kebijakan penyusunan laporan rencana …. sarrafah silhd 2016.pdf · kebijakan penyusunan laporan...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (RPL)
IR. ANDI SARRAFAH, M. Si
KABID PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengawasan Lingkungan HidupMenteri
Gubernur
Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)
• PUU Bid. PPLH
• Izin
Lingkungan
Menetapkan
Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup
Pengawasan
dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung
jawab di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup
a
b
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau
KEGIATAN – PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN
Implementasi
Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
Continuous Improvement
Tingkat
Ketaatan
PPLH Berwenang:• melakukan pemantauan;• meminta keterangan;• membuat salinan dari dokumen
dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
• memasuki tempat tertentu;• memotret; • membuat rekaman audio visual;• mengambil sampel;• memeriksa peralatan;• memeriksa instalasi dan/atau
alat transportasi; dan/atau• menghentikan pelanggaran
tertentu.(Psl 74 UU 32 Thn 2009) c
Memantau,mengevaluasi danmenetapkan statuspenaatan
1)1. DokumenLingkungan danPersyaratanPerizinan
2)2. PeraturanPengendalianPencemaran danKerusakan LH
Mendapatkan data daninformasi tentang :
1. Fakta-fakta ygmenggambarkan status penaatan
2. Terhadap perizinanterkait
3. Peraturan perundang-undangan pengelolaanlingkungan hidup (air, udara, limbah B3, kerusakan lahan)
Tujuan Pengawasan
PengawasanTidak Langsung
• Penilaian penaatan usaha/kegiatan berdasarkanpelaporan data swa pantau usaha/kegiatan
• Tidak dapat dikenai sanksi administrasi
• Apabila terdapat pelanggaran, wajib dilakukanpengawasan langsung
PengawasanLangsung
• Pengawasan yang dilakukan langsung ke lokasiusaha/kegiatan untuk menilai status penaatan perizinndan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
METODOLOGI PENGAWASAN
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
• Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka
dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, menaati
ketentuan Baku Mutu Lingkungan dan/atau Kriteria Baku Kerusakan
Lingkungan
(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin
lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika
sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)
(2) Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan :
Pasal 2 :
1. Tujuan diterbitkan pedoman adalah agar terdapat keseragaman format pelaporan dalampelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauanlingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan dapat digunakansebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaanrencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup(RPL) wajib dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RPL) :
• Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL-UPL kepadainstansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
• Pemrakarsa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SuratKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan dokumen RKL/RPL tersebut.
• BLHD Prov. Sulsel telah menyediakan Sistim Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SILHD) sebagai system yang dimanfaatkan bersama oleh instansi lingkungan hidupse-Sulsel, pemrakarsa usaha dan masyarakat umum, salah satunya adalahpenyampaian laporan hasil pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL-UPL.
Mekanisme Pelaporan :
• Bab I Pendahuluan : - Identitas perusahaan- Lokasi usaha dan atau kegiatan- Deskripsi kegiatan- Perkembangan Lingkungan Sekitar
• Bab II Pelaksanaan dan Evaluasi :
- Pelaksanaan RKL, memuat tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumberdampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan. Perludiuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunankualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisiyang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauankualitas udara ambien). Lampirkan visualisasi pengelolaan lingkungan (tabel, grafik dll).
- Pelaksanaan RPL, memuat tentang pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumberdampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui olehpemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauanlingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb) Lampirkan visualisasi pengelolaan lingkungan (tabel, grafik dll).
Sistematika Pelaporan :
Evaluasi bertujuan untuk :
1. Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup
seperti standar-standar baku mutu lingkungan,
2. Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement),
3. Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan,
sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam
penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
dalam skala yang lebih besar,
4. Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program
penilaian peringkat kinerja.
•
Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation)
Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam
suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari
waktu ke waktu (time series data), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk
waktu pemantauan yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas
mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena
proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.
2. Evaluasi Tingkat Kritis (criticial level evaluation)
Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat
kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi
tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar
lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.
3. Evaluasi Penaatan (compliance evaluation).
Evaluasi penaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai
ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen
pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).
Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun
untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.
BAB III KESIMPULAN
Memuat tentang hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup serta diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup selanjutnya, yaitu:
1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala kendala yang dihadapi;
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan
dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL.
Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib
dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan
hidup.
Terima kasih