kebijakan pengawasan intern tahun 2018 di...

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2018

DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI

Prof. Jamal Wiwoho, SH., MHum.Inspektur Jenderal Kemenristekdikti

Belitung, 23 Januari 2018

2

Agenda Pembahasan

01

02

03

Capaian Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2018 Kemenristekdikti

Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 Kemenristekdikti

04 Wilayah Kerja Inspektorat

3

Agenda Pembahasan

01 Kinerja Tahun 2017

REALISASI ANGGARANRealisasi Kemenristekdikti

Pagu Anggaran : Rp. 42.326.094.530.000

KEMENRISTEKDIKTI TA 2017

Realisasi Per Unit Kerja

Realisasi : Rp. 37.271.741.594.095 (88,06%)120

Ditjen Belmawa

Realisasi 2015: 82,45%100 100Ditjen Kelembagaan

Ditjen Sumber Daya80

Ditjen Risbang

60 Ditjen Inovasi

Sekretariat Jenderal88.06

33.740

70.38 Inspektorat Jenderal61.66

46.31 PTN dan Kopertis20 39.71

23.76BP-PTNBH

11.872.5 3.80 1.52

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS

RENCANA

SEP OKT NOV DES

REALISASI

Sumber: SIMonev 12 Januari 2018 5Rata-rata Realisasi Anggaran Nasional: 90,81%

87.58

88.67

88.03

95.07

94.79

95.42

97.46

88.69

99.28

Realisasi 2016: 85,26%

82.9

71

61.8

51.3

42.7

53.8824.5

1839.71

33.1711.9

6.1 16.66

5ranto.ppt/arsip2017

PAGU REALISASISISA

ANGGARAN%

INSPEKTORAT

JENDERAL40,636,283,979.00 40,455,389,772.00

180,894,207.00 97.50%

SEKRETARIS

ITJEN18,806,666,383.00 18,662,885,015.00

143,781,368.00 98.90%

INSPEKTORAT I 7,107,677,700.00 7,106,918,784.00 758,916.00 99.23%

INSPEKTORAT II 7,458,664,496.00 7,446,617,862.00 12,046,634.00 92.64%

INSPEKTORAT III 7,263,275,400.00 7,238,968,111.00 24,307,289.00 96.88%

REALISASI ANGGARAN TA 2017

6

Realisasi Keuangan dan Fisik Eselon II

Kemenristekdikti TA 2018

10 Realisasi Tertinggi Keuangan

1Inspektorat I 99.23

2Sekretaris Inspektorat Jenderal 98.9

3Direktorat Kemahasiswaan 98.08

4Biro Hukum dan Organisasi 97.89

5Direktorat Sarana dan Prasarana 97.2

6Direktorat Inovasi Industri 97.18

7Inspektorat III 96.88

8Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan danTeknologi

96.8

9Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

96.76

10Direktorat Pembelajaran 96.59

1Inspektorat I 140

2Inspektorat III 104

3Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

100

4Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 100

5Direktorat Inovasi Industri 100

6Direktorat Sarana dan Prasarana 100

7Sekretariat Inspektorat Jenderal 100

8Direktorat Kemahasiswaan 99.9

9Biro Hukum dan Organisasi 98

10Biro Keuangan dan Umum 97.5

10 Realisasi Tertinggi Fisik

7

Agenda Pembahasan

02 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 Kemenristekdikti

Menghadirkan kembali negara untuk

melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh

warga negara

Membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

Memperkuat kehadiran negara dalam

melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar Internasional sehingga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter bangsaMemperteguh kebhinekaan dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong

VISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

MISI

9 PROGRAM PRIORITAS (NAWACITA)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Visi-Misi Pembangunan 2015-2019

“Memacu Investasi dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas ”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

•Memperbaiki kualitas belanja

•Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif

•Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri

•Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur

Memprioritaskan Belanja Pemerintah untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui penyusunan program/ kegiatan prioritas K/L

Dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Integratif,

Tematik, dan Spasial (HITS) 9

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018

PENDIDIKAN

01

• Pendidikan

Vokasi

• Peningkatan

Kualitas guru

KESEHATAN

02

• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

• Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

03

• Penyediaan Perumahan Layak

• Air Bersih dan Sanitasi

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN

PARIWISATA

04

• Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

• Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

• Pengembangan 3 Kawasan Industri

• Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

• Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

KETAHANAN

ENERGI

05

• EBT dan Konservasi Energi

• Pemenuhan dan Kebutuhan Energi

KETAHANAN

PANGAN

06

• Peningkatan Produksi Padi

• Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

PENANGGULANG

AN KEMISKINAN

07

• Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

• Pemenuhan Kebutuhan Dasar

• Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN

KEMARITIMAN

08

• Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

• Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

PEMBANGUNAN WILAYAH

09

• Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

• Pembangunan Perdesaan

• Reforma Agraria• Pencegahan dan

Penanggulangan Bencana

• (a.l Kebakaran Hutan)

• Percepatan Pembangunan Papua

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN

KEAMANAN

10

• Penguatan Pertahanan

• Stabilitas Politik dan Kemanan

• Kepastian Hukum

• Reformasi Birokrasi

Prioritas

Nasional

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Program

Prioritas

10

Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

*) Keterangan: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan.

Rencana Strategis Kemenristekdikti 2015-2019

SS 1: Meningkatnya Kemampuan Iptek dan Inovasi

SS 2: Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi

SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi

2015 2016 2017 2018 2019

IKSS Indeks Inovasi -*) -*) 16,85 24,82 32,41

IKSS Indeks Pendidikan Tinggi -*) -*) 26,17 34,12 42,25

IKSS Indeks Reformasi Birokrasi -*) -*) 75 80 85

Sasaran Strategis (SS)/

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Dalam Nominal

Total PaguAnggaran

Rp. 41,28 T

FungsiPendidikan

Rp 40,39 T

Fungsi LayananUmum (Ristek)

Rp 890,28 M

Surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga TA 2018(Surat Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017)

Pagu Alokasi Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2018

13

Pagu Anggaran Kemenristekdikti TA 2018

Surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu Alokasi

Kementerian/Lembaga TA 2018(Surat Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017)

Total Pagu Alokasi

Rp. 41,28 T

FungsiPendidikan

Rp 40,39 T

Fungsi LayananUmum (Ristek)

Rp 890,28 M

14

Rancangan Kegiatan Kemenristekdikti TA 2018

Per Sumber Dana

Rupiah Murni

PNBP/BLU

PHLN/HDN

RM Pendamping

PDN/SBSN

Rp 41,28 TRp 29,52 T

Rp 9,70 T

Rp 1,49 T

Rp 253,06 M

Rp 314,63 M


15

Rp 41,28 T

PHLN, SBSN, DAN RM PENDAMPING

PRIORITAS BIDANG

PRIORITAS NASIONAL

MENGIKAT

PNBP/BLU

APBNP 2017 PAGU ANGGARAN 2018

Rp 4,43 T Rp 5,01 T


Rp 7,43 T Rp 8,07 T


Rp 15,68 T Rp 16,43 T


Rp 9,02 T Rp 9,70 TAPBNP 2017 PAGU ANGGARAN 2018

Rp 2,92 T Rp 2,07 T

Total Pagu Alokasi 2018

16

Postur Anggaran Kemenristekdikti TA 2018

Pen…

Laya

nan

U…Kemenristekdikti

Rp. 41,28 T

Belanja Mengikat (Gajidan Operasional dan

PemeliharaanPerkantoran)Rp. 16,36 T

PHLN/RMP/SBSNRp. 1,89 T

PNBP/BLURp. 9,69 T

ProgramRp. 12,45 T

PrioritasNasional

(Bappenas)Rp. 4,9 T

Prioritas KL Rp. 7,5 T

Belanja Mengikat(Operasional danPemeliharaanPerkantoran)Rp. 71,72 M

PHLNRp.173,5 M

PNBP/BLURp. 10,9 M

ProgramRp. 634,15 M

PrioritasNasional

(Bappenas)Rp. 112,86 M

Prioritas KL Rp. 521,29 M

7

17


• 8 Taman Sains (Rp. 107 M)

• 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi (Rp. 35

M)

• 650 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN (Rp.

23,41 M (APBN) & Rp. 173,5 M (PHLN)

• 250 Penelitian Insinas (Rp. 91 M)

• 73 prototipe PPTI (Rp. 52,12 M)

• 18 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan

Obat (Rp. 20,4 M)

• 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 62,8 M)

• 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 40

M)

• 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan

Pengelolaan Puspitek (Rp. 88,8 M)

• 40 Produk Inovasi (Rp. 50 M)• PNBP/BLU: Rp. 10,91 M • Operasional Perkantoran: Rp. 15,5 M• SDM Iptek yang dtingkatkan kompetensinya,

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan SDM Iptek : Rp. 6,5 M

• Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek, Prototipe Teknologi untuk Masyarakat, Pengeloaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian dll : Rp. 39,7 M

• Paket Apresiasi Budaya Iptek, Rekomendasi Kebijakan Sistem Inovasi, Klaster Inovasi, PP Iptek, dll : Rp. 28,6 M

• PUI, BPPD dll : Rp. 45 M

• Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 504.704 mhs (Rp. 4,49 T )• Beasiswa SM3T dan PPGT 25.000 mhs (Rp. 352,28 M)• BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH (Rp. 5,06T )• Beasiswa S2/S3 9.266 dosen (Rp. 594,47 M)• Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28,65 M )• Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 72 PT (Rp. 176,08 M )• Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Politeknik (Rp. 320 M)• PHP PTS 25 PTS (Rp. 25 M)• Pembukaan Prodi Blok Masela 10 Prodi (Rp 15 M)• Calon PPBT dari Perguruan Tinggi 50 Unit (Rp 40 M) • PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,68 T )• Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker(Rp. 14,68 T)

• Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,68 T)• PHLN/RMP 7 Proyek (Rp. 1,58 T)• SNMPTN/SBMPTN, Revitalisasi LPTK, Kreatifitas dan Kewirausahaan Mahasiwa, Pendampingan Prodi Kedokteran, Peningkatan Prodi Unggul , dll: Rp 437,59 M

• SBSN, World Class Professor, Detasering Dosen, Sertifikasi Dosen, dll : Rp. 382,64 M

• Kegiatan BAN PT, Kopertis, Pemberdayaan Kelembagaan, pembukaan prodi baru termasuk prodi langka, dll : Rp. 353,25 M

• HKI, Pendampingan penulisan artikel, jurnal yang ditingkatkan mutunya,Pendampingan Publikasi dan PATEN ,Fasilitasi dan Asistensi Internasional : Rp. 60,46 M

• PPBT dan Penguatan Inovasi Industri di Perguruan Tinggi: Rp. 139,21 M

• Dukungan Manajemen : Rp. 239,79 M• Kegiatan Pengawasan : Rp. 55,58 M

Rp. 41,28Trilyun

Rancangan

Pagu Anggaran

Rp. 40,39 T Rp. 0,89 T

PENDIDIKAN (Dikti)LAYANAN UMUM (Ristek)

17

Agenda Pembahasan

03 Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 Kemenristekdikti

PENGENDALIAN INTERNPP NOMOR 60 TAHUN 2008

Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan

berpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,2. Keandalan laporan keuangan,3. Pengamanan aset negara, dan4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Definisi Pengawasan Intern:Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.19

Struktut Organisasi Itjen Kemenristekdikti

20

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT I

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIATINSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAANDAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN &SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

BAGIAN HUKUMDAN UMUM

INSPEKTORAT II



INSPEKTORAT III



Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

21

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan

Pendidikan Tinggi

Tugas

Fungsi

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan

2. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan

3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat

Jenderal

4. Pengelolaan persuratan,kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal

5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal

6. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengaaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal

7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal

8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal

9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan

Kebijakan Pengawasan Intern Kemenristekdikti

22

Peringatan Dini

Konsultan

Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat

Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdiktiyang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakanhukum yang berkeadilan

Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahanyang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkunganKemenristekdikti

Katalisator

22

Kebijakan Posisi dan Peran Itjen

23

TUGAS DAN FUNGSIKEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi sesuatu

Dari ketidaknyamanan dan kehancuran

Mencegah

Mengarahkan Menghentikan

PENGAWALAN

Mendorong

Kebijakan Teknis Pengawasan 2018

24

3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini,

katalisator dan konsultasi.b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan

kualitas yang memadai.c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.

4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTNb. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTNc. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan KPK)

Kebijakan Pengawasan 2018:

25

1. Penambahan Tanaga Fungsional Auditor minimal 50 Orang2. Penambahan Tenaga Fungsional Umum minimal 15 Orang3. Pemanfaatan Tenaga SPI sebanyak minimal 75 Orang4. Peningkatan Kapasitas SDM minimal 250 Orang

Sumber Daya Manusia

Ruang Kerja:

1. Penyiapan Ruang Kerja masing-masing Pejabat Eselon II2. Penyiapan Ruang Kerja untuk auditor dan sub bag masing-masing Inspektorat

Simpulan Kebijakan Pengawasan 2018:

26

No Uraian Simpulan Keterangan

1 Dasar Hukum Penugasan Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti

PP No. 60 Tahun 2008dan Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015.

2 Pendekatan Pengawasan Paradigma baru pengawasan yang Proaktif, Mitra Kerja, Solution Maker, dan denganKinerja berupa jumlah bantuan/manfaat

Perubahan pola pikir padaSDM Itjen dan Mitra Kerja

3 Posisi Organisasi Sebagai pengawal Kemenristekdikti yang memberikan peringatan dini, katalisator, konsultan

Melalui kegiatan Audit, Evaluiasi, Reviu, Pemantauan, danPengawasan Lainnya

4 Lingkup Pengawasan Pengawasan kegiatan yg bersifat Mandatori, Kebijakan Nasional, Kebijakan Menteri, danIsu Nasional

Diupayakan sekecilmungkin kegiatanpengawasan yg berkali-kali dlm satu satker

5 Sumber Daya Manusia Mengoptimalkan SDM Itjen dan TenagaBantuan SDM SPI PTN dengan pembagianwilayah kerja Inspektorat berdasarkanjumlah dan jenis satker

Pemanfaatan SDM SPI ataspersetujuan Pimpinan PTN

PAGU ANGGARAN TAHUN 2018

KODE UNIT ORGANISASI NAMA PROGRAM ALOKASI (Rp.)

042.02 INSPEKTORAT JENDERAL

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN

AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN

RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

54.833.402.000

KODE JENIS BELANJA ALOKASI (Rp.)

51 BELANJA PEGAWAI 9.252.334.000

52 BELANJA BARANG 42.964.713.000

53 BELANJA MODAL 2.616.355.000

ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA

51 BELANJA PEGAWAI16.87%

52 BELANJA BARANG78.36%

53 BELANJA MODAL4.77%

KODE UNIT KERJA NAMA PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI (Rp.)

5692 SEKRETARIAT ITJEN

Dukungan Manajemen untuk Program

Penyelenggaraan Pengawasan dan

Pemeriksaan Akuntabilitas

31.228.739.000

5693 INSPEKTORAT IPenyelenggaraan Pengawasan dan

Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I7.845.668.000

5694 INSPEKTORAT IIPenyelenggaraan Pengawasan dan

Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II8.002.294.000

5695 INSPEKTORAT IIIPenyelenggaraan Pengawasan dan

Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III7.756.701.000

ALOKASI ANGGARAN PER ESELON II

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN VOLUME ALOKASI (Rp.)

A Dukungan Manajemen untuk Program Penyelenggaraan

Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas

31.228.739.000

1 Perencanaan 2 Dokumen 76,980,000

a Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Satker

Eselon 1 Tanpa Satker Vertikal

1 Dokumen 57,660,000

b Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal 1 Dokumen 19,320,000

2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 6 Layanan 13.687.984.000

a Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Itjen 1 Layanan 1.775.385.000

b Layanan Evaluasi dan Pelaporan Itjen 1 Layanan 1.708.120.000

c Layanan Hukum dan Kepegawaian Itjen 1 Layanan 3.417.070.000

d Layanan Rumah Tangga Itjen 1 Layanan 2.848.580.000

e Layanan Keuangan Itjen 1 Layanan 2.336.207.000

f Layanan Sistem Informasi Pengawasan 1 Layanan 1.602.622.000

3 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 2.616.355.000

4 Layanan Perkantoran 12 Bulan 14.847.420.000

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT ITJEN

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT I


B Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas Wilayah I

110 Laporan 7,845,668,000

1 Layanan audit internal wilayah I 110 Laporan 7,845,668,000

a Audit 45 Laporan 4,308,660,000

b Reviu 15 Laporan 679,280,000

c Evaluasi 5 Laporan 222,900,000

d Pemantauan 13 Laporan 489,720,000

e Kegiatan Pengawasan Lainnya 32 Laporan 2,145,108,000


C Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas Wilayah II

110 Laporan 8,002,294,000

1 Layanan audit internal wilayah II 110 Laporan 8,002,294,000

A Audit 42 Laporan 3,657,100,000

B Reviu 14 Laporan 516,650,000




TARGET KINERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT II


D Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas Wilayah III

110 Laporan 7,756,701,000

1 Layanan audit internal wilayah III 110 Laporan 7,756,701,000

a Audit 46 Laporan 4,043,400,000

b Reviu 13 Laporan 604,860,000




TARGET KINERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT III

Pengawasan Kegiatan Mandatory Tahun 2018

URAIAN SASARAN WAKTU

1 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKAKL)

Seluruh PTN dan L2Dikti Maret, Juli,

Sept.

2 Reviu Laporan Keuangan Unit Utama Feb

3 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMP RB)

Tim RBI Maret

4 Evaluasi Belanja Terhutang. Seluruh PTN dan L2Dikti April, Juli,

Okt

5 Reviu Rencana Kebutuhan BMN Seluruh PTN dan L2Dikti Sept

6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Seluruh PTN dan L2Dikti April, Juli,

Okt

7 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Seluruh PTN dan L2Dikti Maret, Juni

8 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Unit Utama Maret

9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Kementerian Feb.

Pengawasan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018


1 Revitalisasi Politeknik Seluruh Politeknik Agustus

2 Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela Ditjen Kelembagaan Maret

3 Revitalisasi LPTK Ditjen Kelembagaan Sept.

4 Pengembangan Calon Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi

Ditjen Kelembagaan November

5 Pengembangan Teaching Industry Ditjen Kelembagaan Mei

6 Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan

Akademi Komunitas

Ditjen Kelembagaan April

7 Science Techno Park (STP) Ditjen Kelembagaan Agustus

8 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T,

Papua, dan Papua Barat

Ditjen Belmawa Juli

9 Beasiswa Bidik Misi Ditjen Belmawa September

10 Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru Ditjen Belmawa Agustus

Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian Tahun 2018


1 BOPTN dan BPPTNBH Setjen September

2 Kegiatan BAN-PT Ditjen Kelembagaan Juni

3 Program PP PTS Ditjen Kelembagaan Juli

4 Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka) Ditjen Kelembagaan April

5 Pelaksanaan Kegiatan L2Dikti Ditjen Kelembagaan Agustus

6 Beasiswa PPA Ditjen Belmawa Agustus

7 SNMPTN/SBMPTN 30 Satker April

8 Pelaksanaan Kreatifitas Mahasiswa dan

Kewirausahaan Mahasiswa

Ditjen Belmawa Juni

9 Beasiswa Dosen S2/S3 60 PTN Mei

10 Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Ditjen SDID Juli

11 Kontrak World Class Professor Ditjen SDID Agustus

12 Detasering Ditjen SDID Sept

13 Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) Ditjen SDID dan PTN-BH Juli

14 Program Hibah Luar Negeri (PHLN) 11 PTN Agustus

Pengawasan Kegiatan Isu Nasional Tahun 2018


1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 12 PTN Satker Oktober

2 Pembentukan PTN BH dan PTN BLU Setjen Sept.

3 Pelayanan Publik Setjen November

4 Tunjangan Fungsional dan Kinerja Setjen Desember

5 Audit Aset 12 PTN November

6 Realisasi Anggaran Seluruh PTN dan

L2Dikti

Juni, Desember

7 Kerjasama Internasional Kemenristekdikti Setjen Oktober

8 Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional Unit Utama dan Pusat Jan, Juni

9 Program Inovasi Nasional Ditjen Inovasi Oktober

10 Riset Nasional Ditjen Risbang November

11 Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar 11 PTN-BH dan 22

PTN-BLU

Oktober

12 Program Pembelajaran Daring 7 PTN Desember

38

Agenda Pembahasan

04 Wilayah Kerja Inspektorat

Kebijakan Pengawasan 2018: Wilayah Kerja

39

No Uraian Inspektur I Inspektur II Inspektur III

1 Koordinator kegiatan 12 15 17

2 Unit Utama 4 4 4

3 Kopertis 5 5 4

4 PTN BH 4 4 3

5 PTN-PK BLU 8 10 10

6 Universitas Satker 10 10 10

7 Institut 3 3 3

8 Politeknik 15 13 14

Jumlah 61 64 65

TABEL UNIT UTAMA

Jenis

Satker

No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III

Unit Utama 1Pusat data dan Informasi Iptek Dikti

Inspektorat Jenderal Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti

2 Sekretariat JenderalDitjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan

3Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Ditjen Penguatan dan InovasiDitjen Pembelajaraan dan Kemahasiswaan

4 PUSPIPTEK PP Iptek LBM Eijkman

TABEL PTN BADAN HUKUM

JenisSatker


PTN -BH 1Universitas Padjadjaran; Institut Teknologi Bandung; Universitas Sumatera Utara;

2 Institut Teknologi Sepuluh November;

Universitas Gadjah Mada; Universitas Indonesia;

3 Universitas Diponegoro; Institut Pertanian Bogor; Universitas Airlangga;

4Universitas Pendidikan Indonesia; Universitas Hasanuddin

TABEL PTN BLU

Jenis Satker No.

Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III

PTN - BLU 1 Universitas Andalas; Universitas Haluoleo; Universitas Bengkulu.

2 Universitas Brawijaya; Universitas Negeri Surabaya; Universitas Mataram;

3 Universitas Mulawarman; Universitas Riau;Universitas Negeri Yogyakarta;

4 Universitas Negeri Jakarta Universitas Sriwijaya; Universitas Nusa Cendana;

5 Universitas Udayana; Universitas Sam Ratulangi; Universitas Tadulako;

6 Universitas Jambi; Universitas Lampung; Universitas Terbuka

7 Universitas Pendidikan Ganesha

Universitas Jenderal Soedirman;

Universitas Negeri Semarang;

8 Universitas Negeri Gorontalo Universitas Negeri Malang Universitas Sebelas Maret;

9 - Universitas Negeri Padang; Politeknik Negeri Malang;

10 -Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Tanjungpura;

TABEL PTN satker

Jenis Satker No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III

Universitas 1 Universitas Cenderawasih;Universitas Bangka Belitung;

Universitas Malikussaleh;

2 Universitas Negeri Manado;

Universitas Khairun; Universitas Maritim Raja Ali Haji;

3 Universitas Pattimura;Universitas Lambungmangkurat;

Universitas Papua;

4 Universitas Negeri Medan;Universitas MusamusMerauke;

Universitas Palangkaraya;

5 Universitas PN Veteran Yogyakarta;

Universitas PN Veteran Jakarta;

Universitas PN Veteran Jawa Timur;

6 Universitas Samudra;Universitas Negeri Makasar;

Universitas Sembilan Belas Nopember Kolaka;

7 Universitas Siliwangi;Universitas Sulawesi Barat;

Universitas Singaperbangsa;

8 Universitas Negeri Medan; Universitas Tidar; Universitas Timor;

9 Universitas Negeri Makassar;

Universitas Jember; Universitas Trunojoyo;

10 Universitas Syiah KualaUniversitas Borneo Tarakan;

Universitas Teuku Umar

TABEL PTN institute

JenisSatker

No.

Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III

INSTITUT 1ISBI Tanah Papua; Institut Teknologi Kalimantan; Institut Teknologi Sumatera;

2 ISI Padang Panjang; ISBI Bandung; ISBI Aceh;

3 ISI Surakarta; ISI Denpasar; ISI Yogyakarta;

TABEL Politeknik WILAYAH INSPEKTORATNo. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III

1 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; Politeknik Negeri Ambon; Politeknik Maritim Negeri Indonesia;

2 Politeknik Negeri Banjarmasin; Politeknik Negeri Batam; Politeknik Negeri Bali;

3 Politeknik Negeri Banyuwangi; Politeknik Negeri Fakfak; Politeknik Negeri Jakarta;

4 Politeknik Negeri Semarang Politeknik Negeri Indramayu; Politeknik Negeri Nusa Utara;

5 Politeknik Negeri Madiun; Politeknik Negeri Kupang; Politeknik Negeri Padang;

6 Politeknik Negeri Ketapang; Politeknik Negeri Lhokseumawe; Politeknik Negeri Samarinda;

7 Politeknik Negeri Lampung; Politeknik Negeri Madura; Politeknik Negeri Subang;

8 Politeknik Negeri Manado; Politeknik Negeri Medan; Politeknik Negeri Tanah Laut;

9 Politeknik Negeri Sriwijaya; Politeknik Negeri Cilacap; Politeknik Perikanan Negeri Tual;

10 Politeknik Pertanian Negeri Kupang;Politeknik Negeri Balikpapan;

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;

11 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda; Politeknik Negeri Sambas;Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan;

12 Polman Negeri Bangka Belitung; Politeknik Negeri Media Kreatif; Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;

13 Politeknik Negeri Ujung Pandang; Politeknik Negeri Jember; Politeknik Manufaktur Bandung;

14 Politeknik Negeri Bengkalis; - Politeknik Negeri Bandung;

15 Politeknik Negeri Pontianak; - -

TABEL Kopertis WILAYAH INSPEKTORAT


1 Kopertis Wilayah I Kopertis Wilayah V Kopertis Wilayah II

2 Kopertis Wilayah III Kopertis Wilayah IX Kopertis Wilayah VII

3 Kopertis Wilayah IV Kopertis Wilayah X Kopertis Wilayah VIII

4 Kopertis Wilayah VI Kopertis Wilayah XI Kopertis Wilayah XIV

5 Kopertis Wilayah XII Kopertis Wilayah XIII -

TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI

47

kebijakan pengawasan intern tahun 2018 di...

Documents