kebijakan pelaporan satker direktorat jenderal cipta karya
TRANSCRIPT
Outline
1. Pelaporan Pelaksanaan APBN di Lingkungan Ditjen
Cipta Karya
2. Lesson Learned
3. Konsolidasi Data Visual Bidang Infrastruktur Permukiman
2
Pelaporan Pelaksanaan APBN
di Lingkungan Ditjen Cipta Karya
3
PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
(Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran).
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. (Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara periodik
triwulanan)
Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan
Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. (Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kementerian PU)
Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan
Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan.
(Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU)
SE Menteri PUPR No. 57/SE/M/2015 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PU No.
7/SE/M/2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-
Procurement)
(Penerapan SPSE untuk seluruh Satuan Kerja Kementerian PUPR mulai TA 2016) 4
Dasar Hukum Pelaporan Pelaksanaan APBN 1
MENTERI PAN
MENTERI PPN (BAPPENAS)
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
Tembusan
BUPATI/WALIKOTA
(up. Bappeda)
SKPD KAB/KOTA
(TP)
GUBERNUR
(up. Bappeda)
SKPD PROVINSI
(TP & DEKON)
5 hari
kerja
(Form C)
14 hari
kerja
(Form C)
5 hari kerja (Form
C)
5 hari
kerja
(Form C)
5 hari
kerja
(Form C)
14 hari
kerja
(Form C)
10 hari
kerja
(Form B)
KEMENTERIAN /
LEMBAGA
SATMINKAL
SATKER PUSAT/
BALAI/UPT/SNVT/SKS
5 hari kerja
(Form A)
10 hari
kerja
(Form C)
Tembusan (Form A) Ket :
TP : Tugas Pembantuan
Dekon : Dekonsentrasi 5
Aliran Laporan Triwulan (PP 39/2006) 2
Pelaporan Tingkat Satuan Kerja
Permen PU No 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang
Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, menentukan :
a. Kasatker wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN, LAKIP,
Laporan Pelaksanaan Kegiatan termasuk laporan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
b. Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan menjadi salah satu pertimbangan
penilaian kinerja Kasatker dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya.
c. Laporan Tingkat Satuan Kerja terdiri dari :
Pengelolaan Keuangan
1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan program SAI;
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ-BPP);
Pengelolaan Barang Milik Negara
1. Laporan Barang Milik Negara (BMN) menggunakan program SAI;
2. Laporan Kondisi Barang (LKB) menggunakan program SAI;
3. Laporan Penyerahan Pekerjaan Selesai sesuai SE Menteri PU no. 12/SE/M/2006;
Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran
1. Laporan progres fisik dan keuangan menggunakan e-Monitoring Kemen PUPR;
2. Laporan Akhir Tahun yang berisi informasi dan dokumentasi progres fisik, output yang
dihasilkan, serta outcome yang diperoleh atas kinerja yang dilaksanakan;
3. Laporan khusus, yang berisi permasalahan kegiatan tertentu atau permintaan
pimpinan; 6
3
PPK
Ka. Satker
PPK
Ka. Satker
Atasan Langsung
PPK
Ka. Satker
PPK
Ka. Satker
Atasan Langsung
Form P
ATASAN
Menteri cq. Sekretaris Jenderal
Kementerian/ Lembaga
Form M
Form S
Form P Form P
Form P Form P
Form P Form P
Form P
Form S
Form S
Form D MENTERI PU
Form Lain2
7
Aliran Laporan Dwimingguan (Permen PU 14/2011) 4
setiap tanggal 7 dan 22
setiap tanggal 10 dan 25
setiap tanggal 13 dan 28
UPLOAD BACKUP DATA
VIA e-MONITORING ONLINE (http://emonitoring.pu.go.id)
Input ke e-Monitoring Offline
FORM P1 – P10
LAPORAN DWIMINGGUAN
FORM A
LAPORAN TRIWULANAN
PELAPORAN TERTULIS PELAPORAN ELEKTRONIK
DOKUMEN ANGGARAN :
- DIPA / REVISI DIPA
- PENYERAPAN KEUANGAN
- PELAKSANAAN FISIK
- PERMASALAHAN
VERIFIKASI
OK ?
Ya
Tdk
Sesuai Permen PU 14/2011
Oleh
Petugas e-Mon
Oleh Kasatker
Tanggungjawab Kasatker
untuk melakukan verifikasi
data yang diinputkan oleh
Petugas e-Monitoring
sebelum dikirim secara
online untuk menghindari
kesalahan-kesalahan umum
seperti:
• Pagu e-Monitoring tidak
sesuai dengan DIPA
• Kesalahan pemaketan
• Dsb.
8
Alur Proses Pelaporan e-Monitoring Satuan Kerja 5
9
SAK
RKA-KL
SPSE
• Bahan Referensi
Penyusunan
Paket Pekerjaan
• Ekspor data
Paket ke e-
Monitoring
Ekspor data
Realisasi Anggaran
(SPM dan SP2D)
Ekspor data Rencana
Umum Pengadaan
(Pemaketan) dari e-
Monitoring ke SIRUP
dan SPSE
SKMPP
Ekspor data Pagu dan
Realisasi Per Kegiatan
Per Output Per Paket
dari e-Monitoring ke
SKMPP
TEPRA
Bappenas
eMONITORING
SPM
SAS SIMAK BMN
Yang sudah memakai e-Mon:
1. Kejaksaan Agung
2. Kementerian Perdagangan
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kementerian ATR/BPN
6. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
Reward and
Punishment
1. Sistem Aplikasi
2. Peraturan
3. Kompensasi
4. Komitmen
Pimpinan
6 eMonitoring
1. Pencetakan Laporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Form C) sesuai
PP 39/2006;
2. Alat konsolidasi data antar
Kementerian/ Lembaga;
3. Bahan untuk Sidang Kabinet;
4. Bahan Rapat Kerja Menteri
dengan DPR-RI;
5. Bahan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan
Komisi V DPR-RI;
6. Bahan Rapat Pimpinan
Kementerian secara periodik;
7. Bahan Penentu tindak turun
tangan Pimpinan atas
permasalahan yang terjadi;
8. Bahan evaluasi pelaksanaan
anggaran Kementerian,
termasuk PMK 249/2012.
9. Bahan Perhitungan Reward
and Punishment Anggaran
10. Alat Monitoring kemajuan
progres Kementerian per
Satminkal.
1. Pencetakan Laporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Form B) sesuai
PP 39/2006;
2. Pencetakan Laporan Progres
Fisik dan Keuangan (Form S)
sesuai Permen PU 14/ 2011 dan
Permen PU 15/2011;
3. Bahan Rapat Pimpinan
Kementerian secara periodik;
4. Bahan pengendali
pelaksanaan pekerjaan;
5. Bahan evaluasi pelaksanaan
anggaran Satminkal;
6. Bahan untuk deteksi
permasalahan di lapangan;
7. Bahan Penentu tindak turun
tangan Pimpinan atas
permasalahan yang terjadi;
8. Alat Monitoring kemajuan
progres Satminkal per Satker;
9. Alat Monitoring untuk
kebutuhan Material dan
Peralatan Konstruksi.
1. Pencetakan Laporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Form A /Form
C) sesuai PP 39/2006;
2. Pencetakan Laporan Progres
Fisik dan Keuangan (Form P)
sesuai Permen PU 14/ 2011 dan
Permen PU 15/2011;
3. Alat konsolidasi data
4. Bahan evaluasi pelaksanaan
anggaran Satker;
5. Alat Bantu Penyiapan Dokumen
Penyerapan Anggaran (SPP)
Satker;
6. Alat Pengendali Pelaksanaan
Anggaran Satker;
7. Pencetakan POK Satker;
8. Alat Monitoring kemajuan
progres Satker per Paket
Pekerjaan.
KEMENTERIAN ESELON I ESELON II/SATKER
10
Manfaat eMonitoring 7
A. Informasi umum satuan kerja (institusi dan personil Satker)
• Nama Satker
• Alamat dan telepon Satker
• Nama, NIP, dan HP Kasatker
• Atasan dan atasan langsung Kasatker
• Nama, NIP, dan HP PPK
• Nama dan NIP Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
• Nama dan NIP Bendaharawan
• Nama, NIP, dan HP Koordinator Pelaporan
• Nama, NIP, dan HP Petugas Pelaporan
11
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline 8
B. Informasi Kegiatan
• Data dokumen DIPA beserta histori revisi DIPA/POK
• Daftar paket pekerjaan
• Ringkasan kerangka acuan kerja
• Alokasi pagu dan blokir per satker/paket/akun (total harus
sesuai DIPA)
• Indikator kinerja serta target output dan outcome paket
pekerjaan
• Kategori paket, kelompok paket, cara pengadaan, dan masa
pelaksanaan
• Lokasi pekerjaan berdasarkan wilayah administratif
• Identifikasi readiness criteria paket pekerjaan
• Data rencana dan realisasi pelaksanaan kontraktual
• Data kontrak dan adendum kontrak
• Data rekanan paket terkontrak (beserta NPWP penyedia jasa
dan personil sebagai bahan identifikasi)
12
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline 9
• Rencana capaian pelaksanaan fisik, keuangan, dan
penggunaan tenaga kerja
• Kemajuan pelaksanaan fisik beserta foto dan koordinat
pekerjaan
• Kemajuan penyerapan keuangan (SPM dan SP2D)
• Penyerapan tenaga kerja
• Pendataan permasalahan dan status paket
• Pengembalian anggaran
• Prognosis realisasi keuangan akhir tahun anggaran
13
Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline 9
14
C. Readiness Criteria Kontraktual (Permen PUPR 31/PRT/M/2015)
a. Umum
1. Dokumen Lelang
2. Owner Estimate
3. DIPA/DPA (Alokasi)
b. Fisik Tunggal
1. Feasibility Study (FS)
2. Kesiapan Lahan
3. Dokumen Lelang AMDAL atau UKL dan UPL
4. Detailed Engineering Design (DED) atau Gambar Desain
5. Spesifikasi Teknis
6. Perizinan-perizinan
7. Proses Pengajuan persetujuan tahun jamak (untuk paket tahun jamak)
8 Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline
15
c. Readiness Criteria Khusus (Cipta Karya)
1. Tersedianya dana daerah untuk program bersama
2. Institusi Pengelola pasca konstruksi sudah jelas
d. Pekerjaan Non Fisik
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Spesifikasi Teknis;
2. Bill of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen Lelang
e. Readiness Criteria PKP Perkotaan
1. SK Bupati/Walikota Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh
2. RP2KP-KP/SIAP-NUSP
3. Surat Minat Pemda/Bupati/Walikota
4. Surat Pemda/Bupati/Walikota Kesiapan Lahan
5. Surat Kesediaan Pemda/Bupati/Walikota Menerima Aset
8 Data dan Informasi dalam e-Monitoring Offline
e-Monitoring SPSE/SIPS
DATA TERINTEGRASI
Pemaketan diinput dalam e-Monitoring;
Petugas e-Monitoring dapat selalu mengupdate status pengadaan
paket lelang dengan mendownload data SPSE melalui e-Monitoring
Online untuk diimpor di e-Monitoring offline dan diupload kembali
sebagai laporan e-Monitoring Satker.
“Data pelelangan Satker dalam e-Monitoring harus konsisten dengan data SPSE/SIPS.”
16
Sinkronisasi Data e-Monitoring dan SPSE/SIPS 9
Input Data
Satker
Input Data
DIPA
RKA-KL
Input Data
Paket (K/S/AU)
dan subpaket
Data
Rencana Umum
Pengadaan
Lelang
elektronik
Input Data
Kontrak
Kontrak? Import Data
Kontrak
Input Rencana
Awal (Keu/Fisik)
Input
Rencana sesuai
Kontrak
e-Monitoring SIRUP
Lelang?
Input Realisasi
(Keu/Fisik)
Cetak
Laporan
Ya
klik Tayang RUP
pada subpaket
Tidak
17
Ya
e-Purchasing/
Pengadaan
Langsung/
Penunjukan
Langsung
Input Data
Kontrak di
SIPS
Tidak
SPSE SIPS
Alur Input
data
Impor data
Relasi Data e-Monitoring, SIRUP, SPSE, SIPS 10
Sambil menunggu terbitnya DIPA/revisi DIPA, Satker dapat melelangkan
paket-paket baru, dengan syarat penandatanganan kontrak dilakukan
setelah Revisi DIPA terbit sehingga paket teralokasi dalam DIPA.
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Pelelangan dini tidak akan menyebabkan Pagu Kuning di e-
Monitoring (pagu e-Monitoring tidak sesuai pagu dokumen DIPA yang
telah disahkan)
2. Jika pagu menjadi kuning, maka terjadi kesalahan input data,
disebabkan ADK RKA-KL yang belum disahkan sudah dialokasikan ke dalam paket e-Monitoring.
18
Pelelangan Dini 11
Pelaporan Data Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBN Reguler Sesuai Permen PU 14/2011
1. Sumber Data: e-Monitoring
2. Jadwal Tertib Laporan Kemajuan Pelaksanaan
– Laporan pelaksanaan setiap Satker (Form
P) tiap tanggal 7 dan 22 setiap bulan
– Kompilasi laporan pelaksanaan oleh
Atasan Langsung Kasatker (Form S)
disampaikan setiap tanggal 10 dan 25
setiap bulan
– Laporan Triwulanan (Form A) disampaikan
paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan
berakhir (sesuai PP 39 Tahun 2006)
– Update data kemajuan pelaksanaan di
dalam e-Monitoring online setiap ada
perubahan
– Laporan tetap disampaikan meskipun
belum ada progres fisik/keuangan
– Laporan kemajuan pelaksanaan
hardcopy tetap dilakukan untuk penilaian
kinerja Satker
19
3. Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Form P (laporan dwimingguan di lingkungan
Kementerian PUPR)
P1 : Rincian Pekerjaan
P2 : Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual
P3 : Rincian Persiapan Lelang Paket
Kontraktual
P4 : Jadwal Pelaksanaan Anggaran
P5 : Daftar Potensi Masalah Pelaksanaan
Kegiatan
P6 : Rincian Pelaksanaan Anggaran per jenis
belanja dan sumber dana
P7 : Pelaksanaan Kontraktual terhadap Pagu
Kontraktual
P8 : Pelaksanaan Paket Kontraktual
P9 : Progres Pekerjaan dan Penyerapan
Tenaga Kerja
P10: Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja
Form A (laporan triwulanan PP 39/2006)
12
Tanggungjawab :
1) Bertanggungjawab atas
kebenaran materi Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
(backup data maupun
cetakan)
2) Bertanggungjawab kepada
Kasatker
Petugas e-Monitoring Satuan Kerja
1) Mengumpulkan dan
mendokumentasikan data dan
informasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi :
(a) Rekaman DIPA dan POK
yang telah disahkan
(b) Rencana pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa
(c) Data pelaksanaan
kegiatan (rencana dan
capaian progres fisik dan realisasi keuangan)
(d) Data rencana dan
realisasi penyerapan
tenaga kerja (e) Permasalahan dan tindak
lanjut dalam pelaksanaan
kegiatan.
2) Mengisi data pelaksanaan
kegiatan ke dalam aplikasi e-
Monitoring setiap kali ada
perubahan informasi dan mengirim
backup data melalui e-Monitoring
on-line 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi
e-Monitoring off-line
4) Menyusun dan
menyampaikan laporan
progres fisik dan keuangan
secara periodik sesuai
ketentuan.
5) Menyusun dan
menyampaikan Laporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan sesuai
ketentuan (backup
maupun cetakan)
20
Tugas Petugas e-Monitoring Satker (Permen PU 14/2011)
13
1. Data yang dilaporkan merupakan data yang menjadi dasar mengambil
keputusan pimpinan
2. Data yang yang akurat adalah data yang sesuai dengan kondisi
sebenarnya sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Data dapat juga digunakan untuk laporan-laporan ke Instansi terkait dan
sebagai bahan evaluasi
A. Penggunaan Data Pelaksanaan :
1. Salah dalam pengambilan keputusan
2. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa digunakan
3. Data tidak bisa digunakan
4. Hilangnya kepercayaan.
B. Resiko Data Tidak Terkini/Tidak Lengkap/Tidak Akurat :
Pentingnya Data Pelaksanaan
21
14
1. Aplikasi pelaporan hanya sebuah alat, yang lebih perlu mendapat
perhatian adalah Konsistensi Pengisian Data;
2. Untuk mempunyai database yang akurat tidak bisa disiapkan secara
instan, tetapi memerlukan proses dan perlu dibudayakan;
3. Pimpinan harus mempunyai Komitmen yang kuat bahwa semua
data/informasi terkait dengan pelaksanaan anggaran harus
diinputkan dalam database/aplikasi.
4. Kinerja Kementerian tergantung pada kelengkapan, akurasi, dan kekinian data laporan.
22
Hal-hal yang Harus Diperhatikan 15
Lesson Learned
23
Isian dan update e-Monitoring hanya terkonsentrasi pada status kontraktual, SPM, dan SP2D; belum menggambarkan profil
pekerjaan secara menyeluruh
Informasi Satker tidak update (beberapa Satker masih menggunakan nomenklatur nama satker lama/pejabat lama)
• Uraian kegiatan Pembuat Komitmen (PK) pada informasi Satker tidak sesuai dengan informasi pada SK Pejabat Inti Satker
Nama Kabupaten/Kota menjadi nama paket
Terdapat nama paket/subpaket yang sama pada satu Satker
Alokasi IBM dan non-IBM yang disatukan dalam satu paket (menyulitkan perhitungan progres fisik)
24
Lesson Learned 1
Update alokasi akun tidak tuntas: • Kode belanja tertukar
• Blokir e-Monitoring tidak sesuai dengan blokir DIPA
Revisi DIPA terlambat diupdate pada e-Monitoring (pagu kuning)
Rencana e-Monitoring tidak menyesuaikan dengan DIPA revisi
Status kontraktual e-Monitoring tidak sinkron dengan SPSE (update terlambat)
SP2D e-Monitoring melebihi SP2D OMSPAN (ada yang menginput SP2D yang tidak terdaftar)
25
Lesson Learned 1
Konsolidasi Data Visual Bidang
Infrastruktur Permukiman
26
Foto Dokumentasi Paket dan Koordinat
Form Foto Dokumentasi Paket merupakan isian informasi foto dan titik
koordinat GPS dari pekerjaan yang dilakukan di lapangan.
Pelaporan Data Visual dalam e-monitoring 1
28
Sumber : Hasil dari e-monitoring
Isian Foto yang Salah
29
Sumber : Hasil dari e-monitoring
Foto Pemanfaatan yang Salah
30
0%
25%
50%
75%
100%
Sumber : Hasil dari e-monitoring
Isian Foto yang Benar
KOTAKU Kota Tanpa Kumuh
Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo,
Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta
LINGKUP KEGIATAN
1. Revitalisasi Sungai Kali Buntung;
2. Akses Jalan Lingkungan;
3. Jembatan Penghubung;
4. Ruang Terbuka Hijau.
PEMBIAYAAN
1. BLM PLPBK TA 2012 Rp 1.000.000.000,-
2. Kemitraan Rp 8.628.000.000,-
3. Swadaya Masyarakat Rp. 2.233.635.000,-
MANFAAT
1. Warga memiliki akses di bantaran sungai yang tertata, nyaman dan aman;
2. Sebagai jalur pemeliharaan sungai dengan fasilitas pendukungnya lainnya seperti:
shelter, gazebo, jembatan menjadi pendukung untuk wadah kegiatan/ interaksi
antar warga;
3. Menjadi destinasi kegiatan wisata
4. Menjadi tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak yang menarik;
5. Menjadi tempat olah raga, seperti lari dan jalan santai.
KOTAKU Kota Tanpa Kumuh
Desa Montong Terep, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB
LINGKUP KEGIATAN
1. Jalan Desan, jalan lingkungan dan penerangan umum;
2. Saluran drainase;
3. MCK;
4. Perbaikan rumah tidak layak huni;
5. Kandang komunal;
6. Ruang terbuka hijau;
7. Rumah pintar/ PAUD.
PEMBIAYAAN
1. BLM PLPBK TA 2012 dan 2015 Rp 2.000.000.000,-
2. Swadaya Masyarakat Rp. 762.826.350,-
MANFAAT
1. Ruas jalan lingkungan bisa dipakai untuk menempatkan Biofil yang dimensinya
sekitar lebar 2m;
2. Menjadi lokasi interaksi kegiatan sosial masyarakat;
3. Kondisi yang sudah nyaman menjadikan tumbuhnya kegiatan peningkatan ekonomi
warga.
33
PLK-03 Penataan Kawasan Dieng Kab. Wonosobo
DESKRIPSI SINGKAT
Penataan bangunan kawasan Dieng adalah upaya pemerintah dalam perbaikan
Kawasan Dieng rapi dan indah dengan prasarana yang baik juga sehingga memberikan
suatu obyek wisata yang menyenangkan. Oleh sebab itu di lakukan penataan jalan
,taman dan prasarana lainya sehingga para penunjung dapat menikmati suasana Dieng
dengan nyaman.
LINGKUP PEKERJAAN :
- Pekerjaan Pedestrian
- Pekerjaan Pembuatan Taman
- Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan dan Furnitur
- Pekerjaan ElektrikPekerjaan Plaza da Parkir
- Pekerjaan Air Bersih
- Pekerjaan Taman
WAKYU PELAKSANAAN :
Mulai : 21 Maret 2016
Selesai : 16 September 2016
BIAYA PELAKSANAAN :
Rp. 4.695.472.000,
KEMAJUAN PELAKSANAAN :
- Progres Fisik : 0 %
- Progres Keuangan : 0 %
MANFAAT :
Dengan pembangunan Kawasan Dieng sarana maupun prasarana baik jalan, taman
,peneranagan sekitar wisata terlihat semakin bersih dan indah sehingga membuat para
pengunjung dapat menikmati merasa nyaman.
STATUS :
(Mulai Pekerjaan)
AKSES KE LOKASI :
Lokasi terletak di pegunungan Dieng Kab. Wonosobo
Data/bahan informasi yang dikirim oleh Satker
35
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Video) 2
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Visual Infrastruktur) 2
TPA|Jalan Operasi Penimbunan Sampah (RAMP)
Konstruksi TPA dilengkapi dengan jalan operasi penimbunan sampah yang cukup untuk manuver kendaraan angkut dan mempermudah kegiatan penimbunan sampah. Jalan dibuat dengan kemiringan yang memadai untuk memudahkan alat berat dan kendaraan angkut untuk masuk ke sel.
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Visual Infrastruktur) 2
Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Visual Infrastruktur) 2
Infrastruktur Berbasis Masyarakat
39
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Buku Hasil Pembangunan) 2
Website Cipta Karya
http://ciptakarya.pu.go.id/
40
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK)
6
Buletin Cipta Karya
41
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK)
6
Twitter @ditjenck
42
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK)
6
Facebook Ditjen Cipta Karya
43
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK)
6
Instagram ditjenck
44
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK)
6
Videotron Kementerian PUPR
45
Contoh Pemanfaatan Data Visual (Media Publikasi Internal DJCK)
6
46