kebijakan akuntansi pendapatan

Kebijakan Akuntansi PendapatanBy: Eli Safrida, S.E.,M.Si

Pengertian PendapatanPenerimaan oleh bendahara umum negara/ daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Klasifikasi Pendapatan Pendapatan di Pemerintah Pusat

a.Pendapatan Perpajakanb.Pendapatan Negara Bukan Pajakc.Pendapatan Hibah

Pendapatan Pemdaa.Pendapatan Asli Daerahb.Pendapatan Transferc.Lain-Lain Pendapatan yang sah

Pendapatan Perpajakana. Pendapatan Pemerintah Pusat yang

berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

b. Pajak dalam negeri : Pajak penghasilan Migas dan non Migas, PPN, PBB, BPHTB, Cukai dan pajak lainnya

c. Pajak Perdagangan internasional: Bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor

Back

Pendapatan Negara Bukan Pajaka. Pendapatan Pemerintah pusat yang

bersumber dari luar perpajakanb. Pendapatan negara bukan pajak antara

lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya

Back

Pendapatan HibahPendapatan pemerintah pusat yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negera asing, badan/ lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali Back

Pendapatan Asli Daeraha. Pendapatan daerah yang bersumber

dari daerah itu sendiri.b. Terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

Back

Pendapatan Transfera. Pendapatan yang bersumber dari

transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

b. Terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya

Back

Lain-lain pendapatan yang saha. Pendapatan yang tidak dapat

diklasifikasikan kedalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer

b. Terdiri dari: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana alam, bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi, dana penyesuaian dan dana alokasi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari propinsi atau pemda

Back

Pendapatan-LRASemua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Akuntansi Pendapatan-LRA1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara/ daerah2. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan3. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan

dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemprop4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

5. Besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap penapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan

6. BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLU

7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA

8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (reccuring) atas penerimaan pendapatan –LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan –LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama

9. Koreki dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (reccuring) atas penerimaan pendapatan –LRA yang terjadi pada periode sebelum pendapatan –LRA dibukukan sebagai pengurang SAL pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dngan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah

Prosedur Pelaksanaan Pendapatan1. Pelaksanaan Pendapatan Daerah –

Bendahara Penerimaan2. Pelaksanaan Pendapatan Daerah –

Bendahara Penerimaan Pembantu3. Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Kas

Daerah4. Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Penerimaan

Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan1. PPKD/ pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah/

SKR kepada bendahara penerima dan WP/retribusi2. WP/retribusi membayar sejumlah uang yang tertera

dalam SKP daerah/SKR kepada bendahara penerimaan3. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian

jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKP daerah/ SKR yang diterimanya dari pengguna anggaran

4. Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan akan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran Bukti Lain yang sah

5. Bendahara menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran Bukti Lain yang Sah kepada WP/ retribusi dan menyerahkan uang yang diterima beserta STS kepada bank

6. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS. Bank kemudian menyerahkan kembali STS kepada bendahara penerimaan. Nota kredit disampaikan kepada BUD

Back

Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan Pembantu

1. PPKD/ pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah/ SKR kepada WP/ retribusi dan bendahara penerimaan pembantu

2. WP/ retribusi membayar uang kepada bendahara penerimaan pembantu sejumlah yang tertera di SKP daerah/ SKR

3. Bendahara penerimaan pembantu memverifikasi uang yang diterimanya dengan SKP daerah/ SKR dari pengguna anggaran

4. Jika sesuai maka bendahara penerimaan pembantu membuat dokumen STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ Bukti Lain yang Sah

5. Bendahara penerimaan pembantu menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ Bukti Lain yang sah kepada WP/ retribusi dan STS beserta uang kepada bank

6. Bank mengotorisasi STS dan menerbitkan STS bendahara penerimaan pembantu. Nota kredit disampaikan ke BUD

Back

Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Kas Daerah1. PPKD/ pengguna anggaran menyerahkan SKP

Daerah/ SKR kepada WP/retribusi dan bendahara penerimaan

2. WP/retribusi membayarkan uang kepada kas daerah sejumlah yang tertera di SKP Daerah/ SKR

3. Kas daerah menerbitkan slip setoran/ bukti lain yang sah dan nota kredit

4. Kas daerah menyerahkan slip setoran/ bukti lain yang sah kepada WP/retribusi dan nota kredit kepada BUD

5. WP/retribusi menyerahkan slip setoran/ bukti lain yang sah kepada bendahara penerimaan

Back

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan1. Berdasarkan dokumen SKP daerah, SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti

Pembayaran/ Bukti Lain yang Sah, bendahara penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan

2. Dari proses penatausahaan penerimaan, bendaharan penerimaan akan menghasilkan dokumen SKU penerimaan, Buku Pembantu (Perincian Objek Penerimaan), Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

3. Berdasarkan ketiga dokumen tadi ditambahkan dengan SPJ Penerimaan Pembantu, bendahara penerimaan membuat SPJ Penerimaan. Dilampirkan dengan: SKU, Buku Pembantu Per Perincian Objek Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bukti Penerimaan Lain yang Sah

4. Bendahara penerimaan menyerahkan SPJ penerimaan kepada PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

5. PPK-SKPD menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

6. Setelah diotorisasi, pengguna anggaran menyerahkan SPJ penerimaan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

7. Dalam rangka konsolidasi penerimaan, BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis SPJ penerimaan

8. Kemudian, BUD mengesahkan SPJ Penerimaan9. BUD menyerahkan surat pengesahan SPJ kepada pengguna anggaran

Berdasarkan SKR, STS, surat tanda bukti pembayaran, dan slip setoran bendahara penerimaan SKPD menatausahakan penerimaan kas

kedalam: 1. Buku kas umum

2. Buku pembantu per perincian objek penerimaan3. Buku rekapitulasi penerimaan harian

Berdasar bukti diatas dan SPJ dari bendahara penerimaan pembantu, bendara penerimaan SKPD membuat SPJ administratif maupun

fungsional paling lambat 10 bulan berikutnya dalam rangkap 3. 1 rangkap diarsip oleh bendahara penerimaan SKPD, 2 rangkap lainnya

diserahkan bendaharan penerimaan SKPD kepada PPK-SKPD. PPK-SKPD 1 rangkap diarsipkan sebagai dokumen akuntansi dan 1 rangkap

lagi diserahkan kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi dan seterusnya diserahkan kepada BUD untuk mendapat pengesahan,

setelah diverifikasi, evaluasi dan dianalisis oleh BUD dibuatkan surat pengesahan SPJ

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan1. Buku kas umum

2. Buku rekapitulasi penerimaan bulanan3. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Akuntansi Realisasi Pendapatan-SKPD1. Pencatatan Saat Realisasi2. Posting ke Buku Besar

Pencatatan Saat Realisasi

Adalah menatausahakan dan menjurnal transaksi-transaksi keuangan pada SKPD

Seperti penerimaan kas dari hasil pemungutan atas retribusi, penerimaan TPA, penerimaan TGR, dan pendapatan lainnya sesuai DPA yang disahkan

Jurnal Realisasi Pendapatan1. Jurnal Pengakuan Pendapatan2. Jurnal Penyetoran Kas ke Rek Kas Umum Daerah3. Jurnal Korolari untuk Pendapatan tertentu4. Jurnal Koreksi atau Pengembalian Pendapatan

Jurnal Pengakuan Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rek kas umum negara/daerah

Tanggal Rekening Debit Kredit

Xx-xx-xxxx Kas di Bendahara Penerimaan xxxxx

Pendapatan………. xxxxx

Contoh

Contoh pengakuan pendapatan pada SKPDBulan Pendapatan Jumlah Bulan Pendapatan Jumlah

Januari 20x1

Retribusi Pasar Grosir 50,000,000

Juli 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 260,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 30,000,000 Retribusi Pasar Grosir 30,000,000 Cicilan Penjualan Rumah 10,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 150,000,000

Februari 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 100,000,000 Fasilitas Umum 30,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 80,000,000

Agustus 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 500,000,000 Retribusi Pasar Grosir 80,000,000 Retribusi Pasar Grosir 50,000,000 Fasilitas Umum 50,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 120,000,000 Cicilan TGR 5,000,000 Fasilitas Umum 7,000,000

Maret 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 150,000,000 September

20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 60,000,000 Retribusi Pasar Grosir 270,000,000 Retribusi Pasar Grosir 200,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 84,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 140,000,000 Fasilitas Umum 60,000,000 Fasilitas Umum 68,000,000

April 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 100,000,000

Oktober 20x1


Mei 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 140,000,000 November

20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 1,000,000,000 Retribusi Pasar Grosir 30,000,000 Retribusi Pasar Grosir 100,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 20,000,000 Retribusi Tempat Pelelangan 140,000,000 Fasilitas Umum 50,000,000 Fasilitas Umum 90,000,000

Juni 20x1

Retribusi Pelayanan Pasar 200,000,000 Desember

20x1


Buatlah Jurnal Khusus Pendapatan SKPD?


Jurnal Penyetoran Kas ke Rek Kas Umum Daerah

Tanggal Rek Debet Kredit

Xx-xx-xxxx

RK-PPKD xxxx

Kas di Bendahara Penerimaan xxxx

Jurnal Korolari untuk Pendapatan tertentu

Tanggal Rekening Debet Kredit

Xx-xx-xxxx

Diinvestasikan Dalam AT Xxxx

Tagihan Penjualan Angsuran Xxxx

Tuntutan Ganti Rugi xxxx


Jurnal Koreksi atau Pengembalian Pendapatan

Contoh: 1. 14 Okt 20x1,PPK-SKPD salah dalam mencatat, yaitu

retribusi pelayanan pasar Rp.10.000.0000 dicatat sebagai retribusi pasar grosir. Kesalah ini diketahui bulan Desember 20x1

2. 25 Nov 20x1 terdapat penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar Rp. 200.000.000. bulan Des 20x1 ditemukan adanya kesalahan pada retribusi tsb yaitu kelebihan penerimaan sebesar Rp.20.000.000. kelebihan tsb dikembalikan ke wajib retribusi pada bulan desember

Buatlah jurnal koreksi yang dilakukan oleh PPK-SKPD

Jurnal KoreksiTanggal Rekening Debet Kredit

14-10-20x1

Retribusi Pasar Grosir 10.000.000

Retribusi Pelayanan Pasar 10.000.000

25-11-20x1

Pendapatan Retribusi Pelayan Pasar

20.000.000

RK-PPKD 20.000.000

kebijakan akuntansi pendapatan

Documents