kata pengantar -...
TRANSCRIPT
2
KATA PENGANTAR
Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar
dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Denpasar melalui
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Keberadaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
sebagai sebuah OPD memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewenangan
Walikota sebagaimana halnya OPD lainnya di Kota Denpasar, oleh sebab itu
wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif.Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021
Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan lebih lanjut visi, misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar .Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Denpasar, Pebruari 2017 Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Denpasar
Ir.I Made Kusuma Diputra,MT Pembina Utama Muda
NIP.19581230 198610 1 002
3
Bab I. Pendahuluan
- Latar Belakang ...........05 - Landasan Hukum .........................06 - Maksud dan Tujuan .............06 - Sistematika Penulisan ........................07
Bab II.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah - Tugas, fungsi dan struktur organisasi
perangkat daerah.........13 - Sumber Daya Perangkat Daerah............23 - Kinerja pelayanan Perangkat Daerah........24 - Tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan perangkat daerah........27 - Program Inovasi.......28 Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah - Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah...................32
- Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.....................................32
- Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah................................33
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis................................................33
- Penentuan Isu – Isu Strategis................................................34
Bab IV. Tujuan dan Sasaran -Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...............38
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan - Tabel 5.1.Strategi dan
Kebijakan.........................................39 Bab VI. Rencana Program , Kegiatan
dan Pendanaan Indikatif
- Tabel 6.1 Rencana program ,kegiatan,
dan Pendanaan ..............................41
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan - Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..................................44
Bab VIII
Penutup ..................................45
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..........................02 Daftar isi ...................................................03 Daftar Tabel ...........................................................04
4
DAFTAR TABEL
1. Tabel 2.1 SDM
2. Tabel 2.2 Aset dan Ekuitas
3. Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
5. Tabel 3.1 Pemetaan permasalan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
6. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
7. Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan
8. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
9. Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
5
Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan
penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan
harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah
khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan masih
dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.
Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses
penanaman modal, perijinan dan non perijinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di
dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering
bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan penanaman
modal, perijinan dan non perijinan . Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa
dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan
menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah
ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya,
sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini
menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.
Merespon permasalahan dan fenomena tersebut, pemerintah Kota Denpasar
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
Harapan Pemerintah Kota Denpasar membentuk Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah dalam rangka terwujudnya lembaga
yang “ One Stop Service (OSS) “, dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis layanan
penanaman modal, perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan
dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya, waktu dan memungkinkan pengurusan perijinan
secara paralel. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan
pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta
mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.
Sebagai sebuah OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar sebagaimana halnya OPD lainnya di Kota Denpasar, wajib menyusun
rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan
akhir yang hendak dicapai.
BAB I PENDAHULUAN
I.1.Latar Belakang
6
Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar 2016-2021 adalah :
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
h. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pen-
gendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan dae-
rah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Denpasar
k. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah
I.2.Landasan Hukum
I.3.Maksud dan Tujuan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah sebagai
pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi
pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya serta terkait pelayanan penanaman
modal, perijinan dan non perijinan khususnya.Adapun tujuannya adalah sebagai “guide line”
dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan
penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha
7
Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan sebagai
berikut :
Bab I. Pendahuluan
Pada Bab I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Bab II ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Pada Bab III ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
III.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup
Strategis
III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV. Tujuan dan Sasaran
Pada Bab IV ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
Pada Bab V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
V.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada Bab V I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada Bab VII ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
VII.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Bab VIII. Penutup
I.4.Sistematika Penulisan
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota
Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota
Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan
kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :
9
Ket : Foto UPT
Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar
melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelunya dilakukan me-lalui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.
UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.
Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pela-yanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya de-birokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menyasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan per-syaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan mera-sionalisasikan biaya.
10
Ket : Foto Dinas Perijinan
Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT ser-ta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif ter-hadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.
Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Dae-rah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organ-isasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pe-layanan publik.
11
Ket : Foto Badan PPTSP & PM
Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Di-nas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar no-mor 14 tahun 2012.
Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelem-
bagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelem-bagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupa-kan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden
IV. Badan PPTSP dan Penanaman Modal
12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, periji-
nan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu
b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.
f. Melasanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan
di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait
Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti
kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Denpasar
V. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub bagian Umum
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal c. Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A
a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/I b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/II c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/III
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C
a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/III
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar sebagai berikut :
14
S
TRU
KTU
R O
RG
AN
ISASI
15
Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas
A. Kepala Dinas
Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berka-la agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasa-lahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ( PTSP ) berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
g. Mengoordinasikan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
h. Melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan agar terhindar dari penyimpangan;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan dating
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
16
B. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sekretariat terdiri dari :
Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Program; Sub Bagian Keuangan; dan
Sub Bagian Umum. Sekretariat DPMPTSP mempunyai tugas Sebagai berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana pro-gram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program ker-ja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin sink-ronisasi perencanaan pemerintah kota dengan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
f. Melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
g. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dil-aksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja Sekretariat; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun ter-tulis.
17
C. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengem-bangan Iklim dan promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan promosi Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan pengkajian , penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis / rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah sebagai pedoman pengembangan iklim investasi;
f. Melaksanakan pengkajian, penyusunan pengembangan iklim penanaman modal men-cakup deregulasi dan pengembangan usaha lingkup daerah sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif ;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan da-tang;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Pro-mosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala se-bagai akuntabilitas Bidang Pengolahan Data Informasi; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari : Seksi Perencanaan Penanaman Modal; Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan Seksi Promosi Penanaman Modal.
18
D. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN
MODAL
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pe-doman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai per-aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan pera-turan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan;
g. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal untuk menjamin kehandalan sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
19
BIDANG –BIDANG PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN A
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan (penerbitan, pe-nolakan, pembatalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Pekerjaan Umum, Perumahan & Permukiman, Perhubungan dan Kominfo.
f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Pekerjaan Umum, Perumahan & Permukiman, Perhubungan dan Kominfo;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas -tugas yang telah dil-aksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabili-tas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A terdiri dari:
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/I ;
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/II; dan
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/III
20
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN B
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan, pem-batalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan dan Tenaga Kerja;
f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan dan Tenaga Kerja;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabili-tas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B terdiri dari:
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I ;
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II ; dan
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III
21
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN C
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan, pem-batalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan & Olah Raga, dan Perikanan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan & Olah Raga, dan Perikanan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabili-tas Bidang Perijinan Kesejahteraan Rakyat; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C terdiri dari:
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I;
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II; dan
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/III
22
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pen-gaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku un-tuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Memberikan layanan informasi, sosialisasi, penyuluhan pelayanan perijinan dan non periji-nan serta memfasilitasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan;
f. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran kepuasan masyarakat dan mutu layanan perijinan dan non perijinan dalam rangka pelayanan perijinan dan pena-naman modal;
g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sera memberikan pendampingan advokasi;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas -tugas yang telah dil-aksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
(Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
23
Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebanyak 148 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 84 orang, dan Tenaga Kontrak 64 orang . Adapun Golon-gan PNS, dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:
Golongan IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa TO-TAL
Jumlah (orang)
1 1 7 15 14 23 6 1 7 8 1 84
II.2.Sumber Daya Perangkat Daerah
Tenaga Kontrak sebanyak 64 orang dengan rincian sebagai berikut : 1. Tenaga programer : 1 orang 2. Tenaga kontrak IT ( Pelayanan perijinan dan Penanaman Modal ) : 48 orang 3. Sopir : 6 orang 4. CS : 5 orang 5. Satpam : 2 orang 6. Waker : 1 orang 7. Loper : 1 orang
U r a i a n Jumlah
2016
Aset Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan - Kas di Bendahara Pengeluaran -
Piutang Retribusi 1.249.815.475,00
Penyisihan Piutang (379.704.983,64) Persediaan 21.854.500,00 Jumlah 891.964.991,36
Aset Tetap Tanah - Peralatan dan Mesin 6.387.451.834,00 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (4.725.810.498,00) Gedung dan Bangunan - Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya 18.695.000,00 Akumulasi Peny.Aset tetap lainnya (9.927.250,00)
Jumlah 1.670.409.086,00
Aset Lain-lain
Aset kondisi rusak berat 221.284.000,00 Akumulasi Penyusutan lain-lain (209.142.585,00) Aset Tak Berwujud 259.560.000,00 Akumulasi Amortisasi ATB (109.967.333,00) Jumlah 161.734.082,00
Jumlah Aset 2.724.108.159,36
Kewajiban Kewajiban Jk Pendek Utang PFK - Pendapatan diterima dimuka (UP) - Utang Belanja 58.038.750,00 Jumlah 58.038.750,00
EKUITAS Ekuitas 2.666.069.409,36
Jumlah Ekuitas 2.666.069.409,36
Jumlah Kew. & Ekuitas 2.724.108.159,36
ASET DAN EKUITAS
SDM
24
II.3
.Kin
erj
a P
ela
ya
na
n P
era
ng
ka
t D
ae
rah
Tab
el 2
.3
Kin
erja
Pel
aya
nan
Din
as
Pen
an
an
am
an
Mod
al
dan
PT
SP
Ko
ta D
enp
asa
r
No
In
dik
ato
r K
ine
rja
sesu
ai T
uga
s d
an F
un
gsi S
KP
D
Targ
et
SPM
Ta
rget
IK
K
Targ
et
Ind
ikat
or
lain
nya
Tar
get
Ren
stra
SK
PD
tah
un
ke
: R
ealis
asi c
apai
an t
ahu
n k
e :
Ras
io c
apai
an p
ada
tah
un
ke
:
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
) (1
1)
(12
) (1
3)
(14
) (1
5)
(16
) (1
7)
(18
) (1
9)
(20
)
1
Pen
ilaia
n m
asya
raka
t te
rhad
ap
tran
spar
ansi
info
rmas
i p
elay
anan
- -
- -
Nila
i 3
,00
Nila
i 3
,00
Nila
i 3
,00
Nila
i 3
,00
- N
ilai
3,1
8 N
ilai
3,2
5 N
ilai
3,1
8 N
ilai
3,3
1 -
10
6 %
1
08
,33
%
1
06
%
11
0,3
3
%
2
Pen
ilaia
n O
mb
ud
sman
RI
terh
adap
kep
atu
han
sta
nd
ar
pel
ayan
an p
ub
lik
- -
- -
- N
ilai
85
,0
Nila
i 9
0,0
N
ilai
92
,0
- -
Nila
i 9
0,0
N
ilai
97
,0
Nila
i 9
8,0
-
- 1
05
,88
%
1
07
,77
%
1
06
,52
%
3
Per
sen
tase
pen
ingk
atan
ju
mla
h p
ener
bit
an ij
in
- -
- -
Pen
ingk
atan
2 %
P
enin
gkat
an 2
%
Pen
ingk
atan
2
%
Pen
ingk
atan
2
%
- P
enu
run
an 4
,62
%
Pen
ingk
atan
6
,45
%
Pen
ingk
atan
0
,79
%
Pen
ingk
atan
6
,23
%
- -
32
2,5
%
3
9,5
%
31
1,5
%
4
Per
sen
tase
kes
esu
aian
wak
tu
pem
rose
san
ijin
dib
and
ingk
an
den
gan
jan
ji la
yan
an
- -
- -
75
%
75
%
80
%
80
%
- 7
8,4
9 %
8
3,7
8 %
7
4,8
5 %
7
9,7
9 %
-
10
3,2
6
%
11
1,7
0%
9
3,5
6
%
99
,74
%
5
Per
sep
si m
asya
raka
t te
rhad
ap
kual
itas
pe
laya
nan
per
ijin
an
dan
pen
anam
an m
od
al
( Su
rvey
Kep
uas
an
Mas
yara
kat
)
- -
- -
Nila
i 7
6,0
0 N
ilai
78
,00
Nila
i 8
0,0
0 N
ilai
80
,00
- N
ilai
78
,48
Nila
i 7
9,9
0 N
ilai
79
,21
Nila
i 8
2,0
4 -
10
3,2
6
%
10
2,4
3
%
99
,01
%
1
02
,55
%
6
Per
sen
tase
kep
uas
an
mas
yara
kat
atas
tin
dak
lan
jut
pen
gad
uan
mas
yara
kat
- -
- -
75
%
75
%
80
%
80
%
- 1
00
%
10
0 %
1
00
%
10
0 %
-
13
3,3
3
%
13
3,3
3
%
12
5 %
1
25
%
7
Jum
lah
pro
du
k in
ova
si y
ang
terl
aksa
na
dal
am s
atu
tah
un
-
- -
- 1
p
rod
uk
ino
vasi
1
pro
du
k in
ova
si
1
pro
du
k in
ova
si
1
pro
du
k in
ova
si
- 1
p
rod
uk
ino
vasi
3
pro
du
k in
ova
si
3
pro
du
k in
ova
si
1
pro
du
k in
ova
si
- 1
00
%
30
0 %
3
00
%
10
0 %
8
Per
sen
tase
pen
ingk
atan
ju
mla
h p
ener
imaa
n r
etri
bu
si
per
ijin
an
- -
- -
Pen
ingk
atan
6 %
P
enin
gkat
an 6
%
Pen
ingk
atan
6
%
Pen
ingk
atan
2
%
- P
enin
gkat
an
13
1,7
4
%
Pen
ingk
atan
1
2,3
7 %
Pen
ingk
atan
1
4,8
2 %
Pen
ingk
atan
2
5,6
9 %
- 2
.19
5,6
6 %
2
06
,16
%
24
7 %
1
.28
4,5
%
9
Per
sen
tase
pen
ingk
atan
ju
mla
h in
vest
asi d
i Ko
ta
Den
pas
ar
- -
- -
Pen
ingk
atan
6 %
P
enin
gkat
an 6
%
Pen
ingk
atan
6
%
Pen
ingk
atan
2
%
- P
enu
run
an 4
8,5
6 %
Pen
uru
nan
4
,29
%
Pen
uru
nan
5
8,0
5 %
Pen
ingk
atan
1
8,3
9 %
- -
- -
91
9,5
%
25
T
ab
el 2
.4
An
ggara
n d
an
Rea
lisa
si P
end
an
aan
Pel
ayan
an
Din
as
Pen
an
an
am
an
Mod
al
dan
PT
SP
Kota
Den
pasa
r
Ura
ian
A
ngg
aran
pad
a ta
hu
n k
e :
Rea
lisas
i an
ggar
an p
ada
tah
un
ke
: R
asio
an
tara
rea
lisas
i dan
an
ggar
an t
ahu
n k
e :
Rat
a ra
ta
per
tum
bu
han
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
An
ggar
an
R
ealis
asi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
) (1
1)
(12
) (1
3)
(14
) (1
5)
(16
) (1
7)
(18
)
Keg
iata
n P
enye
bar
luas
an
Info
rmas
i
18
6.1
54
.19
7 -
31
5.1
05.
60
0 4
06
.70
5.6
00
33
3.7
00.
00
0 1
80
.23
4.8
00
- 2
73
.91
0.5
70
2
67
.68
1.7
00
27
8.7
78.
70
0 9
6,8
2 -
86
,93
65
,82
83
,54
- -
Keg
iata
n P
elay
anan
A
dm
inis
tras
i Per
kan
tora
n
99
1.9
82
.85
4 1
.01
8.8
41
.9
12
1.4
13
.54
6.1
00
1.9
46
.32
4.8
00
2.2
58
.01
7.6
00
87
8.8
10
.21
0 9
16
.06
4.2
50
1
.21
4.8
65
.80
0 1
.70
0.5
28
.58
5 2
.05
7.6
70
.30
3 8
8,5
9 8
9,9
1 8
5,9
4 8
7,3
7 9
1,1
3 -
-
Keg
iata
n P
enin
gkat
an S
aran
a
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
1
.36
0.6
18
.48
0 1
.35
9.2
51
.1
80
2.1
78
.32
4.6
00
1.9
90
.05
9.1
50
1.8
88
.82
2.0
50
1.2
42
.44
5.9
41
1.2
40
.16
7.3
20
1.7
76
.81
8.9
85
1.6
51
.60
4.8
50
1.5
55
.84
3.1
00
91
,31
91
,24
81
,57
82
,99
82
,37
- -
Keg
iata
n P
en
ingk
atan
Kap
asit
as
Sum
ber
Day
a A
par
atu
r -
28
5.0
00.
00
0
12
0.0
00.
00
0 1
00
.00
0.0
00
84
.00
0.0
00
-
28
4.7
50.
00
0
72
.26
7.6
00
9
4.9
85
.60
0
63
.90
1.3
86
-
99
,91
60
,22
94
,99
76
,07
- -
Keg
iata
n B
inte
k P
en
gem
ban
gan
K
epri
bad
ian
Ap
arat
ur
- -
—
37
4.6
00.
00
0 -
- -
- 3
67
.90
6.4
00
- -
- -
98
,21
- -
-
Keg
iata
n P
ela
tih
an P
en
ingk
atan
K
emam
pu
an P
etu
gas
Pe
laya
nan
P
eri
jinan
dan
Pe
nan
aman
Mo
dal
- 1
32
.18
8.0
00
1
12
.41
2.4
00
15
0.5
61.
34
0 -
- 1
12
.89
8.6
50
9
2.8
33
.00
0
13
1.0
02.
05
0 -
- 8
5,4
1 8
2,5
8 8
7,0
1 -
- -
Keg
iata
n m
on
ito
rin
g d
an e
valu
asi
pel
ayan
an
- -
10
4.8
75.
10
0 -
- -
- 8
2.3
77
.30
0
- -
- -
78
,55
- -
- -
Keg
iata
n p
enyu
sun
an S
OP
P
ela
yan
an p
eriji
nan
8
2.2
13
.0
00
- 8
8.2
28
.75
0
- -
75
.87
1.
60
0 -
86
.14
1.0
00
-
- 9
2,2
9 -
97
,63
- -
- -
Keg
iata
n M
enin
gkat
kan
Ku
alit
as
Pe
laya
nan
Kep
ada
mas
yara
kat
dan
D
un
ia U
sah
a
95
.00
0.
00
0 -
- 4
5.6
37
.60
0
41
.55
0.0
00
9
1.6
79
.8
00
- -
38
.37
4.6
00
2
8.3
19
.37
9
96
,51
- -
84
,09
68
,16
- -
Keg
iata
n F
asili
tasi
Pe
nyu
sun
an
Pro
du
k H
uku
m P
ela
yan
an P
eri
jinan
dan
Pe
nan
aman
Mo
dal
20
6.9
13
.00
0 5
0.3
53
.00
0
13
6.0
38.
00
0 1
12
.94
4.0
00
92
.95
0.0
00
1
98
.70
2.1
00
40
.13
2.3
00
7
8.5
64
.50
0
10
0.1
46.
30
0 9
1.8
50
.00
0
96
,03
79
,70
57
,75
88
,67
98
,82
- -
Keg
iata
n P
en
yusu
nan
Ser
tifi
kasi
ISO
3
10
.95
8.0
00
14
3.9
63.
40
0
29
5.9
60.
00
0 -
12
9.7
50.
00
0 2
44
.25
0.0
50
10
3.2
82.
10
0
21
6.4
86.
75
0
9
9.5
43
.10
0
78
,55
71
,74
73
,15
- 7
6,7
2 -
-
Keg
iata
n p
ela
yan
an p
eriji
nan
ke
lilin
g
52
5.6
74.
00
0
84
.04
3.0
00
1
9.3
81
.00
0
14
.25
5.0
00
45
9.5
66.
70
0
73
.09
9.0
00
1
6.5
78
.75
0
9.1
92
.50
0
8
7,4
2 8
6,9
8 8
5,5
4 6
4,4
9 -
-
Keg
iata
n O
pti
mal
isas
i P
eman
faat
an T
ekn
olo
gi
Info
rmas
i dal
am p
elay
anan
p
eriji
nan
12
0.3
05
.00
0 2
40
.76
2.0
00
4
67
.78
5.0
00
71
.16
5.0
00
1
25
.50
0.0
00
10
8.3
15
.95
0 1
90
.52
0.0
00
4
14
.53
1.0
00
6
8.0
80
.90
2
12
3.7
26.
30
0 9
0,0
3 7
9,1
3 8
8,6
2 9
5,6
7 9
8,5
9 -
-
Keg
iata
n In
ten
sifi
kasi
su
mb
er-
sum
ber
pe
nd
apat
an d
aera
h
dan
pe
nan
gan
an p
en
gad
uan
m
asya
raka
t
- -
- 9
4.4
74
.26
0
66
.35
0.0
00
-
- -
85
.55
4.1
00
5
8.5
61
.20
0
- -
- 9
0,5
6 8
8,2
6 -
-
26
U
raia
n
An
ggar
an p
ada
tah
un
ke
: R
ealis
asi a
ngg
aran
pad
a ta
hu
n k
e :
Ras
io a
nta
ra r
ealis
asi d
an a
ngg
aran
tah
un
ke
: R
ata
rata
p
ertu
mb
uh
an
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
An
ggar
an
R
ealis
asi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
) (1
1)
(12
) (1
3)
(14
) (1
5)
(16
) (1
7)
(18
)
Pro
mo
si P
en
anam
an M
od
al
- -
- 2
33
.68
6.2
40
25
8.4
26.
00
0 -
- -
20
7.5
67.
90
0 2
08
.38
1.5
50
- -
- 8
8,8
2 8
0,6
3 -
-
Keg
iata
n P
enin
gkat
an
Ko
ord
inas
i dan
Ker
jasa
ma
Di
Bid
ang
Pe
nan
aman
Mo
dal
D
enga
n In
stan
si P
eme
rin
tah
d
an D
un
ia U
sah
a
- -
- 2
1.6
89
.00
0
78
.17
5.0
00
-
- -
20
.07
7.7
00
6
6.4
26
.20
0
- -
- 9
2,5
7 8
4,9
7 -
-
Keg
iata
n k
on
solid
asi
per
en
can
aan
pe
nan
aman
m
od
al
- -
87
.88
0.3
00
1
01
.30
2.0
00
52
.54
2.0
00
-
- 6
8.2
35
.70
0
76
.96
0.6
00
3
4.0
65
.90
0
- -
77
,65
75
,97
64
.84
- -
Keg
iata
n p
en
yusu
nan
re
nca
na
um
um
pe
nan
aman
mo
dal
d
aera
h
- -
- 1
71
.86
0.0
00
-
- -
15
9.0
23.
30
0 -
- -
- 9
2,5
3 -
- -
Keg
iata
n P
enyu
sun
an B
uku
In
vest
asi d
an R
ealis
asi
Inve
stas
i
- -
- 1
93
.40
8.7
20
-
- -
17
7.8
88.
20
0 -
- -
- 9
1,9
8 -
- -
27
II.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
a. Lemahnya koordinasi antar SKPD dan Stakeholders lainnya
b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.
d. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey
pelayanan publik ( SKM ).
Tantangan
a. Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.
b. Penyerahan kewenangan penanaman modal.
c. Ditetapkannya Perda RTRW.
d. Adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif
dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
e. Pelayanan penanaman modal online.
Peluang
28
II.5. Program Inovasi
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan kepada
masyarat.Adapun produk inovasi tersebut yaitu :
29
30
31
32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
III.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 Kepuasan pelanggan Belum maksimalnya hasil
survey kepuasan masyara-
kat
Adanya keengganan dari pemohon
ijin untuk memberikan penilaian
kepuasan masyarakat
Kurang maksimalnya kebijakan
pelayanan terpadu satu pintu
penanaman modal yang
dilaksanakan oleh pemerintah
Rencana detail tata ruang
( RDTR ) atau peraturan zonasi
belum ditetapkan dengan pear-
turan daerah
2 Peningkatan
investasi
Belum maksimalnya inves-
tor menanam investasi di
Kota Denpasar
Kurang sinerginya antara
pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat.
Pemberian insentif dan
kemudahan investasi belum
efektif menarik investasi
3 Pelanggaran ijin
investasi
Masih banyaknya pelang-
garan terhadap ijin PMA
Belum maksimalnya pembinaan
dan pengawasan penanaman
modal
III.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.1
Pemetaan permasalan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan
PTSP mengacu pada visi pembangunan Kota Denpasar dan misi pembangunan yang
ketiga : “Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik
( Good Governance ) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum ( Law Enforcement )”.
Dalam mewujudkan misi pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas yai-
tu :Kepuasan pelanggan, Peningkatan investasi dan Pelanggaran ijin investasi.Dengan
dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat mendukung visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
33
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Pemetaan permasalahan berdampak langsung terhadap sasaran strategis yang
sudah ditetapkan dalam Renstra .Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain :
1. Meningkatnya kepuasan pelanggan
2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar
3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal,
perijinan dan non perijinan
Upaya –upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :
Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan perijinan
Lebih intensif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran ijin investasi
Melakukan sosialisasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada
masyarakat dan dunia usaha
Menyusun kajian kebijakan penanaman modal
Melakukan evaluasi Rencana umum penanaman modal
Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha
Melakukan promosi penanaman modal
Dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan sasaran strategis yang sudah
ditetapkan dapat tercapai.
III.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kota Denpasar belum memiliki Rencana detail tata ruang ( RDTR ) sehingga untuk
penentuan fungsi kawasan maupun zonasi tidak dapat dilaksanakan dan merupakan
salah satu persyaratan permohonan ijin mendirikan bangunan ( IMB ) .Untuk memenuhi
persyaratan tersebut maka RDTR / peraturan zonasi harus ditetapkan dengan peraturan
daerah. Dasar dari RDTR / peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu
adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
34
Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman
modal,perijinan dan non perijinan kepada masyakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu
strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah
Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan
pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat
serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
III.5. Penentuan Isu – IsuStrategis
Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar :
1. Kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal
yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan
masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha.
3. Kurang sinerginya antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
4. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi
5. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi
6. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung
masih kurang
7. Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi
8. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan ( mendirikan bangunan
dan atau berusaha sebelum memiliki ijin )
35
III.5.1.Analisis Lingkungan Internal-Eksternal ( SWOT )
Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah SKPD yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang perijinan
dan penanaman modal dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat
melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis
untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarajkat dan dunia usaha. Untuk
maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan
peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan fungsi
pelayanan antara lain :
a. Adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan perijinan sebagai panduan dalam
melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perijinan.
b. Manajemen pelayanan perijinan yang dikembangkan adalah manajemen berbasis IT.
c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasionalkan peralatan IT.
d. Terciptanya inovasi pelayanan perijinan
e. Sistem Pelayanan Perijinan Online
Kondisi Internal ( Kekuatan )
Kondisi Internal ( Kelemahan)
a. Keterlambatan dukungan regulasi daerah terkait dengan dinamika pembangunan serta belum
tersedianya regulasi daerah di bidang penanaman modal.
b. Belum tersedianya mekanisme pelayanan (SOP) penanaman modal.
c. Belum diperolehnya hak akses SPIPISE
d. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar
sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
e. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal serta keterbatasan
tenaga teknis yang mampu melakukan penilaian teknis terhadap bangunan dan usaha yang
diajukan oleh pemohon.
f. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
g. Keterbatasan anggaran.
36
Kondisi Eksternal ( Tantangan)
a. Lemahnya koordinasi antar SKPD dan Stakeholders lainnya
b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.
d. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey
pelayanan publik ( SKM ).
Kondisi Eksternal ( Peluang)
a. Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.
b. Penyerahan kewenangan penanaman modal.
c. Ditetapkannya Perda RTRW.
d. Pelayanan penanaman modal online.
III.5.2.Strategi SWOT
Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan
dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai
ancaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.
Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki
dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :
A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan perijinan diharapkan semua pros-
es perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi se-
hingga adanya SOP dapat memperlancar proses penerbitan ijin
B. Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses penerbitan ijin, memper-
mudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermudah interaksi dengan pemohon /
masyarakat.
C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang terampil dalam
mengoperasionalkan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perijinan yang
konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.
D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses perijinan,
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang
diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang perijinan sehingga nantinya dapat
meningkatkan pelayanan kepada publik
E. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan kemudahan kepada
masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan ijin sehingga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha
37
Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar
Tahun 2016-2021 : “ Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan
Menuju Keharmonisan “ penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan
dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai
berikut :
1. Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandasakan Kearifan Lokal.
3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik
( Good Governance ) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum ( Law
Enforcement ).
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu
Pada Ekonomi Kerakyatan.
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada Berbagai Dimensi dan Skalanya
berdasarkan Tri Hita Karana.
Mengacu pada misi 3 dan misi 4, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung
tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
IV. 1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
38
Tab
el 4.1
Tu
juan
dan
Sasa
ran
Jan
gka M
en
en
gah
Pela
yan
an
Pera
ng
kat
Daera
h
NO
T
UJU
AN
IN
DIK
AT
OR
TU
JUA
N
TA
RG
ET
S
AS
AR
AN
IN
DIK
ATO
R S
AS
AR
AN
TA
RG
ET K
INE
RJA
SA
SA
RA
N P
AD
A T
AH
UN
KE
-
20
17
2
01
8
20
19
2
02
0
20
21
( 1
)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
) (1
1)
1
Me
nin
gk
atk
an
ke
pe
du
lia
n d
an
pe
ran
se
rta
ma
sya
rak
at
da
lam
pe
nge
m-
ba
nga
n d
an
pe
nga
wa
sa
n p
ela
ksa
na
an
pe
laya
na
n p
en
an
am
an
mo
da
l, p
eri
jin
an
da
n n
on
pe
rijin
an
1.
Pe
rse
nta
se
ke
pu
asa
n
ma
sya
rak
at
terh
ad
ap
pe
laya
na
n p
en
an
am
an
mo
da
l, p
eri
jin
an
da
n n
on
pe
rijin
an
75
%
1.
Me
nin
gk
atn
ya
ke
pu
asa
n p
ela
ngga
n
1.
Pe
rse
psi m
asya
rak
at
terh
ad
ap
ku
alita
s p
ela
yan
an
pe
rijin
an
da
n p
en
an
am
an
m
od
al (
Su
r-
ve
y K
ep
ua
sa
n M
asya
rak
at
)
Nila
i 7
5
Nila
i 7
7
Nila
i 7
9
Nila
i 8
0
Nila
i 8
0
2
. P
ers
en
tase
ke
pu
asa
n m
asya
ra-
ka
t a
tas t
ind
ak
lan
jut
pe
n-
ga
du
an
ma
sya
rak
at
75
%
80
%
85
%
90
%
10
0 %
3
. P
ers
en
tase
ke
se
su
aia
n w
ak
tu
pe
mro
se
sa
n ijin
dib
an
din
gk
an
de
nga
n ja
nji la
yan
an
70
%
70
%
75
%
80
%
80
%
4
. P
ers
en
tase
pe
me
nu
ha
n k
eb
u-
tuh
an
pe
laya
na
n a
dm
inis
tra
si
pe
rka
nto
ran
10
0 %
1
00
%
10
0 %
1
00
%
10
0 %
5
. P
ers
en
tase
pe
me
nu
ha
n k
eb
u-
tuh
an
sa
ran
a d
an
pra
sa
ran
a
ap
ara
tur
10
0 %
1
00
%
10
0 %
1
00
%
10
0 %
6
. P
ers
en
tase
AS
N y
an
g m
en
gik
uti
bim
tek
10
0 %
1
00
%
10
0 %
1
00
%
10
0 %
7
. Ju
mla
h m
ed
ia p
en
yeb
arl
ua
sa
n
info
rma
si p
eri
jin
an
da
lam
1
tah
un
3 M
ed
ia
3 M
ed
ia
3 M
ed
ia
3 M
ed
ia
3 M
ed
ia
2
Me
nin
gk
atk
an
ku
alita
s p
ela
yan
an
pe
na
-
na
ma
n m
od
al
1.
Pe
rse
nta
se
pe
nin
gk
ata
n
jum
lah
pe
ne
rbit
an
ijin
pe
na
na
ma
n m
od
al
Pe
nin
g-
ka
tan
2 %
1.
Me
nin
gk
atn
ya ju
mla
h
inve
sta
si d
i K
ota
De
np
asa
r
1.
Pe
rse
nta
se
pe
nin
gk
ata
n ju
mla
h
inve
sto
r lu
ar
da
era
h d
i K
ota
De
np
asa
r
Pe
nin
gk
ata
n
2 %
Pe
nin
g-
ka
tan
2 %
Pe
nin
gk
ata
n
2 %
Pe
nin
g-
ka
tan
2 %
Pe
nin
gk
ata
n
2 %
2
. P
ers
en
tase
pe
nin
gk
ata
n
jum
lah
in
ve
sta
si d
i K
ota
De
np
asa
r
Pe
nin
gk
ata
n
2 %
Pe
nin
g-
ka
tan
2 %
Pe
nin
gk
ata
n
2 %
Pe
nin
g-
ka
tan
2 %
Pe
nin
gk
ata
n
2 %
3
Me
nin
gk
atk
an
Ke
pa
tuh
an
pe
lak
u
usa
ha
da
lam
me
nta
ati
ke
bija
ka
n
pe
na
na
ma
n m
od
al, p
eri
jin
an
da
n n
on
pe
rijin
an
1.
Pe
rse
nta
se
pe
nin
gk
ata
n
ke
pa
tuh
an
pe
lak
u u
sa
ha
da
lam
me
nta
ati
ke
bija
ka
n
pe
na
na
ma
n m
od
al,
pe
rijin
an
da
n n
on
pe
rijin
an
Pe
nin
g-
ka
tan
5 %
1.
Me
nin
gk
atn
ya k
eta
ata
n
pe
lak
u u
sa
ha
te
rha
da
p
ke
bija
ka
n p
en
an
am
an
mo
da
l, p
eri
jin
an
da
n n
on
pe
rijin
an
1.
Pe
rse
nta
se
pe
nu
run
an
pe
lan
gga
ran
te
rha
da
p
ke
bija
ka
n p
en
an
am
an
mo
da
l,
pe
rijin
an
da
n n
on
pe
rijin
an
Pe
nu
run
an
5 %
Pe
nu
run
an
5 %
Pe
nu
run
an
5 %
Pe
nu
run
an
5 %
Pe
nu
run
an
5 %
39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang dapat dilihat pada table
berikut :.
VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan
MISI 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik ( Good
Governance ) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum ( Law Enforcement ).
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan
kepedulian dan peran
serta masyarakat da-
lam pengembangan
dan pengawasan
pelaksanaan pela-
yanan penanaman
modal, perijinan dan
non perijinan
1. Meningkatnya kepuasan pelanggan
Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki wawasan profesionalisme, keahlian, ketrampilan dan sikap mental pengawasan
Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan
Meningkatkan
kualitas pelayanan
penanaman modal,
perijinan dan non
perijinan guna
meningkatkan ke-
percayaan publik
MISI 4 : Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi
Kerakyatan.
2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
penanaman modal
2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar
Melakukan penyederha-naan terhadap persyaratan pelayanan penanaman modal
Meningkatkan kualitas pelayanan dengan me-manfaatkan teknologi in-formasi
Melakukan Promosi Penanaman Modal
Investasi yang berkualitas
3. Meningkatkan Kepatuhan pelaku usaha dalam mentaati kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan
3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan
Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pem-binaan terhadap pelang-garan kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan
Investasi yang berkualitas
Tabel 5.1
V. 1.Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Kebijakan
40
Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah
disampaikan pada bab sebelumnya.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan
( input ) untuk menghasilkan keluaran ( out put ) dalam bentuk barang/jasa.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
41
Tab
el
6.1
R
en
can
a P
rog
ram
, K
eg
iata
n d
an
Pen
da
naan
Din
as P
en
an
am
an
Mo
dal
da
n P
TS
P
Ko
ta D
en
pa
sar
Tuju
an
Sasa
ran
K
od
e
Pro
gram
dan
Keg
iata
n
Ind
ika
tor
Kin
erja
P
rogr
am (
Ou
tco
me
)
dan
ke
giat
an
( o
utp
ut
)
Dat
a ca
pai
an
pad
a ta
hu
n
awal
p
ere
nca
naa
n
Targ
et K
iner
ja P
rogr
am d
an K
eran
gka
Pe
nd
anaa
n (
Ju
taan
Ru
pia
h )
O
PD
P
enan
ggu
ng
jaw
ab
Loka
si
2017
20
18
201
9
20
20
2
02
1
Ko
nd
isi K
iner
ja p
ada
akh
ir p
erio
de
RP
JMD
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
14
1
5
16
1
7
18
1
9
20
1. M
enin
gkat
kan
ke
ped
ulia
n d
an p
eran
se
rta
mas
yara
kat
dal
am p
enge
mb
anga
n
dan
pen
gaw
asan
p
elak
san
aan
pel
a-ya
nan
per
ijin
an d
an
pen
anam
an m
od
al
1. M
enin
gkat
nya
ke
pu
asan
p
elan
ggan
1
12
20 01
Xx 06
Pro
gram
Pen
ingk
atan
K
ual
itas
Pel
ayan
an P
ub
lik
1.
Per
sep
si m
asya
raka
t te
rhad
ap k
ual
itas
p
elay
anan
per
ijin
an
dan
pen
anam
an
mo
dal
( S
urv
ey
Kep
uas
an M
asya
raka
t
2.
Per
sen
tase
kep
uas
an
mas
yara
kat
atas
ti
nd
akla
nju
t p
enga
du
an
mas
yara
kat
- -
Nila
i 75
75%
670,
00
N
ilai 7
7
80
%
925,
00
N
ilai 7
9
85
%
1.08
5,0
0
Nila
i 80
90%
1.09
0,00
N
ilai 8
0
10
0%
1.15
0,0
0
Nila
i 80
100%
4.92
0,00
D
PM
PTS
P
DP
MP
TSP
1.
Keg
iata
n p
enin
gkat
an
eval
uas
i pel
ayan
an
per
ijin
an k
epad
a m
asya
raka
t
Lap
ora
n S
KM
dan
Ev
alu
asi K
iner
ja
-
1 La
po
ran
1 L
apo
ran
1 La
po
ran
1 L
apo
ran
1 L
apo
ran
5 La
po
ran
2.
Keg
iata
n M
on
ito
rin
g
pel
ayan
an p
eri
jinan
dan
pen
anga
nan
pen
gad
uan
mas
yara
kat
lap
ora
n m
on
ito
rin
g p
elay
anan
pe
rijin
an d
an
pen
gad
uan
mas
yara
kat
-
1 La
po
ran
1 L
apo
ran
1 La
po
ran
1 L
apo
ran
1 L
apo
ran
5 La
po
ran
3.
Keg
iata
n P
en
yusu
nan
Serti
fika
si IS
O
- U
pgr
adin
g si
stem
m
anaj
em
en m
utu
ISO
90
01:2
015
-
Pe
mel
ihar
aan
sis
tem
m
anaj
em
en m
utu
su
rvie
len
ce a
ud
it
serti
fika
si IS
O
- 1
lap
ora
n
-
-
1 la
po
ran
-
1 la
po
ran
-
1 la
po
ran
1
lap
ora
n
-
2
lap
ora
n
3
Lap
ora
n
4.
Keg
iata
n p
elay
anan
per
ijin
an k
elili
ng
Pe
laya
nan
per
ijin
an
kep
ada
mas
yara
kat
- 4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
20
kal
i
5.
Keg
iata
n
Op
tim
alis
asi
Pem
anfa
atan
Te
kno
logi
Info
rmas
i
Sist
em P
elay
anan
P
eriji
nan
dan
P
enyi
mp
anan
dat
a p
eriji
nan
- 1
Ap
likas
i
1
Ap
likas
i
1 A
plik
asi
1
Ap
likas
i
1 A
plik
asi
5
Ap
likas
i
6. K
egia
tan
O
pti
mal
isas
i P
enin
gkat
an
Pel
ayan
an
Pen
anam
an d
an
Lap
ora
n T
im
Per
tim
ban
gan
-
1 la
po
ran
-
1 la
po
ran
-
1 la
po
ran
3 la
po
ran
Pro
gram
Pen
ingk
atan
P
enge
mb
anga
n S
iste
m
Pel
apo
ran
Cap
aian
Kin
erja
d
an K
euan
gan
Per
sen
tase
kes
esu
aia
n
wak
tu p
emro
sesa
n ij
in
dib
and
ingk
an d
enga
n
jan
ji la
yan
an
- 7
0%
125,
00
7
0%
12
5,0
0
75
%
12
5,0
0
80
%
150,
00
8
0%
1
50
,00
8
0%
675,
00
DP
MP
TSP
D
PM
PT
SP
1.
Keg
iata
n P
en
yusu
nan
P
ela
po
ran
Cap
aian
K
iner
ja d
an Ik
hti
sar
Rea
lisas
i Kin
erja
SK
PD
Lap
ora
n K
ine
rja
-
1 La
po
ran
-
1 La
po
ran
-
1 La
po
ran
3 La
po
ran
2.
Keg
iata
n P
en
yusu
nan
P
ela
po
ran
Keu
anga
n
Akh
ir T
ahu
n
Lap
ora
n K
euan
gan
-
1 La
po
ran
-
1 La
po
ran
-
1 La
po
ran
3 La
po
ran
42
Tu
juan
Sa
sara
n
Ko
de
P
rogr
am d
an K
egi
atan
In
dik
ato
r K
ine
rja
Pro
gram
(
Ou
tco
me
) d
an k
egi
ata
n (
ou
tpu
t )
Dat
a ca
pai
an
pad
a ta
hu
n
awal
p
eren
can
aan
Targ
et K
iner
ja P
rogr
am d
an K
eran
gka
Pe
nd
anaa
n (
Ju
taan
Ru
pia
h )
2017
20
18
20
19
2
02
0
20
21
K
on
dis
i Kin
erja
pad
a ak
hir
per
iod
e R
PJM
D
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Pen
angg
un
g ja
wab
Lo
kasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
13
1
4
15
1
6
17
1
8
19
2
0
01
P
rogr
am P
elay
anan
Ad
min
istr
asi
Per
kan
tora
n
Pe
rsen
tase
pe
me
nu
han
ke
bu
tuh
an
p
elay
an
an a
dm
inis
tras
i per
kan
tora
n
- 1
00
%
2.5
00,0
0
100
%
2.75
0,0
0
10
0 %
3
.05
0,0
0
10
0 %
3
.05
0,0
0
10
0 %
3
.10
0,0
0
10
0 %
1
4.4
50
,00
D
PM
PT
SP
DP
MP
TSP
1.
Keg
iata
n P
ela
yan
an A
dm
inis
tras
i P
erk
anto
ran
La
po
ran
Pe
laya
nan
Ad
min
istr
asi
Pe
rkan
tora
n
- 1
Lap
ora
n
1
Lap
ora
n
1
Lap
ora
n
1
Lap
ora
n
1
Lap
ora
n
5
Lap
ora
n
02
P
rogr
am P
enin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
P
ers
enta
se p
em
en
uh
an k
eb
utu
ha
n
sara
na
pra
sara
na
apar
atu
r
- 1
00
%
1.7
50,0
0
100
%
2.00
0,0
0
10
0 %
2
.20
0,0
0
10
0 %
2
.25
0,0
0
10
0 %
2
.50
0,0
0
10
0 %
1
0.7
00
,00
D
PM
PT
SP
DP
MP
TSP
1.
Keg
iata
n P
en
ingk
atan
Sar
ana
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r
Lap
ora
n P
en
ingk
atan
Sar
ana
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
- 1
Lap
ora
n
1 La
po
ran
1
Lap
ora
n
1 La
po
ran
1
Lap
ora
n
5 La
po
ran
12
12
01
01
05
18
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Kap
asit
as
Sum
ber
Day
a A
par
atu
r P
ers
enta
se A
SN y
ang
men
giku
ti
bim
tek
- 1
00
%
450
,00
10
0 %
60
0,0
0
10
0 %
6
00
,00
1
00
%
75
0,0
0
10
0 %
3
50
,00
1
00
%
2.7
50
,00
D
PM
PT
SP
DP
MP
TSP
1.
Keg
iata
n P
en
ingk
atan
Kap
asit
as
Sum
ber
Day
a A
par
atu
r P
ela
tih
an b
idan
g p
enan
aman
mo
dal
, p
eriji
nan
dan
no
n p
eriji
nan
-
15 o
ran
g
10
ora
ng
10 o
ran
g
10
ora
ng
5 o
ran
g
50 o
ran
g
2.
Keg
iata
n B
inte
k P
en
gem
ban
gan
K
epri
bad
ian
Ap
arat
ur
Lap
ora
n b
inte
k p
enge
mb
anga
n k
epri
bad
ian
ap
arat
ur
- 1
Lap
ora
n
-
1
Lap
ora
n
-
1
Lap
ora
n
3
Lap
ora
n
3.
Keg
iata
n P
ela
tih
an P
en
ingk
atan
K
emam
pu
an P
etu
gas
Pe
laya
nan
P
eri
jinan
dan
Pe
nan
aman
Mo
dal
Lap
ora
n P
ela
tih
an P
en
ingk
atan
Kem
amp
uan
P
etu
gas
Pe
laya
nan
Pe
rijin
an d
an
Pe
nan
aman
Mo
dal
- -
-
1
Lap
ora
n
-
1
Lap
ora
n
2
Lap
ora
n
Pro
gram
Ker
jasa
ma
Info
rmas
i D
en
gan
Mas
s M
ed
ia
Jum
lah
me
dia
pe
nye
bar
luas
an
info
rmas
i per
ijin
an d
alam
sat
u t
ahu
n
- 3
M
edia
4
00,0
0
3 M
edia
45
0,0
0
3
Med
ia
50
0,0
0
3
Med
ia
55
0,0
0
3
Med
ia
60
0,0
0
3 M
edia
2
.50
0,0
0
DP
MP
TSP
D
PM
PT
SP
1.K
egia
tan
Pen
yeb
arlu
asan
In
form
asi P
eri
jinan
P
amer
an d
an s
osi
alis
asi p
eriji
nan
-
1 ka
li
1 ka
li
1 k
ali
1
kal
i
1 k
ali
5
kal
i
2.
Men
ingk
atk
an
ku
alit
as
pel
aya
nan
p
enan
aman
m
od
al
1. M
en
ingk
atn
ya
jum
lah
in
vest
asi d
i K
ota
Den
pas
ar
12
01
15 P
rogr
am P
en
ingk
ata
n P
rom
osi
d
an K
erja
sam
a In
vest
asi
1.
Pe
rsen
tase
pen
ingk
ata
n ju
mla
h
inve
sto
r lu
ar d
aera
h d
i Ko
ta
Den
pas
ar
-
Pe
nin
gkat
an 2
%
35
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
40
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
45
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
50
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
55
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 1
0
%
2.2
50
,00
D
PM
PT
SP
DP
MP
TSP
1. K
egia
tan
Pe
nin
gkat
an
Ko
ord
inas
i dan
Ker
jasa
ma
di
bid
ang
pen
anam
an m
od
al
den
gan
inst
ansi
pem
eri
nta
h
dan
du
nia
usa
ha
Lap
ora
n s
emilo
ka m
en
du
kun
g ke
mu
dah
an p
elay
anan
pe
rijin
an
dal
am r
angk
a m
en
cip
taka
n ik
lim
inve
stas
i yan
g ko
nd
usi
f
- 1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
la
po
ran
1
lap
ora
n
1
la
po
ran
5
lap
ora
n
2. K
egia
tan
Pro
mo
si P
en
anam
an
Mo
dal
Pam
eran
-
1 ka
li
1 ka
li
1 ka
li
1 ka
li
1 ka
li
5 ka
li
43
Tu
juan
Sa
sara
n
Ko
de
P
rogr
am d
an K
egia
tan
In
dik
ato
r K
iner
ja P
rogr
am
( O
utc
om
e )
dan
ke
giat
an
(
ou
tpu
t )
Dat
a ca
pai
an
pad
a ta
hu
n
awal
p
eren
can
aan
Targ
et K
iner
ja P
rogr
am d
an K
eran
gka
Pe
nd
anaa
n (
Ju
taan
Ru
pia
h )
2017
20
18
20
19
2
02
0
20
21
K
on
dis
i Kin
erja
pad
a ak
hir
per
iod
e R
PJM
D
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Targ
et
Rp
Ta
rget
R
p
Pen
angg
un
g ja
wab
Lo
kasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
13
1
4
15
1
6
17
1
8
19
2
0
12 0
1
16
Pro
gram
Pe
nin
gka
tan
Ikli
m
Inve
stas
i dan
Re
alis
asi
Inve
stas
i 1
. P
ers
enta
se p
en
ingk
ata
n
jum
lah
inve
stas
i di K
ota
D
en
pas
ar
-
Pe
nin
gkat
an 2
%
50
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
55
0,00
P
en
ingk
atan
2 %
60
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
65
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 2
%
70
0,0
0
Pe
nin
gkat
an 1
0
%
3.0
00
,00
D
PM
PT
SP
DP
MP
TSP
1.
Keg
iata
n P
en
yusu
nan
Kaj
ian
Nila
i In
vest
asi d
i Ko
ta D
en
pas
ar
Kaj
ian
nila
i in
vest
asi d
i Ko
ta
Den
pas
ar
- 1
Lap
ora
n
-
-
-
-
1
La
po
ran
2.
Keg
iata
n k
ajia
n P
erke
mb
anga
n
Rea
lisas
i Pen
anam
an M
od
al d
i K
ota
Den
pas
ar
Kaj
ian
per
kem
ban
gan
rea
lisas
i p
enan
aman
mo
dal
Ko
ta D
enp
asar
- 1
lap
ora
n
-
-
-
-
1
la
po
ran
3.
Fas
ilita
si p
enyu
sun
an p
rod
uk
h
uku
m p
en
anam
an m
od
al
Pro
du
k h
uku
m p
en
anam
an m
od
al
- -
1
pro
du
k h
uku
m
1
p
rod
uk
hu
kum
1
p
rod
uk
hu
kum
1
p
rod
uk
hu
kum
4
p
rod
uk
hu
kum
4.
Pem
ber
day
aan
usa
ha
dae
rah
di
bid
ang
pen
anam
an m
od
al
Lap
ora
n p
elak
san
aan
fo
rum
m
atcm
akin
g an
tara
KU
KM
dan
B
UM
Des
a d
enga
n p
eru
sah
aan
se
dan
g d
an b
esar
(P
MA
dan
P
MD
N)
di b
idan
g p
en
anam
an
mo
dal
- -
-
1
Lap
ora
n
1
Lap
ora
n
1
Lap
ora
n
3
Lap
ora
n
5.
Pen
dat
aan
po
ten
si p
en
anam
an
mo
dal
di K
ota
Den
pas
ar
- B
uku
lap
ora
n d
ata
po
ten
si
pen
anam
an m
od
al
- B
uku
dir
ekt
ori
po
ten
si
pen
anam
an m
od
al
- -
-
35
bu
ku
1
00
b
uku
-
-
3
5 b
uku
10
0
bu
ku
6.
Dik
lat
PTS
P d
i Bid
ang
pe
nan
aman
m
od
al
Jum
lah
peg
awai
DP
MP
TSP
Ko
ta
Den
pas
ar y
ang
men
giku
ti D
ikla
t P
TSP
di B
idan
g P
en
anam
an M
od
al
Tin
gkat
Pe
rtam
a
- -
-
2
0
ora
ng
2
0
ora
ng
-
4
0 o
ran
g
3. M
enin
gkat
-
kan
kep
atu
-
han
pel
aku
usa
ha
dal
am
men
taati
keb
ijaka
n
pen
anam
an
mo
dal
,
per
ijin
an d
an
no
n p
eriji
-
nan
1 M
enin
gkat
nya
ke
taat
an p
elak
u
usa
ha
terh
adap
ke
bija
kan
p
enan
aman
m
od
al, p
eriji
-n
an d
an n
on
p
eriji
nan
12 0
1
1
6 P
rogr
am P
en
ingk
ata
n Ik
lim
In
vest
asi d
an R
eal
isa
si In
vest
asi
Per
sen
tase
pen
uru
nan
pel
angg
aran
te
rhad
ap k
ebija
kan
pen
anam
an m
od
al,
per
ijin
an d
an n
on
per
ijin
an
- P
enu
run
an
5 %
80
,00
P
enu
run
an
5 %
85
,00
P
enu
run
an
5 %
85
,00
P
enu
run
an
5 %
90
,00
P
enu
run
an
5 %
90
,00
P
enu
run
an
25
%
430,
00
D
PM
PT
SP
DP
MP
TSP
K
egia
tan
Pem
anta
uan
dan
P
enga
was
an
Lap
ora
n p
eman
tau
an d
an p
enga
was
an
terh
adap
pe
rusa
haa
n P
MD
N d
an P
MA
-
-
1 La
po
ran
1 La
po
ran
1 La
po
ran
1 La
po
ran
4 La
po
ran
K
egia
tan
Pem
bin
aan
dan
Pe
lap
ora
n
Lap
ora
n p
emb
inaa
n t
erh
adap
p
eru
sah
aan
PM
A
- 1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
5
lap
ora
n
K
egia
tan
So
sial
isas
i keb
ijaka
n
pen
anam
an m
od
al k
ep
ada
du
nia
u
sah
a
Lap
ora
n s
osi
alis
asi k
ebija
kan
p
enan
aman
mo
dal
kep
ada
du
nia
usa
ha
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
1
lap
ora
n
5
lap
ora
n
44
Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini
dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
NO
INDIKATOR
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persepsi masyarakat ter-
hadap kualitas pelayanan
perijinan dan penanaman
modal ( Survey Kepuasan
Masyarakat
- Nilai 75 Nilai 77 Nilai 79 Nilai 80 Nilai 80 Nilai 80
2 Persentase kepuasan
masyarakat atas tin-
daklanjut pengaduan
masyarakat
100 % 75 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 %
3 Persentase kesesuaian
waktu pemrosesan ijin
dibandingkan dengan janji
layanan
79,79 % 70 % 70 % 75 % 80 % 80 % 80 %
4 Persentase pemenuhan
kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6 Persentase ASN yang
mengikuti Bimtek
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Jumlah media
penyebarluasan informasi
perijinan dalam satu tahun
- 3 Media 3 Media 3 Media 3 Media 3 Media 3 Media
8 Persentase peningkatan
jumlah investor luar dae-
rah di Kota Denpasar
- Peningkatan
2 %
Pening-
katan 2 %
Peningkatan
2 %
Peningkatan
2 %
Peningkatan
2 %
Peningkatan
10 %
9 Persentase peningkatan
jumlah investasi di Kota
Denpasar
Pening-
katan
18,39
Peningkatan
2 %
Pening-
katan 2 %
Peningkatan
2 %
Peningkatan
2 %
Peningkatan
2 %
Peningkatan
10 %
10 Persentase penurunan
pelanggaran terhadap
kebijakan penanaman
modal, perijinan dan non
perijinan
- Penurunan
5 %
Penurunan
5 %
Penurunan
5 %
Penurunan
5 %
Penurunan
5 %
Penurunan
25 %
45
Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2016-
2021 merupakan dokumen resmi untuk mengawali
kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung
kepada masyarakat kearah yang lebih baik.
Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat
memberikan pelayanan penanaman modal, perijinan dan
non perijinan sesuai dengan harapan masyarakat.
BAB VII PENUTUP
46