kebijakan pengembangan industri dalam kawasan · pdf file1 • pendahuluan 2...
TRANSCRIPT
DirektoratPengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayhan Industri 2013
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN
EKONOMI TERPADU (KAPET)
1
• Pendahuluan
2
• Pengembangan Kawasan Industri
3
• Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota
4
• Tantangan yang dihadapi
POKOK BAHASAN
PENDAHULUAN I
Tujuan Pembanguan Industri Nasional Jangka Panjang
Membangun Industri dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yg diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor, menghemat devisa melalui pengurangan produk impor
Ekonomi
Lingkungan
Sosial
Pembangunan Industri yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi pelestarian lingkungan
Pembangunan Industri yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
• Pengembangan Industri menjadi kunci keberhasilan kabupaten/kota
dalam menentukan arah pembangunan masa depan, sesuai
keunggulan daya saing yang dimiliki.
• Didasarkan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial, serta
perangkat kebijakan pendukung :
• Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi Inti dapat
menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan
kabupaten/kota mengenai industri yang akan dikembangkan
• Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi Inti dapat
menjadi sumber keunggulan kabupaten/kota dalam menghadapi
persaingan global, serta mendorong kemandirian pembangunan.
• Mendorong kemandirian daerah dalam menciptakan kondisi
perekonomian yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan
kebutuhan masyarakatnya
• Daya saing negara ditumpukan pada daya saing daerah
• Kompetensi Inti Industri daerah haruslah dengan memungkinkan
berkembangnya kemitraan antar-daerah dan menghindari persaingan
tidak sehat antar-daerah
PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN DAYA SAING DAERAH
Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional (KIN) mengamanatkan bahwa implementasi pembangunan
industri nasional dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di
seluruh daerah, dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :
Pengembangan 35 Klaster Industri Prioritas
yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional
untuk bersaing di pasar domestik dan
internasional.
Top-Down
Pengembangan industri pengolahan komoditas
unggulan daerah melalui Kompetensi Inti Industri
Daerah (Industri Unggulan Provinsi dan
kabupaten/kota)
Bottom-Up
DASAR KEBIJAKAN
Perpres No. 28 Tahun 2008 : Kebijakan Industri Nasional (KIN)
1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah :
a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri
unggulan provinsi; dan
b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri kabupaten/kota.
2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian
menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan
Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
DASAR KEBIJAKAN
Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan
Fasilitasi Industri (2010-2014)
1. Menjadi pusat pengembangan komoditi unggulan yang memiliki
daya saing tinggi melalui hilirisasi.
2. Meningkatkan kemampuan industri melalui pengembangan pusat
inovasi.
3. Membangun kerjasama lintas sektoral, propinsi, kabupaten/kota
untuk meningkatkan daya saing industri.
4. Pengembangan industri di daerah perbatasan untuk industri
yang berbasis keunikan lokal.
5. Peningkatan kemampuan industri dengan membangun pusat-pusat
inovasi.
ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI II
• Fasilitasi Industri bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
• Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri;
• Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri ;
• Kawasan Industri wajib melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
KEBIJAKAN TERKAIT KAWASAN INDUSTRI
Pokok Penting Sesuai PP No. 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri :
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DALAM KAPET
• Kawasan Industri Batu Licin
• Kawasan Industri Balikpapan
• Kawasan Industri Landak
• Kawasan Industri Bitung
• Kawasan Industri Palu
• Kawasan Industri Kendari
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
DAERAH III
• Merupakan sumber keunggulan bersaing
(mempunyai kontribusi besar dalam
memberi manfaat bagi pasar)
• Berpotensi untuk diaplikasikan di
beragam pasar (dapat menghasilkan
beragam produk yang bernilai bagi pasar)
• Sulit ditiru pesaing
13
KONSEP KOMPETENSI INTI
Produk Unggulan
Daerah
Kompetensi
Inti Daerah
Penentuan Kompetensi Inti
Daerah
Studi
Pendahuluan
Pengembangan Kompetensi
Inti Daerah
Tercapainya Target Pengembangan
Kompetensi Inti Daerah
Daya Saing Nasional
Daya Saing Daerah
ALUR KERJA
KONDISI
•Potensi
•Permasalahan
•Tantangan
Pohon Industri
dengan alternatif
produk
Rantai
Proses
Prioritas
Analisis
Rantai Nilai KOMPETENSI
INTI
STRATEGI
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI
ROAD MAP &
RENCANA
TINDAK
Industri berbasis
Komoditas X
PENGEMBANGAN KIID DI DALAM KAPET
No Keppres KAPET Wilayah KAPET (Kab/Kota)
KIID Tahun Kajian
Permen KIID
1 No. 10/1996
Biak Kab. Biak Numfor Industri Kelapa Terpadu 2008 Belum ada
2 No. 11/1998
Batulicin Kab. Kota Baru Rumput Laut No. 165/2012
3 No. 12/1998
Sasamba Kab. Kutai Kertanegara Kota Samarinda Kota Balikpapan
Ubi kayu jadi Etanol Tenun Produk Olahan Ikan
2012
-
4 No. 13/1998
Sanggau (Khatulistiwa)
Kota Singkawang Kab. Bengkayang Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu
Keramik Hias Pengolahan Pakan Ternak Pengolahan Hasil Laut Budidaya Kakao Karet Sedang di kaji Sedang di kaji
Proses SK Proses SK 2013 2013
- -
No Keppres KAPET Wilayah KAPET (Kab/Kota)
KIID Tahun Kajian
Permenperin KIID
5 No. 14/1998
Manado-Bitung
Kota Manado Kota Bitung Sebagian Kab. Minahasa
Olahan kelapa Kelapa Belum Di Kaji
2010 2007 2010
No. 118/2011 No. 116/2011 Belum ada
6 Nomor 150 Tahun 2000
Mbay Kab. Ngada Belum di Kaji
7 No. 164/1998
Parepare Kota Pare-Pare Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Barru
Desain dan Poduksi IKM Furniture Belum dikaji Belum dikaji Sutera Alam Belum dikaji
2009 - - 2007 -
Belum ada - - No. 100/2011
8 No. 165/1998
Seram Kec. Seram Barat Kec. Tanwel Kec. Kairatu Kec. TNS Kec. Amahai Kec. Seram Utara Kec. Tehoru Kec. Bula Kec. Werinama Kec. Seram Timur
Rumput Laut
2007 -
No. 112/2011 -
No Keppres KAPET Wilayah KAPET (Kab/Kota)
KIID Tahun Kajian
Permen KIID
9 No. 166/1998 Bima Kab. Bima Kab. Dompu
Garam Mete
2007 2007
Belum ada Belum ada
10 No. 167/1998 Batui (Palapas)
Kota Palu Kab. Sigi Kab. Donggala Kab. Parigi Moutong
Mebel Rotan Belum dikaji Tenun Kakao
2006 - 2008 2008
No. 120/2011 - No. 133/2012 No. 110/2011
11 No. 168/1998 Bukari
Kab. Konawe Kab. Kolaka Kota Kendari
Mebel Rotan Belum dikaji Mebel Rotan (Finishing)
2006 - 2007
No. 104/2011 - No. 117/2011
12 No. 170/1998 Kakab Kota Palangkara Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Kapuas
Benang Bintik Belum dikaji Rotan Karet
-
13 No. 171/1998 Sabang (
Kota Banda Aceh Kab Aceh Besar Kab. Pidie
Bordir Bordir Pengolahan Rotan
No. 166/2012
TANTANGAN YANG DIHADAPI IV
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KIID
Perbedaan orientasi daerah menginginkan pilihan komoditas
unggulan sesuai dengan kehendak pimpinan daerah
Menginginkan semua komoditas menjadi industri unggulan
Kesulitan menarik produk unggulan yang unik
Lemahnya komitmen para pemangku kepentingan di daerah
Berbagai keterbatasan di daerah
Kurangnya sinergi instansi terkait di daerah
Pemasaran
TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
Status Lahan Penetapan
RTRW Ketersediaan Infrastruktur
Sinergi Dinas- Dinas
Lainnya Komitmen
Berbagai Keterbatasan
di Daerah
Kelembagaan