kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
TRANSCRIPT
03Kebijakan Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, …..”(Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat)
Bagan Apung penangkapan ikan di Pulau Badul, Ujung Kulon, Banten.[Aksa Tejalaksana, 2006]
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009 menekankan perbaikan
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem
pengelolaan sumber daya alam agar mampu memberikan
manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka
panjang dengan tetap menjamin kelestariannya.
Sasaran yang ingin dicapai dari RPJM Tahun 2004-2009 dalam
bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yaitu membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan
sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan
prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor
pembangunan.
Penjabaran RPJMN untuk tahun 2006, dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 yang antara
lain memuat prioritas pembangunan, rancangan serta
program pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
pendanaan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup pada tahun 2006 merupakan bagian dari
pencapaian RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah dijabarkan
pada RKP Tahun 2006.
3.1. Permasalahan
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Pada tahun 2006, secara umum, sumber daya alam dan
lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di hampir
seluruh wilayah tanah air. Tekanan lingkungan hidup
didominasi oleh berbagai bencana alam, kerusakan sumber
daya alam, dan menurunnya fungsi lingkungan hidup sebagai
unsur penting dalam penyangga kehidupan.
Pengelolaan sumber daya hutan dihadapkan pada
permasalahan makin berkurangnya luasan hutan dan
rusaknya ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
disebabkan maraknya penebangan ilegal dan konversi
lahan. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pengelolaan
hutan yang hanya memprioritaskan hasil hutan berupa
kayu. Padahal hasil hutan tidak hanya kayu, tetapi juga
non-kayu yang hingga kini belum dimanfaatkan secara
optimal.
Hal serupa juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya
kelautan. Illegal fishing (terutama di Zona Ekonomi
Eksklusif-ZEE) dan penambangan pasir laut ilegal
merugikan negara. Permasalahan lainnya adalah
pencemaran dan rusaknya ekosistem pesisir dan laut di
beberapa wilayah. Deforestrasi hutan mangrove,
Kondisi lingkungan hidup saat ini cenderung memburuk. Meskipun telah banyak upaya dilakukan berbagai pihak namun kurang optimal. Olehnya itu, perlu ada perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dan berkelanjutan.
03Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006222
degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan
pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan
berkurangnya keanekaragaman hayati laut.
Bidang pengelolaan sumber daya alam tambang dan
mineral, khususnya bidang energi, menghadapi masalah
meningkatnya konsumsi energi nasional dari tahun ke
tahun dengan laju peningkatan sebesar 8,5% per tahun
dan belum bisa memenuhi rasio elektrifikasi yang saat ini
masih sekitar 54,3%. Indonesia mengalami krisis energi
karena terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan
permintaan.
Persoalan lingkungan terjadi karena peningkatan konsumsi
energi fosil yang tidak efisien akan meningkatnya polusi
udara dan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada
perubahan iklim. Meningkatnya konsumsi energi
mendorong eksploitasi bahan tambang khususnya batu
bara. Kegiatan penambangan batu bara dapat dipastikan
akan merusak lingkungan, sehingga perlu pengendalian
secara seksama agar dapat meminimalkan kerusakan
lingkungan. Persoalan lain yang hingga kini masih belum
dapat dituntaskan adalah kasus-kasus pertambangan tanpa
izin (PETI), karena luasnya dimensi ekonomi, hukum dan
sosial dari kasus PETI ini.
Kejadian berbagai bencana alam dan lingkungan merupakan
sebuah kenyataan yang memerlukan perubahan perspektif
dalam memperlakukan sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Perspektif baru melihat pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup dijalankan dengan tidak
memberikan toleransi pada praktik-praktik merusak sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
Bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan rusaknya
kawasan budi daya (persawahan, perkebunan, peternakan,
dan pertambangan), sarana prasarana, harta dan hilangnya
jiwa manusia. Beragam faktor penyebab banjir dan tanah
longsor, antara lain kombinasi antara curah hujan tinggi, daya
dukung lingkungan rendah, dan konversi areal hutan menjadi
perkebunan. Hampir seluruh daerah yang terkena banjir
mempunyai daerah hulu (catchment area) yang kritis dan pada
umumnya penduduk yang terkena musibah tinggal di
kawasan lindung.
Degradasi kualitas lingkungan yang diikuti dengan gaya
hidup tidak sehat ditambah dengan tingginya angka
kemiskinan memicu munculnya berbagai jenis penyakit
menular secara bergantian dengan status kejadian luar biasa
(KLB). Flu burung, salah satu penyakit menular yang telah
mewabah, menjadi sorotan dunia internasional. Penyakit-
penyakit lainnya, seperti demam berdarah, polio, busung
lapar, tuberkulosis (TBC), muntaber dan malaria yang
mewabah di beberapa provinsi, juga perlu menjadi
perhatian.
Masalah itu perlu ditangani secara proporsional dengan
memadukan antarsektor dan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup akan bermuara pada
kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan kualitas
lingkungan hidup yang baik.
Pencemaran Lingkungan
Permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi pada tahun
2006 yaitu penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan
oleh pencemaran. Peningkatan polutan terjadi secara
signifikan di media air dan udara. Selain itu, terjadi juga
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006 23
peningkatan kasus pencemaran limbah domestik dan bahan
berbahaya dan beracun (B3).
Pemantauan 35 sungai di Indonesia yang dilakukan oleh 30
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(Bapedalda) Provinsi pada tahun 2006 menunjukkan air
sungai-sungai itu sudah tercemar, berdasarkan kriteria mutu
air kelas dua. Sumber pencemar air permukaan dan air tanah
pada umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah
tangga. Di Indonesia pada tahun 2004 tercatat ada sekitar
9.600 industri besar dan menengah yang berpotensi
mencemari air permukaan dan air tanah. Jumlah tersebut
menurun sekitar 3% dibandingkan dengan keadaan tahun
2001. Dan ada 134.000 industri kecil yang berpotensi
mencemari air permukaan dan air tanah pada tahun 2004.
Jumlah itu meningkat sekitar 14% dibandingkan dengan
keadaan tahun 2001.
Penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh pencemaran
yang bersumber dari sektor transportasi dan industri terjadi di
kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung
dan Medan maupun di pusat-pusat pertumbuhan industri.
Kualitas udara di beberapa kota di Sumatera dan hampir
seluruh provinsi di Kalimantan menurun akibat kebakaran
hutan. Kabut asap kebakaran hutan mengakibatkan kesehatan
masyarakat menurun dan mengganggu transportasi udara,
sungai, dan darat.
Timbulan sampah di kota besar dan metropolitan sangat
fluktuatif. Di beberapa kota besar produksi sampah tahun 2005
dan 2006 cenderung meningkat rata-rata 20,9%. Pada tahun
1995 jumlah rata-rata produksi sampah perkotaan di Indonesia
adalah 0,8 kg per kapita per hari. Pada tahun 2000 meningkat
menjadi 1 kg per kapita per hari, dan tahun 2020 diperkirakan
akan meningkat menjadi 2,1 kg per kapita per hari.
Data Departemen Perindustrian menunjukkan tahun 2006
ada 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai industri. Di
sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri
kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin
tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri
kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton (Departemen
Perindustrian, 2006). Indonesia juga mengimpor B3 dari
Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea,
Inggris, Australia, dan Singapura.
3.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2006
Tujuan Jangka Menengah di bidang pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang tertuang dalam
RPJMN Tahun 2004-2009 adalah: “Membaiknya fungsi
lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang
mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan
be rke l an ju t an d i s e lu r uh sek to r dan b idang
pembangunan.”
Adapun sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup
berdasarkan RKP tahun 2006 adalah:
1. Berkurangnya pencemaran air, udara dan tanah di kota-
kota besar disertai pengendalian dan pemantauan
terpadu antarsektor;
2. Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap
perubahan iklim global;
3. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara
berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020;
4. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang
inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya
pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3
Status Lingkungan Hidup Indonesia 20062
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
24
Secara khusus, sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait
dengan bidang kehutanan pada RKP tahun 2006 adalah:
1. Meningkatnya upaya penanggulangan pembalakan liar
dan penyelundupan kayu;
2. Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan melalui
penunjukan kawasan hutan serta terwujudnya status
hukum kawasan hutan yang sudah ditata batas temu
gelang;
3. Terlindunginya sumber daya hutan dari kerusakan, antara
lain melalui penyusunan beberapa peraturan
perundangan konservasi dan pengembangan konsep
dan sistem mekanisme pendanaan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya hutan
melalui tata kelola yang baik (good governance) antara lain
melalui pendampingan kelompok usaha produktif dan
pengembangan sistem pengawasan hutan oleh
masyarakat;
5. Terehabilitasinya beberapa daerah aliran sungai (DAS)
yang rusak; dan
6. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan
antara lain melalui penyusunan data tematik
kehutanan.
Sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan
bidang kelautan pada RKP tahun 2006 adalah:
1. Menurunnya kegiatan ilegal dan merusak di wilayah laut
dan pesisir;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ekosistem pesisir,
laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, lestari, dan
berbasis masyarakat;
3. Meningkat dan berkembangnya kawasan konservasi laut
dan atau pengembangan daerah perlindungan laut;
4. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang bersih,
sehat dan produktif;
5. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan
dalam satu kesatuan pengembangan wilayah;
6. Berkembangnya riset dan teknologi bidang kelautan;
7. Percepatan penyelesaian batas laut dengan negara
tetangga;
8. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut.
Sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan
bidang pertambangan dan sumber daya mineral pada RKP
tahun 2006 adalah:
1. Meningkatnya cadangan, produksi dan ekspor migas;
2. Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
3. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber
daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha;
4. Teridentifikasinya ”kawasan rawan bencana geologi”
sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa izin
(PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak
dan yang menimbulkan pencemaran.
3.3. Kebijakan Tahun 2006
Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup tahun 2006 diutamakan untuk mengarusutamakan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh
bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang
ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai
berikut.
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
25
Kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada
RKP Tahun 2006 diarahkan untuk:
1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup
di tingkat nasional dan daerah;
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara
konsisten kepada pencemar lingkungan;
3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan
hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
4. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu
lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol
sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
Kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan
bidang kehutanan pada RKP tahun 2006 diarahkan untuk:
1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan
meningkatkan keterlibatan masyarakat secara
langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan
koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam
wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan
penegakan hukumnya;
2. Mencapai kesepakatan antartingkat pemerintahan dan
mengimplementasikan pembagian wewenang dan
tanggung jawab pengelolaan hutan;
3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam
pengelolaan hutan;
4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; dan
5. Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa
lingkungannya secara optimal.
Sementara kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait
dengan bidang kelautan pada RKP tahun 2006 diarahkan
untuk:
1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya
laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis
masyarakat;
2. Memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau
kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti
terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria;
4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ,
perairan umum), dan pulau-pulau kecil;
5. Menjalin kerja sama regional dan internasional dalam
rangka penyelesaian batas laut dengan negara tetangga;
6. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan
pesisir dalam rangka peningkatkan perlindungan
keselamatan bekerja dan meminimalkan risiko bencana
alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil;
7. Mendorong kemitraan dalam rangka meningkatkan
peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
8. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung
pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber
daya manusia, kelembagaan, dan peraturan
perundangan.
Sedangkan dalam bidang pertambangan dan sumber daya
mineral, kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup pada RKP tahun
2006 diarahkan untuk:
1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah
cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya;
2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan
aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya
mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman
hayati dan pencemaran lingkungan;
Status Lingkungan Hidup Indonesia 20062
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
26
1.154.598.522.000 yang dimanfaatkan oleh sejumlah sektor,
antara lain KLH, Departemen ESDM, Dephut, Deptan,
LIPI, Batan, Bapeten, Bakosurtanal, dan Lapan.
Keempat program itu adalah:
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Rp 261.378.975.000
2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA Rp
437.263.696.000
3. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp
294.376.334.000
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp
161.579.517.000
Pada tahun 2006 terdapat APBN yang dialokasikan melalui
Belanja Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Bidang
Lingkungan Hidup (DAK LH). DAK Bidang LH bertujuan
3. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan
dan penegakan hukum secara konsekuen; dan
4. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan,
termasuk informasi kawasan yang rentan bencana geologi.
3.4. Pendanaan Tahun 2006
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2006, besarnya pendanaan untuk
lingkungan hidup sebesar Rp 3.010.633.692.000. Anggaran
tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp
2.268.551.644.000 dan Pinjaman Hibah Luar Negeri
(PHLN) sebesar Rp 742.082.048.000. Anggaran tersebut
tersebar pada berbagai kementerian/lembaga (Lihat
Gambar 3.1).
Secara spesifik alokasi anggaran untuk pengelolaan
lingkungan yang tersebar di empat program hanya sebesar Rp
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Series1 5,000,000 102,956,417 767,461,441 237,820,000 2,188,636,23 379,046,800 488,816,628 3,500,000 69,462,800 1,000,000 4,500,000 68,500,000 1,502,501
DEPDAGRI DEP. ESDM DEPHUT DKP DEP. PU KLH BPN MENEG PDT LIPI BATAN LAPANBAKOSURT
ANALBAPETEN
Gambar 3.1 Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup tahun 2006 pada berbagai Kementerian/Lembaga
Catatan : Alokasi anggaran tidak termasuk alokasi untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.
Sumber : Diolah dari data Indonesian Budget in Brief 2006, Departemen Keuangan, 2006
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
27
mendorong daerah melakukan upaya nyata memperbaiki
kualitas lingkungan. Alokasi DAK Bidang LH tahun 2006
adalah sebesar Rp 112 miliar yang dialokasikan ke 333
kabupaten/kota.
Pengalokasian DAK Bidang LH t
Peningkatan kualitas lingkungan juga melibatkan peran
lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dan
menentukan jenis usaha yang akan dibiayai. Pada bulan
Januari 2005 Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan
Peraturan BI No 7/2/2005 yang mencantumkan aspek
lingkungan sebagai salah satu penilaian kualitas aktiva.
Peraturan ini membawa pengaruh yang nyata bagi
lingkungan karena perbankan hanya memberikan kreditnya
kepada mereka yang memiliki kegiatan yang memelihara
lingkungan.
erkait dengan masih
banyaknya permasalahan lingkungan di daerah terutama
masalah air permukaan. Menyadari pentingnya menjaga
kualitas air maka pengalokasian DAK bidang lingkungan
hidup diawali untuk perbaikan kualitas air sungai. Untuk
dapat meningkatkan kualitas air sungai diperlukan data awal
tentang kualitas air sungai saat ini. Pada tahun 2006 DAK LH
dianggarkan untuk pengadaan peralatan pemantau kualitas
air sungai sehingga diperoleh data yang akurat tentang kondisi
air sungai. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk
kegiatan perbaikan kualitas air sungai.
Dalam kerangka pengembangan pinjaman lunak lingkungan,
pada tahun 2006 telah tersedia tiga Skema Pinjaman Lunak
Lingkungan yang dapat membantu seluruh kegiatan usaha
terutama usaha kecil dan menengah dalam mengelola dan
mengendalikan pencemaran lingkungan.
Dalam kerangka Debt for Nature Swap (DNS), pada tahun 2006,
Pemerintah Jerman menyetujui Program DNS yang pertama.
Sebelumnya pengalihan hutang hanya dapat digunakan untuk
sektor pendidikan. Selain mendapatkan pengurangan hutang
sebesar EUR 12,5 juta, program DNS ini dapat membantu
menggerakan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui bisnis
lingkungan seperti usaha daur ulang dan meningkatkan
persaingan UMK dengan pembiayaan investasi lingkungan.
Dana yang disediakan sebesar Rp 68,75 miliar, ini dapat
disalurkan selama lima tahun dari tahun 2006 -2010.
Kerja sama pendanaan internasional dengan multilateral trust
fund di antaranya melalui Global Environment Facility
(GEF), yang merupakan mekanisme penyediaan dana
berupa hibah (grant) ke negara-negara berkembang untuk
membiayai kegiatan maupun proyek yang bertujuan
melindungi lingkungan di dunia. Mekanisme GEF fokus
mendanai bidan keanekaragaman hayati terkait dengan
Konvensi Keanekaragaman Hayati, international waters
protection, perlindungan lapisan ozon (terkait dengan
Konvensi Perlindungan Ozon dan Protokol Montreal) dan
perubahan iklim (terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim),
land degradation dan persistent organic pollutants.
3.5 Kegiatan Utama dan Pendukung KLH 2006
Untuk mencapai sasaran pembangunan lingkungan hidup
sesuai dengan RKP 2006, KLH telah melaksanakan
kegiatan utamanya yang terfokus pada upaya
pengendalian pencemaran dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan utama tersebut
didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan-
kegiatan tersebut diuraikan secara mendetail dalam bagian
respon dalam setiap bab.
Status Lingkungan Hidup Indonesia 20062
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
28
3.5.1 Kegiatan Utama
1. Adipura
Program Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah
daerah dan masyarakat mewujudkan kota yang bersih dan
teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Setelah empat tahun, Program Adipura telah mencapai hasil
yang cukup menggembirakan, antara lain:
?Meningkatnya jumlah kota yang ikut dari 59 kota (2002)
menjadi 381 kota pada tahun 2006
?Hasi l pemantauan f i s ik kota menunjukkan
kencederungan yang terus meningkat/membaik
?Komitmen para bupati/walikota semakin tinggi dalam
upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan
?Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, media massa beserta
pemerintah provinsi telah bersama melakukan evaluasi
kota
Peran masyarakat yang menjadi fokus saat ini lebih
ditingkatkan agar upaya perwujudan kota yang lebih bersih
dan teduh (clean and green city) menjadi perhatian utama
pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya upaya itu dapat
dilaksanakan seluruh komponen masyarakat bersama-sama.
Anugerah Adipura 2006 telah diserahkan Bapak Presiden
Republik Indonesia di Istana Negara kepada 45 walikota dan
bupati. Pada Malam Anugerah Lingkungan Hidup Adipura
2006 Bapak Wakil Presiden memberikan penghargaan bagi
kabupaten/kota yang telah berhasil menata sebagian sarana
publik di kotanya seperti jalan, pasar, taman, terminal dan
sekolah. Dalam acara tersebut diumumkan pula kota
terkotor yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota
Banjarmasin dan Kabupaten Tangerang. Pada awalnya
empat kota/kabupaten itu menentang pengumuman kota
terkotor. Akhirnya status itu mendorong motivasi dan
menjadi pemersatu komponen kota untuk menuju kota
bersih dan teduh.
Selain Adipura, kesepakatan menteri lingkungan hidup
ASEAN memberikan kota di negara ASEAN yang
berprestasi mengelola lingkungan perkotaan secara
berkelanjutan, menjadi penarik bagi kota-kota di Indonesia
agar bisa mencapai kualitas kota bertaraf internasional.
2. Proper
Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja) adalah
rangkaian aktivitas yang dirancang KLH guna meningkatkan
kinerja pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. Program
Proper sudah diadopsi di berbagai negara lainnya di Asia,
Afrika, dan Amerika Latin. Proper adalah program dengan
semangat penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dari
pemerintah bagi dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
Reward diberikan kepada perusahaan yang kinerja
lingkungannya baik dan punishment diberikan kepada
perusahaan yang kinerja lingkungannya buruk. Sejauh ini
Proper dinilai efektif mendorong kinerja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan.
Untuk meningkatkan efektifitas Proper, jumlah perusahaan
yang diikutsertakan terus ditambah sesuai dengan kapasitas
sumber daya yang ada. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan
yang ikut dalam Proper mencapai 525 perusahaan. Jumlah
perusahaan yang ikut Proper pada tahun mendatang akan
terus ditingkatkan sehingga mencapai critical mass untuk
mendorong penaatan.
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
29
3. Langit Biru
Beberapa kegiatan penting untuk mengendalikan pencemaran
lingkungan dari emisi kendaraan bermotor dan mendorong
penggunaan energi ramah lingkungan selama tahun 2006
adalah sebagai berikut:
? Meningkatkan penggunaan bahan bakar ramah
lingkungan sebagai bahan bakar nabati (biofuel) seperti
biodiesel, etanol, gasohol. Inpres No 5 tahun 2006
mengenai Bahan Bakar Nabati. Bahan bakar alternatif
telah disosialisasikan di daerah Cirebon, Bandung dan
Jakarta. Di daerah Malang, Jawa Timur, ada pompa
bensin yang menyediakan bio-premium yaitu bensin
yang dicampur dengan etanol. Sedangkan solar yang
dicampur dengan 10% biofuel, telah tersedia di 190
pompa bensin di Jakarta.
?Mendesak pemanfaatan teknologi terkini melalui
pengetatan standar emisi, pengetatan kendaraan tipe
baru, Mandatory Disclosure of Automatic Emissions, dan
verifikasi dokumen kendaraan. Selain itu juga telah
ditetapkan metode pengujian emisi kendaraan bermotor
di jalan sebagai acuan untuk penaatan emisi kendaraan di
daerah.
?Pada bulan Juli 2006 seluruh pompa bensin sudah
menyediakan bensin bebas timbal.
?Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor pribadi di
lima kota besar. Hasilnya adalah 80% kendaraan
bermotor tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
?Pada tanggal 13-14 Desember yang lalu telah
dilaksanakan BAQ (Better Air Quality) Asia di
Yogyakarta. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah
mengomunikasikan serangkaian upaya meningkatkan
kualitas udara yang lebih bersih di negara Asia.
Indonesia mendapatkan penghargaan internasional atas
keberhasilannya penerapan sistem transportasi Bus
Rapid Transit. Gubernur DKI Jakarta, sebagai kepala
daerah menerima penghargaan tersebut
4. Pengelolaan Sungai dan Danau
Beberapa kebijakan KLH yang sangat penting dalam
pengelolaan sungai dan danau dalam tahun 2006, yaitu :
i. Rancangan Perpres Penetapan Kelas Air dan Pemulihan Kualitas
Air Sungai Ciliwung
Untuk memadukan pengelolaan lingkungan sungai
secara komprehensif, KLH menyusun penetapan kelas
air dan master plan pemulihan kualitas air sungai sebagai
acuan bagi penyusunan pola dan rencana pengelolaan
sumber daya air untuk setiap wilayah sungai. Saat ini telah
disusun master plan untuk Sungai Ciliwung, Citarum,
Cisadane, Citanduy dan Progo. Sedangkan Rancangan
Perpres yang telah disusun adalah penetapan kelas air
Sungai Ciliwung.
ii. Rancangan Per pres Pengelolaan Kawasan Gambut
Sebagai tindak lanjut Rakor Pengelolaan Kawasan
Gambut tanggal 5 Mei 2005, KLH telah menyiapkan
Rancangan Perpres Pengelolaan Kawasan Gambut dan
Rancangan Kepres Komite Pengelolaan Kawasan
Gambut sebagai landasan operasional.
5. Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
Pada tahun 2006 telah dilakukan pemantauan tingkat tutupan
vegetasi di 310 kabupaten. Kabupaten yang memilik nilai
tutupan vegetasi lebih dari 80 adalah:
?Sumatera: Kabupaten Mandailing Natal, Gayo
Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat
Daya, Dairi, Aceh Jaya, Pidie, Aceh Tengah dan
Status Lingkungan Hidup Indonesia 20062
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
30
Karo (Dataran Tinggi); Kabupaten Nagan Raya,
Langkat, Bireun, Aceh Timar, Padang Sidempuan, Aceh
Utara, Tapanuli Utara dan Muko-muko (Dataran
Rendah);
?Jawa: tidak ada kabupaten yang memiliki nilai tutupan
vegetasi lebih dari 80;
?K a l i m a n t a n : K a b u p a t e n K a p u a s H u l u
(Dataran Tinggi); Kabupaten Barito Utara, Sambas dan
Kutai Timur (Dataran Rendah);
?S u l a w e s i : K a b u p a t e n K o l a k a ( D a t a r a n
Tinggi);
?Papua: Kabupaten Sar mi, Sorong, Puncak
Jaya, Jayapura, Waropen dan Paniai (Dataran Tinggi);
?Pulau Kecil: Kabupaten Nias, Mentawai, Nias
Selatan, Simeulue, Jembrana dan Sumbawa
Program MIH berupa kegiatan pemulihan kerusakan
lingkungan dengan pendekatan peningkatan tambahan
pendapatan (income generating) seperti:
?Pemulihan daerah tangkapan air Danau Limboto
melalui penanaman jarak dan bantuan peralatan
mesin pemerah minyak jarak kepada kelompok
masyarakat.
?R e h a b i l i t a s i h u t a n m a n g r o v e b e r b a s i s
masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan bahwa
kegiatan perlindungan lingkungan juga dapat
d i l akukan bersamaan deng an pen ingkatan
masyarakat melalui usaha budi daya kepiting
bakau, pembenihan anakan mangrove, budi daya
bandeng dan udang serta tumpang sari antara tanaman
melati dan mangrove.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam memecahkan masalah lingkungan yang semakin
kompleks, diperlukan partisipasi masyarakat yang mempunyai
inisiatif membela lingkungan hidup. Untuk itu KLH
mengembangkan program pemberdayaan masyarakat “Warga
Madani” yang menunjang terciptanya masyarakat yang sadar,
peduli dan mempunyai tuntutan akan lingkungan yang baik
dan sehat. KLH membangun aliansi strategis masyarakat
peduli lingkungan dengan membentuk kader lingkungan dan
komunitas media massa yang memiliki komitment kuat pada
pelestarian lingkungan. Aliansi strategis itu antara lain dalam
bentuk forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peduli
Lingkungan dan Environmental Parliament Watch. Sinergi
kedua forum itu diharapkan dapat mewujudkan good
environmental governance.
Sebanyak 228 penerima penghargaan lingkungan Kalpataru
diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat.
Pengembangan kader perorangan dan kader kelompok di
kawasan perkotaan dan perdesaan menggunakan pendekatan
cluster beberapa kawasan. Pengintegrasian program
lingkungan hidup ke dalam organisasi kemasyarakatan
berpotensi besar mengajak kelompok strategis yang belum
fokus pada kegiatan lingkungan. Kesepakatan kerja sama
dengan ormas agama seperti Muhammadiyah, Muslimat NU,
GP Ansor, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI),
organisasi profesi seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
serta organisasi sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna,
Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM),
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) telah terjalin untuk
mengarusutamakan lingkungan pada program-program kerja
organisasi itu.
05.Udara Dan Atmosfer
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
31
Untuk mencapai perubahan sikap, perilaku dan etika, sejak
tahun 2006 KLH melaksanakan Program Adiwiyata yaitu
program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan pada
tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Program itu juga
dilaksanakan di pondok pesantren untuk membangun
pondok pesantren ramah lingkungan (Eko-Pesantren).
7. Amdal
Pada awal tahun 2006, Presiden RI mengeluarkan Inpres No 3
Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim
Investasi. Berangkat dari Inpres tersebut, KLH pada tahun
2006 telah merevitalisasi sistem Amdal antara lain:
a. Merevisi Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999
Statusnya pada saat ini sudah sampai pada naskah
akademis dan dalam proses legal drafting. Beberapa
penekanan dalam revisi tersebut adalah :
? Sanksi hukum bagi pelanggar Amdal;
? Pengaturan otorisasi Amdal (desentralisasi);
? Pengenalan berbagai perangkat pengelolaan
lingkungan yang mendukung kinerja sistem Amdal
(ERA, audit lingkungan, SEA);
? Perbaikan mekanisme Amdal.
b. Merevisi Kepmen No 17 Tahun 2001 menjadi Permen
No 11/2006 Aturan ini berkenaan dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib Amdal. Prinsipnya,
perubahan peraturan ini adalah untuk memperbaiki
iklim investasi, misalnya menyeleksi daftar kegiatan
wajib Amdal dengan lebih baik, sehingga mengurangi
daftar panjang yang wajib Amdal. Upaya yang
dilakukan ini bukanlah dalam konteks untuk
mengurangi mutu Amdal, tetapi lebih mempermudah
prosedur dan metodologi.
c. Merevisi Kepmen LH No 40 Tahun 2000 tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Amdal dan Kepmen
LH No 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
Komisi Penilai Amdal. Masih mengikuti semangat
Inpres No 3 Tahun 2006, revisi dua kepmen itu adalah
untuk mengurangi nuansa birokratis dengan menghapus
proses penilaian Amdal di kabupaten/kota.
Terkait dengan percepatan rekonstruksi di NAD, KLH
bersama Bapedalda Aceh memfasilitasi pelaksanaan Amdal
61 proyek, dengan dukungan beberapa penyandang dana
(UNDP, GTZ dan Danida) sehingga tidak terjadi
keterlambatan rekonstruksi NAD. Kebijakan percepatan
Amdal ini didasarkan pada Kepmen LH Nomor 308 Tahun
2005.
8. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Untuk mengendalikan dampak pencemaran B3 dan limbah
B3, KLH telah mendorong registrasi B3 yang masuk dan
digunakan di Indonesia, menerapkan sistem perizinan
pengelolaan limbah B3, mendorong pengelolaan limbah B3
yang efisien dan efektif melalui kegiatan reduce, recyce, dan
recovery (3R) yang bisa meningkatkan nilai ekonomi limbah
B3, dan mengawasi pengelolaan limbah B3 melalui kegiatan
Proper maupun non-Proper.
Selama periode Januari-September 2006 KLH telah
mengeluarkan izin pengelolaan limbah B3 sebanyak 491
izin. Secara umum, jumlah izin pemanfaatan pemanfaatan
limbah B3 meningkat. Peningkatan ini menunjukkan KLH
perlu memprioritaskan pelaksanaan prinsip 3R.
Berdasarkan data yang ada total limbah B3 yang telah
dimanfaatkan selama tahun 2006 mencapai 1.681.536,268
ton, meningkat 65,6% dari tahun sebelumnya. Tahun 2006
Status Lingkungan Hidup Indonesia 20062
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
32
KLH juga telah memulihkan kualitas lingkungan lahan yang
terkontaminasi limbah B3 seluas 11,97 ha dengan total
9.200,93 ton limbah B3.
9. Pesisir dan Laut
Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut
memerlukan upaya pengelolaan terpadu antarsektor dan
daerah. Misalnya, tiga provinsi --DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Banten-- perlu bekerja sama mengelola sungai yang menjadi
sumber pencemar dan kerusakan Teluk Jakarta dan
Kepulauan Seribu.
KLH telah menyelesaikan rancangan peraturan presiden
terkait dengan penanggulangan keadaan darurat tumpahan
minyak di laut. Rancangan itu sudah disetujui oleh semua
instansi terkait termasuk Sekretariat Kabinet.
10. Penegakan Hukum
Sejak tahun 2002 sampai tahun 2006, 31 perusahaan telah
diajukan ke pengadilan. Dua puluh delapan kasus di antaranya
telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Saat ini
ada 41 perusahaan sedang dalam proses penyidikan baik oleh
PPNS ataupun Polisi. Dari 41 perusahaan tersebut, 28
05.Udara Dan Atmosfer05.Udara Dan Atmosfer
perusahaan terlibat kasus pembakaran lahan tahun 2006. Ada
tiga perusahaan penanaman modal asing dari Singapura dan
tiga dari Malaysia yang didakwa membuka lahan dengan
membakar.
Dari Tabel 3.1 tergambar membaiknya upaya membawa
kasus lingkungan ke pengadilan. Sayangnya vonis hakim yang
dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan
lingkungan.
11. Perubahan Iklim
Pada tahun 2006 telah ditetapkan kuota untuk impor CFC
Tabel 3.1 Penegasan Kasus Lingkungan Hidup 2002-2006
Sumber : KLH,2006
Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan COP
(Conference of the Parties) 13 UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change), yang akan
berlangsung di Bali tanggal 3-14 Des 2007.
Pertemuan yang akan dihadiri oleh kurang lebih 10.000 peserta
ini diharapkan menyepakati pemberian insentif berbagai upaya
pencegahan pemanasan global yang terkait dengan pelestarian
hutan, adaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut dan
perubahan iklim (perubahan musim hujan dan kemarau), dan
penggalangan dana untuk kegiatan pembangunan
berkelanjutan.
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
33
Tahun Putusan HakimJumlah Perkara
Keterangan
Terbukti Bersalah 2
Bebas Murni 2
Terbukti Bersalah 7 Percobaan
Bebas Murni 1
· 5 Penjara (1 kasasi)
· 12 Hukuman Percobaan
Bebas Murni 1 Proses Kasasi
17
2002
2003-2004
2005-2006Terbukti Bersalah
adalah 2.331 dan methyl bromida untuk kegiatan fumigasi
pergudangan 54 ton. Pada tahun 2007 kuota BPO (bahan
perusak ozon) akan terus dikurangi yaitu sebesar 1.122 ton
CFC dan 21 ton untuk methyl bromida. Penghentian impor
CFC dan MBr untuk fumigasi pergudangan akan mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.
Pada tahun 2006 telah dihapuskan pemakaian BPO sebesar
1.209 ton di berbagai sektor melalui kegiatan alih teknologi
pada industri pengguna BPO, pendistribusian peralatan
daur ulang CFC, serta pengadaan peralatan untuk pusat
reklamasi CFC.
Dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) global
melalui CDM (clean development mechanism), KN-MPB (Komisi
Nasional Mekanisme Pembangunan Berkelanjutan) telah
menyetujui 10 proyek tingkat nasional dan baru delapan yang
telah terdaftar di tingkat internasional (disetujui oleh Dewan
Eksekutif) sebagai proyek CDM. Kedelapan proyek yang
diusulkan tersebut bisa mengurangi emisi CO setara karbon 2
kurang lebih 12.536.987 ton untuk rata-rata tujuh tahun.
Kalau diasumsikan 1 ton harganya US$ 7/ton maka
Indonesia berpotensi mendapatkan US$ 87.758.167 atau
sekitar Rp 800 miliar.
12. Keanekaragaman Hayati
Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG). RUU
PSDG sangat penting untuk segera diselesaikan dan dijadikan
undang-undang, karena belum ada aturan yang memadai
untuk mel indungi , menge lo la , meng onser vas i ,
memanfaatkan, mengatur akses sumber daya genetik, dan
membagi keuntungan dari pemanfaatan kekayaan sumber
daya genetik Indonesia.
Kebijakan Kemanan Hayati (UU 21/2004 tentang Ratifikasi
Protokol Cartagena Keamanan Hayati dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21/2005 tentang Keamanan Hayati
Produk Rekayasa Genetik). Penandatanganan deklarasi
bersama antara KLH, Departemen Kehutanan serta empat
kabupaten (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Tebo dan
Tanjung Jabung Barat) untuk mengelola Taman Nasional
Bukit Tigapuluh (TNBT) dan daerah penyangga secara
terpadu.
13. Produksi Bersih dan Ekolabel
a. Pusat Produksi Bersih Nasional, Ekolabel dan ISO 14001.
Pusat Produksi Bersih Nasional yang telah beroperasi
sejak tahun 2004 mengeluarkan berbagai seri panduan
dan modul pelatihan bersih beberapa sektor kegiatan.
Untuk program ekolabel, sertifikasi ekolabel indonesia
yang pertama telah diberikan untuk produksi kertas
cetak. Pada saat ini Sekitar 400 perusahaan di
Indonesia telah bersertifikat ISO 14001, SNI Sistem
Manajemen Lingkungan dan SNI pendukungnya telah
tersedia.
b. Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan.
Upaya ini dicapai dengan terbitnya Permen LH No 6
Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi
Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan,
Keputusan MENLH No. 238 Tahun 2006 tentang Panitia
Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan
Lembaga Jasa Lingkungan, Kelompok Kerja Nasional
(Pokjanas) Kompetensi Lingkungan, sebagai forum
konsultasi stakeholders.
Status Lingkungan Hidup Indonesia 20062
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
34
3.5.2 Kegiatan Pendukung
Kegiatan-kegiatan utama di atas didukung oleh kegiatan-
kegiatan pendukung seperti: pengembangan komunikasi,
informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat,
pendidikan dan latihan, penyusunan perundangan di bidang
lingkungan hidup, pengembangan pembiyaan lingkungan
melalui mekanisme: kredit lunak, DNS, CDM, Payment of
Environmental Services (PES), dana alokasi khusus (DAK)
lingkungan hidup, dan kegiatan kerja sama luar negeri.
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
35