kata pengantar - pemerintah kabupaten gorontalo
TRANSCRIPT
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Gorontalo dapat kami selesaikan dengan segala keterbatasan yang
ada pada kami.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo disusun
sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Hasil pencapaian
kinerja tahun 2016 secara umum menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo telah dapat
melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan,dan program yang telah ditetapkan
dalam Renstra. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus
mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di tahun
berikutnya.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo ini
disampaikan untuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo diucapkan terima kasih. Semoga segala
upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan aparatur pemerintah
yang bersih dan profesional.
Limboto, Januari 2017KEPALA BKD-DIKLAT,
KABUPATEN GORONTALO
DR. ABD.MANAF DUNGGIO, M.SiPEMBINA TINGKAT I
NIP 19730226 199203 1 002
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur
dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi
birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah,
serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka
setiap instansi wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Secara umum, LAKIP merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah
disusun oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan
serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara
dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Terselenggaranya good
governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.
Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perlunya
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
3
sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang
dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah yang
pada akhirnya menjadi instrumen good governance.
Selain itu pula, terbitnya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas
terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata
pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung wacana
terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut,
pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Untuk memaksimalkan pencapaian kehendak tersebut diatas, BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diuraikan
pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Tujuan Strategis Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo.
2. Meningkatkan sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang bersih,
profesional dan sejahtera melalui pembinaan dan pengembangan aparatur.
3. Mewujudkan pencapaian kinerja melalui pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
4
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur.
6. Meningkatkan disiplin aparatur melalui penggunaan seragam dan atribut
sesuai ketentuan.
Untuk mencapai tujuan tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo,
telah dikerahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Oleh
karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo untuk
Tahun 2016 ini menyajikan uraian tentang capaian kinerja sesuai dengan
rencana kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016.
Secara umum kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo telah dapat dilaksanakan
dengan baik. Hal ini dimungkinkan karena dukungan dana, semangat kerja yang
tinggi dan dukungan SKPD terkait selaku mitra Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo dalam
mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang bersih, profesional
dan sejahtera yang makin meningkat dari tahun ke tahun melalui pelaksanaan
pengelolaan data administrasi kepegawaian, penyiapan penyusunan program dan
petunjuk pembinaan dan pengembangan pegawai, sosialisasi regulasi tentang
kepegawaian, serta melaksanakan mutasi dan tata usaha kepegawaian.
Diharapkan hal ini dapat ditingkatkan ditahun-tahun mendatang. Namun
demikian, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, yaitu:
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
5
1. Pengelolaan data yang belum optimal sebagai akibat dari belum optimalnya
pelaporan data kepegawaian dari masing-masing unit organisasi yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Penerapan PP 53 Tahun 2010 belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian
PNS, terutama atasan langsung dalam menerapkan disiplin PNS.
Melihat kendala-kendala tersebut, maka dipandang perlu melakukan
berbagai upaya yang nyata dan yang terpenting dilakukan adalah bagaimana
dapat terus meningkatkan kompetensi intinya di bidang kepegawaian dimasa
datang untuk memenuhi harapan seluruh stakeholdernya.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
6
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh
Kepala Badan selaku Kepala Satuan Kerja.
B. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo,
dengan struktur jabatan dan susunan personilnya yang dirinci menurut
jabatan, nama, pangkat serta golongan pada posisi Akhir Desember 2016,
sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
7
Bagan 1.1 Struktur Organisasi
Perda Kab. Gorontalo No. 20 Tahun 2007
SEKRETARIAT
USMAN MIOLO, SE,M.SiPEMBINA Tkt. I, IV/b
SUB BAGIANKEUANGAN
ISKANDAR K. MOHA,SE, M.SiPENATA Tkt. I, III/d
SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
HAPSA NANIPENATA Tkt.I, III/d
SUB BAGIANPENYUSUNAN PROGRAMINDRAYANTI, S.S, M.Hum.
PENATA Tkt. I, III/d
BIDANG DIKLAT DANPENGEMBANGAN PEGAWAIHERMAN AYUBA, S.Pd, M.Si
PENATA Tkt I, III/d
BIDANG MUTASI PEGAWAI
ISMAIL DJAMUD, S.Sos, MEPEMBINA, IV/a
BIDANG PENGOLAHAN DATADAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
HASNI LAMANASA, S.STPPEMBINA, IV/a
BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI
MUSLICHIN MAKMUD, SH, MHPENATA Tkt I, III/d
SUB BIDANGPENGEMBANGAN PEGAWAI
SRI NURNANINGSIH RACHMAN, SHPENATA, III/c
SUB BIDANG/PENGGAJIAN DAN KEPANGKATAN
MULYADI MAHANIPENATA, III/c
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATADAN PELAPORAN
SYAMSUL Q. MUSTAPA, S.Kom, M.SiPENATA Tkt I, III/d
SUB BIDANGPEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
SRI WAHYUNI ANTULA, SHPENATA Tkt. I, III/d
SUB BIDANGDIKLAT
INDRIYANTI S. BOUTA, S.STP, M.SiPENATA, III/c
SUB BIDANGMUTASI DAN PENSIUN
DARWIS DJOU, S.PdPENATA Tkt I, III/d
SUB BIDANGINFORMASI DAN KEPEGAWAIAN
ALMA UTIA, SEPENATA, III/c
SUB BIDANGPENILAIAN DAN KESEJAHTERAANFLORENCE LANONGBUKA, Sm.H
PENATA Tkt. I, III/d
KEPALA BADAN
ROSWATI LASIMPALA, SH, MHPEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
8
C. Tugas dan Fungsi Organisasi
Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo No.41 tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Perda No.20 tahun 2007, yang menjadi tugas Pokok BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo adalah melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian,penyiapan penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan
pengembangan kepegawaian serta melaksanakan mutasi dan kesekretariatan
kepegawaian.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKD-Diklat Kabupaten
Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian.
2. Pengumpulan bahan pelaksanaan ujian Dinas dan pemberian penghargaan
dan tanda jasa.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir
pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
5. Pelaksanaan dan pengolahan mutasi dan tata usaha kepegawaian serta
analisa jabatan.
6. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan PNSD, kedudukan hukum sesuai
dengan norma, standard dan prosedur yang diterapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
9
7. Penyiapan dan penetapan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan
kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan strukturaL
dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Penyiapan dan penetapan norma pensiun PNSD sesuai norma, standard
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai
kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
10. Penyiapan dan Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan
kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sesuai norma,
standard an prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
11. Penyiapan dan penetapan Pendidikan Pelatihan Kader, sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian PNSD secara umum.
13. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
14. Penyiapan Informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian
Negara.
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
10
D. Kondisi Demografi Organisasi
Kondisi demografi pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Gorontalo per Desember tahun 2015 dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Menurut Status Kepegawaian
a. PNS : 38 orang
b. Tenaga Kontrak : 5 orang
2. Menurut golongan dan kepangkatan
a. Golongan IV : 4 orang
b. Golongan III : 26 orang
c. Golongan II : 7 orang
d. Golongan I : 1 orang
3. Menurut tingkat pendidikan
a. Pasca Sarjana (S2) : 9 orang
b. Sarjana (S1) : 17 orang
c. Sarjana muda (Diploma) : 6 orang
d. SLTA : 5 orang
e. SMP : 1 orang
4. Menurut tingkatan jabatan
a. Jabatan Struktural
- Eselon II B : 1 orang
- Eselon III A : 1 orang
- Eselon III B : 4 orang
- Eselon IV A : 11 orang
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
11
b. Staf : 21 orang
5. Berdasarkan jenjang diklat jabatan :
Diklat Jabatan Struktural
- Diklat PIM II : 1 orang
- Diklat PIM III : 5 orang
- Diklat PIM IV : 5 orang
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi
Visi
“Kabupaten Gorontalo Gemilang Mewujudkan Masyarakat Madani”
Sebagai penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka
ditetapkanlah misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM cerdas, sehat dan berkarakter.
2. Mewujudkan pemerintahan yang harmonis, bersih, dan dinamis.
3. Optimalisasi sumber daya alam menuju kemandirian.
4. Pembangunan berbasis kependudukan lingkungan hidup.
5. Kerja sama global untuk pembangunan daerah.
B. Tujuan
Tujuan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo diformulasikan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo
2. Meningkatkan sistem administrasi & manajemen kepegawaian yang bersih,
profesional dan sejahtera melalui pembinaan dan pengembangan Aparatur
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
13
3. Mewujudkan pencapaian kinerja melalui pengembangan sistem laporan capaian
kinerja dan keuangan
4. Mewujudkan sistem administrasi perkantoran yang efektif dan efisien untuk
mendukung pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian
5. Meningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
6. Meningkatan disiplin aparatur melalui penggunaan seragam dan atribut sesuai
ketentuan.
C. Sasaran
Sasaran-sasaran BKD-DIKLAT yang akan dicapai dalam suatu periode
Renstra, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:
SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 52 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya peningkatan - Jumlah Diklat teknis/kapasitas Sumber Daya fungsional yang 3 5 5 5 5Aparatur diselenggarakan
- Jumlah ASN yangmengikuti 81 200 200 200 200
Diklat Teknis/fungsional
Terselenggaranyapembinaan - Persentase pejabat
PIM IV:9,15 %
PIMIV:18,22 %
PIMIV:18,22 %
PIMIV:18,22 %
PIMIV:18,22 %
dan pengembangan struktural yang telahPIM III: 22,6%.
PIM III: 22,6%
PIM III: 22,6%
PIM III: 22,6%.
PIM III: 22,6%.
aparatur mengikuti DiklatPIM II:11,43%
PIM II:17,14%
PIM II:17,14%
PIM II:11,43%
PIM II:13,51%
penjenjangan PIM IV,
PIM III, dan PIM II
- Jumlah SKPD pembina 10 SKPD 10 SKPD 11 SKPD 11 SKPD 11 SKPDdisiplin amat baik
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
14
- Persentase aparatur S2 : 0,28 % S2 : 0,57 % S2 : 0,32 % S2 : 0,40 % S2 : 0,47 %yang berpendidikan S2 S3: - S3: 0,06 % S3: 0,06 % S3: 0,02 % S3: 0,24 %
dann S3 di LingkunganPemerintah KabupatenGorontalo
- Persentase pejabat 32,43% 2,70% 8,11% 10,81% 8,11%struktural yang direkrutmelalui job bidding
- Persentase jabatan 67,57% 5,41% 10,81% 8,11% 8,11%struktural yang
ditempatkanmelalui assessment
- Jumlah data digital PNS 4.077 3.125 3.350 3.000 3.250terarsip
- Jumlah SKPD yang 75 75 75 75 75menjalankan sisteminformasi kepegawaian
- Persentase angka melek 0,0063 0,0067 0,0072 0,0075 0,0077IT di kalangan ASN
(SKPD)
- Jumlah dokumen 0 1 1 1 1analisis jabatan
Terselenggaranya Tingkat ketepatan waktusistem laporan capaian pelaporan capain kinerja 100% 100% 100% 100% 100%kinerja dan keuangan dan keuangan
Tersedianya JasaPelayanan Cakupan layanan
administrasi perkantoran100% 100% 100% 100% 100%
Administrai Perkantoran
Tersedianya sarana dan Cakupan layanan sarana 100% 100% 100% 100% 100%prasarana penunjang dan prasaranapelaksanaan tugas
Tersedianya kebutuhan Tingkat kepatuhan aparatur 100% 100% 100% 100% 100%aparatur
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
15
D. Kebijakan
Kebijakan menggambarkan arah keputusan yang akan ditempuh untuk
mencapai tujuan SKPD. Adapun Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo adalah :
1 Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen kepegawaian guna
mendukung terwujudnya profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan
aparatur;
2 Menerapkan pelayanan prima dalam pengadaan, kepangkatan/mutasi,
pensiun, peninjauan status dan kedudukan kepegawaian;
3 Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi
dan dokumentasi data kepegawaian;
4 Membangun sistem dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan
pengendalaian kepegawaian dalam rangka menjamin terselenggaranya
birokrasi yang akuntabel, profesional dan netral;
5 Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi BKD-Diklat.
E. Program dan Kegiatan
Program Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Gorontalo diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo yakni :
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
16
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatannya meliputi :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan makanan dan minuman rapat
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
17
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatannya meliputi :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatannya meliputi :
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
b. Seleksi penerimaan Calon PNS
c. Penempatan PNS
d. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
e. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
f. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
g. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
h. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
i. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
j. Penyelenggaraan Diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
l. Sosialisasi Rakor Kepegawaian
m.Bimbingan dan konseling bagi PNS
L A K I P 2 0 1 6BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
18
F. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Surat keputusan Kepala BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo,
Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2016 s/d 2021
bahwa untuk sasaran strategis diadakan penyesuaian menjadi 2 (dua)
indikator utama yang nantinya akan menjadi sasaran strategis yang akan
dicapai. Kedua sasaran strategis tersebut, yaitu terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan terselenggaranya pembinaan
dan pengembangan aparatur. Dari kedua sasaran strategis tersebut,
masing-masing memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur
tercapainya sasaran dimaksud, dimana hal ini telah mewakili keseluruhan
program dan kegiatan pokok/utama yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagaimana terlampir.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Untuk Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016, maka BKD-Diklat Kabupaten
Gorontalo dipercayakan untuk mengelola Anggaran Belanja sebesar
Rp. 6.247.695.308,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 2.724.738.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.522.957.061,-.
Sehingga dengan adanya dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan
tersebut, ditetapkanlah dokumen Perjanjian Kinerja SKPD BKD-Diklat Tahun 2016
sebagaimana dalam tabel Penetapan Kinerja terlampir.
Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, dilakukan perubahan
anggaran belanja. Dalam dokumen perubahan anggaran, belanja tidak langsung
anggarannya menjadi Rp. 2.735.615.886,- dan belanja langsung total
anggarannya menjadi Rp. 3.719.957.061,-, yang telah terealisasi sebesar
Rp. 3.358.928.836,- atau 90,29%. Adapun Pengukuran kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo dilakukan
dengan membandingkan target dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau semakin rendah realisasi
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
20
menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Selanjutnya nilai capaian kinerjanya
dikelompokkan dalam interval nilai realisasi kinerja sebagai berikut :
91%≤ 100% : Sangat tinggi
76%≤ 90% : Tinggi
66%≤ 75% : Sedang
51%≤ 65% : Rendah
≤ 50% : Sangat rendah
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian
sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam
Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja, dapat di lihat pada berikut :
NO SASARAN
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
SANGAT
TINGGI
(91%≤ 100%)
TINGGI
(76%≤ 90%)
SEDANG
(66%≤ 75%)
RENDAH
(51%≤ 65%)
SANGAT
RENDAH
(≤ 65%)
1 Meningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur
86,42
D
a
r
NO SASARAN
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
SANGAT
TINGGI
(91%≤ 100%)
TINGGI
(76%≤ 90%)
SEDANG
(66%≤ 75%)
RENDAH
(51%≤ 65%)
SANGAT
RENDAH
(≤ 65%)
2 Meningkatnyakompetensiaparatur
87,94
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
21
NO SASARAN
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
SANGAT
TINGGI
(91%≤ 100%)
TINGGI
(76%≤ 90%)
SEDANG
(66%≤ 75%)
RENDAH
(51%≤ 65%)
SANGAT
RENDAH
(≤ 65%)
3 Terwujudnya BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan yangprofesional danberkinerja tinggi
98,19
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo memiliki 3 Sasaran, dan dari
ketiga sasaran tersebut capaiannya masing-masing 86,42% untuk sasaran
pertama, 87,94% untuk sasaran kedua, 98,19% untuk sasaran ketiga.
Sehingga capaian kinerja sasaran pertama dan kedua masuk kategori tinggi,
sedangkan sasaran ketiga masuk kategori sangat tinggi.
Capaian kinerja BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo secara umum dapat
dikatakan bahwa telah berhasil sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini
dibuktikan dengan penyelesaian kegiatan yang realisasinya ada yang hampir
mencapai 100%, ada yang realisasinya bisa mencapai 100%, bahkan realisasi
terhadap indikator lainnya melebihi dari 100%. Sebagian dari keberhasilan ini
tidak hanya karena didukung oleh ketersediaan anggaran yang ada, tapi juga
didukung oleh adanya perencanaan yang matang dan terkoordinasi, juga
dipengaruhi oleh adanya iklim kerja yang kondusif yang berimplikasi pada
semangat kerja dan rasa pengabdian yang tinggi.
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
22
Analisis capaian kinerja pada tahun 2016 ini dapat dijelaskan dengan
menguraikan sasaran pertama, yaitu terwujudnya peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur dan sasaran kedua, yaitu terselenggaranya pembinaan
dan pengembangan aparatur.
Pengukuran kinerja untuk sasaran pertama sebagaimana dijelaskan pada
tabel berikut:
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan sumber
daya aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur.
Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Persentase ASN yang mengikuti Diklat teknis yang diselenggarakan untuk
tahun 2016 terealisasi sesuai yang ditargetkan 1%. Untuk tahun 2016 yang
mengikuti Diklat teknis sejumlah 62 orang dari 6221 ASN, sehingga
persentase capaian tahun 2016 mencapai 100%. Untuk pelaksanaan diklat
teknis dan fungsi, BKD Diklat untuk tahun 2016 ini melaksanakan 2 (dua) kali
NoIndikator
kinerjaSatuan
Tahun 2015 %CapaianKinerjaTahun2015
Tahun 2016 %CapaianKinerjaTahun2016
Target Realisasi Target Realisasi
1.
2.
Persentase ASNyang mengikutiDiklat teknis
Persentase ASNyang mengikutiDiklatFungsional
%
%
2,92
-
2,92
-
100
-
1
47
1
47
100
100
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
23
diklat teknis. Adapun diklat dimaksud yaitu capacity building yang
diperuntukkan bagi para pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
dan diklat teknis lainnya yang diperuntukkan bagi para pejabat pengelola
kepegawaian dari setiap SKPD.
Sementara itu, untuk kegiatan pengiriman peserta diklat teknis dan fungsi,
telah dikirim sebanyak 3 (tiga) orang PNS untuk mengikuti diklat di Provinsi
Gorontalo. Adapun nama diklat yang diikuti dapat dilihat pada table dibawah ini :
2. Persentase ASN yang mengikuti Diklat fungsional. Untuk tahun 2016
ditargetkan 47%. Terealisasi sesuai target, sejumlah 2927 orang dari 6221
ASN. Sehingga persentase capaian tahun 2016 mencapai 100%.
Pengukuran kinerja untuk sasaran kedua sebagaimana dijelaskan pada tabel
berikut:
NO NAMA DIKLATYANG DIIKUTI
TEMPATPELAKSANAAN
WAKTUPELAKSANAAN
1.WORKSHOPCOACHING &
PENGUJI
BKPPD PROV.GORONTALO
9 s/d 13FEBRUARI
2016
2.WORKSHOPCOACHING &
PENGUJI
BKPPD PROV.GORONTALO
9 s/d 13FEBRUARI
2016
3.
DIKLATANALISIS
KEBUTUHANDIKLAT
BKPPD PROV.GORONTALO
23 s/d 28 MEI2016
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
24
Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi aparatur
Sasaran ini dimaksudkan untuk memperbaiki, meningkatkan dan
mengembangkan kompetensi guna meningkatkan kemampuan,
produktivitas dan kesejahteraan aparatur.
Program : Pembinaan dan pengembangan aparatur
No
Indikatorkinerja Satuan
Tahun 2015 %CapaianKinerjaTahun2015
Tahun 2016 %CapaianKinerjaTahun2016
Target Realisasi Target Realisasi
1.
2.
3.
4.
5
Persentase ASNyangditempatkansesuai kompetensijabatannya
Persentasejabatan strukturalyangditempatkanmelaluiassessment
Persentase ASNyang tidakmendapathukuman disiplin
Rasio aparaturyangberpendidikansarjana dilingkunganPemerintahKabupatenGorontalo
Persentasepejabat strukturalyang telah lulusDiklatpenjenjangan PIMIV,PIM III & PIM II
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,02
100
99,5
58,48
PIM IV23,94PIM III45,50PIM II47,36
99,02
100
99,5
58,48
PIM IV23,94PIM III45,50PIM II47,36
100
100
100
100
PIM IV100
PIM III100
PIM II100
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
25
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 5 indikator kinerja,
kelimanya mencapai target kinerja, yaitu: yang ditargetkan, sehingga capaiannya
mencapai 100%.
1. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi jabatannya, dimana
target tahun 2016 sejumlah 99,02% dengan realisasi sesuai target. Sehingga
persentase capaiannya mencapai 100%.
2. Persentase jabatan struktural yang ditempatkan melalui assessment, di mana
target tahun 2016 sejumlah 100% dengan realisasi sesuai yang ditargetkan.
Sehingga persentase capaiannya mencapai 100%.
3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin, dimana target tahun
2016 sejumlah 99,5% dengan realisasi sesuai yang ditargetkan. Sehingga
persentase capaiannya mencapai 100%.
4. Rasio aparatur yang berpendidikan sarjana di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo, dimana target tahun 2016 sebesar 58,48%, dan
terealisasi sesuai yang ditargetkan. Sehingga persentase capaiannya mencapai
100%.
5. Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat penjenjangan PIM IV, PIM
III dan PIM II. Untuk tahun 2016 yang ditargetkan PIM IV 23,94%, PIM III
45,50% dan PIM II 47,36%,erealisasi sesuai yang ditargetkan. Sehingga
persentase capaian untuk indikator ini mencapai 100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang
profesional dan berkinerja tinggi
Program :
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2. Pelayanan administrasi perkantoran
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
26
4. Peningkatan disiplin aparatur
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai SAKIP untuk tahun
2016 belum diminta d OPD terkait. Untuk indikator tingkat penyerapan anggaran
ditargetkan 94%, namun yang terealisasi hanya 90,29%. Hal ini terjadi karena
adanya penghematan anggaran. Sedangkan untuk indikator persentase temuan
inspektorat/BPK ditargetkan 0, realisasinya sesuai target. Sehingga persentase
capaian tahun 2016 mencapai 100%.
Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan secara internal di lingkungan BKD-
Diklat Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, pencapaian kinerjanya sesuai target yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kondisi ini menjadi lebih baik
lagi dimasa yang akan datang, maka akan ditempuh langkah-langkah dan upaya-
upaya, antara lain :
1. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan unit-unit organisasi khususnya yang
berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
2. Lebih meningkatkan pembinaan aparat pelaksana Kepegawaian.
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pemberian petunjuk kepada aparat
yang menangani urusan kepegawaian.
NoIndikator
kinerjaSatuan
Tahun 2015 %CapaianKinerjaTahun2015
Tahun 2016 %CapaianKinerjaTahun2016
Target Realisasi Target Realisasi
1.
2.
3.
Nilai SAKIP SKPD
Tingkatpenyerapananggaran
Persentasetemuaninspektorat/BPK
Nilai
Persen
Persen
-
-
-
-
-
-
C
94
0
NA
90,29
-
-
96,05
-
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
27
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Untuk Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 7 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016, maka BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo dipercayakan untuk mengelola Anggaran Belanja
sebesar Rp. 6.247.695.308,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 2.724.738.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.522.957.061,-.
Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016, dilakukan perubahan
anggaran belanja. Dalam dokumen perubahan anggaran, belanja tidak
langsung anggarannya menjadi Rp. 2.735.615.886,- dan belanja langsung
total anggarannya menjadi Rp. 3.719.957.061,-.
Dari segi akuntabilitas keuangan, pengelolaan keuangan telah sesuai
dengan apa yang direncanakan. Dari total anggaran belanja langsung BKD-
Diklat Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 3.719.957.061,- yang telah terealisasi
sebesa Rp. 3.358.928.836,- atau 90,29%, selengkapnya diuraikan dalam
tabel Laporan Realisasi Keuangan dana APBD Tahun 2016 Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo, sampai
dengan 31 Desember 2016 sebagaimana dalam tabel berikut:
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
28
LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
NO. PROGRAM / KEGIATAN PAGU DANA REALISASIKEUANGAN
PERSENTASE(%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 810.066.873 776.088.776 95,81Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57.180.000 48.846.376 85,43Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 2.000.000 1.426.500 71,33
Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.550.000 132.350.000 94.84Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.500.000 6.940,000 73,05Penyediaan alat tulis kantor 56.650.880 50.908.000 89,86Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.025..000 23.901.800 85,29Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 3.000.000 2.580.000 86,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 105.400.000 102.482.000 97,00Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 8.923.000 89,23Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 352.410.503 351.681.100 99,79Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 46.350.490 46.050.000 99,35
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 455.200.000 366.078.500 80,42
Pembangunan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
256.000.000154.500.000
222.161.000103.184.500
86,7867,00
44.700.000 40.733.000 91,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 53.600.000 53.100..000 99,07
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.400.000 35.400.000 100,00
Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu 18.200.000 17.700.000 97,254 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 297.956.900 256.469.240 86,08
Pendidikan & Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSDaerah - - -
Pendidikan & Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagiCalon PNS Daerah 297.956.900 256.469.240 86,08
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 8.500.000 8.500.000 100,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 8.500.000 8.500.000 100,00
6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.094.633.288 1.898.692.320 90.65Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 26.085.000 25.087.000 96,17Seleksi Penerimaan Calon PNSPenempatan PNSPenataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatisPNS
65.500.000 64.471.800 98,43301.806.000 240.264.800 79,61200.250.000 200.075.000 99,91
Pembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian daerahPemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
200.650.000 197.342.920 98,35
42.850.000 41.617.000 97,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS 60.425.000 58.079.500 96,12
130.500.000 49.000.000 37,55
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
29
Pemberian Bantuan Tugas Belajar & Ikatan Dinas
Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan PrajaIPDN
- - -
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional danKepemimpinan 872.903.500 868.365.300 99,48
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000 37.721.000 94,30Sosialisasi dan Rakor Kepegawaian 85.000.000 55.305.000 65,06Bimbingan dan Konseling bagi PNS 68.663.788 61.363.000 89,37
J U M L A H 3.719.957.061 3.358.928.836 90,29
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
30
BAB IV
PENUTUP
Dari hasil evaluasi internal SKPD secara keseluruhan, dapat disimpulkan
bahwa pencapaian kinerja dilihat dari capaian target dan realisasi anggaran
kegiatan BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan
dengan baik. Namun demikian, untuk menghindari permasalahan di masa yang akan
datang dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja maka perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara BKD-Diklat Kabupaten
Gorontalo dengan SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
sebagai mitra kerja untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
2. Mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas individu setiap aparat
pengelola administrasi kepegawaian baik melalui PKS (Pelatihan Kantor Sendiri),
maupun melalui kegiatan yang dilakukan oleh BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo
selaku instansi pembina aparat kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo.
3. Selalu memberikan kesempatan kepada seluruh staf dilingkungan BKD-Diklat
Kabupaten Gorontalo untuk berinovasi dan berkreasi dalam melaksanakan tugas,
baik didalam maupun diluar kantor sehubungan dengan tupoksi mereka. Hal ini
tentu akan memberikan suatu hal yang baru dalam hal pencarian solusi terhadap
berbagai hambatan yang mereka hadapi dengan tetap berkoordinasi antar
sesama pegawai.
Demikian LAKIP ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan gambaran secara
utuh dan obyektif terhadap pencapaian kinerja BKD-Diklat Kabupaten Gorontalo
Tahun 2016.
Limboto, Januari 2017
L A K I P 2 0 1 6
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
31
KEPALA BK-DIKLATKABUPATEN GORONTALO,
DR. ABD. MANAF DUNGGIO,M.SiNIP. 19730226 199203 1 002
L A K I P 2 0 1 5
BKD – DIKLAT KAB. GORONTALO
32