KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENCATATAN BAGI PENDUDUK AGAMA NON ISLAM DI PROVINSI DIY

OLEH : BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DIY DISAMPAIKAN PADA : RAPAT KERJA DALAM RANGKA FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4)

I. PENDAHULUAN UU No. 1 Tahun 1974 :1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya maupun kepercayaannya (Pasal 2 angka 1). 2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

PP No. 9 Th. 1975 :1) a an n atatan r a inan nurut a a.

) P r a inan a a I la i atat an i U , an an a i a a Non-I la an P lu r a aan i atat an i antor atatan i il ( ina u a il a / ota).

Keputusan Mendagri No. 97 Tahun 1978 ttg Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bagi umat Kristen Indonesia yg tunduk pada Staatblad No.1933 - 75 jo. Staatblad 1936 607 dan bagi Umat Hindu dan Budha. Keputusan Mendagri tsb dimaksudkan untuk memperlancar Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan bagi Agama Non Islam yg kekurangan tenaga pencatat perkawinan, maupun untuk daerah daerah yg letaknya jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Surat Dirjen Adminduk No. 477/1250/MD tgl. 9 Juni 2005 ttg Petunjuk Teknis Pencatat Perkawinan, yg mengatur Prosedur, Persyaratan Pengangkatan, tugas dan kewajiban, masa kerja dan wilayah kerja serta pemberhentian sbg Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).

II. PENGERTIAN Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembagunan sektoral lainnya. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yg mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yg dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah Pejabat yg melakukan pencatatan peristiwa penting yg dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yg melakukan pencatatan peristiwa penting yg dialami seseorang pd Instansi Pelaksana yg pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) adalah Pemuka Agama Non Islam yg diangkat dan dilantik oleh pejabat yg berwenang, yg merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dalam proses pencatatan perkawinan di wilayah kerjanya

III. KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BAGI AGAMA NON ISLAM DI PROVINSI DIY Surat Mendagri ttg Petunjuk Teknis Pencatatan Perkawinan mengatur masa kerja bagi P4 adalah 5 (lima) tahun sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan mengajukan usulan perpanjangan, disamping juga diatur ttg wilayah kerja P4 adalah satu wilayah Kab/Kota. Sebelum Surat Mendagri ini keluar, masa kerja P4 belum diatur dan wilayah kerjanya masih meliputi provinsi. Dengan dikeluarkannya Surat Mendagri tsb, Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2008 telah melakukan konversi/perubahan untuk menyesuaikan masa kerja maupun wilayah kerja/daerah pelayanan bagi P4 di Provinsi DIY dan memberhentikan dgn hormat P4 yg ada, yaitu sebanyak..orang dan mengangkat kembali P4 yg memenuhi persyaratan sebanyak 87 orang yg akan berakhir sampai dengan bulan Oktober tahun 2013.

Tahun 2010 ada usulan dari Kab. Gunungkidul untuk mengangkat dan melantik P4 secara Agama Kristen sebanyak 4 oarng, dan sudah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011 dengan masa kerja sampai dengan tahun 2016. Perincian data P4 yg ada di Provinsi DIY sebagai berikut :No. 1 2 3 4 5 Kab/Kota Yogyakarta Bantul Kulonprogo Gunungkidul Sleman Jumlah Jumlah P4 / Tahun Pelantikan Kristen Katolik Hindu Th. 2008 Th. 2011 Th. 2008 Th. 2008 5 0 3 0 8 0 3 2 10 0 3 0 11 19 53 57 4 0 4 3 3 15 3 4 9 Budha Th. 2008 1 1 1 3 4 7 Jumlah 9 14 14 24 30 91

Dengan dikeluarkannya Surat Mendagri No. 472.21/950/MD tangal 3 Maret 2009 tentang Pengaturan Tugas dan Kewenangan serta Pengangkatan P4, yg antara lain disampaikan bahwa Keputusan Mendagri No. 97 Tahun 1978 dinyatakan tetap berlaku sepanjang secara nyata pengangkatan P4 cukup mendesak dan diperlukan. Teknis pengangkatan dan pemberhentian P4 secara umum masih berpedoman pada Juknis Pengangkatan P4 dan tugas, kewenangan P4 setelah berlakunya UU 23 Tahun 2006 hanya terbatas pada penerbitan dan penandatanganan Surat Penegakan Perkawinan / Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan, khususnya bagi P4 yg juga berkedudukan sebagai pemuka agama (Pendeta / Pastur / Pendita, dll).

Dalam rangka menindaklanjuti PP No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Peraturan Mendagri No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, dalam Pasal 8 menyatakan bahwa ,Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan hal tsb, untuk sesuai dengan kewenangan yg diatur dalam PP No. 38 Th. 2007 bahwa kewenangan penunjukan, pengangkatan dan pelantikan P4 dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota yang bersangkutan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan rapat-rapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, Kanwil Kementerian Agama (Pembimas Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, Biro Hukum serta instansi terkait lainnya untuk menyusun draft tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 139/KPTS/1981 tentang Pemberian Kuasa kepada Asisten Sekretaris Wilayah / Daerah Propinsi DIY Bidang Pemerintahan untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melantik para Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, dan Surat Edaran Gubernur DIY tentang Pengangkatan P4, yang selanjutnya menjadi kewenangan Kab/Kota masing-masing.

Draft tersebut sudah sampai ke Biro Hukum untuk disempurnakan dan mohon tanda tangan Bpk. Gubernur. Sedangkan P4 yg sudah dilantik oleh Gubernur DIY tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa kerja P4 yang bersangkutan.