kata pengantar - setjen.pertanian.go.idsetjen.pertanian.go.id/site/upload/common/lakin pusat pvtpp...

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang

dikelola. Penyusunan laporan kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) bertujuan untuk mengukur dan memberikan

informasi pelayan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian sebagai

upaya perbaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat PVTPP dalam rangka

peningkatan pelayanan.

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memuat dan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

Pusat PVTPP Tahun 2018. Capaian kinerja Tahun 2018 tersebut merupakan progress

peningkatan kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai tolak ukur

keberhasilan pencapaian kinerja Pusat PVTPP. Analisis atas capaian kinerja terhadap

target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan

kinerja Pusat PVTPP secara berkelanjutan dan sebagai bahan informasi kepada

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Januari 2019

Kepala Pusat,

Erizal Jamal

NIP.196303011989031002

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pentunjuk

teknis perjanjian kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah,

maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya

dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui laporan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Pusat PVTPP tahun 2018 diharapkan dapat memberikan

stimulasi bagi pelayanan yang telah dicapai oleh Pusat PVTPP sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara profesional serta terus berusaha menyempurnakan

praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip

Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen yang berbasis kinerja secara azas

dan berkelanjutan. Sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Pusat PVTPP tahun 2017 dan sebagai umpan

balik untuk perbaikan kinerja Pusat PVTPP pada tahun yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai pencapaian kinerja Pusat

PVTPP dalam satu tahun anggaran kepada Sekretariat Jenderal dan pihak yang

berkepentingan lainnya.

Pusat PVTPP telah menetapkan standar kinerja dalam dokumen Penetapan Kinerja

tahun 2018. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Pusat

PVTPP kepada Sekretaris Jenderal atas target kinerja Pusat PVTPP dalam

mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2018. Sasaran strategis

Pusat PVTPP tahun 2018 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja yaitu )

Meningkatnya kualitas layanan Pusat PVTPP, 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas

perlindungan varietas tanaman serta pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan,

dan 3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkup Pusat PVTPP, dengan

6 indikator kinerja yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat

PVTPP; (2) Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian

terhadap layanan Pusat PVTPP; (3) Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap

total permohonan PVT; (4) Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang

diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan;

(5) Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti

terhadap total temuan BPK; dan (6) Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 iii

Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total

temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi

indikator kinerja terhadap 6 indikator kinerja maka dapat disampaikan nilai capaianya,

yaitu Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTPP

dengan capaian kinerja 100% (Berhasil), Indikator Nilai Indeks Kepuasan unit kerja

terkait Kementan terhadap layanan Pusat PVTPP dengan capaian kinerja 98,33%

(Berhasil), Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT

dengan capaian kinerja 129,92% (Sangat Berhasil), Rasio tanda daftar varietas lokal

dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas

lokal dan hasil pemuliaan dengan capaian kinerja 112,13% (Sangat Berhasil),. (5)

Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti

terhadap total temuan BPK dengan capaian kinerja 111,11% (Sangat Berhasil), dan (6)

Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan

Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian dengan capaian kinerja 111,11% (Sangat Berhasil). Pada

tahun 2018, Pusat PVTPP mendapatkan alokasi anggaran Rp38.000.949.000,- yang

bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi

anggaran mencapai Rp.36.472.003.969,- atau 95,98%.

Pusat PVTPP merupakan salah satu unit kerja pelayanan publik di Kementerian

Pertanian tentu dalam mencapai target yang telah ditetapkan terdapat

kendala/permasalahan yang dihadapi. Untuk menghadapi berbagai kendala sekaligus

upaya percepatan dan profesionalisme serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi,

Pusat PVTPP terus berupaya meningkatkan kemampuan unit kerja melalui

pelaksanaan perkembangan dan perbaikan sistem pelayanan Pusat PVTPP serta

budaya kerja pegawai melalui ISO 9001:2015. Hakekat transformasi penerapan sistem

pelayanan pada Pusat PVTPP melalui teknologi informasi dari manual ke Online

merupakan strategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa unit

kerja ke bentuk dan sistem yang baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi unit

kerja. Tentu hal tersebut akan menciptakan sistem permohonan hak PVT, pendaftaran

varietas dan perizinan pertanian yang berkualitas, cepat, tepat akurat dan akuntabel

guna mendukung terwujudnya pertanian tangguh dan dinamis. Dalam mencapai itu

semua dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai guna terwujudnya

pelayanan Pusat PVTPP yang Profesional, Responsive, berIntegritas, Maksimal dan

Antisipatif (PRIMA).

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF.............................................................................................. ............. ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... vii

I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1

1.2 Organisasi dan Fungsi .................................................................................................... 1

1.3 Sumberdaya Manusia Pusat PVTPP .............................................................................. 5

1.4 Dukungan Anggaran ........................................................................................................ 5

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................................................... 7

2.1 Rencana Strategi .............................................................................................................. 7

2.1.1 Visi ....................................................................................................................... 7

2.1.2 Misi ...................................................................................................................... 7

2.1.3 Tujuan .................................................................................................................. 8

2.1.4 Sasaran ............................................................................................................... 8

2.1.5 Kebijakan ............................................................................................................. 9

2.1.6 Strategi ................................................................................................................ 9

2.2. Perjanjian Kinerja .............................................................................................................. 9

III AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PVTPP ......................................................................... 11

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan ........................................................................................... 11

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ...................................................................................... 13

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 13

3.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat PVTPP ...................... 13

3.3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait di Lingkup Kementeran Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTPP ...................................................................... 25

3.3.3 Rasio Sertifikat Hak PVT Yang Diterbitkan Terhadap Total Permohonan Hak PVT ..................................................................................................................... 30

3.3.4 Rasio Tanda Daftar Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Yang Diterbitkan Terhadap Pendaftaran Varietas Lokal Dan Hasil Pemulliaan ............................. 36

3.3.5 Rasio Temuan BPK Atas Pengelolaan Keuangan Pusat PVTPP Yang Ditindaklanjuti Terhadap Total Temuan BPK ..................................................... 40

3.3.6 Rasio Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Keuangan Pusat PVTPP Yang Ditindaklanjyi Terhadap Total Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ..................................................... 44

3.4 Akuntabilitas Keuangan .................................................................................................. 47

3.5 Analisis Efisiensi Pemanfatan Sumber Daya .................................................................. 48

3.6 Rencana Aksi Perbaikan ................................................................................................. 51

IV PENUTUP ................................................................................................................................ 52

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 v

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

1. Data Pegawai Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian Tahun 2018 Berdasarkan Fungsi, Golongan dan

Pendidikan.................................................................................................

5

2. Alokasi Pagu Awal, Revisi dan Realisasi Anggaran Pusat Tahun 2018.... 6

3. Perjanjian Kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian Tahun 2018............................................................................... 10

4. Capaian Kinerja Kegiatan Pusat PVTPP Tahun 2018............................... 12

5. Interval Hasil Penilaian IKM....……………………………………………….. 15

6. Hasil Pengukuran IKM Pusat PVTPP Tahun 2018...............................…. 16

7. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait Pusat PVTPP

Tahun 2018................................................…………………………………. 27

8. Rasio Jumlah Sertifikat Terhadap Jumlah Permohonan Hak PVT Tahun

2018.............................……………………………………………………….. 31

9. Rasio Jumlah Tanda Daftar Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Tahun 2018..............................................................…………...............................

37

10. Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pusat PVTPP Tahun 2018......................................................................... 41

11. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal Atas

Pengelolaan Keuangan Pusat PVTPP...................................................... 45

12.

13.

14.

Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja.............................................................................................

Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2015 s.d 2018............................................……………………................... Rencana Aksi Perbaikan Tahun 2019.......................................................

47

48

51

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik Hal

1 Trend Capaian Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2016-2018 ................ 17

2 Perkembangan Serapan Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2015-2018 48

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 vii

DAFTAR GAMBAR

Grafik Hal

1 Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian .............. 17

2 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Saat Meninjau Pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah ................. 21

3 Koordinasi Teknis Permohonan Hak PVT di Lembang dan Sosialisasi PVT di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ...................................... 22

4 FGD Usulan Revisi PP No.35 Tahun 2016 di Bogor dan Diskusi Publik di Yogyakarta ............................................................................ 23

5 Sosialisasi Permentan No.36/Permentan/SR/10/2017 di Bogor dan Workshop Perizinan Benih Hortikultura di Malang ............................... 25

6 Koordinasi OSS di Bogor dan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida di Medan ............................................................. 30

7 Pembahasan Panduan Pelaksana Uji di Bogor ................................... 32

8 Suasana Sidang Komisi PVT ............................................................... 33

9 Lahan Stasiun Pengujian BUSS Manoko Yang Dipakai Untuk Uji BUSS Cabai .......................................................................................... 34

10 Lahan Stasiun Pengujian BUSS Manoko Untuk Pemantauan Keragaan Varietas ................................................................................ 34

11 Contoh Koleksi Varietas Di Stasiun Pengujian BUSS Manoko ............. 36

12 Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Di Lembang dan FGD Pemanfatan Varietas Lokal di Jakarta .......................................... 43

13 Inventarisasi dan Pelabelan BMN ......................................................... 43

14 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2018 Berdasarkan Aplikasi Smart Kementerian Keuangan ........................... 49

Laporan Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 1

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka

pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen dan sistem

akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara

konsisten dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi

Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

pentunjuk teknis perjanjian kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja

instansi pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian

sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui laporan

kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) tahun 2018 diharapkan dapat memberikan

stimulasi bagi pelayanan yang telah dicapai oleh Pusat PVTPP sebagai bentuk

pertanggungjawaban secara profesional serta terus berusaha menyempurnakan

praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-

prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen yang berbasis kinerja

secara azas dan berkelanjutan. Sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Pusat PVTPP tahun

2017 dan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pusat PVTPP pada tahun

yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai

pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada Sekretariat Jenderal dan

pihak yang berkepentingan lainnya.

1.2 Organisasi dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015

tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian, yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat

BAB I

PENDAHULUAN


PVTPP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan

pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi

teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat PVTPP

menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;

2. Pelaksanaan kerja sama dan publikasi;

3. Pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan

pertanian;

4. Pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;

5. Pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;

6. Pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan

Varietas Tanaman;

7. Pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil

pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;

8. Penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau

pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian;

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas:

1. Bagian Umum;

2. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman;

3. Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman;

4. Bidang Pelayanan Perizinan; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan

program, rencana kegiatan dan anggaran, kerjasama dan publikasi, pelayanan

hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan, serta urusan tata usaha

dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bagian Umum

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta

evaluasi dan pelaporan;

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan

rumah tangga dan perlengkapan;


3. Penyiapan pelaksanaan kerja sama dan publikasi perlindungan varietas

tanaman dan perizinan pertanian;

4. Penyiapan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan

pertanian.

Bagian Umum terdiri atas:

➢ Subbagian Tata Usaha;

➢ Subbagian Kerja Sama dan Publikasi, dan

➢ Subbagian Pelayanan Hukum.

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas pemberian pelayanan

perlindungan varietas tanaman, serta pemantauan dan evaluasi hak dan

kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pelayanan Perlindungan Varietas

Tanaman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan teknis permohonan hak Perlindungan Varietas

Tanaman;

2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak

perlindungan varietas tanaman.

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman terdiri atas:

➢ Subbidang Pelayanan Teknis; dan

➢ Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Bidang Pendaftaran Varietas

Bidang Pendaftaran dan Peredaran Varietas mempunyai tugas melaksanakan

pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil

pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman. Dlam

menjalankan tugasnya Bidang Pendaftaran Peredaran Varietas

menyelenggarakan fungsi

1. Pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil

pemuliaan; dan

2. Pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman

Bidang Pendaftaran Peredaran Varietas terdiri dari :

➢ Subbidang Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; dan

➢ Subbidang Pendaftaran Peredaran Varietas


Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin,

rekomendasi teknis, pendafaran di bidang pertanian. Dalam melaksanakan

tugasnya Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis

permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan

pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta

pemantauan dan evaluasi.

2. Penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis

permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau

rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan

pengembangan serta pemantauan dan evaluasi.

Bidang Pelayanan Perizinan Pertanian terdiri dari:

➢ Subbidang Pelayanan Perizinan I

➢ Subbidang Pelayanan Perizinan II

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pemeriksa

Perlindungan Varietas Tanaman dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;

2. Melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

menempatkan pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman,

dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III yang sesuai tugas

masing-masing jabatan fungsional. Jenjang jabatan fungsional diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan.


1.3 Sumberdaya Manusia Pusat PVTPP

Pada tahun 2018, Pegawai Pusat PVTPP berjumlah 83 orang. Tahun 2018 SDM

Pusat PVTPP berkurang 4 orang dari tahun 2017 yang berjumlah 87,

dikarenakan adanya perpindahan mutasi tugas pegawai, dan pegawai yang

pensiun dalam tugas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat PVTPP

juga didukung oleh SDM lainnya yang diangkat berdasarkan SK Menteri

Pertanian, yaitu Komisi PVT, Komisi Banding PVT, serta Konsultan PVT. Berikut

rincian tenaga SDM Pusat PVTPP yang tertera pada Tabel 1:

Tabel 1. Data Pegawai Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

PertanianTahun 2018 Berdasarkan Fungsi, Golongan dan Pendidikan

1.4 Dukungan Anggaran

Penetapan Kinerja Pusat PVTPP pada Tahun Anggaran 2018 didukung dengan

pagu anggaran sebesar Rp.40.713.949.000,-. Yang terdiri dari: (1) belanja

pegawai sebesar Rp.6.300.550.000,-; (2) belanja barang Rp.20.960.399.000,-

dan (3) belanja modal sebesar Rp.13.453.000.000,-. Dalam perkembangannya,

pagu anggaran tersebut mengalami beberapa kali revisi POK dan dua kali revisi

Dipa bulan Agustus dan November 2018 sehingga anggaran Pusat PVTPP

No Uraian Jumlah Pegawai

Th. 2018 Keterangan

A Berdasarkan Jabatan dan Fungsi

1 Pegawai Pusat : 83

- Eselon II

- Eselon III

- Eselon IV

- Pemeriksa PVT

- Pranata Komputer

- Arsiparis

- Fungsional Umum

1

4

9

16

1

2

55

PNS

PNS

PNS

SK Menteri Pertanian



SK Kepala Pusat PVTPP

- CPNS 1

2 Tenaga Honorer 19 SK Kepala Pusat PVTPP

B Berdasarkan Golongan

1 Golongan II 9

2 Golongan III 60

3 Golongan IV 14

C Berdasarkan Pendidikan

1 SMA 0

2 Diploma 5

3 Strata I 36

4 Strata II 31

5 Strata III 1


menjadi Rp.38.000.949.000,- dengan rincian: (1) belanja pegawai sebesar

Rp.5.800.550.000,-; 2) belanja barang Rp.20.960.399.000,- dan (3) belanja

modal sebesar Rp.11.240.000.000,-. Alokasi anggaran Pusat PVTPP, sampai

dengan posisi 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.36.472.003.969,-

atau 95,98%. Rincian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Awal, Revisi dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Jenis Belanja PAGU ANGGARAN Realisasi

Anggaran %

Awal Setelah Revisi

Belanja Pegawai 6.300.550.000 5.800.550.000 5.705.278.455 98,36

Belanja Barang 20.960.399.000 20.960.399.000 20.162.392.189 96,19

Belanja Modal 13.453.000.000 11.240.000.000 10.604.333.325 94,34

JUMLAH 40.713.949.000 38.000.949.000 36.472.003.969 95,98


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 VISI

“Menjadi Institusi Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian yang Profesional, Responsive, berIntegritas,

Maksimal dan Antisipatif (PRIMA)”.

Profesional mengandung pengertian bahwa Pusat PVTPP dalam

menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kompeten, menguasai bidangnya, dengan pelayanan yang

ramah, mudah, cepat, tepat, dan akurat.

Responsif berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas

dan fungsinya selalu berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan

pengguna layanan.

Integritas berarti bahwa Pusat PVTPP menjalankan tugas dan

fungsinya dalam melakukan pelayanan ke masyarakat berdasarkan

peraturan yang berlaku, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan

gratifikasi sehingga dapat dipertangunggajwabkan kepada publik sesuai

asas keterbukaan.

Maksimal berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas

dan fungsinya dilakukan secara optimal untuk mencapai target pelayanan

publik dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia.

Antisipatif berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas

dan fungsinya selalu mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis

dan teknologi informasi.

2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pusat PVTPP

yang profesional dan berintegritas;


2. Mengembangkan sarana dan prasana pada Pusat PVTPP menuju

standar nasional/internasional;

3. Mengembangkan prosedur pelayanan perlindungan varietas tanaman

dan perizinan pertanian untuk memberikan layanan Maksimal;

4. Mengimplementasikan manajemen pelayanan publik yang responsif

dan antisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2.1.3 Tujuan

Dalam melakukan kegiatan kerjanya, Pusat PVTPP mempunyai tujuan

yaitu: meningkatkan kinerja pelayanan teknis, perizinan pertanian dan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pusat PVTPP.

2.1.4 Sasaran

Sasaran kinerja Pusat PVTPP pada tahun 2015 s.d 2019 direncanakan

adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian;

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman

serta pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan;

3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di

Kementerian Pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki Pusat PVTPP serta

kondisi lingkungan strategis yang terjadi, maka ditetapkan strategi

pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam

bentuk program dan kegiatan.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, maka

ditetapkan arah kebijakan yang berikut:

1. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan

varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil;

2. Pelestarian dan pemanfaatan varietas lokal serta pendataan varietas

hasil pemuliaan melalui pendaftaran varietas tanaman;


3. Melindungi konsumen/petani untuk memperoleh benih tanaman yang

unggul melalui pendaftaran/pelepasan varietas;

4. Pelayanan perizinan pertanian diselenggarakan secara efektif,

efisien, transparan dan akuntabel secara elektronik;

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

2.1.6 Strategi

Berdasarkan arah kebijakan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian maka strategi implementasi kebijakan yang

dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan koordinasi teknis Perlindungan

Varietas Tanaman, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan

pertanian kepada pemangku kepentingan terkait;

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perlindungan

varietas tanaman pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan

pertanian secara elektronik;

3. Pengembangan SDM Pusat PVTPP melalui Pendidikan dan

pelatihan;

4. Meningkatkan sarana, prasarana, teknologi, data dan informasi.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki

suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi

kepada hasil. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018. Perjanjian kinerja ini

merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian

dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018.

Pada Tahun 2018, Pusat PVTPP menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 6

indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yang dimaksud adalah: 1)

Meningkatkan kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian; 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan


varietas tanaman serta pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan; dan 3)

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementan.

Pusat PVTPP telah menetapkan target kinerja dan kegiatan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh pejabat

Eselon II dengan pejabat Eselon I. Perjanjian Kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018

adalah sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian Tahun 2018

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

2018

1 Meningkatkan kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTPP

Skala Linkert (1-4)

3,2

2. Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTPP

Skala Linkert (1-4)

3

2 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman serta pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan

1. Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT

% 75

2. Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan

% 90

3 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementan

1. Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK

% 90

2. Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

% 90


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT PVTPP

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Pusat PVTPP Tahun 2018 dapat diketahui dari hasil

pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan

membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2018 tersebut, maka

ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu:

1) Sangat berhasil (capaian kinerja > 100%)

2) Berhasil (capaian kinerja 80-100%);

3) Cukup berhasil (capaian kinerja 60-79%);

4) Kurang berhasil (capaian kinerja < 60%) terhadap target yang telah

ditetapkan.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian kinerja Pusat PVTPP tahun 2018 dapat dijabarkan pada Pusat

PVTPP telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan,

indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai tahun 2018. Standar

kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Pusat PVTPP kepada

Sekretaris Jenderal atas target kinerja Pusat PVTPP dalam mendukung

pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal tahun 2018.

Evaluasi kinerja Pusat PVTPP tidak hanya menganalisis perbandingkan antara

target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar

permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan,

mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (cross-

section) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2018 dengan kinerja

beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan

kinerja Pusat PVTPP sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan

(continuous improvement) dapat terwujud. Capaian kinerja kegiatan Pusat

PVTPP tahun 2018 disajikan pada Tabel 4 berikut ini.


Tabel 4. Capaian Kinerja Kegiatan Pusat PVTPP Tahun 2018

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Realisasi % Kategori

1 Meningkatkan kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTPP

3,2 Indeks

3,2 100 Berhasil

2. Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTPP

3 Indeks

2,95 98,33 Berhasil

2 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman serta pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan

1. Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT

75 % 97,44 129,,92 Sangat Berhasil

2. Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan

90 % 100,9 112,13 Sangat Berhasil

3 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementan

1. Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK

90 % 100 111,11 Sangat Berhasil

2. Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

90 % 100 111,11 Sangat Berhasil

Pusat PVTPP telah menetapkan 3 sasaran kegiatan yang merupakan standar

kinerja di tahun 2018, untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka Pusat

PVTPP merealisasikan ke dalam 6 indikator kinerja sasaran kegiatan beserta

anggarannya yang dilakukan pada tahun 2018, yaitu:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTPP, dengan pagu

anggaran Rp.18.160.141.000,-

2) Indeks Kepuasan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian

terhadap layanan Pusat PVTPP, dengan pagu anggaran

Rp.14.603.666.000,-


3) Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT,

dengan pagu anggaran Rp1.504.180.000,-

4) Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan

terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan,

dengan pagu anggaran Rp.2.078.200.000,-

5) Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang

ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK dengan pagu anggaran

Rp.825.516.000,-

6) Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan

keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan pagu anggaran

Rp.825.516.000,-

Secara umum, pencapaian kinerja Pusat PVTPP Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk

mencapai kinerja tahun 2018 tersebut sebesar Rp38.000.949.000,-. Realisasi

anggaran Pusat PVTPP tahun 2018 sebesar Rp36.472.003.969,- atau 95,98%.

Pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan dan detail dari

serapan masing masing kegiatan dibahas pada sub bab berikut:

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja

masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Pusat

PVTPP tahun 2018. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari masing-masing

indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat PVTPP

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik,

unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan

masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Saat ini, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dinilai

masih belum memenuhi harapan masyarakat dan masih memiliki banyak

kelemahan serta kekurangan. Hal ini terlihat dari berbagai keluhan dan

pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media massa serta jejaring

sosial sehingga memberikan citra yang kurang baik terhadap aparatur


pemerintah, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan

demikian, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan.

Untuk itu Pusat PVTPP menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan yang

pertama adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat

PVTPP, dengan target Nilai Indeks: 3,2.

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat

kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pusat PVTPP. IKM diukur

melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Menpan RB) nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei

Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara

pelayanan publik. Sehingga IKM sebenarnya merupakan bentuk persepsi

kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan oleh Pusat PVTPP.

Masyarakat sebagai pelanggan Pusat PVTPP akan menilai sejauh mana kualitas

dan manfaat layanan publik yang mereka terima (perceived benefit) atas layanan

publik yang dihasilkan Pusat PVTPP.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang

berisi sembilan pertanyaan kepada responden, yaitu pengguna pelayanan Pusat

PVTPP. Pelayanan Pusat PVTPP mencakup pelayanan perizinan pertanian,

perlindungan varietas tanaman, dan pendaftaran varietas tanaman. Pengguna

layanan sebagian besar adalah dari perizinan pertanian, antara lain perizinan

pendaftaran pupuk dan pestisida, peternakan, dan benih tanaman. Jawaban

pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala likert (1 – 4) sehingga jawaban

pertanyaan akan mencerminkan tingkat mutu layanan dari tidak baik s.d. sangat

baik. Untuk memenuhi akurasi hasil pengukuran, jumlah responden terpilih

ditetapkan paling sedikit 75% dari total jumlah populasi penerima layanan.

Interval hasil penilaian IKM dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.


Tabel 5. Interval Hasil Penilaian IKM

Nilai Persepsi

Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi (NIK)

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik

Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Pusat PVTPP dilakukan

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013.

Pada tahun 2018 Pusat PVTPP telah melakukan survey terhadap pengguna

layanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melalui

metode manual (pelaku usaha mengisi saat datang ke PADU-SATU) maupun

online (melalui link http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/ikm/form). Unsur-unsur

pengukuran IKM tersebut adalah sebagai berikut;

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana.

7. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/ikm/form


Target indikator kinerja IKM Pusat PVTPP tahun 2018 adalah sebesar 3,2, hasil

pengukuran IKM menunjukkan Nilai Indeks 3,20 dengan Nilai IKM setelah

dikonversi menjadi 79,98 dengan Mutu Pelayanan berkinerja nilai BAIK. Hal ini

berarti capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat

PVTPP sebesar 100% dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan

berhasil. Berikut rincian hasil penilaian Nilai Indikator Kepuasan Pelayanan

Publik Pusat PVTPP Tahun 2018:

Tabel 6. Hasil Pengukuran IKM Pusat PVTPP Tahun 2018

No. Unsur Pelayanan Nilai IKM

1 Persyaratan (U1) 3,20

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2) 3,12

3 Waktu Penyelesaian (U3) 3,06

4 Biaya/Tarif (U4) 3,34

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) 3,11

6 Kompetensi Pelaksana (U6) 3,23

7 Perilaku Pelaksana (U7) 3,30

8 Sarana dan Prasarana (U8) 3,23

9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (U9) 3,49

10 Nilai IKM 3,20

11 Nilai Konversi IKM 79,98

Tahun 2018 kualitas layanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan

pertanian berhasil meningkat sebesar 0,08 dari tahun 2017 sebesar 3,12. Jika

dilihat pada grafik, maka trend penilaian IKM layanan Pusat PVTPP dari tahun

2016 sampai dengan 2018 terus meningkat meskipun masih tetap di kategori

mutu pelayanan yang sama, yaitu Baik (B). Namun Pusat PVTPP selalu optimis,

tidak pernah berhenti dan akan senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas

layanannya. Adapun Trend Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2016-2018 adalah

sebagai berikut:


Grafik 1. Trend Capaian Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2016-2018

Berdasarkan hasil survey tahun 2018, terdapat 3 unsur pelayanan yang

mendapatkan nilai terendah yaitu:

1. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Unsur

ini menggambarkan lamanya target waktu pelayanan untuk dapat

menyelesaikan pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit

penyelenggara pelayanan. Para penerima layanan memberikan nilai yang

rendah terhadap unsur ini maka diasumsikan mereka menganggap bahwa

pemberian pelayanan di Pusat PVTPP kurang cepat.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Unsur ini mengacu pada kemudahan prosedur pelayanan. Dengan demikian,

jika unsur ini dinilai rendah, maka penerima layanan diasumsikan bahwa

mereka beranggapan bahwa alur pelayanan Pusat PVTPP kurang sederhana

sehingga agak menyulitkan penerima layanan dalam memproses

perizinannya.

3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Unsur ini mengacu pada kesesuaian

produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan

hasil yang diberikan.

Pada dasarnya, tiga unsur di atas mengerucut pada satu persoalan, yaitu terkait

seberapa lama waktu penyelesaian pelayanan, dari mulai pengguna layanan

mengajukan permohonan hingga mereka memperoleh produk perizinan yang

diurusnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam menjalankan fungsi


pelayanan, terutama perizinan pertanian, Pusat PVTPP tidak bekerja sendiri.

Pusat PVTPP berfungsi sebagai pintu gerbang dan pintu keluar untuk

administrasi perizinan pertanian, sedangkan proses teknisnya tetap ditangani

oleh Eselon I teknis (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian).

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat PVTPP dalam rangka

pemasyarakatan dan mendukung untuk tercapainya peningkatan permohonan

Hak PVT antara lain:

A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian (Padu Satu)

Dengan mengusung tema kemudahan berusaha yang mengacu pada

Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 Kementerian Pertanian menerbitkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang

Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik. Berangkat dari Peraturan

tersebut Pusat PVTPP sebagai salah satu unit kerja pelayanan publik

berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan. Untuk

mewujudkan pelayanan prima dengan memberikan kemudahan dalam

berusaha maka Kementerian Pertanian membangun ruang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Padu Satu).

Fungsi Padu Satu diantaranya memberikan pelayanan perizinan online, yang

dikembangkan sejalan dengan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

melalui Online Single Submission (OSS) secara nasional. Hal utama yang

membedakan Padu Satu dengan layanan perizinan sebelumnya adalah

prinsip Trust yang di kedepankan kepada pengguna layanan, sehingga

pengguna layanan tidak dituntut dengan beragam persyaratan yang

memberatkan untuk memulai usaha tentunya juga memberikan kepastian

penyelesaian kepada pengguna layanan dalam satuan waktu yang lebih

pasti serta kemudahan proses perizinan dengan melakukan satu kali aplikasi

untuk beragam proses yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga

serta pemerintah daerah.

Saat ini Padu Satu memiliki 15 layanan yang dapat diajukan tentunya

dengan proses yang lebih sederhana. Petugas layanan yang berada pada

Padu Satu bertugas sebagai verifikator administrasi maupun Liaison Officer


(LO) dari masing-masing Ditjen Teknis. Padu satu memiliki beberapa

fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna layanan yaitu ruang tunggu

yang nyaman dan bersih dilengkapi dengan wifi serta tersedianya kudapan

berupa snack dan minum, bagi ibu menyusui dapat juga menggunakan

ruang laktasi. Namun bagi pengguna layanan juga dapat melakukan

pengaduan dengan memanfaatkan ruang pengaduan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu

Satu)

Peresmian Padu Satu oleh Menteri Pertanian

Petugas Layanan Pusat PVTPP

Liaison Officer Direktorat Jenderal Teknis

Ruang Tunggu Layanan

Ruang Pengaduan

Gambar 1. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian


B. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik Pusat PVTPP

Dalam rangka pengelolaan pelayanan dan informasi publik, tahun 2018

Pusat PVTPP melakukan kegiatan yaitu a) Penyusunan Sistem Informasi

Pelayanan Publik; b) Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Semester I dan II dan menyusun laporan, c) Pegelolaan Pengaduan

Masyarakat (Dumas), dan d) Pembangunan survey IKM secara online

melalui webiste Pusat PVTPP.

C. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PVTPP)

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik tahun 2018 Pusat

PVTPP mengupgrade Sistem Manajemen Mutu dari ISO 9001:2008 menjadi

ISO 9001:2015 dari PT. Tafa Sertifikasi Internasional. Sistem Manajemen

Mutu ini merupakan upaya untuk perubahan perilaku dan cara kerja menjadi

lebih baik dan sistematis dan memberikan pelayanan yang berstandar

internasional.

D. Pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah

Dalam rangka pelaksanaan uji BUSS Permohonan Hak PVT, Pusat PVTPP

telah memiliki satu unit Stasiun Penggujian BUSS Tanaman Dataran Tinggi

yang belokasi di Lembang, Jawa Barat. Sedangkan untuk pelaksanaan Uji

BUSS tanaman dataran rendah masih dilakukan di lahan pemohon

(Breeder’s Testing) atau dengan meminjam lahan milik Balai Penelitian

lingkup Badan Litbang Pertanian. Permasalahan yang sering dihadapi

adalah balai-balai dan perusahaan benih swasta juga sangat intensif

menggunakan lahannya untuk keperluan penelitian atau propagasi. Dengan

demikian pelaksanaan pengujian substantif menjadi sangat tergantung

ketersediaan lahan dan waktu dari balai atau perusahaan benih swasta.

Selain itu, dengan menggunakan lahan pemohon maka biaya uji bervariasi

karena belum berstandar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018 Pusat PVTPP

melakukan pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah yang

mandiri dan khusus dikelola oleh Pusat PVTPP yang berlokasi di Kabupaten

Mojokerto Jawa Timur. Pembangunan fasilitas pengujian BUSS dapat

memberikan kepastian biaya uji BUSS yang selama ini belum berstandar.

Hal ini merupakan upaya efisiensi biaya Uji BUSS sekaligus menghilangkan

kekhawatiran para pemohon Hak PVT atas keamanan varietas yang diuji

BUSS. Bersamaan dengan hal tersebut, kepastian biaya juga sedang dalam

proses revisi PP Tarif No. 35 Tahun 2016. Maka dengan lokasi dan


kepastian biaya akan lebih memotivasi pemohon uji BUSS untuk

mendaftarkan hak PVT.

Stasiun Uji BUSS Dataran Rendah dibangun pada lahan areal Kebun

Percobaan Mojosari, BPTP Provinsi Jawa Timur dengan status pinjam pakai

dengan luas lahan lebih kurang 4 Ha. Pembangunan Stasiun Uji BUSS

direncanakan melalui dua tahap pengerjaan, untuk tahap pertama dimulai

sejak bulan September 2018 yaitu bangunan Gedung perkantoran, pos jaga

serta pagar keliling lahan. Untuk tahap kedua akan dibangun pada tahun

2019 yaitu fasilitasi dari pengujian BUSS seperti screen house , green

house, rumah pengamatan, rumah dinas kepala kebun da teknisi, rumah

jemur, ruang genset, ruang alsintan dan saprodi, ruang pupuk, dan menara

tandon air.

Gambar 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Saat Meninjau

Pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah

E. Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT

1) Workshop Permohonan Hak PVT Secara Online di Hotel Salak Tower,

Bogor. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa saran

dan masukan yang sangat berguna untuk mengembangkan aplikasi

menjadi lebih ideal dan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan

kedua belah pihak, baik pengguna layanan maupun pemberi layanan.

2) Koordinasi Teknis Permohonan Hak PVT di Lembang

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 April 2018 di Stasiun

Pengujian BUSS Manoko Lembang, bertujuan memperkenalkan fasilitas

pengujian BUSS di Stasiun Pengujian BUSS Manoko Lembang dan

menampung masukan dari seluruh stakeholder untuk penyempurnaan


rancangan perubahan Permentan 121 tentang Syarat dan Tata Cara

Permohonan Hak PVT.

3) Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman

Kegiatan sosialisasi PVT ini dilaksanakan di 2 tempat yaitu di

Universitas Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas

Mulawarman Samarinda. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman

tentang Perlindungan Varietas Tanaman kepada peneliti/dosen

Perguruan Tinggi di wilayah DI. Yogyakarta dan Kalimantan Timur.

4) Pelatihan Perlindungan Varietas Tanaman di Stasiun Pengujian BUSS

Lembang. Pelatihan diikuti oleh lembaga penelitian (LIPI, Batan),

perguruan tinggi (UGM, Undip, IPB, Unmul dan LPP) serta perusahaan

benih (PT. Bisi, PT. Dupont, PT. East West Seed Indonesia, dll).

Pelatihan dilaksanakan di Stasiun Pengujian BUSS di Manoko Lembang

pada tanggal 29-31 Agustus 2018.

5) Sosialisasi Aplikasi PNBP On-Line Melalui Aplikasi Pembayaran

Layanan PVT (APPLY PVT) di Bogor. Kegiatan ini bertujuan

memberikan pengenalan dan keterampilan kepada pemegang hak PVT

dalam penggunaan Aplikasi. Melalui Aplikasi Pembayaran Layanan PVT

(APPLY PVT) diharapkan pemegang hak PVT dapat dengan mudah

melakukan pemenuhan kewajibannya, yang pada akhirnya akan

meningkatkan efektifitas sistem perlindungan varietas tanaman.

Gambar 3. Koordinasi Teknis Permohonan Hak PVT di Lembang dan Sosialisasi PVT di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

F. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Varietas Tanaman

1) Usulan revisi PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di

Lingkup Kementerian Pertanian untuk Jasa Pelayanan PVT. Pengajuan

usulan revisi ini didasari oleh : 1) adanya keberpihakan pada kelompok

tertentu (WNI perorangan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian


milik Pemerintah) yang berkontribusi dalam menghasilkan varietas

unggul baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional; 2) upaya

perlindungan sumber daya genetik dan plasma nutfah, yang ditandai

dengan banyaknya jumlah varietas yang mendapatkan perlindungan; 3)

upaya menggairahkan kegiatan perakitan varietas dan pemuliaan

tanaman melalui sistem perlindungan varietas tanaman yang berjalan

dengan baik; dan 4) tindak lanjut hasil IKM tahun 2017 untuk unsur

kewajaran biaya pelayanan, agar ada kepastian biaya pelayanan

khususnya pengujian BUSS. Dalam FGD disampaikan jenis PNBP yang

diusulkan meliputi besaran iuran tahunan, besaran biaya Uji

BUSS/Pemeriksaan Substantif dan ketentuan lain terkait

penghapusan/penambahan jenis tarif. Pada kesempatan public hearing,

Stakeholders menyetujui dan menyambut baik usulan revisi yang

disampaikan dan menyarankan agar pengajuan usulan revisi tersebut

dapat segera direalisasikan dalam ketentuan peraturan sehingga

memberikan kepastian bagi para stakeholders terkait dengan

administrasi anggaran di internal institusi.

2) Diskusi Publik “Hak-Hak Petani (Farmer’s Rights) dalam Perspektif Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) “ di Yogyakarta

Pusat PVTPP perlu memutuskan arah kebijakan dalam regulasi

perbenihan dengan meyelaraskan hak pemulia dan hak petani.

Penyusunan konsep perlindungan varietas tanaman dapat disesuaikan

dengan kepentingan pertanian di Indonesia, dengan mempertimbangkan

tradisi pertanian, dan kesejahteraan petani. Sebagai langkah tindak

lanjut dari diskusi publik ini, akan dibentuk tim kecil yang akan

menyusun langkah-langkah konkrit dalam rangka mengamandemen UU

PVT No. 29 Tahun 2000.

Gambar 4. FGD Usulan Revisi PP No.35 Tahun 2016 di Bogor dan Diskusi Publik di Yogyakarta


G. Fasilitasi Perizinan pertanian

1) Bimbingan Teknis Pendaftaran Pupuk Secara On-Line di Makasar

Kegiatan ini bertujuan mengoptimalisasikan pendaftaran pupuk secara

elektronik serta mensosialisasikan Permentan No. 36 Tahun 2017

tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik dan Permentan No. 70/2011

tentang Pendaftaran Pupuk Organik dan Pembenah Tanah. Pendaftaran

pupuk menjadi persyaratan wajib sebelum diedarkan ke masyarakat.

Pelaku usaha harus memperhatikan standar mutu pupuk sebagai

jaminan mutu pupuk yang diedarkan untuk pengguna yang sebagian

besar adalah petani sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang

berkelanjutan. Selain itu Standar mutu pupuk melindungi konsumen dari

aspek kesehatan dan keselamatan, melindungi produsen dari aspek

pemalsuan, dapat digunakan sebagai acuan produsen dalam

memproduksi pupuk dan sebagai acuan untuk pengawasan pupuk, serta

melindungi dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan.

2) Sosialisasi Permentan No.36/Permentan/SR/10/2017 Tentang

Pendaftaran Pupuk An-Organik di Bogor.

Sebagai upaya mendukung dan mendorong pemberlakuan sistem

elektronik perizinan, Kementerian Pertanian telah melakukan deregulasi

sejumlah peraturan terkait dengan perizinan, pelayanan, dan

kemudahan berinvestasi. Salah satunya adalah Permentan terkait

pendaftaran pupuk an-organik, yaitu Permentan Nomor 36 Tahun 2017

tentang Pendaftaran Pupuk An-organik sebagai deregulasi Permentan

43 Tahun 2011.

3) Optimalisasi Pengawasan Tataniaga Impor Pestisida dari Border

Menjadi Post Border di Bogor. Kegiatan ini menginformasikan kepada

seluruh pelaku usaha terkait dengan pemberlakuan pengawasan

tataniaga impor post border kepada pelaku usaha untuk mewujudkan

lalulintas kegiatan ekspor/impor berlangsung dengan optimal dan

terjadinya perubahan paradigma dari pengawasan tataniaga impor di

border menjadi pengawasan impor post border. Untuk

mengoptimalisasikan pengawasan tataniaga impor pestisida post border

perlu dilakukannya penyempurnaan Peraturan Menteri Pertanian terkait

dengan Pengawasan Pestisida terkait dengan tataniaga impor pestisida

maupun peredaran pestisida.


4) Sosialisasi dan Workshop Perizinan Benih Hortikultura di Malang.

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari komitmen Open

Goverment serta kepedulian Pemerintah tehadap perkembangan

teknologi informasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan akurasi layanan perizinan, meningkatkan

efisiensi tenaga dan waktu, mengurangi intensitas kontak langsung

antara pemohon dan petugas, sehingga mencapai target pelayanan

yang cepat, tepat, transparan dan akuntable.

5) Workshop Layanan Perizinan Pestisida Online di Malang.

Workshop ini dilakukan uji coba aktivasi dan pengisian data pendaftaran

pestisida secara online yang dibantu oleh programmer dan verifikator

pendaftaran pestisida.

Gambar 5. Sosialisasi Permentan No.36/Permentan/SR/10/2017 di Bogor dan Workshop Perizinan Benih Hortikultura di Malang

Dalam pelaksanaannya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Layanan Pusat PVT ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.18.160.141.000,-

dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar

Rp17.273.039.949,- atau 95,12%.

3.3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait Di Lingkup Kementerian

Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTPP

Indikator Kinerja kedua adalah Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait Di Lingkup

Kementerian Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTPP, dengan Nilai Indeks: 3.

Pusat PVTPP merupakan pintu gerbang proses perizinan pertanian, sehingga

indikator baik dan buruknya perizinan pertanian di Kementerian Pertanian berada

di layanan Pusat PVTPP. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat PVTPP


berhubungan dengan unit kerja teknis lingkup Kementerian Pertanian. Layanan

Pusat PVTPP yang terkait dengan unit kerja lain adalah layanan pendaftaran

varietas tanaman, pelayanan perizinan pertanian dan rekomendasi teknis

pertanian.

Pada tahun 2018 Pusat PVTPP telah melakukan survey terhadap pengguna

layanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melalui

metode survei kepuasan layanan yang disebarkan ke unit kerja teknis yaitu

Badan Karantina Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perkebunan, dan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jawaban pertanyaan

dalam kuesioner menggunakan skala likert (1 – 4) sehingga jawaban pertanyaan

akan mencerminkan tingkat mutu layanan dari tidak baik s.d. sangat baik. Unsur-

unsur pengukuran Indeks Kepuasan tersebut adalah sebagai berikut;

1) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2) Ketepatan Waktu Layanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

3) Kompetensi SDM pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksana

4) Kewenangan/ Tanggung Jawab adalah kesesuaian kewenangan dan

tanggung jawab Pusat PVTPP

5) Koordinasi adalah tingkat komunikasi antara Pusat PVTPP dan unit kerja

teknis

6) Peraturan adalah keterlibatan unit kerja teknis dalam penyusunan regulasi

perizanan pertanian

7) SOP/Prosedur adalah keterlibatan unit organisasi dalam menetapkan SOP

layanan

8) Kepatuhan SOP adalah konsistensi kesesuian layanan dengan SOP yang

telah ditetapkan

9) Sarana adalah kenyamanan ruang layanan Padu Satu

10) Prasarana adalah ketersediaan aplikasi setiap jenis layanan

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait Di Lingkup

Kementerian Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTPP tahun 2018 adalah


Nilai Indeks 3, hasil pengukuran indeks kepuasan unit kerja terkait menunjukkan

Nilai Indeks 2,95 dengan Nilai IKM setelah dikonversi menjadi 73,80 dengan

Mutu Pelayanan berkinerja nilai BAIK. Hal ini berarti capaian kinerja Indeks

Kepuasan Unit Kerja Terkait atas layanan Pusat PVTPP sebesar 98,33%

dari target tahun 2018 sehingga dikategorikan berhasil.

Berikut rincian hasil penilaian Nilai Indikator Kepuasan Pelayanan Unit Kerja

Terkait Pusat PVTPP Tahun 2018:

Tabel 7. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Unit kerja Terkait Pusat

PVTPP Tahun 2018

No Unsur Pelayanan Nilai Indeks

1 Persyaratan (U1) 2,74

2 Ketepatan Waktu Layanan (U2) 2,84

3 Kompetensi SDM (U3) 2,91

4 Kewenangan/ Tanggung Jawab (U4) 3,05

5 Koordinasi (U5) 2,93

6 Peraturan (U6) 2,93

7 SOP/Prosedur (U7) 3,00

8 Kepatuhan SOP (U8) 2,91

9 Sarana (U9) 3,12

10 Prasarana/Aplikasi (U10) 3,16

11 Nilai IKM 2,95

12 Nilai Konversi IKM 73,80

Dari hasil pengukuran kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian

Pertanian terhadap layanan Pusat PVTPP dapat disimpulkan terdapat 2 unsur

pelayanan terendah yaitu:

1. Persyaratan. Dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi dalam

proses pelayanan, tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek begitu juga

dengan persyaratan. Perubahan tersebut dipengaruhi dengan adanya

penambahan jenis layanan yang melalui Pusat PVTPP serta perubahan

peraturan yang ada.

2. Ketepatan Waktu Layanan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan. Unsur ini

menggambarkan lamanya target waktu pelayanan untuk dapat

menyelesaikan pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan. Para

penerima layanan memberikan nilai yang rendah terhadap unsur ini maka

diasumsikan mereka menganggap bahwa pemberian pelayanan di Pusat

PVTPP kurang cepat. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat terjadi

dikarenakan terjadinya perubahan system perizinan terkait diberlakukannya


system OSS sehingga menyebabkan terjadinya beberapa perubahan seperti

perubahan peraturan, perubahan kewenangan, waktu layanan, sampai

prosedur layanan. Sebagai contoh setiap proses perizinan harus memiliki

NIB, perubahan proses perizinan export beberapa layanan dari 13 hari

menjadi 3 jam, serta proses integrasi system aplikasi yang memerlukan

koordinasi secara serius dengan beberapa lembaga kementerian seperti

BKPM, Kemenko, Kominfo serta unit Eselon 1 lingkup Kementerian

Pertanian.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian

nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait di Lingkup Kementerian Pertanian

terhadap Layanan Pusat PVTPP pada tahun 2018 antara lain:

A. Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman

1) Pembangunan Aplikasi Online Pendaftaran Varietas Hortikultura

Pendaftaran varietas tanaman secara online merupakan bentuk fasilitas

dari Pusat PVTPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan Aplikasi pendaftaran varietas hortikultura berupa

pengintegrasian aplikasi online Pusat PVTPP dengan Ditjen Hortikultura.

Simulasi/uji coba integrasi aplikasi online pendaftaran varietas hortikultura

sudah dilaksanakan di Pusat Data dan Informasi Pertanian. Diharapkan

kedepan dengan adanya simulasi ini, pelayanan pendaftaran varietas

hortikultura dapat dilakukan secara online sehingga pelayanan menjadi

lebih cepat, transparan dan pemohon dapat melihat progres pendaftaran

varietas.

2) Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online

Untuk sosialisasi aplikasi pendaftaran varietas hortikultura telah

dilaksanakan Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online

pada tanggal 22-23 Oktober 2018 bertempat di Hotel Royal Bogor yang

dihadiri oleh instansi terkait dan perusahaan benih. Workshop ini

menekankan pada peningkatan pelayanan public pada instansi

pemerintah dan bagaimana alur proses aplikasi pendaftaran varietas

hortikultura secara online. Diharapkan kedepan dengan adanya

koordinasi ini, sistem pelayanan publik untuk pendaftaran varietas mejadi

lebih baik, cepat dan terintegrasi.


B. Fasilitasi Pelayanan Perizinan

1) Koordinasi dan Optimalisasi Perizinan Teritegrasi Online Single

Submission (OSS). Berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan OSS,

Kementerian Pertanian telah merespon dengan terbitnya Permentan

Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan

Berusaha Sektor Pertanian, serta melakukan pengintegrasi aplikasi

perizinan pertanian ke sistem OSS (aplikasi yang dibangun Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian). Untuk mendorong kelancaran

pelaksanaan OSS di lingkup Kementerian Pertanian, mereview integrasi

izin usaha dan izin komersial pada aplikasi simpel, maka dilaksanakan :

a) Workshop Perizinan Pertanian Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) di

Bogor. Dihadiri 70 peserta dari Eselon 1 lingkup Kementan, untuk

memastikan terintegrasinya aplikasi perizinan pertanian melalui

SIMPEL ke sistem aplikasi OSS Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, mensosialisasikan tata cara integrasi ke sistem aplikasi

OSS, dan menyamakan persepsi integrasi OSS di Kementerian

Pertanian

b) Koordinasi dan optimalisasi perizinan pertanian terintegrasi / Online

Single Submission di Hotel Royal Bogor, dihadiri peserta dari Eselon I

lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai fungsi pelayanan

perizinan.

2) Workshop Apresiasi Petugas Pengambilan Contoh (PPC) Pupuk di Bogor

Sesuai dengan Permentan No.36/Permentan/SR/10/2017 tentang

Pendaftaran Pupuk An-Organik Pasal 15 bahwa Pengujian mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standarisasi. Untuk

memenuhi standard pengujian mutu tersebut maka pengambilan contoh

untuk produk yang diuji harus dilakukan oleh seorang Petugas Pengambil

Contoh (PPC), sehingga perlu dilaksanakan workshop tatacara

pengambilan contoh pupuk yang baik.

3) Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida di Medan.

Untuk memastikan peredaran pupuk yang terdaftar, maka diperlukan

pengawasan secara intensif. Untuk itu, Pusat PVTPP bekerja sama

dengan Direktorat Pupuk dan Pestisida melakukan sosialisasi tentang

Pupuk bersubsidi dan non subsidi serta pestisida yang dibutuhkan oleh

Petani. Ditekankan kepada pelaku usaha agar selalu menjauhi dan


mencegah penyimpangan pupuk dan pestisida. Hal ini bertujuan agar

pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi dapat sampai ke petani tepat

waktu dan harga yang sesuai untuk produk pestisida. Pihak yang

berwenang sering menemukan kasus pemalsuan merek dan pemalsuan

nomor pendaftaran, atau penggunaan pupuk dan pestisida diluar

peruntukannya. Dan untuk ini semuanya telah dilakukan penindakan dan

peneguran ke pelaku usaha atau penindakan lanjutan dengan mencabut

nomor pendaftaran dan saat ini sudah ada 1147 produk pupuk dan

pestisida yang di cabut.

Gambar 6. Koordinasi OSS di Bogor dan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida di Medan

Dalam pelaksanaannya indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait Di Lingkup

Kementerian Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTPP ini memiliki pagu

anggaran sebesar Rp.14.603.666.000,- dengan realisasi sampai dengan 31

Desember 2018 sebesar Rp.14.157.549.999,- atau 96,95%.

3.3.3 Rasio Sertifikat Hak PVT Yang Diterbitkan Terhadap Total

Permohonan PVT

Pusat PVTPP menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang ketiga

yaitu: Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan

Hak PVT, dengan target: 75%.

Proses pemberian Hak PVT melalui serangkaian tahapan yang harus dilakukan,

mulai dari penerimaan dokumen permohonan, verifikasi dokumen sampai

penerbitan sertifikat Hak PVT yang memakan waktu relatif lama. Menurut UU

No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, jawaban atas

permohonan Hak PVT (diterima atau ditolak) paling lambat 24 bulan sejak


tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Dengan demikian, penilaian IKSK

rasio sertifikat Hak PVT yang diterbitkan dihitung berdasarkan jumlah

permohonan yang diterima pada 24 bulan (2 tahun) sebelumnya.

Dalam hal penilaian IKSK Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian tahun 2018, maka perhitungannya dilakukan dengan membandingkan

jumlah sertifikat yang diterbitkan selama tahun 2018 dengan jumlah permohonan

tahun 2016. Jumlah permohonan hak PVT tahun 2016 sebanyak 39 varietas

tanaman, sedangkan jumlah sertifikat hak PVT yang diterbitkan sampai dengan

bulan Juni 2018 sebanyak 18 sertifikat yaitu 7 sertifikat hak PVT dari tanaman

pangan, 5 sertifihat Hak PVT dari tanaman sayuran, 1 sertifikat Hak PVt dari

tanaman buah, dan 5 sertifikat Hak PVT dari tanaman perkebunan. Pengukuran

rasio jumlah sertifikat terhadap jumlah permohonan hak pvt per Juni 2018 dapat

disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 8. Rasio Jumlah Sertifikat Terhadap Jumlah Permohonan Hak PVT Tahun 2018

Permohonan Hak PVT Tahun 2016

Sertifikat yang

diterbitkan tahun 2018

Rasio Jumlah sertifikat terhadap jumlah

permohonan hak PVT tahun 2018

Target

IKSK 2018

% Capaian kinerja

terhadap target

a B c = (b/a) x 100% d e = c/d

39 varietas 38 sertifikat 97,43% 75% 129,9%

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja sasaran

kegiatan yang ketiga yaitu rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total

permohonan Hak PVT sebesar 75%, tahun 2018 telah terealisasi sebesar

97,43% sehingga capaian kinerja IKSK ketiga adalah 129,9%, hal ini

dikategorikan berkinerja sangat berhasil dilaksanakan.

Pada tahun 2018 kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Pusat PVTPP

mendukung penerbitan Hak PVT adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Substantif / Uji BUSS

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah melaksanakan rangkaian operasional

proses pemberian hak PVT untuk varietas yang dimohonkan Hak PVT di

tahapan pengujian substantif, yaitu dengan terlaksananya operasional

pengujian Keunikan, Keseragaman, dan Kestabilan untuk varietas yang

dimohonkan Hak PVT, serta mendukung kelancaran program kerja Komisi

PVT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada saat ini, pengujian


substantif/uji BUSS dilakukan oleh pemeriksa PVT yang sebelumnya

dilakukan oleh peneliti dari Badan Litbang Pertanian. Saat ini Pusat PVTPP

memiliki 16 (enam belas belas) tenaga fungsional pemeriksa PVT. Pada

Tahun 2018 ada 55 (lima puluh lima) varietas yang telah dilakukan rapat

persiapan uji substantif.

B. Penyusunan dan Penyempurnaan Panduan Pelaksana Uji (PPU) serta Penyusunan Petunjuk Teknis/Manual Uji Substantif (BUSS)

Kegiatan Peyusunan dan Penyempurnaan PPU pada Tahun 2018

dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali. PPU merupakan suatu pedoman atau

prosedur pengujian yang digunakan untuk pemeriksaan substantif yang

dipakai oleh para pemeriksa PVT. Panduan PPU perlu dilakukan

penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru

sehingga dapat membantu para pemeriksa PVT dalam melaksanakan

pengujian substantif di lapangan. Pada Tahun 2018 telah disahkan 16 (enam

belas) PPU dari target 10 (sepuluh) PPU.

Gambar 7. Pembahasan Panduan Pelaksana Uji di Bogor

C. Sidang Komisi PVT

Komisi PVT membantu dalam hal teknis yang berkaitan dengan pengujian

substantif suatu varietas. Hasil dari kegiatan Sidang Komisi PVT adalah

pemberian rekomendasi atau penolakan permohonan hak PVT kepada

Kepala Pusat PVTPP. Komisi PVT pada tahun 2018 bersidang sebanyak 5

(lima) kali, dari kelima kali Sidang Komisi PVT tersebut dihasilkan

rekomendasi penerbitan permohonan Hak PVT sebanyak 42 Varietas dan 2

Varietas yang direkomendasikan untuk dianggap ditarik kembali karena telah

melewati batas waktu pengujian.


Gambar 8. Suasana Sidang Komisi PVT

D. Pengelolaan Stasiun Uji Buss Manoko

Stasiun Pengujian BUSS Manoko merupakan salah satu aset Kantor

PPVTPP yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk

melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman.

Selain lahan untuk penanaman, Stasiun ini juga dilengkapi dengan sarana

pendukung sebagai tempat pengujian BUSS dan kegiatan lain yang terkait

dengan sistem perlindungan varietas tanaman, seperti kantor, laboratorium

pengujian benih, studio foto, rumah kaca, ruang rapat, ruang kerja, gudang,

rumah kepala kebun, serta fasilitas pendukung kerja lainnya. Selain itu

stasiun Pengujian BUSS Manoko juga berperan dalam menghasilkan

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sisa hasil samping dari

berbagai penanaman varietas tanaman.

Pemanfaatan Stasiun pengujian BUSS Manoko terkait dengan Kegiatan

Perlindungan Varietas Tanaman antara lain:

1) UJI BUSS

Tahun 2018 Stasiun UJI BUSS Manoko telah melaksanakan

pemeriksaan substantif (Uji BUSS) sebanyak 12 varietas tanaman yang

termasuk dalam kategori tanaman sayuran dataran tinggi dan sebagian

tanaman dataran rendah. Nama Varietas yang diuji di Stasiun Uji BUSS

Manoko antara lain: Jagung Pulut Uri 1 dan Bima 14, Cabai UNPAD

CB2, CK 3 dan CK 5, Bawang Merang Violetta 1 Agrihort, Violetta 2

Agrihort, Krisan Jayanti, Marina, Pinka Pinky, Haryanti Agrihorti, Hartuti,

dan Sintanur.


Gambar 9. Lahan Stasiun Pengujian Manoko yang

dipakai untuk Uji BUSS Cabai

2) Pemantauan Keragaan Varietas

Pemantauan keragaan varietas dilaksanakan sebagai bagian dari

pelaksanaan pemantauan kewajiban aspek ketersediaan benih. Benih

yang ditunjukkan saat kegiatan pemantauan kewajiban haruslah

tersimpan dalam kondisi yang baik dan dapat tumbuh. Untuk

mengetahui bahwa benih tersebut adalah benar, baik dan dapat tumbuh

maka dilakukan melalui mekanisme pengambilan sampel benih,

pengujian daya tumbuh dan penanaman untuk pemantauan keragaan

varietas. Pada tahun 2018, terdapat 7 varietas yang ditanam di Stasiun

Pengujian BUSS Manoko Lembang untuk kegiatan pemantauan

keragaan ulang (pengulangan penanaman tahun 2017) yaitu Krisan

Puspita Nusantara, Bunga Lipstick Soedjana Kassan, Bunga Lipstick

Mahligai, Paria Hokian, Cabai Profit, Cabai Spirit dan Tomat Fortuna.

Gambar 10. Lahan Stasiun Pengujian BUSS Manoko untuk Pemantauan Keragaan Varietas


3) Identifikasi Varietas Contoh dalam rangka Penyusunan PPU

PPU merupakan pedoman standar bagi Pemeriksa PVT dalam

melaksanakan pengujian BUSS. Pada tahun 2018 dilakukan kegiatan

identifikasi varietas contoh dalam rangka penyusunan/penyempurnaan

dokumen PPU 5 (lima) spesies tanaman, sebagai berikut : Tanaman

Talas, Tanaman Wortel, Tanaman Hanjeli, Tanaman Selada dan

Tanaman Stroberi.

4) Koleksi Varietas

Koleksi varietas tanaman berperan dalam penyediaan data varietas

yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penyusunan/penyempurnaan

PPU atau pengujian BUSS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

materi pemahaman tentang teknik budidaya kepada SDM yang ada di

Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang sehingga siap untuk melakukan

pengujian tanaman yang dimohonkan. Materi koleksi tanaman di

Manoko juga tidak berbatas wilayah, yang mana tidak berasal dari

dalam maupun luar negeri. Kegiatan pengelolaan koleksi varietas ini

lebih ditekankan kepada penanaman, pemeliharaan, dan penyiapan

benih.

Koleksi varietas tanaman di Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang terdiri

atas materi tanaman hidup dan benih (biji). Koleksi tanaman hidup di

pertahankan melalui rejuvinasi (penanaman berulang) sementara benih

di simpan pada seed storage. Stasiun UJI BUSS manoko memiliki seed

storage yang telah memenuhi standar suhu, kelembaban dan dilengkapi

dengan system keamanan. Ditahun 2017 tercatat 308 jenis tanaman

dari berbagai varietas yang terdapat di seed storage, dan ditahun 2018

meningkat menjadi 603 jenis tanaman termasuk benih materi tanaman

yang diujikan.

Dengan meningkatnya koleksi varietas tanaman ini membuktikan bahwa

Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang siap untuk dijadikan tempat

pengujian materi tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman

perkebunan.


Gambar 11. Contoh Koleksi Varietas di Stasiun Pengujian BUSS Manoko

Dalam pelaksanaannya indikator Rasio Sertifikat Hak PVT yang diterbitkan

terhadap total Permohonan PVT ini memiliki pagu anggaran sebesar

Rp.1.504.180.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar

Rp.1.433.709.926,- atau 95,32%.

3.3.4 Rasio Tanda Daftar Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Yang

Diterbitkan Terhadap Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan

Salah satu tugas pokok Pusat PVTPP adalah pendaftaran varietas tanaman.

Pendaftaran varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk

kepentingan pengumpulan data mengenai Varietas Lokal, varietas yang dilepas

dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan

hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau

penggunanya.

Varietas Tanaman yang didaftarkan ada dua jenis yaitu: Varietas Lokal yang

sudah dilepas maupun tidak/belum dilepas, Varietas Hasil Pemuliaan yang

dilepas maupun tidak/belum dilepas. Tujuan pendaftaran ini adalah: untuk

mendata secara jelas kepemilikan serta identitas varietas-varietas tanaman di

Indonesia sehingga negara memiliki database atau inventori varietas yang

berguna dikemudian hari.Adapun manfaat varietas tersebut didaftarkan adalah:

a) Pengumpulan data varietas lokal dan varietas hasil pemulian oleh pemerintah

melalui Pusat PVT b) Memperjelas nama varietas c) Memperjelas hubungan

hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau


penggunaanya (jelas kepemilikannya). d) Mendapat pembagian keuntungan

apabila digunakan sebagai tetua (varietas tetua (varietas asal) untuk

menghasilkan varietas baru (varietas tahunan esensial) yang mendapatkan Hak

PVT.

Untuk mengukur kinerja dari pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil

pemuliaan adalah menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang

keempat yaitu Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang

diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil

pemuliaan, dengan target kinerja : 90%.

Dalam hal penilaian IKSK Pusat PVTPP tahun 2018, maka perhitungannya

dilakukan dengan membandingkan jumlah tanda daftar varietas lokal dan hasil

pemuliaan yang diterbitkan selama tahun 2018 dengan jumlah permohonan yang

masuk di tahun 2018.

Permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterima Pusat

PVTPP pada tahun 2018 sebanyak 653 varietas tanaman terdiri dari 259 varietas

tanaman pangan, 83 varietas tanaman sayuran, 152 varietas tanaman buah, 36

varietas tanaman hias, 9 varietas tanaman tanaman obat/rempah, 109 varietas

tanaman perkebunan, dan 5 varietas tanaman hijauan pakan ternak, sedangkan

tahun 2018 telah diterbitkan 659 Tanda Daftar Varietas. Penerbitan tanda daftar

melebihi permohonan dikarenakan terdapat permohoan pendaftaran di akhir

tahun 2017 sehingga diproses dan terbit tanda daftar pada tahun 2018.

Pengukuran indikator Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang

diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil

pemuliaan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rasio Jumlah Tanda Daftar Varietas Lokal dah Hasil Pemuliaan Terhadap Jumlah Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Tahun 2018

Permohonan Pendaftaran

Varietas Lokal dan Hasil

Pemuliaan Tahun 2018

Tanda Daftar Varietas yang

diterbitkan tahun 2018

Rasio Jumlah Tanda daftar terhadap jumlah

permohonan pendaftaran varietas

lokal dan hasil pemuliaan tahun 2018

Target

IKSK 2018

%

Capaian kinerja

terhadap target

a b c = (b/a) x 100% d e = c/d

653 varietas 659 Tanda Daftar

100,92% 90% 112,13%


Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah permohonan pendaftaran varietas lokal

dan hasil pemuliaan sebanyak 653 varietas, sementara jumlah tanda daftar yang

diterbitkan sebanyak 659 Tanda Daftar, sehingga rasio tanda daftar varietas lokal

dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran

varietas lokal dan hasil pemuliaan teralisasi 100,92%. Target 2018 sebanyak

90% sedangkan realisasi 100,92% sehingga capaian kinerja IKSK nomer 4

adalah 112,13%, hal ini dapat dikategorikan sangat berhasil.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan dan

optimalisasi pendaftaran varietas tanaman lokal dan hasil pemuliaan antara lain

dengan kegiatan edukasi, pembinaan, pemasyarakatan, dan komunikasi yaitu:

A. MoU Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal

Sebagai upaya khusus dalam meningkatkan jumlah pendaftaran varietas

lokal, Pusat PVTPP melanjutkan pola Kerjasama Pendaftaran Varietas

Lokal yang telah dilakukan pada tahun 2017. Tahun 2018 Pusat PVTPP

memperluas target pendaftaran varietas lokal dengan pilot project

pelaksanaan kerjasama melalui MoU antara Pusat PVTPP dengan Balai

Besar Pengkajian dan Pengembangan Pertanian (BBP2TP) sebagai

koordinator BPTP di seluruh Indonesia, dengan target sebanyak 323

varietas local.Realisasi dari MoU sebanyak 653 varietas tanaman.

B. Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman

Kegiatan pelatihan ini merupakan langkah awal untuk membekali daerah

dalam melakukan rangkaian pendaftaran varietas tanaman. Pelatihan

Petugas Pendeskripsi Varietas Tanaman dilaksanakan pada tanggal 16-20

Juli 2018 di Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang. Peserta pelatihan lebih

beragam yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 34 peserta berasal dari

beberapa instansi lingkup Kementerian Pertanian (BPTP, Balai Penelitian

Tanaman Sayuran), Pemerintah Daerah (BPSB, Dinas Kehutanan DKI

Jakarta), dan Perguruan Tinggi. Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini

adalah menciptakan petugas SDG di daerah yang kompeten dalam

melakukan karakterisasi dan menyusun deskripsi varietas tanaman.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan

dalam penyusunan deskripsi varietas sebagai syarat pendaftaran varietas

tanaman. Selain itu pelatihan ini juga memberikan pemahaman pentingnya

pendaftaran varietas tanaman sebagai upaya pelestarian plasma nutfah.


C. Seminar Varietas Lokal Indonesia

Seminar dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di

Auditorium Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh 200 peserta yang

terdiri dari perwakilan unit eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, LIPI,

Perguruan Tinggi dan perusahaan swasta. Dengan misi penyelamatan

plasma nutfah, seminar ini menekankan pentingnya peran pemerintah

dalam upaya pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah indonesia.

Semangat penyelamatan plasma nutfah ini disampaikan oleh Prof. Dr. Emil

Salim mantan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus pemerhati Lingkungan

sebagai salah satu narasumber. Pelestarian plasma nutfah dapat terwujud

secara optimal jika melibatkan pihak-pihak terkait secara luas tidak hanya

lingkup pemerintahan.

D. Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Varietas Lokal.

Kegiatan FGD ini bertujuan merumuskan pola-pola pemanfaatan varietas

lokal. FGD ini melibatkan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan

dan pemanfaatan sumber daya genetik. Narasumber dalam FGD ini

berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,

LIPI, Komisi Nasional Sumber Daya genetik, Yayasan KEHATI, dan PT.

Sampoerna Agro. Dari paparan beberapa narasumber FGD ini diketahui

bahwa telah dilakukan pemanfaatan varietas lokal sagu di Provinsi Riau

oleh PT. Sampoerna Agro dan pendampingan dalam pemberdayaan

komunitas dalam upaya pelestarian tanaman lokal komoditas pala, sagu

kelapa, cengkih, dan shorgum di wilayah Nusa Tenggara Timur oleh

Yayasan KEHATI. FGD Pemanfaatan Varietas Lokal merupakan langkah

awal Pusat PVTPP dalam menyusun Road Map Pemanfaatan Varietas

Lokal.

Gambar 12. Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas di Lembang dan FGD Pemanfaatan Varietas Lokal di Jakarta


Dalam pelaksanaannya indikator Rasio Tanda Daftar Varietas Lokal dan Hasil

Pemuliaan yang diterbitkan terhadap Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil

Pemuliaan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2.078.200.000,- dengan

realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.056.724.784,- atau

98,97%.

3.3.5 Rasio Temuan BPK Atas Pengelolaan Keuangan Pusat PVTPP Yang

Ditindaklanjuti Terhadap Total Temuan BPK

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, maka Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian menetapkan Indikator Kinerja Sasaran

Kegiatan ke lima adalah Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang

ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK, dengan target penyelesaian

tahun 2018 adalah 90%. Bukti realisasi/pemenuhan IKSK adalah laporan tindak

lanjut atas temuan BPK terkait pengelolaan keuangan Pusat PVTPP.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Tahun 2017 Nomor :12.C/LHP/XVII/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018 oleh Badan

Pemeriksa Keuangan, dibagi menjadi tiga Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu atas:

1. Laporan Keuangan.

Dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Pertanian Tahun 2017, dalam penjelasan atas Pos-pos Neraca adalah:

C7. Piutang Bukan Pajak. Pusat PVTPP memiliki saldo Piutang Bukan

Pajak sebesar Rp.24.000.000,- yang berasal dari iuran tahunan

pengelolaan hak PVT yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilakukan

pelunasan.

2. Kepatuhan tehadap Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan untuk Belanja Barang adalah :

- 1.2.2 Pertanggungjawaban Belanja BBM Kendaraan Dinas dan Belanja

Pemeliharaan pada 14 Satuan Kerja Belum Sesuai Ketentuan,

khususnya untuk point : (a) Pencairan dan pertanggungjawaban

Belanja BBM pada 13 Satker di Sekretariat Jenderal Belum didukung

Bukti Pertanggungjawaban Riil Penggunaan BBM.


Hasil pemeriksaan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban

belanja BBM terhadap Satker Pusat PVTPP, diketahui bahwa belanja

BBM senilai Rp340.880.000 diberikan secara tunai dan belum

didukung dengan bukti pertanggungjawaban nota pembelian riil BBM.

Hasil audit dan rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap kelebihan

belanja BBM Pusat PVTPP adalah Satker Pusat PVTPP supaya

mempertanggungjawabkan kelebihan pertanggungjawaban BBM

senilai Rp.11.792.813,- dengan menyetorkan ke Kas Negara.

- 1.2.5 Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri,

khususnya point: (3) Pertanggungjawaban Tiket pesawat untuk

perjalanan dinas melebihi harga tiket yang sebenarnya. Pusat PVTPP

senilai Rp.74.052.906. Rekomendasi BPK : untuk

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan

dinas dalam negeri dengan menyetorkan ke Kas Negara dan bukti

setor disampaikan kepada BPK.

3. Sistem Pengendalian Intern. Untuk aspek sistem pengedalian Intern

dalam laporan keuangan Pusat PVTPP tahun 2017 tidak ada temuan dari

Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan temuan dan rekomendasi dari BPK, maka laporan tindak lanjut

yang sudah dilakukan oleh Pusat PVTPP sampai dengan Tahun 2018 disajikan

pada tabel 10.

Tabel 10. Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pusat PVTPP Tahun 2018

No Temuan BPK Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2018

Laporan Keuangan dalam penjelasan atas Pos-pos Neraca:

1. C7. Piutang Bukan Pajak. Pusat PVTPP memiliki Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.24.000.000,- yang berasal dari iuran tahunan pengelolaan hak PVT yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilakukan pelunasan.

Melakukan penagihan terhadap piutang negara bukan pajak kepada pihak ketiga sebesar Rp.24.000.000,- dan meyetorkan ke Kas Negara.

a. Telah dilakukan pelunasan piutang PNBP oleh PT. Bisi International Tbk pada tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp.10.500.000,- dengan bukti penerimaan negara (NTPN) : - 3E9128AO2KAGO5O6 - 5A4CF8ANA60IAHO6 - 308828AMC6O5P2O6

- 44D698ALNQQHOCO6 - 75B218AKP8U3NBO6 - CD8978AK412DFAO6

- 3D5D98AA03EIAPO6 b. Telah dilakukan pelunasan

piutang PNBP oleh PT. Benih


Citra Asia pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.13.500.000,- dengan bukti penerimaan negara (NTPN) : - 950838EIITFH09C8 - DF3678BHSSIKDQC8 - AB7088BGCRSPPTC8 - 3C6CC8EMFORFQEC8 - 46A5E88H4QFIKSC8 - 59F8F81ETQJTTRC8 - A6EFC81E471SH3C8 - 933E281BEKV21DC8 - 8F6CB88I3V025FC8

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk Belanja Barang :

2. 1.2.2 Pertanggungjawaban Belanja BBM Kendaraan Dinas dan Belanja Pemeliharaan pada 14 Satuan Kerja Belum Sesuai Ketentuan, khususnya untuk point :

(a) Pencairan dan pertanggungjawaban Belanja BBM pada 13 Satker di Sekretariat Jenderal Belum didukung Bukti Pertanggungjawaban Riil Penggunaan BBM.

Hasil audit dan rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap kelebihan belanja BBM Pusat PVTPP adalah Satker Pusat PVTPP supaya mempertanggung jawabkan kelebihan pertanggungjawaban BBM senilai Rp.11.792.813,- dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Telah dilakukan penyetoran/pengembalian kelebihan BBM senilai Rp.11.792.813,- ke kas negara pada tanggal 6 November 2018 dengan bukti setor (NTPN) : 757904CKMCKF3698

3. 1.2.5 Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, khususnya point:

(3) Pertanggungjawaban Tiket pesawat untuk perjalanan dinas melebihi harga tiket yang sebenarnya. Pusat PVTPP senilai Rp.74.052.906,-.

Mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dengan menyetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK

Telah dilakukan penyetoran kelebihan belanja perjalanan dinas ke Kas Negara dengan total Rp.74.052.906,- dengan bukti setor (NTPN) :

- D85DB0VDGUJHPGT8 tanggal 18 Oktober 2018 - 19D824C9JAG4E298 tanggal 6 November 2018 - 8097F5QB2E6KGQD8 Tanggal 14 November 2018 - E02D87N1LJD1NTOO tanggal 21 November 2018 - AD97F1EBSVL3PISO tanggal 29 November 2018 - 4574F5K0N47U0LL8 tanggal 30 November 2018

- 336734HV02PBOMHO tanggal 3 Desember 2018

Target rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang

ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK, dengan target penyelesaian tahun

2018 adalah 90%. Tahun 2018 Pusat PVTPP telah menindaklanjuti 3 (tiga)

temuan BPK RI atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP tahun 2017 dengan

berhasil menagih piutang PNBP sebesar Rp.24.000.000,- dan berhasil

menyetorkan pengembalian belanja kelebihan BBM sebesar Rp11.792.813,- dan


kelebihan tiket sebesar Rp74.052.906,- atau 100% dari seluruh temuan BPK. Hal

ini berarti capaian kinerja Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan

Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK adalah

111,11%, dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan berhasil.

Upaya yang dilakukan Pusat PVTPP pada tahun 2018 dalam rangka

menindaklanjuti temuan BPK dan perbaikan tata pengelolaan BMN dan keungan

Pusat PVTPP terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan serta sistem

pengendalian iternal adalah:

1. Melakukan inventarisasi Kearsipan Pusat PVTPP dan Inventarisasi BMN

yang lama, pembelian baru, pembangunan baru, pengembangan aset,

transfer masuk dan keluar dari Pusat PVTPP, pelabelan BMN serta

menyusun laporan BMN Semester I dan Semester II.

2. Melakukan pengusulan penghapusan BMN tehadap barang yang rusak

terhadap peralatan dan mesin senilai Rp673.326.388,- yang terdiri dari alat

pengolah data senilai Rp.585.536.388,-, dan kendaraan roda 4 dan

kendaraan roda 2 senilai Rp.87.790.000,-. Dimana untuk alat pengolah data

sudah terbit Risalah lelang dari KPKNL Jakarta II. Sedangkan untuk

kedaraan roda 4 dan 2 sudah terbit Nilai Perkiraan dari KPKNL Jakarta II.

3. Revisi Renstra 2015-2019 dan rencana kerja tahun 2019 yang lebih baik.

4. Penyusunan Julak pegelolaan keuangan Pusat PVTPP, verifikasi

administrasi keuangan, dan penyusunan laporan SAI semester I dan

Semester II.

Gambar 13. Inventarisasi dan Pelabelan BMN


Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan

keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar

Rp.825.516.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar

Rp.793.853.680,- atau 96,16%.

3.3.6 Rasio Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas

Pengelolaan Keuangan Pusat PVTPP Yang Ditindaklanjuti Terhadap Total

Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, maka Pusat PVTPP

menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke enam adalah Rasio temuan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan

Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian, dengan target penyelesaian tahun 2018

adalah 90%. Bukti realisasi/pemenuhan IKSK adalah laporan tindak lanjut atas

temuan itjen terkait pengelolaan keuangan Pusat PVTPP.

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian tanggal 22 Januari 2018 terhadap Laporan Keuangan Pusat PVTPP

untuk periode 31 Desember 2017 bahwa dalam penyelenggaraan Akuntasi tidak

ditemukan temuan yang dapat merugikan keuangan negara. Namun ada 4

(empat) Saran/rekomendasi dari Inspektorat Jenderal terhadap Laporan

Keuangan Pusat PVTPP tahun 2017 yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

1. Segera dilakukan penagihan terhadap Piutang Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) senilai Rp.24.000.000,- berupa iuran tahunan hak PVT atas

nama PT. Bisi Internasional Tbk senilai Rp.10.500.000,- dan PT. Benih citra

Asis senilai Rp.13.500.000,-

2. Terhadap adanya perbedaan nilai persediaan tercatat dalam LRA da LO

disebabkan adanya perbedaaan nilai harga perolehan pada saat pembelian

barang nilai tercatat di sistem/aplikasi persediaan adalah nilai perolehan

terakhir (metode Last In Fist Out) agar dijelaskan pada CaLK

3. Mengusulkan untuk di PSP terhadap seluruh aset tercatat

4. Memperbaiki Berita Acara stock opname yang masih tertulis 2016 menjadi

2017 serta BAR Rekon Internal yang masih tertulis Januari 2017 menjadi

Januari 2018.


Terkait dengan Saran/rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, maka laporan

tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Pusat PVTPP sampai dengan Tahun

2018 disajikan pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Pengelolaan Keuangan Pusat PVTPP

No Rekomendasi Itjen Tindak Lanjut Tahun 2018

1. Segera dilakukan penagihan terhadap Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.24.000.000,- berupa iuran tahunan hak PVT atas nama PT. Bisi Internasional Tbk senilai Rp.10.500.000,- dan PT. Benih citra Asia senilai Rp.13.500.000,-

a. Telah dilakukan pelunasan piutang PNBP oleh PT. Bisi International Tbk pada tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp.10.500.000,- dengan bukti penerimaan negara (NTPN) : - 3E9128AO2KAGO5O6

- 5A4CF8ANA60IAHO6 - 308828AMC6O5P2O6 - 44D698ALNQQHOCO6

- 75B218AKP8U3NBO6 - CD8978AK412DFAO6 - 3D5D98AA03EIAPO6

c) Telah dilakukan pelunasan piutang PNBP oleh PT. Benih Citra Asia pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp.13.500.000,- dengan bukti penerimaan negara (NTPN) :

- 950838EIITFH09C8

- DF3678BHSSIKDQC8 - AB7088BGCRSPPTC8 - 3C6CC8EMFORFQEC8

- 46A5E88H4QFIKSC8 - 59F8F81ETQJTTRC8 - A6EFC81E471SH3C8

- 933E281BEKV21DC8 - 8F6CB88I3V025FC8

2. Terhadap adanya perbedaan nilai persediaan tercatat dalam LRA dan LO disebabkan adanya perbedaaan nilai harga perolehan pada saat pembelian barang nilai tercatat di sistem/aplikasi persediaan adalah nilai perolehan terakhir (metode Last In Fist Out) agar dijelaskan pada CaLK

Telah dilakukan revisi penjelasan terkait perbedaan nilai persediaan tercatat dalam LRA dan LO yang ada di CaLK

3. Mengusulkan untuk di PSP terhadap seluruh aset tercatat

a. Telah dilakukan Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN Pusat PVTPP dari Kepala Pusat PVTPP ke Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan surat Nomor: 333/PL.330/A.9/03/2018 tanggal 13 Maret 2018

b. Terbitnya Kepmentan Nomor: 455/Kpts/PL.310/6/2018 tentang Penetapan


Status Penggunaan BMN pada Pusat PVTPP Sekretariat Jenderal Kementan tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp.978.459.930,- dengan rincian: - Peralatan dan Mesin senilai

Rp.427.214.930,- - Aset Tak Berwujud senilai Rp.551.245.000,-

4. Memperbaiki Berita Acara stock opname yang masih tertulis 2016 menjadi 2017 serta BAR Rekon Internal yang masih tertulis Januari 2017 menjadi Januari 2018.

Telah dilakukan revisi terhadap Berita Acara stock opname yang semula tertulis 2016 menjadi 2017 serta BAR Rekon Internal yang semula tertulis Januari 2017 menjadi Januari 2018.

Berdasarkan Tabel 11, Pusat PVTPP telah menindaklanjuti 4 (empat)

temuan/saran/rekomendasi Inspektorat Jenderal atas pengelolaan keuangan

Pusat PVTPP tahun 2017, yaitu: 1) telah dilakukan penagihan terhadap Piutang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.24.000.000,- berupa iuran

tahunan hak PVT atas nama PT. Bisi Internasional Tbk senilai Rp.10.500.000,-

dan PT. Benih citra Asis senilai Rp.13.500.000,-, 2) telah dilakukan koreksi pada

penjelasan CaLK terhadap perbedaan nilai persediaan tercatat dalam LRA da LO

yang disebabkan adanya perbedaaan nilai harga perolehan pada saat pembelian

barang nilai tercatat di sistem/aplikasi persediaan adalah nilai perolehan terakhir

(metode Last In Fist Out), 3) telah diusulkan di PSP terhadap seluruh aset

tercatat, dan 4) telah dilakukan perbaikan Berita Acara stock opname yang masih

tertulis 2016 menjadi 2017 serta BAR Rekon Internal yang masih tertulis Januari

2017 menjadi Januari 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2018


Pusat PVTPP sudah 100% menindaklanjutinya. Target kinerja sebesar 90%,

sedangkan realisasi sebesar 100%, hal ini berarti capaian kinerja rasio temuan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan

Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian adalah 111,11%, dari target yang

ditetapkan sehingga dikategorikan berhasil.

Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan

keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar

Rp.825.516.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar

Rp.793.853.680,- atau 96,16%.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatannya, pada tahun 2018 Pusat PVTPP memperoleh

alokasi pagu DIPA sebesar Rp.38.000.949.000,- yang dipergunakan untuk

membiayai program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Pertanian khususnya kegiatan Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian. Sampai dengan 31 Desember 2018 serapan

anggaran DIPA Pusat PVTPP sebesar Rp.36.472.003.969,- atau sebesar

95,98%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.528.945.031,- atau sebesar 4,02%. Jika

dibandingkan dengan realisasi 2017 realisasi 2018 mengalami penurunan

sebesar 1,44%. Realisasi angaran per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

No

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi Sisa

Rp % Rp %

1 Belanja Pegawai 5.800.550.000 5.705.278.455 98,36 95.271.545 1,64

2 Belanja Barang 20.960.399.000 20.162.392.189 96,19 798.006.811 3,81

3 Belanja Modal 11.240.000.000 10.604.333.325 94,34 635.666.675 5,66

Jumlah 38.000.949.000 36.472.003.969 95,98 1.528.945.031 4,02

Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian selama kurun waktu tahun 2015-

2018 dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini.


Tabel 13. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2015 sd. 2018

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2015 26.525.251.000 25.543.074.393 96,30

2 2016 28.440.000.000 25.220.949.177 88,68

3 2017 27.883.100.000 27.163.815.883 97,42

4 2018 38.000.949.000 36.472.003.969 95,98

Grafik 2. Trend Perkembangan Serapan Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2015-2018

Berdasarkan Grafik 3 dapat dilihat bahwa serapan anggaran Pusat PVTPP

empat tahun terakhir yaitu 2015-2018, mengalami fluktuasi. Serapan anggaran

tahun 2015 sebesar 96,30% kemudian menurun menjadi 88,68% pada tahun

2016 karena ada selfblocking. Walaupun trennya meningkat pada tahun 2017

yaitu realisasi sebesar 97,42% namun pada tahun 2018 realisasi menurun lagi

sebesar 95,98% dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk tunjangan

kinerja, hal ini berakibat penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.

3.5 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya

adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya

Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal

penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas

dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran Pusat PVTPP pada tahun 2018

sebesar 95,98%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran,


yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), capaian kinerja

pelaksanaan anggaran Pusat PVTPP tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana

Gambar 14.

Gambar 14. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2018 Berdasarkan Aplikasi Smart Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 14 diatas, capaian nilai kinerja Pusat PVTPP pada tahun

2018 adalah sebesar 83,30% atau termasuk kedalam kategori baik. Persentase

capaian kinerja anggaran Pusat PVTPP tahun 2018 berdasarkan aplikasi monev

kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 95,98

2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan

Dana (RPD) Awal adalah 73,96

3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan

Dana (RPD) Akhir adalah 76,16

4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 97,79

5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 5,16

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK

249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan

menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut:


Persentase capaian Pusat PVTPP tahun 2018 dalam hal efisiensi adalah

mencapai 5,16. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

NE = 50% + (5,16%/20 x 50)

= 0,5 + (0,0516/20 x 50)

= 0,5 + 0,129

= 0,629 atau 62,9%

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya

anggaran Pusat PVTPP pada tahun 2018 adalah 62,9%.

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian

Kinerja Pusat PVTPP tahun 2018, dari anggaran tahun 2018, Pusat PVTPP

mampu mencapai target 5 dari 6 indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

yang telah diketahui nilai pencapaian kinerjanya. Untuk Indikator Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTPP mencapai Nilai Indeks 3,2

dari target 3,2 atau dapat mencapai kinerja sebesar 100%. Indikator Nilai Indeks

Kepuasan unit kerja terkait Kementan terhadap layanan Pusat PVTPP mencapai

nilai 2,95 dari target 3 atau kinerja sebesar 98,33%. Rasio sertifikat hak PVT

yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT mampu mencapai 97,44% dari

target 75% atau kinerja sebesar 129,92%. Rasio tanda daftar varietas lokal dan

hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas

lokal dan hasil pemuliaan mampu mencapai 100,9% dari target 90% atau

berkinerja 112,13%. (5) Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat

PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK mampu mencapai 100%

dari target atau berkinerja 111,11% dan (6) Rasio temuan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang

ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

mecapai 100% dari target 90% atau berkinerja 111,11%.

NE = 50% + (E/20 x 50) Dimana : NE = Nilai Efisiensi E = Efisiensi

*Catatan:

Rumus nilaiefisiensi diperoleh dengan asumsi

bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam

formula efisiensi sebesar -20%. Oleh karenaitu

perlu dilakukan transformasi skal efisiensi agar

diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai

100%


3.6 Rencana Aksi Perbaikan

Pencapaian kinerja tahun 2018 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang

dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2017, karena pada prinsipnya pengelolaan

kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu

(continuous improvement). Untuk itu, dalam rangka memperbaiki kinerja tahun

2019 maka perlu dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau kendala

yang muncul dalam pengelolaan kinerja tahun 2018. Rekomendasi upaya

perbaikan disusun berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas

permasalahan yang ada, sehingga diharapkan permasalahan yang sama tidak

terjadi lagi di masa yang akan datang. Terkait dengan IKSP kedua yaitu Nilai

Indeks Kepuasan unit kerja terkait Kementan terhadap layanan Pusat PVTPP,

maka difokuskan pada layanan perizinan pertanian dan pendaftaran peredaran

varietas. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti

ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Rencana Aksi PerbaikanTahun 2019

No Rekomendasi Perbaikan Penanggung Jawab

Indikator Nilai Indeks Kepuasan unit kerja terkait Kementan terhadap layanan Pusat PVTPP

1 Pengembangan mekanisme pengawasan dan pelaporan pupuk dan pestisida serta membangun SDM dan fasilitasi untuk dapat berfungsinya pengawasan di lapangan.


2 Melakukan koordinasi lebih intens dengan Eselon 1 terkait, untuk melakukan integrasi sistem aplikasi ke portal SIMPEL, dan koordinasi dengan BKPM, Kemenko dan Kominfo terkait OSS


3 Terkait dengan Permentan No.40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas dan Permentan No.41 tahun 2017 Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi lebih intens dengan Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan.

Bidang Pendaftaran Varietas

Rencana aksi perbaikan ini diprioritaskan kepada IKSP dengan realisasi kinerja

yang masih dibawah target yang ditentukan. Adapun IKSP lain yang telah sama

atau bahkan melampaui target perlu terus dipertahankan agar minimal kinerja

tahun 2019 akan sama dengan kinerja tahun 2018 untuk IKSP yang sama.

Komitmen dari pimpinan maupun seluruh unit kerja sangat dibutuhkan dalam

melaksanakan rencana aksi ini agar perbaikan yang dilakukan dapat menyeluruh

dan dampak yang ditimbulkan atas upaya perbaikan yang dilakukan dapat

optimal dalam meningkatkan kinerja Pusat PVTPP tahun 2018.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat PVTPP tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2018. Sasaran strategis Pusat PVTPP yaitu: 1) Meningkatnya kualitas

layanan Pusat PVTPP, 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas

tanaman serta pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan, dan 3) Terwujudnya

akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkup Pusat PVTPP, dengan 6 indikator kinerja

yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTPP, dengan target

3,2; (2) Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap

layanan Pusat PVTPP, dengan target 3; (3) Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan

terhadap total permohonan PVT, dengan target 75%; (4) Rasio tanda daftar varietas

lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran

varietas lokal dan hasil pemuliaan, dengan target 90%; (5) Rasio temuan BPK atas

pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK,

dengan target 90%; dan (6) Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

atas pengelolaan keuangan Pusat PVTPP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan target 90%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 indikator kinerja Pusat PVTPP tahun 2018,

empat indikator tercapai dengan sangat berhasil, satu indikator tercapai dengan

berhasil, dan satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Indeks kepuasan unit

kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTPP.

Keberhasilan sebagian besar capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari

sumberdaya yang dimiliki oleh Pusat PVTPP berupa Sumber Daya Manusia yang

berjumlah 83 orang, sarana prasarana di Kantor Pusat PVTPP baik di Gedung B

Kementerian Pertanian maupun di stasiun Pengujian BUSS di Lembang, dan anggaran

sebesar Rp38.000.949.000,- yang sudah teralisasi sebesar Rp. 36.472.003.969,-

(95,98%). Terlepas dari sebagian besar indikator kinerja terlaksana dengan baik,

dalam pelaksanaannya Pusat PVTPP masih menemukan beberapa kendala dalam

pencapaian sasaran strategis.

Demikian laporan kinerja ini di susun sebagai pertanggungjawaban kegiatan Pusat

PVTPP pada TA 2018 dan sebagai gambaran umum dan acuan dalam upaya

perbaikan serta meningkatkan kinerja kegiatan pada tahun selanjutnya sehingga Pusat

PVTPP dapat mewujudkan dan menjadikan institusi pelayanan publik yang

Profesional, Responsive, berIntegritas, Maksimal dan Antisipatif (PRIMA).

L A M P I R A N

kata pengantar - setjen.pertanian.go.idsetjen.pertanian.go.id/site/upload/common/lakin pusat pvtpp...

Documents