Kebiasaan Internasional

Oleh : Handika s.s.

Dewasa ini istilah kebiasaan internasional menjadi suatu istilah yang sangat penting bagi Hukum Internasional, bahkan sebagian besar Hukum Internasional terdiri dari kaidah – kaidah kebiasaan1. Pada saat ini, dikarenakan kebiasaan internasional itu sendiri tidak dalam bentuk tertulis, maka beberapa dari kebiasaan internasional itu sendiri sudah tertuang dalam beberapa perjanian Internasional. Sehingga posisi kebiasaan inernasional yang pada awalnya memiliki peranan yang sangat penting sekarang sudah tidak lebih penting dari Perjanjian Internasional. Hal itu dikarenakan karena semakin banyak persoalan diatur dengan Perjanjian Internasonal2. Namun, selama perkembangan masyarakat internasional yang identik selalu dinamis, dan selama hal tersebut belum terjamah, maka kebiasan Internasional tetap berperan penting dalam Hukum Internasional sebagai sumber hukum yang dapat mengikuti perkembangan masyaraka Internasional.

Jika berangkat dari istilah kebiasaan, maka akan terdapat relevansinya dengan Adat – Istiadat. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa sebuah kebiasaan tidak akan tercipta tanpa adanya adat istiadat, sehingga yang akan lebih dahulu muncul ke permukaan jika membicarakan kebiasaan adalah adat istiadat. Menurut kamus bahasa Indonesia, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sbg warisan sehingga kuat integrasinya dng pola perilaku masyarakat. Sedangkan kebiasaan ialah suatu pola yang dikerjakan secara berlang – ulang untuk hal yang sama. Perlu dipahami bahwa adat Istiadat itu belum mempunyai kekuatan hukum, dan baru mempunyai kekuatan hukum jika terdapat pelaksanaan dari adat istiadat tersebut dan dapat diterima secara umum.

J.G STARKE dalam bukunya menerangkan tentang kaidah – kaidah yang dikembangkan dari Adat – istiadat diantaranya ialah:

- Hubungan diplomatic antar Negara – Negara - Praktek Organisasi – organisasi Internasional- Perundang – undangan dan keputusan – keputusan Negara.

1 J.G STARKE, pengantar hukum internasional (1),2006,hal.452 Mochtar K, pengantar hukum internasional bag.1, 1976, hal.133

Jika kembali ke permasalahan kebiasaan Internasional, perlu dipahami pula bahwa tidak semua kebiasaan Internasional adalah sumber Hukum oleh karena Kebiasaan Internasional termasuk sumber hukum Internasional.

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya pengantar Hukum Internasional Jilid 1, harus ada unsur diterimanya Kebiasaan Internasional menjadi Sumber Hukum Internasional,:

1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.

Dari penjelasn diatas, dapat kita namakan unsure Materiil(kenyataan) dan pshycologis(diterima). Mengenai Unsure materiil maka suatu kebiasaan internasional itu harus benar – benar ada terlebih dahulu sehingga menciptakan kaidah kebiasaan. Sedangkan unsure pshycologis ialah adanya pengakuanatau kehendak dan penaatan dari pelaksanaan kebiasaan internasional tadi karena dirasakan merupakan suruhan kaedah sehingga pengulangan kebiasaan itu adalah akibat dari suatu kaidah yang terkesan dipaksakan. Unsure pshycologis ini juga biasa dikenal dengan istilah opinio juris sive necessitates. Opinion juris disini mempunyai fungsi tersendiri, yaitu sebagai pembeda antara suatu kebiasaan yang diikuti karena sukarela atau karena alasan lain yang membuat kebiasaan itu harus dilaksanakan. Perlu diingat, jika suatu kebiasaan sudah terlaksana , maka karena sifatnya kaidah tersebut hampir tidak pernah akan ditolak oleh masyarakat Internasional. Hal tersebut karena adanya pengakuan secara umum, General Recognition menurut J.G STARKE.

Dalam penerapan Yudisial Kebiasaan, maka baik pengadilan nasional maupun internasional memainkan suatu peranan penting dalam penerapan kaidah kebiasaan3. Meminjam kata – kata Mr. Justice Cardozo, pengadilan dengan kekuasaannya akan menguji kualitas hokum dari kebiasaan tersebut. Kesulitan yang timbul dalam mengekstrak kaidah kebiasaan adalah banyaknya dokumen – dokumen yang beragam dan praktek pendokumentasian dari Negara – Negara yang bersangkutan kurang baik. Sehingga berdasarkan pasal 24 statuta tanggal 21 November 1947, Komisi Hukum Internasional PBB ditugaskan untuk memikirkan nasib bagaimana caranya memperoleh dengan mudah Fakta – fakta hokum

3 J.G STARKE, pengantar hukum internasional (1),2006,hal.49

kebiasaan Internasional. Dan untuk selanjutnya melapor kepada Majelis Umum PBB.

Disamping itu, ternyata Kebiasaan Internasional dapat diajukan keberatan apabila Negara – Negara berkeberatan. Keberatan ini dapat dinyatakan dengan cara jalan diplomatic atau dengan mengajukan keberatan dihadapan suatu mahkamah4.

Perlu diketahui, bahwa kebiasaan Internasional disini sebagai sumber Hukum tidak berdiri sendiri5. Kebiasaan Internasional sangat erat dengan Perjanjian Internasional. Karena hubungannya adalah timbal balik. Seperti dijelaskan di awal, saat ini beberapa kebiasaan internasional sudah banyak yang tertuang dalam Perjanjian Internasional. Bahwasanya kebiasaan Internasional dapat meimbulkan kaidah – kaidah hukum kebiasaan internasional sehingga kemudian dituangkan dalam perjanjian – perjanjian internasonal seperti konvensi mengenai hukum perang. Hal tersebut juga dimungkinkan sebaliknya perjanjian internasional yang dilakukan berulang kali dengan masalah yang sama, lama – kelamaan juga akan menjadi kebiasaan juga dan menciptakan lembaga hukum melalui proses Hukum Kebiasaan Internasional6. Seperti contoh, mengenai Hubungan Konsuler.

Dari contoh di atas, maka jelaslah pula mengenai hubungan kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional, yang mana keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.

Daftar pustaka :

Starke,J.G(2006),pengantar hukum internasional jilid1,Jakarta: sinar grafika.

Kusumaatmadja,Mochtar(1976),Pengantar Hukum Internasional Buku1,Bandung:Penerbit Bina Cipta

4 Mochtar K, pengantar hukum internasional bag.1, 1976, hal.1355 Ibid, hal.1376 Ibid, hal.137