, Barang A keluar
Barang B masuk, Barang B keluar
Barang A masuk, Barang A+ keluar
Barang B masuk, Barang B+ keluar
Barang A masuk,
Barang B masuk, Barang C keluar
KEBIJAKAN PERGUDANGAN
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 TentangPerdagangan
(Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17)
Perpres No. 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan dan PenyimpananBarang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting
Permendag No. 90 Tahun 2014
Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Perpres No. 39 Tahun 2014
Tentang Daftar Bidang Usaha Yang TertutupDan Bidang Usaha Yang Terbuka DenganPersyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Mempermudah Pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam hal terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok danbarang penting.
Meminimalisir terjadinya penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh spekulan untuk tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Meningkatkan stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
Tersedianya data gudang
Tersedianya data stok barang terutama barang kebutuhan pokokdan barang penting
Meningkatkan perlindungan konsumen
Meningkatkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
MANFAAT YANG DIHARAPKANLANDASAN HUKUM
AMANAT UU 7/2014 TENTANG PERDAGANGAN
• Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha secara sendiri sendiri ataubersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa : a)Pasar rakyat; b) Pusat perbelanjaan; c) toko swalayan, d) Gudang; e) Perkulakan; f) Pasar lelangkomoditas; g) Pasar berjangka komoditi; h) sarana perdagangan lainnya.
Pasal 12
• Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri dan wajib didaftarkan oleh setiap pemilik gudang sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
Pasal 15
• Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan keluar dari Gudang
Pasal 17
PERPRES NO. 71 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING
PERPRES NO. 71
TAHUN 2015
Wajib Daftar bagi Pelaku Usaha Pendistribusian Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting
Larangan penyimpanan Bapoktingmelebihi stok berjalan max. 3 bulan(berdasarkan data penjualan perbulan di kondisi normal) kecuali utk bahanbaku/penolong proses produksi
Larangan penyimpanan Bapoktingdalam jumlah dan waktu tertentudalam hal terjadi kelangkaanbarang, gejolak harga, danhambatan lalu lintas perdagangan
PERMENDAG NO. 90 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG
PERMENDAG NO. 90
TAHUN 2014
PENDAFTARAN GUDANG
TATA CARA PENERBITAN TDG
KEWAJIBAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KHUSUS
BAPOKTING
PELAPORAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN
SANKSI
PERPRES NO. 39 TAHUN 2014
TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA
DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL UNTUK PERGUDANGAN DAN
DISTRIBUSI
33%
67%
Kepemilikan Modal Asing dalamInvestasi Bidang Pergudangandi Seluruh wilayah Indonesia
maksimal 33%
Modal Asing Modal Dalam Negeri
33%
67%
Kepemilikan Modal Asing dalam investasi di bidang Cold Storage (Gudang Berpendingin)
Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali maksimal 33%
Modal Asing Modal Dalam Negeri
67%
33%
Kepemilikan Modal Asing dalam investasi di bidang Cold Storage (Gudang Berpendingin)
Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua maksimal 67%
Modal Asing Modal Dalam Negeri
SEBARAN GUDANG SWASTA DI INDONESIA
ARAH PENGEMBANGAN KE DEPAN
Arahan Cetak BiruSislognas:• Kuala Tanjung• Padang• Palembang (sedang
dibangun Th. 2015)• Jakarta• Semarang• Surabaya• Banjarmasin (sedang
dibangun Th. 2015)• Makassar• Bitung• Larantuka• Sorong• Jayapura
Arahan Cetak BiruSislognas:Setiap provinsi memilikiPusat Distribusi Provinsi, saat ini sedang dibangundi Kerom, Papua
Mendukung GeraiMaritim dan GeraiPerbatasan
Pembangunan Gudang Distribusidi daerah-daerah
perbatasan.
Pembangunan Pusat Distribusi
Regional.
Pembangunan Pusat Distribusi
Provinsi.
Pembangunan Pusat Logistik
Berikat.
Pengembangandari GudangBerikat, saat inidalam proses revisiPP No.32 Tahun2009 tentangTempatPenimbunanBerikat
TERIMA KASIH