kebijakan pelayanan kamar operasi KEBIJAKAN

PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

A. FALSAFAH DAN TUJUAN

1. Falsafah 

Menciptakan pelayanan pembedahan yang mencerminkan koordinasi yang

berkesinambungan antara pelayanan medis dan keperawatan sehingga tercipta

pelayanan yang berkualitas yang berdampak pada pendapatan rumah sakit dan

kesejahteraan karyawan.

2. Tujuan 

a. Tujuan Umum

Terwujudnya pelaksanaan pelayanan pembedahan di RS yang berpenampian,

berprofesi dan beretik, serta memenuhi standart mutu untuk menjadi pusat

pelayanan rujukan unggulan di Wilayah Jawa Timur Bagian Barat pada 2010.

b. Tujuan Khusus

Mewujudkan pelayanan pembedahan yang berorientasi padakan pelanggan

Mewujudkan pelayanan pembedahan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan

yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan

karyawan

Mengembangkan komunikasi antar disiplin ilmu di IBS

Mewujudkan suasana kondusif terhadap pengembangan profesionalisme yang

ada di Instalasi Bedah Sentral RS.

3. Informed consent.

1) Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan di IBS terlebih

dahulu harus dilakukan pengambilan Informed Consent sesuai dengan

keijakan tentang persetujuan dan penolakantindakan medis (INFORMED

CONSENT)Di Rumah Sakit

2) Informed Consent harus disertai penjelasan pembedahan yang dapat

memberikan rasa aman pada pasien. 

3) Pelaksanaan Informed Consent sesuai dengan SOP Informed Consern 

4. Rumah Sakit menyelengarakan pelayanan pembedahan di IBS sesuai permintaan/

kebutuhan masyarakat

5. Penyelenggaraan pelayanan pembedahan dibawah koordinasi Instalasi bedah

sentral(IBS) Pelayanan IBS berdasarkan pada kerjasama antar disiplin ilmu, secara rinci

diatur dalam buku Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral.

B. ADMINISTRASI DAN PENGELOLA

1. Rumah Sakit menetapkan IBS sebagai koordinatr pelayanan pembedahan, sesuai

dengan Struktur Organisasi Instalasi bedah Sentral. Pengorganisasian IBS

selengkapnya diatur dalam Pedoman Organisasi Instalasi Bedah Sentral

2. Tindakan pembedahan di IBS dilaksanakan kejasama antara dokter bedah dan dokter

anestesi. Dokter bedah dan anestesi bekerja sesuai hak dan kuwajibannya sesuai

dengan kebijakan direktur tentang hak dan kuwajiban dokter bedah dan anestesi.(Uraian

Tugas SMF).

3. Pelayanan Anestesi di Instalasi bedah Sentral dikakukan oleh Dr Anestesi dan Penata

Anestesi sesuai kebutuhan IBS melaksanakan Program Dalin .

4. Program Infeksi Nokomial di Instalasi Bedah Sentral dipantau oleh Komite Dalin RS dan

dilaksanakan oleh staf IBS sesuai SPO Dalin dan SPO IBS

C. STAF DAN PIMPINAN

1. Perencanaan Tenaga di IBS dilakukan berdasarkan penghitungan kebutuhan tenaga

menurut Depkes RI tahun 2005 dengan berdasarkan jumlah pasien. Perencanaan

tenaga meliputi tenaga medis, keperawatan, dan non keperawan 

2. IBS dikepalai oleh seorang dokter dalam kelompok bedah, yang diusulkan melalui

komite medik. Kepala IBS ditetapkan oleh direktur melalui keputusan diektur 

3. Staf Medis:

Penempatan Staf medis yang bekerja di IBS melalui rekrutmen dan kredensial dari

Komite Medik

Tenaga medis yang bekerja harus meiliki ijin kerja (dari pimpinan RS ?)

4. Kepala keperawatan:

a. Kepala / Koordinator keperawatan di Kamar Operasi adalah perawat dengan

kualifikasi pendidikan minimal DIII keperawatan, pelatihan PGD dan manajemen

kamar operasi serta pengalaman bekerja di Kamar Operasi 3 tahun 

b. Koordinator Keperawaan ditetapkan oleh direktur dengan Keputusan direktur 

D. FASILITAS DAN PERALATAN

1. Rancang bangun kamar operasi sesuai dilaksanakan sesuai dengan standart penilaian

instrument akreditasi rumah sakit. RSU Dr. Soedono Madiun menyediakan kamar

operasi emergency agar dapat dicapai secara cepat, lokasi kamar operasi emergency

secara lebih rinci dijelaskan di Sub Bab Denah Ruangan Buku Pedoman Pelayanan IBS

2. Pelayanan kamar operasi dibedakan menjadi dua pelayanan yaitu elektif dan

emergency; pelayanan elektif diberikan di kamar operasi IBS lantai III sedangkan

pelayanan gawat darurat di berikan di kamar operasi emergency.

3. Pelayanan IBS dilegkapi dengan Depo Farmasi di kamar operasi untuk memenuhi

kebutuhan obat-obatan maupun bahan habis pakai yang diperlukan dalam rangka

pembedahan di kamar operasi.

4. Pelayanan IBS dilegkapi dengan peralatan komunikasi (telepon wireless) dalam rangka

kemudahan komunikasi di kamar operasi, secara rinci diatur dalam SPO komunikasi

konsultasi, SOP komunikasi dengan unit lain.

5. IBS menyediakan peralatan sesuai daftar peralatan yang berada dan digunakan di IBS

dan secara terperinci dijelaskan di Sub Bab fasilitas dan peralatan buku pedoman

pelayanan IBS.

6. Peralatan yang ada dikamar operasi digunakan sesuai dengan juknis penggunaan yang

tersedia di masing-masing alat.

7. Penggunaan Peralatan yang ada di kamar operasi diatur secara rinci sesuai dengan

SPO masing-masing peralatan 

8. Pemeliharaan peralatan dilakukan oleh….. sesuai dengan SPO….. secara rinci diatur

dalam program pemeliharaan peralatan kedokteran dan program pengamanan (safe

practice). 

9. Pembersihan dan sterilisasi kamar operasi dilaksanakan sesuai dengan SPO

Pembersihan dan sterilisasi berdasarkan program sterilisasi kamar operasi.

E. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 

1. Pelayanan kamar operasi diberikan secara berencana (electif) dan pelayanan gawat

darurat emergency. Pelayanan elektif dilaksanakan di IBS, sedang pelayanan gawat

darurat dilaksanakan di kamar operasi emergency

2. Pelayanan dan Pengelolaan Kamar Operasi dilaksanaan mengacu pada Kebijakan dan

prosedur tertulis. Kebijakan dan Prosedur di IBS dipasang di Kamar Operasi

3. Prosedur pengelolaan dan pelayanan kamar operasi secara rinci diatur dalam tiap-tiap

SPO. SPO di IBS meliputi: 

a. SPO pasien sewaktu tiba di kamar operasi meliputi:

b. SPO pemeriksaan identitas pasien sewaktu tiba di kamar operasi

c. PO pemastian teknik serta lokasi operasi

d. SPO izin operasi (informed consent).

e. SPO pencatatan meliputi: 

f. SPO pencatatan kecelakaan/kegagalan

g. SPO pelaporan kepada yang berwenang.

h. SPO Penjadwalan pasien meliputi:

i. SPO Penjadwalan operasi elektif

j. SPO Penjadwalan operasi darurat

k. SPO menunda opersai 

l. SPO menambahkan pasien pada jadwal operasi yang sudah ada.

m. SPO ketidaksesuaian penghitungan bahan dan/atau alat sebelum dan sesudah

operasi. 

n. SPO Laporan operasi dibuat dalam rekam medis pasien 

o. SPO Pelaksanaan pengendalian infeksi dikamar operasi 

p. SPO Pemeliharaan dan perbaikan peralatan di kamar operasi 

q. SPO pelayanan anestesi di kamar operasi pada masa pra, saat dan pasca operasi.

4. Kesinambungan logistic di kamar operasi diatur secara rinci dalam program

pengendalian logistic.

5. Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan di

kamar operasi.

F. PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN

1. IBS dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas.

Secara rinci diatur dalam Program pendidikan dan pelatihan IBS

2. Pengembangan staf di IBS dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan Kamar Operasi

dan rumah sakit.

3. Setiap tahun ditetapkan Program Diklat IBS. Program terdiri dari Program Orientasi

Pegawai Baru dan Program Pendidikan dan Pengembangan Staf.

4. IBS menetapkan Program Pendidikan dan Pelatihan dengan berkoordinasi dengan

Bidang Diklit sesuai dengan anggaran meliputi;

a. Orientasi Pegawai Baru

Setiap karyawan baru atau pindahan dari unit lain di IBS wajib mengikuti

Program Orientasi pegawai sesuai dengan program orientasi pegawai baru RS

dan program orientasi pegawai baru IBS dan TOR orientasi pegawai baru.

Program orientasi dilakukan secara bertahap sesuai SPO Orientasi di IBS

Evaluasi pelaksanaan orientasi dilakukan setiap tahun oleh PJ SDM IBS

b. Pendidikan dan Pelatihan Staf IBS

Rencana pelatihan disusun oleh IBS berdasarkan Data kebutuhan pelatihan

(Training Need Assessment). Rencana berupa program pelatihan diajukan ke

Bidang Diklit untuk dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia

Jenis pelatihan adalah pelatihan yang dapat menunjang ketrampilan maupun

keahlian dalam rangka meningkatkan pelayanan di kamar operasi, yaitu

Pelatihan Dasar-dasar Bedah Umum, Pelatihan Keahlian Spesifikasi, Pelatihan

Manajemen kamar operasi, serta pendelegasian pada pertemuan-pertemuan

ilmiah secara rutin.

Pelaksanaan diklat dibawah koordinasi Bidang Diklit 

Monitoring pasca pelatihan dilakukan Ka. IBS untuk melihat implikasi pelatihan di

IBS.

Evaluasi pasca pelatihan dilakukan terhadap peserta oleh Ka. IBS atau PJ SDM

IBS, sedangkan tindakl lanjut dilakukan berdasarkan evaluasi dari hasil

koordinasi IBS dengan Bidang Dikit

Program pendidikan dan pelatihan bagi staf di IBS dievaluasi tiap tahun oleh Ka.

Unit sebagai acuan dalam penyusunan progam berikutnya dengan terus melihat

Data kebutuhan pelatihan (Training Need Assessment).

G. EVALUASI DAN PENINGKATAN MUTU

1. Upaya penilaian kemampuan dan hasil pelayanan di kamar operasi;

a. IBS melakukan upaya penilaian kemampuan dan hasil pelayanan secara rinci di

jabarkan dalam sebuah laporan tahunan IBS

b. Hasil penilaian pelayanan IBS yang berupa laporan tahunan IBS disampaikan

kepada direktur dalam rangka rekomendasi tindak lanjut.

2. Data pasien dan tindakan anestesi tercatat dalam dokumen rekam medis dengan

lengkap, jelas dan benar. Proses pencatatan dokumen diatur secara rinci di PSO

tentang pencatatan rekam medis anestesi.

3. Kelengkapan dokumen anestesi dievaluasi secara rutin tiap tahun dengan bekerja sama

dengan bagian rekam medis, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan anestesi di

kamar operasi.