kebijakan keuangan daerah dan transfer ke...
TRANSCRIPT
Disampaikan Pada:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2015
Provinsi Kalimantan Tengah
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH SERTA DANA DESA
DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
OUTLINE
Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
Profil Keuangan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Perkembangan Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Arah Kebijakan Transfer Ke daerah ke Depan
2
HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
3
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional;
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah;
Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
4
POKOK-POKOK PENGATURAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satukesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakanoleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkatPusat dan Daerah.
Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untukmenjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepadarencana pembangunan nasional.
5
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
RenstraKL
Renja -KL
RenstraSKPD
Renja -SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -
SKPD
APBN
KeppresRincianAPBN
APBD
Kep KDH tentang
Rincian APBD
Diacu
Pedoma
nDijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diselaraskan melalui Musrenbang
Pe
me
rinta
h
Pu
sat
Pe
me
rinta
h
Da
era
h
BUDGETING
RKP Daerah
Musren-
bangda
Musren-
bangnas
PLANNING
KUA
6
HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH DAN PENGANGGARAN NASIONAL DAN DAERAH
6
M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif danmemperkuat jati diri sebagai negara maritim
M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saingM6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskankepentingan nasional
M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
RPJMN 2015-2019
C
C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara
C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasisistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesiaC6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasionalC7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektor-sektor strategis ekonomi domestikC8. Melakukan revolusi karakter bangsaC9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi
sosial indonesia
7
1. Membangun dari pinggir dimaksudkan bahwa pembangunandimulai dari daerah, utamanya daerah perbatasan;
Relevansi Kebijakan HKPD Dengan Program Kabinet Kerja Jokowi (Nawacita Jokowi-JK)
2. Meningkatkan “kesempatan” bagi daerah untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakatnya;
3. Inovasi dan diskresi yang diberikan kepada Daerah harusdidukung dengan pendanaan dari Pusat dan kewenangandaerah untuk mengelolanya.
8
Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah
Kebijakan Moneter
Kebijakan Neraca Pembayaran
Kebijakan Sektor Riil
Kebijakan Fiskal
• Kebijakan fiskal daerah
harus sejalan dan
mendukung dengan
keempat kebijakan makro
nasional.
• Seluruh kebijakan makro,
terutama Kebijakan Fiskal
mempengaruhi Kebijakan
Transfer ke Daerah
Interrelasi Kebijakan Makro
9
10
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
• Hubungan keuangan pusat dan daerah timbul sebagaikonsekuensi dari adanya hubungan fungsi/urusan.
• Fungsi/Urusan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah (6 urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sebagian besar menjadi urusan daerah dan sebagian lainnya menjadi urusan konkuren), namun tanggungjawab akhir tetap pada pemerintahpusat – UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan asas desentralisasi (urusan yang menjadi tanggungjawab daerah) dan tugas pembantuan (pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab pusat)
KONSEPSI HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA MENGIKUTI PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTION
11
• Pemberian kewenangan perpajakan kepadadaerah (local taxing power) dan kewenangandalam melakukan pinjaman;
• Kebijakan transfer (revenue assignment);
• Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment).
Cakupan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
12
Penerapan Prinsip Money Follows Function
13
14
UU No.5 Tahun 1974
UU Darurat No.11 &12 Tahun 1957
UU No.18 Tahun 1997
UU No.34 Tahun 2000
UU No.28 Tahun 2009
• Pajak (40 Jenis) dan Retribusi (150 Jenis)
• Pelimpahan Pajak Pusat PKB/BBNKB
• Open list• Pengendalian oleh
pusat/provinsi
• Krisis Ekonomi tidak banyak berdampak terhadap peningkatan PAD
• Membatasi Jenis Pajak dan Retribusi
• Closed list• Pajak baru yang
potensial PBBKB
• Open list• Pengendalian
pungutan daerah yang bermasalah sulit dilakukan
• Closed list• Ada Pajak baru
yaitu, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Rokok
Otonomi Percontohan Memperkuat OtonomiUU No.22 /1999
UU No.25 /1999
PROFIL KEUANGAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
15
STRUKTUR APBD PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SE-PROV. KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015
• Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, terjadi kenaikanpendapatan dan belanja daerah.
• Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terdapat surplus anggarandaerah (realisasi APBD), defisitanggaran terjadi dalam APBDsecara Nasional tahun 2014-2015.
16
Keterangan:- Tahun 2010 – 2013 : Data realisasi APBD- Tahun 2014 – 2015 : Data APBD
STRUKTUR PENDAPATAN PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015
17
Struktur pendapatan daerahsecara nasional masih didominasioleh dana perimbangan (transferke daerah).
Secara nasional, rata-rataproporsi dana perimbanganterhadap total pendapatanmencapai 61,8%, sedangkan rata-rata proporsi pada daerah se-Prov. Kalteng mencapai 77,8%.
Secara nasional, rata-rataproporsi PAD terhadap totalpendapatan mencapai 21,3%,sedangkan rata-rata proporsipada daerah se-Prov. Kaltengmencapai 11,5%.
PERANANAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2010 – 2015
18
Secara Nasional, peranan PAD dalampendapatan daerah relatif masihrendah meskipun terus meningkat, dari18,1% tahun 2010 menjadi 25% padatahun 2015.
Peranan PAD terhadap pendapatandaerah juga meningkat diprovinsi/kab/kota se-KalimantanTengah, dari 8,9% pada tahun 2010menjadi 12,2% pada tahun 2015.
Hal ini diantaranya disebabkan adanyakebijakan penguatan Local TaxingPower, pendaerahan PBB dan BPHTBserta pengenaan pajak rokok).
Implikasinya inefisiensi dan kurangakuntabelnya daerah dalammembelanjakan pendapatannya
19
TAX RATIO DAN ELASTISITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Nasional Provinsi Kab Kota Nasional Provinsi Kab Kota Nasional Provinsi Kab Kota
Tax Ratio (%) 1,45 1,07 0,39 0,70 1,56 1,12 0,43 0,79 1,66 1,17 0,50 0,87
Tax Elasticity 2,52 2,11 2,96 5,57 1,69 1,51 2,28 2,11 1,63 1,39 2,56 1,76
Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis Elastis
2011 2012 2013
Secara Nasional, rasio penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (taxratio) masih sangat rendah meskipun terus mengalami peningkatan selama periode 2011 –2013 dari sebesar 1,45% pada tahun 2011 menjadi 1,66% pada tahun 2013.
Adapun tingkat elastisitas PDRD terhadap PDRB secara Nasional dapat dikatakan cukup baikmeskipun hanya sebesar 1,63 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa upayapemungutan PDRD relatif lebih baik.
Se-Prov
Kalteng
Prov Kab Kota Se-Prov
Kalteng
Prov Kab Kota Se-Prov
Kalteng
Prov Kab Kota
Tax Ratio 1,84 1,45 0,39 0,77 1,92 1,51 0,41 0,94 1,94 1,54 0,38 0,99
Tax Elasticity 3,52 4,03 1,85 2,98 1,35 1,31 1,29 2,80 1,09 1,19 0,53 1,40
2011 2012 2013
PERANAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH YANG SEMAKIN MENURUN
20
Secara Nasional, peranan danaperimbangan terhadappendapatan daerah terusmengalami penurunan dari68,3% tahun 2010 menjadi55,3% pada tahun 2015.
Peranan dana perimbanganterhadap pendapatan daerah diprovinsi/kab/kota jugamengalami penurunan dari82,2% pada tahun 2010 menjadi73,8% pada tahun 2015.
STRUKTUR BELANJA PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2010 - 2015
21
Belanja pegawai masihmendominasi strukturbelanja di daerah.
Secara nasional, rata-rataproporsi belanja pegawaiterhadap total belanjaadalah sebesar 41,4%,sedangkan belanja modalsebesar 22,6%.
Sedangkan rata-rata proporsibelanja pegawai diprovinsi/kab/kota se-Kaltengsebesar 38,5%, sedangkanbelanja modal sebesar29,7%.
BELANJA PEGAWAI PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015
22
Secara Nasional, terdapatpenurunan porsi belanja pegawaiterhadap total belanja daerah darisemula sebesar 45,7% pada tahun2010 menjadi 38% pada tahun2015.
Daerah-daerah di provinsi/kab/kota se-Kalimantan Tengah jugamengalami penurunan porsibelanja pegawai terhadap totalbelanjanya, dari semula sebesar40,3% pada tahun 2010 menjadi36,7% pada tahun 2015.
BELANJA MODAL PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015
23
Secara Nasional, terdapatpeningkatan porsi belanja modalterhadap total belanja daerah darisemula sebesar 21,4% pada tahun2010 menjadi 24,5% pada tahun2015.
Daerah-daerah di provinsi/kab/kota se-Kalimantan Tengah jugamengalami penurunan porsibelanja modal terhadap totalbelanjanya, dari semula sebesar31,6% pada tahun 2010 menjadi27,6% pada tahun 2015.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 - 2015
24
Secara nasional, jumlahSiLPA secara meningkatsemula sebesar Rp52,1triliun pada tahun 2010menjadi Rp77,2 triliun padatahun 2015.
Jumlah SiLPA diprovinsi/kab/kota se-Kalimantan Tengah jugameningkat dari Rp. 0,9 triliunpada tahun 2010 menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2015.
Hal ini menunjukkan tingkatpenyerapan anggaran yangrelatif rendah.
25
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
• Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan selamaperiode 2010 – 2013, semula 6,50% menjadi 7,37%. Selama periode tersebut, lajupertumbuhan selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
26
Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan selama periode 2009 - 2013. Dari semula71,76% pada tahun 2009 menjadi 73,81% pada tahun 2013.
26
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diKalimantan Tengah menurun dari semula4,14% pada tahun 2010 menjadi 3,09% padatahun 2013.
Persentase penduduk miskin di KalimantanTengah terus mengalami penurunan selamaperiode 2010 - 2013. Dari semula 6,77% padatahun 2009 menjadi 6,07% pada tahun 2013.
PROBLEM MAPPING
28
29
Jenis Belanja Daerah(dalam miliar rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015
Belanja Pegawai 3.955,2 4.451,6 4.940,9 5.736,5 6.584,9
Belanja Barang dan Jasa 1.796,5 2.041,5 2.346,2 3.725,4 3.986,2
Belanja Modal 2.812,1 3.287,2 4.368,4 4.355,7 4.644,9
Belanja Lain-Lain 879,8 1.538,7 1.958,7 1.846,6 2.358,3
Total 9.443,6 11.319,0 13.614,2 15.664,2 17.574,3
Proporsi terbesar belanja
daerah adalah belanja
pegawai, dengan proporsi
diatas 36% namun
kecenderungannya
menurun.
Proporsi belanja modal
relatif cukup besar,
dimana berada pada tingkat
kedua terbesar pada
struktur belanja, meskipun
proporsinya mengalami
penurunan pada tahun
2014 dan 2015.
* 2011-2013 Data Realisasi; 2014-2015 Data Anggaran
30
• APBD seharusnya ditetapkan
paling lambat 31 Desember
sebelum TA berjalan;
• Per tanggal 24 Maret2015
terdapat 528 daerah telah
menyampaikan APBD-nya kepada
Kemenkeu. Dari 482 daerah
tersebut, yang menetapkan
APBD-nya tepat waktu (sebelum
31 Desember) sebanyak 458
daerah (87%) naik dari tahun
2014 yg mencapai 354 daerah
(67%).
- 25 50 75
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
2011 2012 2013 2014 2015
211
274
327 354
458
176 139 116
92 58 62 60 43 47 10
GRAFIK PENETAPAN APBD TA 2011-2015PROV., KAB., DAN KOTA DI INDONESIA
per Tanggal 24 Maret 2015Des ThnSblm
Jan
Peb
Mar
-
25
50
75
100
125
150
175
200
225
2011 2012 2013 2014 2015
43 56
75
5572
181
211 274 270 355
156 161
87 91
67
GRAFIK PENYAMPAIAN APBD TA 2011-2015PROV., KAB., DAN KOTA DI INDONESIA
per Tanggal 24 Maret 2015
Des ThnSblmJanuari
Februari
Maret
31
• Hingga bulan
Januari 2015,
terdapat 12 daerah
di Provinsi
Kalimantan Tengah
telah
menyampaikan
APBDnya dan
terdapat 3 daerah
menyampaikan
pada bulan Februari
2015. Sementara itu
terdapat 13 daerah
telah menetapkan
APBD tepat waktu
dan 2 daerah yang
menetapkan pada
Januari 2015.
Perhitungan estimasi penyerapan belanja Agregat Provinsi/Kab/Kota Kalimantan Tengah didasarkan pada data-datasekunder untuk dapat membuat proxy penyerapan belanja daerah secara bulanan per provinsi. Pendekatan inimerupakan proxy dengan menggunakan data dana pemerintah daerah di perbankan per bulan dari Bank Indonesia,data realisasi transfer per bulan dan proxy realisasi PAD.
Realisasi penyerapan belanja secara persentase menunjukkan perbandingan antara besaran realisasi penyerapandengan anggaran belanja (konsolidasi).
Realisasi belanja daerah s.d. Desember Tahun 2014 Agregat Provinsi/Kab/Kota Kalimantan Tengah diperkirakanmencapai 96,2% dari total anggaran belanja daerah (Rp14,97 triliun), yang berarti lebih tinggi apabila dibandingkandengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 95,3%.
*Data Tahun 2014 adalah data anggaran (konsolidasi)
32
• SiLPA cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan diperkirakan hampir mencapai dua kalilipat, SiLPA dari tahun 2009-2013 sebesar Rp52,2 triliun menjadi Rp100,58 triliun.
• SiLPA se-Provinsi Kalimantan Tengah juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, SiLPA daritahun 2009-2013 sebesar Rp987,9 milyar menjadi Rp2,6 triliun.
• Semakin besar SiLPA tahun berkenaan memberikan indikasi perencanaan anggaran danpelaksanaan yang kurang baik yang pada gilirannya berdampak terhadap kurang optimalnyapelayanan kepada masyarakat.
33
NASIONAL SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
• SiLPA tahun berkenaan masing-masing Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah mempunyai pergerakanyang meningkat dan cukup beragam. Besaran SiLPA tahun 2013 rata-rata mencapai dua sampai tiga kali lipatSiLPA tahun 2009 pada masing-masing Pemerintah Daerah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah.
• Semakin besar SiLPA tahun berkenaan memberikan indikasi semakin besarnya dana yang tidak digunakandalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat.
34
Dana simpanan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami kenaikan secara signifikan.
Besarnya simpanan daerah menunjukkan perencanaan belanja yang kurang baik atau adanya kecenderungan daerah melakukan investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan berjangka.
35
Sumber: Bank Indonesia, 2014
Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atasLKPD mereka.
Untuk LKPD tahun 2013, dari 456 daerah yang telah diaudit oleh BPK, 98daerah mendapatkan opini WTP, 56 daerah mendapatkan opini WTP DenganParagraf Penjelasan, 277 daerah mendapatkan opini WDP, 7 daerahmendapatkan opini Tidak Wajar dan 18 daerah mendapatkan opini TidakMemberikan Pendapat.
36
37
Akuntabilitas Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang. Hal ini dibuktikandengan hasil opini BPK dimana pada 4 tahun berturut-turut dari tahun 2010hingga tahun 2013 Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah didominasiopini WDP, TW, dan TMP. Namun kecenderungan saat ini tingkat akuntabilitas diProvinsi Kalimantan Tengah dengan ditandai bertambahnya daerah yangmemperoleh WTP (3 daerah pada tahun 2013), dan berkurangnya penerima TMP(1 daerah).
38
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat danDaerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah danmengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastrukturdasar;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebihefisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetapmemperhatikan akuntabilitas dan transparansi;
8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah.
Kebijakan Umum Transfer ke Daerah
39
40
• Dana Perimbangan berperan cukup besar dalam melakukan pemerataan kempuan keuangan antardaerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi dari 1.21 menjadi 0.68 (Data APBD TA.2013)
Dana Perimbangan
Dana Otsus &
Penyesuaian
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otsus PAPUA
Dana Otsus ACEH
Dana Infras Otsus Papua
Tamb Penghasilan Guru
Dana
Otsus
Dana
Penyesuaian
DBH PBB
DBH PPh
Kehutanan
Pertum
Perikanan
Migas
DBH CHT
DBH Pajak
DBH SDA
Dana Otsus PAPUA BRT
Panas Bumi
Dana Insentif Daerah
TRANSFER KE DAERAH
Tunjangan Profesi Guru
Bantuan Op Sekolah
Dana Infras Otsus PaBarat
Dana P2D2
Dana Keistimewaan DIY
Dana Transfer
ke Daerah
Dana Desa
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otsus PAPUA
Dana Otsus ACEH
Tamb Penghasilan Guru
Dana Otsus
Dana
Transfer Lainnya
Dana Otsus PAPUA BRT
Dana Insentif Daerah
DANA TRANSFER KE DAERAH DAN
DESA
Tunjangan Profesi Guru
Bantuan Op Sekolah
Dana P2D2
Dana
Keistimewaan
DI Yogyakarta
Dana
Perimbangan
Postur Transfer ke Daerah TA 2014 Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015
Dana Inf. Otsus Papua
Dana Inf. Otsus PaBarat
DBH PBB
DBH PPh
Kehutanan
Pertum
Perikanan
Migas
DBH CHT
DBH Pajak
DBH SDA
Panas Bumi
41
POSTUR
2014 2015 PERUBAHAN
APBNP APBN APBN-P*APBNP 2015 – APBN 2015
Nominal %
1. Transfer ke Daerah 596.504 637.975,1 643.834,5 5.859,40 0,9%
1.1. Dana Perimbangan 491.882 516.401,0 521.760,5 5.359,50 1,0%
1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 117.663 127.692,5 110.052,0 -17.640,50 -13,8%
1.1.1.1. DBH Pajak 46.116 50.568,7 54.216,6 3.647,90 7,2%
1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam 71.547 77.123,8 55.835,4 -21.288,40 -27,6%
1.1.2. Dana Alokasi Umum 341.219 352.887,8 352.887,8 0,00 0,0%
1.1.3. Dana Alokasi Khusus 33.000 35.820,7 58.820,7 23.000,00 64,2%
1.2. Dana Otonomi Khusus 16.148 16.615,5 17.115,5 500,00 3,0%
1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 523 547,5 547,5 0,00 0,0%
1.4. Dana Transfer Lainnya 87.948 104.411,1 104.411,1 0,00 0,0%
2. Dana Desa - 9.066,2 20.766,2 11.700,00 129,1%
J U M L A H 596.504 647.041,3 664.600,7 17.559,40 2,7%
Dalam Miliar Rupiah
* Setelah penambahan optimalisasi sebesar Rp3 Triliun pada pagu DAK
42
43
1. Menetapkan perkiraan alokasi DBH secara tepat waktu sesuaidengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerahpenghasil sebagai dasar penyaluran.
2. Menyalurkan alokasi DBH berdasarkan rencana penerimaanuntuk menjamin kepastian jumlah dan waktu.
3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atasPNBP yang dibagihasilkan ke daerah.
4. Melakukan perhitungan kurang bayar/lebih bayar DBH denganmemperhitungkan penyaluran tersebut berdasarkan realisasipenerimaan.
5. Mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yangbelum dibagihasilkan.
KEBIJAKAN DAU 2015
1. Menerapkan formula DAU secara konsisten dengan penerapan prinsip Non Hold Harmless, melalui pembobotan dalam Formula DAU yaitu pada:o Alokasi Dasar;o Komponen Kebutuhan Fiskal; o Komponen Kapasitas Fiskal.
2. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU dan total penurunannya relatif kecil.
3. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang.
44
Bobot Penghitungan Kapasitas Fiskal Dinaikkan Untuk Mengalokasikan
DAU yang Lebih Besar Bagi Daerah yang Kapasitasnya Rendah
BOBOT VARIABEL2014 2015
PROVINSI KAB/KOTA PROVINSI KAB/KOTA
ALOKASI DASAR 40% 49% 40% 49%
CELAH FISKAL 60% 51% 60% 51%
VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL
- INDEKS JUMLAH PENDUDUK 30% 30% 30% 30%
- INDEKS LUAS WILAYAH 14% 13% 14% 13%
(LUAS LAUT) 35% 40% 35% 40%
- INDEKS IKK 27% 28% 27% 28%
- INDEKS IPM 15% 15% 17% 17%
- INDEKS PDRB /cap 14% 14% 12% 12%
VARIABEL KAPASITAS FISKAL
- PAD 58% 60% 70% 65%
- DBH PAJAK 55% 57% 100% 80%
- DBH SDA 63% 57% 100% 95%
45
KEBIJAKAN DAK DALAM APBN 2015
1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukanrestrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampaksignifikan;
2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatifrendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorongpencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaansarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat;
3. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negaralain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalampengalokasian DAK;
4. Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidanginfrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yangmemiliki kemampuan keuangan relatif rendah.
5. Perubahan jumlah bidang DAK dari 19 bidang pada APBN 2014 menjadi14 bidang pada APBN 2015
6. Perubahan kriteria kewilayahan dari 6 kriteria (ketahanan pangan, rawanbencana, pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisirkepulauan) pada APBN 2014 menjadi 3 kriteria (daerah tertinggal,perbatasan, dan pesisir kepulauan) pada APBN 2015
46
Kebijakan Afirmasi DAK dalam APBN 2015
47
Affirmative policy kepada 196 daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan yang berkemampuan keuangan relatif rendah, melalui:
1. Pemberian alokasi DAK Tambahan bagi daerah tertinggal dan perbatasan yang berkemampuan keuangan relatif rendah, yang diperuntukan bagi DAK BidangInfrastruktur Dasar, yaitu:
Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasiperdesaan);
Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum; dan
Infrastruktur Irigasi.
2. Dana Pendamping untuk DAK Tambahan diatur berdasarkan kemampuankeuangan daerah, yaitu:
Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan danapendamping paling sedikit 0% (nol persen);
Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan danapendamping paling sedikit 1% (satu persen); dan
Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan danapendamping paling sedikit 2% (dua persen).
KEBIJAKAN DAK DALAM APBN-P 2015
Dalam rangka mendukung pendanaan atas berbagai urusan pemerintahan danpenyelenggaran layanan publik yang telah diserahkan kepada daerah, maka salah satumekanisme pendanaan yang tepat untuk mendukung program prioritas nasional adalahmelalui DAK.
Untuk itu dalam APBN-P 2015, dialokasikan DAK Tambahan:
Untuk mengakomodasi berbagai program/kegiatan yang mendukung prioritas KabinetKerja (Kedaulatan Pangan, Revitalisasi Pasar Tradisional, Peningkatan LayananKesehatan, dan Peningkatan Konektivitas antar Wilayah), dialokasikan DAK TambahanPendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) pada TA 2015;
Untuk mengakomodasi berbagai usulan daerah yang disampaikan melalui DPR-RI dandisetujui oleh DPR-RI.
DAK Tambahan dialokasikan pada bidang:
1) Bidang Infrastruktur Irigasi2) Bidang Pertanian3) Bidang Sarana Perdagangan4) Bidang Kesehatan, dan5) Bidang Transportasi/jalan
Pagu DAK Tambahan dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp23 Triliun.
48
Dana Tambahan Infrastruktur:
dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk
lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas
ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama
ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur
Pasal 34 ayat (3) huruf f
UU 21/2001
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN
DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
49
Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Prov Papua dan Papua Barat tidakdiatur secara detai dalam UU, namun diarahkan untuk mempercepatpembangunan infrastruktur seperti: jalan, jembatan, dermaga, saranatransprtasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasiandan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Baratdengan daerah lainnya.
Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan KeistimewaanDIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuaikebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
DANA KEISTIMEWAAN DIY
Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu:1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur;2. Kelembagaan ;3. Kebudayaan;4. Pertanahan;5. Tata Ruang.
KEWENANGAN KEISTIMEWAAN DIY
Dana Keistimewaan DIY
(UU Nomor 13 Tahun 2012)
50
Perkembangan Alokasi dan Pagu Alokasi Dana
Keistimewaan DI Yogyakarta 2015
No. Bidang Kewenangan Alokasi (miliar Rupiah)
2014 2015
1. Tata Cara Pengisian JabatanGubernur & Wakil Gubernur
0,4 -
2. Kebudayaan 375,2 420,8
3. Pertanahan 23,0 10,6
4. Kelembagaan pemerintah 1,7 1,7
5. Tata ruang 123,6 114,4
Jumlah 523,9 547,5
51
Tunjangan Guru PNSD
Tunjangan Guru PNSD melalui
Transfer ke Daerah
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
1. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.
Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD
1. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Besarnya adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.
52
Kebijakan
Bantuan Operasional Sekolah TA 2015
1.Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebihbermutu.
2.Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta digunakan untuk: Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk
menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA).
4. Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kasumum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolahdengan mekanisme hibah.
53
Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi pendidikandengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri dari kriteria kinerja utama, kriteria kinerjakeuangan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusankinerja.
54
No Kriteria Bobot Tahun 2014 Usulan BobotTahun 2015
Kriteria Kinerja Keuangan 50% 50%
1. Opini BPK atas LKPD 35% 35%
2. Penetapan Perda APBD tepat waktu 35% 35%
3. Effort peningkatan PAD 15% 15%
4. Penyampaian LKPD Tepat Waktu 15% 15%
Total Bobot Kriteria Kinerja Keuangan Daerah 100% 100%
Kriteria Kinerja Pendidikan 25% 25%
1. Partisipasi Sekolah (APK) 50% 50%
2. Reduction Shortfall IPM 50% 50%
Total Bobot Kriteria Kinerja Pendidikan 100% 100%
Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25% 25%
1. Pertumbuhan Ekonomi 30% 35%
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 30% 30%
3. Penurunan Tingkat Pengangguran 20% 20%
4 Kluster Kemampuan fiskal daerah (KFD) 20% 15%
Total Bobot Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 100% 100%
Peta Sebaran Desa Per Provinsi
Aceh 6474
Sumut5389
Sumbar880
Bengkulu 1341
Kepri275
Jambi1398
Riau 1592
Babel 309
Sumsel2817
Lampung 2435
Banten1238
Jateng7809
Jabar5319
DIY 392
Jatim7723
Bali636
NTB995
NTT2950
Kalbar1908
Kalteng1434
Kalsel1864
Kaltim833
Kaltara447
Gorontalo657
Sulut1490
Sulteng1839
Sulbar576
Sulsel2253
Sultra1820
Malut1063
Maluku1191
Papua5118
PaBar1628
Jumlah Desa 74.093
(Kemendagri)55
1. Menetapkan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Belanja Pusat denganmengefektifkan program yang berbasis desa (sesuai dengan amanat UUNo.6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlahdesa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
3. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanismetransfer;
4. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desadengan prioritas untuk mendukung program pembangunan Desa danpemberdayaan masyarakat Desa.
KEBIJAKAN UMUM DANA DESA
56
57
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBN 2015(BERDASARKAN PP 60/2014)
Keterangan:•Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk kabupaten/kota (sumber BPS)•Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota (sumber BPS)•Luas Wilayah adalah Luas Wilayah kabupaten/kota (sumber Kemendagri dan BIG)•IKK adalah IKK kabupaten/kota (sumber BPS)
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBNP 2015 (BERDASARKAN REVISI PP 60/2014)
Transfer keDaerah
Dana Desa
APBNDANA DESA PER
KAB/KOTADANA DESA PER
DESA
10 %Formula
90% Alokasi Dasar
25% x JumlahPenduduk Desa
35% x JumlahPenduduk Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKK
MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA
25% x JumlahPenduduk Desa
35% x JumlahPenduduk Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKG
90% Alokasi Dasar
10 %Formula
Keterangan:• Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota (sumber BPS)• Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota (sumber BPS)• Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota (sumber Kemendagri dan BPS)•IKK adalah IKK kabupaten/kota (sumber BPS) 58
Berdasarkan pagu APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun, alokasi Dana Desa yang dihitung murni berdasarkan Formula Base diperoleh hasil:o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp124,29 juta : o alokasi terendah Rp41,26 juta, o alokasi tertinggi Rp287,46 juta.,o rasionya 1 : 6,9
Perbedaan Hasil Perhitungan Dana Desa APBN 2015 dan RAPBNP 2015
Berdasarkan pagu RAPBNP 2016 sebesar Rp20.766,2 Triliun, alokasi dana desa yang
dihitung dengan menggunakan:
1. Murni Formula Base diperoleh hasil:
o rata-rata Dana Desa setiap desa Rp280,27 juta :
o alokasi terendah Rp96,50 juta,
o alokasi tertinggi Rp693,31 juta.,
o rasionya 1 : 7,2
2. Alokasi Dasar dan Formula Base diperoleh hasil:
90% pagu dana dibagi secara merata,
10 % pagu dana dibagi berdasarkan jumlah penduduk (bobot 25%), angka
kemiskinan (bobot 35%), luas wilayah (bobot 10%), dan tingkat kesulitan geografis
(bobot 30%)
Diperoleh hasil:
o rata-rata Dana Desa setiap desa sebesar Rp280,51 juta:
o alokasi terendah Rp254,47 juta,
o alokasi tertinggi Rp1.121,04 juta
o rasionya 1 : 4,4
59
1. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam
kerangka NKRI, perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat
pembangunan daerah dan desa.
2. Dalam rangka memenuhi ketentuan UU 6/2014, yakni anggaran Dana Desa dari APBN
sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap, Pemerintah
sedang menyiapkan Road Map Dana Desa.
3. Sesuai roadmap Dana Desa, dalam APBNP tahun 2015 diusulkan tambahan anggaran
dana desa sebesar Rp11.700,0 miliar, sehingga total dana desa dalam APBNP 2015
sebesar Rp20.766,2 miliar.
4. Anggaran Dana Desa tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. Alokasi dari Pusat ke kab/kota (ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN)
b. Alokasi dari kab/kota ke desa (ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah)
5. Untuk menghindari ketimpangan alokasi Dana Desa untuk setiap kab/kota dan setiap
desa, penghitungan alokasi dana desa akan dilakukan berdasarkan:
a. alokasi yang dibagi secara merata; dan
b. alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN-P 2015
60
APBN 2015 APBN-P 2015
Dana Desa Rp 9.066,2 miliar Rp 20.766,2 miliar
61
PENYALURAN DANA DESA
PEMERINTAH PUSAT(Mekanisme Transfer APBN)
PEMERINTAH KAB/KOTA
(Mekanisme Transfer APBD)
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
1
KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN
Menerbitkan SP2D
2Bank Operasional
Melaksanakan Transfer DD ke Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
3
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan Transfer DD ke Desa
(dari RKUD ke RKUDes)
4
REKENING KAS DESA
5
Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota;
Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk Transfer keDaerah;
Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan alokasi Dana Desa setiap Desa dariRKUD ke Rekening Kas Desa.
Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.
62
MEKANISME DAN
JADWAL PENYALURAN DANA DESA
URAIANTAHAPAN PENYALURAN DD
KETERANGAN/
PERSYARATANTAHAP I TAHAP 2 TAHAP 3
Proporsi 40% 40% 20% Dasar: Perpres Alokasi Dana Desa
Penyaluran Dana
Desa dari
PUSAT KE
KAB./KOTA
Minggu II Bulan AprilMinggu II
Bulan Agustus
Minggu II
Bulan Oktober
Persyaratan:
Perda APBD thn berjalan;
Perkada ttg tata cara pembagian dan
penetapan Dana Desa setiap desa ; dan
Laporan realisasi thn sebelumnya.
Penyaluran Dana
Desa dari KAB /
KOTA KE DESA
7 hari kerja setelah
diterima di Kas
Daerah
7 hari kerja setelah
diterima di Kas Daerah
7 hari kerja setelah
diterima di Kas Daerah
Persyaratan:
• Tahap I: Penyampaian APB Desa;
•Tahap II: Laporan penggunaan
semester sebelumnya.
Roadmap Dana Desa
APBN-P 2015
2016
2017
2018 2019
63
Dana Desa (DD):Rp20.766,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 280,3 jutaADD:Rp34.236,6 MBagi Hasil PDRD:Rp4.109,3 MTOTAL= Rp59.112,1 MRata2 perdesa:Rp797,8 juta
Dana Desa (DD):Rp47.684,7 MRata-rata DD per Desa:Rp643,6 jutaADD:Rp37.564,4 MBagi Hasil PDRD:Rp4.270,3 MTOTAL= Rp89.519,4MRata2 perdesa:Rp1.208,2 juta
Dana Desa (DD):Rp81.184,3MRata-rata DD per Desa:Rp1.095,7 jutaADD:Rp42.285,9MBagi Hasil PDRD:Rp4.975,9 MTOTAL= Rp128.446,3MRata2 perdesa:Rp1.733,6 juta
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa- Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan& pemberdayaan masyarakat desamelalui pembangunan infrastrukturdasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilantetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP DesPedoman Pelaksanaan;Pendampingan;Pengembangan Database Target Keberhasilan
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokalberskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunaninfrastruktur dasar desa
- melalui pembangunaninfrastruktur dasar Desa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kades danPerangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM Des
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenanganlokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desa melaluipembangunan infrastrukturdasar desa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kadesdan Perangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM Des
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenanganlokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan &pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunaninfrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kadesdan Perangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM DesPedoman Pelaksanaan;Pendampingan;Pengembangan Database:Target Keberhasilan
Penggunaan:- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokalberskala desa
- Open menu dg prioritas utkmendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melaluipembangunan infrastruktur dasardesa
- Tdk dapat digunakan utkpenghasilan tetap Kades danPerangkat Desa
Perencanaan:- APBDes- RKP Des- RPJM DesPedoman Pelaksanaan;Pendampingan;Pengembangan Database:Target Keberhasilan
Dana Desa (DD):Rp103.791,1MRata-rata DD per Desa:Rp 1.400,8 jutaADD:Rp55.939,8MBagi Hasil PDRD:Rp5.680,1MTOTAL= Rp165.411,1MRata2 perdesa:Rp2.232,5 juta
Dana Desa (DD):Rp111.840,2 MRata-rata DD per Desa:Rp 1.509,5 jutaADD:Rp60.278,0 MBagi Hasil PDRD:Rp6.384,6MTOTAL= Rp178.502,8 MRata2 perdesa:Rp2.409,2 juta
Jumlah Desa 74.093 63
ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DEPAN
65
Dasar Penyusunan Kebijakan Transfer TA.2016
• Kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepadadaerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulauterluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desatertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitaspemerintahannya belum cukup memadai dalammemberikan pelayanan publik.
RPJM
2015-2019
• Disusun dengan mengacu pada RPJM dengan target-target yang lebih spesifik
• Melanjutkan kebijakan transfer dalam APBN-P TA.2015
RKP
2016•Terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan desadisusun dengan mempertimbangkan :
•Penerimaan Dalam Negeri sebagai Dasar PerhitunganTransfer ke Daerah dan Dana Desa yang diperkirakan tidakbanyak mengalami perubahan; dan
•Jumlah daerah yang akan memperoleh alokasi danatransfer meningkat
RAPBN
2016
Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA.2016
Arahan Presiden agar alokasi Transfer ke Daerah bagipembangunan infrastruktur daerah (Kab/Kota) terusditingkatkan;
Melanjutkan affirmative policy terkait alokasi DAK;
Pengalokasian DAU dengan tetap mempertimbangkanagar semua daerah memiliki kemampuan keuangandaerah yang sama untuk membiayai urusan yangmenjadi tanggungjawabnya.
Mengalokasikan dana desa dengan arah segeramencapai jumlah yang telah diamanatkan UU Nomor 6Tahun 2014.
66
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN TERKAIT KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
67
1. Percepatan penyampaian informasi alokasi transfer ke daerah dandana desa melalui pengunggahan dalam website DJPK segera setelahpengambilan keputusan dalam rapat kerja banggar DPR RI bersamapemerintah untuk mempermudah Daerah dalam menyusun APBD;
2. Percepatan penyampaian informasi penetapan rincian transfer kedaerah dan dana desa dalam Peraturan Presiden melalui website DJPK.Kebijakan ini dilakukan juga dalam rangka mempermudah Daerahdalam menyusun APBD;
3. Pedoman penyusunan APBD harus dikoordinasikan terlebih dahulukepada Kemenkeu dan Bappenas sebelum ditetapkan Kemendagri.Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi pe-rencanaan dan penganggaran antara Pusat dengan Daerah.(Pasal 308 UU 23/2014)
ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN (DRAFT REVISI UU 28/2009)
Peningkatan Kemandirian Daerah Dalam Pembiayaan UntukMeningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas
Memperluas basis pajak daerah melalui pendaerahan PBB P3.
Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan opsen ataspajak pusat (PPh Orang Pribadi).
Menyederhanakan struktur pajak daerah dan retribusi daerah.
68
ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (1) (DRAFT REVISI UU 33/2004)
1. Reformulasi Sumber Pendanaan APBDa. Reformulasi DBH:
Memperkuat konsepsi by origin DBH (menghapus DBH yang tidak punyadampak signifikan terhadap penerimaan daerah namun menyalahi prinsip by origin), yaitu menghapus DBH Perikanan.
Penyaluran DBH menggunakan mekanisme prognosa pada akhir tahun, yang selanjutnya selisihnya dengan realisasi akan diperhitungkan pada tahunberikutnya.
b. Reformulasi DAU: Menghapus alokasi dasar (belanja pegawai daerah), sehingga formula DAU
hanya didasarkan pada Fiscal Gap, guna mengurangi dorongan inefisiensi belanja pegawai.
Penetapan bobot daerah berdimensi jangka menengah (3 tahun) Kebutuhan fiskal diukur dengan ukuran kebutuhan riil (transisi penerapan 5
tahun)
69
c. Reformulasi DAK: DAK Prioritas Nasional: DAK harus benar-2 tepat sasaran dan mendukung target prioritas
program kerja pemerintah(i) prioritas bersifat fleksibel sesuai RKP; (ii) penentuan daerahberbasis pada kriteria prioritas pencapaian output; (iii) jumlah bidang per tahun relatifterbatas namun mempunyai dampak yg signifikan.
DAK untuk pencapaian SPM/SPN sektor layanan dasar (sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air minum dan irigasi).
DAK untuk pencapaian prioritas nasional (dapat ditentukan setiap tahun sesuai prioritaspemerintah) berbasis prioritas kewilayahan dan/atau sektoral.
Konsep output based untuk mengurangi rigiditas petunjuk penggunaan dari Pusat (K/L terkait), namun digantikan dengan target output yang harus dicapai oleh daerah.
Penerapan kerangka pendanaan jangka menengah pada DAK. Besaran DAK harus ditingkatkan secara signifikan agar arah pembangunan nasional dapat
lebih terkendali Tidak ada dana pendamping DAK
d. Mengintegrasikan dana transfer lainnya (yang penggunaannya telah ditentukan, seperti TPG, BOS, dll) ke dalam DAK yang dapat digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik.
70
ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (2) (DRAFT REVISI UU 33/2004)
2. Penegasan mekanisme pendanaan sesuai urusan pemerintahana. Urusan daerah didanai dari APBD, dan APBD dilarang mendanai urusan Pusat
diserta dengan penerapan sanksi berupa pembatalan Perda APBD oleh Gubernuruntuk APBD Kab/Kota dan Mendagri untuk APBD Provinsi apabila Daerah melanggar.
b. Urusan Pusat didanai dari APBN, dan K/L dilarang mendanai urusan Daerahc. Pelanggaran dikenakan sanksi pemotongan anggaran tahun berikutnya.
3. Pengendalian pemekaran daerahPengalokasian Dana Perimbangan kepada daerah otonom baru tidak secara otomatissetelah penetapan, namun baru dilakukan pada tahun kedua.
4. Pengendalian belanja daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan:a. kontrol terhadap dana idle daerah, bila Pemda mempunyai deposito jangka > 2
bulan sebesar >1/12 belanja APBD, maka transfer dapat digantikan dengan SUN. Hal ini dimaksudkan agar daerah lebih fokus pada belanja untuk peningkatan kuantitas dan kualitas public service delivery, dan mengurangi fokus daerah pada investasi financial;
71
ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (3) (DRAFT REVISI UU 33/2004)
b. Pengendalian batas maksimal kumulatif defisit APBD;c. Pengaturan mengenai belanja, utamanya batas minimal untuk belanja
infrastruktur yang langsung terkait dengan peningkatan kuantitas layanan publik dalam APBD.
5. Pengaturan mengenai Pinjaman Daeraha. Ruang yang lebih leluasa bagi daerah dalam melakukan pinjaman daerah
aturan tetap prudent namun tidak mempersulit daerah;b. Pengembangan Lembaga pembiayaan daerah semacam RIDF.
6. Surveillance serta reward and punishmentSurveillance dilakukan secara berkala, sebagai salah satu alat untuk memberikan reward and punishment kepada daerah yang didasarkan pada kinerja keuangannya.
72
ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (4) (DRAFT REVISI UU 33/2004)
Terima Kasih
Kementerian Keuangan
Jl. DR Wahidin No. 1, Gd. Radius Prawiro
Jakarta Pusat, Indonesia, 10710
Telp. +6221-3509442
Fax. +6221-3509443Website : http://www. djpk.depkeu.go.id