kata pengantar -...

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya sehingga

penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun

2016 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan

Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adanya capaian yang tidak

memenuhi target diharapkan dapat dicapai pada tahun berikutnya,

dengan lebih meningkatkan upaya pencapaian terhadap Sasaran yang

kurang berhasil. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan

informasi sebagai parameter untuk memacu peningkatan kinerja

aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.

Malang, 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19570712 198503 1 024

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................ ii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Malang 1

B. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang ........... 2 C. Sumber Daya Manusia ......................................... 25

D. Isu Strategis .......................................................... 27

BAB II PERJANJIAN KINERJA ......................................... 29

A. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang ....... 30 B. Perjanjian Kinerja .................................................. 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................... 35

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................... 35

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan ... 3 Solusi ................................................................ ... 41 C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Angaran .......... 46

BAB IV PENUTUP ............................................................... 54

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form RKT tahun 2014 .....................................................

Lampiran 2 : Form PKT tahun 2014 .....................................................

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8

Tahun 2014.

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli,

Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan

Pengurus Korpri, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan,

Kelurahan, dan lembaga lain.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang

diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Malang Nomor 70 Tahun 2015, sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah;

c. pengkoordinasian kebijakan di bidang perumusan kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah;

e. pelaksanaan tugas selaku pengelola barang milik daerah;

f. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;


g. pengendalian administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, Sekretariat

DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja,

Kantor, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan

Lembaga Lain yang diamanatkan peraturan perundang-

undangan;

i. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintahan daerah;

j. penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah;

k. penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;

l. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas pokoknya.

B. ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang,

terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah.

b. Pembantu Sekretaris Daerah, terdiri dari :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan;

2. Asisten Administrasi Pembangunan;

3. Asisten Administrasi Umum.

c. Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinasi :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

a. Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

b. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

c. Subbagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

2. Bagian Hukum, terdiri dari :

a. Subbagian Produk Hukum Daerah;

b. Subbagian Dokumentasi dan Sosialisasi;


c. Subbagian Bantuan Hukum.

3. Bagian Organisasi, terdiri dari :

a. Subbagian Kinerja;

b. Subbagian Kelembagaan;

c. Subbagian Ketatalaksanaan.

d. Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasi :

1. Bagian Pembangunan, terdiri dari :

a. Subbagian Penyusunan Administrasi Pembangunan;

b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;

c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

2. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, terdiri dari :

a. Subbagian Analisa Perekonomian Daerah;

b. Subbagian Pengembangan Potensi Perekonomian

Daerah;

c. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan Kerjasama;

b. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama;

c. Subbagian Penanaman Modal.

e. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasi :

1. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Subbagian Pemberitaan;

b. Subbagian Dokumentasi;

c. Subbagian Protokol.

2. Bagian Umum, terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Subbagian Rumah Tangga;

c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Subbagian Analisa Kesejahteraan Rakyat;

b. Subbagian Keagamaan;


c. Subbagian Sarana Prasarana.

Dalam membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah

maka masing-masing Asisten mengkoordinir Bagian, dengan tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang

pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, pembinaan

organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Administrasi

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

pemerintahan umum dan otonomi daerah serta

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan penyusunan

produk hukum daerah;

c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan di bidang

organisasi dan tatalaksana;

d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satuan Polisi

Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat

Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain sesuai dengan

kewenangannya;

e. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil

pemeriksaan di bidang pemerintahan, perumusan produk

hukum daerah, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai dengan tugas pokoknya.


Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinasi :

1) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan umum dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di

bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan umum dan Otonomi Daerah;

b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi

Daerah;

c. pengumpulan bahan perumusan pedoman dan petunjuk

teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan;

d. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan,

konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan hubungan

antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dengan

Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota lainnya;

f. pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan

penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota

kepada Camat dan Lurah;

g. pengumpulan bahan penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;


h. fasilitasi pemberkasan administrasi kedinasan Walikota

dan Wakil Walikota;

i. pembinaan pelaksanaan pengisian dan pengumpulan

monografi kelurahan;

j. pengumpulan bahan perumusan pembentukan,

penghapusan, pemecahan/pemekaran dan penggabungan

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta

peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan dan

Kelurahan;

l. penyusunan pedoman penyelenggaraan dan pembinaan

administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);

m. pelaksanaan penataan wilayah administrasi Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan;

n. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;

o. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian

dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;

p. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);

q. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak

lanjut Hasil Pemeriksaan;

r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah;

s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

t. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

layanan;

u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang


penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan

Otonomi Daerah;

v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi

lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui

website Pemerintah Daerah;

w. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;

x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi; dan

aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten

Administrasi Pemerintahan.

2) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi

dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan

perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan

hukum bagi Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum



bidang perumusan produk hukum daerah, dokumentasi

dan sosialisasi/penyuluhan produk hukum daerah dan

peraturan perundang-undangan, serta pemberian

pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;

b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi

Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam

pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk


hukum daerah;

d. fasilitasi penetapan produk hukum daerah;

e. penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan

dan produk hukum Daerah;

f. pengharmonisasian produk hukum daerah dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

g. pelaksanaan pendokumentasian dan

sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan

dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau

elektronik;

h. pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang

akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD);

i. pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan produk

hukum daerah;

j. penyusunan Program Legislasi Daerah;

k. pelaksanaan legalisasi produk-produk hukum daerah yang

ditandatangani oleh Walikota kecuali di bidang

kepegawaian;

l. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


m. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian


n. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);

o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Produk

Hukum Daerah, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum serta

Bantuan Hukum;


q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

r. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau



layanan;

s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan

kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan,

dokumentasi dan sosialisasi produk hukum serta

pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;

t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris



3) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan

pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Organisasi



bidang perumusan kebijakan pengembangan kinerja,

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;


b. perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Sekretariat Daerah;

c. penyusunan bahan perumusan uraian tugas dan kewajiban

serta fungsi dan tatakerja Perangkat Daerah;

d. penyusunan pedoman pengembangan kinerja pemerintah

daerah;

e. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Perangkat Daerah;

f. pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan

pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, monitoring

dan evaluasi pengembangan kinerja;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pelayanan publik;

h. penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Laporan Kinerja

Sekretariat Daerah;

i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Daerah, Perjanjian

Kinerja (PK) Sekretariat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK)

Bagian Organisasi;

j. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang

ketatalaksanaan dan penetapan sistem dan prosedur tetap

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat;

k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


l. penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Organisasi;

n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

o. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau




layanan;

p. pelaksanaan pengelolaan pengaduan di bidang kebijakan

pelaksanaan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan

dan ketatalaksanaan;

q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



r. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris



2. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang

pembangunan, perekonomian, kerja sama dan penanaman

modal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud di atas, Asisten Administrasi Pembangunan



pembangunan Daerah;

b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

dan pengembangan perekonomian dan usaha daerah;

c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

dan pengembangan kerja sama dan penanaman modal;



Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain

sesuai dengan kewenangannya;


pemeriksaan di bidang bidang pembangunan, perekonomian,

kerja sama dan penanaman modal;



g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasi :

1) Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan

administrasi pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian

Pembangunan menyelenggarakan fungsi :


bidang perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi

pembangunan Daerah;

b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman

pelaksanaan administrasi pembangunan Daerah;

c. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan

Daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi

pelaksanaan pembangunan Daerah;

e. penyusunan laporan pelaksanaan administrasi

pembangunan;

f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, analisis dan

pelaksanaan evaluasi program administrasi


pembangunan;

g. fasilitasi kegitan Unit Layanan Pengadaan (ULP);

h. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;

i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai

bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;

j. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);

k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP)

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang

Administrasi Pembangunan;

m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas layanan;

o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang

administrasi pembangunan Daerah;

p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Aministrasi Pembangunan.


2) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai

tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan analisis

dan pengembangan potensi perekonomian Daerah, serta

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian

Perekonomian dan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi :


bidang perumusan kebijakan analisis dan pengembangan

potensi perekonomian Daerah, serta pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah;

b. pelaksanaan analisis kondisi dan perkembangan situasi

perekonomian Daerah;

c. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan

potensi perekonomian Daerah;

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan fasilitasi program

yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan usaha

daerah;

e. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengelolaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD);

f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD);

g. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


h. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian


i. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);


j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Perekonomian

dan Usaha Daerah;

l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

m. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau



layanan;

n. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebijakan

perekonomian Daerah;

o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Administrasi Pembangunan.

3) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal

Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang kerja sama penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, serta penanaman modal. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal mempunyai


fungsi :


bidang kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, serta penanaman modal;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja

sama dan penanaman modal;

c. penyusunan naskah kerja sama;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan perumusan

kebijakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan

lembaga pemerintahan dan/atau lembaga lain, dalam dan

luar negeri;

e. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kerja

sama dan penanaman modal;

f. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data kerja sama

dalam dan luar negeri;

g. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penanaman

modal dalam dan luar negeri;

h. pelaksanaan identifikasi potensi kerja sama dan penanaman

modal;

i. pengelolaan data dan sistem informasi serta evaluasi

kegiatan kerja sama dan penanaman modal;

j. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis

pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

k. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal;

l. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


m. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian


n. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);


o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Kerja Sama dan

Penanaman Modal;

r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

s. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau



layanan;

t. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kerja sama

daerah dan penanaman modal;

u. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Administrasi Pembangunan.

3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang

hubungan masyarakat, ketatausahaan dan urusan rumah

tangga, serta kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Administrasi


Umum menyelenggarakan fungsi :


hubungan masyarakat;

b. pengkoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan urusan

rumah tangga;

c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan di bidang

kesejahteraan rakyat;


Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain

sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan

kewenangannya;


pemeriksaan di bidang hubungan masyarakat,

ketatausahaan dan urusan rumah tangga, serta

kesejahteraan rakyat;



g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

Asisten Administrasi Umum mengkoordinasi :

1) Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan dan

keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hubungan

Masyarakat menyelenggarakan fungsi :


bidang kehumasan dan keprotokolan;

b. pengumpulan bahan pemberitaan Daerah dan pelaksanaan


kegiatan kehumasan Daerah;

c. penyampaian informasi publik terkait pernyataan resmi

Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

d. penyusunan naskah sambutan Walikota, Wakil Walikota

dan Sekretaris Daerah;

e. pengumpulan usul, kritik, saran dan pendapat masyarakat

dan/atau organisasi kemasyarakatan yang disampaikan

melalui media cetak, televisi dan radio sebagai bahan

pertimbangan kebijakan;

f. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu

Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan

keprotokolan;

g. penyampaian informasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota

dan Sekretaris Daerah;

h. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan

Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, serta

pengelolaan dan pengembangan perpustakaan Sekretariat

Daerah;

i. pengelolaan tanda penghargaan;

j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


k. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian


l. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);

m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Pemberitaan,

Dokumentasi dan Keprotokolan;

o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);


p. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau



layanan;

q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kehumasan,

keprotokolan dan pemberitaan Pemerintah Daerah;

r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Administrasi Umum.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian,

rumah tangga, serta keuangan dan perlengkapan Sekretariat

Daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum



bidang ketatausahaan dan kepegawaian, urusan rumah

tangga, serta keuangan dan perlengkapan Sekretariat

Daerah yang menjadi kewenangannya;

b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di

lingkungan Sekretariat Daerah;


c. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan

aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkungan

Sekretariat Daerah;

d. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah yang

dikuasai oleh Sekretariat Daerah;

f. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian surat-surat

dinas;

h. pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data barang

di lingkungan Sekretariat Daerah;

i. penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas, apel dan

upacara serta kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;

j. pelaksanaan pemeliharaan Wisma Tamu (Guest House) dan

Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota serta Rumah

Dinas Sekretaris Daerah;

k. pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi di

lingkungan Pemerintah Daerah;

l. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, urusan rumah

tangga dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

m. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian perbekalan dan perlengkapan di

lingkungan Sekretariat Daerah;

n. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas pegawai negeri sipil

dan perlengkapannya;

o. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)



p. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian


q. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);

r. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang

Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan,

Keuangan dan Perlengkapan;

t. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

u. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau



layanan;

v. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan

administrasi umum yang meliputi tata usaha dan

kepegawaian, urusan rumah tangga, serta keuangan dan

perlengkapan Sekretariat Daerah yang menjadi

kewenangannya;

w. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



x. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



y. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Administrasi Umum.


3) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan

rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud di atas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai

fungsi :


bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;

b. penyusunan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan

di bidang kesejahteraan rakyat;

c. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari-hari besar

keagamaan;

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

bidang sarana dan prasarana keagamaan serta

kerukunan umat beragama;

e. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian dan

pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan sosial

keagamaan dan pemberian bantuan sarana dan

prasarana keagamaan;

f. penyusunan bahan perumusan kebijakan terhadap

pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan dan

pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan dan pendidikan

keagamaan;

g. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian

penyelenggaraan urusan haji;

h. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

pemberian ijin pendirian tempat ibadah;

i. penyiapan bahan pelaksanaan peringatan hari-hari besar

keagamaan;


j. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan

lembaga keagamaan;

k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;

l. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai

bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;

m. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK);

n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak


o. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP)

dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan;

p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

q. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki

kualitas layanan;

r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan

kebijakan kesejahteraan rakyat;

s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi



t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan



u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Administrasi Umum.

GarisPerintah GarisKoordinasi

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

WALIKOTA MALANG,

ttd. Drs. PENI SUPARTO, MAP

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 22 OKTOBER 2012

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

STAF

AHLI

Bagian Perekonomian dan

Usaha Daerah

Subbagian

Analisa Perekonomian

Daerah

Subbagian Pengembangan

Potensi Perekonomian

Daerah

Subbagian Pembinaan

Badan usaha Milik Daerah

Bagian

Pembangunan

Subbagian Penyusunan Administrasi

Pembangunan

Subbagian Pengendalian Administrasi

Pembangunan

Subbagian Monitoring dan

Evaluasi Administrasi

Pembangunan

Bagian

Organisasi

Subbagian

Kinerja

Subbagian

Kelembagaan

Subbagian

Ketatalaksanaan

Bagian

Pemerintahan

Subbagian Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah

Subbagian Perangkat

Kecamatan dan Kelurahan

Subbagian Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan

Bagian Hukum

Subbagian

Produk Hukum Daerah

Subbagian

Dokumentasi dan Sosialisasi

Subbagian

BantuanHukum

Bagian Humas

Subbagian

Pemberitaan

Subbagian

Dokumentasi

Subbagian

Protokol

Bagian Umum

Subbagian

Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian

RumahTangga

Subbagian

Keuangan dan Perlengkapan

ASISTEN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

ASISTEN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Subbagian Analisa

Kesejahteraan Rakyat

Subbagian Keagamaan

Subbagian Sarana dan Prasarana

ASISTEN ADMINISTRASI

UMUM

Bagian Kerjasama dan

Penanaman Modal

Subbagian

Perencanaan Kerjasama

Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama

Subbagian Penanaman

Modal


C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2016 didukung oleh

206 orang Pegawai Negeri Sipil dengan susunan kepegawaian

sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1.1

JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG MENURUT SUSUNAN KEPEGAWAIAN

TAHUN 2016

No. Jabatan Jumlah

1. Sekretaris Daerah 1

2. Asisten Administrasi Pemerintahan 1

3. Asisten Administrasi Pembangunan 1

4. Asisten Administrasi Umum 1

5. Kabag Pemerintahan 1

Kasubbag Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah

1

Kasubbag Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan

1

Kasubbag Perangkat Kecamatan dan

Kelurahan

1

6 Kabag Hukum 1

Kasubbag Produk Hukum Daerah 1

Kasubbag Dokumentasi dan Sosialisasi 1

Kasubbag Bantuan Hukum 1

7 Kabag Organisasi 1

Kasubbag Kinerja 1

Kasubbag Kelembagaan 1

Kasubbag Ketatalaksanaan 1

8 Kabag Pembangunan 1

Kasubbag Penyusunan Administrasi

Pembangunan

1

Kasubbag Pengendalian Administrasi

Pembangunan

1

Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Administrasi Pembangunan

1

9 Kabag Perekonomian dan Usaha Daerah 1

Kasubbag Analisa Perekonomian Daerah 1


No. Jabatan Jumlah

Kasubbag Pengembangan Potensi

Perekonomian Daerah

1

Kasubbag Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah

1

10 Kabag Kerja Sama dan Penanaman Modal 1

Kasubbag Perencanaan Kerja Sama 1

Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi Kerja

Sama

1

Kasubbag Penanaman Modal 1

11 Kabag Hubungan Masyarakat 1

Kasubbag Pemberitaan 1

Kasubbag Dokumentasi 1

Kasubbag Protokol 1

12 Kabag Umum 1

Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 1

Kasubbag Rumah Tangga 1

Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan 1

13 Kabag Kesejahteraan Rakyat 1

Kasubbag Analisa Kesejahteraan Rakyat 1

Kasubbag Keagamaan 1

Kasubbag Sarana dan Prasarana 1

14 Staf 176

JUMLAH 216 Sumber: Kepegawaian Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 1.2

JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG BERDASARKAN GOLONGAN

No. Golongan Jumlah

1. IV/d 1

IV/c 3

IV/b 5

IV/a 15

2. III/d 9

III/c 20

III/b 47

III/a 25

3. II/d 8

II/c 33

II/b 17


No. Golongan Jumlah

II/a 20

4. I/d 2

I/c 9

I/b 2

I/a 0

Jumlah 216

Sumber: Kepegawaian Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 1.3

JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG BERDASARKAN PENDIDIKAN

No. Pendidikan Jumlah

1. S-3 1

2. S-2 36

3. S-1 82

4. D-III 7

5. D-II 0

6. D-I 0

7. SLTA 59

8. SLTP 15

9. SD 16

Jumlah 216 Sumber: Kepegawaian Dalam Angka Tahun 2016

D. ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan

kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang

mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan

kinerjanya. Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat

Daerah selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau ketidak

berhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Adapun isu-isu strategis yang muncul dan perlu


mendapatkan perhatian adalah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas peraturan perundang-undangan

daerah.

2. Belum optimalnya sosialisasi produk hukum daerah dan masih

rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di bidang

hukum.

3. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

pelaksanaan administrasi pembangunan.

5. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang terintegrasi.

6. Belum optimalnya pendapatan daerah melalui BUMD.

7. Belum optimalnya kerja sama antar daerah, kerja sama daerah

dengan lembaga dan dengan pihak swasta.

8. Belum optimalnya pelayanan kehidupan beragama.


BAB II

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Malang Tahun 2013-2018 telah dimuat arah strategi pembangunan

Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat

indikatif.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah

Kota Malang telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah

yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, dan ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor :

188.451/164/35.73/112/2014 tentang Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Tahun 2013–2018.

Pada Tahun 2015 dilakukan reviuw terhadap matrik RPJMD

Kota Malang dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 30

Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota

Malang Tahun 2013-2018, sehingga untuk Sekretariat Daerah Kota

Malang juga dilakukan penyempurnaan Matrik Renstra.

Renstra dan penyempurnaan matrik tersebut merupakan

dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018,

dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

A. VISI dan MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang (yang telah

disempurnakan) serta melalui proses analisa dan pengkajian yang

komprehensip, maka Visi Sekretariat Daerah Kota Malang

dirumuskan, sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PERUMUSAN

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH”

Adapun maksud dari visi Sekretariat Daerah adalah :

a. Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan

pelayanan prima adalah Sekretariat Daerah yang mampu

membantu Walikota :

1) dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan administrasi

yang efisien, efektif, kualitatif, transparan dan akuntabel;


2) memantapkan pengkoordinasian SKPD, instansi vertikal

maupun dengan Organisasi/lembaga lain;

3) memberikan kepuasan dalam pelayanan internal dan

eksternal;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak

dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan Misi

Sekretariat Daerah sebagaimana sebagai berikut :

“MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN”

B. PERJANJIAN KINERJA 2016

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara penerima

dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber

daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja

utama organisasi pada berbagai tingkatan dan memuat informasi

tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang

bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya,

program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja disampaikan segera setelah dokumen

anggaran diterima. Tujuan Perjanjian Kinerja :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja

Aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen;


3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan

sanksi;

4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;

5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi;

6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang

Tahun 2016 sebagai berikut :

MISI : MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN

TUJUAN : Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan

kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah

Sasaran 1 : Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik dengan indikator :

- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi

birokrasi

Untuk mencapai sasaran 1 dilakukan program :

1. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan

prasarana daerah

2. Perencanaan pembangunan ekonomi

3. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah

5. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah

6. Peningkatan kerja sama dengan luar negeri

7. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi

8. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga


Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas organisasi dan

ketatalaksanaan pemerintah daerah, dengan

indikator :

- Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan

yang diterapkan


1. Penataan kelembagaan perangkat daerah

2. Pengembangan sistem dan prosedur

ketatalaksanaan dan pelayanan publik

3. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar

manajemen mutu

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5. Pembinaan dan pengembangan aparatur

6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

dan pemerintahan

7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

8. Perencanaan pembangunan daerah

9. Penataan daerah otonomi baru

10. Program peningkatan kerja sama antar

pemerintah daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan

daerah, dengan indikator :

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat


1. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/

wakil kepala daerah

2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

5. Pelayanan administrasi perkantoran

6. Pelayanan administrasi pembangunan

7. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8. Kerja sama informasi dan media massa

9. Pengembangan data/informasi/statistik

10. Program peningkatan disiplin aparatur

11. Pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan

beragama dengan indikator :

- Cakupan modin penerima tunjangan

- Cakupan tempat ibadah yang menerima

bantuan perbaikan


- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan

perundang-undangan daerah, dengan indikator :

- Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan

partisipasi masyarakat

- Persentase publikasi peraturan perundang-

undangan daerah pada masyarakat dan aparatur

pemerintah


1. Penataan peraturan perundang-undangan

2. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan

aparatur pemerintah di bidang hukum

3. Penerapan dan penegakan hukum


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pegukuran dan peningkatan kinerja serta

lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka

setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja

utama (IKU).

Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama

dari pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi

adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh isntansi yang

bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi dibentuk, yang

menjadi area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi sertaa

kewenangan utama instansi pemerintah. Adapun cara menghitung

capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja

yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Rencana – (Realisasi – Rencana)

Pencapaian rencana = X 100%

tingkat capaian Rencana

Persentase Realisasi

Pencapaian rencana = X 100%

tingkat capaian Rencana


Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja

ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan

atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan

kegiatan sebagai berikut :

85 s.d. 100

70 X < 85

55 X < 70

X < 55

:

:

:

:

Sangat Berhasil

Berhasil

Cukup Berhasil

Kurang Berhasil

Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir

isian data kinerja target dan realisasi tahun 2016 yang diisi oleh Unit

Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang. Formulir

Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan

verifikasi data internal guna menjaga keandalan data tersebut.

Sedangkan tanggungjawab pengumpulan data kinerja yang

handal merupakan kewenangan masing-masing Bagian pada

Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Malang

NO. INDIKATOR

KINERJA

UTAMA FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

INDIKATOR

1. Persentase

pelaksanaan

rencana aksi

reformasi

birokrasi

Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan

dibagi jumlah seluruh rencana aksi X 100%

Penjelasan :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) ada

4 area perubahan meliputi Sumber Daya

Aparatur, Penataan Peraturan

Perundangan, Pengawasan dan Pelayanan

Publik dilaksanakan dengan 13 Program.

Bagian

Organisasi

2. Persentase SOP penyelenggaraa

n pemerintahan

yang diterapkan

Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan dibagi

jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan

pemerintahan yang telah ditetapkan X

100%

Bagian

Organisasi


NO. INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULA PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

INDIKATOR

Penjelasan :

Kriteria diterapkan adalah telah

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik unit kerja maupun

pelaksana serta telah dilakukan evaluasi

minimal satu kali dalam setahun oleh 102

unit kerja/SKPD

3. Nilai Survei

Kepuasan Masyarakat

Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bagian

Organisasi

4. Cakupan modin

penerima

tunjangan

Jumlah modin, guru ngaji, dan guru

sekolah minggu penerima tunjangan dibagi

jumlah seluruh modin yang terdaftar X

100%

Bagian Kesra

5. Cakupan

tempat ibadah yang menerima

bantuan

perbaikan

Jumlah tempat ibadah yang menerima

bantuan perbaikan dibagi jumlah keseluruhan tempat ibadah X 100%

Bagian Kesra

6. Persentase

Peraturan

Daerah yang

melibatkan partisipasi

masyarakat

Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan

partisipasi masyarakat dibagi jumlah

keseluruhan Peraturan Daerah yang

tercantum dalam program legislasi daerah X 100%

Bagian Hukum

7. Persentase

publikasi

peraturan

perundang-undangan

daerah pada

masyarakat dan

aparatur

pemerintah

Jumlah peraturan perundang-undangan

daerah yang telah dipublikasikan pada

masyarakat dan aparatur pemerintah

dibagi jumlah seluruh peraturan perundang-undangan daerah X 100%

Bagian Hukum


Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja

organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2016

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA

SI CAPAIAN (%)

1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi

100% 100% 100%

2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan

100% 87,25% 87,25%

3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

77 77,11 100,14%

4 Meningkatnya

kualitas pelayanan kehidupan beragama

1

.

Cakupan modin

penerima tunjangan

100% 98.83% 98.83%

2.

Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan

100% - -

5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah

1.

Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat

100% 84,2% 84,2%

2.

Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah

100% 92,3% 92,3%


Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

Th. 2015 (n-1)

Th. 2016 (n)



100% 100% 100%



100% 56,86% 87,25%



76 75 77,11

4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

1.

Cakupan modin penerima tunjangan

100% 98,83% 100%

2.

Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan

100% 100% -

5 Meningkatnya kualitas dan

publikasi peraturan perundang-undangan daerah

1.

Persentase Peraturan Daerah

yang melibatkan partisipasi masyarakat

100% 90% 84,2%

2.

Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah

100% 100% 92,3%


Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR RPJMD

REALISASI Th. 2016

TINGKAT

KEMAJUAN



100% 100% 100%



100% 87,25%

87,25%



79 77,11 100,14%

97,61%

4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

1. Cakupan modin penerima tunjangan

100% 100% 100%

2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan

100% - -

5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah

1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat

100% 100% 100%

2. Persentase publikasi

peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah

100% 92,3% 62,30%


Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tiap Sasaran Tahun 2016

SASARAN CAPAIAN

2016

KATEGORI

CAPAIAN

Sasaran 1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

100% Sangat Berhasil

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

87,25% Sangat Berhasil

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah


Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama


Sasaran 5 Meningkatnya kualitas dan publikasi

peraturan perundang-undangan

daerah


B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran tahun 2016 pada

Tabel 3.5 diketahui ada sasaran yang mengalami keberhasilan

ataupun kegagalan dalam mencapai target.

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

Sasaran 1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Sasaran 4 : Sasaran 5 :

CAPAIAN 2016

CAPAIAN 2016


Sasaran ”Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik” tercapai 100% dengan kategori SANGAT BERHASIL.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-

2019, ditetapkan 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur,

Penataan Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan dan

Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 8 Program.

Pada tahun 2016 Unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Malang telah melakukan 8 (delapan) program tersebut sehingga

dapat tercapai kinerja sesuai yang diharapkan.


Untuk mewujudkan sasaran tersebut Sekretariat Daerah Kota

Malang melalui Bagian Organisasi melakukan beberapa upaya

antara lain :

1. Rapat koordinasi Tim Pelaksana RB;

2. Pengumpulan data pelaksanaan RB pada SKPD pengampu;

3. Rapat koordinasi dengan Inspektorat selaku Operator Pelaksana

Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB;

4. Melaksanakan workshop penyusunan rencana aksi RB pada

SKPD;

5. Melakukan monitoring penerapan Rencana Aksi pada SKPD.

Foto Dokumentasi Workshop Penyusunan Rencana Aksi RB

Sasaran ”Meningkatnya kualitas organisasi dan

ketatalaksanaan pemerintah daerah” tercapai 87,25% dengan

kategori SANGAT BERHASIL. Adapun hal-hal utama yang menjadi

penyebab antara lain :

1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang ada yang kurang

memahami pentingnya penyusunan dan penerapan SOP;


2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang ada yang belum

menguasai teknis penyusunan SOP.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional

Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di

lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Dari 102 Unit/SKPD hanya ada 89 Unit/SKPD yang menyusun dan

menerapkan SOP. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut

dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang

akan datang, Sekretariat Daerah Kota Malang melalui Bagian

Organisasi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan asistensi penyusunan SOP pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Malang;

2. Melakukan monitoring penerapan SOP pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Malang.

Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan

daerah” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan

beragama” serta Sasaran

“Meningkatnya kualitas dan

publikasi peraturan

perundang-undangan

daerah” seluruhnya telah

tercapai dengan kategori

SANGAT BERHASIL.

Penyebab utamanya adalah

9 (Sembilan) Bagian di

lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Malang telah


konsisten melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan sasaran

dimaksud.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 memang

ada sedikit penurunan, yaitu pada sasaran 4 : “Meningkatnya kualitas

pelayanan kehidupan beragama dengan indikator Cakupan tempat

ibadah yang menerima bantuan perbaikan” dengan target RPJMD

100% berdasarkan Pasal 298 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan syarat

penerima dana hibah yang harus berbadan hukum target indikator

ini tidak dapat dicapai atau dilaksanakan karena tidak adanya

alokasi anggaran hibah. Namun untuk tahun tahun mendatang

dengan Struktur Organisasi Perangkat Kerja Sekretariat Daerah yang

baru akan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama

agar tercapai target sesuai yang direncanakan.

Berikut adalah diagram perbandingan pencapaian kinerja Sekretariat

Daerah tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 :

2015

2016 0,84 0,86 0,88 0,9

0,92 0,94 0,96 0,98

1

2015

2016


C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya

harus didukung anggaran yang memadai serta dapat

dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.6

Alokasi Anggaran Sasaran dan Realisasi

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % REALISASI

1 Terwujudnya

perumusan

kebijakan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dalam rangka

peningkatan

kualitas pelayanan

publik

Persentase pelaksanaan

rencana aksi reformasi

birokrasi

2.902.500.000,00 2.474.778.225,00

(85,26)

2 Meningkatnya

kualitas organisasi

dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Persentase SOP

penyelenggaraan

pemerintahan yang

diterapkan

17.757.906.900,00 16.618.940.769,00

(93,59)

3 Meningkatnya

kualitas layanan kesekretariatan

daerah

Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat

41.606.603.100,00 37.002.073.580,00

(88,93)

4 Meningkatnya

kualitas pelayanan

kehidupan

beragama

1. Cakupan modin

penerima

tunjangan

15.139.961.712,00 14.874.327.000,00

(98,25)

2. Cakupan tempat

ibadah yang menerima bantuan

perbaikan

5 Meningkatnya

kualitas dan

publikasi peraturan

perundang-

undangan daerah

1. Persentase

Peraturan Daerah

yang melibatkan

partisipasi

masyarakat

5.070.000.000,00 3.225.970.610,00

(63,63)

2. Persentase publikasi peraturan

perundang-

undangan daerah

pada masyarakat

dan aparatur pemerintah


Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan

perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016, telah

dilaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD

TA 2016 sebesar Rp. 82.476.971.712,00 dengan realisasi sebesar Rp.

74.196.090.184,00 (89,96%). Untuk mengetahui pencapaian

sasaran Sekretariat Daerah Kota Malang tahun 2016 terhadap

penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

Target Realis

asi

Capaia

n

Alokasi Realisasi Capa

ian

Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik

Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi

birokrasi

100% 100% 100% 2.902.500.000,00 2.474.778.225,00 85,26

Meningkatnya

kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

Persentase SOP

penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan

100% 100% 87,25 17.757.906.900,00 16.618.940.769,00

(93,59)

Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan

daerah


77 77,11 100,14% 41.606.603.100,00 37.002.073.580,00

(88,93)

Meningkatnya kualitas pelayanan

kehidupan beragama

Cakupan modin penerima

tunjangan

100% 100% 100% 15.139.961.712,00 14.874.327.000,00

(98,25)

Cakupan tempat

ibadah yang menerima bantuan

perbaikan

Meningkatnya kualitas dan publikasi

peraturan perundang-undangan daerah

Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan

partisipasi masyarakat

100% 96,16

%

62,30% 5.070.000.000,00 3.225.970.610,00

(63,63)


SASARAN INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

Target Realis

asi

Capaia

n Alokasi Realisasi

Capa

ian

Persentase publikasi peraturan perundang-

undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah

Guna mencapai hasil yang optimal dalam mengukur

akuntabilitas keuangan perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap

kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio

efektivitas yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi

anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja,

dengan formula sebagai berikut :

Rasio Ekonomi

=

Realisasi Anggaran

Belanja X 100%

Rencana Anggaran

Belanja

Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio

ekonomi, maka ditentukan pemeringkatan (scorring) sebagai berikut :

Rasio Ekonomi Skor Kesimpulan

< 90 %

90 % - 94,99%

95% - 100%

100% - 105%

> 105 %

5

4

3

2

1

Sangat Ekonomis

Ekonomis

Cukup Ekonomis

Kurang Ekonomis

Tidak Ekonomis


2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi

dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai

berikut :

Rasio Efisiensi

=

Rasio Ekonomi

X 100%

Capaian Kinerja

Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari berbagai

variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan

pemeringkatan nilai sebagai berikut :

Rasio Efisiensi Skor Kesimpulan

≤ 96%

96% - 100%

101% - 105%

≥ 105%

4

3

2

1

Efisien

Cukup Efisien

Kurang Efisien

Tidak Efisien

3. Rasio Efektivitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian

kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran, dengan

formula sebagai berikut :

Rasio Efektivitas

=

Capaian Kinerja

Output X 100%

Capaian Kinerja

Sasaran


Selanjutnya guna penetapan efektivitas sesuai nilai rasio yang

diperoleh, ditetapkan pemeringkatan nilai rasio sebagai berikut :

Rasio Efektivitas Skor Kesimpulan

> 100%

95% - 100%

90% - 94,99%

< 90%

4

3

2

1

Efektif

Cukup Efektif

Kurang Efektif

Tidak Efektif

Capaian Rasio Ekonomi, efisiensi dan efektivitas Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.8

SASARAN ANGGARAN 2016

(RP.)

REALISASI 2016

(RP.)

RASIO

EKONOMI

RASIO

EFISIENSI

RASIO

EFEKTIVITAS

Terwujudnya perumusan kebijakan

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

dalam rangka

peningkatan kualitas

pelayanan publik

2.902.500.000,00 2.474.778.225,00 85,26 85,26% 100%

Meningkatnya

kualitas organisasi dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah

17.757.906.900,00 16.618.940.769,00

93,59

107,27% 87,25%

Meningkatnya

kualitas layanan

kesekretariatan daerah

41.606.603.100,00 37.002.073.580,00

88,93

88,93% 100,14

%


SASARAN ANGGARAN 2016

(RP.)

REALISASI 2016

(RP.)

RASIO

EKONOMI

RASIO

EFISIENSI

RASIO

EFEKTI

VITAS

Meningkatnya

kualitas pelayanan

kehidupan beragama

15.139.961.712,00 14.874.327.000,00

98,25 98,25% 100%

Meningkatnya

kualitas dan

publikasi peraturan

perundang-undangan daerah

5.070.000.000,00 3.225.970.610,00

63,63

66,17% 96,16%

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1, Sasaran

3, Sasaran 4, dan Sasaran 5 mencapai nilai SANGAT EKONOMIS,

sedangkan Sasaran 2 mencapai nilai CUKUP EKONOMIS.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Sasaran 1 : Sangat Ekonomis

Sasaran 2 : Cukup Ekonomis




RASIO EKONOMI

RASIO EKONOMI


Terkait Rasio Efisiensi, pada tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan

bahwa Sasaran 1, Sasaran 3 dan Sasaran 5 mencapai kategori

EFISIEN. Sasaran 4 mencapai kategori CUKUP EFISIEN dan Sasaran 2

KURANG EFISIEN.

Program yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2016, secara

umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dtetapkan

dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

Untuk mewujudkan hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas

perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah

Kota Malang dalam bentuk rasio efektivitas.

RASIO EFISIENSI

SASARAN 1 : Efisien

SASARAN 2 : Tidak Efisien

SASARAN 3 : Efisien

SASARAN 4 : Efisien

SASARAN 5 : Cukup Efisien


Dari tabel 3.8 disimpulkan bahwa pelaksanaan program untuk

mewujudkan Sasaran 2 mencapai kategori TIDAK EFFEKTIF. Sasaran

3, Sasaran 4, dan Sasaran 5 mencapai kategori CUKUP EFFEKTIF.

Sasaran 1 mencapai kategori EFFEKTIF.

RASIO EFEKTIVITAS

SASARAN 1

SASARAN 2

SASARAN3

SASARAN 4

SASARAN 5


BBAABB IIVV

PPEENNUUTTUUPP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke

arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

mewujudkan good governance.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa

Sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan Sangat

Berhasil.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang

merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN CAPAIAN

2016

KATEGORI CAPAIAN

Sasaran 1

Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

100% Sangat

Berhasil

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

87,25% Sangat

Berhasil

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah

100% Sangat

Berhasil

Sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

100%

Sangat Berhasil


0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%






RASIO EKONOMI

RASIO EKONOMI

SASARAN CAPAIAN

2016

KATEGORI

CAPAIAN

Sasaran 5

Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah


Sedangkan kinerja keuangan yang didasarkan pada

perhitungan rasio ekonomis, rasio efektifitas dan rasio efisiensi pada

Anggaran Tahun

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang yang

menggambarkan Capaian Kinerja tiap Sasaran yang merupakan

penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang pada Tahun

Anggaran 2016.

Malang, 23 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

DR. Drs. H IDRUS, M.SI

Pembina Utama Madya NIP. 19570712 198503 1 024

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

VISI : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan

Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah

MISI : Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam

rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik

Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi

100% 100% 100%

2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah


100% 87,25% 87,25%

3 Meningkatnya kualitas layanan

kesekretariatan daerah

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 77 77,11 100,14%

4 Meningkatnya kualitas

pelayanan kehidupan beragama

1. Cakupan modin penerima tunjangan

100% 98.83% 98.83%

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)


100% - -

5 Meningkatnya kualitas dan

publikasi peraturan perundang-

undangan daerah

1. Persentase Peraturan Daerah yang

melibatkan partisipasi masyarakat

100% 84,2% 84,2%

2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada


100% 92,3% 92,3%

Malang, 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA

MALANG

Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580712 198503 1 024

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

CAPAIAN

SASARAN

KATEGORI

CAPAIAN

1 Terwujudnya perumusan

kebijakan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik

Persentase pelaksanaan rencana

aksi reformasi birokrasi

100% 100% 100% 100% Sangat

Berhasil


organisasi dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah

Persentase SOP penyelenggaraan

pemerintahan yang diterapkan

100% 87,25% 87,25% 87,25% Sangat

Berhasil


layanan kesekretariatan

daerah

Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat

77 77,11 100,14% 100% Sangat

Berhasil


pelayanan kehidupan

beragama

3. Cakupan modin penerima

tunjangan

100% 98.83% 98.83% 100% Sangat

Berhasil


100% - -

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

CAPAIAN

SASARAN

KATEGORI

CAPAIAN

5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan

perundang-undangan

daerah

3. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi

masyarakat

100% 84,2% 84,2% 96,16% Sangat Berhasil

4. Persentase publikasi

peraturan perundang-

undangan daerah pada masyarakat dan aparatur

pemerintah

100% 92,3% 92,3%

Malang, 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA

MALANG

Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580712 198503 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. MOCH. ANTON

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak

Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Malang, 18 Januari 2016

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

VISI : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Misi : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

1. Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Persentase pelaksanan rencana aksi reformasi birokrasi

100%

2. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah


100%

3. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 77


1 2 3

4. Meningkatnya pelayanan kehidupan

beragama

1. Cakupan modin, guru ngaji dan

guru sekolah minggu penerima tunjangan

100%

5. Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah


2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada


100% 100%

Program Anggaran Keterangan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 976.290.000,00 APBD

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 11.395.900.000,00 APBD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 2.620.000.000,00 APBD

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rp 639.036.100,00 APBD

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Rp 3.584.600.000,00 APBD

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 655.000.000,00 APBD

7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 600.000.000,00 APBD

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 10.250.000.000,00 APBD

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Rp 305.000.000,00 APBD

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.620.890.000,00 APBD

11. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Rp 1.658.000.000,00 APBD

12. Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum

Rp 1.775.910.000,00 APBD

13. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp 911.857.000,00 APBD

14. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Rp 460.000.000,00 APBD

15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan Rp 265.238.800,00 APBD

16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 755.466.100,00 APBD

17. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu

Rp 151.322.000,00 APBD

18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 810.000.000,00 APBD

19. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Rp 9.540.000.000,00 APBD


20. Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Rp 2.970.000.000,00 APBD

21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 350.000.000,00 APBD

22. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 445.000.000,00 APBD

23. Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp 165.000.000,00 APBD

24. Program Peningkatan Kerjasama dengan Luar Negeri Rp 75.000.000,00 APBD

25. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 682.500.000,00 APBD

26. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Rp 300.000.000,00 APBD

27. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 6.025.000.000,00 APBD

28. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 325.000.000,00 APBD

29. Program Peningakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 200.000.000,00 APBD

30. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 14.952.750.000,00 APBD

Total Rp 75.464.760.000,00

Malang, 18 Januari 2016

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19620331 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. MOCH. ANTON

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak

Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Malang, November 2016

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

VISI : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Misi : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah


1 2 3

1. Terwujudnya perumusan kebijakan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Persentase pelaksanan rencana aksi

reformasi birokrasi

100%

2. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah


100%

3. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 77


1 2 3

4. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama 1. Cakupan modin, guru ngaji dan guru

sekolah minggu penerima tunjangan

100%

5. Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah


2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah

100% 100%


1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 976.290.000 APBD

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 12.477.641.000 APBD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 3.717.733.000 APBD

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rp 679.288.100 APBD

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Rp 3.545.855.500 APBD

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 685.000.000 APBD

7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 330.000.000 APBD

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 10.145.000.000 APBD

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Rp 280.000.000 APBD

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.594.910.000 APBD

11. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Rp 1.425.530.000 APBD

12. Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum

Rp 2.049.560.000 APBD

13. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp 911.857.000 APBD

14. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Rp 505.000.000 APBD

15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan Rp 282.228.300 APBD

16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 738.476.600 APBD

17. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu

Rp 151.322.000 APBD

18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 810.000.000 APBD

19. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp 12.040.000.000 APBD


20. Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Rp 3.020.000.000 APBD

21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 350.000.000 APBD

22. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 345.000.000 APBD

23. Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp 165.000.000 APBD

24. Program Peningkatan Kerjasama dengan Luar Negeri Rp 75.000.000 APBD

25. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 812.500.000 APBD

26. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Rp 470.000.000 APBD

27. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 8.232.772.500 APBD

28. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 325.000.000 APBD

29. Program Peningakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 196.046.000 APBD

30. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 15.139.961.712 APBD

Total Rp 82.476.971.712,00

Malang, November 2016

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19570712 198503 1 024

IKU

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA MALANG

VISI : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan

Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah

MISI : Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran

Srategis

Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan / Penjelasan Penanggung

Jawab

Sumber Data

1 2 3 4 5

Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Persentase pelaksanan rencana aksi reformasi birokrasi

Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh rencana aksi X 100%

Penjelasan :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) ada 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur, Penataan Peraturan Perundangan, Pengawasan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 13 Program.

Bagian Organisasi

Hasil Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah


Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan dibagi jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan X 100%

Penjelasan :

Kriteria diterapkan adalah telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik unit kerja maupun pelaksana serta telah dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam

Bagian Organisasi

Hasil Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran

Srategis


Jawab

Sumber Data

1 2 3 4 5

setahun oleh 102 unit kerja/SKPD

Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah


Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi

Hasil Survei Kepuasan Msyarakat pada Sekretariat Daerah

Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama

1. Cakupan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu penerima tunjangan

Jumlah modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan dibagi jumlah seluruh modin yang terdaftar X 100%

Bagian Kesra Daftar Penerima Tunjangan


Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan dibagi jumlah keseluruhan tempat ibadah X 100%

Bagian Kesra Daftar Tempat Ibadah Penerima Bantuan Perbaikan

Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah


Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dibagi jumlah keseluruhan Peraturan Daerah yang tercantum dalam program legislasi daerah X 100%

Bagian Hukum Program Legilasi Daerah

Sasaran

Srategis


Jawab

Sumber Data

1 2 3 4 5

2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah

Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang telah dipublikasikan pada masyarakat dan aparatur pemerintah dibagi jumlah seluruh peraturan perundang-undangan daerah X 100%

Bagian Hukum Hasil Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

No. Program Anggaran Realisasi %

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 976.290.000,00 920.231.657,00 94,26

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.477.641.000,00 10.148.064.832,00 81,33

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.717.733.000,00 3.315.450.267,00 89,18

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

679.288.100,00 592.399.750,00 87,21

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.545.855.500,00 547.649.200,00 79,95

6 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 685.000.000,00 213.228.600,00 64,61

7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 330.000.000,00 9.826.263.000,00 96,86

8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10.145.000.000,00 2.869.033.760,00 80,91

9 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 280.000.000,00 202.981.600,00 72,49

10 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.594.910.000,00 842.202.650,00 52,81

11 Program Penerapan dan Penegakan Hukum 1.425.530.000,00 711.321.800,00 49,9

12 Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum

2.049.560.000,00 1.672.446.160,00 81,6

13 Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 838.908.000,00 92

14 Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

505.000.000,00 464.082.000,00 91,9

15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan

282.228.300,00 206.009.719,00 72,99

16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 738.476.600,00 683.445.526,00 92,55

17 Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu

151.322.000,00 151.322.000,00 100

18 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

810.000.000,00 789.277.491,00 97,44

No. Program Anggaran Realisasi %

19 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 12.040.000.000,00 11.943.334.599,00 99,2

20 Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 3.020.000.000,00 2.595.282.055,00 85,94

21 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 350.000.000,00 164.865.000,00 47,1

22 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

345.000.000,00 276.443.900,00 80,13

23 Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga 165.000.000,00 163.063.500,00 98,83

24 Program Peningkatan Kerjasama dengan Luar Negeri 75.000.000,00 74.550.000,00 99,4

25 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 812.500.000,00 803.111.825,00 98,84

26 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

470.000.000,00 445.094.800,00 94,7

27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.232.772.500,00 7.480.554.363,00 90,86

28 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325.000.000,00 209.470.130,00 64,45

29 Program Peningakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

196.046.000,00 171.675.000,00 87,57

30 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 15.139.961.712,00 14.874.327.000,00 98,25

JUMLAH 81.565.114.712,00 74.196.090.184,00 90,97

kata pengantar -...

Documents