kata pengantar p - pa-bulukumba.net · lkjip pengadilan agama bulukumba tahun 2018 3 aporan...
TRANSCRIPT
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 1
uji syukur kita panjatkan Kehadirat ALLAH SWT Tuhan yang Maha
Esa, karena atas berkat rahmat hidayah dan InayahNya sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun
2016 dapat disusun. LKjIP ini merupakan media pertanggungjawaban atas
berbagai capaian keberhasilan (kinerja) Pengadilan Agama Bulukumba
dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dengan mengacu pada Penetapan Kinerja untuk mencapai visi dan misi
Pengadilan Agama Bulukumba.
Diterbitkannya LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran
komprehensif mengenai Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba secara
transparan dan akuntabel sehingga penentuan fokus perbaikan kinerja yang
lebih berkesinambungan bisa terwujud.
Kami menyadari, LKjIP ini masih perlu penyempurnaan yang lebih
mendalam, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran agar dapat
lebih menyempurnakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama
Bulukumba.
Akhir kata, kami berharap agar LKjIP tahun 2018 ini, dapat
dimanfaatkan sebagai media evaluasi untuk menilai kinerja personil
Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga kedepan Pengadilan Agama
Bulukumba dapat berbuat lebih baik lagi.
Bulukumba, 30 Januari 2019
Ketua,
Drs. H. Marsono, M.H
P KATA PENGANTAR
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 2
KATA PENGANTAR………………………………………………………… 1
DAFTAR ISI …………………………………………………………………. 2
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………... 3
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 5
a. Latar Belakang……………………………………………………… 5
b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .………………………… 5
c. Struktur Organisasi ……………………………………………… 7
d. Sistematika Penyajian …… …………….………………………. 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………….. 14
a. Rencana Strategis 2015-2019 …………………………………….. 14
b. Visi dan misi…………………………………………………......... 14
c. Tujuan dan Sasaran Starategis …………………………………… 15
d. Program Utama dan Kegiatan Pokok ………………………….. 19
e. Rencana Kinerja Tahun 2018......…………………………………. 24
f. Perjanjian Kinerja Tahun 2018….…………………………….. 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ….……………………………… 29
A. Capaian Kinerja Organisasi…...………………………………….. 29
B. Realisasi Anggaran …………...… ………………………………. 31
a. Akuntabilitas Keuangan…………………………………………. 53
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………….. 60
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 3. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DAFTAR ISI
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 3
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Agama Bulukumba tahun 2018 ini menggambarkan capaian
kinerja selama kurun waktu tahun 2018 dikaitkan dengan
penetapan kinerja tahun 2018 yang mengacu pada rencana strategis
Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015-2019.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Bulukumba telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan.
Pengadilan Agama Bulukumba telah berupaya secara optimal melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.
LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan dalam bidang penyelesaian perkara, keberhasilan penyelesaian
sengketa melalui mediasi, Peningkatan kualitas administrasi perkara dan
administrasi umum, Peningkatan Profesionalisme dan SDM, Peningkatan
Pengawasan, Pelayanan publik dan keterbukaan informasi serta Pengelolaan
anggaran yang berbasis kinerja yang transparan dan akuntable.
Keberhasilan pada pencapaian sasaran ini tentunya bukan hanya
keberhasilan dari sub tertentu atau kelompok kerja semata, tetapi juga
menggambarkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan supporting
unit serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur
peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan
utama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat
pencari keadilan.
Secara Umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa
yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk
Tahun 2018.
L
IKHTISAR EKSEKUTIF
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 4
Informasi yang disajikan dalam LKjIP ini tentu belum sepenuhnya
memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan,
karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk
penyempurnaan penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba dimasa yang
akan datang sehingga diharapkan LKjIP ini dapat memberikan motivasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna menuju
pemerintahan yang baik (good governance).
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan
keadilan yang didalamnya mencakup multi aspek. Dimulai dari
kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis,
administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan
tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang
profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai
kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan
pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi
bagian dari penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh
jajaran aparatur pemerintah, baik di level pusat maupun di daerah, baik
para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya.
Pengadilan Agama Bulukumba sebagai salah satu lembaga
pelaksana kekuasaan kehakiman, dituntut untuk menegakkan hukum dan
keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah
(eksekutif dan legislatif), melalui upaya-upaya pembinaan,
penyempurnaan, dan pengendalian manajemen organisasinya secara
terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka
mewujudkan good governance. Dalam rangka itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat
dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung
secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik
KKN.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas
yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 6
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam
pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.
Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap
instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders,
yang dituangkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).
Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem
AKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana
strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.
Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan
serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis
Pengadilan Agama Bulukumba.
Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran,
dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke
dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam
implementasinya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan
kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2015-2019 yang menjabarkan
kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 7
rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang nomor 50 tahun
2009, Peradilan Agama Bulukumba adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu.
Hal ini merupakan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan perkara tertentu, yaitu termasuk pelanggaran atas
Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta
memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan
kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qonun.
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan
oleh Pengadi;lan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak
pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan
Agama Bulukumba merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama
Makassar yang terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 18 Kelurahan Loka,
Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan,
yang mempunyai yurisdiksi meluputi 10 (sepuluh) Kecamatan dengan 88
(delapan puluh delapan) Kelurahan/Desa yang berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng;
1. Kedudukan
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 8
2
Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah
diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009,
Pengadilan Agama Bulukumba bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama islam di bidang :
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syari'ah.
Tugas pokok ini ditangani oleh Pejabat fungsional yaitu : Hakim,
Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
Disamping menangani tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama
Bulukumba juga menangani tugas-tugas tambahan yaitu menangani tugas-
tugas administrasi perkara dan administrasi umum.
Administrasi perkara ditangani oleh Panitera yang dibantu oleh
beberapa Panitera Muda, dan administrasi umum ditangani oleh Sekretaris
yang dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.
Adapun Fungsi Pengadilan Agama Bulukumba :
2. Tugas Pokok
3. Fungsi
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 9
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba ; (vide
Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3
Tahun 2006)
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera , Sekretaris, dan seluruh
jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo.
Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
c. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan
bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi ;
b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya ;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama ;
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam
pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta ;
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam ;
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito / tabungan dan sebagainya ;
g. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset /
penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan
sebagainya ;
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima
kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur (SOP), sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang muatannya antara lain sebagai
berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 10
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil
kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi
untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung
jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan
sistem-sistem yang dibangun.
Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa
organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar
Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional
Prosedur tentang :
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui
Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak
berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 11
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Kasasi;
18. Permohonan Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat
Administrasi Peradilan Agama.
21. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
22. Proses pemberkasanperkara dan minutasi;
23. Publikasi putusan;
24. Pengarsipan berkas perkara;
25. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
26. Permohonan Banding;
27. Permohonan Kasasi;
28. Permohonan Peninjauan Kembali;
29. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
30. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat
Administrasi Peradilan Agama.
C. Struktur Organisasi
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah
dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 12
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan
seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan
yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama
dibantu oleh (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum,
Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti .
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang)
Kasubag. Yaitu Kasubag Perencanaan, IT & Pelaporan, Kasubag
Umum &. Keuangan, dan Kasubag. Kepagawaian & Orintasi Tata
Laksana.
D. Sistimatika Penyajian
Pada dasarnya laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bulukumba
dalam tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut dibandingkan dengan
penetapan kinerja 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi.
Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat
mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa
datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bulukumba disusun
sebagai berikut:
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 13
Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas
Pokok dan Fungsi, serta Struktur Organsisasi.
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai
Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2015-2019 dan
Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba untuk Tahun 2018.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Bulukumba dikaitkan dengan pertanggungjawaban
publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.
Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2018 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di
masa yang akan datang.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 14
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana strategis 2015-2019
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Bulukumba
yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung
yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, Pengadilan Agama Bulukumba menetapkan rencana
strategis Tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,
program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan. dalam pencapaian
visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Bulukumba 2015-2019 pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara
pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan
perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan
terhadap akhlak dan perilaku aparat Pengadilan serta pengawasan dan
pengendalian manajemen untuk mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015-2019.
1. Visi dan Misi.
Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud,
maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin
diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan
pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan
tugas dan fungsi guna mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
A. Rencana Strategis 2015 -2019
B. Visi dan Misi
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 15
Visi Pengadilan Agama Bulukumba dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang harus
dilaksanakan.
Misi Pengadilan Agama Bulukumba dapat dirumuskan sebagai berikut,
yaitu:
TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan
ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun
tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bulukumba seperti
termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan . 3. Meningkatkan kepastian hukum .
SASARAN STRATEGIS adalah penjabaran dari tujuan secara
terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis
1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang
efektif dan efesien ;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
C. Tujuan dan Sasaran Strategis
“Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung”
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 16
mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama
Bulukumba pada Tahun 2015-2019, sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan Penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesain perkara ;
4. Peningkatan Aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
5. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
INDIKATOR KINERJA UTAMA diperlukan sebagai tolak
ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.
Pengadilan Agama Bulukumba telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam
sasaran strategis.
Tabel 4. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
1.
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
1. Peningkatan
penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan
c. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang diselesaikan dengan Perkara yang dimediasi.
d. Persentase mediasi
yang yang menjadi akta perdamaian
Perbandingan antara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan Mediasi yang diselesaikan
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 17
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan dengan perkara yangtelah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. 2. Peningkatan
aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
Perbandingan perkara yang tidak mengajukan Banding dengan perkara yang putus Tingkat Pertama
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan Kasasi dengan perkara banding yang putus
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan PK dengan perkara kasasi yang putus
3. Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
d. Persentase putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan permohonan eksekusi.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 18
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan yang masuk
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan
Perbandingan perkara sidang diluar gedung pengadilan dengan yang masuk
c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Agama Bulukumba, dengan perkara yang sudah diminutasi
3. Meningkatkan kepastian hukum
5. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
b. Persentase Pelayanan Meja Informasi
Perbandingan antara jumlah permohonan meja informasi yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan meja informasi yang diterima
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah permohonan temuan yang dilaporkan 6. Peningkatan
kualitas SDM a. Persentase
pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
Persentase Perbandingan jumlah peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat Yudisial
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Persentase Perbandingan jumlah peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat Non Yudisial
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 19
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
Perbandingan jumlah hakim dan pegawai yang lulus fit and proper test dengan jumlah hakim dan pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test
PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi
terciptanya suatu kegiatan.
KEGIATAN POKOK adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program Untuk mencapai tujuan
dan sasaran strategis Pengadilan Agama Bulukumba, perlu ditetapkan
berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan
Agama Bulukumba mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai
berikut :
1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran
strategis:
a. Peningkatan penyelesaian perkara ;
b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim ;
c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
2. Program : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
D. Program Utama dan Kegiatan Pokok
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 20
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi.
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to
justice) ;
b. Peningkatan kualitas pengawasan ;
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ;
Hubungan antara Program, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator Kinerja,
dapat dilihat pada Bagan 3.
PROGRAM UTAMA
KEGIATAN POKOK
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan Akseptablitas Putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
b. Persentase perkara yang
diselesaikan
c. Persentase mediasi yang
diselesaikan
d. Persentase mediasi yang
menjadi akte perdamaian.
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan .
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu lebih 5 bulan.
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ;
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
c Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ;
a. Persentase berkas perkara yang
diajukan dan disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian salinan Putusan kepada para pihak tepat waktu
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 21
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
4. Peningkatan
Akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.Peningkatan
Kualitas Pengawasan
6. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia
d. Persentase putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ;
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan ; c. Persentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan ; a. Persentase pengaduan masyearakat yang
ditindaklanjuti ; b. Persentase pelayanan meja informasi; c. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti ; a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan
PROGRAM UTAMA
KEGIATAN POKOK
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 22
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan. 100 % 90 % 90 % 95 % 95 %
c. Persentase mediasi yang diselesaikan . 60 % 60 % 60 % 60 % 90 %
d. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian 67 % 2 % 5 % 10 % 10 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih 5 bulan. 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ;
95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ;
98 % 98 % 98 % 98 % 98 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ;
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
c. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
d. Persentase putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (eksekusi)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 100 1: 200 1 : 100 1 : 100 1 : 175
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 23
lainnya
Mahkamah Agung/ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
justice) c. Persentase proses penyelesaian perkara yang
dapat dipublikasikan. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase pelayanan meja informasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 24
Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Bulukumba memuat angka target
kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai
dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi
dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh
organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. 100 %
b. Persentase perkara yang
diselesaikan 90 %
c. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 60 %
d. Persentase mediasi yang menjadi
akte perdamaian. 5 %
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan
90 %
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
lebih 5 bulan.
10 %
2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
95 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
98 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
100 %
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
100 %
c. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100 %
E. Rencana Kinerja Tahun 2018
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 25
d. Persentase putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
1 : 100
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengaadilan
100 %
c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100 %
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti.
100 %
b. Persentase Pelayanan Meja Informasi
100 %
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
100 %
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 26
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2018 merupakan
tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja
disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun 2018.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. 100 %
b. Persentase perkara yang
diselesaikan 100 %
c. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 60 %
d. Persentase mediasi yang menjadi
akte perdamaian. 2 %
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan
95 %
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
lebih lebih 5 bulan.
10 %
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
95 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
98 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
100 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
100 %
c. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100 %
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 27
d. Persentase putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
1 : 200
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengaadilan
100 %
c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100 %
5. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti.
100 %
b. Persentase Pelayanan Meja Informasi
100 %
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
100 %
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 28
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Husain, SH.,MH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nama : Zainuddin, S.Ag Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Bulukumba Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : Drs. H. Marsono, M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bulukumba, 30 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. Marsono,M.H Husain, SH.,MH Zainuddin, S.Ag
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Analisis Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2018,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing
indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
REALISASI (%)
CAPAIAN (%)
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. 100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang
diselesaikan. 100 % 89,43 % 89,43 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 30
c. Persentase mediasi yang
diselesaikan. 100 % 74 % 74 %
d. Persentase mediasi yang
menjadi akte perdamaian. 5 % 0,5 % 0,1 %
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
95 % 90 % 105,5 %
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih 5 bulan.
10 % 5 % 50 %
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
95 %
99 % 104,2 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
98 % 98 % 38,2 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
100 % 100 % 100 %
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
100 % 100 % 100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
100 % 100 % 100 %
c. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100 % 100 % 100 %
d. Persentase putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (Ekeskusi)
100 % 60 % 60 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
1:200
1 :191
95,5 %
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengaadilan
100 %
100 %
100 %
c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100 %
100 %
100 %
5. Peningkatan kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 31
b. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100 % 100 % 100 %
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100 % 100 % 100 %
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100 %
80 %
80 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
100 % 100 % 100 %
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
100 % 100 % 100 %
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table diatas, untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Agama Bulukumba telah
menetapkan 6 (enam ) sasaran yang akan dicapai dan telah dijabarkan kedalam 22 (dua
puluh dua) Indikator Kinerja. , yaitu :
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Peningkatan kualitas pengawasan ;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 32
SASARAN : Peningkatan Penyelesaian Perkara;
Tabel capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN
2016 2017 2018
1. Peningkatan penyelesaian
perkara
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan.
100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
101,2 % 89,43 % 87,8 %
c. Persentase mediasi yang
diselesaikan.
93 % 74 % 89,4 %
d. Persentase mediasi yang
menjadi akte
perdamaian.
0,15 % 0,1 % 0,6 %
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5
bulan
103 % 105,5 % 105,3 %
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu lebih 5
bulan.
72 % 50 % 51 %
Capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara 78,23 % 69,83 % 72,35 %
Grafik Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
78.23%69.83% 72.35%
Grafik Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara
1
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 33
Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian perkara merupakan sasaran utama dalam rencana
strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
peradilan di Pengadilan Agama Bulukumba dengan mengukur sisa perkara, penyelesaian perkara,
mediasi yang diselesaikan, mediasi yang menjadi akte perdamaian, maupun ketepatan waktu dalam
penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 6 indikator kinerja.
a. Persentase Penyelesaian sisa Perkara
Tabel 1 Persentase penyelesaian sisa perkara
Tahun
Sisa perkara yang
harus diselesaikan
(Tahun
sebelumnya)
Sisa perkara
yang
diselesaikan Realisasi Target Capaian
2018 141 141 100 % 100 % 100 %
2017 114 114 100 % 100 % 100 %
2016 161 161 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan
adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
(tahun sebelumnya) .
Adapun sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan :
1. Adanya perkara yang masuk pada akhir tahun ;
2. Adanya perkara yang mana pihak penggugat / pemohon adalah berstatus Aparatur Sipil Negara,
TNI /Polri di mana terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari atasannya untuk bercerai ;
3. Pihak tergugat/termohon ada yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh
Indonesia sehingga harus di panggil melalui media massa (perkara ghoib).
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 34
b. Persentase Perkara yang diselesaikan
Tabel 2 Persentase perkara yang diselesaikan
Tahun
Sisa perkara
(Tahun
sebelumnya)
Perkara
Masuk
Perkara
yang harus
diselesaikan
Perkara
yang telah
diselesaikan
Realisasi Target Capaian
2018 141 1184 1325 1164 87,8 % 100 % 87,8 %
2017 114 1.220 1.334 1.193 89,43 % 100 % 89,43 %
2016 161 1.115 1.276 1.162 91,1 % 100 % 91,1 % * Sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan
** Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan
perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun
sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).
Data pada tabel diatas menunjukkan perbandingan capaian persentase penyelesaian perkara
pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan mengalami fluktuasi capaian yakni sekitar 91,1%
pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 sebesar 89,43 % dan pada tahun 2018 capaian perkara
yang diselesaikan sebesar 87,8 %.
Tabel 3 Jumlah perkara masuk tahun 2018
No Jenis Perkara
Jumlah perkara Masuk Tahun 2018 Sisa
Perkara
Tahun
2018 Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 Gugatan 85 86 67 58 53 38 83 56 71 93 68 34 143
2 Permohonan 15 22 32 29 20 13 21 25 47 81 66 21 18
Jumlah 100 108 99 87 73 51 104 81 118 174 134 55 1.184
Data pada tabel di atas menunjukkan perbandingan jumlah perkara yang masuk setiap
bulannya pada tahun 2018 antara jenis perkara gugatan dan permohonan, yang mana total sisa perkara
pada tahun 2018 sebesar 161 dengan perincian sisa perkara gugatan sebanyak 143 dan sisa perkara
permohonan sebanyak 18 perkara.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 35
Grafik Jumlah Perkara Masuk Tahun 2018
0
50
100
150
200
250
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES
Sisa Bulan Lalu 141 231 194 175 171 167 175 190 171 191 220 214
Diterima bulan ini 100 61 99 87 73 51 104 81 118 174 134 55
Putus bulan ini 63 144 106 84 64 37 75 85 85 130 129 92
JUM
LAH
PER
KA
RA
STATISTIK PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
TAHUN 2018
C. Porsentase mediasi yang diselesaikan
Tabel 4 Persentase Mediasi yang diselesaikan
Tahun
Sisa yang
belum mediasi
(Tahun
sebelumnya)
Perkara
yang
dimediasi
Mediasi yang
diselesaikan Realisasi Target Capaian
2018 5 144 116 80,5 % 90 % 89,4 %
2017 6 131 97 74 % 100 % 74 %
2016 6 137 77 56 % 60 % 93 % * Perbandingan antara mediasi yangdiselesaikan dengan Perkara yang dimediasi.
Berdasarkan tabel di atas persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan jalan mediasi
adalah mencapai 89,4 %, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 mencapai 74 % dan
tahun 2016 sebesar 93 %, ini berarti mengalami fluktuasi persentase. Pada tabel di atas juga dapat kita
lihat bahwa pada tahun 2018 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 144 perkara namun dari
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 36
jumlah tersebut yang berhasil diselesaikan hanya116, selebihnya yakni 28 perkara tidak dapat
diselesaikan karena para pihak/salah satu pihak tidak hadir pada saat akan dimediasi. Selain itu yang
mempengaruhi capaian lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya (2017) adalah target
persentase mediasi pada tahun 2018 lebih rendah dibanding tahun 2017 yakni sebesar 90 %.
d. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian
Tabel 5 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Tahun
Perkara yang
dimediasi
Mediasi
yang
diselesaikan
Mediasi yang
menjadi akta
perdamaian
*Realisasi Target Capaian
2018 144 116 4 0,3 % 5 % 0,6 %
2017 131 97 5 0,5 % 5 % 0,1 %
2016 137 77 2 0,3 % 2 % 0,15 % * Perbandingan antara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan Mediasi yang diselesaikan.
Berdasarkan tabel di atas, persentase perkara yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2018
adalah mencapai 0,6 %, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 mencapai 0,1 % dan
tahun 2016 yakni 0,15 %. Ini berarti bahwa target sangat mempengaruhi capaian dikaitkan dengan
realisasi. Pada tahun 2016 target 2 % jauh lebih rendah di banding target pada tahun setelahnya (2017
dan 2018). Terjadinya perbedaan pencanangan target ini karena selama ini telah dilakukan reviu atas
target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebagai bahan untuk menganalisa kendala-kendala
utama yang dihadapi pada tahun 2017, untuk kemudian dijadikan pijakan dalam menentukan kembali
target pada tahun 2018. Sehingga dengan adanya capaian pada tahun 2018, pada dasarnya sudah
menggambarkan target yang realistis sehingga menghasilkan rencana kinerja yang lebih optimal,
meskipun perubahan target 2 % menjadi 5 % dan 5 % tidak terdapat selisih porsentase yang sangat
signifikant.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ;
Tabel 6 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Tahun
Jumlah
Perkara yang
telah
diselesaikan
Perkara
yang telah
diselesaikan
dalam
jangka
waktu lebih
Perkara yang
telah
diselesaikan
dalam jangka
waktu
maksimal 5
Realisasi Target Capaian
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 37
5 bulan bulan
2018 1.164 60 1.104 94,8 % 90 % 105,3 %
2017 1.193 59 1.134 95 % 90 % 105,5 %
2016 1.162 84 1.078 93 % 90 % 103 % * Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang
telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan.
Berdasarkan data pada tabel di atas capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu
maksimal 5 bulan pada tahun 2018, mencapai 105,3 %, lebih tinggi dibanding capaian persentase
perkara pada tahun 2017 sebesar 105,5 % dan tahun 2016 capaiannya 103 %. Adanya capaian
melampaui 100 % dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan adanya
Layanan Sidang Terpadu kerjasama antara Pengadilan Agama Bulukumba, Kementerian Agama
Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, ditambah
lagi dengan Program Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang berjalan secara massif dan
memberikan manfaat dan keuntungan luar biasa bagi masyarakat pencari keadilan membantu capaian
melebihi target yang telah ditetapkan.
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan ;
Tabel 6 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan
Tahun
Jumlah
Perkara yang
telah
diselesaikan
Perkara
yang telah
diselesaikan
dalam
jangka
waktu
maksimal
5 bulan
Perkara yang
telah
diselesaikan
dalam jangka
waktu lebih 5
bulan
* Realisasi Target Capaian
2018 1.164 1.104 60 5,1 % 10 % 51 %
2017 1.193 1.134 59 5 % 10 % 50 %
2016 1.162 1.078 84 7,2 % 10 % 72 % * Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan dengan perkara yang telah
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
Pada tabel di atas kita lihat bahwa pada tahun 2018, jumlah perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 5 bulan yaitu sebanyak 60 perkara. Dari jumlah keseluruhan perkara yang
telah diselesaikan sebanyak 1.164 perkara, 1.104 adalah perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 (lima) bulan. Dapat dijelaskan bahwa dari target awal 10 %, yang terealisasi 5,1 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 38
sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yakni
sebesar 51 %. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perkara yang ditangani di PA Bulukumba
berhasil diselesaikan sesuai interval waktu yang telah ditentukan yakni maksimal 5 bulan.
Sedangkan mengenai keterlambatan penyelesaian perkara tersebut disebabkan oleh beberapa
faktor diantaranya adalah :
1. Adanya perkara yang masuk pada akhir tahun ;
2. Adanya perkara yang mana pihak penggugat/pemohon adalah berstatus Aparatur Sipil Negara, TNI
/Polri dimana harus mendapatkan terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Atasannya untuk
bercerai ;
3. Pihak tergugat/termohon ada yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh
Indonesia sehingga harus di panggil melalui media massa.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 39
SASARAN : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Tabel capaian sasaran peningkatan Aksepbilitas putusan hakim
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN
2016 2017 2018
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding
105 %
104,2 %
104,6 %
2. Kasasi
63,8 % 38,3 % 40,8 %
3. Peninjauan Kembali
100 % 100 % 100 %
Capaian sasaran peningkatan Aksepbilitas perkara 89 % 79,1 % 81,8 %
Grafik capaian sasaran peningkatan Aksepbilitas putusan hakim ;
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
89.00%
79.10% 81.80%
Grafik Capaian Sasaran Peningkatanefektifitas peningkatan Aksepbilitas putusan
Hakim
2
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 40
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Tabel 8 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Tahun
Perkara Tk. I
yang putus
Perkara
yang
mengajukan
banding
Perkara yang
tidak
mengajukan
banding
* Realisasi Target Capaian
2018 1.164 6 1.158 99,4 % 95 % 104,6 %
2017 1.220 10 1.210 99 % 95 % 104,2 %
2016 1.162 8 1.154 99,3 % 95 % 105 % * Perbandingan perkara yang tidak mengajukan Banding dengan perkara yang putus Tingkat Pertama .
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding
dengan jumlah perkara yang diputus di Pengadilan tingkat pertama.
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018, capaian realisasi persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding mencapai 104,6 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencari
keadilan pada pengadilan tingkat pertama dapat menerima putusan tersebut atau dengan kata lain puas
dengan putusan Pengadilan.
Dari uraian di atas juga dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 sebesar 104,2 % hampir sama dengan capaian
persentase perkara pada tahun 2016 yakni 105 % .
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
Tabel 9 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
Tahun
Perkara
Banding yang
putus
Perkara
yang
mengajukan
Kasasi
Perkara yang
tidak
mengajukan
Kasasi
Realisasi Target Capaian
2018 5 3 2 40 % 98 % 40,8 %
2017 8 5 3 37,5 % 98 % 38,3 %
2016 8 3 5 62,5 % 98 % 63,8 %
* Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan Kasasi dengan perkara banding yang putus.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 41
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
dengan jumlah perkara banding yang sudah putus.
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi mencapai 40,8 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada tingkat
banding yang dapat menerima putusan tingkat banding sebesar 40 %.
Dari uraian diatas juga dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 mengalami fluktuasi dibandingkan beberapa tahun
sebelumnya yang mana pada tahun 2017 capaiannya 38,3 % dan 2016 sebesar 63,8 %.
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Tabel 10 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
Tahun
Perkara Kasasi
yang putus
Perkara
yang
mengajukan
PK
Perkara yang
tidak
mengajukan
PK
Realisasi Target Capaian
2018 3 0 3 100 % 100 % 100 %
2017 5 0 5 100 % 100 % 100 %
2016 1 0 1 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan PK dengan perkara kasasi yang putus.
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2016 s/d 2018 tidak
satupun para pihak yang perkaranya diputus yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan pada tingkat Kasasi dapat menerima
putusan tersebut.
Dari uraian tersebut diatas juga dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sama dari tahun-tahun sebelumnya
yakni sebesar 100 %.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 42
SASARAN :Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tabel capaian sasaran Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
* Grafik Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN
2016 2017 2018
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
100 %
100 %
100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan didistribusikan ke Majelis
100 % 100 % 100 %
c. Persentase
penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100 %
100 %
100 %
d. Persentase putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100 %
60 %
100 %
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
127,5 %
83 %
82,5 %
capaian sasaran Peningkatan Efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
105,5 %
88,6 %
96,5 %
3
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 43
a. Porsentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
Tabel Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap
Tahun
Jumlah berkas
yang diajukan
Jumlah
berkas yang
disampaikan
secara
lengkap
Jumlah
berkas yang
disampaikan
tidak lengkap
* Realisasi Target Capaian
2018 1.184 1.184 0 100 % 100 % 100 %
2017 1.220 1.220 0 100 % 100 % 100 %
2016 1.115 1.115 0 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah berkas yang disampaikan lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan.
Ukuran capaian indikator kinerja porsentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan
secara lengkap pada tahun 2018 adalah perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan dengan
jumlah berkas yang disampaikan secara lengkap mencapai 100 %, sama dengan tahun 2017, dan
tahun 2016.
b. Persentase berkas yang di register dan telah siap didistribusikan ke Majelis
Tabel Persentase berkas yang diregister dan telah siap didistribusikan ke majelis
Tahun
Jumlah berkas
yang diajukan
Jumlah berkas yang
disampaikan secara
lengkap
* Realisasi Target Capaian
2018 1.184 1.184 100 % 100 % 100 %
2017 1.220 1.220 100 % 100 % 100 %
2016 1.115 1.115 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis dengan jumlah berkas yang
diterima di kepaniteraan.
Pada tabel di atas telah ditampilkan bahwa jumlah perkara yang diregister dan telah siap
didistribusikan ke majelis selama tahun 2018 pada Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak 1.184
berkas perkara sedangkan pada buku register berjumlah 1.184. Apabila dibandingkan berkas perkara
yang didistribusikan kepada Majelis Hakim, dengan berkas perkara yang diregister, maka realisasi
mencapai 100 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, kemudian jika dibandingkan
realisasi dengan target capaian juga mencapai 100 %. Keberhasilan capaian ini adalah merupakan
komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai pengadilan agama Bulukumba, untuk
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 44
melakukan perbaikan administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum, selain itu
bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui rapat
koordinasi dilaksanakan sekali dalam sebulan.
c. Persentase Penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu;
Tabel Persentase Penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
Tahun
Jumlah berkas
yang diajukan
Jumlah berkas yang
disampaikan secara
lengkap
* Realisasi Target Capaian
2018 1.164 1.164 100 % 100 % 100 %
2017 1.193 1.193 100 % 100 % 100 %
2016 1.162 1.162 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara yang diputus.
Sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 64 A, tentang perubahan kedua atas
Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa pengadilan wajib
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak putusan diucapkan .
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 Pengadilan Agama Bulukumba telah menyampaikan
salinan putusan kepada pada pihak tepat waktu sebanyak 1.164 perkara dan seluruh salinan putusan
telah disampaikan kepada para pihak secara keseluruhan atau mencapai 100 % dari target.
d. Persentase putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
( eksekusi);
Tabel Persentase putusan Pengadilan yang berkekuatan
Hukum tetap yang ditindak lanjuti ( eksekusi)
Tahun
Jumlah putusan
pengadilan yang
berkekuatan hukum
tetap yang di
tindaklanjuti
Jumlah
perkara yang
diajukan
eksekusi
Jumlah
permohonan
eksekusi yang
diselesaikan
Realisasi Target Capaian
2018 777 1 1 100 % 100 % 100 %
2017 586 5 3 60 % 100 % 60 %
2016 640 0 0 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan
permohonan eksekusi.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 45
Sesuai data pada tabel di atas bahwa Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun 2018
menerima 1 permohonan eksekusi dan telah menyelesaikan 1 permohonan eksekusi. Berdasarkan
kondisi rill yang ada, dari hasil perhitungan realisasi di bagi target menghasilkan capaian sebesar 100
%. Meskipun jumlah yang diajukan untuk permohonan eksekusi hanya 1 perkara namun tidak berarti
bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menurun, khususnya penyelesaian
perkara melalui jalur eksekusi. Kemungkinan masyarakat yang perkaranya sudah diputus oleh Majelis
Hakim lebih memilih untuk memenuhi isi putusan melalui jalur damai pada saat diberikan teguran
atau aanmaning oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga tidak sampai pada tingkat
pelaksanaan putusan (eksekusi).
e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
Tabel Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
Tahun
Sisa perkara
tahun
sebelumnya
Jumlah perkara
yang diterima
Jumlah perkara
yang harus
diselesaikan
Jumlah
Majelis
Hakim
* Realisasi Target Capaian
2018 141 1.184 1.325 8 1:165 1:200 82,5 %
2017 114 1.220 1.334 8 1:166 1:200 83 %
2016 161 1.115 1.276 5 1:255 1:200 127,5 %
* Perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
Indikator kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah
majelis hakim dengan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bulukumba. Indikator kinerja
ini bertujuan untuk mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diterima.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara tahun 2018 untuk Pengadilan Agama Bulukumba
ditargetkan 1:200 terhadap perkara yang diterima, yang direalisasikan sebesar 1:165 dengan jumlah
1.325 perkara, maka capaian kinerja 82,5 %.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah Majelis Hakim
dengan jumlah perkara yang masuk atau diterima. Jumlah Majelis Hakim pada tahun 2018 sebanyak 8
Majelis Hakim. Dibandingkan dengan jumlah Majelis Hakim pada tahun 2017 sebanyak 8 (delapan)
dan 2016 hanya 5 (lima) Majelis Hakim.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 46
SASARAN : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap
peradilan ( acces to justice )
Tabel capaian sasaran Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat terhadap peradilan
( acces to justice) ;
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN
2016 2017 2018
Peningkatan Aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces
to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
100 % 100 % 100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengaadilan
100 % 100 % 100 %
c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100 % 100 % 100 %
capaian sasaran Peningkatan Aksesbilitas
Masyarakat terhadap peradilan
( acces to justice)
100 % 100 % 100 %
Grafik Capaian sasaran peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
4
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 47
a. Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan
Tabel Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Tahun
Jumlah
perkara prodeo
yang harus di
selesaikan
Jumlah perkara
prodeo yang telah
di selesaikan * Realisasi Target Capaian
2018 6 6 100 % 100 % 100 %
2017 8 8 100 % 100 % 100 %
2016 23 23 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang
harus diselesaikan.
Pada tabel di atas jumlah permohonan perkara prodeo yang diterima selama tahun 2018,
pada Pengadilan Agama Bulukumba sebesar 6 perkara, jika dibandingkan dengan jumlah
permohonan perkara prodeo pada tahun-tahun sebelumnya itu menunjukkan pengurangan yang
signifikan yang mencapai 8 perkara pada tahun 2017, sementara pada tahun sebelumnya lebih banyak
yakni 23 perkara, ini disebabkan karena pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Bulukumba hanya
mendapatkan alokasi anggaran yang lebih kecil dari Dirjen Badilag, namun meskipun terbatasnya
anggaran yang tersedia untuk berperkara secara cuma-Cuma, berkat sosialisasi Humas Pengadilan
Agama Bulukumba kepada masyarakat tentang adanya Anggaran bagi masyarakat yang tidak mampu,
yang hendak berperkara secara cuma – cuma, dan juga merupakan bagian komitmen penerapan
Justice for All, yang salah satu bagian didalamnya adalah perkara prodeo, sehingga serapan anggaran
bisa mencapai 100 %.
b. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan
Tabel Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan
Tahun
Jumlah perkara
yang harus
diselesaikan
dengan cara sidang
di luar gedung
pengadilan
Jumlah perkara
yang telah
diselesaikan diluar
gedung pengadilan * Realisasi Target Capaian
2018 99 99 100 % 100 % 100 %
2017 264 264 100 % 100 % 100 %
2016 70 70 100 % 100 % 100 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 48
* Perbandingan antara jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan
dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan
Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat perbandingan jumlah kegiatan Sidang di Luar
Gedung Pengadilan (sidkel) yang dilaksanakan tahun 2018 dengan jumlah anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan sidang di luar gedung yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Agama
Bulukumba, sebanyak 99 perkara sehingga realisasi target dan capaian untuk sidang di luar gedung
pengadilan mencapai 100 %, ini tidak terlepas dari komitmen dengan seluruh pegawai Pengadilan
Agama Bulukumba untuk menerapkan program justice for all yang terdiri dari perkara prodeo dan
sidang diluar gedung pengadilan.
c. Persentase proses Penyelesaian perkara yang dapat di Publikasikan
Tabel Persentase proses penyelesaian perakara yang dapat dipublikasikan
Tahun
Jumlah perkara
yang sudah
diminutasi
Jumlah proses
perkara yang sudah
diminutasi dan
dapat
dipublikasikan
melalui website
Realisasi Target Capaian
2018 1.325 1.325 100 % 100 % 100 %
2017 1.183 1.183 100 % 100 % 100 %
2016 727 727 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dipublikasikan melalui website
dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi
Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah
perbandingan jumlah perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Agama
Bulukumba, dengan perkara yang sudah diminutasi.
Dari data Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2018 persentase penyelesaian perkara yang
dapat dipublikasikan mencapai target 100 %. Jumlah perkara yang putus pada tahun 2018 adalah
1.325, seluruh perkara yang putus tersebut dipublikasikan di website Pengadilan Agama Bulukumba
melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain itu Pengadilan Agama Bulukumba juga
mempublikasikan putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI .
Capaian target 100 % pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
pada tahun 2018 dan tahun – tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba
terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan kepada
masyarakat pencari keadilan.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 49
SASARAN :Peningkatan Kualitas Pengawasan
Tabel capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN
2016 2017 2018
Peningkatan Kualitas Pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
100 % 100 % 100 %
b. Persentase pelayanan meja infromasi.
100 % 100 % 100 %
c. Persentase Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 % 100 % 100 %
capaian sasaran Peningkatan Kualitas pengawasan
100 % 100 % 100 %
Grafik Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
100.00% 100.00% 100.00%
Grafik Capaian Sasaran PeningkatanKualitas Pengawasan
5
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 50
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Tabel Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Tahun Jumlah pengaduan
yang diterima
Jumlah pengaduan
yang selesai
ditindaklanjuti
Jumlah
pengaduan
yang belum
selesai
ditindaklanjuti
* Realisasi Target Capaian
2018 0 0 0 100 % 100 % 100 %
2017 0 0 0 100 % 100 % 100 %
2016 0 0 0 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun 2018
tidak menerima pengaduan. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018
kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bulukumba, baik dari segi perilaku aparatur
peradilan (teknis maupun non teknis) maupun berjalannya suatu proses perkara yang ditangani baik di
mata masyarakat dan sudah berjalan sesuai regulasi yang ada dan hal ini ditunjukkan dengan tidak
adanya pengaduan, sehingga target dan capaian bisa menjadi 100 %. Hal ini juga tidak terlepas dari
pengawasan yang dilakukan, baik pengawasan dari Pengadilan Tingkat Banding maupun pengawasan
dalam lingkup internal Pengadilan Agama Bulukumba sendiri.
b. Persentase pelayanan meja informasi
Tabel Persentase pelayanan meja informasi
Tahun
Jumlah
permohonan meja
informasi yang
diterima
Jumlah permohonan
meja informasi yang
selesai
ditindaklanjuti
Jumlah meja
informasi yang
telah
ditindaklanjuti
* Realisasi Target Capaian
2018 65 65 65 100 % 100 % 100 %
2017 55 55 55 100 % 100 % 100 %
2016 62 62 62 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah permohonan meja informasi yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah
permohonan meja informasi yang diterima
Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa perbandingan jumlah informasi yang diberikan
dengan permohonan informasi dari masyarakat yang membutuhkan informasi Pengadilan Agama
Bulukumba pada Tahun 2018 memberikan informasi sebanyak 65 pemohon informasi, jika
dibandingkan jumlah informasi yang diberikan dengan jumlah permohonan terealisasi sebesar 100 %,
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 51
ini telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, hal ini tidak
terlepas dari kerjasama semua pihak terutama petugas informasi dan pengaduan yang mana telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk meja informasi termasuk komputer yang sudah
terintegrasi dengan sistem aplikasi SIADPA,SIPP. Aplikasi akta cerai aplikasi laporan panggilan,
aplikasi minutasi kemudian meja informasi ditempatkan di area pelayanan Pengadilan Agama
Bulukumba dengan petugasnya yang ramah, sopan dan santun dalam bertutur bahasa.
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Tabel Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Tahun
Jumlah temuan
yang dilaporkan
Jumlah temuan yang
ditindaklanjuti dari
hasil pengawasan
eksternal
* Realisasi Target Capaian
2018 15 15 100 % 100 % 100 %
2017 42 42 100 % 100 % 100 %
2016 46 46 100 % 100 % 100 %
* Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah
permohonan temuan yang dilaporkan
Ukuran Realisasi Kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan
jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang
dilaporkan.
Capaian persentase eksternal temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2018, sesuai pada tabel
diatas mencapai target sebesar 100 % , karena seluruh temuan yang diperoleh saat pemeriksaan
eksternal pada tahun 2018 telah ditindaklanjuti.
Capaian tersebut sama dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan optimalisasi
kinerja Pengadilan Agama Bulukumba dari hasil pengawasan eksternal tanggap dan cepat dalam
menindaklanjutinya, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani oleh Ketua, Panitera dan
Sekretaris.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 52
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Tabel capaian sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN TAHUN
2016 2017 2018
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
80 % 100 % 100 %
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
100 % 100 % 100 %
c. Persentase pejabat yang lulus meliputi fit and profer test dalam rangka promosi
100 % 100 % 100 %
capaian sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia
93,3 % 100 % 100 %
Grafik Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
SASARAN
6
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 53
Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya
Pengadilan Agama Bulukumba untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam manajemen
sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan tugas-tugas
peradilan.
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Tabel Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
Tahun
Jumlah pegawai
yang dikirim
mengikuti diklat
teknis yustisial
Jumlah Pegawai
yang lulus diklat
teknis yudisial Realisasi Target Capaian
2018 2 2 100 % 100 % 100 %
2017 1 1 100 % 100 % 80 %
2016 5 4 80 % 100 % 80 %
* Persentase Perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat
Ukuran realisasi indikator kinerja presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah
perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah
pegawai yang dikirim dalam teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis Non yudisial
Tabel Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial.
Tahun
Jumlah pegawai
yang dikirim
mengikuti diklat
non teknis yudisial
Jumlah Pegawai
yang lulus diklat non
teknis yudisial Realisasi Target Capaian
2018 1 1 100 % 100 % 100 %
2017 1 1 100 % 100 % 100 %
2016 1 1 100 % 100 % 100 %
* Persentase Perbandingan jumlah peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat Non
Yudisial
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis non yudisial dengan
jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Untuk tahun 2018 jumlah pegawai
yang mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial (Diklat Pengadaan Barang dan Jasa) yang diadakan oleh
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada bulan Oktober 2018 sebanyak 1
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 54
(satu) orang dan dari hasil Diklat tersebut pegawai yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh LKPP
dengan predikat yang sangat memuaskan dan berhak mendapatkan sertifikat Barang dan Jasa.
Berdasarkan data tabel tersebut diatas persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
pada tahun 2018 mencapai 100 %, karena peserta di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba
yang dikirim, lulus mengikuti diklat non teknis yudisial. Realisasi ini sesuai target.
c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Fit and Proper Test dalam rangka
promosi jabatan
Tabel Persentase pegawai yang lulus mengikuti Fit an propertest dalam rangka promosi jabatan.
Tahun
Jumlah Hakim &
pegawai yang
dikirim mengikuti
fit and profer test
promosi jabatan
Jumlah Hakim
&Pegawai yang lulus
mengikuti fit and
profer test promosi
jabatan
Realisasi Target Capaian
2018 0 0 100 % 100 % 100 %
2017 1 1 100 % 100 % 100 %
2016 1 1 100 % 100 % 100 %
* Persentase Perbandingan jumlah hakim dan pegawai yang lulus fit and proper test dengan jumlah hakim dan
pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test
dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam
mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang
dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
B. Realisasi Anggaran.
Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2018, mendapatkan 2 DIPA, dengan Nomor SP
005.01.2.307541/2018, tanggal 05 Desember 2017, yang merupakan DIPA dari Badan Urusan Administrasi,
yang telah mengalami 3 (kali) revisi dan SP-DIPA-005.04.2.309080/2018 tanggal 05 Desember 2017 yang
merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2018 untuk DIPA Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, mendapatkan Alokasi dana sebesar Rp. 3.850.781.000,- ( tiga milyar
delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk DIPA Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama Bulukumba mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar
Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 55
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Belanja Pegawai
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2018
NO Belanja Pegawai PAGU REALISASI SISA
1. Belanja Gaji Pokok
PNS Rp. 1.010.104.000 Rp. 1.010.103.140 Rp. 860
2 Belanja Pembulatan Rp. 17.000 Rp. 10.388 Rp. 6.612
3 Belanja Tunj.
Suami/Isteri Rp. 79.677.000 Rp. 79.676.942 Rp. 58
4 Belanja Tunj Anak Rp. 22.814.000 Rp. 22.813.280 Rp. 720
5 Belanja Tun.
Struktural Rp. 24.220.000 Rp 24.220.000 Rp. 0
6 Belanja Tunj.
Fungsional Rp. 1.239.880.000 Rp. 1.239.880.000 Rp. 0
7 Belanja PPH PNS Rp. 144.678.000 Rp. 144.677.786 Rp. 214
8 Belanja Tunj. Beras Rp. 54.533.000 Rp. 54.532.260 Rp. 740
9 Belanja Uang Makan Rp. 168.989.000 Rp. 168.989.000 Rp. 0
10 Belanja Tunj. Umum Rp. 9.550.000 Rp. 9.550.000 Rp. 0
11 Belanja Tunj
Kemahalan Hakim Rp. 126.900.000 Rp. 126.900.000 Rp. 0
Jumlah Rp. 2.881.362.000 Rp. 2.881.352.796 Rp. 9.204
a. Pagu DIPA : Rp. 2.881.362.000,-
b. Realisasi : Rp. 2.881.352.796,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 9.204,-
d. Persentase : 99,99 %
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 56
b. Belanja Barang Non Operasional
REKAPITULASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2018
NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA
1.
Penyelengaraan
Perpustakaan/Kearsipan
dan Dokumuentasi
Rp. 1.534.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 34.000,-
2. Koordinasi/Konsultasi/
Pembinaan/Pengawasan Rp. 42.980.000,- Rp. 42.932.600,- Rp. 47.400,-
Jumlah Rp. 44.514.000,- Rp. 44.432.600,- Rp. 81.400,-
a. Pagu DIPA : Rp. 44.514.000,-
b. Realisasi : Rp. 44.432.600,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 81.400,-
d. Persentase : 99,81 %
c. Belanja Barang Operasional
REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2018
NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA
1. Belanja Keperluan
Perkantoran Rp. 182.000.000,- Rp. 176.654.750,- Rp. 5.345.250,-
2 Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos Pusat Rp. 2.400.000,- Rp. 2.086.000,- Rp. 314.000,-
3.
Belanja Honor
Operasional Satuan
Kerja
Rp. 47.400.000,- Rp. 39.600.000 ,- Rp. 7.800.000,-
4. Belanja Barang
Operasional Lainnya Rp. 23.911.000,- Rp. 23.443.000,- Rp. 468.000,-
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 57
5. Belanja Barang
Persediaan Rp. 45.509.000,- Rp. 42.062.950,- Rp. 3.446.050,-
6. Belanja Langganan
Listrik Rp. 88.824.000,- Rp. 88.432.452,- Rp. 548,-
7. Belanja Langganan
Telepon Rp. 1.173.000,- Rp. 1.172.758,- Rp. 242,-
8. Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Rp. 147.740.000,- Rp. 141.197.000,-
Rp. 6.543.000,- ,-
9.
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
Lainnya
Rp. 48.000.000,- Rp. 47.780.000,- Rp. 220.000,-
10. Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Rp. 123.348.000,- Rp. 110.364.979 ,- Rp. 12.983.021,-
Jumlah Rp. 709.905.000,- Rp. 672.784.889 ,- Rp. 37.120.111,-
a. Pagu DIPA : Rp. 709.905.000,-
b. Realisasi : Rp. 672.784.889,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 37.120.111,-
d. Persentase : 94,77%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
a. Belanja Modal
REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2018
NO SATKER PAGU REALISASI SISA
1. PA. BULUKUMBA Rp. 215.000.000,- Rp. 214.386.080,- Rp. 613.920,-
a. Pagu DIPA : Rp. 215.000.000,-
b. Realisasi : Rp. 214.386.080,-
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 58
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 613.920,-
d. Persentase : 99,71%
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN PADA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2018
NO
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PERADILAN
PAGU REALISASI SISA
1. Perkara Prodeo Rp 2.000.000,- Rp. 1.868.000,- Rp. 14.000,-
2 Sidang di luar gedung
Pengadilan Rp 20.000.000,- Rp. 19.745.000,- Rp. 255.000,-
3 Posbakum Rp 20.000.000,- Rp 20.000.000,- Rp 0,-
JUMLAH Rp. 42.000.000,- Rp. 41.731.000,- Rp. 269.000,-
a. Pagu DIPA : Rp. 42.000.000,-
b. Realisasi : Rp. 41.731.000,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 269.000,-
d. Persentase : 99,37 %
a. Laporan Keuangan Perkara
Adapun keuangan perkara yang dikelola pada tahun 2018 sebanyak Rp. 1.310.921.000,- (satu
milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) terdiri dari sisa uang
perkara pada tahun 2017 sebanyak Rp 138.128.000,- (seratus tiga delapan juta seratus dua puluh
delapan ratus ribu rupiah) dan uang perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak Rp.
1.172.793.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 59
NO URAIAN
URAIAN
JUMLAH SALDO
TAHUN 2017
PENERIMAAN
TAHUN 2018
1 Keuangan Perkara
pada tahun 2017 dan
2018
Rp. 138.128.000,- Rp. 1.172.793.000,- Rp.1.310.921.000,-
Dari Jumlah keuangan perkara tersebut di atas telah dikeluarkan sebesar
Rp 1.025.393.000,- (satu milyar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan tiga ribu rupiah)
dengan alokasi dana sebagai berikut :
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET
1 Saldo Tahun 2017 138.128.000,- 0
2 Pemasukan Tahun 2018 1.172.793.000,- 0
3 Biaya Pemanggilan 0 418.225.000,-
4 Biaya Administrasi/Pendaftaran
0 35.790.000,-
5 Sita 0 0,-
6 Biaya Pemeriksaan Setempat
0 6.850.000,-
7 Biaya Pemberitahuan 0 91.665.000,-
8 Pengiriman Biaya 0 2.550.000,-
9 Pemberkasaan/ Pengandaan
0 3.650.000,-
10 Pengembalian Sisa Panjar 0 394.689.000,-
11 Materai 0 6.984.000,-
12 Hak-hak Kepaniteraan/Redaksi
0 5.790.000,-
13 Biaya Proses Atk Perkara 0 59.200.000,-
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 60
13 Jumlah Total 1.310.921.000,- 1.025.393.000,-
Saldo Tahun 2018 147.400.000,-
Jumlah biaya yang diterima Pengadilan Agama Bulukumba pada tahun 2018 adalah
Rp. 1.310.921.000,- ( satu milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu
ribu rupiah) terdiri dari biaya perkara tahun 2018 sebesar Rp 1.172.793.000,- (satu
milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
ditambah dengan sisa biaya perkara tahun 2017 sebesar Rp. 138.128.000,- (seratus
tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan
pengeluaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.025.393.000,- (satu milyar dua puluh lima
juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga saldo keuangan perkara
pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh
juta empat ratus ribu rupiah).
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 61
BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ini merupakan
gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2018 dan
sekaligus merupakan wujud transparansi dan kinerja Pengadilan Agama
Bulukumba dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum
dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang
diharapkan. Namun demikian, setidaknya LKjIP ini dapat memberikan
gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama
Bulukumba dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian
sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018, meskipun dalam kenyataannya dari
sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan.
Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di
atas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang
diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja output dan
outcome yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini
disebabkan, Pengadilan Agama Bulukumba belum mampu secara tegas
mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai
dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Selain dari itu, terdapatnya aturan
yang belum responsif dengan keadaan layanan yang diinginkan masyarakat
sebagai penggunan layanan.
Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan
pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat
menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
LKjIP Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2018 62
Kiranya LKjIP Tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban Kinerja dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna
peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bulukumba;
B. SARAN-SARAN:
Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa
penyelesaian sebagai berikut :
1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem SAKIP pada Pengadilan Agama
Bulukumba mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Penganggaran dana, antara
lain :
a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai
dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, Penetapan
Kinerja dan lain-lain.
b. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem
pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk
penetapan indikator kinerja yang berbasis outcome, sehingga Pengadilan
Agama Bulukumba dapat memperlihatkan manfaat program dan
kegiatan bagi masyarakat.
2. Perlu adanya anggaran untuk tahun mendatang yang mengacu kepada
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun
2015 - 2019.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2018 ini sebagai masukan
dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja
Pengadilan Agama Bulukumba .