kebijakan pemerintah dalam permasalahan
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERMASALAHANPERLINDUNGAN TKI PEREMPUAN
1. Latar Belakang
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak. Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan
publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat
kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam
penyusunannya melalui berbagai tahapan.
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. [1] adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa
yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah
publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut
berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik
yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy
issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy
issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor
mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan
pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn
(1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik
tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah
tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber,
1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986)[2] diantaranya:
1. telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang
serius;
2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat
manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas ;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah
dirasakan kehadirannya)
Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya
ditunda untuk waktu lama.
Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-
undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan
disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi
dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh
mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
b. Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari
pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan
perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap
perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.[3]
c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar
pemerintahan.[4] Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.[5]Namun
warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung.
Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat
baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir
pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-
simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung
pemerintah.[6]
d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak.[7] Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu
kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. [8]
Kebijakan public atau public policy yaitu suatu aturan yang mengatur
kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengkita seluruh warganya.
Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberi sanksi sesuai dengan bobot
pelanggaran (Nugroho, 2004)
Tugas Pokok dan fungsi Kementerian PP dan PA (sesuai Perpres Nomor 24 Tahun
2010)
Tugas Kementerian PP dan PA adalah : menyelenggarakan urusan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian PP dan PA menyelenggarakan
Fungsi, diantaranya adalah : Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
Kebijakan Pemerintah memfasilitasi tenaga kerja (laki-laki dan perempuan)
bekerja kelur negeri berarti mengeliminasi pengangguran dan mewujudkan hak
serta kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara agar memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945)
Pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak asasi tenaga kerja Indonesia
(laki-laki dan perempuan) dengan mengutamakan prinsip persamaan hak,
keadilan dan kesetaraan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan orang.
Kebijakan pemerintah terkait penanganan TKI LN selain pasal 27 (2) UUD di atas,
adalah mengacu pada :
Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
(Konvensi CEDAW)
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PPTPO (penghapusan
tindak pidana perdagangan orang)
2. Permasalahan
a. Kemiskinan (merupakan akar dari segala permasalahan) disebabkan :
- Belum meratanya SDM yang unggul yang berdaya saing tinggi
- Belum terciptanya lapangan kerja khususnya pasar domestic yang
memadai
b. Peraturan Peundang-undangan (UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang
PPTKLN)
1. Undang-undang ini lebih menitikberatkan pada sisi regulasi
penempatan saja, sedangkan sisi perlindungan sangat kurang
2. Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan undang-undang tersebut
sebanyak 25 peraturan,yang dibentuk baru 11 peraturan, sedangkan
14 peraturan lagi belum terbentuk, padahal usia UU tersebut sudah 5
tahun
c. Penegakan Hukum
1. Di dalam pengurusan TKI banyak pemerasan/pungli oleh oknum yang
terkait perektrutan, penempatan sampai pemulangan kembali TKI ke
kampong halaman
2. Tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan dan
menyengsarakan TKI dirasakan kurag tegas dilaksanakan
3. Pemecahan Masalah
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami
istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya
dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut
ilmiah yang telah mapan.
Penyebab kemiskinan : Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai
akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan
keluarga;
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan
dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan
sekitar;
Menghilangkan kemiskinan : Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin.
Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman
pertengahan.
Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang
dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan,
termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung
kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk
orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti
orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang
membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Alternatif Solusi dalam perlindungan TKI di luar negeri :
a. Menciptakan SDM yang unggul dengan memperbaiki faktor kesehatan sejak
dari kandungan, anak-anak, remaja dan orang dewasa, misalnya pemberian
ASI, asupan gizi, pola hidup sehat, dll. Peningkatan mutu pendidikan
(kognitif, afektif, dan psikomotor) khususnya di bidang IPTEK dan IMTAQ,
misalnya wajib belajar 9 tahun, hendaknya ditingkatkan menjadi wajib
belajar 12 tahun, meningkatkan sekolah kejuruan baik segi kuantitas
maupun kualitas.
b. Menciptakan lapangan kerja dengan menitikberatkan pada pengembangan
pasar domestic, agar ada alternative lain selain mencari pekerjaan keluar
negeri, contoh kongkrit yaitu dikembangkan produksi pertanian (buah local)
harus dapat masuk ke supermarket, serta produk-produk dalam negeri lain
harus lebih diutamakan, dll.
Dari segi Peraturan Perundang-undangan
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN perlu direvisi yang
lebih berprespektif perlindungan
2. Bila masih belum memungkinkan paling tidak peraturan pelaksananya agar
dilengkapi untuk mendukung dan mempermudah implementasi
pelaksanaannya
3. Perlu dirumuskan mekanisme yang jelas dan tegas dalam pengawasan
perlindungan TKI
4. Menindak tegas kepada pihak-pihak yang memeras/pungli terhadap TKI
- Pra Penempatan
a. Perlu sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
PTPPO ke kantong-kantong TKI secara lebih intensif, perlu melibatkan
organisasi perempuan hingga tingkat paling bawah, yang lebih
mengetahui keadaan lapangan dan dapat mendampingi serta
sosialisasi hak-hak TKI dan melibatkan badan PP dan KB di tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota
b. Pelanggaran pada BLK PPTKIS, perlu dicari terobosan agar dapat
memperbanyak pengawas ketenagakerjaan yang professional dan
kredibel
c. Penguatan jejaring melalui forum perlindungan TKI yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha
maupun elemen masyarakat
d. Penampungan di PPTKIS, harus menyediakan tempat penampungan
yang lebih memadai dan manusiawi sesuai standar yang disyaratkan
Permennaker Nomor R-07/Men/IV/2005, perlu dilakukan percepatan
proses dokumen untuk pemberangkatan di PPTKIS agar TKI tidak
menunggu terlalu lama sehingga menumpuk di penampungan
e. Asuransi TKI,perlu dilakukan sosialisasi tentang hak TKI perempuan
tentang asuransi, polis asuransi seharusnya bersifat personal bukan
kolektif
- Penempatan (di Negara Tujuan)
a. Perlu dilakukan percepatan proses dokumen baik di KBRI/KJRI agar
TKI tidak menunggu terlalu lama sehingga menumpuk di
penampungan, disamping itu perlu dipikirkan perluasan shelter
sesuai dengan daya tamping.
b. Paspor sebaiknya disimpan di KBRI/KJRI, sedangkan TKI diberikan
identitas (ID card) sebagai pengganti paspor, masalah paspor perlu
dimasukkan dalam MOU dengan Negara tujuan penempatan TKI
c. Perlu dibangun sekolah-sekolah berasrama diperbatasan untuk
menampung anak-anak TKI,karena dengan membangun sekolah di
perbatasan lebih menguntungkan yaitu: anak didik mendapatkan
pelajaran cinta tanah air, dan asetnya tetap milik Pemerintah
Indonesia
.
- Purna Penempatan
a. TKI yang melalui bandara Soekarno Hatta di Terminal IV
(Selapanjang) sebaiknya diberi kebebasan untuk memilih dua
alternatif: 1) pulang sendiri karena sudah mampu menjaga diri
sendiri atau dijemput keluarganya, 2) bagi yang bermasalah serta
tidak mampu menjaga diri sebaiknya kepulangannya dikoordinir oleh
BNP2TKI di Selapanjang
b. Perlu diadakan wadah Bina Keluarga TKI untuk menangani
penggunaan modal/keuangan hasil kerja di luar negeri untuk
keperluan produktif tidak bersifat konsumtif, mencegah tingkat
perceraian tinggi, membina anak-anak TKI sehingga dapat mencegah
kenakalan anak di masa yang akan dating.
5. Penutup
Perbandingan Penanganan TKI di Indonesia dengan Philipina
Mata rantai penempatan tenaga kerjanya terorganisir dalam tiga institusi
yang saling terkait dan ada di dalam pemerintahan
Perlu institusi yang menyiapkan SDM-nya dengan kegiatan melakukan
pelatihan keterampilan yang diperlukan oleh pasar (semacam BNP2TKI/
PPTKIS) tapi berada dibawah naungan pemerintah
Institusi yang mengurusi dokumen (semacam imigrasi dan Kesra) tetapi
dilakukan satu atap seperti dalam pengurusan paspor, ID card, Account
book, dan sebagainya
Institusi yang mengawasi diluar negeri sampai kepulangan dilakukan oleh
semacam atase ketenagakerjaan
Ketiga institusi tersebut saling terkait sehingga input dan outputnya jelas,
juga yang berangkat dan pulang dapat terpantau
Perlindungan lainnya semua tenaga kerja mempunyai ID card semacam
ATM, yang memuat semua biodata yang bersangkutan
Pelayanan TKP di dalam negeri dengan institusi atase ketenagakerjaan di
luar negeri bersifat online dan ada di semua Negara penempatan TKP
Di bandara keberangkatan mereka mendapat pelayanan pada ruang tunggu
tersendiri, serta ada help desk yang siap membantu tenaga kerja bila ada
permasalahan
Ijazah minimal SLTA, sementara di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor
39 adalah SLTP dan telah class action melalui mahkamah konstitusi menjadi
“asal bisa baca tulis”, SD tidak tamat juga bisa menjadi TKI
Semua TKP harus mengikuti pelatihan,kalau tidak ikut, tidak mendapat
sertifikat, sementara di Indonesia tidak ikut pelatihan pun mendapat
sertifikat
Konsulat jenderal Philipina sangat aktif, contohnya tetap buka pada hari
libur, bahkan membuat pos pengaduan di tempat berkumpulnya tenaga
kerja Philipina, semacam Victoria Park di Hong Kongm sedangkan KJRI pada
saat hari libur tetap libur.
Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP dan PA
1. Penyerasian peraturan perundang-undangan melalui pengkajian UU No. 39
tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di luar negeri
2. Menerbitkan buku pegangan TKI
3. Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh TKI perempuan
4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan TKI perempuan
5. Memfasilitasi kerjasama antar daerah pengirim dengan daerah transit