kebijakan dan strategi penanggulangan bencana...2020/03/15 · provinsi/kab/kota dan instansi...
TRANSCRIPT
OLEH :
JEMI ERIANTO MELLA, SEKepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD PROV. NTT
“KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN BENCANA ”
Letak Geografis :
8 0-120 LS dan 1180-1250 BT
Jumlah Pulau :
1.192 Buah (besar dan kecil)
Iklim :
8 Bulan (kemarau/kering)
4 Bulan (hujan/basah)
Luas Wilayah :
Daratan ± 47.349,9 km2
Lautan ± 200.000 km2
Wilayah administratif :
Kabupaten : 21 Kab. dan 1 Kota
Kecamatan : 309 Kecamatan
Desa / Kel. : 3.027 Desa/327 Kel
Pulau yang bernama :
432 Pulau
Pulau yang berpenghuni :
44 Buah
Penduduk : 5,6 Juta Jiwa
Sekilas NTT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTT Jl. Teratai No.11 Tlpn. (0380) 823617 Fax. (0380) 832671 KUPANG 85117 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG SIAGA BENCANA”
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL;
MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SERTA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN;
MENINGKATKAN KETANGGUHAN BENCANA DAERAT PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA;
PERTANYAAN REFLEKSI PB
Tidak mungkin Tuhan merusak/menghancurkan ciptaannyasendiri
penting untuk menganalisis apa dibalik fakta yang terjadi;
Satu nyawa adalah sebuah tragedi Nol Kematian, adalah target pada setiap operasi;
Komunikasi yang baik adalah pintu untuk memperlancarkoordinasi - komando dan melaksanakan suatutindakan yang cepat, tepat dan efektif;
Kebersamaan dan bersama-sama adalah kunci keberhasilanoperasi;
HARUS SESUAI
MengakibatkanKorban
JiwaKerusakanLingkungan
KerugianHarta Benda
DampakPsikologis
Mengganggu & Mengancam
Kehidupan & Penghidupan Manusia
Disebabkan Faktor
Alam Non Alam Manusia
BENCANA:Peristiwa/ Rangkaian Peristiwa
•Gempa Bumi
•Tsunami
•Gunung Meletus
•Banjir
•Kekeringan
•Angin Topan
•Tanah Longsor
BENCANA ALAM
• Gagal Teknologi
• Gagal Modernisasi
• Epidemi
• Wabah Penyakit
BENCANA NON
ALAM
• Konflik sosial:
• Antar kelompok
• Antar komunitasmasyarakat
BENCANA SOSIAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTT Jl. Teratai No.11 Tlpn. (0380) 823617 Fax. (0380) 832671 KUPANG 85117 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG SIAGA BENCANA”
Prabencana
Saat Tanggap Darurat
Pascabencana
Situasi Tidak Ada Bencana
Situasi Terdapat Potensi Bencana
PerencanaanPencegahanPengurangan RisikoPendidikanPelatihanPenelitianPenataan Tata Ruang
MitigasiPeringatan DiniKesiapsiagaan
Kajian CepatStatus Keadaan DaruratPenyelamatan & EvakuasiPemenuhan Kebutuhan DasarPerlindungan Kelompok RentanPemulihan Sarana Prasarana Vital
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Prasarana dan SaranaSosialEkonomiKesehatanKamtibLingkungan
Pen
tah
apan
Penetapan Kebijakan
Pembangunan
Sosi
al
Ekon
om
i
Politik
Lingkungan
Mekanisme Penyelenggaraan PB
K E B I J A K A N
Penanganan bencana adalahtanggungjawab bersamaPemerintah, Masyarakat dandunia usaha. dimanaPemerintah sbg penanggungjawab utama.
Penanganan bencanadilakukan secara terpadu, melalui BNPB, BPBD Provinsi/Kab/Kota dan Instansiterkait.
Penanganan bencana dititikberatkan pada upaya pencegahan, mitigasi & kesiapsiagaan.
Penanganan darurat bencana dan pemulihan dilakukan dgn mengerahkan semua potensi sumberdaya secara efektif.
PROGRAM PRIORITAS
Penguatan kelembagaan danpeningkatan kemampuansumberdaya (SDM & infrastruktur);
Penyusunan legislasi/regulasi berkaitan dgn penanganan bencana;
Peningkatan kemampuan dlm penanganan tanggap darurat (Pusdalops & TRC);
Peningkatan kemampuan dlmSistem Peringatan Dini (early warning);
Peningkatan kemampuan dlm Pengkajian Resiko
Penyusunan Rencana Penanganan Bencana (Nasional, Provinsi & Kabupaten/Kota);
#. Persepsi belum sama;
#. Koordinasi belum optimal;
#. BPBD Provinsi, Kab/Kota pada umumnya belum mempunyaiprogram/aktivitas yang memadai baik pada phase sebelum terjadi, phase pada saat terjadi dan phase pada saat sesudah terjadi;
#. Anggaran belum memadai;
#. Bencana lebih dilihat pada waktu terjadinya saja (relief/refresif);
#. Pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan masih kurang.
10
MASALAH DALAM PB
Apa sebenarnya mandat kitaSaat penanganan bencana
# Koordinasi# Komando# Pelaksana
# Cepat# Tepat# Efektif# Tuntas
Harusbersama-
sama
NolKematian
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Ilmuwan dan Para Ahli
LSM
Mass Media
Perusahaan Kebutuhan sehari-hari
Perusahaan Tarnsportasi
Perusahaan Konstruksi
(Sektor swasta)Masyarakat
Bantuan Internasional
Pelaku
TNI/POLRI
Komposisi Dalam PenanggulanganBencana
Identifikasi kerusakan dankebutuhan secara cepat
BPBD Dinas Sosial Dinas PUPR Dinas Kesehatan dll.
Evakuasi danPenyelamatan
BPBD PMI SAR TNI/POLRI Dinas Kesehatan Relawan dll.
14
Dilakukan dengan persepsi yang sama bagi semua pihak, yang ketentuannya (Pedoman, Juklak, SOP) diatur oleh instansi yang bersangkutan sesuai dgn bidang tugas masing-masing.
Dilakukan secara terpadu & terkoordinir yg melibatkan seluruh potensipemerintah (Pusat & Daerah) serta masyarakat baik sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana yang diwujudkan dalamupaya/tindakan preventif, refresif & rehabilitatif.
Merupakan salah satu fungsi pemerintah. Dilakukan oleh pemerintah bersama segenap unsur masyarakat, dengan memberdayakan sarana & prasarana yang tersedia serta menempatkan pemerintah sebagai fasilitator & penanggung jawab utama.
KEBIJAKAN PB
STRATEGI PB
Pada TahapTanpaBencana
Pada TahapTanggapDarurat
Pada TahapRehabilitasi
Pada TahapRekonstruksi
Mengembangkan upaya pengurangan resiko bencanadengan berbasis masyarakat .
Dilakukan upaya pencarian, penyelamatan & evakuasiserta pemberian bantuan darurat (pangan, sandang/pangan, obat-obatan dll).
Perbaikan fisik & non fisik serta pemberdayaan & mengembalikan harkat hidup korban bencana.
Pembangunan kembali sarana/prasarana sertafasilitas umum yg rusak, agr kehidupan normal kembali.
Pengkajian secara cepat dan tepatterhadap kerusakan dan sumberdaya
Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, pangan,sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dantempat hunian)
Penentuan status keadaan darurat bencana
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita,anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia danberkebutuhan khusus)
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Pengendalian faktor ancaman/penyebab bencana
PENANGANAN DARURAT BENCANA
Pemerintah terkesan
lambat, bingung, gagap dan
putus asa;
Para pihak berjalan sendiri-sendiri
sesuai dengan yang diinginkan;
Komentar dan berita
simpang siur tanpa kendali;
Masyarakat semakin panik dan pasrah;
Saling Menyalahkan dan melempar
tanggung jawab.
SUASANA
KEADAAN
DARURAT
(Khususnya
Fase Tanggap
Darurat)
PENANGANAN DARURAT BENCANA YANG IDEALDALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN
• Planing Kontijensi Plan Ren-Ops
• Organizing BPBD yang kuat Inciden Commander Sistem yang
optimal
• Actuating Cepat-Tepat-Efektif-Tuntas Nol Kematian
• Controling SOP/Protap Dalops Akuntabel
Dalam Penanganan Daruratmasih sering terkesandilaksanakan tanpamanajemen yang baik;
Pelaksanaan koordinasi dankomando sering terkendala, termasuk kemudahan akses yang lambat;
Penanganan daruratmasih dijumpai berlarut-larut dalampenyelesaiannya;
Fakta yang sering terjadi
dalam Penanganan
Darurat
TANGGAP DARURATUU No 24 Tahun 2007 pasal 48
PP No 21 Tahun 2008 pasal 21
Pengkajian secara cepat dan tepatterhadap lokasi, kerusakan dansumber daya;
UU No 24 pasal 49
PP No 21 pasal 22
Penentuan status keadaan darurat bencana;UU No 24 pasal 51
PP No 21 pasal 23
Penyelamatan dan evakuasi masyarakatyang terkena bencana;
UU No 24 pasal 52
PP No 21 pasal 51
Pemenuhan kebutuhan dasar;UU No 24 pasal 53
PP No 21 pasal 52
Perlindungan terhadap kelompok rentan;UU No 24 pasal 55
PP No 21 pasal 53
Pemulihan dengan segera prasarana dansarana vital
UU No 24 pasal 56
PP No 21 pasal 54
INFORMASI AWAL KEJADIAN BERISI
Apa (jenis bencana)
Bilamana (waktu kejadian bencana)
Dimana (lokasi kejadian bencana)
Berapa (besaran dampak kejadian bencana)
Penyebab (penyebab kejadian bencana)
Bagaimana (upaya penanganan)
SUMBER INFORMASI
Pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, & informasi lain yang dapatdipercaya
BNPB/BPBD
Melakukan klarifikasi
INFORMASI AWAL KEJADIAN BENCANA
KEPALA
BPBD
BNPB
TIM KAJI CEPAT
MENUGASKAN
MENGIDENTIFIKASI:
JUMLAH KORBAN
CAKUPAN LOKASI
KERUSAKAN PRASARANA SARANA
GANGGUAN FUNGSI PELAYANANUMUM & PEMERINTAHAN
TUJUANMENENTUKAN KEBUTUHAN DAN
TINDAKAN YANG TEPAT
KEMAMPUAN SUMBER DAYAALAM - BUATAN
PENGKAJIAN CEPAT & TEPATUU No 24 Tahun 2007 pasal 49
PP No 21 Tahun 2008 pasal 22
PENETAPAN STATUS/
TINGKAT BENCANA
INFORMASI AWAL KEJADIAN
PENUGASAN TIM REAKSI CEPAT
PENUGASAN TRC BNPB /BPBD
Melaksanakan tugas pengkajian bencanadan dampaknya secara cepat dan tepat, serta pendampingan dalam rangkapenanganan darurat bencana
HASIL KAJI CEPAT & MASUKAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT
Ka. BPBD Kab/Kota
Ka. BPBD Provinsi
Ka. BNPB
Merupakan bahanpertimbangan bagi :
Usulan kepada Bup/Walikota
Usulan kepada Gubernur
Usulan kepada Presiden RI
Berita Yang Ditunggu Masyarakat
PENETAPAN STATUS/TINGKAT BENCANA
USULAN PENETAPAN
TINGKATAN STATUSBENCANA
MENETAPKAN
Bupati/Walikota
Menunjuk Pejabat
Komandan Penanganan DaruratBencana
Kepala BNPB atau Kepala BPBD Sesuai kewenangannya
Gubernur
Presiden RI
TINGKAT BENCANA
Skala Kabupaten/Kota
Skala Provinsi
Skala Nasional
PP 21 TAHUN 2008, PASAL 47
ayat (2)
Saat status keadaan darurat bencanaditetapkan, BNPB dan BPBD
mempunyai kemudahan akses
UU No 24 pasal 50PP No 21 pasal 24
Surat pernyataan ketidakmampuan
Surat pernyataan ketidakmampuan
MENETAPKAN
PP No 21 pasal 25-31
PP No 21 pasal 32-36
PP No 21 pasal 38
PP No 21 pasal 39-41
PP No 21 pasal 42-45
PP No 21 pasal 46
PP No 21 pasal 47-50
a. Pengerahan Sumber Daya Manusia
b. Pengerahan Peralatan
c. Pengerahan Logistik
d. Imigrasi, Cukai, & Karantina
e. Perizinan
f. Pengadaan Barang/Jasa
g. Pengelolaan & Pertanggungjawaban uang dan/atau barang
h. Penyelamatan
i. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga
KEMUDAHAN AKSESUU No 24 Tahun 2007 pasal 50
PP No 21 Tahun 2008 pasal 24
a. Pengerahan Sumber Daya Manusia
b. Pengerahan Peralatan
c. Pengerahan Logistik
d. Imigrasi, Cukai, & Karantina
e. Perizinan
f. Pengadaan Barang/Jasa
g. Pengelolaan & Pertanggungjawaban uang dan/atau barang
i. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga
Setiap org yg dng sengaja menghambat kemudahan akses dptdipidana penjara paling singkat 3 thn atau paling lama 6 thn dandenda paling sedikit 2 milyar atau denda paling banyak 4 milyar(Pasal 77 UU No. 24 Thn 2007)
SANKSI BAGI YANG MENGHAMBAT KEMUDAHAN AKSES PADA SAAT TANGGAP
DARURAT
Dilakukan identifikasi & pemakaman
untuk korban meninggal
KEGIATAN
TRC/SRC-PB
peran serta
MASYARAKAT
Pencarian &
penyelamatan
Pertolongan daruratPrioritas pada korban luka parah
& kelompok rentan
Evakuasi korban
KOMANDO
KOMANDAN
PENANGANAN
DARURAT
PENYELAMATAN & EVAKUASIUU No 24 Tahun 2007 pasal 52
PP No 21 Tahun 2008 pasal 51
AIR BERSIH & SANITASI PANGAN & SANDANG
PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN PSIKOSOSIAL
PENAMPUNGAN & HUNIAN
PELAKUPemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga
Internasional/lembaga asing Non Pemerintah
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASARUU No 24 Tahun 2007 pasal 53
PP No 21 Tahun 2008 pasal 52
PENDATAAN
PENEMPATAN PADA LOKASI YANG AMAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PENANGANAN MASYARAKAT & PENGUNGSI
YANG TERKENA BENCANAUU No 24 Tahun 2007 pasal 54
KEGIATAN
PEMULIHAN FUNGSI PRASARANA DAN SARANA VITAL
DILAKUKAN DENGAN MEMPERBAIKI DAN/ATAU MENGGANTI
KERUSAKAN AKIBAT BENCANA
PP No 21 pasal 54:
Agar berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera
Dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait, dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atauKepala BPBD sesuai kewenangannya
PEMULIHAN PRASARANA & SARANAUU No 24 Tahun 2007 pasal 56
PP No 21 Tahun 2008 pasal 54
Prioritas :- Penyelamatan- Evakuasi- Pengamanan- Pelayanan kesehatan- Psikososial
KELOMPOK RENTAN:
- Bayi, balita dan anak-anak
- Ibu mengandung atau
menyusui
- Penyandang cacat
- Lanjut usia (Manula)
PELAKSANA
Instansi/Lembaga terkait
KOORDINATOR
Kepala BNPB/BPBD
pendampingan/
fasilitasi
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTANUU No 24 Tahun 2007 pasal 55
PP No 21 Tahun 2008 pasal 53
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
Dlm hal sumber daya di kab/kota yg terkena bencana tdktersedia/tdk memadai, dpt meminta bantuan ke kab/kota terdekatdng konsekuensi menanggung biaya pengerahan dan mobilisasinya.Atau dpt meminta bantuan ke provinsi (Pasal 28 PP No.21 Thn 2008)
Dlm hal sumber daya di provinsi yg terkena bencana tdk tersedia/tdkmemadai, dpt meminta bantuan ke provinsi terdekat dng konsekuensimenanggung biaya pengerahan dan mobilisasinya. Atau dpt memintabantuan ke pusat (Pasal 29 PP No.21 Thn 2008)
Dlm hal keterbatasan sumber daya, BNPB dpt membantu BPBD
melalui pola pendampingan atas dasar permintaan BPBD atau atasinisiatif BNPB(Pasal 30 PP No.21 Thn 2008)
EVALUASI DALAM PENANGANAN DARURAT
Masih banyak BPBD yang tidak mampu mengaktifasi posko(memfungsikan-menggerakkan) saat penanganan bencana.
Kemampuan komunikasi – koordinasi dan leadership BPBD yang masih belum optimal.
Masih tampak kesan gagap, terlambat, ragu dan bingung saatterjadi bencana.
Persoalan kemudahan akses sering menemui keterlambatan.
YANG HARUS DITINGKATKAN/DIPERKUAT
Pemahaman Filosofis, Hakiki danPraktis tentang keadaan darurat(Siaga-Tanggap-Transisi Darurat);
Kemampuan komunikasi dankoordinasi untuk menginisiasi
aktifasi pos komando dan memberiwarna perintah pada pos komando;
Pemahaman mendalam tentangurut-urutan prioritas tindakan
komando dalam keadaan darurat, diawali dengan penyelamatan jiwa;
Semua akses dan kekuatan(Kab/Kota-Provinsi-Nasional) dapat
berperan secara integratif danproporsional.
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENANGANAN DARURATUNTUK BPBD
PENETAPAN
KEPUTUSAN
YANG TEPAT
PADA SAAT
PENANGANAN
DARURAT
KOMUNIKASI
KOORDINASI
KEPEMIMPINAN
PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA
Cepat dan tepat
Prioritas
Koordinasi dan keterpaduan
Berdaya guna dan berhasil guna
Transparansi dan akuntabilitas
Kemitraan
Pemberdayaan
Nonproselitisi (dilarang menyebarkan agama, keyakinan/ kepentingan tertentu pd saat keadaan darurat, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat)
Jauhkan anak- anak dari bencana
Jauhkan bencana dari masyarakat
Hidup harmoni dengan bencana (living harmony with
disaster)
Utamakan kearifan lokal dalam penanganan bencana
(Local wisdom)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Teratai No. 11 Kupang
Telp. : (0380) 823617
Fax. : (0380) 832671
Email : [email protected]