kata pengantar - kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip dit. pukpes...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pupuk dan pestisida pertanian.
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada Tahun 2013 total
anggaran yang dikelola Direktorat Pupuk dan Pestisida sebesar Rp.
88.670.200.000,- terdiri dari kegiatan perencanaan dan penyusunan kebijakan
pupuk, fasilitasi pengelolaan pupuk dan pestisida, fasilitasi pengembangan pupuk
organik, pendampingan penyaluran bantuan langsung pupuk menunjang upsus
kedelai dan alat pengolah data dan komunikasi direktorat pupuk dan pestisida.
dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 realisasi anggaran kegiatan
fasilitasi pupuk dan pestisida sebesar Rp. 87.312.826.874,- atau 98,47%.
Disamping itu, Direktorat Pupuk dan Pestisida juga mengelola dana Subsidi
Pupuk sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 dan UU
No. 15 Tahun 2013 tentang APBN Perubahan Tahun 2013 sebesar
Rp. 15,83 Triliun. Realisasi keuangan dari kegiatan ini sampai dengan
31 Desember 2013 sebesar Rp. 14,51 Triliun atau 91,70% untuk pembayaran
kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan November 2013,
sedangkan penyaluran bulan Desember belum bisa diperhitungkan karena masih
dalam proses verifikasi. Untuk pembayaran subsidi penyaluran bulan Desember
tersebut sudah disiapkan anggaran dalam rekening dana cadangan a.n Menteri
Keuangan sebesar Rp. 1.315.095.187.744,- sesuai surat dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor RHS-429/PB/2013 tanggal
27 Desember 2013 perihal pemberitahuan rekening dana cadangan subsidi pupuk
tahun anggaran 2013. Sedangkan Realisasi keuangan kegiatan pengawasan
pupuk dan pestisida dengan melakukan analisa sampel pupuk dan pestisida
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 33.191.200,- atau 60,35%.
ii
Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dipakai sebagai bahan
pertimbangan dalam rangka merencanakan dan memperbaiki pelaksanaan
kegiatan fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida di masa mendatang.
Jakarta, Desember 2013
Direktur Pupuk dan Pestisida,
Ir. Suprapti NIP. 19571024 198403 2 001
iii
DAFTAR ISI Hal.
Kata Pengantar…………………………………………………………….. i Daftar Isi…………………………………………………………………….. iii BAB I. PENDAHULUAN...................................................................... 1
1.1 Latar Belakang....................................................................
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi................................
1.3 Organisasi……………………………...................................
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia.......................................
1.5 Dukungan Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida.........
1
1
2
3
3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA......................... 4
2.1 Rencana Strategis...............................................................
2.1.1 Tujuan dan Sasaran...................................................
2.1.2 Arah Kebijakan...........................................................
2.1.3 Program dan Kegiatan................................................
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2013..............................................
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2013...........................................
4
4
5
5
6
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PUKPES............ 8
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran............
3.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida...........
3.2.1 Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi....................
3.2.2 Kegiatan Penyaluran Subsidi Kapur Aktif……………
3.2.3 Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida………..
3.2.4 Kegiatan Pengembangan UPPO dan RPPO………..
3.3 Evaluasi Kinerja...................................................................
3.4 Dukungan Sumber Daya Manusia.......................................
3.5 Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pupuk dan Pestisida.....
3.5.1 Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi....................
3.5.2 Kegiatan Penyaluran Subsidi Kapur Aktif……………
3.2.3 Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida………..
3.2.4 Kegiatan Pengembangan UPPO dan RPPO………..
3.6 Hambatan dan Kendala.......................................................
3.7 Upaya dan Tindak Lanjut.....................................................
8
9
9
12
12
13
15
17
19
20
21
21
22
22
24
BAB IV PENUTUP.................................................................................. 26
LAMPIRAN................................................................................ 27
iv
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian
dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang
sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain
meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar,
pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya
status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan
kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat
(jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga).Pembangunan pertanian
khususnya dalam target peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian
antara lain, melalui penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6
(enam) tepat.
Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan pupuk
dan pestisida tahun 2013 antara lain: (1) perencanaan dan penyusunan
kebijakan pupuk, (2) fasilitasi pengelolaan pupuk dan pestisida, (3) fasilitasi
pengembangan pupuk organik, (4) pendampingan bantuan langsung pupuk
menunjang upsus kedelai, dan (5) alat pengolah data dan komunikasi
direktorat pupuk dan pestisida.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Pupuk dan Pestisida dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pupuk dan pestisida pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pupuk dan Pestisida
menyelenggarakan fungsi :
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
2
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik
dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan
pupuk dan pestisida;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan pupuk organik dan
pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan
pupuk dan pestisida;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan
pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida
serta pengawasan pupuk dan pestisida;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk
organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta
pengawasan pupuk dan pestisida;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.
1.3. Organisasi
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri dari
4 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah,
Sub Direktorat Pupuk Anorganik, Sub Direktorat Pestisida serta Sub
Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
Secara lengkap struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida dapat
dilihat pada bagan berikut
Sub Direktorat Pupuk Organik
dan Pembenah Tanah
Sri Hantoro, SP
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
Ir. Suprapti
Subbagian Tata Usaha
Warso, SP
Sub Direktorat Pupuk
An-organik
Made Gora Pandi, SP, M. Si
Sub Direktorat Pestisida
Ir. Agus Sutaryanto, MM
Sub Direktorat Pengawasan
Pupuk dan Pestisida
Ir. Lancas Silaban, MM
Seksi Tanaman Pangan
Anis Minarwati, SP
Seksi Tanaman Pangan
Hamid Sangadji, SP
Seksi Pestisida Kimia
Lolitha Tasik Taparan, S.Si
Seksi Pengawasan Pupuk
Ir. Sakrir, MM
Seksi Hortikultura dan
Perkebunan
Endah Susilawati, SP
Seksi Pestisida Hayati
Budi Hanafi, ST
Seksi Hortikultura dan
Perkebunan
Sry Pujiati, SP
Seksi Pengawasan
Pestisida
Ir. Syafrizal
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
3
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan pestisida
tahun 2013 didukung oleh sumberdaya manusia yang seluruhnya berjumlah
57 orang. Secara rinci jumlah pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida
berdasarkan golongan dan pangkatnya yaitu : Golongan II sebanyak 5 orang,
golongan III sebanyak 44 orang, golongan IV sebanyak 8 orang dan tenaga
harian lepas sebanyak 6 orang.
1.5. Dukungan Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida
Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan pestisida
tahun 2013, telah dialokasikan anggaran melalui DIPA APBN Nomor: DIPA-
018-08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp.
88.670.200.000,- . Selain melalui dana sektoral Tahun 2013, Direktorat Pupuk
dan Pestisida juga mengelola dana Subsidi Pupuk sesuai dengan UU No. 19
Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 dan UU No. 15 Tahun 2013 tentang
APBN Perubahan Tahun 2013 sebesar Rp. 15,83 Triliun.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
4
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2014
Visi
Sebagai pendukung dan penggerak tersedianya prasarana dan sarana
pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.
Misi
a. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan
pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu
dan harga)
b. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan
penggunaan pupuk dan pestisida
c. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
d. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam
penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
2.1.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pelaksanaan program pupuk dan pestisida adalah:
a. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian dalam rangka mendorong penerapan pemupukan
berimbang spesifik lokasi serta penggunaan pupuk organik untuk
memperbaiki kualitas lahan pertanian.
b. Mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida
yang ramah lingkungan.
c. Memfasilitasi penyediaan pupuk organik insitu melalui
pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).
Sasaran pelaksanaan program pupuk dan pestisida adalah :
a. Tersalurnya pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sesuai azas
6 (enam) tepat.
b. Terlaksananya pengawasan atas peredaran dan penggunaan
pupuk secara berimbang dan pestisida yang ramah lingkungan.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
5
c. Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) sebagai sarana
penyediaan pupuk organik insitu oleh petani.
2.1.2. Arah Kebijakan
Kebijakan Direktorat Pupuk dan Pestisida difokuskan pada kegiatan
antara lain :
a. Penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk
mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna
meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
b. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida
ramah lingkungan.
c. Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
2.1.3. Program dan Kegiatan
Program kerja Direktorat Pupuk dan Pestisida adalah Perencanaan
dan Penyusunan Kebijakan Pupuk, Fasilitasi Pengelolaan Pupuk dan
Pestisida, Fasilitasi Pengembangan Pupuk Organik, Pendampingan
Bantuan Langsung Pupuk Menunjang Upsus Kedelai, dan Alat
Pengolah data Direktorat Pupuk dan Pestisida, dengan indikator
kinerja sebagai berikut :
a. Tersedianya pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai
azas 6 (enam) tepat;
b. Tersedianya pupuk bersubsidi untuk upaya khusus kedelai;
c. Ditetahuinya mutu pupuk dan pestisida yang beredar di Indonesia;
d. Terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan peredaran pupuk
dan pestisida yang ditemukan/dilaporkan ke Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian;
e. Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk
penyediaan kebutuhan pupuk organic secara insitu;
f. Terbangunnya Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) untuk
penyediaan kebutuhan pupuk organic secara insitu.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
6
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2013
Rencana Kinerja Tahun 2013 Direktorat Pupuk dan Pestisida dirancang
guna mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian
terutama pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
melalui :
a. Tersedianya pupuk dan pestisida di Seluruh Wilayah sesuai azas 6
(enam) tepat;
b. Efektifnya pengawasan pupuk dan pestisida;
c. Meningkatnya produksi pupuk organic secara insitu oleh petani.
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Penetapan Kinerja merupakan kontrak kerja antaraDirektur Pupuk dan
Pestisida dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian.
Adapun kontrak kerja yang ditetapkan Direktur Pupuk dan Pestisida
adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai
azas 6 (enam) tepat yaitu Urea sebanyak 4.100.000 ton; SP-36
sebanyak 850.000 ton; ZA sebanyak 1.000.000 ton; NPK sebanyak
2.400.000 ton; Organik sebanyak 900.000 ton (Sesuai Permentan
Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012). Alokasi tersebut akibat
adanya perubahan HPP kemudian di ubah sesuai Permentan
Nomor 123/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 29 November 2013
dengan rincian yaitu Urea sebanyak 3.860.101 ton; SP-36 sebanyak
805.396 ton; ZA sebanyak 1.075.000 ton; NPK sebanyak 2.131.224
ton; Organik sebanyak 739.329 ton.
b. Tersedianya pupuk bersubsidi untuk upaya khusus kedelai;
c. Ditetahuinya mutu pupuk dan pestisida yang beredar di Indonesia
sebanyak 100 sampel;
d. Terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan peredaran pupuk dan
pestisida yang ditemukan/dilaporkan ke Direktur Jenderal
Prasarana`dan Sarana Pertanian;
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
7
e. Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk
penyediaan kebutuhan pupuk organik secara insitu sebanyak 360
unit;
f. Terbangunnya Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) untuk
penyediaan kebutuhan pupuk organic secara insitu sebanyak 100
unit.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2013 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat
berhasil (capaian > 100 persen) , (2) berhasil (capaian 80 – 100 persen) , (3)
cukup berhasil (capaian 60 – 79 persen), (4) kurang berhasil (capaian < 60
persen) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja.
Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka
target.
Pengukuran kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2013 diukur
berdasarkan realisasi fisik yang dicapai dibandingkan dengan target/sasaran
dan indikator kinerja.
Sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah :
a. Terfasilitasinya penyaluran pupuk bersubsidi;
b. Efektifnya pengawasan pupuk dan pestisida;
c. Meningkatnya produksi pupuk organic secara insitu oleh petani.
Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah :
a. Tersedianya pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai azas 6
(enam) tepat;
b. Tersedianya pupuk bersubsidi untuk upaya khusus kedelai;
c. Ditetahuinya mutu pupuk dan pestisida yang beredar di Indonesia;
d. Terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan peredaran pupuk dan
pestisida yang ditemukan/dilaporkan ke Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian;
e. Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk penyediaan
kebutuhan pupuk organic secara insitu;
f. Terbangunnya Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) untuk penyediaan
kebutuhan pupuk organic secara insitu.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
9
3.2. Pencapaian Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida
Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian kinerja Direktorat Pupuk
dan Pestisida secara lebih terinci akan dibahas berikut ini.
3.2.1. Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi
Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan
dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET)
yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan
berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung
peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil
komoditas pertanian.
Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik
yang diproduksi oleh BUMN Pupuk. Rincian jumlah pupuk yang
disubsidi berdasarkan Permentan No. 69/Permentan/SR.130/11/2012
adalah sbb: Urea sebanyak 4.100.000 ton; SP-36 sebanyak 850.000
ton; ZA sebanyak 1.000.000 ton; NPK sebanyak 2.400.000 ton; Organik
sebanyak 900.000 ton. Kemudian ditetapkannya Permentan Nomor
123/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Perubahan atas Permentan
Nomor 69/ Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 29 November 2013
dengan alokasi pupuk urea sebanyak 3.860.101 ton; SP-36 sebanyak
805.396 ton; ZA sebanyak 1.075.000 ton; NPK sebanyak 2.131.224
ton; Organik sebanyak 739.329 ton.
Perubahan Permentan Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 menjadi
Permentan Nomor 123/Permentan/SR.130/11/2013 disebabkan karena
pada bulan Juni 2013 telah terbit hasil audit HPP Pupuk Subsidi Tahun
2012 sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk final tahun 2012,
dimana terjadi kenaikan HPP. Perubahan HPP tersebut sesuai dengan
rekomendasi Tim Litbang KPK agar menggunakan HPP pupuk
bersubsidi yang mendekati riil dalam pembayaran subsidi pupuk,
untuk menghindari beban bunga yang harus dibayar pemerintah.
Berdasarkan rekomendasi Tim Litbang KPK tersebut, akibatnya
Volume pupuk berkurang dari 9,25 juta ton (HPP 2011) menjadi
8,014 juta ton.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
10
Guna mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi pada MT Oktober –
Desember 2013, Menteri Pertanian telah bersurat kepada Menteri
Keuangan agar dengan penyesuaian HPP tersebut, kebutuhan pupuk
subsidi dapat dipenuhi dengan berpedoman pada Permentan Nomor
69/Permentan/SR.130/11/2012. Namun sesuai Surat Dirjen Anggaran
a/n Menteri Keuangan kepada Menteri Pertanian Nomor S-
89/MK.2/2013 tanggal 11 November 2013, penyaluran pupuk subsidi
agar berpedoman pada anggaran yang tersedia dan perubahan
HPP harus disertai dengan perubahan/pengurangan volume
(Perubahan volume pupuk harus mendapat persetujuan Komisi IV
DPR –RI).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyesuaian
perhitungan subsidi pupuk dengan pemberlakuan kembali HPP Tahun
2011 audited untuk pembayaran tagihan subsidi pupuk bulan Oktober
sd Desember 2013 sehingga volume pupuk yang dapat disediakan
untuk tahun 2013 sebanyak 8,61 juta ton sebagaimana ditetapkan
dalam Permentan Nomor 123/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 29
November 2013.
Hasil Capaian Kinerja
Realisasi kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada tahun 2013
adalah:
Target Pupuk Urea sebanyak 3.860.101 Ton terealisasi 3.878.794 Ton
(102,48%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.490,42 Milyar
terserap Rp. 4.836,12 Milyar (88,08%) yang dilakukan melalui pola
transfer uang.
Target Pupuk SP-36 sebanyak 805.396 Ton terealisasi 820.186 Ton
(101,84%) dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.008,55 Milyar
terserap Rp. 1.857,88 Milyar (92,50)%) yang dilakukan melalui pola
transfer uang.
Target Pupuk ZA sebanyak 1.075.000 Ton terealisasi 1.044.810 Ton
(97,19%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.412,09 Milyar
terserap Rp. 1.210,17 Milyar (85,70% ) yang dilakukan melalui pola
transfer uang.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
11
Target Pupuk NPK sebanyak 2.131.224 Ton terealisasi 2.259.106 Ton
(106%) dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.965,21 Milyar terserap
Rp 5.768,97 Milyar (96,71%) yang dilakukan melalui pola transfer
uang.
Target Pupuk Organik sebanyak 739.329 Ton terealisasi 760.363 Ton
(102,85%) dengan pagu anggaran sebesar Rp 951,79 Milyar terserap
Rp 840,49 Milyar (88,31% ) yang dilakukan melalui pola transfer uang.
Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran,
kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, NPK, ZA dan
Organik) sampai dengan bulan Desember 2013 dalam kategori
Berhasil. Hal ini dikarenakan penilaian capaian melalui metode
scoring dalam kisaran 80 – 100 %.
Realisasi fisik penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan tanggal 27
Desember 2013 dalam kisaran 80 – 100 % untuk pupuk ZA,
sedangkan untuk pupuk Urea, SP-36, NPK dan organik mencapai
lebih dari 100 %.
Realisasi keuangan penyaluran pupuk bersubsidi untuk semua jenis
pupuk dalam kisaran 80 – 100 %, sehingga masuk kategori Berhasil.
Pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tersebut masih sampai
dengan penyaluran bulan November, sedangkan penyaluran bulan
Desember belum bisa diperhitungkan karena masih dalam proses
verifikasi. Untuk pembayaran subsidi penyaluran bulan Desember
tersebut sudah disiapkan anggaran dalam rekening dana cadangan
a.n Menteri Keuangan sebesar Rp. 1.315.095.187.744,- sesuai surat
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Nomor RHS-429/PB/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal
pemberitahuan rekening dana cadangan subsidi pupuk tahun
anggaran 2013.
Kontribusi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi bagi peningkatan
produksi padi adalah jaminan ketersediaan pupuk yang dapat
menjaga/meningkatkan produktivitas padi di areal sawah yang
mendapatkan pupuk.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
12
3.2.2. Kegiatan penyaluran subsidi kapur aktif
Subsidi Kapur Aktif dimaksudkan untuk membantu petani tanaman
pangan (kedelai) agar dapat meningkatkan produktivitas dan produksi
untuk mendukung target produksi dan swasembada kedelai. Kegiatan
pengadaan dan penyaluran Kapur Aktif bersubsidi dilaksanakan oleh
PT. Pertani (Persero). Target pembeli kapur aktif bersubsidi
diutamakan petani/kelompok tani tanaman pangan (kedelai). Sampai
dengan tanggal 31 Desember 2013, PT Pertani (Persero) belum
menyampaikan surat tagihan pembayaran subsidi kapur aktif kepada
Direktorat Pupuk dan Pestisida sehingga belum bisa dilakukan
verifikasi dokumen.
3.2.3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida Direktorat Pupuk dan
Pestisida menargetkan melakukan pengujian sampel pupuk sebanyak
50 contoh dan pestisida sebanyak 50 contoh.
Realisasi kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida pada tahun 2013
adalah analisa sampel pupuk sebanyak 50 contoh dan analisa sampel
pestisida sebanyak 50 contoh dari target masing-masing 50 contoh
untuk pupuk dan pestisida, sehingga realisasi fisik berdasarkan target
adalah sebesar 100% untuk analisa pupuk dan pestisida (kategori
capaian berhasil). Sedangkan realisasi keuangan untuk melakukan uji
analisa mutu pupuk dan pestisida tidak mencapai 100%, dimana
analisa pupuk hanya mencapai 43,16% (Kategori capaian kurang
berhasil) dan anailsa pestisida hanya mencapai 74,67% (kategori
capaian cukup berhasil).
Kontribusi dari kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida adalah
untuk menjamin mutu dan efektivitas pupuk dan pestisida yang
dipergunakan oleh petani sehingga produksi pertanian akan
meningkat.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
13
3.2.4. Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
dan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)
Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan Rumah
Pengolah Pupuk Organik (RPPO) merupakan kegiatan bantuan sosial
yang diberikan kepada masyarakat tani sebagai salah satu upaya
memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas
pertanian. Dengan memberikan fasilitasi bantuan berupa Unit
Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan Rumah Pengolah Pupuk
Organik (RPPO) diharapkan petani dapat memproduksi dan dan
menggunakan pupuk organik insitu secara optimal.
Fasilitasi yang diberikan dalam kegiatan UPPO antara lain bangunan
rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk
organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak
komunal dan ternak sapi, sedang untuk RPPO yang difasilitasi adalah
bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah
pupuk (APPO) dan kendaraan roda 3.
Pembangunan UPPO dan RPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki
potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah
organik/limbah panen tanaman, kotoran ternak/limbah ternak dan
sampah organik rumah tangga pada kawasan sentra produksi
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan.
Pada tahun 2013 target untuk pembangunan UPPO adalah 360 unit
dan pembangunan RPPO 130 unit. Secara keseluruhan sampai awal
bulan Desember target telah tercapai 100 %, sehingga masuk dalam
katagori berhasil.
Kontribusi kegiatan UPPO adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk
organik anggota kelompok tani, mendukung kegiatan SRI di lokasi
setempat dan masyarakat sekitar.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
14
Tersedianya pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia sesuai azas 6 (enam) tepat
Urea 3,860,101 3,878,794.00 100.48 5,490.42 4,836.120 88.08 Berhasil
SP-36 805,396 820,186.00 101.84 2,008.55 1,857.880 92.50 Berhasil
ZA 1,075,000 1,044,810.00 97.19 1,412.09 1,210.170 85.70 Berhasil
NPK 2,131,224 2,259,106.00 106.00 5,965.21 5,768.970 96.71 Berhasil
Organik 739,329 760,363.00 102.85 951.79 840.490 88.31 Berhasil
8,611,050 8,763,259.00 101.77 15,828.06 14,513.630 91.70 Berhasil
Pupuk = 50 sampel Pupuk = 50 sampel 100% 25,000,000.00 10,791,200.00 43.16 Kurang Berhasil
Pestisida = 50 sampel Pestisida = 50 sampel 100% 30,000,000.00 22,400,000.00 74.67 Cukup Berhasil
1
Jumlah
2Tersedianya pupuk bersubsidi untuk
upaya khusus kedelai
Tabel 1. Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Pupuk dan Pestisida
No Indikator Kinerja Target (Ton) Realisasi Fisik (Ton) *) %Anggaran Tersedia
(Rp.Milyar)
Realisasi Keuangan
(Rp.Milyar) **)% Capaian
66,960,000,000.00
4
Terselesaikannya kasus-kasus
penyimpangan peredaran pupuk
dan pestisida yang ditemukan
/dilaporkan ke Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
3Diketahuinya mutu pupuk dan
pestisida yang beredar di Indonesia
Terbangunnya dan terlaksananya
pembangunan UPPO untuk
penyediaan kebutuhan pupuk
organik secara insitu
360 359 99.72 66,980,000,000.00
Berhasil
Keterangan : *) Realisasi Fisik Sampai dengan 27 Desember 2013
**) Realisasi Keuangan sampai dengan penyaluran pupuk bersubsidi sampai bulan November 2013
Belum Bisa diukur karena masih dalam tahap monitoring
Kasus - kasus pupuk dan pestisida ada di dalam lampiran
99.97 Berhasil
6
Terbangunnya dan terlaksananya
pembangunan RPPO untuk
penyediaan kebutuhan pupuk
organik secara insitu
130 130 100.00 13,000,000,000.00 13,000,000,000.00 100.00
5
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
15
3.3. Evaluasi Kinerja
Berdasarkan hasil penyajian data dan informasi pengukuran capaian kinerja
masing-masing sasaran strategis dapat diintepretasikan keberhasilan
akuntabilitas kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida secara keseluruhan.
Hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dengan indikator yang
ditetapkan, secara keseluruhan dapat mencapai target.
Direktorat Pupuk dan Pestisida berada di bawah struktur organisasi
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mulai tahun 2011
sehingga pertanggungjawaban kegiatan di Direktorat Pupuk dan Pestisida
tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.3.1. Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi.
Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
dilakukan di 33 provinsi yang bertujuan untuk mendorong
penerapan pemupukan berimbang guna meningkatkan produktivitas
dan kualitas hasil pertanian. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA,
SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN Pupuk.
Rincian jumlah pupuk yang disubsidi pada tahun 2011 berdasarkan
Permentan No. 06/Permentan/SR.130/2/2011 adalah sbb: Urea
5.100.000 Ton, SP-36 750.000 Ton, ZA 850.000 Ton, NPK
2.350.000 Ton dan Organik 703.986 Ton. Dengan adanya SK
Mentan No. 3293/Kpts/SR.130/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 terdapat
penghematan anggaran subsidi sebesar Rp 814.470.000.000,-
sehingga alokasi pupuk bersubsidi diubah melalui Permentan
Nomor 86/Permentan/SR.130/12/2011 menjadi: Urea 4.954.238
Ton, SP-36 750.000 Ton, ZA 975.000 Ton dan NPK 2.350.000 Ton
dan Organik 703.986 Ton. Sedangkan pada tahun 2012
berdasarkan Permentan No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 adalah
sbb: Urea 5.100.000 Ton, SP-36 1.000.000 Ton, ZA 1.000.000 Ton,
NPK 2.593.920 Ton dan Organik 835.000 Ton.
Pada tahun 2013 Rincian jumlah pupuk yang disubsidi berdasarkan
Permentan No. 69/Permentan/SR.130/11/2012 adalah sbb: Urea
sebanyak 4.100.000 ton; SP-36 sebanyak 850.000 ton; ZA
sebanyak 1.000.000 ton; NPK sebanyak 2.400.000 ton; Organik
sebanyak 900.000 ton. Kemudian ditetapkannya Permentan Nomor
123/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Perubahan atas
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
16
Permentan Nomor 69/ Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 29
November 2013 dengan alokasi pupuk urea sebanyak 3.860.101
ton; SP-36 sebanyak 805.396 ton; ZA sebanyak 1.075.000 ton; NPK
sebanyak 2.131.224 ton; Organik sebanyak 739.329 ton. Realisasi
penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2011 sampai dengan tahun
2013 terlihat pada tabel berikut:
3.3.2. Kegiatan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan
pestisida ramah lingkungan.
Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan analisa sampel pupuk
dan pestisida yang diambil dari beberapa Provinsi di seluruh
Indonesia kemudian dilakukan analisa sampel pupuk dan pestisida
tersebut di Laboratorium. Target analisa sampel pupuk dan
pestisida masing-masing sebanyak 50 contoh pada tahun 2011
sampai 2013. Tabel target dan realisasi analisa sampel pupuk dan
pestisida tahun 2011 sampai 2013 sebagai berikut:
2011 2012 2013 1) 2011 2012 2013
2)
1 Urea Target (ton) 4,954,238 5,100,000 3,860,101.00 6,704.40 5,063.30 5,490.42
Realisasi (ton) 4,302,143.55 4,095,548.724 3,878,794.00 5,793.33 5,063.30 4,836.12
Persentase 86.84 80.30 100.48 86.41 100.00 88.08
2 SP-36 Target (ton) 750,000 1,000,000 805,396.00 1,565.88 1,870.03 2,008.55
Realisasi (ton) 719,721.46 855,490.700 820,186.00 1,502.65 1,870.03 1,857.88
Persentase 95.96 85.55 101.84 95.96 100.00 92.50
3 ZA Target (ton) 975,000 1,000,000 1,075,000.00 1,029.86 1,160.12 1,412.09
Realisasi (ton) 942,415.90 1,000,034.590 1,044,810.00 995.44 1,160.12 1,210.17
Persentase 96.66 100.00 97.19 96.66 100.00 85.70
4 NPK Target (ton) 2,350,000 2,593,920 2,131,224.00 5,373.54 5,147.08 5,965.21
Realisasi (ton) 1,760,252.78 2,136,915.823 2,259,106.00 4,065.32 5,147.08 5,768.97
Persentase 74.90 82.38 106.00 75.65 100.00 96.71
5 Organik Target (ton) 703,986 835,000 739,329.00 888.87 717.94 951.79
Realisasi (ton) 369,467.21 724,032.150 760,363.00 467.82 717.94 840.49
Persentase 52.48 86.71 102.85 52.63 100.00 88.31
Target (ton) 9,733,224.00 10,528,920.00 8,611,050.00 15,562.55 13,958.48 15,828.06
Realisasi (ton) 8,094,000.90 8,812,021.987 8,763,259.000 12,824.56 13,958.48 14,513.63
Persentase 83.16 83.69 101.77 82.41 100.00 91.70
Tabel 2 Rencana dan Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2011; 2012; dan 2013
2) Realisasi Keuangan sampai dengan penyaluran pupuk bersubsidi bulan November 2013
Keterangan: 1) Realisasi fisik sampai dengan tanggal 27 Desember 2013
No Jenis Pupuk
Jumlah
Fisik (Ton) Keuangan (Rp. M)
Tabel 3 Rencana dan Realisasi Analisa Sampel Pupuk dan Pestisida Tahun 2011; 2012; dan 2013
No Sampel 2011 2012 2013
1 Pupuk Target (contoh) 50 50 50
Realisasi (contoh) 48 56 50
Persentase (%) 96.00 112 100
2 Pestisida Target (contoh) 50 50 50
Realisasi (contoh) 49 52 50
Persentase (%) 98.00 104 100
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
17
3.3.3. Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
dan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).
Pada TA. 2013 Direktorat Pupuk dan Pestisida telah memfasilitasi
masyarakat tani Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik
(UPPO) sebanyak 360 unit yang tersebar di 26 provinsi, 135
kabupaten dan untuk pembangunan Rumah Pengolah Pupuk
Organik (RPPO) sebanyak 130 unit yang tersebar di 18 provinsi, 94
kabupaten. Dari target tersebut, realisasi keuangan mencapai 100
% baik untuk Pengembangan UPPO maupun RPPO, sedang untuk
realisasi fisik untuk Pengembangan UPPO 99, 27 % dan RPPO
100 %. Realisasi fisik UPPO tidak mencapai target 100 %, karena
ada 1 (satu) unit UPPO di kabupaten Tabanan Provinsi Bali
mengembalikan uang yang sudah ditransfer, ke kas negara karena
ketidak sanggupan kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan
pengembangan UPPO sebagaimana ketentuan teknis dalam
pedoman yang telah ditetapkan.
3.4. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan fasilitasi pupuk dan pestisida
tahun 2013 didukung oleh sumberdaya manusia yang seluruhnya berjumlah
57 orang. Secara rinci jumlah pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida
berdasarkan golongan dan pangkatnya yaitu : Golongan II sebanyak 5 orang,
golongan III sebanyak 44 orang, golongan IV sebanyak 8 orang dan tenaga
harian lepas sebanyak 7 orang. Direktorat Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh
Direktur (Eselon II) dengan 4 (empat) Subdirektorat yang masing-masing
dipimpin pejabat Eselon III, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha yang
dipimpin pejabat Eselon IV. Selain itu Direktorat Pupuk dan Pestisida dibantu
oleh tenaga harian lepas sebanyak 6 orang. Distribusi Pegawai Direktorat
Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada
tabel berikut:
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
18
Direktorat Pupuk dan Pestisida dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pupuk dan pestisida pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pupuk dan Pestisida
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan
pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan
pupuk dan pestisida;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan pupuk organik dan
pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta pengawasan
pupuk dan pestisida;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan
pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida serta
pengawasan pupuk dan pestisida;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk
organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik dan pestisida serta
pengawasan pupuk dan pestisida.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.
Susunan organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas:
a. Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, terdiri atas:
1) Seksi Tanaman Pangan
2) Seksi Hortikultura dan Perkebunan
b. Subdirektorat Pupuk An-Organik
IV III II I
1 Direktur 1 - - - 1
2 Subdit Pupuk An-Organik 1 10 0 0 11
3 Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida 3 9 1 0 13
4 Subdit Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 2 10 0 0 12
5 Subdit Pestisida 1 8 1 0 10
6 Subbagian Tata Usaha 0 7 3 0 10
7 Tenaga Harian Lepas - - - - 6
63Jumlah
Golongan Pegawai
Tabel 4. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No Struktur Organisasi Total (Orang)
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
19
1) Seksi Tanaman Pangan
2) Seksi Hortikultura dan Perkebunan
c. Subdirektorat Pestisida
1) Seksi Pestisida Kimia
2) Seksi Pestisida Hayati
d. Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida
1) Seksi Pengawasan Pupuk
2) Seksi Pengawasan Pestisida
e. Subbagian Tata Usaha
Adapun distribusi pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan
Sebaran Pejabat Eselon III dan IV terlihat dalam tabel berikut:
Distribusi pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan sebaran
pegawai per golongan terlihat dalam tabel berikut:
3.5. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pupuk dan Pestisida
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida TA
2013 dibiayai dana APBN yang tertuang dalam DIPA Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Total anggaran yang
dikelola Direktorat Pupuk dan Pestisida sebesar Rp. 88.670.200.000,-
(Rincian dalam tabel 7).
Selain melalui dana sektoral Tahun 2013, Direktorat Pupuk dan Pestisida
juga mengelola dana Subsidi Pupuk Tahun 2013 dan SLP Tanaman
Kedelai sesuai DIPA Nomor: DIPA-999.07.1.984149/2013 (Revisi ke 02)
No Pejabat Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Eselon III 4 Orang 0 Orang 4 Orang
2 Eselon IV 4 Orang 4 Orang 8 Orang
12 Orang
Tabel 5. Distribusi Pegawai Direktorat Pupuk dan Pestisida Berdasarkan Sebaran Pejabat
Eselon III dan IV
Jumlah
Tabel 6 Distribusi Pegawai Direktorat Berdasarkan Sebaran Pegawai Per Golongan
No Golongan A B C D E Jumlah
1 Golongan I - - - - - 0
2 Golongan II - - 5 - - 5
3 Golongan III 12 15 10 7 - 44
4 Golongan IV 3 4 1 - - 8
57Jumlah
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
20
tanggal 22 Agustus 2013 dengan nilai subsidi sebesar
Rp. 17.930.831.260.000,-.
Secara rinci target dan realisasi keuangan dari kegiatan utama yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
3.5.1. Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Realisasi keuangan kegiatan panyaluran pupuk bersubsidi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 17.930.831.260.000,- sesuai DIPA Nomor: DIPA-
999.07.1.984149/2013 (Revisi ke 02) tanggal 22 Agustus 2013. Realisasi
sampai dengan akhir Desember mencapai Rp. 16.301.736.072.256,-
sehingga sisa dana yang tersedia sebesar Rp. 1.629.095.187.744,- dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 8. Data Perkembangan Realisasi Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk TA.2013
Realisasi keuangan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2013
sebesar Rp. 14.513.610.557.256,- merupakan penyaluran pupuk bersubsidi
sampai dengan bulan November 2013. Sedangkan volume/jumlah pupuk
bersubsidi yang disalurkan bulan Desember 2013 belum bisa dihitung
mengingat belum dilakukan verifikasi dokumen penyaluran, sehingga
diusulkan permintaan penyediaan dana cadangan untuk pembayaran
pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementarian
Keuangan sebesar Rp. 1.315.095.187.744,-. Anggaran yang disediakan
dalam rekening Dana Cadangan atas nama Menteri Keuangan tersebut
No Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 7,443,209,000 6,438,813,924 86.51
Perencanaan danpenyusunan kebijakan pupuk 1,263,159,000 845,560,049 66.94
fasilitasi pengelolaan pupuk dan pestisida 6,180,050,000 5,593,253,875 90.50
2 80,693,551,000 80,612,697,350 99.90
3 345,000,000 91,165,600 26.42
4 188,500,000 170,150,000 90.27
88,670,260,000 87,312,826,874 98.47FASILITASI PUPUK dan PESTISIDA
Data sampai dengan 31 Desember 2013
Tabel 7 Daftar Pagu Anggaran per-Subdit dan Realisasinya
Unit Eselon III
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
Unit pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Sudah Terbayarkan % Telah Diverifikasi Jml Sd Akhir Desember %
(1) (2) (3) (4) (5) = (4:3) (6) (7) = (4+6) (8) = (7:3) (9) = (3-7) (10)
1 Subsidi Pupuk Tahun 2013 15,828,705,745,000 12,851,232,951,827 81.19 1,662,377,605,429 14,513,610,557,256 91.69 1,315,095,187,744 1,315,095,187,744
2 Kurang Bayar 2010 84,228,013,000 84,228,013,000 100.00 - 84,228,013,000 100.00 - -
3 Kurang Bayar 2011 1,703,897,502,000 1,703,897,502,000 100.00 - 1,703,897,502,000 100.00 - -
4 SLP Tanaman Kedelai 314,000,000,000 - - - - - 314,000,000,000 1,017,344,000
TOTAL 17,930,831,260,000 14,639,358,466,827 81.64 1,662,377,605,429 16,301,736,072,256 91.69 1,629,095,187,744 1,316,112,531,744
NO. Uraian Pagu (Rp.)Perkembangan Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)Usulan Pencadangan
(Rp.)
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
21
merupakan sisa dana pembayaran subsidi pupuk tahun 2013. Mengingat
sisa dana pembayaran subsidi tersebut lebih kecil dari usulan penempatan
dana cadangan subsidi pupuk TA 2013 yang disampaikan oleh produsen
pupuk bersubsidi, maka apabila ada kekurangan pembayaran subsidi
pupuk tahun 2013 akan disediakan pada tahun anggaran berikutnya.
3.5.2. Kegiatan Penyaluran Subsidi Kapur Aktif
Realisasi keuangan kegiatan penyaluran subsidi kapur aktif sampai dengan
31 Desember 2013 belum terealisasi karena PT. Pertani (Persero) belum
menyampaikan surat tagihan kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida,
sehingga belum bias dilakukan verifikasi dokumen penyaluran subsidi kapur
aktif. Untuk itu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku
Kuasa Pengguana Anggaran kegiatan subsidi kapur aktif menyampaikan
surat perihal permintaan penyediaan dana cadangan subsidi pupuk tahun
2013 nomor 1452/KU.050/B5/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk
menyediakan anggaran dalam rekening dana cadangan atas nama Menteri
Keuangan sebesar Rp. 1.017.344.000,- untuk kegiatan subsidi SLP
tanaman kedelai. Permintaan penyediaan dana cadangan tersebut disetujui
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai
surat nomor RHS-429/PB/2013 tanggal 27 Desember 2013.
3.5.3. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Realisasi keuangan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida dengan
melakukan analisa sampel pupuk dan pestisida dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.191.200,- atau
60,35%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.808.200,-. Realisasi
keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan biaya uji analisa mutu pupuk
relatif kecil dari target yang sebesar Rp. 500.000,-/sampel. Biaya uji analisa
mutu pupuk tergantung dari jenis pupuk dan kandungan unsur dalam pupuk
yang akan dianalisa. Semakin sedikit unsur yang terkandung dalam suatu
jenis pupuk, semakin murah biaya analisanya. Lain halnya dengan biaya
analisa uji mutu pestisida yang hanya tergantung dari kandungan bahan
aktif dalam suatu formulasi pestisida. Setiap formulasi pestisida biasanya
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
22
mengandung satu atau dua bahan aktif, sehingga perhitungan biaya analisa
mutu pestisida lebih mudah dan hampir seragam.
3.5.4. Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)
Realisasi keuangan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 79.980.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.960.000.000,- atau
sebesar 99,97 %. Sisa anggaran sebanyak Rp. 20.000.000,- direncanakan
untuk pembelian roda 3 yang dialokasikan di Rumah Kompos Kementerian
Pertanian. Hal ini tidak dapat dilakukan karena MAK dari kegiatan tersebut
adalah bansos.
3.6. Hambatan dan kendala
Penyerapan pupuk bersubsidi tidak mencapai alokasi yang ditetapkan. Hal
dapat disebabkan:
Penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup, menggunakan
RDKK, merubah pola penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi,
baik dalam jumlah maupun waktu, sesuai dengan jadwal tanam;
Belum tervalidasinya rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)
yang disusun oleh kelompok tani/Gapoktan;
Perencanaan kebutuhan pupuk yang dibangun secara buttom up belum
diperkuat dengan kompilasi database yang akurat;
Akibat keterlambatan penyediaan pupuk;
Keterbatasan modal usaha tani.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan
pengawasan pupuk dan pestisida adalah :
Koordinasi antar instansi terkait maupun dengan stake holders lain
belum optimal.
RDKK belum sepenuhnya tersusun dengan baik.
Kinerja KP3 di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota belum
optimal disebabkan seringnya pergantian petugas/pejabat yang terkait.
Penerapan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku penyimpangan
pupuk dan pestisida belum optimal.
Sosialisasi tentang pupuk dan pestisida yang terdaftar belum optimal.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
23
Kesulitan dalam mengelola/memusnahkan stok pestisida yang tidak
layak pakai (ilegal, palsu, kadaluwarsa).
Petugas pengawas, KP3 dan PPNS pupuk dan pestisida belum dapat
bekerja secara optimal.
Penyimpangan-penyimpangan yang sering tejadi pada pupuk adalah
peredaran pupuk palsu, penyaluran pupuk bersubsidi ke yang bukan
peruntukannya.
Penyimpangan-penyimpangan yang sering pada pestisida yaitu
peredaran pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftaran,
pestisida yang telah diperpanjang izinnya tetapi di lapangan masih
beredar dengan izin lama, pelanggaran label dengan memperluas
sasaran penggunaan yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran,
pestisida palsu, pewadahan kembali, penjualan bebas pestisida
terbatas, penggunaan pestisida terbatas oleh petani/pengguna yang
tidak bersertifikat.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembangunan Unit
Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan Rumah Pengolah Pupuk Organik
(RPPO)
Lambatnya respon Dinas Pertanian/Dinas Peternakan/Dinas
Perkebunan untuk mengusulkan Penetapan Tim Teknis dan Penetapan
Kelompok Penerima manfaat.
Kurang matangnya Dinas dalam melakukan CPCL lokasi kegiatan.
Proses administrasi di daerah/kabupaten agak lambat.
Beberapa kelompok calon penerima kegiatan setelah di verifikasi lapang
tidak jelas keberadaannya.
Beberapa lokasi tidak sesuai kriteria teknis sebagaimana dalam
pedoman teknis.
Keterlambatan Ditjen Peternakan dalam penetapan 100 unit lokasi
RPPO kerjasama dengan Ditjen PSP.
Judul proposal yang diajukan tidak sesuai dengan kegiatan yang
diusulkan.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
24
3.7. Upaya dan Tindak Lanjut
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, upaya-
upaya yang dilakukan dan dalam mengatasi permasalahan yang timbul
ditindaklanjuti dengan berbagai upaya seperti:
3.7.1. Meningkatkan penyaluran pupuk subsidi
Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengawalan
dan pengawasan pupuk bersubsidi secara intensif, dan
melakukan pembinaan dalam penyusunan RDKK yang tepat
dan benar.
3.7.2. Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida
Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
secara optimal dan intensif baik oleh pengawas pusat,
pengawas provinsi dan pengawas kabupaten/kota serta
instansi yang berkompeten di bidang pengawasan pupuk dan
pestisida, dengan mendalami dan mencermati ketentuan-
ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pupuk dan pestisida.
Peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam
penyempurnaan database RDKK, melalui pertemuan secara
rutin dengan produsen pupuk dan kelembagaan penyuluhan
guna menyusun RDKK sehingga penyaluran pupuk bersubsidi
sesuai data riil dan dapat dipersiapkan lebih awal dan akurat.
Untuk mengatasi stok pestisida yang tidak layak pakai yang
ada di gudang Dinas Pertanian, perlu dikoordinasikan dengan
Bapedal setempat dalam pelaksanaan pemusnahannya agar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dalam menangani kasus-kasus pupuk dan pestisida ditingkat
lapang perlu dukungan dan peran aktif Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi maupun Kabupaten/Kota
serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung
tombakdi lapangan. Sehingga terjalin koordinasi antar
pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan masyarakat
dalammerumuskan langkah-langkah operasional pelaksanaan
pengawasan pupuk dan pestisida.
Melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistim
pengawasan sekaligus membentuk dan mengefektifkan
pelaksanaan tugas pengawas di provinsi dan kabupaten/kota.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
25
Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan PPNS secara
maksimal serta peningkatan kerjasama antara kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan dalam penegakan hukum di
Indonesia.
Mengoptimalkan kinerja KP3, PPNS dan meningkatkan
koordinasi antara pusat, provinsi, dengan KP3 kabupaten/kota
sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya serta mendorong
terbentuknya KP3 di provinsi dan kabupaten/kota.
3.7.3. Meningkatkan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik
(UPPO) dan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)
Mengoptimalkan koordinasi dengan kabupaten
CPCL lokasi kegiatan dilakukan lebih matang
Kelompok yang diajukan sebagai calon lokasi kegiatan harus jelas
keberadaannya (terdaftar di kabupaten).
Proposal hendaknya dibuat berjenjang, diketahui semua pihak,
sehingga mempermudah koordinasi dan pembinaan
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
26
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pupuk dan Pestisida, maka
dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian
(swasembada berkelanjutan dan pencapaian swasembada, diversifikasi pangan,
peningkatan daya saing dan nilai tambah ekspor, dan peningkatan kesejahteraan
petani), telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Direktorat Pupuk dan
Pestisida Tahun 2011 – 2014 sebagai acuan dalam Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Pencapaian sasaran dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui
berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Pembinaan Pengembangan
Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, Pembinaan Pengembangan Pupuk
Anorganik, Pembinaan Penggunaan Pestisida dan Pengawasan Pupuk dan
Pestisida.
Direktorat Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, telah memberikan beberapa keberhasilan antara lain peningkatan
penyaluran pupuk bersubsidi dan peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida.
Namun demikian, mengingat pengelolaan pupuk dan pestisida juga menjadi
kewenangan berbagai instansi lain serta implementasi di lapangan sepenuhnya
dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka
sangat diperlukan koordinasi yang intensif, baik antar instansi terkait di pusat dan
daerah maupun antara pusat dan daerah.
Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan pada tahun 2013 antara
lain meningkatkan koordinasi penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bersama
instansi terkait dan produsen pupuk, memantapkan sistim distribusi pupuk pola
tertutup menggunakan RDKK yang akurat, mendorong pemupukan berimbang
melalui penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik, meningkatkan kemampuan
petugas daerah di bidang pupuk dan pestisida serta partisipasi mendukung fasilitasi
petugas pengawas.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil kinerja Direktorat
Pupuk dan Pestisida selama tahun 2013, dan dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dan operasional serta
penyusunan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
____________________________________________________Direktorat Pupuk dan Pestisida
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ___________________________
27
LAMPIRAN