kebijakan pengelolaan keuangan daerah setelah ditetapkannya pmk 125/pmk.07/2016 tentang penundaan...

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/2016

TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU TAHUN ANGGARAN 2016

Sumedang, 27 Oktober 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2016

2

Kodrek URAIAN ANGGARAN KET1 2 3 4

4. PENDAPATAN DAERAH 3,724,083,308,434 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427,150,331,158 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 84,263,693,608 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 15,554,453,146 4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,206,555,533 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 322,125,628,871 4.2. DANA PERIMBANGAN 2,779,366,850,000 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 137,929,781,000 4.2.2. Dana Alokasi Umum 1,808,709,871,000 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 832,727,198,000 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 517,566,127,276 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya 96,550,816,500

4.3.6. Dana Transfer Lainnya 421,015,310,776 JUMLAH PENDAPATAN 3,724,083,308,434 5. BELANJA DAERAH 3,742,883,308,434 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,445,050,928 5.1.1. Belanja Pegawai 1,898,730,595,049 5.1.4. Belanja Hibah 8,045,000,000 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1,295,590,000 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 34,081,920

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai Politik 479,339,783,959

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Kodrek URAIAN ANGGARAN KET1 2 3 4

5.2. BELANJA LANGSUNG 1,352,438,257,506

5.2.1. Belanja Pegawai 125,122,519,455

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 695,599,724,451

5.2.3. Belanja Modal 531,716,013,600

JUMLAH BELANJA 3,742,883,308,434

SURPLUS/(DEFISIT) (18,800,000,000) 6. PEMBIAYAAN DAERAH

46,800,000,000

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 46,800,000,000

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 46,800,000,000

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 46,800,000,000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 46,800,000,000

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 28,000,000,000

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 15,000,000,000

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10,000,000,000

6.2.3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 3,000,000,000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 28,000,000,000

PEMBIAYAAN NETO 18,800,000,000

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

-

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 (LANJUTAN…….)

PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2016Kodrek URAIAN APBD 2016 KET

1 2 3 44. PENDAPATAN DAERAH 3,724,083,308,434 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427,150,331,158 4.2. DANA PERIMBANGAN 2,779,366,850,000 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 517,566,127,276 JUMLAH PENDAPATAN 3,724,083,308,434

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Kodrek URAIAN APBD 2016 KET1 2 3 4

4. PENDAPATAN DAERAH 3,724,083,308,434 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 427,150,331,158 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 84,263,693,608 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 15,554,453,146 4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,206,555,533 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 322,125,628,871



4.2. DANA PERIMBANGAN 2,779,366,850,000

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak 137,929,781,000

4.2.2. Dana Alokasi Umum 1,808,709,871,000

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 832,727,198,000



4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 517,566,127,276

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 96,550,816,500

4.3.6. Dana Transfer Lainnya 421,015,310,776



5. BELANJA DAERAH 3,742,883,308,434 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,445,050,928 5.2. BELANJA LANGSUNG 1,352,438,257,506



5. BELANJA DAERAH 3,742,883,308,434 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,390,445,050,928 5.1.1. Belanja Pegawai 1,898,730,595,049 5.1.4. Belanja Hibah

8,045,000,000 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

1,295,590,000 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

34,081,920 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa

dan Partai Politik

479,339,783,959 5.1.8. Belanja Tidak Terduga

3,000,000,000



5.2. BELANJA LANGSUNG 1,352,438,257,506 5.2.1. Belanja Pegawai 125,122,519,455 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 695,599,724,451 5.2.3. Belanja Modal 531,716,013,600


KEBIJAKAN PENUNDAAN DAU

12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PMK 125/PMK.07/2016

PMK 125/PMK.07/2016

KEBIJAKAN PENUNDAAN DAU UNTUK 169 DAERAH

DAU YANG DITUNDA SEBESAR Rp 19.418.975.064.500,-

PENENTUAN DAERAH DAN BESARAN PENUNDAAN PENYALURAN DAU, DIDASARKAN PADA:1) PERKIRAAN KAPASITAS FISKAL;2) KEBUTUHAN BELANJA; DAN3) POSISI SALDO KAS DI DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2016YANG DIKATEGORIKAN SANGAT TINGGI, TINGGI, CUKUP TINGGI, DAN SEDANG.

1

2

3

13

DAU YANG PENYALURANNYA DITUNDA, DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KURANG BAYAR

4

5 BERDASARKAN PENUNDAAN DAU, PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENYESUAIAN DAU PADA PENDAPATAN DAN BELANJA TANPA MENUNGGU PERUBAHAN ATAS APBD TAHUN ANGGARAN 2016 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kajian Indikator Penundaan Penyaluran Sebagian DAU

POSISI SALDO KAS DI DAERAH

PADA AKHIRTAHUN 2016

KAPASITAS FISKAL

KEBUTUHANBELANJA

KABUPATEN GARUT (penundaan

Rp 327.492.667.052,-)

Kapasitas Fiskal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa Kabupaten Garut termasuk Daerah yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal suatu Daerah (IKF) rendah yaitu 0,16.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 125/PMK.07/2016, maka Kabupaten Garut dengan penundaan penyaluran DAU setiap bulannya sebesar Rp 81.873.166.763,- (lebih dari 50% dari pagu anggaran DAU yang ditransfer setiap bulannya sebesar Rp 150.725.822.000,) dikategorikan sebagai Daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi.

Kebutuhan Belanja Pemerintah Daerah menyampaikan

perkiraan belanja bulanan melalui aplikasi SIMPATIK (Permenkeu No. 93/PMK.07/2016) ttg Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau DAU dalam Bentuk Non Tunai.

Pada bln. Juni, aplikasi SIMPATIK mengalami perubahan/updating, sehingga daerah juga harus melakukan updating sesuai arahan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Ternyata setelah aplikasi tersebut di update, ada beberapa fitur yang tidak sinkron sehingga terdapat beberapa data yang hilang & tidak dapat ter-upload. Dengan kondisi ini, operator berusaha untuk membuat ulang laporan tersebut, namun aplikasi sudah mengunci, sehingga untuk bln Juni, pada data pelaporan di DJPK, diidentifikasi tidak terdapat pengiriman data belanja.

Posisi Saldo Kas Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK

125/PMK.07/2016, salah satu dasar penundaan penyaluran, adalah posisi saldo kas pada akhir tahun 2016. Sedangkan kenyataannya, posisi saldo kas yang digunakan adalah posisi saldo kas pada bulan Juni.

Pelaporan posisi saldo kas di daerah mengikuti ketentuan PMK No. 93/PMK.07/2016, dimana pelaporan posisi saldo kas di daerah hanya secara global, tidak terdapat format laporan yang mengharuskan Daerah merinci kedalaman dari saldo tersebut.

Sedangkan pada kenyataannya, dana yang berada pada saldo kas tersebut, merupakan dana yang telah ada peruntukannya atau dana yang telah diarahkan (earmark).

Kebijakan Penundaan DAU Terhadap Kebutuhan Gaji Pegawai

15

KABUPATEN GARUTRp 81.873.166.763 x 4 bulan

Rp 327.492.667.052

Penundaan Penyaluran DAU

KEBUTUHAN GAJI PER BULAN

JUMLAH Rp 96.498.898.458

DAU YANG DITERIMA SETELAH KEBIJAKAN PENUNDAAN

Rp 68.852.655.820/BULAN

DEFISIT PER BULANRp (27.646.242.638)

DEFISIT 4 BULANRp (110.584.970.552)

1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN PAGU AWAL PERPRES 66 THN 2016 (+/-)1 DAK FISIK 197.164.850.000,00 184.866.151.000,00 (12.298.699.000,00)2 DAK NON FISIK 635.562.348.000,00 625.123.726.000,00 (10.438.622.000,00)3 DBH 137.929.781.000,00 128.275.879.000,00 (9.653.902.000,00)

JUMLAH 970.656.979.000,00 938.265.756.000,00 (32.391.223.000,00)

2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN PAGU AWAL PMK.125/PMK.07/2016 PENUNDAAN

1 DAU 1.808.709.871.000,00 1.481.217.203.948,00 (327.492.667.052,00)

TIGA KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam Tahun Anggaran 2016, Pemerintah menetapkan 3 (tiga) kebijakan yang berpengaruh terhadap Dana Transfer ke Daerah, yaitu

3. SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR S−579/PK/2016 HAL PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA DAERAH TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA TPG DAN TAMSIL TA 2016

NO URAIAN PAGU AWAL SE S−579/PK/2016 (+/-)

1 TPG 567.800.041.000 ,00 454.240.032.800,00 (113.560.008.200,00)

DAMPAK PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU

PMK 125/PMK.07/2016

1• DEFISIT PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

2• PENUNDAAN PENYALURAN ALOKASI

DANA DESA (ADD)

3• PENUNDAAN/PENGHENTIAN BELANJA

4• PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS

PRESTASI KEGIATAN

UPAYA PEMERINTAH DAERAH SETELAH DITETAPKAN PMK 125/PMK.07/2016

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak penundaan penyaluran sebagian DAU, antara lain:

1. dilakukan penghapusan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 16 miliar , meliputi:

a. penghapusan dana cadangan untuk pendanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018, sebesar 13 miliar; dan

b. penghapusan penyertaan modal pada Bank Jabar Banten sebesar 3 miliar.

BUPATI GARUT

INSTRUKSI BUPATI GARUTNOMOR 900/2505/DPPKA

TENTANGLANGKAH−LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN SERTA

PENGHENTIAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIANDANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

2. Efisiensi belanja, melalui penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja SKPD. Hal tersebut dilakukan sesuai Instruksi Bupati Garut Nomor 900/2505/DPPKA, bahwa penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja dilakukan utamanya terhadap belanja:a. perjalanan dinas dan paket meeting;b. honorarium tim/kegiatan;c. biaya rapat;d. iklan dan operasional perkantoran lainnya;e. pembangunan gedung kantor;f. pengadaan kendaraan dinas/operasional;g. swakelola;h anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak; dani. kegiatan−kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran

berikutnya.

UPAYA YANG DILAKUKAN PEMDA (Lanjutan……..)

3. Untuk menutup defisit APBD pada Tahun Anggaran 2016, menetapkan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp 47.136.082.002,00.

4. Penundaan pembayaran kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai.

5. Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah: Penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak

dilakukan terhadap:1. Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);2. Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan3. Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Penghematan dan pemotongan serta penghentian belanja SKPD, tidak dapat dilakukan secara optimal pada akhir tahun anggaran (dimana PMK 125/PMK.07/2016 diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2016).

Rencana melakukan pinjaman daerah untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2016, terkendala dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

PINJAMAN DAERAH

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:a. Pinjaman Jangka Pendek

merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANGPINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

b. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak

menghasilkan penerimaan.

c. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka

penyediaan pelayanan publik.

Pasal 11 s/d Pasal 14

Pasal 12 Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan

Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran. Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun

anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Jangka waktu pelunasan Pinjaman Jangka Pendek tidak dapat melebihi tahun

anggaran berkenaan. Dengan demikian, Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANGPINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PINJAMAN DAERAH

MENYIKAPI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

22

KEDUDUKAN HUKUM PMK 125/PMK.07/2016

KEBIJAKAN PENETAPAN DAU

Pasal 11 ayat (6) dan ayat (8) Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN

Tahun Anggaran 2016

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A 2016

DAU dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp 385.360.847.100.000,-Pasal 11 ayat (8) UU No. 14 Tahun 2015, mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perubahan APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan”.Dalam Peraturan Presiden, DAU Kabupaten Garut ditetapkan sebesar Rp 1.808.709.871.000,-Dalam PMK 125/PMK.07/2016, DAU Kabupaten Garut ditunda sebesar Rp 327.492.667.052,-Dalam Pasal 3 PMK 125/PMK.07/2016, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian DAU pada pendapatan dan belanja.PMK 125/PMK.07/2016

KEDUDUKAN HUKUM PMK 125/PMK.07/2016

PMK 125/PMK.07/2016 memerintahkan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap DAU dalam pendapatan dan belanja, sedangkan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, secara limitatif menetapkan besaran DAU dan menjamin bahwa besaran DAU tidak mengalami perubahan.

Alokasi DAU yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sederajat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum TA 2016, tidak dapat mencabut alokasi DAU yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, karena derajat/hierarki nya berada di bawah Peraturan Presiden.

Tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan alokasi DAU dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 dilakukan pencabutan seluruhnya atau sebagian.

DASAR PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENUNDAAN DAU DALAM PMK 125/PMK.07/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016, terdapat perbedaan penetapan kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah Pusat tidak melakukan konfirmasi terhadap posisi saldo kas di daerah pada bulan Juni, yang pada kenyataannya dana yang berada pada kas daerah merupakan dana yang telah ada peruntukannya atau dana yang telah diarahkan penggunaannya (earmark).

Pemerintah tidak melakukan kajian secara komprehensif terhadap penetapan kebijakan strategis yang menyangkut hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK DANA TRANSFER KE DAERAH

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 dan Surat Dirjen. Perimbangan Keuangan Nomor S−579/PK/2016, menuntut Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah yang telah dituangkan dalam dokumen keuangan daerah.

Penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan, pada saat program/kegiatan yang ada di SKPD sedang dilaksanakan dan/atau telah terikat kontrak dengan pihak ketiga.

Pemerintah Daerah masih sangat tergantung terhadap dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga beberapa kebijakan tentang dana transfer ke daerah yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, sangat menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

KAJIAN PENUNDAAN DAU DALAM PERSPEKTIF PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANGPERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah.

Kebijakan Umum Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah.

Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk saat ini).

Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah)

Block grants juga didukung dengan specific grants, yang berfungsi untuk mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah.

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan local taxing power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.

29

Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

Kebijakan Moneter

Kebijakan Neraca Pembayaran

Kebijakan Sektor Riil

Kebijakan Fiskal

• Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional.

• Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah

Interrelasi Kebijakan Makro

30

Melalui Angg K/L

BelanjaPemerintah

Pusat

TransferKe Daerah

DaerahPemerintah Pusat

Mendanai kewenangan

di luar 6 Urusan

Mendanai kewenangan 6

Urusan

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

APBN

31

Alur Belanja APBN ke Daerah

Dana Vertikal di Daerah

Hibah

Pinjaman

• Dana Perimbangan• Dana Otsus dan Penyesuaian

Dana DekonsentrasiDana Tgs Pembantuan

PNPM dan Jamkesmas

Subsidi dan Bantuan

Masuk APBD

31

Mendanai kewenangan

Daerah(Desentralisasi)

MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY

MelaluiAngg

Non K/L

Sumber: Perpres No.2/2015 ttg RPJMN 2015-201932

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah

Pengelolaan transfer ke daerah, dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Kebijakan transfer ke daerah diarahkan guna:1. mempercepat pembangunan daerah;2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan3. mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan

pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Catatan:Dalam RPJMN 2015-2019, diharapkan bahwa dengan meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja Daerah, maka rata-rata ketergantungan dana transfer Kabupaten/Kota , dari 72,2 % (tahun 2014) menjadi 70,0 % (tahun 2019).

Transfer ke Daerah

Dana Perimbangan

Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Transfer Umum

Dana Transfer Khusus

DBH PBB

DBH PPh

Kehutanan

Mineral dan Batubara

Perikanan

Migas

DBH CHT

DBH Pajak

DBH SDA

Panas Bumi

TRANSFER KE DAERAH

33

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK Fisik

DAK Non Fisik

DAK RegulerDAK Infrastruktur Publik DaerahDAK Afirmasi

PendidikanKesehatan & KBInfrastruktur Perumahan, Permukiman,Air Minum dan Sanitasi

Kedaulatan Pangan

Energi Skala Kecil

Kelautan dan Perikanan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TransportasiSarana Perdagangan, Industri Kecil & Menengah dan Pariwisata

Sumber: UU No. 14 Thn. 2015 ttg APBN T.A 2016 Prasarana Pemerintahan Daerah

Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total Pendapatan

Transfer ke Daerah terdiri dari transfer dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Rasio transfer terhadap pendapatan yang tinggi menunjukkan dalam pembuatan anggaran pendapatan, Pemerintah Daerah semakin tergantung pada besaran transfer pemerintah, dan semakin kecil rasio tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam menentukan besaran dan penggunaan pendapatan.

Dibanding dana transfer, rasio PAD Kabupaten Garut lebih rendah.

2014 2015 2016

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

PAD KABUPATEN

Dana Transfer ke Daerah

Daerah 2014 2015 2016Dana Transfer ke Daerah 89.64 85.61 85.94 PAD Kabupaten Garut 7.67 11.60 11.47

Transfer ke Daerah

TERIMA KASIH

kebijakan pengelolaan keuangan daerah setelah ditetapkannya pmk 125/pmk.07/2016 tentang penundaan...

Government & Nonprofit