kebijakan pendi ban 2
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
1/21
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
2/21
Nu$roo% ,--/ 3:". Seba$aimana dikemukakan sebelumn#a% kebijakan pendidikan
dipaami ole peneliti seba$ai ba$ian dari kebijakan publik% #aitu kebijakan publik di
bidan$ pendidikan. Den$an demikian kebijakan pendidikan arus seban$un den$an
kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum% #aitu kebijakan
pemban$unan% maka kebijakan merupakan ba$ian dari kebijakan publik. Kebijakan
pendidikan dipaami seba$ai kebijakan di bidan$ pendidikan% untuk mencapai tujuan pemban$unan ne$ara di bidan$ pendidikan% seba$ai sala satu ba$ian dari tujuan
pemban$unan ne$ara secara keseluruan. Secara teoritik% suatu kebijaka n pendidikan
dirumuskan den$an mendasarkan diri pada landasan pemikiran #an$ lebi ilmia empirik.
Kajian ini men$$unakan pola pendekatan #an$ bera$am sesuai den$an (aam teori #an$
dianut ole masin$&masin$ penentu kebijakan. Dalam
kajian ini% palin$ tidak ada dua pendekatan #an$ dapat direkomendasikan kepada para
penentu;ber'enan$ dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan !Ari( +oman%
,--/110".
,. Aspek&aspek #an$ tercakup dalam Kebijakan Pendidikan
Aspek&aspek #an$ tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
3/21
$. Kebijakan pendidikan pertama&tama ditujukan kepada kebutuan peserta didik.
Kebijakan pendidikan searusn#a diarakan pada terbentukn#a para intelektual or$anik
#an$ menjadi a$en&a$en pembaaruan dalam mas#arakat ban$san#a.
. Kebijakan pendidikan diarakan pada terbentukn#a mas#arakat demokratis. Peserta
didik akan berdiri sendiri dan men$emban$kan pribadin#a seba$ai pribadi #an$ kreati( pendukun$ dan pelaku dalam perubaan mas#arakatn#a. Kebijakan pendidikan arusla
mem(asilitasi dialo$ dan interaksi dari peserta didik dan pendidik% peserta didik den$an
mas#arakat% peserta didik den$an ne$aran#a dan pada akirn#a peserta didik den$an
kemanusiaan $lobal.
14
i. Kebijakan pendidikan berkaitan den$an penjabaran misi pendidikandalam pencapaian tujuan&tujuan tertentu. Apabila *isi pendidikan
mencakup rumusan&rumusan #an$ abstrak% maka misi pendidikan
lebi terara pada pencapaian tujuan&tujuan pendidikan #an$ konkret.
Kebijakan pendidikan merupakan al #an$ dinamis #an$ terus
menerus beruba namun terara den$an jelas.
j. Kebijakan pendidikan arus berdasarkan e(isiensi. Kebijakan
pendidikan bukan semata&mata berupa rumusan *erbal men$enai
tin$ka laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan
pendidikan arus dilaksanakan dalam mas#arakat% dalam lemba$a&
lemba$a pendidikan. Kebijakan pendidikan #an$ baik adala
kebijakan pendidikan #an$ memperitun$kan kemampuan di
lapan$an% ole sebab itu pertimban$an&pertimban$an kemampuan
tena$a% tersedian#a dana% pelaksanaan #an$ bertaap serta didukun$
ole kemampuan riset dan pen$emban$an merupakan s#arat&s#arat
ba$i kebijakan pendidikan #an$ e(isien.
k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi
kepada kebutuan peserta didik. Tela kita liat ba'a pendidikan
san$at erat den$an kekuasaan. )en#adari al itu% sebaikn#a
kekuasaan itu diarakan bukan untuk men$uasai peserta didik tetapi
kekuasaan untuk mem(asilitasi dalam pen$emban$an kemerdekaan
peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks mas#arakatdemokratis bukann#a untuk men$uasai peserta didik% tetapi kekuasaan
1:
untuk mem(asilitasi tumbu kemban$ peserta didik seba$ai an$$ota
mas#arakat #an$ kreati( dan produkti(.
l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intiusi atau kebijaksanaan #an$
irasional. Kebijakan pendidikan merupakan asil olaan rasional dari berba$ai alternati( den$an men$ambil keputusan #an$ dian$$ap
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
4/21
palin$ e(isien dan e(ekti( den$an memperitun$kan berba$ai jenis
resiko serta jalan keluar ba$i pe mecaann#a. Kebijakan pendidikan
#an$ intuiti( akan tepat ara namun tidak e(isien dan tidak jelas ara
sein$$a melairkan pemborosan&pemborosan. Selain itu kebijakan
intuiti( tidak perlu ditopan$ ole riset dan pen$emban$ann#a.
=eri(ikasi teradap kebijakan pendidikan intuiti( akan sulitdilaksanakan dalam jan$ka 'aktu tertentu sein$$a bersi(at san$at
tidak e(isien. Kebijakan intuiti( akan menjadikan peserta didik seba$ai
kelinci percobaan.
m. Kejelasan tujuan akan melairkan kebijakan pendidikan #an$ tepat.
Kebijakan pendidikan #an$ kuran$ jelas aran#a akan men$orbankan
kepentin$an peserta didik. Sepert i #an$ tela dijelaskan% proses
pendidikan adala proses #an$ men$ormati kebebasan peserta didik.
Peserta didik bukanla objek dari suatu projek pendidikan tetapi
subjek den$an nilai&nilai moraln#a.
Kebijakan pendidikan diarakan ba$i pemenuan kebutuan
peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. Titik tolak dari se$alakebijakan pendidikan adala untuk kepentin$an peserta didik atau
1
pemerdekaan peserta didik !3".
3. Kriteria Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik #an$ kusus #akni/
a. )emiliki tujuan pendidikan
Kebijakan pendidikan arus memiliki tujuan% namun lebi
kusus% ba'a ia arus memiliki tujuan pendidikan #an$ jelas dan
terara untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
b. )emiliki aspek le$al&(ormal
Kebijakan pendidikan tentun#a akan diberlakukan% maka perlu
adan#a pemenuan atas pra&s#arat #an$ arus dipenui a$ar kebijakan
pendidikan itu diakui dan secara sa berlaku untuk sebua 'ila#a.
)aka% kebijakan pendidikan arus memenui s#arat konstitusional
sesuai den$an irarki konstitusi #an$ berlaku di sebua 'ila#ain$$a ia dapat din#atakan sa dan resmi berlaku di 'ila#a tersebut.
Sein$$a dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan #an$
le$itimat.
c. )emiliki konsep operasional
Kebijakan pendidikan seba$ai sebua panduan #an$ bersi(at
umum% tentun#a arus mempun#ai man(aat operasional a$ar dapat
diimplementasikan dan ini adala sebua kearusan untuk
memperjelas pencapaian tujuan pendidikan #an$ in$in dicapai.
1
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
5/21
Apala$i kebutuan akan kebijakan pendidikan adala (un$si
pendukun$ pen$ambilan keputusan.
d. Dibuat ole #an$ ber'enan$
Kebijakan pendidikan itu arus dibuat ole para ali di bidan$n#a #an$ memiliki ke'enan$an untuk itu% sein$$a tidak
sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lin$kun$an di
luar pendidikan. Para administrator pendidikan% pen$elola lemba$a
pendidikan dan para politisi #an$ berkaitan lan$sun$ den$an
pendidikan adala unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
e. Dapat die*aluasi
Kebijakan pendidikan itu pun tentun#a tak luput dari keadaan
#an$ sesun$$un#a untuk ditindaklanjuti. Jika baik% maka
dipertaankan atau dikemban$kan% sedan$kan jika men$andun$
kesalaan% maka arus bisa diperbaiki. Sein$$a% kebijakan
pendidikan memiliki karakter dapat memun$kinkan adan#a e*aluasiteradapn#a secara muda dan e(ekti(.
(. )emiliki sistematika
Kebijakan pendidikan tentun#a merupakan sebua sistem ju$a%
ole karenan#a arus memiliki sistematika #an$ jelas men#an$kut
seluru aspek #an$ in$in diatur olen#a. Sistematika itu pun dituntut
memiliki e(ekti(itas% e(isiensi #an$ tin$$i a$ar kebijakan pendidikan
itu tidak bersi(at pra$matis% diskriminati( dan rapu strukturn#a akibat
seran$kaian (aktor #an$ ilan$ atau salin$ berbenturan satu sama
,-
lainn#a.
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
6/21
Sementara itu menurut +iple# 6 @ranklin ada dua al #an$ menjadi
(okus peratian dalam implementasi% #aitu compliance !kepatuan" dan
?at7s appenin$ !Apa #an$ terjadi". Kepatuan menunjuk pada apaka
para implementor patu teradap prosedur atau standard aturan #an$ tela
ditetapkan. Sementara untuk 'at7s appenin$ C mempertan#akan
,1
ba$aimana proses implementasi itu dilakukan% ambatan apa #an$ muncul%
apa #an$ berasil dicapai% men$apa dan seba$ain#a. 8una meliat
keberasilan implementasi% dikenal beberapa model implementasi% antara
lain model #an$ dikemban$kan )a9manian dan Sabatier #an$ men#atakan
ba'a Implementasi kebijakan merupakan (un$si dari ti$a *ariabel% #aitu1" Karakteristik masala% ," Struktur manajemen pro$ram #an$ tercermin
dalam berba$ai macam peraturan #an$ men$operasionalkan kebijakan% 3"
@aktor&(aktor di luar peraturan !?ibo'o% 10/ ,>".
B. Kebijakan Publik
Dari berba$ai kepustakaan dapat diun$kapkan ba'a kebijakan publik
dalam kepustakaan Internasional disebut seba$ai public polic#% #aitu suatu
aturan #an$ men$atur keidupan bersama #an$ arus ditaati dan berlaku
men$ikat seluru 'ar$an#a. Setiap pelan$$aran akan diberi sanksi sesuai
den$an bobot pelan$$arann#a #an$ dilakukan dan sanksi dijatukan didepan
mas#arakat ole lemba$a #an$ mempun#ai tu$as menjatukan sanksi
!Nu$roo dalam 2di Suarto% ,-->/ 3".
Aturan atau peraturan tersebut secara sederana kita paami seba$ai
kebijakan publik% jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu ukum.
Akan tetapi tidak sekedar ukum namun kita arus memaamin#a secara utu
dan benar. Ketika suatu isu #an$ men#an$kut kepentin$an bersama
dipandan$ perlu untuk diatur maka (ormulasi isu tersebut menjadi kebijakan
publik arus dilakukan dan disusun dan disepakati ole para pejabat #an$
,,
ber'enan$ dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu
kebijakan publik apaka menjadi Undan$&Undan$% apaka menjadi
Peraturan Pemerinta atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daera
maka kebijakan publik tersebut beruba menjadi ukum #an$ arus ditaati.
Sementara itu pakar kebijakan publik mende(inisikan ba'a kebijakan publik
adala se$ala sesuatu #an$ dikerjakan atau tidak dikerjakan ole pemerinta%
men$apa suatu kebijakan arus dilakukan dan apaka man(aat ba$i
keidupan bersama arus menjadi pertimban$an #an$ olistik a$ar kebijakan
tersebut men$andun$ man(aat #an$ besar ba$i 'ar$an#a dan berdampak kecildan sebaikn#a tidak menimbulkan persoalan #an$ meru$ikan% 'alaupun
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
7/21
demikian pasti ada #an$ diuntun$kan dan ada #an$ diru$ikan% di sinila
letakn#a pemerinta arus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan
!Tomas D#e dalam 2di Suarto% ,-->/ 0".
Untuk memaami kedudukan dan peran #an$ strate$is dari pemerinta
seba$ai public actor % terkait den$an kebijakan publik maka diperlukan
pemaaman ba'a untuk men$aktualisasin#a diperlukan suatu kebijakan#an$ berorientasi kepada kepentin$an rak#at. Seoran$ pakar !Aminulla
dalam 2di Suarto% ,-->/ 0" men#atakan ba'a/
kebijakan adala suatu upa#a atau tindakan untuk mempen$arui
sistem pencapaian tujuan #an$ diin$inkan% upa#a dan tindakan
dimaksud bersi(at strate$is #aitu berjan$ka panjan$ dan
men#eluruC.
Demikian pula berkaitan den$an kata kebijakan ada #an$ men#atakan
!Ndraa dalam 2di Suarto% ,-->/ >" ba'a/
,3
kata kebijakan berasal dari terjemaan kata polic#% #an$
mempun#ai arti seba$ai pilian terbaik dalam batas&batas
kompetensi actor dan lemba$a #an$ bersan$kutan dan secara
(ormal men$ikatC.
)eski demikian kata kebijakan #an$ berasal dari polic# dian$$ap
merupakan konsep #an$ relati( !)icael / :"/
Te concept o( polic# as a particular status in te rational model
as te relati*el# durable element a$ainst 'ic oter premises and
action are supposed to be tested (or consistenc#.
Tomas +. D#e merumuskan model kebijakan antara lain menjadi/
model kelemba$aan% model elit% model kelompok% model rasional% model
incremental% model teori permainan% model pilian public% dan model sistem.
Selanjutn#a tercatat ti$a model #an$ diusulkan Tomas +. D#e% #aitu/
model pen$amatan terpadu% model demokratis% dan model strate$is. Terkait
den$an or$anisasi% kebijakan menurut 8eor$e +. Terr# dalam bukun#a
Principles o( )ana$ement adala suatu pedoman #an$ men#eluru% baiktulisan maupun lisan #an$ memberikan suatu batas umum dan ara sasaran
tindakan #an$ akan dilakukan pemimpin !Terr# dalam +amat% ,-->/ 1-".
Kebijakan secara umum menurut Said Eainal Abidin !Said Eainal
Abidin dalam +amat% ,-->/ 13" dapat dibedakan dalam ti$a tin$katan/
1. Kebijakan umum% #aitu kebijakan #an$ menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik #an$ bersi(at posi ti( ataupun #an$ bersi(at ne$ati( #an$
meliputi keseluruan 'ila#a atau instansi #an$ bersan$kutan.
,. Kebijakan pelaksanaan adala kebijakan #an$ menjabarkan kebijakan
umum% sedan$kan untuk tin$kat pusat men$$unakan Peraturan Pemerinta
tentan$ pelaksanaan suatu undan$&undan$.
,0
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
8/21
3. Kebijakan teknis% kebijakan operasiona l #an$ berada di ba'a kebijakan
pelaksanaan.Bera$am pen$ertian men$enai kebijakan publik ini tidak bisa
diindarkan% karena kata Fkebijakan7 ! polic#" merupakan penjelasan rin$kas
#an$ berupa#a untuk meneran$kan berba$ai ke$iatan mulai dari pembuatan
keputusan&keputusan% penerapan% dan e*aluasin#a. Tela ban#ak upa#a untuk
mende(inisikan kebijakan publik secara te$as dan jelas% namun pen$ertiann#a
tetap saja men#entu 'ila#a&'ila #a #an$ serin$kali tumpa&tindi%
ambi$u% dan luas. Beberapa kalan$an mende(inisikan kebijakan publik an#a
sebatas dokumen&dokumen resmi% seperti perundan$&undan$an dan peraturan
pemerinta. Seba$ian la$i% men$artikan kebijakan publik seba$ai pedoman%
acuan% strate$i dan keran$ka tindakan #an$ dipili atau ditetapkan seba$ai
$aris besar atau roadmap pemerinta dalam melakukan ke$iatan pemban$unan. Tulisan ini men$ambil posisi ba'a setiap perundan$&
undan$an adala kebijakan% namun tidak setiap kebijakan di'ujudkan dalam
bentuk perundan$&undan$an.
Namun% kebijakan mereka tidak dapat diartikan seba$ai kebijakan publik
karena tidak dapat memakai sumber da#a publik atau memiliki le$alitas
ukum seba$aimana lemba$a pemerinta. Seba$ai conto% pemerinta
memiliki ke'enan$an menarik pajak dari rak#at dan berak men$$unakan
uan$ dari pajak tersebut untuk mendanai ke$iatan pemban$unan.
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
9/21
. Proses #an$ berlan$sun$ dalam periode 'aktu tertentu #an$ relati(
panjan$.
Kadan$&kadan$% kebijakan publik menunjuk pada istila atau konsep
untuk menjelaskan pilian&pilian tindakan tertentu #an$ san$at kas atau
spesi(ik% seperti kepada bidan$&bidan$ tertentu dalam sektor&sektor (asilitas
umum% transportasi% pendidikan% keseatan% perumaan atau kesejateraan.
,4
Urusan&urusan #an$ men#an$kut kelistrikan% air% jalan ra#a% sekola% ruma&
sakit% perumaan rak#at% lemba$a&lemba$a reabilitasi sosial adala beberapa
conto #an$ termasuk dalam bidan$ kebijakan publik. Seba$ai conto%
kebijakan sosial secara rin$kas dapa t diartikan seba$ai sala satu bentuk
kebijakan publik #an$ men$atur urusan kesejateraan. Kebijakan sosialsecara kusus sejatin#a adala kebijakan kesejateraan.
Konsep kesejateraan menunjuk pada proses mensejaterakan
manusia atau akti*itas untuk mencapai kondisi sejatera. Di sini% istila
Fkesejateraan7 tidak men$$unakan kata Fsosial7 la$i% karena suda jelas
menunjuk pada sektor atau bidan$ pemban$unan sosial. Sektor Fpendidikan7
dan Fkeseatan7 ju$a tidak pakai embel&embel Fsosial7 atau Fmanusia7. Selain
di Indonesia kata sosial mempun#ai terlalu ban#ak arti dan karenan#a serin$
disala(aami% di ne$ara lain istila #an$ ban#ak di$unakan untuk
menjelaskan Fbidan$ sosial7 secara spesi(ik ini adala F 'al(are7
!kesejateraan" #an$ umumn#a meneran$kan berba$ai sistem pela#anan
sosial dan skema jaminan sosial ba$i kelompok #an$ tidak beruntun$. 5le
karena itu% istila Fpemban$unan kesejateraan sosial7 sesun$$un#a cukup
disebut Fpemban$unan kesejateraan7.
Proses perumusan kebijakan #an$ e(ekti( memperatikan keselarasan
antara usulan kebijakan den$an a$enda dan strate$i besar ! $rand desi$n"
pemerinta. )elalui konsultasi dan in teraksi% taapan perumusan kebijakan
menekankan konsistensi sein$$a kebija kan #an$ baru tidak bertentan$an
den$an a$enda dan pro$ram pemerinta #an$ sedan$ dilaksanakan.
,:
Kebijakan publik dibuat ole ban#ak oran$ dalam suatu rantai pilian&pilian
#an$ meliputi analisis% implementasi% e*aluasi dan rekonsiderasi
!pertimban$an kembali". Koordinasi ini an#a dimun$kinkan jika tujuan&
tujuan kebijakan din#atakan secara jelas dan terukur. )anakala tujuan&tujuan
kebijakan tidak jelas atau berla'anan satu sama lain% kebijakan an#a
memiliki sedikit kesempatan untuk berasil. Penetapan tujuan merupakan
lan$ka utama dalam sebua proses lin$karan pembuatan kebijakan.
Penerapan tujuan ju$a merupakan ke$iatan #an$ palin$ pentin$ karena an#atujuanla #an$ dapat memberikan ara dan alasan kepada pilian&pilian
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
10/21
publik.
Dalam ken#ataann#a% pembuat kebijakan serin$kali keilan$an ara
dalam menetapkan tujuan&tujuan kebijakan. Solusi kerapkali dipandan$ lebi
pentin$ daripada masala. Padaal #an$ terjadi serin$kali sebalikn#a dimana
sebua solusi #an$ baik akan $a$al jika diterapkan pada masala #an$ sala
!2di Suarto% ,-->/ >3".Identi(ikasi masala dan kebutuan ! needs assessment " menjadi
san$at pentim$. Kebijakan #an$ baik dirumuskan berdasarkan masala dan
kebutuan mas#arakat. Akti*itas kebija kan san$at cepat ber$erak. Setela
keputusan dibuat% ke$iatan&ke$iatan untuk menerapkan keputusan tersebut
arus se$era dipersiapkan. ?aktu dan ke'enan$an #an$ tersedia $una
mendukun$ ara #an$ dipili umumn#a san$at terbatas dan karenan#a
menuntut pen#esuaian.
,
Pilian&pilian kebijakan #an$ tela dipili tidak menutup
kemun$kinan menjadi sedikit berbeda den$an pilian&pilian sebelumn#a.
Tujuan&tujuan kebijakan #an$ tela ditetapkan ju$a biasan#a sedikit
melencen$ dikarenakan adan#a akibat&akibat #an$ terjadi di luar perkiraan.
Akibat sampin$an !side e((ects" atau #an$ dikenal den$an istila eternalities
atau spillo*ers ini an#a bisa diketaui setela kebijakan diterapkan.
Selain mempen$arui pencapaian tujuan kebijakan% eternalities tentu
saja Fmen$$an$$u7 asil&asil kebija kan #an$ tela ditetapkan dan bakan
tidak jaran$ menciptakan masala&masala baru #an$ lebi kompleks. Sebua
skema pemberian lisensi pada ke$iatan tertentu% seperti pembentukan skema
asuransi sosial atau pemberian kredit mikro ba$i rak#at miskin% biasan#a
men$ancam elit tertentu atau kelompok status uo #an$ kemun$kinan
ter$an$$u ole kebijakan baru. Secara politis mereka berupa#a men$ambat
atau meruba kebijakan baru itu #an$ dipandan$ men$untun$kan atau
minimal tidak men$$an$$u kepentin$an mereka !2di Suarto% ,-->/ 1,".
A$ar kebijakan tetap ter(okus pada tujuan&tujuan #an$ tela
ditetapkan% pembuatan kebijakan aru s dilandasi ole lin$karan taapan
kebijakan #an$ meliputi perencanaan dan e*aluasi. Dalam proses ini% para
pembuat kebijakan biasan#a dipandu ole pertan#aan&pertan#aan seperti/ Apamaksud atau (un$si sebua kebijakan Ba$aimana kebijakan itu akan
mempen$arui a$enda pemerinta secara keseluruan% departemen&
departemen pemerintaan% kelompok& kelompok klien% kelompok&kelompok
kepentin$an% dan mas#arakat ban#ak Apa dan ba$aimana ubun$an antara
,
alat&alat implementasi den$an tujuan&tujuan kebijakan Apa ada alat ataumekanisme implementasi #an$ lebi sederana Ba$aimana kebijakan ini
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
11/21
berkaitan den$an kebijakan&kebijakan pemerinta #an$ lainn#a Dapatka
kebijakan #an$ baru itu men$asilkan perbedaan seperti #an$ diarapkan
Dalam sebua lin$karan perumusan kebijakan% pilian&pilian
tindakan #an$ le$al dibuat berdasarkan ipotesis #an$ rasional $una
mencapai tujuan&tujuan kebijakan #an$ ditetapkan. +umusan sederana ini
menunjukkan ubun$an antara keti$a dimensi kebijakan di atas. Artin#a%kebijakan publik seba$ai pilian tindakan le$al% seba$ai ipotesis dan seba$ai
tujuan merupakan ti$a seran$kaian #an$ salin$ mempen$arui satu sama lain.
Keti$an#a merupakan pras#arat sekali$us tantan$an ba$i kebijakan publik
#an$ e(ekti(.
L. Kebijakan Pemerataan Pendidikan
8B" penin$katan 'ajib belajar menjadi
taun akan menin$katkan umur kerja minimum dari 1- ke 1> taun.
Ada empat kendala #an$ suda diantisipasi ole pemerinta dalam
men$implementasikan pro$ram 'ajib bela jar taun/ !1" secara kuantitati(
tar$et #an$ arus dikejar san$at besa r terutama karena besarn#a jumla
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
12/21
31
lulusan SD #an$ tidak melanjutkan ke S)P !," tin$kat partisipasi sekola pada usia S)P renda dibandin$kan den$an usia SD !3" tin$kat meneruskan
dari SD ke S)P renda% disampin$ rendan#a tin$kat drop out baik di SD
maupun S)P !0" besarn#a jumla lulusan SD #an$ tidak meneruskan ke
S)P membutukan bantuan pemerinta untuk bisa memasuki pasar kerja.
Untuk mencapai sasaran pro$ram 'ajib belajar taun% pemerinta
tela men#usun strate$i untuk mencapai sasaran% antara lain/ menin$katkan
jumla dan da#a tampun$ S)P% men$an$kat $uru baru% men#ediakan lebi
ban#ak sarana belajar% men$ajuk an an$$aran #an$ lebi besar untuk
penddikan% membebaskan uan$ sekola dan mensubsidi sekola s'asta.
Strate$i lainn#a #an$ san$at pentin$ adala den$an men$emban$kan sistem
pendidikan alternati(. Strate$i pendidi kan alternati( ini didasarkan oleadan#a pertimban$an ba'a meskipun kapasitas sekola suda ditin$katkan%
masi ban#ak anak usia sekola #an$ belum tertampun$% antara lain karena
miskin dan tidak mampu membia#ai sekola.
Sistem pendidikan alternati(% di sampin$ diimplementasikan melalui
sekola biasa% dilakukan melalui beberapa tipe sekola non&kon*ensional.
Sekola non&kon*ensional ini adala/ !1" S)P Kecil% #an$ diban$un untuk
daera terpencil atau #an$ jaran$ pendudukn#a !," S)P Terbuka% untuk
anak&anak usia S)P #an$ tidak mampu masuk S)P biasa !3" Pro$ram Paket
A dan Paket B #an$ setara( S)P !tanpa men$enal batas umur" !0" sekola&
sekola a$ama #an$ disamakan tara(n#a den$an S)P umum.
3,
D. Pendidikan Ba$i )as#arakat
Secara sin$kat pendidikan merupakan produk dari mas#arakat.
Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pen$etauan% sikap%
keperca#aan% keterampilan dan aspek&aspek perilaku lainn#a kepada $enerasike $enerasi. Den$an pen$ertian seperti itu% sebenarn#a upa#a tersebut suda
dilakukan sepenun#a ole kekuatan&kekuatan mas#arakat.
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
13/21
den$an proses adaptasi tertentu sesuai corak masin$&masin$ periode
9amann#a kepada $enerasi muda melalui pendidikan% atau secara kusus
melalui interaksi sosial.
Den$an demikian% (un$si pendidikan tidak lain adala seba$ai proses
sosialisasi !Nasution% dalam +amat% ,-->/ 1,". Dalam pen$ertian sosialisasi
tersebut% dapat disimpulkan ba'a akti*itas pendidikan sebenarn#a sudadimulai semenjak seoran$ indi*idu pertama kali berinteraksi den$an
33
lin$kun$an eksternal di luarn#a% #akni keluar$a. Seoran$ ba#i #an$ baru lair
tentun#a idup dalam keadaan #an$ tidak berda#a sama sekali. )en#adari al
demikian san$ ibu berupa#a memberikan se$ala bentuk curaan kasi sa#an$
dan buaian cinta kasi melalui air susun#a% pera'atan #an$ lembut serta$endon$an #an$ be$itu mesra kepada si ba#i.
Be$itula proses tersebut berlan$s un$ selama si ba#i masi tetap
memerlukan pertolon$an intensi( dari manusia lain. Sampai pada umur
tertentu ia tumbu dan berkemban$ den$an seat di dalam mali$ai cinta
kasi keluar$a% perpaduan sepasan$ manusia #an$ menjadi oran$ tuan#a.
An$$ota keluar$a baru itu terus menerus belajar men$etaui% mempelajari
serta melakukan berba$ai reaksi teradap stimulus dari dunia barun#a. Galu%
san$ ba#i ju$a berusaa memaami esensi nilai&nilai kemanusiaan dari
keluar$an#a dalam bentuk $erak tubu% belajar berbicara% terta'a serta semua
tindak tanduk #an$ men$$ambarkan ba'a ji'a ra$an#a tela terpaut erat
ole kasi sa#an$ manusia de'asa. Demikianla pendidikan #an$ berjalan
dalam keluar$a% proses tersebut berl an$sun$ pula ketika seseoran$ tumbu
menjadi manusia de'asa.
Pendidikan seba$ai proses sosialisasi di mas#arakat berjalan mulai
dari lin$kun$an #an$ terkecil sampai lin$kun$an #an$ terbesar dari indi*idu
tersebut. Akan tetapi tidak dapat di pun$kiri pula tern#ata mas#arakat dunia
secara $lobal tela ikut mempen$arui iklim pendidikan. Pen$aru
modernisasi di berba$ai sektor keidupan tela melairkan karakter
pendidikan #an$ ampir sama di seluru dunia% meskipun memiliki ciri kas
30
tertentu di tiap&tiap ne$ara. Dalam mas#arakat #an$ suda maju% proses
pendidikan seba$ian dilaksanakan dalam lemba$a pendidikan #an$ disebut
sekola dan pendidikan dalam lemba$a&lemba$a tersebut merupakan suatu
ke$iatan #an$ lebi teratur dan terdi(erensiasi. Inila pendidikan (ormal #an$
biasa dikenal ole mas#arakat seba$ai scoolin$C !/ 1>".
5le karena tuntutan tu$as keluar$a dan mas#arakat% lalu tu$as&tu$aslain di atas diambil ole sekola% atau sebalikn#a keluar$a dan mas#arakat
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
14/21
tela merasa memandatkan atau men#erakan tu$as tersebut sepenun#a
kepada sekola. Jadi seakan&akan tu$as sosialisasi a$ar suatu $enerasi dapat
mencapai prestasi tertentu% dikonotasikan menjadi tu$as sekola. Apabila
pada masa tertentu suatu $enerasi den$an capaian prestasi tertentu% maka lalu
dikonotasikan pula ba'a asil capaian te rsebut adala merupakan prestasi
sekola. Padaal% apabila tu$as pendidikan tela tercerabut dari pro$ramlin$kun$ann#a atau mas#arakatn#a% dapat dipastikan akan men$asilkan
suatu capaian #an$ tidak memuaskan asiln#a ba$i mas#arakat itu sendiri.
/ 1>" seoran$ usaa'an teknolo$i
mempun#ai $a$asan mere(ormasi sistem pendidikan masa depan.
)enurutn#a% apabila anak diajarkan untuk mampu belajar sendiri% mencipta%
dan menjalani keidupann#a den$an berani dan perca#a diri atas (asilitas
lin$kun$ann#a !keluar$a dan mas#arakat" serta peran sekola tidak an#a
menekankan untuk mendapatkan nilai&nilai ujian #an$ baik saja% maka akan
jau lebi baik dapat men$asilkan $enerasi masa depan. 5rientasi
pendidikan #an$ terlupakan adala ba$aimana a$ar lulusan suatu sekola
dapat cukup pen$etauann#a dan kompeten dalam bidan$n#a% tetapi ju$a
matan$ dan seat kepribadiann#a. Baka n konsep tentan$ sekola di masa
#an$ akan datan$% menurutn#a akan beruba secara drastis.Secara (isik% sekola tidak perl u la$i men#ediakan sumber&sumber
da#a #an$ secara tradisional berisi ban$unan&ban$unan besar% tena$a #an$
ban#ak dan peran$kat lainn#a. Sekola arus bekerja sama secara
komplementer den$an sumber belajar lain terutama (asilitas internet #an$
tela menjadi sekola ma#aC. Ba$aimanapun kemajuan teknolo$i in(ormasi
di masa #an$ akan datan$% keberadaan sekola tetap akan diperlukan ole
34
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
15/21
mas#arakat. Kita tidak dapat men$apus sekola% karena den$an alasan tela
ada teknolo$i in(ormasi #an$ maju. Ada sisi&sisi tertentu dari (un$si dan
peranan sekola #an$ tidak dapat ter$antikan% misaln#a ubun$an $uru&murid
dalam (un$si men$emban$kan kepribadian atau membina ubun$an sosial%
rasa kebersamaan% koesi sosial% dan lain&lain.
Teknolo$i in(ormasi an#a mun$kin menjadi pen$$anti (un$si pen#ebaran in(ormasi dan sumber belajar atau sumber baan ajar. Baan ajar
#an$ semula disampaikan di sekola secara klasikal% lalu dapat diuba
menjadi pembelajaran #an$ diindi*idualisasikan melalui jarin$an internet
#an$ dapat diakses ole siapapun dari manapun secara indi*idu.
)emperatikan al&al tersebut di atas% maka diperlukan reaktualisasi
partisipasi mas#arakat dalam ran$ka perbaikan mutu la#anan dan output
pendidikan. Dikatakan seba$ai reaktualisasi karena sebenarn#a dalam usaa
pendidikan pada dasarn#a suda menjadi ba$ian dari tu$as mereka% #aitu para
oran$tua dan kelompok&kelompok mas#arakat lainn#a.
2. Kebijakan Sekola Terbuka
Sekola Terbuka adala sebua sub&sistem pendidikan (ormal #an$tujuan pada S)P (ormal #an$ dapat diselen$$arakan diluar $edun$ sekola
atau dior$anisir secara non (ormal den$an men$$unakan kurikulum #an$
berlaku untuk S)P. Kebijakan Sekola Terbuka suda mulai dicanan$kan
sejak taun ajaran 1:;1- !Pan$at dalam )iarso usu(adi% 13/ 13".
Pelaksanaan S)P Terbuka diputuskan ole )enteri Pendidikan dan
3:
Kebuda#aan pada 'aktu itu Dr. Daoed Joesoe( pada taun 1: dan #an$
bertan$$un$ ja'ab atas keterlaksanaan S)P Terbuka tersebut #aitu Kepala
Badan Penelitian dan Kebuda#aan !BP3K" Pro(. Dr. Setiadji. Kemudian
ke$iatan perintisan Sekola Terbuka dipimpin ole )iarso usu(adi% ).Sc%
dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan )enen$a !Departemen
Pendidikan Nasional% dalam )iarso usu(adi% 13/ ,-".
S)P Terbuka dirintis melalui lima bua S)P% #aitu S)P Plumbon di
Lirebon Ja'a Barat% S)P Adi'erna di Te$al Ja'a Ten$a% S)P Kalisat di
Jember Ja'a Timur% dan S)P Terara di Gombok Selatan NTB !Dirto
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
16/21
3
>. Ke$iatan belajar pembelajaran tidak terjad'al pada tempat dan 'aktu#an$ ketat.
4. )eman(aatkan lin$kun$an tempat tin$$al anak didik seba$ai sumber
belajar.
S)P Terbuka seba$ai suatu sub&sistem #an$ direncanakan pada taun
1:4 adala sala satu bentuk pendidikan terbuka% #an$ merupakan aplikasi
teknolo$i pendidikan. Sistem itu dirancan$ untuk dapat men$atasi masala
belajar kususn#a ba$i mereka #an$ ka rena berba$ai macam kendala tidak
memperole kesempatan untuk belajar #an$ la9im% sementara mereka
mempun#ai potensi untuk belajar% dan masi ada sumber belajar lain #an$
belum diman(aatkan !)iarso usu(adi% 13/ 3".
Sistem pendidikan terbuka meliputi berba$ai macam bentuk den$an berba$ai macam sebutan seperti Pendi dikan Jarak Jau% Pendidikan )andiri%
Pendidikan Bermedia% Pendidikan Terkemas% Pendidikan Ara&diri ! sel(
directed education "% Pendidikan Bebas% Pendidikan Gaju&diri ! sel( paced
education"% Pendidikan Korespodensi% dan berba$ai istila lain la$i. S)P
Terbuka tidak dimaksudkan seba$ai suatu sistem pendidikan jarak jau #an$
terpisa dari S)P indukn#a.
S)P Terbuka merupakan anakC #an$ berinduk pada S)P re$uler
#an$ terdekat% dan para pendidikpun ada di dekat para sis'a setiap saat
diperlukan dan dimun$kinkan. Tindakan pen$emban$an S)P Terbuka tidak
an#a didasarkan pada pertimban$an politis untuk memperbesar da#a
tampun$ sekola. Tindakan itu mempun#ai sejumla landasan% meliputi/
3
landasan (alsa(a;landasan teori dan konsepsi% landasan ukum atau
kebijaksanaan% dan landasan operasional !)iarso usu(adi% 13/ ".
8. Gandasan S)P Terbuka
Setiap pembaasan (alsa(a atas suatu $ejala atau ob#ek palin$ sedikit perlu kita pertan#akan / 1" apa akekat $ejala;objek itu !landasan ontolo$i"
," ba$aimana !asal% cara% struktur % dsb" pen$$arapan $ejala;objek itu
!landasan epistemolo$i" dan 3" apa man(aat $ejala;ob#ek itu !landasan
aksiolo$i".
Pertimban$an ontolo$i. S)P Terbuka adala suatu bentuk penerapan
teknolo$i pendidikan. Teknolo$i pendidikan sendiri diartikan seba$ai suatu
proses kompleks dan terpadu #an$ melibatkan oran$% $a$asan% prosedur%
peralatan dan or$anisasi untuk men$ atasi masala belajar manusia. Lara
men$atasi masala itu dilakukan den$an men$analisis
kebutuan;men$identi(ikasi alternati(% memili dan men$uji alternati(%
melaksanakan% menilai% dan men$elola keseluruan ke$iatan. Teknolo$i pendidikan berpe$an$an pada (alsa(a/ a$ar setiap pribadi dapat
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
17/21
men$emban$kan kemampuann#a seoptimal mun$kin den$an men$$unakan
teknolo$i seba$ai proses dan pr oduk% selaras dan serasi den$an
perkemban$an serta kebutuan mas#arakat dan lin$kun$an
.
8ejala
pendidikan #an$ perlu di$arap secara kusus adala/
1. Adan#a anak&anak lulusan SD usia 1,&1: taun #an$ belum memperole
peratian #an$ cukup tentan$ kebutuann#a dan kondisin#a
0-
,. Adan#a anak&anak #an$ belum memperole kesempatan memperole
pendidikan pada jenjan$ sekola menen$a pertama
3. Belum tersedian#a dan terman(aatka nn#a sumber&sumber belajar baru
berupa / oran$ !misaln#a penulis buku ajar% dan pembuat media
pembelajaran"% isi pesan !#an$ tertulis dalam buku; tersaji dalam media
dan seba$ain#a"% baan !misaln#a buku da n peran$kat lunak tele*isi"% alat
!pesa'at radio% tele*isi dan seba $ain#a"% cara&cara tertentu dalam
meman(aatkan oran$% pesan% baan dan alat% serta lin$kun$an tempat
proses belajar itu berlan$sun$.
0. Belum dilakukann#a ke$iatan #an$ bersistem dalam men$emban$kan
sumber&sumber belajar itu #an$ bertolak dari landasan teori&teori belajar
dan pembelajaran serta asil penelitian.
>. )asi adan#a kemun$kinan dibentukn#a lemba$a dan pola pen$elolaan
ke$iatan belajar&pembelajaran baru tanpa men$uba;men$inter*ensi
lemba$a #an$ suda ada.
Pertimban$an epistemolo$i. Secara le$al keberadaan S)P Terbuka
berasal dari kebijakan pemerinta unt uk memperluas kesempatan belajar.
Pada taun 1:4 diidenti(ikasikan empat alternati( untuk perluasan
kesempatan itu% #aitu / l" pemban$unan $edun$ sekola baru ," penambaanda#a tampun$ sekola #an$ suda ada !memperbesar rasio murid $uru" 3"
mendirikan sekola terbuka dan 0" men#elen$$arakan pendidikan
ketrampilan. Setela diuji kela#akann#a berdasarkan kriteria 'aktu% tena$a%
bia#a dan or$anisasi akirn#a dipili alternati( sekola terbuka.
01
Secara konseptual adan#a S)P Terbuka adala untuk membuktikan ba'a konsep belajar mandiri den$an bimbin$an #an$ minimal dari $uru
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
18/21
dilaksanakan den$an dikemban$kann#a sumber belajar #an$ sen$aja
dirancan$ untuk keperluan itu. Pada a'al perintisan S)P Terbuka meman$
ada kein$inan sekelompok pendidik untuk men#ederanakan ke$iatan
pen$emban$an sumber belajar den$an men$$unakan baan belajar berupa
modul cetakan #an$ tela dikemban$k an untuk PPSP !Projek Perintis
Sekola Pemban$unan". Kein$inan itu tentu saja ditolak karena kondisi PPSPden$an !bakal" S)P Terbuka jau berbeda.
Lara men$usaakan pemerataan pendidikan ju$a tidak terlepas dari
pertimban$an konseptual. Usaa itu dimulai den$an mena(sirkan arti
pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dapat berarti /
1. Kesempatan untuk bersekola #an$ me rata% atau la9im disebut den$an
istila pendidikan semesta !uni*ersal education"
,. Pemerataan mutu pendidikan% atau berarti men$ilan$kan kesenjan$an
mutu karena (aktor sosial&ekonomis dan $eo$ra(is
3. Pemerataan kemun$kinan memperole pendidikan den$an memberikan
perlakuan #an$ berbeda termasuk subsidi atau beasis'a kepada mereka
#an$ tidak mampu% meliputi pula untuk mereka #an$ men#andan$kelainan
0. Pemerataan asil perolean pendidikan% #an$ berarti para lulusann#a
mempun#ai kesempatan #an$ sama untuk memperole pen$asilan #an$
setara(.
0,
Pen$adaan SD Inpres merupakan sala satu bentuk pemerataan tipe
pertama% sedan$ S)P Terbuka merupakan sala satu bentuk pemerataan tipe
keti$a. Lara men$emban$kan $a$asan pemerataan itu dilakukan den$an
berpe$an$an pada prinsip teknolo$i pendidikan% #aitu /
1. )emadukan berba$ai macam pendekatan dari bidan$ psikolo$i%
komunikasi% manajemen% reka#asa% dan lain&lain.
,. )emecakan masala secara men#el uru dan bersistem. )en#eluru
berarti tidak bersi(at tambal sulam% dan memperatikan semua aspek.
Bersistem berarti dilakukann#a analisis terlebi daulu% kemudian
dirancan$% diproduksi% disajikan% di$unakan% dinilai% diperbaiki% dan
disebarkan.3. )en$kaji semua kondisi dan salin$ kaitan di antaran#a% dan men$$unakan
teknolo$i seba$ai proses dan produk untuk membantu memecakan
masala.
0. )en$usaakan adan#a nilai tamba;da#a lipat atau e(ek siner$i% dimana
pen$$abun$an pendekatan dan;atau unsur&unsur mempun#ai nilai lebi
dari sekedar penjumlaan. Demikian pula den$an pemecaan masala
secara men#eluru dan serempak akan mempun#ai nilai lebi daripada
memecakan masala secara terpisa.
Ditinjau dari struktur kelemba$aan sekola% S)P Terbuka bukan
merupakan pendidikan komplementer atau suplementer% melainkan
merupakan pendidikan kompensatorik. Pendidikan komplementer adala#an$ melen$kapi pendidikan sekola #an$ ada% seperti misaln#a kursus
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
19/21
03
komputer;kursus men$etik% dan pelatian lainn#a% #an$ merupakan pro$ram
dan ekstra kurikuler. Pendidikan supl ementer adala penambaan atas
lemba$a #an$ ada misaln#a den$an men$adakan kelas jau;bimbin$an
belajar% dan seba$ain#a. Sedan$kan pendidikan kompensatorik adala
pen$$anti #an$ statusn#a paralel den$an lemba$a #an$ ada. S)P Terbuka
berinduk pada S)P re$ular #an$ ada% den$an rapor dari sekola induk% dan
ija9an#a pun sama% den$an perlakuan #an$ berbeda.
Keberadaan S)P Terbuka tidak untuk men$uba atau memperbaarui
lemba$a;sekola #an$ suda ada% seperti #an$ daulu akan dilaksanakan ole
PPSP% tetapi men$ambil man(aat maksimal dari sistem #an$ ada. Ba'a
dikemudian ari ada pen$$abun$an komponen&komponen dalam sub&sistemmasin$&masin$ adala karena pertimban$an e(ekti*itas dan e(isiensi% bukan
untuk men$uba struktur atau (un$si.
Pertimban$an aksiolo$i. Sesuai den$an dasar (alsa(a teknolo$i
pendidikan% maka man(aat S)P Terbuka pertama&tama ditujukan kepada
peserta didik #aitu a$ar mereka dapat dimun$kinkan men$ikuti pendidikan
lanjut sesuai den$an kondisi mereka. Sis'a S)P Terbuka masi dapat
melaksanakan ke$iatan seari& ari demi untuk kelan$sun$an keidupan
sosial&ekonomi keluar$a !misaln#a membantu oran$tua bekerja di sa'a% di
pasar% men$urus adik di ruma% dan ke$iatan lain#a"% dan sementara itu dapat
belajar di sela&sela ke$iatan itu den$ an baan belajar mandiri berupa modul
cetakan. Bilamana ada masala dalam belajar itu #an$ tidak dapat mereka
pecakan sendiri% mereka dapat mencari bantuan narasumber #an$ ada di
00
dekatn#a% atau kelompok belajar seba#a #an$ diikutin#a% atau $uru pembina
di sekola induk.
Gandasan keran$ka teori S)P Terbuka menurut )iarso usu(adi!,--" adala teori pembelajaran #an$ be rsi(at preskripti(% artin#a teori #an$
memberi solusi untuk men$atasi masala pemerataan pendidikan. Keran$ka
teori ini men$andun$ ti$a *ariabel #aitu kondisi% perlakuan% dan asil.
Alternati( #an$ dipili seba$ai dasar diselen$$arakann#a S)P Terbuka% #aitu
kepada anak #an$ berbeda !men#andan$ ambatan"% diberikan perlakuan
berbeda !belajar terbuka dan mandiri"% den$an demikian dapat diperole asil
belajar #an$ sama atau sejajar den$an teman&temann#a #an$ kondisin#a lebi
baik disekola re$uler.
Ba$i oran$tua dan mas#arakat S)P Terbuka memba'a man(aat / 1"
ke$iatan sosial&ekonomi #an$ tidak ter$an$$u ," bia#a dapat ditekan
serenda mun$kin 3" diar$ain#a an$$ota mas#arakat #an$ mampu bertindak seba$ai narasumber. Narasumber #an$ ada di mas#arakat dapat
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
20/21
berupa pemuka a$ama% $uru SD% pemuka mas#arakat lain% pen$usaa% dan
lain&lain% #an$ membantu terselen$$aran#a ke$iatan belajar setempat 0"
menin$katn#a tara( pendidikan dasar #an$ diperlukan dalam men$adapi
pemban$unan dan perkemban$an 9aman dan >" dikemban$kann#a sumber
belajar baru #an$ berarti membuka kesempatan diman(aatkann#a sarana #an$
belum terpakai dan kemun$kinan penambaan lapan$an kerja baru.Ba$i Pemerinta S)P Terbuka memba'a man(aat / 1" dapat
dipercepatn#a perluasan kesempatan be lajar pada jenjan$ S)P ," tidak
0>
diperlukann#a bia#a #an$ besar untuk pemban$unan sekola dan
pen$an$katan $uru baru 3" menin$katn#a partisipasi dan kepedulian
mas#arakat sein$$a lebi memperin$an tan$$un$ ja'ab Pemerinta dan 0" berkuran$n#a risiko;beban pen$apusan.
-
8/18/2019 Kebijakan Pendi Ban 2
21/21
I. Pertan#aan Penelitian
Berdasarkan teori di atas% peneliti dapat men$ajukan pertan#aan
seba$ai berikut /
Ba$aimana bentuk implementasi kebija kan sekola terbuka di S)P Terbuka
Kandan$aur Indrama#u Ja'a Barat