kebijakan dan penyiapan lelang awal ta dirjen pertemuan dengan pokja 3...3 membuat laporan mengenai...
TRANSCRIPT
![Page 1: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/1.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
t
KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL
TA.2017
Oleh: Direktur Jenderal Bina Konstruksi
![Page 2: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/2.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 2
TOPIK PEMBAHASAN
Pedoman dan Acuan Pengadaan Barang dan Jasa
Tugas dan Fungsi ULP dan Pokja
Kebijakan Pelelangan Awal TA. 2017
Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, SE Menteri PUPR No 11/SE/2016
Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build
![Page 3: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/3.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5
PEDOMAN DAN ACUANPROSES PBJ
(Surat Edaran Sekjen Kementerian PUPR PL 0206-Sj/606 tanggal 18 Agustus 2016)
3
• Perpres No 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Perpres No 4 Tahun
2015;
• Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015;
• Surat Edaran Menteri PUPR nomor 57/SE/M/2015;
• Pengumuman dan Penyusunan dokumen harus jelas tentang
Ketersediaan Dana;
• Tanda-tangan Kontrak setelah DIPA disahkan dan Ijin MYC terbit (untuk
paket tahun jamak).
![Page 4: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/4.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 4
TUGAS DAN FUNGSIULP dan POKJA
![Page 5: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/5.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TUGAS POKOK KEPALA ULP(Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya)
1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
2. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP (Kepmen PUPR Nomor 602/KPTS/M/2016);
3. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP danmelaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
6. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
7. menugaskan/menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerjasesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
8. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan perundang-undangan dan/atau KKN.
5
![Page 6: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/6.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TUGAS POKOK SEKRETARIS ULP(Kepmen PUPR Nomor 602/KPTS/M/2016)
1. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
2. menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan PengadaanBarang/Jasa kepada Menteri;
3. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
4. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
5. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakanoleh Pokja ULP;
6. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan olehpenyedia barang/jasa;
7. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;
8. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
9. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
10. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalamproses pengadaan barang/jasa.
6
![Page 7: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/7.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TUGAS POKOK POKJA ULP(Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya)
1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;2. menetapkan Dokumen Pengadaan;3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;7. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;8. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7
No. Pokja ULP Pejabat Pengadaan
1 menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung pada
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya ≤Rp100.000.000.000; atau
b.Seleksi atau Penunjukan Langsung Lainnya padaPengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp10.000.000.000
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung
pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya ≤Rp200.000.000; dan/atau
b.Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsungpada Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp50.000.000
2 menyimpan dokumen asli pemilihan penyediaBarang/Jasa
menyerahkan dokumen asli pemilihan PenyediaBarang/Jasa kepada PA/KPA
3 membuat laporan mengenai proses Pengadaankepada Kepala ULP
membuat laporan mengenai proses Pengadaankepada PA/KPA
4 menjawab sanggahan -
![Page 8: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/8.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 8
KEBIJAKAN PELELANGAN AWALTA. 2017
![Page 9: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/9.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5
TAHAPAN PELELANGAN
• Readiness Criteria terpenuhi September 2016
• Komitmen pimpinan Readiness Criteria segera Oktober 2016
• Sisa paket segera diselesaikan
• Swakelola– Tim Perencana
– Tim Pelaksana
9
![Page 10: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/10.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5 10
READINESS CRITERIA (1)
1. Feasibility study (FS);
2. Kesiapan lahan;
3. Dokumen lingkungan AMDAL atau UKL dan UPL;
4. Detailed Engineering Design (DED) atau Gambar Desain;
5. Spesifikasi Teknis;
6. Bill of Quantity (BOQ) atau Dartar Kuantitas dan Harga;
7. Perizinan-perizinan;
8. Proses pengajuan persetujuan tahun jamak (untuk paket tahun jamak).
PEKERJAAN TUNGGAL (DBB)
![Page 11: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/11.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
READINESS CRITERIA (2)PPAKET PEKERJAAN DENGAN METODE DB
11
Tersedia dokumen sekurang-kurangnya:
• Dokumen konsep desain
• data peta geologi teknis lokasi pekerjaan
• penetapan lingkup, kriteria desain, dan standar/code pekerjaan
• identifikasi dan alokasi risiko proyek
• identifikasi dan kebutuhan lahan
• gambar-gambar skematik, potongan tipikal dan lainnya.
• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi yang memerlukan AMDAL; atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak memerlukan AMDAL.
• Dokumen usulan DIPA/DPA yang memuat pagu anggaran.
Tersedia alokasi waktu yang cukup dalam menyiapkan dokumen penawaran(45 hari)
![Page 12: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/12.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 12
PERMEN PUPR Nomor 31/PRT/M/2015PENGADAAN BARANG & JASA
![Page 13: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/13.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
KEBIJAKAN UMUM
13
1. Tidak diperbolehkan menambah persyaratan lelang diluarketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor31/PRT/M/2015 persetujuan Eselon 1 (sesuai Inmen PUPR Nomor 05/M/2015).
2. Tertib penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi konstruksi, maka kebijakan pengadaan barang/jasaditegaskan kembali melalui: Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor KU.0302-
DK/844 Tanggal 28 Oktober 2015.
![Page 14: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/14.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
KETENTUAN SUB KONTRAK
• Untuk pekerjaan utama, hanya dapat disubkontrakkan kepadapenyedia jasa spesialis;
• Penawaran di atas Rp25 Miliar s/d Rp50 Miliar, mensubkontrakkankepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
• Penawaran di atas Rp50 Miliar mensubkontrakkan kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dandalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasadari lokasi pekerjaan setempat.
14
![Page 15: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/15.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BU
a. Klasifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan/keterampilan/keahlian;
b. Kualifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha
Contoh:
15
Klasifikasi
•Bangunan Gedung
•Bangunan Sipil
• Instalasi ME
• Jasa pelaksanaan lainnya
• Jasa pelaksanaan spesialis
Subklasifikasi
•BG 004- Bangunan Komersial
•SI 001-konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam
•SI 003- Jalan Raya
•TI 505 – Jasaterintegrasi bangunangedung
Kualifikasi Subkualifikasi
Besar (B) B2
B1
Menengah (M) M2
M1
Kecil (K) K
![Page 16: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/16.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA
16
PEKERJAAN KONSTRUKSI
< Rp. 2,5 Miliar USAHA KECILSyarat SBU:• klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan; • kualifikasi Usaha Kecil (K)
Rp. 2,5 – 50 Miliar USAHA MENENGAHSyarat SBU:• Subklasifikasi Bidang Pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan
yang diperlukan, contoh: paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp25 Miliar, syarat subklasifikasi bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003)
• Subkualifikasi Usaha M (M1 maupun M2)
Diatas Rp. 50 Miliar USAHA BESARSyarat SBU:• Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan
yang diperlukan;• Subkualifikasi Usaha B (B1 maupun B2)
![Page 17: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/17.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 17
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA
< Rp. 750 Juta USAHA KECILSyarat SBU:• Klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan;• Kualifikasi Usaha Kecil
Diatas 750 Juta USAHA NON KECILSyarat SBU:• Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang pekerjaan
yang diperlukan (Contoh Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan denganNilai Rp1 Miliar, syarat Subklasifikasi Bidang Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE 202))
• Subkualifikasi Usaha Non Kecil (M1, M2, maupun B)
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
![Page 18: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/18.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI YANG
MEMBENTUK KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)
18
1. Persyaratan klasifikasi Bidang dan subklasifikasi Bidang yang sama, sesuai denganpekerjaan yang diperlukan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.
2. Persyaratan kualifikasi Usaha dan subkualifikasi Usaha yang sama, sesuai dengantingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaanyang dilelangkan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.
![Page 19: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/19.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
PENGADUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016
19
Materi Pengaduan
1. Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi yang ada
dalam dokumen;
2. Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi;
3. Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan;
4. Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan
Usaha lokal;
5. Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita
Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan Penyedia
sehingga tidak diketahui keabsahannya;
6. Indikasi KKN dengan adanya monopoli pemenang pada
beberapak paket lelang;
7. Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang
digunakan untuk perhitungan KD;
8. Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran
yang mengguntungkan negara;
9. Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam.
44
25
14
4
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
TotalPengaduan
Bina Marga SDA Cipta Karya PenyediaanPerumahan
Pengaduan Proses Pelelangan
100%
57%
32%
9%2%
Data: Per Agustus 2016
![Page 20: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/20.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
7
6
10
0
2
4
6
8
10
12
ProsedurPelelangan
PenyusunanDokumen
EvaluasiPenawaran
30%26%
44%
KESALAHAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016
Tahapan Materi Kesalahan
PelaksanaanProsedur
Pelelangan
1. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kontruksi menggunakan prosedur jasakonsultansi (terdapat daftar pendek perusahaan);
2. Penilaian kualifikasi pekerjaan konstruksi menggunakan sistem nilai;3. Penyedia yang lulus kualifikasi tidak masuk dalam jumlah daftar pendek
(short list) yang ditetapkan.
Penyusunan Dokumen
Pengadaan
1. Masih terdapat ketentuan mengenai sanggahan banding;2. Terdapat persyaratan KD penggabungan antara anggota KSO;3. Kriteria evaluasi tidak dituangkan dalam dokumen.4. Penambahan kriteria yang berlebih-lebihan.
Tahap Evaluasi
Penawaran
EvaluasiAdministrasi
• Mengevaluasi jaminan penawaran yang diupload, bukanjaminan penawaran asli.
EvaluasiTeknis
• Melakukan klarifikasi/negosiasi terhadap penyedia yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasiteknis (post bidding);
• Mensubkontrakkan bagian pekerjaan utama;• menyampaikan peralatan/personil yang sama pada saat
waktu pelelangan; • tidak mensubkontrakkan bagian pekerjaan
Evaluasi Harga• Tidak dilakukan klarifikasi harga satuan timpang.• Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk
penawaran <80% HPS
EvaluasiKualifikasi
• Meluluskan penyedia yang tidak menyampaikan SKA.• Meluluskan penyedia yang memiliki SBU/IUJK yang tidak
berlaku sebelum batas akhir pemasukan penawaran• Mensyaratkan SPT Tahunan tidak sesuai ketentuan.
Data Per Agustus 2016
14
![Page 21: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/21.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 21
PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)
![Page 22: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/22.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
PERMASALAHAN PADA PEKERJAANTERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN & BUILD)
22
1. Beberapa paket belum ada persetujuan MYC dari Kementerian Keuangan;
2. Sudah tersedia Detail Engineering Design, sehingga dapat dilaksanakan dengan metode DBB (berpotensi double counting untuk output desainnya);
3. Ketidaktepatan dalam mensyaratkan SBU (SBU dengan subklasifikasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Manufaktur);
4. Menggunakan Penyetaraan Teknis, namun dalam dokumen pemilihan tidak dicantumkan secara jelas mengenai tata cara penyetaraannya;
5. Dalam hal Persyaratan Pengguna Jasa (employer’s requirement) tidak dipenuhi, dilakukan negosiasi terhadap penawaran sehingga terjadi post bidding;
6. Keluaran (Output) dari pekerjaan sebagai dasar tahapan pembayaran tidak dituangkan dalam dokumen.
![Page 23: KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL TA Dirjen Pertemuan dengan Pokja 3...3 membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041714/5e4a2c8a32816a52846d189c/html5/thumbnails/23.jpg)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TERIMA KASIH
23