kata pengantar - kpu-kuningankab.go.id filekata pengantar assalamu’alaikum wr. wb. segala puji dan...
TRANSCRIPT
i
ii
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Tahun 2017 sebagai wujud pelaksanaan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kuningan disusun dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Penyusunan LAPORAN KINERJA
KPU Kabupaten Kuningan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Menindaklanjuti Surat Keputusan KPU RI Nomor
135/Kpts/KPU Tahun 2016 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahu 2015 - 2019,
maka Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2017 menyajikan beberapa
penyeuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan
Rencana Strategis (Renstra).
Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Kuningan
mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi
Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan
proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan, serta
menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih
dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Kuningan diharapkan tidak hanya dapat
dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada
masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.
KPU Kabupaten Kuningan memiliki komitmen dan terus berupaya agar
pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil
iii
capaian kinerja KPU Kabupaten Kuningan atas sasaran yang ditetapkan secara umum
dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui
analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2017ini diharapkan dapat
menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas
KPU Kabupaten Kuningan lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi
KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas,
profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia
yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Kuningan, Februari 2018
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
Ketua,
HENI SUSILAWATI
iv
Daftar Isi
Kata Pengantar ………………………………………………………………………….… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………... iii
Bab I Pendahuluan ………………………………………………………....... 1
A. Latar Belakang ………………………………………………....... 1
B. Maksud & Tujuan …………………………………………………... 2
C. Tugas & Fungsi ………………………………………………...… 2
D. Struktur Organisasi ………………………………………………...… 3
E. Sistematika ……………………………………………......…. 4
Bab II Perencanaan & Penetapan Kinerja ………………………...……...…. 5
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ………………………………...… 5
B. Rencana Kinerja Tahun 2016 ………………………………...… 8
C. Perjanjian Kinerja 2016 …………………………………..…….… 9
Bab III Akuntabilitas Kinerja ………………………………………...… 9
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 …………………………... 9
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja …………………………. 10
Bab IV Penutup …………………………………………………………..…...… 14
Lampiran I Rencana Kerja Tahunan 2016
Lampiran II Penetapan Kinerja Tahun 2016
1
A. LATAR BELAKANG
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan
untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota
serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil
Bupati, serta Walikota & Wakil Walikota.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU
Kabupaten /Kota terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten /Kota
KPU Kabupaten Kuningan menyelenggarakan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten serta
Pemilu Bupati & Wakil Bupati setiap lima tahun sekali, disamping itu KPU Kabupaten
Kuningan melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Kuningan sebagai Lembaga
Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk
melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya
kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Teknis Penyusunan Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU
Kabupaten Kuningan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran serta keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kuningan adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kuningan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang
akan datang.
C. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,
tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu
meliputi:
1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
BAB I
PENDAHULUAN
2
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil
Walikota;
Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten
Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Kuningan melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Sekretariat, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan
manajemen.
Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta
pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten /Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati & Wakil Bupati;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan berwenang untuk:
1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
untuk:
1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU
menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.
3
Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris
KPU Kabupaten Kuningan sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas
utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.
Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan terdiri atas 4 (empat) Subbagian yaitu:
Subbagian Program dan Data, Subbagian Hukum, Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Subbagian di pimpin oleh
Kepala Subbagian.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Kuningan
didukung oleh 26 Pegawai Negeri Sipil dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota maka Struktur Organisi KPU Kabupaten Kuningan dapat
diklasifikasikan kedalam Struktur organisasi sebagai berikut:
4
E. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Kuningan adalah sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan
penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan
Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi,
program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam
rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja,
termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Kuningan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan
ditahun mendatang.
LAMPIRAN:
I. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
II. Perjajian Kinerja Tahun 2017
III. Pengukuran Kinerja Tahun Tahun 2017
5
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun
2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 2015 - 2019 dengan
berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.
1. Visi dan Misi
Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun
2015 - 2019, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam
menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang
memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya
demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam
Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.
Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan
etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga
meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
b. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi,
keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang
maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak
manapun;
d. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan
dalam segala aspek penyelenggaraannya;
e. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan,
baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta
penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
6
Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen
KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan
fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.
Disamping itu, relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN
tahap ke-2 (2015-2019) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang
memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi Indonesia yang
berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun
Misi KPU adalah sebagai berikut:
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
b. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta
menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi
terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra Tahun 2015-2019 KPU
Kabupaten Kuningan dan Rencana Kinerja KPU Kabupaten Kuningan dengan Renstra KPU RI
Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi Renstra Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Kuningan
terkait penetapan indikator kinerja utama sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator sebagai berikut:
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
c. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
d. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;
e. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah
dan Kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator sebagai berikut:
a. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
b. Opini BPK Atas LHP;
7
c. Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati /Walikota yang
Diverifikasi Tepat Waktu;
3. Meningkatnya Kualitas Keputusan KPU terkait Kepemiluan, dengan indikator sebagai
berikut:
a. Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu;
b. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.
Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan
kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals)
organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang
akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk
kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki.
Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang
dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
e. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya
dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan
dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan
kegiatan.
Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam
suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan tiap tahunnya.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
KPU Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra
KPU Kabupaten Kuningan, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak
dicapai pada tahun Tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 merupakan tahun
ketiga dari periode Renstra 2015-2019 yaitu:
8
No. Indikator Kinerja Target
1. Persentase penyelenggaraan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
dan Ketentuan yang Berlaku100%
2. Pencentase Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik 100%
3. Persentase kegiatan Pemutakhiran Daftar
pemilih berkelanjutan yang telah
dilaksanakan
100%
Nilai Akuntabilitas KinerjaB
Persentase Laporan Keungan sesuai
dengan SAP 100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
4.
Sasaran Strategis
Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang
Aman, Damai, Jujur, dan Adil
Meningkatnya Validitas Data pemilih
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
Tahun Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
No. Indikator Kinerja Target
1. Persentase penyelenggaraan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
dan Ketentuan yang Berlaku100%
2. Pencentase Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik 100%
3. Persentase kegiatan Pemutakhiran Daftar
pemilih berkelanjutan yang telah
dilaksanakan
100%
Nilai Akuntabilitas KinerjaB
Persentase Laporan Keungan sesuai
dengan SAP 100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
4.
Sasaran Strategis
Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang
Aman, Damai, Jujur, dan Adil
Meningkatnya Validitas Data pemilih
9
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
Kinerja KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian
dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan
demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2017 merupakan bagian dari
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian
akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah
dilaksanakan ke elemen¬elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-
satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.
Dalam rangka Sinkronisasi dan harmoisasi dengan Rencana Strategis KPU RI, KPU
Kabupaten Kuningan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun
2017, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan 5 indikator kinerja dan
dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja,
adalah sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kapasitas
penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Persentase
penyelenggaraan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan
Ketentuan yang Berlaku
100% 100% 100%
2. Terlaksananya
Pemilu/Pemilihan yang
Aman, Damai, Jujur, dan
Adil
Percentase
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Tanpa
Konflik
100% 100% 100%
3. Meningkatnya Validitas
Data pemilih
Persentase kegiatan
Pemutakhiran Daftar
pemilih berkelanjutan yang
telah dilaksanakan
100% 100% 100%
4. Meningkatnya Kapasitas
Lembaga Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja B C 60%
Persentase Laporan
Keungan sesuai dengan
SAP
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja KPU pada Tahun 2017 sebesar 100% yakni lebih dari 85%
yang menjadi target Kinerja KPU Kabupaten Kuningan, sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa KPU Kabupaten Kuningan dikategorikan “Baik” dalam menempuh 4 (empat) sasaran
strategis dalam 5 indikator kinerja.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
10
Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/
klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
KPU Kabupaten Kuningan secara umum dapat mencapai target kinerja
sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU
Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran : Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan
KPU telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas
Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam rangka menuju Pemilu yang aman, sasaran
ini diukur melalui indikator sebagai berikut:
Dalam rangka menuju sasaran, KPU Kabupaten Kuningan melakukan
internalisasi kinerja serta monitoring dan evaluasi tahapan pemilu/pemilihan
secara berkala yang bertujuan untuk mewujudkan sosok lembaga penyelenggara
pemilu yang memiliki integritas dan disiplin sebagai aparatur Negara dilingkungan
KPU Kabupaten Kuningan dan jajaran Sekretariat secara terspesialisasi
berdasarkan filsafat keilmuan dan berdimensi strategis.
Cara pengukuran indikator ini dengan Persentase penyelenggaraan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang Berlaku dibagi
Jumlah Kegiatan Tahapan Pemilu Pemilihan pada TA 2017
Sasaran : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil
NO Rentang Capaian Katagori Capaian
1 Kurang dari 55 % Gagal
2 55 % sampai 75 % Cukup Baik
3 76 % sampai 100 % Baik
4 Lebih dari 100 % Sangat Baik
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Persentase penyelenggaraan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan
Ketentuan yang Berlaku
100% 100%
11
Sasaran strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan
Adil, ini diukur melalui indikator sebagai berikut:
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini KPU Kabupaten Kuningan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,
program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan PKPU No 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019. Kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun anggaran 2017 antara lain:
a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Kuningan;
b. Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu/Pemilihan;
c. Pendaftaran dan pembentukan badan adhock pemilihan tingkat Kecamatan
dan Desa/Kelurahan;
d. Pendaftaran serta verifikasi calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kuningan;
e. Bimbingan teknis kepada badan adhock tingkat kecamatan (PPK);
f. Penataan dan Penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu 2019;
g. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.
Sasaran : Meningkatnya Validitas Data pemilih
Sasaran strategis meningkatnya validasi data pemilih ini diukur melalui indikator
sebagai berikut:
B
erdasarkan SE KPU no 176/KPU/IV/2016 bahwa KPU kabupaten/kota
diinstruksikan untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan,
kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2.
Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2017 ini ditujukan untuk
memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar
pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Adapun data yang yang dijadikan
sebagai basis pemutakhiran daftar pemilih adalah DPT, DPTb1 dan DPTb2 pada
pemilu/pemilihan sebelumnya. Disamping itu sumber data yang digunakan adalah
data mutasi penduduk baik keluar atau masuk, yang di keluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Persentase penyelenggaraan Tahapan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan
Ketentuan yang Berlaku
100% 100%
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Persentase kegiatan Pemutakhiran Daftar
pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan 100% 100%
12
Pemutakhiran daftar pemilih dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, namun
tidak dipungkiri bahwa masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak
masuk dalam daftar pemilih dan pemilih tidak memenuhi syarat namun malah
terdaftar. Harapannya dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini,
diharapkan ke depannya tidak ada lagi pemilih yang tercecer dari DPT dan tidak
ada lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar
pemilih.
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ini diukur melalui indikator sebagai berikut:
Secara praktis, penyelenggaraan SAKIP dalam instansi pemerintah memunculkan
dua keluaran terukur yaitu berupa laporan keuangan yang kemudian diaudit dan
laporan kinerja yang kemudian dievaluasi. Di KPU Kabupaten Kuningan,
pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja telah
menjadi prioritas bagi KPU Kabupaten Kuningan di samping persoalan teknis
kepemiluan. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui penyempurnaan kualitas
dokumen akuntabilitas kinerja utama, mulai dari rencana strategis (Renstra),
rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu,
menyusun penjabaran kinerja utama dari level pusat sampai dengan satuan kerja
dibawahnya serta kinerja individu yang mengacu pada arsitektur kinerja yang
baik. serta membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
atas perjanjian kinerja yang telah disepakati secara berjenjang.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kuningan
melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan informasi kepemiluan di lingkungan
KPU sampai tingkat satker melalui keterbukaan informasi hasil pemilu,
pembentukan PPID, dan penguatan pelayanan masyarakat melalui teknologi
informasi. Pada tahun 2017, akuntabilitas kinerja KPU mendapatkan nilai 56.60
dengan predikat CC (cukup baik), sedangkan terkait dengan laporan keuangan,
opini BPK terhadap KPU adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Tentu prestasi tersebut wajib untuk tingkatkan, agar KPU tetap dapat ikut
andil dalam paradigma baru akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yaitu
pemerintahan itu bukan lagi tentang seberapa besar anggaran yang telah dan
akan dihabiskan, tetapi lebih pada tentang berapa besar kinerja yang dihasilkan
dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang ditetapkan dapat
tercapai secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
Nilai Akuntabilitas Kinerja B C
Persentase Laporan Keungan sesuai dengan SAP 100% 100%
13
Laporan Kinerja (LK) KPU Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU
Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam
menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Kuningan berpegangan pada
tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun
2015-2019.
Laporan Kinerja KPU Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian
strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam
capaian ini tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur
negara, masyarakat, dan civil society.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah :
1. Melakukan evaluasi Kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Kuningan dan jajaran
Sekretariat secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pencegahan
terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh internal KPU Kabupaten
Kuningan ataupun stake holder;
3. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan mendorong SDM
dilingkungan KPU Kabupaten Kuningan untuk mengikuti pelatihan secara
berkesinambungan yang diselenggarakan baik oleh internal KPU maupun eksternal
Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan.
BAB IV
PENUTUP