kebijakan kesehatan1
TRANSCRIPT
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
1/32
Kebijakan
Publik(Kesehatan)
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
2/32
Analisis kebijakan publik merupakanbagian dari studi Ilmu Administrasi
Negara, sifatnya multidisiplinerkarena banyak menggunakan teori,metode dan teknik dari studi ilmusosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan
ilmu psikologi.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
3/32
Studi kebijakan publik mulaiberkembang pada awal tahun 1970-
an, setelah munculnya tulisan HaroldD. Laswell tentang Policy Sciences.
Fokus utama studi : penyusunanagenda kebijakan, formulasi
kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
4/32
Pengertian Kebijakan : rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasarrencana dalam pelaksanaan suatupekerjaan kepemimpinan, dan cara
bertindak (tentang organisasi ataupemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan,prinsip, atau maksud sebagai garispedoman untuk manajemen/ administrasidalam usaha mencapai sasaran tertentu(KBBI)
Kebijakan negara : serangkaian tindakanyang ditetapkan dan dilaksanakan atautidak dilaksanakan pemerintah yangmempunyai tujuan atau berorientasi padatujuan tertentu demi kepentingan rakyat(Lasswell dan Kaplan, 1970)
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
5/32
Dalam Glossary administrasi negara : artikebijakan negara adalah:
a. Susunan rancangan tujuan dan dasarpertimbangan program pemerintahyang berhubungan dengan masalahtertentu yang dihadapi masyarakat.
b. Apa pun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan; danc. Masalah yang kompleks yang
dinyatakan dan dipecahkan olehpemerintah
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
6/32
Implikasi pengertian kebijakan negara tersebut :
Bentuknya berupa penetapan tindakanpemerintah;
Kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapiharus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
Kebijakan negara baik dilaksanakan atau tidak,dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;dan
Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi
kepentingan seluruh masyarakat. Definisi kebijakan tersebut dapat digunakan untuk
merumuskan kebijakan kesehatan, sebab kebijakankesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkanatau menjadi bagian dari kebijakan negara.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
7/32
Pengertian kebijakan kesehatan dapatdirumuskan, antara lain :
Konsep dan garis besar rencana suatu pemerintahuntuk mengatur atau mengawasi pelaksanaanpembangunan kesehatan dalam rangka mencapaiderajat kesehatan yang maksimal pada seluruhrakyatnya.
Susunan rancangan tujuan dan dasarpertimbangan program pemerintah dalam bidangkesehatan yang berhubungan dengan masalahkesehatan yang dihadapi masyarakat.
Penetapan tindakan pemerintah dalam bidang
kesehatan yang harus dilaksanakan dalam bentuk-bentuk nyata, dilandasi dengan arah dansenantiasa ditujukan bagi kepentingan kesehatanseluruh masyarakat.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
8/32
Garis pedoman untuk manajemen atau administrasikesehatan dalam usaha mencapai sasaran kesehatan
Kegiatan pemerintah untuk menyerap, menyaring,dan memilih tuntutan atau kepentingan masyarakat
dalam bidang kesehatan, dan memenuhi tuntutanatau kepentingan tersebut.
Kebijakan berbeda makna dengan kebijaksanaan
Menurut KBBI (Balai Pustaka, 2003), kebijaksanaan
adalah : (1) kepandaian menggunakan akal budinya(pengalaman dan pengetahuannya), (2) kecakapan
bertindak apabila menghadapi kesulitan.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
9/32
Kebijakan publik (Thomas Dye, 1981) : apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy
is whatever governments choose to do or not to do)
Makna definisi tersebut : Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan
organisasi swasta;
Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan
atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
Kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.
Kebijakan publik memiliki sifat paksaan yang secara potensial
sah dilakukan.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
10/32
Abraham Kaplan berpendapat : kebijakanpublik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai,dan praktika-praktika sosial yang ada
dalam masyarakat. Kebijakan publik berarti tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.
Jika bertentangan, akan mengalami resistensi
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
11/32
Lingkup kebijakan publik sangat luas :pendidikan, pertanian, kesehatan,transportasi, pertahanan, dan sebagainya.
Secara hirarkhi : kebijakan publik dapatbersifat nasional, regional maupun lokal.
Contoh : Undang-undang, PeraturanPemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi,Peraturan Pemerintah Kabupaten/ Kota,dan Keputusan Bupati/ Walikota.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
12/32
Studi kebijakan publik memiliki 3manfaat :
Untuk pengembangan ilmu pengetahuan Meningkatkan profesionalisme praktisi
Tujuan politik
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
13/32
Pengembangan ilmu pengetahuan
Ilmuwan menempatkan kebijakan publik
sebagai variabel dependen atau variabelindependen.
Variabel Dependen : mengidentifikasivariabel yang memengaruhi sebuahkebijakan publik.
Variabel Independen : mengidentifikasidampak dari suatu kebijakan publik.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
14/32
Sebab akibat; risiko-efek; bebas
terikat
Program Jamkesmas
1. Status ekonomi (BPS)
2. Status kesehatan
(morbiditas dan mortalitas)
3 Pemanfaatan sarana kesehatan
4. Geografi
5. Krisis berkepanjangan
6. Kesehatan itu HAM
7. Negara berkewajiban8. Force mayeur
9. Dana ada
1. Meningkatnya pemanfaatan yanke
2. Meningkatnya derajat kesehatan
3. Digunakan yang tidak berhak
4. Mutu pelayanan meningkat
5. Ketergantungan masyarakat
6. Kecemburuan sosial
Independen
Variabel
Dependen/
Independen
Variabel
Dependen
Variabel
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
15/32
Membantu praktisi dalammemecahkan masalah publik
Dengan mempelajari kebijakan publik,praktisi memiliki dasar teoritis tentangpembuatan kebijakan publik yang baikdan memperkecil kegagalan dari suatukebijakan publik.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
16/32
Tujuan Politik
Suatu kebijakan publik yang dibuat
melalui proses yang benar dengandukungan teori yang kuat memiliki posisiyang kuat terhadap lawan politik.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
17/32
Kerangka kerja kebijakan publik akanditentukan oleh beberapa variabel :
Tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin
kompleks, semakin sulit mencapai kinerjakebijakan.
Preferensi nilai yang dipertimbangkandalam pembuatan kebijakan.
Semakin bervariasi nilainya, akan semakinsulit dicapai.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
18/32
Sumberdaya
Kinerja suatu kebijakan akan ditentukanoleh sumber daya finansial, material, dan
infrastruktur lainnya.
Kemampuan aktor yang terlibat
Kualitas ditentukan dari tingkat pendidikan,kompetensi dalam bidangnya, pengalaman
kerja, dan integritas moralnya.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
19/32
Lingkungan
Meliputi : lingkungan sosial, ekonomi,
politik, dan sebagainya. Strategi yang digunakan
Dapat bersifat top-down approach ataubottom-up approach; otoriter atau
demokratis.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
20/32
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas
intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang
bersifat politis.
Aktivitas politis mencakup penyusunan agenda,formulasi kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan, dan penilaian kebijakan.
Aktivitas intelektual : perumusan masalah, forecasting,
rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi
kebijakan.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
21/32
1. Perhatiannya ditujukan pada tindakan yangmempunyai tujuan atau maksud tertentu, tidakbersifat acak atau serba kebetulan
2. Pada hakikatnya terdiri atas berbagai tindakan
yang saling berkait dan berpola yang mengarahpada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabatpemerintah (UU, PP, dan seterusnya)
3. Terkait dengan apa saja yang sesungguhnyadikerjakan pemerintah dalam mengatur berbagaibidang (seperti :kesehatan, perdagangan,moneter), dan juga memperhatikan apa yangkemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakanitu diimplementasikan.
Karakteristik Kebijakan Publik(termasuk Kebijakan Kesehatan)
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
22/32
4. Dapat bersifat positif dan dapat jugabersifat negatif. Bersifat positif jikakebijakan melibatkan beberapa tindakan
pemerintah yang jelas dalam menanganisuatu permasalahan. Bersifat negatif jikakeputusan pejabat pemerintah untuktidak bertindak, atau tidak melakukantindakan apa pun, meski sesungguhnyaketerlibatan pemerintah sangat
diperlukan.5. Memiliki dasar hukum dan merupakan
tindakan yang bersifat memerintah, ataumemiliki kekuatan untuk pemaksaanpemberlakuannya.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
23/32
Kategori Kebijakan Publik1. Policy Demandatau Permintaan Kebijakan
Merupakan permintaan, kebutuhan, atauklaim masyarakat (pribadi/ kelompok)
dengan resmi dalam sistem politik karena adamasalah yang dirasakan masyarakat, yangperlu diselesaikan.
2. Policy Decisions atau Keputusan Kebijakan
Merupakan keputusan yang dibuat pejabatpublik yang memerintahkan untuk memberi
arahan pada kegiatan kebijakan; sepertimengeluarkan ketetapan, mengumumkanaturan administratif, membuat interpretasihukum yang penting.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
24/32
Kategori Kebijakan Publik3. Policy Statements atau Pernyataan Kebijakan
Merupakan ungkapan secara formal keputusanpolitik yang telah ditetapkan; sepertiketetapan legislatif, dekrit, pendapatpengadilan, dan pernyataan dalam pidato yang
dilakukan pejabat publik mengenai tindakanyang akan dilakukan pemerintah untukmewujudkan sesuatu.
4. Policy Outputs atau Hasil Kebijakan
Merupakan perwujudan nyata dari kebijakanpublik, atau apa yang sesungguhnya
dikerjakan pemerintah menurut keputusan danpernyataan kebijakan, seperti pelaksanaanprogram KB, pembangunan fasilitas pelayanankesehatan
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
25/32
Kategori Kebijakan Publik5. Policy Outcomes atau Akibat Kebijakan
Merupakan konsekuensi kebijakan yangditerima masyarakat, baik yang diinginkan
atau tidak diinginkan, yang berasal dari apayang dikerjakan pemerintah; sepertipembangunan rumah sakit (output) yangmenyebabkan akses pelayanan kesehatanpada masyarakat bertambah mudah.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
26/32
Masalah Kebijakan Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau
kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat
diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.
Tingkat kompleksitas masalah tergantung pada nilai dan
kebutuhan yang dinilai paling penting.
Karakteristik masalah kebijakan (Dunn, 1998) :
(1) Interdependensi
Masalah dalam suatu bidang akan memengaruhi
masalah kebijakan lainnya. Hal ini menunjukkanadanya sistem masalah, yang membutuhkan
pendekatan holistik, yakni memandang satu
masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang
tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
27/32
Masalah Kebijakan(2) Subjektif
Suatu kondisi eksternal yang dianalisis denganmenggunakan pendekatan atau disiplin ilmu tertentu,sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai kondisi
tersebut. Informasi ditafsirkan dengan menggunakanberbagai pendekatan atau ilmu pengetahuan yangberbeda, sehingga memunculkan kesimpulan lainnya yangberbeda.
Contoh : tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerahrata-rata Rp 300 ribu per bulan. Dengan
memperhitungkan 1 KK minimal terdiri atas 4 jiwa, jumlahtersebut dinyatakan kurang untuk memenuhi kebutuhanhidup sehari-hari. Ditinjau dari ilmu kesehatan, jumlahpendapatan tersebut memunculkan penafsiran, diantaranya : rendahnya kemampuan membayar pelayanankesehatan, besarnya peluang gangguan gizi.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
28/32
Masalah Kebijakan Dalam kasus tersebut, masalah (objektif)
adalah relatif rendahnya pendapatanmasyarakat; ketika dikaitkan dengan
kesehatan, keterkaitannya dinamakansituasi problematis.
Setiap masalah merupakan elemen darisituasi problematik. Masalah kebijakan(subjektif) muncul ketika manusia
memikirkan dan bertindak untuk mencarijalan keluar terhadap masalah dan situasiproblematis tersebut.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
29/32
Masalah Kebijakan(3) Artifisial
Masalah kebijakan hanya mungkin ada jika manusiamempertimbangkan perlunya mengubah situasi problematik.
Masalah kebijakan pada dasarnya merupakan buah
pandangan subjektif manusia yang terkait dengan kondisisosial yang objektif.
(4) Dinamis
Masalah dan pemecahannya berada pada suasanaperubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah dapatmemunculkan masalah baru, yang membutuhkan
pemecahan masalah lanjutan.(5) Tidak Terduga
Masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dansistem masalah kebijakan.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
30/32
Prasyarat Perumusan Masalah Kebijakan
1. Pencarian masalah atauproblem search
Dicari dari berbagai pelaku kebijakan. Biasanya para
analis akan menjumpai formulasi masalah yang saling
terkait dan bersaing secara dinamis, yang terbentuk olehsituasi sosial, dan terdistribusi pada seluruh proses
pembuatan kebijakan. Kondisi itu disebut dengan meta
problem (kompleksitas masalah)
Selanjutnya analis harus menetapkan yang menjadi
masalah substantif (masalah pokok). Contoh : krisisekonomi, moneter, politik telah menyebabkan krisis
kesehatan masyarakat. Pilihan masalah substantif adalah
bidang kesehatan, yang didukung fakta menurunnya
derajat kesehatan masyarakat secara drastis.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
31/32
Prasyarat Perumusan Masalah Kebijakan
2. Pendefinisian masalah atauproblem definition
Meta masalah harus didefinisikan secara jelas untukmengetahui keterkaitan antar masalah, dan untukmemudahkan menemukan masalah substantif. Selanjutnya
masalah substantif didefinisikan secara mendasar dan umum. Contoh : menurunnya derajat kesehatan masyarakat ditandai
oleh meningkatnya jumlah anak dengan gizi buruk.
3. Spesifisikasi masalah atauproblem specification.
Jika masalah substantif telah didefinisikan, masalah lebihspesifik dapat dirumuskan, yang menghasilkan masalahformal. Rumusan masalah formal ini nantinya yang akanmenjadi perhatian analis. Contoh : masalah formal bidangkesehatan dalam aspek gizi meliputi sediaan bahan pangan,daya beli masyarakat, program pelayanan gizi, dll.
-
8/3/2019 Kebijakan Kesehatan1
32/32
Prasyarat Perumusan Masalah Kebijakan
4. Pengenalan masalah atauproblem sensing
Masalah formal disampaikan kepada para pelaku
kebijakan untuk mendapat umpan balik; untuk
mengetahui apakah sesuatu telah benar-benarmenjadi masalah kebijakan. Jika disetujui, maka
seorang analis dapat melanjutkan tugasnya untuk
melakukan analisis dengan benar dalam rangka
menghasilkan informasi dan argumen sebagai input
pembuatan kebijakan publik.