kata pengantar dan ikhtisar lakip...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alah SWT, atas rahmat dan ridho‐NYA, penyusunan LAKIP tahun 2007 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2007 merupakan tahun ke‐7, Departemen Kehutanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kehutanan (LAKIP Dephut), sebagai laporan pertanggungjawaban Departemen Kehutanan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Melalui LAKIP Dephut tahun 2007, Departemen Kehutanan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2007, sesuai yang tertuang dalam Rencana Stratejik Dephut 2005‐2009 dan Rencana Kinerja Dephut Tahun 2007. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.
LAKIP Dephut Tahun 2007 disusun berdasarkan masukan dari seluruh unit kerja lingkup Dephut. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2007.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Maret 2008 Menteri Kehutanan
ttd
H.M.S. Kaban
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Departemen Kehutanan dalam Rencana Stratejik tahun 2005-2009 telah menetapkan visi “Terwujudnya kelestarian hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Dari visi tersebut, telah ditetapkan 6 misi. Misi tersebut dipandang sebagai misi yang amat penting dan stratejik karena mendasari kebijakan, program, dan kegiatan Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Sesuai Dengan Renja Dephut tahun 2007, visi Departemen Kehutanan dicapai melalui 6 misi, 14 tujuan, dan 33 sasaran, yang dilaksanakan melalui 5 kebijakan prioritas, 10 program, dan 51 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2007.
Sesuai pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tahun 2003, kinerja Departemen Kehutanan diukur dengan mengukur pencapaian indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan pada tahun 2007.
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja Departemen Kehutanan pada tahun 2007 adalah sebesar 81,28%, sedangkan tahun 2006 sebesar 87,79% dan tahun 2005 sebesar 90,60%. Nilai pencapaian persentase (%) kinerja hasil ini menurun dari tahun ketahun, tetapi hasil fisik yang didapatkan jauh lebih besar karena anggaran yang tersedia jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Dari total anggaran pembangunan kehutanan yang tersedia pada tahun 2007 sebesar Rp. 6.724.549.072.000,- realisasi pelaksanaannya sebesar 50,64% atau Rp. 3.405.613.613.000. Pelaksanaan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang belum mantap. Pada sistem ini mekanisme pertanggungjawaban anggaran semakin kompleks dan ada ketentuan keharusan untuk seluas-luasnya melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan.
Pencapaian kinerja hasil pembangunan kehutanan tahun 2007 per program, yang nilainya masing-masing adalah sebagai berikut:
iii
NO. PROGRAM Hasil
Kinerja (%)
1 Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH 81,64
2 Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 75,00
3 Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA 80,41
4 Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA 80,00
5 Pemantapan keamanan dalam negeri 74,81
6 Perlindungan dan konservasi SDA 72,84
7 Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
84,99
8 Penelitian dan Pengembangan IPTEK 81,64
9 Pendidikan Kedinasan 80,70
10 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 96,83
Rata-rata 81,28
Melihat pencapaian hasil di atas, Departemen Kehutanan tahun 2007 memiliki kinerja sebesar 81,28%, dibandingkan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 7,66% (tahun 2006 sebesar 88,94%).
Hasil-hasil yang pelaksanaan kinerja pembangunan kehutanan tahun 2007, antara lain :
1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan hasil peta paduserasi provinsi Kalimantan Tengah; data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 provinsi; penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan hutan di 2 provinsi; penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan di 12 lokasi; sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari 19 sertifikat seluas 1.774.820 ha; ekspor panel kayu 2,67 juta ton dan
iv
wood working 1,6 juta ton; jumlah pulp yang dihasilkan tahun 2007 sebanyak 5,5 juta ton; pngkayaan dan pemeliharaan hasil pengkayaan di 4 provinsi (Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalsel); pnerimaan PNBP dari 16 provinsi penghasil; buku Pedoman actionplan pembangunn KPH tingkat nasional; pembangunan areal model HHBK seluas 295 ha.
2. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH, dengan hasil data dan informasi neraca sumber daya hutan (NSDH) 33 provinsi; data luas dan persebaran penutupan lahan sebanyak 300 lembar peta; data penutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi; data tematik kehutanan di 29 provinsi
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA, dengan hasil pembangunan Gerhan dengan hutan tanaman reboisasi seluas 28.536 ha, tanaman hutan rakyat 51.016.944 ha, tanaman hutan mangrove 2.911 ha, dan tanaman silvikultur intensif 2.276 ha, HTI 447.982 ha, Perum Perhutani 201.564 ha, hutan meranti 2.799 ha; bangunan konservasi tanah (dam, embung, sumur resapan) sebanyak 2.568 unit; pembangunan areal model hutan rakyat 500 ha, dan areal model wanatani 140 ha; rencana teknik tahunan tahun 2007 di 23 DAS; Indonesia menanam 79 juta batang; perempuan menanam 12 juta batang; dan penanaman kemitraan dengan 32 ormas sebanyak 3,2 juta batang.
4. Program Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA, dengan hasil pembangunan hutan kemasyarakatan tahun 2007, program HKm melibatan masyarakat sebanyak 57 Kelompok Tani terbaik (6.742 KK), dengan luas lahan 8.811,06 Ha di Lampung, DIY, dan NTB. Untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi kawasan hutan Negara, Wapres RI menetapkan target penetapan areal kerja dan ijin usaha pemanfaatan HKm seluas 400.000 Ha tahun 2009, dan 2,1 juta ha tahun 2015; pemberdayaan masyarakat (PHBM) di areal IUPHHK-HA 16.015 KK dan IUPHHK-HTI 30.557 KK; pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 1,6 juta KK; peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 425.764 KK di 1.333 desa; peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi 29 provinsi, 58 desa, 1.160 KK.
5. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dengan hasil pelatihan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Diklat Polhut dan PPNS sebanyak 8.153 orang, jumlah SPORC 893 orang 11 provinsi; operasi Represif dan operasi Polhut khusus 11 paket, dengan hasil
v
operasi kayu 37.105 batang/126.928 m3, alat berat 8 unit, kapal 7 unit, truk 16 unit, mobil 3 unit, satwa 424 ekor, dan lahan perambahan 416,43 ha; rapat kerja pengamanan hutan dengan instansi terkait; penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket; pelanggaran pencurian kayu tahun 2007 sebanyak 293 kasus (2006 : 1422 kasus), kebakaran hutan 11 kasus (2006: 28 kasus), perambahan 39 kasus (2006 : 84 kasus). Terjadi penurunan kasus pelanggaran kehutanan pada tahun 2007; perbaikan tata usaha hasil hutan (SAKB, faktur, SKAU, log tracking atau barcode system).
6. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan hasil pemantauan hotspot di 25 provinsi, dimana tahun 2007 jumlah hotspot yang teridentifikasi dalam kawasan hutan 343 titik, dan di lahan 1.081 titik; koordinasi pengendalian kebakaran hutan, pengendalian kebakaran lahan dan hutan di di BKSDA/BTN rawan kebakaran di 11 porpinsi; pembentukan masyarakat peduli api di Bengkulu, Sumbar, Sumut, Sulsel, dan Kalbar; inventarisasi areal bekas kebakaran di Riau, Jambi, TN Ciremai, TN Gunung palung, dan kalimantan Tengah; Pengelolaan jasa lingkungan dan jasa wisata di 10 lokasi.
7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dengan hasil teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi sebanyak 55 kegiatan; teknologi peningkatan produktivitas hutan sebanyak 198 kegiatan; teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebanyak 141 kegiatan; teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan; tehnik pengkayaan dan inventarisasi hutan alam 17 kegiatan, dan model dan pola partisipasi masyarakat sebanyak 35 kegiatan.
8. Program Pendidikan Kedinasan, dengan hasil jumlah yang terdidik di SKMA Manokwari, Diploma IV penyuluhan dan S1 kerjasama, 253 orang; jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, bidang administrasi kepemimpinan 3.463 orang.
9. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan hasil laporan hasil pemeriksaan reguler, PNBP, khusus, lainnya, pencermatan kerjasama dan BLN, aset IKMN, evaluasi pencapaian DIPA th 2007, evaluasi pencermatan lainnya 369 LHA;
vi
laporan evaluasi SAKIP dan SAI; laporan pembinaan wilayah 15 provinsi.
10. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, dengan hasil arahan kebijakan Departemen kehutanan 288 dokumen; penerimaan negara bukan pajak Dana Reboisasi 1.358,78 milyar, PSDH 670,09 milyar, IHPH dan IHPHTI 76,01 milyar; fasilitasi konvensi internasional dan internalisasi konvensi internasional dan perencanaan kehutanan 33 propinsi; kerjasama lintas sektor dan international (Fleg, MOU dengan Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia); penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; Laporan perkembangan kredit KUK DAS, KUPA, KUHR
Penegakan hukum masalah hutan dan lingkungan masih menjadi masalah besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Kejahatan bidang kehutanan sangat komplek dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung secara singkat tetapi dampak yang ditimbulkan jangka panjang. Tidak efektifnya penegakan hukum terutama disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, justru banyak faktor yang mendukung lemahnya penegakan hukum, antara lain: lemahnya kelembagaan, peraturan perundangan yang kurang realistis, lemahnya sistem pengawasan serta penyalahgunaan wewenang.
Menghadapi permasalahan tersebut diatas, maka Departemen kehutanan akan terus meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja dari 5 kebijakan prioritas dan dijabarkan ke daalam 19 fokus kegiatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja ini akan tercapai dengan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak (stakeholders), terutama dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................... ii
DAFTAR ISI................................................................ vii
DAFTAR TABEL........................................................... viii
DAFTAR GRAFIK.......................................................... ix
I. PENDAHULUAN................................................... 1
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.......... 1
B. STRUKTUR ORGANISASI................................. 1
C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH..... 3
II. PERENCANAAN STRATEJIK......................................
A. RENCANA STRATEJIK.................................... 8
1. VISI.................................................. 8
2. MISI................................................. 8
3. TUJUAN ............................................ 8
4. SASARAN............................................ 10
5. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN....... 10
B. RENCANA KINERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
TAHUN 2007............................................. 18
III. AKUNTABILITAS KINERJA....................................... 19
A. PENGUKURAN KINERJA ................................. 19
1. KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN
KEHUTANAN.................... 21
2. KINERJA MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN ..... 28
3. KINERJA VISI PEMBANGUNAN
KEHUTANAN......................................... 34
B. ASPEK KEUANGAN......................................... 35
C. PERMASALAHAN ............................................. 36
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Misi, Jumlah Sasaran, Program, dan Jumlah Kegiatan Sesuai Renstra Dephut 2005-2009 dan Renja Dephut 2007....................................... 19 Tabel 2. Hasil Pengukuran Kinerja Program.......................... 21 Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran, tujuan, dan misi Pembangunan Kehutanan Tahun 2007...................... 29 Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Departemen Kehutanan Tahun 2007...................................................... 35
ix
DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Sebaran Pegawai Departemen Kehutanan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin ............... 3
x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Matrik Renstra-Kl Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 ........................................ 38
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2007 .............. 47 Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan ......................... 68 Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran ..................... 84
1
I. PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Berdasarkan Keppres Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, telah ditunjuk Menteri Kehutanan yang tergabung didalam Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, untuk membantu melaksanakan sebaik–baiknya tugas Presiden didalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, disebutkan bahwa Menteri memimpin Departemen dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen adalah unsur pelaksana Pemerintah.
Departemen Kehutanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
B. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk dapat menampung tugas dan fungsi pokok tersebut di atas, maka telah ditetapkan susunan organisasi Departemen sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, sebagai berikut:
a. Menteri;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Direktorat Jenderal;
d. Inspektorat Jenderal;
e. Badan dan/atau Pusat;
f. Staf Ahli.
Susunan organisasi Departemen Kehutanan ditetapkan didalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi Dan
2
Tata Kerja Departemen Kehutanan. Tugas setiap unit kerja di dalam susunan organisasi Departemen Kehutanan, adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.
2. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
4. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.
5. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
6. Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.
8. Staf Ahli Bidang Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kelembagaan dan sumberdaya manusia.
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi kehutanan.
10. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan hidup.
11. Staf Ahli Bidang Kemitraan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan kehutanan.
12. Staf Ahli Bidang Penanganan Perkara Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perkara kehutanan.
Struktur organisasi Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut:
MENTERI KEHUTANAN
SETJEN ITJEN
BALITBANG BAPLAN DITJEN PHKA DITJEN RLPS DITJEN BPK
SAM I s/d V
3
C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan stratejik, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumberdaya manusia (SDM), peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, keuangan, dan kelembagaan. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari aspek-aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, karena pembangunan kehutanan ke depan ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang secara umum tercermin pada kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi.
1. Lingkungan Internal
a. Aspek Sumber Daya manusia
SDM sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu program. Berdasarkan data 28 Desember 2007, jumlah pegawai Departemen Kehutanan sebanyak 17.170 orang. Berdasarkan pendidikan, pegawai Departemen Kehutanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 78 orang S3, 845 orang S2, 4.192 orang S1/D4, 587 orang D3, 10.251 orang SLTA, 648 orang SLTP, dan 569 orang SD. Kondisi pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam grafik berikut:
Grafik 1. Sebaran Pegawai Departemen Kehutanan berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Peningkatan kompetensi SDM Departemen Kehutanan telah dilakukan melalui pendidikan formal dan pelatihan di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih profesional di bidang tugasnya, para pegawai Departemen
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
S3 S2 S1/D4 D3 SLTA SLTP SD
PerempuanLaki-laki
4
Kehutanan dianjurkan untuk meniti karir di jabatan fungsional (jabfung).
a. Aspek Peraturan Perundangan
Perangkat perundang-undangan memberikan legitimasi yang diperlukan Departemen Kehutanan dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dengan mengingat pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa produk legalilasi yang dicapai melalui berbagai tahap dan proses serta melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara prosedural ketentuan perundang-undangan, dalam konteks kehutanan menjadi domain Departemen, telah mencerminkan perhatian, harapan, persepsi dari unsur-unsur pemangku kepentingan mengenai tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan.
b. Aspek Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Departemen Kehutanan memiliki berbagai fasilitas utama, antara lain:
• Tanah senilai Rp 84,51 Milyar
• Peralatan dan mesin senilai Rp 1,74 trilyun
• Gedung dan bangunan senilai Rp 340,28 Milyar
• Jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 35,23 Milyar
• Asset tetap lainnya senilai Rp 39,28 Milyar
d. Aspek Sumber Daya Keuangan
Sumber daya keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2007 total alokasi anggaran Departemen Kehutanan adalah sebesar Rp6.724.549.072.000,00. Anggaran ini dibagi kedalam 2 jenis sumber anggaran, yaitu yang tercantum dalam DIPA 29 sebesar Rp2.503.920.399.000,00 dan dalam DIPA 69 Luncuran sebesar Rp1.259.672.026.000,00, dan DIPA 69 Murni sebesar Rp2.960.956.647.000,00.
e. Aspek Kelembagaan
Penyelenggaraan kehutanan, selain dilakukan oleh pemerintahan pusat (sesuai susunan organisasi di atas), juga dilakukan oleh pemerintahan daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Kehutanan di daerah terdiri dari :
5
1. Desentralisasi/pelimpahan wewenang dan tanggung jawab berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Dekonsentrasi yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan;
3. Perbantuan, tugas-tugas pusat dilaksanakan oleh daerah.
Dalam melaksanakan dekonsentrasi, Departemen Kehutanan memiliki 180 UPT yang terdiri dari Balai Pengelolaan DAS (36 unit); Balai Pemantapan Kawasan Hutan (17 unit); Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (2 unit); Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (8 unit), Balai Konservasi Sumberdaya Alam (19 unit), Balai Besar Taman Nasional (8 unit) Balai Taman Nasional (42 unit), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (18 unit), Balai Besar Litbang (2 unit), Balai Litbang Kehutanan (14 unit), Balai Persuteraan Alam (1 unit), Balai Diklat Kehutanan (7 unit), Balai Perbenihan dan Tanaman Hutan (6 unit).
Untuk mencapai sinkronisasi-koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan di pusat dan daerah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 103/Menhut-II/2004, Departemen kehutanan membentuk Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional di 4 Regional, masing-masing: Regional I wilayah Sumatra; Regional II wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara; Regional III wilayah Kalimantan, Regional IV wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
2. Lingkungan Eksternal
a. Aspek Ekologi
Sampai dengan tahun 2007, dari kawasan hutan Indonesia seluas 120,35 juta ha, yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan adalah seluas 109,9 juta ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi seluas 23,24 juta ha, hutan lindung seluas 29,1 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 16,21 juta ha, hutan produksi seluas 27,74 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13,67 juta ha.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian, hutan dan perairan Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang tinggi, tercermin dengan keanekaragaman jenis satwa dan flora. Sejauh ini kekayaan tersebut diindikasikan dengan jumlah mamalia 515 jenis (12% dari jenis mamalia dunia), 511 jenis reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 1.531 jenis burung (17% jenis burung dunia), 270 jenis amphibi, 2.827 jenis binatang tak bertulang, dan 38.000 jenis tumbuhan (Bappenas, 2003).
6
Populasi dan distribusi kekayaan tersebut saat ini mengalami penurunan sebagai akibat pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH) yang kurang bijaksana antara lain: pemanfaatan yang berlebihan (flora/fauna), perubahan peruntukan kawasan hutan (legal dan illegal), bencana alam, dan kebakaran hutan.
b. Aspek Sosial
Berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2003, mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta orang. CIFOR (2004) dan BPS (2000) menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta diantaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta orang diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang dan sebanyak 3,4 juta orang diantaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat tersebut memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu maupun bukan kayu (al. rotan, damar, gaharu, lebah madu).
Keadaan pendidikan dan kesehatan penduduk sekitar hutan pada umumnya tidak sebaik di perkotaan. Akses terhadap fasilitas tersebut di atas dapat dikatakan rendah. Seiring dengan kondisi tersebut, sanitasi perumahan dan lingkungan serta fasilitas umum masih kurang memadai. Dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di dalam dan sekitar kawasan hutan, kondisi kualitas sosial penduduk di sekitar hutan secara umum menurun.
c. Aspek Ekonomi
Pemanfaatan hutan secara komersial terutama di hutan alam, yang dimulai sejak tahun 1967, telah menempatkan kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional. Indonesia telah berhasil merebut pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor log, kayu kergajian, kayu lapis, dan produk kayu lainnya. Selama 1992 - 1997 tercatat devisa sebesar US$ 16.0 milyar, dengan kontribusi terhadap PDB termasuk industri kehutanan rata-rata sebesar 3,5 % (BPS, 2004).
Pada tahun 2003 ekspor kehutanan secara resmi dilaporkan sejumlah US$ 6,6 milyar atau sekitar 13,7 % dari nilai seluruh ekspor non migas. Ekspor tersebut terdiri dari kayu lapis, kayu gergajian, dan kayu olahan sebesar US$ 2,8 milyar, pulp and paper sebesar US$ 2,4 milyar dan furniture sebesar US$ 1,1 milyar dan sisanya berasal dari kayu olahan lain. Tetapi menurut perkiraan, karena tidak tercatat seluruhnya jumlah tersebut dapat mencapai lebih dari US$ 8,0 milyar, (CIFOR, 2003).
Sungguhpun demikian masa keemasan industri kehutanan mulai tahun 1990 mengalami penurunan. Hal tersebut digambarkan
7
antara lain dengan penurunan jumlah unit pengusahaan hutan (HPH) dari 560 unit (tahun 1990) dengan ijin produksi 27 juta m3, menjadi 270 unit HPH (tahun 2002) dengan ijin produksi 23,8 juta m3. Penurunan berlanjut pada tahun 2003 dengan ijin produksi 6,8 juta m3 dan tahun 2004 dengan ijin produksi 5,8 juta m3.
Penerimaan pemerintah dari pungutan Dana Reboisasi (DR), Bunga Jasa Giro DR, Provisi Sumber Daya hutan (PSDH), dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan pada tahun 2007 Rp. 2,10 trilyun.
Pembangunan kehutanan sejauh ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersedian jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.
8
II. PERENCANAAN STRATEJIK
A. RENCANA STRATEJIK
1. VISI
Sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 3, kondisi hutan dan kehutanan Indonesia serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009, visi pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut :
‘Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat’
Berdasarkan visi tersebut, Departemen Kehutanan menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. MISI
Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009 tanggal 1 Desember 2004, Departemen Kehutanan telah menetapkan 6 misi dalam pembangunan kehutanan, yaitu:
1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3) Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
4) Mendorong peran serta masyarakat.
5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6) Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.
3. TUJUAN
Tujuan yang ditetapkan Departemen Kehutanan berdasarkan misi yang diemban, adalah sebagai berikut:
• Tujuan dari misi 1: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, adalah untuk:
9
a. Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan;
b. Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.
• Tujuan dari misi 2: Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari, adalah untuk:
a. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan;
b. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
c. Termanfaatkannya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian;
d. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan;
e. Berperan aktif dalam memanfaatkan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan;
f. Meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan di propinsi, kabupaten/kota;
g. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
• Tujuan dari misi 3: Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), adalah untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan.
• Tujuan dari misi 4: Mendorong peran serta masyarakat, adalah untuk:
a. Terbangunnya masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kehutanan;
b. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa.
• Tujuan dari misi 5: Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, adalah untuk mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan.
• Tujuan dari misi 6: Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah, adalah untuk mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan.
10
4. SASARAN
Sasaran prioritas pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009), adalah sebagai berikut:
1) Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholder dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumberdaya hutan;
2) Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal;
3) Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal satu unit pengelolaan hutan di setiap provinsi:
4) Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencaapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha;
5) Pembentukan 20 unit Taman Nasional mmodel;
6) Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama di luar pulau Jawa;
7) Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal;
8) Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersial;
9) Peningkatan penyerapan tenaga tenaga kerja sebesar 3-10% dan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4%;
10) Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta ha.
Berdasarkan visi dan misi Departemen Kehutanan dan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka sesuai dengan tujuan di atas, telah ditetapkan sasaran pembangunan kehutanan selama 5 tahun (2005-2009) sejumlah 35 sasaran.
5. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pokok, sebagai berikut:
a. Kebijakan
Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Departemen Kehutanan menetapkan 5 kebijakan prioritas periode 2005-2009, yang
11
ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004, yaitu sebagai berikut:
1) Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal; Kebijakan ini dimaksudkan :
a) Menegakkan kepastian hukum dibidang kehutanan.
b) Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar.
c) Meningkatkan partisipasi berbagai pihak serta masyarakat dalam melestarikan hutan.
d) Menjamin keberadaan hutan sebaagai model pembangunan.
2) Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; kebijakan ini dimaksudkan :
a) Menciptakan industri kehutanan yang tangguh dan mampu bersaing secara global serta mewujudkan struktur industri pengolahan kayu yang efisien dan berwawasan lingkungan yang dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dan berdaya saing global.
b) Mewujudkan produk kehutanan yang memenuhi standar nasional dan internasional, termasuk standar PHL.
c) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
d) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.
e) Mewujudkan PHL mendukung pengembangan industri kehutanan.
3) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; kebijakan ini dimaksudkan :
a) Menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem hutan dan fungsinya.
b) Mempercepat pemulihan hutan dan lahan kritis, termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai.
c) Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional, dan global.
d) Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan berusaha di sektor kehutanan.
12
f) Meningkatkan pennyerapan tenaga kerja.
g) Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS.
4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; kebijakan ini dimaksudkan :
a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
b) Meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan.
c) Meningkatkan lapangan pekerjaaan bagi masyarakat setempat.
d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
5) Pemantapan kawasan hutan; kebijakan ini dimaksudkan:
a) Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan.
b) Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
c) Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
d) Menjamin kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan.
6) Kebijakan Pendukung; kebijakan ini dimaksudkan :
a) Menjamin terselenggaranya proses desentralisasi pembangunan kehutanan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.
b) Menjamin ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
c) Menjamin kesinambungan Litbang IPTEK.
d) Menjamin keberlanjutan pengembangan SDM.
e) Menjamin kesinambungan monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
13
Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari dengan tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan.
Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.
Dismaping itu, untuk mengimplementasikan sasaran strategis setiap kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Menhut-II/2006 ditetapkan fokus-fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan untuk setiap kebijakan prioritas, meliputi :
1. Pemberantasan penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, dengan dua fokus kegiatan, yaitu: a. Pengamanan Kawasan Hutan b. Penertiban Peredaran Hasil Hutan
2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, dengan empat fokus kegiatan, meliputi a. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam Produksi b. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman c. Pengelolaan Kawasan Yang Belum Dibebani Hak d. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan
3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai c. Pengendalian Kebakaran Hutan d. Pengelolaan Kawasan Konservasi (KPA/KSA/TB dan
Hutan Lindung) e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk
Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). f. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alat
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. a. Pengembangan Hutan Rakyat b. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu c. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
14
5. Pemantapan kawasan hutan. a. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan b. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan c. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan
b. Program
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Departemen Kehutanan menetapkan 10 program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :
1) Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;
2) Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan;
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;
5) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
6) Program Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
7) Program Pendidikan Kedinasan;
8) Program Penelitian Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
9) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.
10) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Pada tataran pelaksanaan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dan program jangka menengah nasional, dituangkan dalam kegiatan pokok Departemen Kehutanan.
c. Kegiatan prioritas
Kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan Departemen Kehutanan tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1) Pemberantasan pencurian kayu (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, dengan kegiatan pokok antara lain:
a) Penyempurnaan peraturan perundangan dan kerjasama pemberantasan kejahatan kehutanan dan meningkatnya
15
kegiatan-kegiatan operasi penanggulangan illegal logging sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2005.
b) Tersedianya basis data sebagai bahan kajian bagi pelaksanaan pemberantasan pencurian kayu (illegal logging dan perusakan hutan lain) dalam rangka tertib tata usaha hasil hutan dan pemenuhan bahan baku industri primer yang legal.
c) Meningkatnya penertiban penggunana peralatan eksploitasi di hutan alam maupun di areal-areal Ijin Penebangan Kayu (IPK)
d) Terbitnya pedoman-pedoman dalam rangka penertiban perdagangan hasil hutan ilegal di lingkup internal dan eksternal Departemen.
2) Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, dengan kegiatan pokok antara lain :
a) Deregulasi peraturan-peraturan menyangkut hutan tanaman yang berisikan insentif dan desinsentif serta deregulasi alokasi pembangunan hutan tanaman.
b) Pengembangan dan pembinaan usaha hutan tanaman skala kecil dengan jenis unggulan lokal.
c) Berkembangnya kelembagaan dan investasi unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan serta promosi melalui program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) serta pengembangan kajian restrukturisasi dan pemolaan industri hasil hutan.
d) Tersedianya sistem informasi pengelolaan hutan produksi yang didukung data yang handal.
3) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, dengan kegiatan pokok antara lain :
a) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaaan DAS dan RHL dengan didukung basis data dan informasi tentang penutupan lahan dan tingkat erosi tanah.
b) Terselenggaranya kegiatan konservasi tanah yang efektif dengan didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
c) Terlatihnya kader-kader ormas dan mitra bidang RHL serta terlaksananya penanaman sebanyak 1 juta batang bibit pada setiap wilayah kerja BP-DAS.
d) Deregulasi tentang pemanfaatan Taman Nasional, dan terselenggaranya pengelolaan TN Model yang didukung oleh stakeholders.
16
e) Terbitnya rencana-rencana pengelolaan KSA/KPA/TB, pembinaan habitat dan berkembangnya pengelolaan KSA/KPA/TB kolaboratif bersama masyarakat/mitra.
f) Meningkatnya kegiatan inventarisasi jasa lingkungan dalam rangka pengembangan basis data serta pengelolaan publikasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
g) Terbitnya penyempurnaan peraturan perundangan bidang kebakaran lahan dan hutan serta penyuluhan dan kampanyenya.
h) Terbitnya regulasi penangkaran flora dan satwa liar serta pemanfaatan dan perdagangan sumberdaya alam yang dilindungi serta pengelolaan/pembinaan habitat spesies yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan kegiatan pokok antara lain :
a) Berkembangnya upaya-upaya pengelolaan hutan rakyat terutama diluar Pulau Jawa.
b) Tersedianya data dna informasi kondisi ekonomi dan sosial-budaya masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kemitraan masyarakat dalam usaha-usaha kehutanan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
c) Berkembangnya model-model usaha kehutanan non kayu dan model hutan kemasyarakatan pada DAS priorittas di 10 provinsi yaitu Bengkulu, Lampung, DIY, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
d) Deregulasi peraturan perundangan pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (JLWA) dan Tumbuah dan Satwa Liar (TSL) dan terbitnya pedoman dan kritera pemanfaatan JLWA dan TSL.
e) Terbentuknya Lembaga Keuangan Alternatif (LKA) untuk investasi/pemodalan untuk usaha pemanfaatan lingkungan, wisata alam dan TSL oleh masyarakat.
5) Pemantapan kawasan hutan, dengan kegiatan pokok antara lain :
a) Terbitnya kriteria dan standar penyusunan NSDH (Nerara Sumber Daya Hutan) serta terbukanya NSDH
17
tahun 2006 sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku.
b) Penunjukan kawasan hutan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalteng, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat dan penunjukan kawasan hutan partial di 30 lokasi.
c) Penetapan kawasan hutan seluas 6 juta ha.
d) Tersedianya sistem informasi kehutanan yang memuat data dan informasi spatial dan non spatial pemanfaatan hutan, penutupan lahan dan perubahan fungsi kawasan hutan.
e) Terbitnya rencana aksi pembangunan KPH dan fasilitasi strukturisasi institusi pengelola KPH, serta implementasi rancangan pembangunan KPH model sebanyak 21 unit.
6) Kebijakan Penunjang
a) Terselenggaranya pengembangan DIKLAT Kehutanan yang menghasilkan SDM kehutanan handal.
b) Optimalisasi penerimaan,verifikasi pelaksanaan anggaran dan perbendahaaraan serta pengurusan dan pengembangan pengadaan sarana dan prasarana.
c) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi barang dan inventaris milik negara dengan optimal.
d) Kerjasama bilateral dan multilateral bidang kehutanan berjalan dengan baik.
e) Kordinasi penyusunan rencana rencana kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan di setiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota) dengan sektor lain.
f) Desentralisasi pembangunan kehutanan untuk menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan hutan lestari.
g) Terselenggaranya pelaksanaan PDRB hijau di beberapa daerah.
h) Tersusunnya rencana pembangunan dan rencana makro kegiatan kehutanan yang diacu semua pihak.
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Departemen Kehutanan selama 5 tahun (2005–2009) tersaji dalam lampiran 1. Rencana Stratejik.
18
B. RENCANA KINERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2007
Pembangunan Kehutanan tahun 2007 merupakan kelanjutan Pembangunan Kehutanan tahun 2005 dan 2006 yang menekankan pada upaya pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi SDA, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta pementapan kawasan hutan. Kelima fokus tersebut merupakan penjabaran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu serta telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (Peraturan Menteri Kehutanan no. P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005).
Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan.
Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Departemen Kehutanan periode 2005-2009, dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 termasuk didalamnya 9 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2007 yaitu: 1) Penanggulangan kemiskinan, 2) Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, 3) Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pedesaan, 4) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, 5) Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, 6) Pemantapan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, 7) Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 8) Percepatan pembangunan insfrastruktur, serta 9) Pembangunan Daerah Perbatasan dan wilayah terisolir.
Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2007 tercatat sebanyak 35 kegiatan pokok yang diarahkan untuk menunjang 5 (lima) kebijakan prioritas Departemen Kehutanan.
Dalam mencapai visi pembangunan kehutanan maka Departemen Kehutanan pada tahun 2007 mempunyai 6 misi, 14 tujuan, 31 sasaran, yang akan dicapai melalui 5 kebijakan prioritas, 10 program, dan 149 kegiatan pembangunan kehutanan.
19
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Untuk mengetahui kinerja Departemen Kehutanan pada tahun 2007, maka pada laporan ini dilakukan pengukuran kinerja terhadap misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan Departemen Kehutanan pada tahun 2007. Sesuai dengan Rencana Startejik Departemen Kehutanan 2005-2009 dan Rencana Kinerja Departemen Kehutanan tahun 2007, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Misi, Jumlah Sasaran, Program, dan Jumlah Kegiatan sesuai Renstra Dephut 2005-2009 dan Renja Dephut 2007
Misi Jumlah Tujuan
Jumlah Sasaran
Kebijakan Prioritas Program Kegiatan
Pokok
1 Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2 5 Pemantapan Kawasan Hutan
• Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH
• Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
4
2 Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
7 18 Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal
Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan
Pemantapan kawasan hutan
Kebijakan Pendukung
- Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH
• Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
• Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA
• Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
• Perlindungan dan Konservasi SDA
• Litbang dan IPTEK
24
3 Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
1 1 Rehabilitasi dan konservasi hutan
• Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
2
20
Misi Jumlah Tujuan
Jumlah Sasaran
Kebijakan Prioritas
Program Jumlah Kegiatan
4 Mendorong peran serta masyarakat.
2 4 o Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
o Kebijakan pendukung
• Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
• Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
• Pendidikan Kedinasan
• Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
7
5 Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
1 1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
• Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH
1
6 Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.
1 2 Kebijakan pendukung
• Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
• Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA
15
Σ 6 14 33 5+1 10 51
Pada tahun 2007, Departemen Kehutanan melaksanakan seluruh misi dan tujuan yang ada di dalam Renstra, yaitu 6 misi dan 14 tujuan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2007 sebanyak 33 sasaran Renstra. Misi, tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 10 program dan 5 kebijakan prioritas. Sesuai Renja 2007, maka pada tahun 2007 dilaksanakan sebanyak 51 kegiatan pokok.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melihat prosentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan, telah diuraikan didalam indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pada laporan ini, indikator kinerja yang diukur adalah indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil).
Hasil pengukuran kinerja terhadap misi, sasaran, program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel RKT (Rencana Kerja Tahunan), PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran), sebagaimana yang ada dalam lampiran.
21
1. KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Pengukuran kinerja program pembangunan kehutanan, dapat diuraikan sebagai berikut:
Program yang diselenggarakan Departemen Kehutanan tahun 2007 ada sebanyak 10 program.
Pencapaian indikator kinerja suatu program dihitung dengan merata-ratakan pencapaian indikator kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program dimaksud.
Pencapaian kinerja suatu program dihitung dengan merata-ratakan pencapaian kinerja indikator masukan, keluaran dan hasil dari program tersebut.
Hasil pengukuran kinerja program dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Pengukuran Kinerja Program
Pencapaian kinerja No Program Jumlah
Kegiatan Masukan Keluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
1 Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
12 49,51 82,20 81,64
2 Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
2 43,42 100,00 75,00
3 Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
5 56,31 78,33 80,41
4 Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA
1 31,97 100,00 80,00
5 Pemantapan keamanan dalam negeri
3 36,48 93,33 74,81
6 Perlindungan dan konservasi SDA
8 37,31 85,75 72,84
7 Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
13 73,59 96,79 84,99
8 Penelitian dan Pengembangan IPTEK
1 80,30 98,14 81,64
9 Pendidikan Kedinasan 3 77,54 80,70 80,70
10 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
3 76,34 98,35 96,83
Rata-rata 57,51 87,85 81,28
22
Dari tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Pencapaian kinerja hasil pembangunan kehutanan tahun 2007 sebesar 81,28%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 88,94%, dan tahun 2005 sebesar 90,46%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program Dephut mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,21%.
2) Program 1: Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman secara lestari, meningkatkan produksi hasil hutan non kayu, meningkatkan kinerja industri perkayuan agar mampu bersaing di pasar internasional, dan mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap melalui pengukuran, penataan batas, serta penyiapan unit-unit pengelolaan hutan.
- Pencapaian kinerja program ini digambarkan dengan nilai rata-rata sebesar 81,64%, dengan hasil pelaksanaan program antara lain :
• Peta paduserasi provinsi Kalimantan Tengah
• Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 provinsi
• Penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan hutan di 2 provinsi
• Surat Keputusan penetapan kawasan hutan sebanyak 75 buah
• Peta kawasan hutan yang sesuai dengan peta dasar tematik kehutanan di seluruh Indonesia.
• Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan di 12 lokasi
• Penyelesaian masalah pertanahan dalam kawasan hutan di 10 lokasi
• Rencana pemanfaatan areal eks HPH/HTI untuk HHBK 4 provinsi
• Unit manajemen hutan tanaman 11 lokasi
• Penilaian kinerja pembangunan hutan alam
• Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari 19 sertifikat seluas 1.774.820 ha
• Ekspor panel kayu 2,67 juta ton dan wood working 1,6 juta ton
23
• Jumlah pulp yang dihasilkan tahun 2007 sebanyak 5,5 juta ton
• Pengkayaan dan pemeliharaan hasil pengkayaan di 4 provinsi (Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalsel)
• Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No. 326/Menhut-II/2003
• Sistem informasi penatausaahaan PSDH/DR secara online 1 paket
• Penerimaan PNBP dari 16 provinsi penghasil
• Buku Pedoman actionplan pembangunn KPH tingkat nasional
• Modul lokalatih personil pelaksana KPH model 6 judul
• Pembangunan areal model HHBK seluas 295 ha
- Hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain:
• Penyelesaian penetapan kawasan hutan
• Penataan batas kawasan hutan
3) Program 2: Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
- Program ini bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi sumberdaya hutan yang lengkap, akurat, baik spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan perancanaan pembangunan kehutanan.
- Kinerja program ini pada tahun 2007 sebesar 75,00%, dengan hasil program antara lain :
• Data dan informasi neraca sumber daya hutan (NSDH) 1 judul
• Data luas dan persebaran penutupan lahan sebanyak 300 lembar peta
• Data penutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi
• Data digital kontur 300 lembar
• Data tematik kondisi kawasan hutan provinsi 300 lembar
• Data tematik kehutanan di 29 provinsi
4) Program 3: Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan penutupan hutan pada lahan kritis di 282 DAS prioritas, meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan meningkatkan usaha perbenihan.
24
- Pencapaian kinerja program pada tahun 2007 sebesar 80,41%, dengan 5 kegiatan pokok.
- Hasil dari pelaksanaan program adalah kegiatan:
• Pembangunan Gerhan dengan hutan tanaman reboisasi seluas 28.536 ha, tanaman hutan rakyat 51.016.944 ha, tanaman hutan mangrove 2.911 ha, dan tanaman silvikultur intensif 2.276 ha, HTI 447.982 ha, Perum Perhutani 201.564 ha, hutan meranti 2.799 ha.
• Bangunan konservasi tanah (dam, embung, sumur resapan) sebanyak 2.568 unit
• Pembangunan areal model hutan rakyat 500 ha, dan areal model wanatani 140 ha
• Rencana teknik tahunan tahun 2007 di 23 DAS
• Pembangunan perbenihan masyarakat 6 unit
• Data dan informasi perbenihan 4 BPTH
• Indonesia menanam 79 juta batang
• Perempuan menanam 12 juta batang
• Penanaman kemitraan dengan 32 ormas sebanyak 3,2 juta batang
5) Program 4: Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat madani kehutanan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan ekosistemnya.
- Nilai pencapaian kinerja program ini, yaitu sebesar 80,00%, dengan hasil program antara lain :
• Pembangunan hutan kemasyarakatan tahun 2007 seluas 50 ha
• Hasil evaluasi tahun 2007, program HKm melibatan masyarakat sebanyak 57 Kelompok Tani terbaik (6.742 KK), dengan luas lahan 8.811,06 Ha di Lampung, DIY, dan NTB. Untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi kawasan hutan Negara, Wapres RI menetapkan target penetapan areal kerja dan ijin usaha pemanfaatan HKm seluas 400.000 Ha tahun 2009, dan 2,1 juta ha tahun 2015Hutan kemasyarakatn/SF 250 ha.
25
• Pemberdayaan masyarakat (PHBM) di areal IUPHHK-HA 16.015 KK dan IUPHHK-HTI 30.557 KK
• Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 1,6 juta KK
• Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 425.764 KK di 1.333 desa
• Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi 29 provinsi, 58 desa, 1.160 KK.
6) Program 5: Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum(Kepolisian, Kejaksanaan dan Kehakiman) untuk menanggulangi pencurian kayu pada kawasan hutan negara dan praktek-praktek penyelundupan kayu ke luar negeri, serta menyeret pelakunya ke pengadilan.
- Kinerja program ini yaitu sebesar 74,81%, dengan hasil pelaksanaan program antara lain :
• Penyusunan rencana penyidikan dan perlindungan 10 judul
• Pelatihan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Diklat Polhut dan PPNS sebanyak 8.153 orang, jumlah SPORC 893 orang 11 provinsi.
• Operasi Represif dan operasi Polhut khusus 11 paket, dengan hasil operasi kayu 37.105 batang/126.928 m3, alat berat 8 unit, kapal 7 unit, truk 16 unit, mobil 3 unit, satwa 424 ekor, dan lahan perambahan 416,43 ha.
• Rapat kerja pengamanan hutan dengan instansi terkait
• Penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket
• Advokasi penanganan perkara 1 paket
• Pelanggaran pencurian kayu tahun 2007 sebanyak 293 kasus (2006 : 1422 kasus), kebakaran hutan 11 kasus (2006: 28 kasus), perambahan 39 kasus (2006 : 84 kasus). Terjadi penurunan kasus pelanggaran kehutanan pada tahun 2007
• Perbaikan tata usaha hasil hutan (SAKB, faktur, SKAU, log tracking atau barcode system)
26
7) Program 6: Perlindungan dan Konservasi SDA
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan, pengelolaan Taman Nasional dan pengelolaan kawasan konservasi lainnya.
- Kinerja program ini pada tahun 2007 digambarkan dari pencapaian kinerja 8 kegiatan yang rata-ratanya sebesar 72,84%. Pencapaian kinerja tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 sebesar 83,58%.
- Beberapa hambatan yang mempengaruhi hasil pencaapaian kinerja antara lain : pengembangan 20 TN model/mandiri karena belum tersedianya pola optimalisasi pengelolaan TN model dan mandiri; dan pengembangan kerjasama kemitraan bidang KSDAHE karena belum terselesaikannya kasus tumpang tindih kawasan.
- Hasil pelaksanaan program ini antara lain:
• Pemantauan hotspot di 25 provinsi, dimana tahun 2007 jumlah hotspot yang teridentifikasi dalam kawasan hutan 343 titik, dan di lahan 1.081 titik
• Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
• Pengendalian kebakaran lahan dan hutan di di BKSDA/BTN rawan kebakaran di 11 porpinsi
• Pembentukan masyarakat peduli api di Bengkulu, Sumbar, Sumut, Sulsel, dan Kalbar
• Inventarisasi areal bekas kebakaran di Riau, Jambi, TN Ciremai, TN Gunung palung, dan kalimantan Tengah
• Pengelolaan jasa lingkungan dan jasa wisata di 10 lokasi
• Pengkajian kebijakan perburuan satwa liar
8) Program 7: Penelitian dan Pengembangan IPTEK
- Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan.
- Kinerja program ini tahun 2007 sebesar 81,64%, sementara pada tahun 2006 sebesar 90,44%.
- Hasil kinerja program antara lain:
• Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi sebanyak 55 kegiatan
27
• Teknologi peningkatan produktivitas hutan sebanyak 198 kegiatan
• Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebanyak 141 kegiatan
• Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan
• Tehnik pengkayaan dan inventarisasi hutan alam 17 kegiatan
• Model dan pola partisipasi masyarakat sebanyak 35 kegiatan
9) Program 8: Pendidikan Kedinasan
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, pengembangan tenaga kediklatan, serta pengembangan organisasi kediklatan.
- Pencapaian kinerja program ini pada tahun 2006 sebesar 80,70%, sedangkan tahun 2006 sebesar 97,24%.
- Hasil kinerja program ini antara lain:
• Jumlah yang terdidik di SKMA Manokwari, Diploma IV penyuluhan dan S1 kerjasama, 253 orang
• Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, bidang administrasi kepemimpinan 3.463 orang
10) Program 9: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat, serta pengendalian terhadap kinerja pemerintah.
- Kinerja program ini tahun 2007 sebesar 96,83%, sedangkan tahun 2006 sebesar 86,06%
- Hasil kinerja program ini antara lain:
• Laporan hasil pemeriksaan reguler, PNBP, khusus, lainnya, pencermatan kerjasama dan BLN, aset IKMN, evaluasi pencapaian DIPA th 2007, evaluasi pencermatan lainnya 369 LHA
28
• Laporan evaluasi SAKIP dan SAI
• Laporan pembinaan wilayah 15 provinsi
11) Program 10: Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perencanaan, pengembangan SDM dan kepegawaian, pengembangan hukum dan kerjasama luar negeri, serta pengendalian pembangunan kehutanan.
- Pencapaian kinerja program pada tahun 2007, yaitu sebesar 84,99%, sedangkan tahun 2006 sebesar 89,86%.
- Hasil dari program ini antara lain:
• Arahan kebijakan Departemen kehutanan 288 dokumen
• Penerimaan negara bukan pajak Dana Reboisasi 1.358,78 milyar, PSDH 670,09 milyar, IHPH dan IHPHTI 76,01 milyar
• Fasilitasi konvensi internasional dan internalisasi konvensi internasional dan perencanaan kehutanan 33 propinsi
• Kerjasama lintas sektor dan international (Fleg, MOU dengan Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia)
• Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
• Laporan perkembangan kredit KUK DAS, KUPA, KUHR
• Tersedianya sarana dan prasaran kehutanan
• Pengendalian pembangunan kehutanan di tingkat provinsi
2. KINERJA MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Departemen Kehutanan pada tahun 2007 melaksanakan 6 misi pembangunan, dengan 8 tujuan dan 19 sasaran. Pencapaian kinerja misi dihitung dari rata-rata pencapaian kinerja tujuan. Pencapaian kinerja tujuan dihitung dari rata-rata pencapaian kinerja sasarannya. Sedangkan perhitungan kinerja sasaran dihitung berdasarkan rata-rata pencaapaian kinerja kegiatan. Hasil dari pencapaian kinerja sasaran, tujuan, dan misi pembangunan kehutanan tahun 2007, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
29
Tabel 3. Hasil pengukuran kinerja sasaran, tujuan, dan misi pembangunan kehutanan tahun 2007
MISI TUJUAN SASARAN KINERJA SASARAN
KINERJA TUJUAN
KINERJA MISI
1. Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
1. Terselengga-ranya pengukuhan kawasan hutan
1. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebgaai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari
75,00 63,89 64,44
2. Tercapainya penunjukkan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan
41,67
2. Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.
Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali
66,11 66,11
1. Terselengga-ranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan
1. Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI
75,00 91,63 85,85
2. Terwujudnya hutan tanaman yang produktif
100,00
3. Tercapainya pengelolaan hutan lestari
100,00
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari 4. Terwujudnya
efisiensi Industri Primer Kehutanan
100,00
5. Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan
100,00
6. Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara
74,81
2. Terseleng-garanya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan
Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di
95,00 95,00
30
MISI TUJUAN SASARAN KINERJA SASARAN
KINERJA TUJUAN
KINERJA MISI
reklamasi hutan kabupaten sesuai kebutuhan
3. Termanfaat kan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.
1. Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model
66,67 63,16
2. Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif
50,00
3. Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatera
85,71
4. Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari
50,29
4. Terseleng-garanya penga- turan dan pengurusan perencanaan kehutanan
Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain
100,00 100,00
5. Terwujud nya pemantapan pengelolaan hutan di provinsi, kabupaten/kota
1. Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi
100,00 83,87
2. Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung
62,50
3. Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal
89,12
6. Terseleng-garanya peneli-tian danpengem-bangan,pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan
Terwujudnya RISTEK kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional
84,48 84,48
31
MISI TUJUAN SASARAN KINERJA SASARAN
KINERJA TUJUAN
KINERJA MISI
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
1. Memulihkan, mempertahan-kan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan
Terkendainya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS Prioritas
77,50 86,25 86,25
Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)
95,00
4. Mendorong peran serta masyarakat
1. Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan
Tercapainya penambahan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat
100,00 89,90 82,32
Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari
93,12
Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan
75,00
Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat
85,00
5 . Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan
Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan
Berkembangnya model pengelolaaan hutan berbasis masyarakat
80,00 80,00 80,00
6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah
1. Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan penganggaran, koordinasi pembangunan, dan kesekretariatan pembangunan kehutanan
1. Tercapainya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif
52,50 64,16 79,52
32
MISI TUJUAN SASARAN KINERJA SASARAN
KINERJA TUJUAN
KINERJA MISI
2. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan
50,00
3. Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan
90,00
2. Tercapainya pemanfaatan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan
Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan ansional
67,50 67,50
3. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa
Terwujudnya SDM Kehutanan yang berkualitas, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional
90,62 93,72
Terbentuknya PNS Kehutaanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya
96,82
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tabel di atas, antara lain:
1) Misi 1: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
• Pencapaian kinerja misi ini sebesar 64,44%.
• Misi 1 mempunyai 2 tujuan. Melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, tujuan pertama misi ini, yaitu terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan, dapat dicapai kinerjanya sebesar 63,89%. Tujuan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan perpetaan sumber daya hutan; pengembangan sistem informasi kehutanan, pengukuhan kawasan hutan. Nilai pencapaian kinerja kurang begitu baik karena tidak selesainya kegiatan penyelesaian penetapan kawasan hutan.
33
• Sedangkan tujuan kedua (terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan) hanya dicapai sebesar 66,11%. Tujuan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan.
• Pada tahun 2006, misi ini mencapai nilai yang lebih besar, yaitu 63,28%.
2) Misi 2: Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
• Pencapaian kinerja misi ke-2 ini, tahun 2007 yaitu sebesar 85,25%.
• Misi ini mempunyai 6 tujuan dan 16 sasaran. Kegiatan yang mendukung misi ini antara lain pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak, pengembangan hutan tanaman, pengelolaan hutan produksi alam, restrukturisasi industri primer kehutanan, penertiban tata usaha hasil hutan, operasi pengamanan hutan, penyelesaian kasus kejahatan hutan, pembangunan sumber benih, pengelolaan taman nasional, pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, penyusunan rencana kehutanan, pembangunan KPH, pengelolaan hutan lindung.
• Pada tahun 2006, kinerja misi-2,sebesar 86,99%.
3) Misi 3: Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
Pencapaian kinerja misi pada tahun 2007 adalah sebesar 86,25%, sedangkan pencapaian kinerja misi ini pada tahun 2006 dinilai sebesar 84,72%.
Tujuan misi ini adalah memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan. Sedangkan kegiatannya adalah pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Kecilnya pencapaian kinerja misi ini pada tahun 2007 adalah karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
4) Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat
Kinerja misi ini pada tahun 2007, yaitu sebesar 82,32%, sedangkan pada tahun 2006 kinerjanya mencapai sebesar 95,60%.
Kinerja misi ini dicapai dari pencapaian kinerja kegiatan, yaitu melalui pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK),
34
pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi, pengembangan RHL swadaya.
5) Misi 5: Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan
Pada tahun 2007, misi yang mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran ini, hanya dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan. Pencapaian kinerja kegiatan ini tahun 2007 sebesar 80,00%, sedangkan pada tahun 2006 pencapaian kinerja misi 5, mencapai sebesar 96,40%.
6) Misi 6: Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah
Pada tahun 2007, kinerja misi ini dinilai sebesar 79,52%, sedangkan pencapaian kinerja misi ini pada tahun 2006, yaitu sebesar 91,26%.
Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan penganggaran, koordinasi pembangunan, dan tercapainya pemanfaatan perjanjian, serta mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa. Dalam misi dilakukan melalui kegiatan pembinaan hukum dan peraturan perundangan, desentralisasi kehutanan, pengembangan rencana dan penganggaran, pengembangan organisasi.
3. PENCAPAIAN KINERJA VISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN
a. Dari hasil pencapaian kinerja keenam misi tersebut di atas, maka pencapaian kinerja Departemen Kehutanan pada tahun 2007 sebesar 76,34%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006 yang pencaapaian kinerjanya mencapai sebesar 87,79%.
b. Nilai kinerja ini menurun dari nilai kinerja yang dicapai Departemen Kehutanan tahun 2006. Namun sesungguhnya hasil yang dicapai pada tahun 2006 jauh lebih besar, karena anggaran yang tersedia juga jauh lebih besar dibandingkan tahun 2005.
c. Pencapaian kinerja yang menurun lebih banyak disebabkan karena dengan belum mantapnya pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja (unified budgeting).
35
B. ASPEK KEUANGAN
Table 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dephut Tahun 2007
Realisasi Jenis Dokumen
Pagu X Rp.1000 X Rp. 1000 %
DIPA BA 29 2.503.920.399 1.494.194.317 59,67 DIPA BA 69 (Luncuran)
1.259.672.026 911.373.595 72,35
DIPA BA 69 Murni
2.960.956.647 1.000.045.701 33,77
Total 6.724.549.072 3.405.613.613 50,64
a. Total anggaran Departemen Kehutanan (dalam Bagian Anggaran 29) tahun 2007 adalah sebesar Rp. 2.503.920.399.000, yang terdiri dari:
- Rupiah Murni : Rp. 1.546.824.727.000
- Bantuan Luar Negeri : Rp. 12.818.182.000
- PNBP Kehutanan : Rp. 944.277.490.000
Apabila dibandingkan dengan anggaran Dephut dari BA 29 tahun 2006, maka anggaran BA 29 tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 34%. Anggaran tersebut pada tahun 2007 dialokasikan ke dalam 205 Satker dan terbagi dalam 10 program
b. Disamping anggaran yang dialokasikan melalui BA 29, Dephut juga mendapatkan alokasi anggaran BA 69 Cadangan Dana Reboisasi sebesar Rp.4.220.628.673.000,- (terdiri dari luncuran Rp1.259.672.026.000,- dan dan BA 69 murni Rp2.960.956.647.000) yang dilaksanakan oleh 580 satker.
c. Dengan demikian total anggaran yang harus dilaksanakan oleh Dephut (termasuk UPT, Dishut Prop, dan Dishut Kab/Kota) pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.724.549.072.000,-.
d. Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran 29 digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin dan pembangunan kehutanan, sedangkan anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran 69 digunakan untuk membiayai 2 kegiatan pokok (GERHAN dan Pengamanan Hutan) serta untuk relokasi peralatan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dan fasilitasi kegiatan kerjasama luar negeri.
e. Pelaksanaan anggaran Departemen Kehutanan Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar 50,64%, yaitu pelaksanaan anggaran BA 29 sebesar 59,67% dan pelaksanaan anggaran BA 69 luncuran 72,35% dan BA 69 murni sebesar 33,77%.
36
f. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran sampai saat ini antara lain disebabkan :
- Untuk DIPA BA 29, adanya pemotongan belanja perjalanan dinas tidak mengikat berdampak pada kegiatan kegiatan teknis lapangan yang memerlukan perjalanan dinas, seperti pengukuran, tata batas, pengamanan hutan, perlindungan hutan, dan penelitian, dll.
- Setoran PNBP Kehutanan, sebagai salah satu sumber pembiayaan DIPA Dephut, baru dapat direalisasikan 100% pada bulan Oktober 2007.
- Untuk DIPA BA 69, sebagian besar adalah kegiatan pengadaan bibit dan penanaman untuk Gerhan yang pelaksanaannya menunggu musim hujan. Untuk TA 2007 hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi kemarau panjang dimana permulaan musim hujan jatuh pada bulan Desember.
C. PERMASALAHAN
1. Penegakan hukum masalah hutan dan lingkungan masih belum sesuai yang diharapkan. Kejahatan bidang kehutanan sangat komplek dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung secara singkat tetapi dampak yang ditimbulkan jangka panjang. Tidak efektifnya penegakan hukum terutama disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, justru banyak faktor yang mendukung lemahnya penegakan hukum, antara lain: lemahnya kelembagaan, peraturan perundangan yang kurang realistis, lemahnya sistem pengawasan serta penyalahgunaan wewenang.
2. Upaya penegakan hukum dalam pengendalian penebangan liar sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 23 tahun 1997 dan UU Nomor 41 tahun 1999, dan mengajukan kepengadilan perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembakaran. Namun upaya ini belum memberikan hasil yang memadai karena kendala dalam penyidikan (pembuktian sesuai kaidah hukum) sehingga hukumannya masih bersifat administratif.
3. Persoalan mendasar yang dihadapi dalam industri kehutanan saat ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pasok kayu bulat bagi industri pengolahan kayu nasional. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya hutan memasok kebutuhan industri.
4. Ketimpangan supply-demand tersebut dipercaya menjadi salah satu penyebab utama berlangsungnya kegiatan illegal logging, pencurian kayu dan lain-lain kerusakan hutan. Persoalan yang tengah dihadapi sektor kehutanan ini memberikan pemahaman bahwa industri kehutanan nasional tengah menuju kebangkrutan. Oleh karena itu upaya revitalisasi
37
industri kehutanan, menjadi prioritas bagi terwujudnya pembangunan kehutanan berkelanjutan.
5. Saat ini, luasnya lahan kritis yang harus direhabilitasi jauh melampaui kapasitas institusi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam kegiatan tersebut. Di lain pihak, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan juga sangat besar. Oleh karena itu, kiat kebijakan pemerintah yang diambil dalam rangka rehabilitasi sumber daya hutan, harus efektif yaitu didekati dengan pemberdayaan masyarakat, pemulihan fungsi lingkungan, dan pembiayaan rehabilitasi.
6. Masih belum sinkronnya peraturan perundangan yang berlaku, antara lain UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dengan UU No. 32/2000 tentang Pemerintahan Daerah. (desentralisasi). Hal ini disebabkan UU No. 41/1999 lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pengelolaan hutan secara ideal. Sementara itu, aspek kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan hutan (siapa melakukan apa) tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Pada sisi lain, UU Nomor 22/1999 sebagai acuan pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, tanpa menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik sumber daya yang harus dikelola.
Pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi peningkatan kegiatan rehabilitasi sumber daya hutan, dengan didukung oleh penyelenggaraan pemanfaatan yang efisien dan efektif.
Perbedaan persepsi antara peraturan perundangan yang berlaku membuat hubungan antara pusat dan daerah belum harmonis. Hal ini menjadi suatu kendala dalam mendapatkan data dan informasi dari daerah dan kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara bersama-sama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Penundaan perjalanan tidak mengikat telah berpengaruh pada kegiatan-kegiatan teknis lapangan yang memerlukan perjalanan ke lapangan, seperti patroli rutin kehutanan, operasi pengamanan hutan, survey dan identifikasi satwa, pengukuran dan penatagunaan hutan, penyelesaian kasus-kasus pertanahan di dalam kawasan hutan. Kegiatan tersebut telah berpengaruh pada kegiatan teknis yang lain, yang berakibat pada penyerapan anggaran Dephut.
Menghadapi permasalahan tersebut diatas, maka Departemen kehutanan selanjutnya bertekad untuk terus meningkat kinerjanya, terutama kinerja dari 5 kebijakan prioritas dan dijabarkan ke daalam 19 fokus kegiatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja ini akan tercapai dengan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak (stakeholders), terutama dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1. Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
1 Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan
1 Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilann kebijakan pengelolaan hutan lestari
Data dan informasi SDH spatial dan non spatial berikut ini tersedia dalam sistem informasi:(- Penutupan lahan, - Tematik sumberdaya hutan, - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional. - Pemanfaatan hutan produksi, - Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan)
Pemantapan Kawasan Hutan
Pengembangan kapasitas SDH dan LH; dan Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH
2 Tercapainya penunjukan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan
- Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia
- Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain
- Penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas mencapai 12 juta ha (prioritas pada kawasan konservasi)
2 Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.
3 Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali
- Minimal 70% penggunaan kawasan yang bermasalah selesai dievaluasi
Pemantapan Kawasan Hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
1 Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan
4 Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI
- Deregulasi Pengelolaan Hutan Alam Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
- Sebanyak 50% dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha), dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HT-Rakyat, dan IUPHHBK
5 Terwujudnya hutan tanaman yang produktif
- Deregulasi pembangunan HT Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
- Luas hutan tanaman bertambah menjadi 5 juta ha dengan potensi produksi 100 m3/ha
Pemantapan Kawasan Hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
38
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam HT sebesar 7 % per tahun
6 Tercapainya pengelolaan hutan lestari
- Sebanyak 59 pemegang IUPHHK-HA dan HT memiliki sertifikat PHL mandatori dan mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari
Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
7 Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan
- Hasil produksi industri pengelolaan hasil hutan meningkat sebesar 10% dan mampu bersaing di pasar global
Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
- Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%
- Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 9%
- Diversifikasi produk olahan
8 Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan
- Data administratif aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan
Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
- Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 10%
9 Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara
- Pencurian kayu di hutan negara menurun secara nyata, khususnya pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Irian jaya Barat dan Papua
Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal
Pemantapan keamanan dalam negeri
- Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif
- Koordinasi penanggulangan pencurian kayu antar instansi penegak hukum berjalan efektif
39
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
2. Terselenggaranya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan
10 Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di kabupaten sesuai kebutuhan
- Terbangunnya perbenihan tanaman hutan/sumber benih prioritas seluas 4.500 ha di 12 provinsi
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan
Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
3 Terkelolanya sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara optimal berdasarkan prinsip kelestarian
11 Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model
- Sebanyak 20 Taman Nasional model terbentuk dan dikelola dengan optimal serta mendapat dukungan penuh dari stakeholder
- TN model mampu melaksanakan penggalangan dana dari luar pemerintah
- TN model meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sebesar 5%
12 Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif
- Pengelolaan 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari stakeholders
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan konservasi SDA
- Pengelolaan 200 unit KSA/KPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat
13 Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatra
- Pengendalian dan penurunan frekuensi kebakaran hutan secara nyata di Sumatera dan Kalimantan
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan konservasi SDA
- Informasi dan deteksi dini kebakaran hutan berfungsi optimal
- Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di tingkat masyarakat berjalan efektif
14 Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari
- Populasi TSL langka menigkat Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan konservasi SDA
- Penangkaran TSL langka komersil berkembang
Perlindungan dan Konservasi SDA
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
40
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
- Penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan SDAH meningkat
- Pengelolaan TSL langka di kawasan konservasi berjalan optimal dan mendapat dukungan dari stakeholders
4 15 - Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d. 2010) dan rencana Strategis Tahun 2010-2014)
- Evaluasi RPJP Kehutanan
- PDRB Hijau Propinsi dan Kabupaten
- Sosialisasi komitmen internasional departemen pada tingkat global
- Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan
- Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan
- Rencana makro kegiatan kehutanan
5 Terwujudnya pemantapan pengelolaan hutan di provinsi, kabupaten/kota
16 Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi
- Penetapan, pembangunan dan beroperasinya KPH di seluruh provinsi di Indonesia
Pemantapan Kawasan Hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
17 Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung
- Penetapan Menteri tentang lembaga pengelolaan hutan lindung
Rehabilitasi dan konservasi SDH
Perlindungan dan konservasi SDA
- Fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga tata air berjalan optimal
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pendukung kebijakan Prioritas
Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunankehutanan dan sektor lain
Terselenggara nya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan
41
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
- Lembaga pengelolaan hutan lindung beroperasi dan mendapat dukungan penuh stakeholders
18 Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal
- PNBP produk TSL dan jasa lingkungan meningkat sebesar 3%
Rehabilitasi dan konservasi SDH
Perlindungan dan konservasi SDA
- Penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan jasa lingkungan/wisata alam meningkat sebesar 4%
6 Terselenggaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan
19 Terwujudnya RISTEK Kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional
- Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan lestari sebesar 5%
Pendukung kebijakan Prioritas
Penelitian dan pengembangan IPTEK
- Hasil IPTEK dapat meningkatkan partisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan sebesar 4%
Pendukung kebijakan Prioritas
Penelitian dan pengembangan IPTEK
- Hasil IPTEK dapat diakses oleh masyarakat luas
Pendukung kebijakan Prioritas
Penelitian dan pengembangan IPTEK
- Tersedianya SDM kehutanan yang handal di setiap strata dan dalam jumlah yang memadai
Pendukung kebijakan Prioritas
Pendidikan kedinasan
- Terbentuknya masyarakat kehutanan madani yang mengetahui, memahami turut serta dalam pembangunan kehutanan
Pendukung kebijakan Prioritas
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
- Sertifikat produk barang dan jasa kehutanan Indonesia diterima ditingkat nasional dan global
Pendukung kebijakan Prioritas
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
- Produk barang dan jasa kehutanan dapat bersaing secara global
Pendukung kebijakan Prioritas
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
42
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
1 Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem kehidupan
20 Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas
- Ancaman bahaya erosi, sedimantasi, dan tanah longsor dapat dihindari dan atau menurun
Rehabilitasi dan konservasi hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- Pengelolaan 282 DAS prioritas mendapat dukungan penuh stakeholders
- Pengelolaan DAS dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 10%
21 - RHL di 282 DAS prioritas mencapai 5 juta ha dengan ratio 60% dalam kawasan hutan dan 40% diluar kawasan hutan
Rehabilitasi dan konservasi hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- Sebanyak 80% dari hasil penanaman RHL di 282 DAS prioritas tumbuh dengan baik
- Master plan RHL (MP-RHL) tersedia di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders
- RHL di 282 DAS prioritas mendapat dukungan p[enuh stakeholders dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 10%
4. Mendorong peran serta masyarakat 1 Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan
22 Tercapainya penambahan hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat
- Luas HR dan HTR bertambah 500.000 ha Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m3/ha
- Masyarakat yang berusaha dalam pembangunan HR dan HTR meningkat sebesar 3, dan kesejahteraannya meningkat sebesar 4%
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)
43
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
- Penyerapan tenaga kerja di bidang HR dan HTR meningkat 3%
Tercapainya 23 Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari
- Pemanfaatan HHBK secara lestari dan komersial meningkat 3 % per tahun
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
- Pemanfaatan HHBK dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3%, dan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat
- Pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)
24 Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan
- Kawasan penyangga berfungsi optimal, masyarakat yang tinggal di daerah penyangga sejahtera dan terlibat dalam pengelolaan kawasan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Perlindungan dan Konservasi SDA
25 Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat
- Kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehablitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat secara nyata
Rehabilitasi dan konservasi SDH
Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
5 . Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan
1 Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan
26 Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4%
Pengembangan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA
6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah
1 27 Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif
- Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
- Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil
Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan pengenggaran, koordinasi pembangunan, dan kesekretariatan pembangunan kehutanan
44
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
28 - Desetralisasi /regulasi pembangunan kehutanan secara menyeluruh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
- Sinkronisasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah
29 Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan
- Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tata waktu
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan pembangunan kehutanan terpadu dan terkoordinasi di setiap regional
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Regulasi dan deregulasi pembangunan kehutanan
Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan dengan benar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan
Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara objektif, didukung dengan data yang benar dan disajikan secara terus menerus kepada stakeholders nasional dan global
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan
45
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Lampiran 1. MATRIK RENSTRA-KL DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005-2009
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
MISI
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
2 Tercapainya pemanfaatan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan
30 Berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan
Pendukung kebijakan prioritas
Pemantapan pemanfaatan potensi SDH
Kerjasama dan dukungan internasionall bidang kehutanan meningkat
3 Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa
31 Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualita, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional
Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapai
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan
32 Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat
Pendukung kebijakan prioritas
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Jumlah kasus penyelewengan/KKN menurun drastis dan signifikan
Pembangunan kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien
Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional
Terbentuknya PNS kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya
Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan
46
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
1.1.1 1 Data dan informasi SDH spatial dan non spatial berikut ini tersedia dalam sistem informasi:(- Penutupan lahan, - Tematik sumberdaya hutan, - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional. - Pemanfaatan hutan produksi, - Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan)
Pedoman penyusunan NSDH hasil penyempurnaan (1 judul)
Pemantapan Kawasan Hutan
Pengembangan kapasitas SDH dan LH; dan Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH
Inventarisasi dan perpetaan SDH
Input : Dana Rp 58.980.622.000
Kriteria dan standar NSDH (1 judul) SDM Orang 653
Buku NSDH daerah/prop (30 judul) dan nasional (1 judul) tahun 2006
Output : Kriteria dan standar NSDH Judul 1
Outcome : Kriteria dan standar NSDH % 100
Perangkat keras, aplikasi, sistem jaringan SIAPHUT
Input : Dana Rp 20.899.604.500
Peralatan 1 unit HW/SW komputer dimasing-masing 11 BPKH tersedia
SDM Orang 390
Buku standar pembakuan hasil penafsiran yang telah disempurnakan dan sesuai dengan Standar nasional Indonesia
Output : Peta perkembangan pemasangan jatikon lembar 8
Data spasial digital tematik dan turunan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan
Aplikasi SIAPHUT hasil penyempurnaan judul 1
Peta SDH 4 prop (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar), peta tematik kehutanan, peta bahan bakar hutan 5 propinsi
Outcome : tersedianya data dan informasi posisi titik kontrol yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemetaan kawasan hutan
%
Data titik kontrol 450 titik 14 propinsi % 100Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan yang lebih lengkap dan akurat, dan memudahkan pengguna informasi
Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan kehutanan (SIAPHUT)
Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilann kebijakan pengelolaan hutan lestari
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
47
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
1.1.2 2 Tercapainya penunjukan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan
- Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia
Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan propinsi Riau, Kepri, kalteng, Gorontalo, maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat dan kawasan hutan parsial di 30 lokasi (termasuk KHDTK)
Pengukuhan kawasan hutan
Input : Dana Rp 10.236.109.000
- Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain
SK pelepasan kawasan hutan, kumulatif seluas 6 juta ha
SDM Orang 297
- Penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas mencapai 12 juta ha (prioritas pada kawasan konservasi)
SK dan penetapan terdesiminasi kepada pihak-pihak kunci di kab/kota, prop, dan sektor lain terkait
Output : Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK
lokasi 30
Peta draft paduserasi sebagai justifikasi keberadaan kawasan hutan tahun 2006
Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan
provinsi 12
Naskah dan peta kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda, BPN, BPKH, Dinas terkait propinsi
Outcome : tersedianya bahan penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK
lokasi 30
Kesepakatan peta lokasi kawasan hutan yang ditunjuk
Terlenbgkapinya data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan
provinsi 12
1.2.1 3 Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali
- Minimal 70% penggunaan kawasan yang bermasalah selesai dievaluasi
Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan
Pemantapan Kawasan Hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Input : Dana Rp 13.847.270.800
Data/informasi pemenuhan kewajiban penggunaan KH oleh pemegang izin pinjam pakai KH (laporan hasil evaluasi)
SDM Orang 1.075
Data dan peta lokasi, luas, fungsi kawasan hutan yang dipinjampakaikan, pemehang izin, jangka waktu izin, legalitas (KP, Persetujuan Menhut, KepMenhut)
Output : Laporan hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan
lokasi 9
Status penggunaan kawasanhutan (letak lokasi, pemenuhan kewajiban) tahun 2005
Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan
lokasi 30
Data dan peta digital penggunaan kawasan hutan tahun 2005
Outcome : Rekomendasi hasil kajian terpadu dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan
lokasi 9
Tersedianya data dan informasi dalam rangka pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan
lokasi 30
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan
Pemantapan Kawasan Hutan
48
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
2.1.1 4 Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI
- Deregulasi Pengelolaan Hutan Alam Regulasi dan deregulasi pengelolaan hutan alam
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak
Input : Dana Rp 6.603.550.000
- Deregulasi alokasi lahan untuk pemanfaatan (IUPHHK-HA/IUPHHK-HT, HTR)
Output : Site plan pemanfataan hutan produksi judul 3
Kawasan HP yang tidak dibebani hak teridentifikasi dan terpetakan
Outcome : teridentifikasinya kawasan HP yang tidak dibebani hak
judul 3
Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan pengelolaann produksi dan monitoring dan penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam
Perencanaan dan pemantapan pemanfaatan areal dalam kerangka lelang
Input : Dana Rp 6.121.000.000
Terlaksananya identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani hak (pra FS)
Output : Rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH
paket 8
Terselenggaranya perencanaan pemanfaatan areal dalam kerangka persiapan lelang dan pelelangan IUPHHK-HA/HT
Outcome : Tersusunnya rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH
paket 8
2.1.2 5 Terwujudnya hutan tanaman yang produktif
- Deregulasi pembangunan HT Terwujudnya restrukturisasi/pengembangan hutan tanaman rakyat murni (areal ditetapkan/ditunjuk oleh pemerintah) atau hutan tanaman rakyat pola kemitraan
Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pengembangan hutan tanaman
Input : Dana Rp 19.711.604.000
- Luas hutan tanaman bertambah menjadi 5 juta ha dengan potensi produksi 100 m3/ha
Terlaksananya deregulasi dan debirokratisasi alokasi lahan dan pemanfaatan hutan tanaman dalam mendorong investasi HT/HTR sebagai tindak lanjuut Inpres No. 3/2006
Output : pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan kelola lingkungan pada areal unit manajemen
provinsi 3
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam HT sebesar 7 % per tahun
Terwujudnya disain lokasi hutan tanaman rakyat seluas 5000 ribu ha dan hutan tanaman rakyat pola mandiri seluas 500 ribu ha
Data dan informasi investasi hutan tanaman paket 1
Outcome : Adanya kesamaan pemahaan pentingnya kegiatan kelola lingkungan dalam menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman
provinsi 3
Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
Sebanyak 50% dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha), dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HT-Rakyat, dan IUPHHBK
Terlaksananya pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) Pola Kemitraan seluas 125 ribu ha (5% dari total 2,5 juta ha hutan tanaman yang hendak dibangun hingga tahun 2009)
49
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya persepsi masyarakat yang baik terhadap pembangunan hutan tanaman
1 paket 1
2.1.3 6 Tercapainya pengelolaan hutan lestari
- Sebanyak 59 pemegang IUPHHK-HA dan HT memiliki sertifikat PHL mandatori dan mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari
Terlaksananya penilaian kinerja dan sertifikasi pada 15 IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman oleh LPI
Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pegelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam
Input : Dana Rp 54.481.364.000
Terlaksananya sertifikasi dalam pengembangan sistem insentif untuk IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman yang berhasil
Output : Penilaian kinerja PHAPL pada unit manajemen IUPHHK-HA
paket 1
Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan kapasitas IUPHHK-HA/HT
Outcome : tersedianya data dan informasi sebagai bahan masukan pengambilan keputusan kinerja IUPHHK
paket 1
2.1.4 7 Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan
- Hasil produksi industri pengelolaan hasil hutan meningkat sebesar 10% dan mampu bersaing di pasar global
Deregulasi perizinan IPHHK dan bukan kayu (IPHHBK)
Revitalisasi sektor kehutanan termasuk industri kehutanan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Restrukturisasi industri primer kehutanan
Input : Dana Rp 28.003.662.500
- Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%
Deregulasi pengunaan bahan baku Output : Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No. 326/Menhut-II/2003
paket 1
- Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 9%
Deregulasi insentif dan disintensif Hasil evaluasi industri kehutanan paket 1
- Diversifikasi produk olahan Terselenggaranya pembinaan/pengendalian/penilaian kinerja IPHHK
Terselenggaranya pengkajian dan pemolaan untuk restrukturisasi industri kehutanan
Outcome : Tersedianya acuan dalam perencanaan pemenuhan bahan baku industri primer
paket 1
Tersedianya bahan pembinaan dan pengendalian IPHHK
paket 1
dibangun hingga tahun 2009)
terselenggaranya pembinaan rencana kerja IUPHHK-HA dan kelembagaan dan investasi IUPHHK-HA
50
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
2.1.5 8 Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan
- Data administratif aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan
Diterapkannya sistem informasi peredaran dan pemantauan produksi hasil hutan secara on-line di seluruh propinsi
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Penertiban tata usaha hasil hutan
Input : Dana Rp 42.830.486.000
- Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 10%
System Operating Procedure (SOP) operasi penertiban IUPHHK dan IPHHK illegal bersama instansi terkait dan strategi pembangunan/pengembangan industri kehutanan nasional
Output : Sistem informasi penatausahaan PSDH /DR secara on line
paket 1
Terlaksananya operasi penertiban IPHH ilegal dan operasi penertiban peredarann pada daerah rawan
Data dan informasi produksi dan pelaksanaan lelang hasil hutan illegal
provinsi 33
Penguatan kapasitas kelembagaan penertiban hasil hutan dan upaya pencegahan pencurian hasil hutan
Outcome : Terlaksananya implementasi sistem informasi penatausahaan PSDH/DR secara on line
paket 1
Tidak terjadi kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 2%
Terlaksananya penertiban dan lelang hasil hutan illegal
provinsi 33
Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan
2.1.6 9 Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara
- Pencurian kayu di hutan negara menurun secara nyata, khususnya pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Irian jaya Barat dan Papua
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang standar pelaksanaan perlindungan dan pengamanan serta pedoman kerjasama pemberantasan pencurian kayu di hutan negara, sebagai penjabaran dari PP No. 45/2004
Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal
Pemantapan keamanan dalam negeri
Operasi pengamanan hutan
Input : Dana Rp 6.340.744.000
- Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman, standar, kriteria, prosedur operasionalisasi clearing house untuk data/informasi pencurian kayu di hutan
Output : Operasi intelijen lokasi 10
- Koordinasi penanggulangan pencurian kayu antar instansi penegak hukum berjalan efektif
Data dan informasi yang akurat dan mutakhir tentang kasus-kasus pencurian kayu
Outcome : Meningkatkanya pencegahan tindak kejahatan kehutanan
% 100
Clearing house dan sistem layanan informasi di tingkat porpinsi dan di tingkat nasional yang terkoneksi, diakui, dan digunakan/dirujuk
Penguatan kapasitas kelembagaan
Input : Dana Rp 20.923.712.500
Penguatan dukungan berbagai sumberdaya untuk pemberantasan pencurian kayu lebih efektif
Output : Peningkatan dan pengembangan tenaga pengamanan
paket 2
Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal
51
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanggulangan pencurian kayu berjalan efektif
Outcome : Meningkatnya kinerja pengamanan hutan % 90
Sinkronisasi rencana-rencana aksi pencegahan dan penanganan pencurian kayu
Penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan
Input : Dana Rp 1.050.150.000
Terlaksananya kegiatan-kegiatan preventif, represif, dan pre-emptive dalam penertiban peredaran hasil hutan
Output : Penanganan perkara tindak pidana kehutanan paket 1
Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif
Outcome : Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan
% 90
2.2.1 10 - Terbangunnya perbenihan tanaman hutan/sumber benih prioritas seluas 4.500 ha di 12 provinsi
Tersusunnya regulasi /pengaturan mekanisme pengadaan benih dan bibit tanaman hutan
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan
Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
Pembangunan sumber benih
Input : Dana Rp 12.123.135.000
Terbangunnya sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi)
Sumber benih dan tanaman unggulan lokal unit 20
Berkembang dan beroperasinya sistem peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayahh BPTH
Rencana perbenihan BPTH 6
Berkembangnya kelembagaan usaha perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH di tingkat masyarakat dan UKM
Outcome : Diperolehnya benih yang berkualitas dan jelas asal usulnya
% 100
Mekanisme kegiatan perbenihan dapat terlaksana dengan baik
% 100
2.3.1 11 Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model
- Sebanyak 20 Taman Nasional model terbentuk dan dikelola dengan optimal serta mendapat dukungan penuh dari stakeholder
PermenhutSK Dirjen PHKA baru yang memuat standar, kriteria, pedoman untuk pengembangan pengelolaan TN model
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan Konservasi SDA
Pengelolaan Taman Nasional
Input : Dana Rp 1.521.610.000
- TN model mampu melaksanakan penggalangan dana dari luar pemerintah
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman dan tata cara investasi di TN model
Output : Evaluasi kondisi pengelolaan TN model unit 21
Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di kabupaten sesuai kebutuhan
52
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
- TN model meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sebesar 5%
SK Dirjen tentang pedoman restorasi/pengelolaan habitat
Outcome : Terkelolanya TN secara efektif % 90
2.3.2 12 Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif
- Pengelolaan 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari stakeholders
Review/revisi kebijakan dan pedoman untuk percepatan penyusunan rencana pengelolaan
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengelolaan KSA/KPA/TB
Input : Dana Rp 10.943.906.000
- Pengelolaan 200 unit KSA/KPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat
Pedoman (standar, kriteria, prosedur) kerjasama kemitraan dalam pemanfaatan serta rehabilitasi/restorasi KSA/KPA/TB
Output : Supervisi evaluasi fungsi KPA/KSA dan TB lokasi 77
Implementasi program/kegiatan mengacu pada rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengelolaan masing-masing KSA/KPA/TB: a) pemulihan fungsi di 41 unit (30 KSA, 11 KPA)
Outcome : Terlaksananya KPA/KSA/TB sesuai fungsi % 100
2.3.3 13 Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatra
- Pengendalian dan penurunan frekuensi kebakaran hutan secara nyata di Sumatera dan Kalimantan
Permenhut/SK Dirjen PHKA (baru/revisi) tentang pedoman (standar, kriteria) pengendalian kebakaran hutan
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengendalian kebakaran hutan
Input : Dana Rp 23.618.333.500
- Informasi dan deteksi dini kebakaran hutan berfungsi optimal
Inpres tentang Pedoman Dalkarhut Output : Laporan pemantauan hotspot provinsi 25
- Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di tingkat masyarakat berjalan efektif
Seluruh elemen lingkup Dephut (di pusat dan daerah), pemda, dan masyarakat di 10 provinsi rawan kebakaran hutan mengetahui pedoman-pedoman pengendalian dan sistem peringatan dini kebakarn hutan
Outcome : Tersedianya bahan peringatan dini bahaya kebakaran hutan
% 75
Data daninformasi (spasial dan non spasial) lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan (perkebunan, lahan gambut, HTI, kawasan HP open access) sebagai bahan untuk strategi antisipasi kebakaran hutan
Penguatan kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran
Input : Dana Rp 84.141.640.000
terselesaikannya kasus hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan
Output : Tersedianya tenaga dan sarpras serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan
paket 3
53
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
koordinasi antar para pihak, danpenanggulangan kebakaran hutan berjalan efektif
Outcome : Meningkatnya kinerja petugas penegndalian kebakaran hutan
% 88
2.3.4 14 Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari
- Populasi TSL langka menigkat Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedomannnn pengelolaan spesies-spesies kunci/prioritas
Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengelolaan keanekaragaman hayati
Input : Dana Rp 19.421.183.000
- Penangkaran TSL langka komersil berkembang
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang arah kebijakan dan pengelolaan pusat penyelamatan dn rehabilitasi satwa
Output : pembinaan, pengendalian, pemanfaatan dan peredaran TSL
paket 8
- Penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan SDAH meningkat
Sistem informasi data/informasi seluruh spesies TSL kunci/prioritas clearing house data/informasi (PIKA)
Outcome : Berkembangnya penangkaran TSL langka komersial
% 100
2.4.1 15 - Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d. 2010) dan rencana Strategis Tahun 2010-2014)
Pedoman penyusunan rencana makro kegiatan kehutanan
Pendukung kebijakan Prioritas
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Penyusunan Rencana Kehutanan
Input : Dana Rp 58.611.922.850
- Evaluasi RPJP Kehutanan hasil perhitungan PDRB hijau provinsi da kabupaten
SDM Orang 271
- PDRB Hijau Propinsi dan Kabupaten Rencana-rencana keutanan, seperti: Rencana Kerja (Renja-KL) tahun 20088 dan rencana makro konservasi sumberdaya alam
Output : Dokumen Renja-KL, RKP Dephut judul 2
- Sosialisasi komitmen internasional departemen pada tingkat global
Data dan informasi kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih, PDRB hijau
judul 2
- Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan
- Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan
Pembangunan kehutanan wlayah perbatasan dapat terfasilitasi melalui konsep desentralisasi
Outcome : Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan kehutanan
% 100
- Rencana makro kegiatan kehutanan Hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan npembangunan kehutanan
Rekomendasi mengenai kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih
rekom 1
2.5.1 16 Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi
- Penetapan, pembangunan dan beroperasinya KPH di seluruh provinsi di Indonesia
Pedoman pembangunan KPH (5 paket)
Pemantapan Kawasan Hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pembangunan KPH Input : Dana Rp 9.181.640.000
Rencana investasu dan studi kelayakan pembangunan pada setiap KPH di 27 provinsi
SDM Orang 319
Komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati dapat diinternalisasi ke dalam rencana pembangunan kehutanan
Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunankehutanan dan sektor lain
54
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Formulasi kebijakan SDM Tk. Nasional (1 paket) dan Tk Provinsi (27 paket)Action plan pembangunan KPH (Tk. Nasional 1 paket, provinsi 27 paket, kabupaten 27 paket dan KPH 27 unit)
Output : Draft formulasi kebijakan SDM Tingkat Nasional
judul 1
Lokakarya pemahaman pedoman penyusunan rancangan pembangunan KPH model 2 paket
Buku action plan pembanguan KPH tingkat nasional
judul 1 1
Koordinasi pembangunan KPH oleh sekretariat pembangunan KPH nasional 1 paket
Outcome : Tersedianya bahan sebagai acuan untuk pemenuhan peronal pengelola KPH
paket 1
Data dan rekomendasi pembangunan KPH
tersedianya arahan bagi action plan kegiatan pembangunan KPH tingkat nasional
paket 1
2.5.2 17 Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung
- Penetapan Menteri tentang lembaga pengelolaan hutan lindung
Penetapan lembaga pengelolaan hutan lindung di 27 provinsi
Rehabilitasi dan konservasi SDH
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengelolaan hutan lindung
Input : Dana Rp 782.750.000
- Fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga tata air berjalan optimal
Rencanan pengelolaan hutan lindung di 27 provinsi
Output : Evaluasi fungsi dan status huutan lindung lokasi 5
- Lembaga pengelolaan hutan lindung beroperasi dan mendapat dukungan penuh stakeholders
Kualitas dan kuantitas penutupan hutan pada hutan lindung meningkat gangguan terhadap hutan lindung berkurang
Outcome : Teridentifikasinya kondisi dan kelembagaan hutan lindung
% 80
2.5.3 18 Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal
- PNBP produk TSL dan jasa lingkungan meningkat sebesar 3%
Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat sekitar KSA/KPA/TB
Rehabilitasi dan konservasi SDH
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengembangan data base JLWA, BCA dan PM
Input : Dana Rp 449.081.000
- Penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan jasa lingkungan/wisata alam meningkat sebesar 4%
Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) pengelolaan KSA/KPA/TB
Output : Data dasar JLWA, BCA dan PM lokasi 54
Dokumen rencana program kegiatan untuk layanan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB
Outcome : Tersedianya bahan pertimbangan dalam menetukan kebijakan pengembangan lebih lanjut
% 85
55
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
kesepakatan kerjasama kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat: KSA/KPA/TB, investor/donors, buyers
Input : Dana Rp 1.346.950.000
Kelompok masyarakat yang bermitra memiliki pengetahuan dan keterampilan baru
Output : Laporan hasil evaluasi, asistensi, bimbingan dalam rangka penguatan kapasitas
judul 9
Model pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat di 132 desa (68 desa model di balai TNN dan 64 desa model di BKSDA)
Outcome : Diketahuinya permasalahan dalam pemanfaatan pariwisata alam
% 100
Penyusunan model pengelolaan pemanfaatan JLWA dan TSL
Input : Dana Rp 836.500.000
Output : Draft pedoman pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan
judul 2
Outcome : terarahnya pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan
% 100
2.6.1 19 Terwujudnya RISTEK Kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional
- Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan lestari sebesar 5%
Regulasi dan deregulasi penelitian dan pengembangan kehutanan
Pendukung kebijakan Prioritas
Penelitian dan pengembangan IPTEK
Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi dan pencegahan degradasi SDH
Input : Dana Rp 4.878.862.000
- Hasil IPTEK dapat meningkatkan partisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan sebesar 4%
SDM Orang 267
- Hasil IPTEK dapat diakses oleh masyarakat luas
Output : Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi
Laporan penelitian
55
Outcome : Tersedianya rekomendasi kebijakan rehabilitasi
% 60
Menurunnya lahan terdegradasi % 60
Input : Dana Rp 14.384.910.000
Penguatan kapasitas organisasi dan SDM dalam pengembangan kemitraan dan pemanfaatan JLWA dan TSL
Hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat diakses oleh masyarakat luas dan dapat diterapkan secara efektif untuk pengembangan pengelolaan hutan alam produksi dan hutan tanaman; pengelolaan DAS; pengelolaan keanekaragaman hayati; pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman; peningkatan pemanfaatan HHBK oleh UKM; pemanfaatan jasa lingkungan; pemantapan kelembagaan serta pengemabangan tekno ekonomi pemanfaatan SDH, dan pengembangan biologi hutan
Teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan
56
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Output : teknologi peningkatan produktivitas hutan Laporan penelitian
198
Outcome : Tersedianya teknik budidaya jenis-jenis prioritas yang dapat menghasilkan peningkatan hasil hutan tanaman
% 60
Input : Dana Rp 3.817.450.000
SDM Orang 186
Output : Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati
Laporan penelitian
141
Outcome : Tersedianya paket teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati
% 60
Input : Dana Rp 2.702.965.000
SDM Orang 194
Output : Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan
Laporan penelitian
35
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan
% 60
Input : Dana Rp 1.275.955.000
SDM Orang 71
Output : Teknik pengayaan dan inventarisasi hutan alam
Laporan penelitian
17
Outcome : Adanya pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan alam produksi lestari
% 60
Input : Dana Rp 3.148.636.000
SDM Orang 173
Teknologi pemanfaatan dan pemasaran HHBK dan jasa hutan
Teknologi dan kelembagaan sistem pengelolaan hutan lestari
Kajian pengembangan social forestry dan tata niaga hasil hutan
Teknologi dan kelembagaan pengelolaan dan pelestarian keragaman hayati
p gtanaman
57
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Output : Model dan pola partisipasi masyarakat Laporan penelitian
35
Outcome : Tersedianya rekomendasi kelembagaan partisipasi masyarakat dan tata niaga hasil hutan
% 60
Perpustakan berfungsi dan dimanfaatkan serta dilengkapi dengan koleksi yang diperlukan
Input : Dana Rp 73.580.025.562
Hasil-hasil litbang termanfaatkan
Kualitas dan kuantitas kelembagaan litbang meningkat
Output : Jurnal, info, pedoman, dan hasil-hasil penelitian
Buku 78
Kualitas dan kuantitas SDM peneliti meningkat
Alih teknologi, gelar teknologi, temu lapang, seminar, diskusi
kali 117
Rencana penyelenggaraan litbang Sarana prasarana penelitian paket 31
Hasil-hasil penelitian terdata dan terevaluasi pemanfaatannya
Outcome : Meningkatnya penyebarluasan produk litbang skala komersial
% 71
Sarana dan prasarana (peralatan) litbang bertambah secara proporsional
Meningkatnya sarana prasarana badan litbang
% 68
- Tersedianya SDM kehutanan yang handal di setiap strata dan dalam jumlah yang memadai
Regulaasi dan deregulasi pengembangan diklat kehutanan
Pendukung kebijakan Prioritas
Pendidikan kedinasan Pengembangan Diklat Kehutanan
Input : Dana Rp 43.385.794.000
Kualitas dan kuantitas SDM diklat meningkat
Output : Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan aparatur serta masyarakat yang mengikuti diklat
orang 9.441
Kualitas dan kuantitas fasilitas diklat meningkat
Outcome : Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi
orang 9.441
kurikulum diklat sesuai kebutuhan dan mutakhir
Pengembangan fasilitas diklat
Input : Dana Rp 57.071.048.000
Kelembagaan diklat kehutanan semakin memadai
Output : terpeliharanya sarana diklat paket 72
Outcome : Sarana danprasana diklat terpenuhi unit kerja 10
Pengembangan kurikulum diklat
Input : Dana Rp 7.311.557.000
Output : kurikulum dan silabus judul 84
Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan
58
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Terarahnya pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
judul 84
- Terbentuknya masyarakat kehutanan madani yang mengetahui, memahami turut serta dalam pembangunan kehutanan
Regulasi dan deregulasi pengembangan penyuluhan kehutanan
Pendukung kebijakan Prioritas
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Pengembangan materi penyuluhan
Input : Dana Rp 4.036.675.000
Kualitas, kuantitas dan fasilitas penyuluh kehutanan meningkat sesuai kebutuhan
Output : tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik
judul 11
Aktivitas penyuluhan kehutanan meningkat sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan
Outcome : Tersebarluaskannya materi penyuluhan judul 11
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan meningkat
Pengembangan penyuluhan
Input : Dana Rp 6.834.425.000
Output : terselengaranya kegiatanpenyuluhan propinsi 9
Outcome : Tumbuhnya kesadaran masyarakat propinsi 9
- Sertifikat produk barang dan jasa kehutanan Indonesia diterima ditingkat nasional dan global
Regulasi dan deregulasi standarisasi produk barang dan jasa kehutanan
Pendukung kebijakan Prioritas
Input : Dana Rp 5.099.710.000
- Produk barang dan jasa kehutanan dapat bersaing secara global
Kualitas produk barang dan jasa kehutanan meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya
Output : Penerapan Standar nasional Indonesia bidang kehutanan oleh produsen maupun konsumen
lokasi 3
Produk barang dan jasa kehutanan Indonesia memenuhi standar internasional dan diakui
outcome : Produsen dan konsumen dapat saling memberikan keuntungan kualitas berdasarkan SNI
% 100
3.1.1 20 Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas
- Ancaman bahaya erosi, sedimantasi, dan tanah longsor dapat dihindari dan atau menurun
RPP tentang penetapan pengelolaan DAS teroadu
Rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Pengelolaan DAS Input : Dana Rp 34.711.470.000
- Pengelolaan 282 DAS prioritas mendapat dukungan penuh stakeholders
Tersedianya data dan informasi kondisi karakteristik 282 DAS prioritas
Output : Data dan informasi karakteristik DAS DAS 16
Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
59
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
- Pengelolaan DAS dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 10%
Tersusunnya review urutan prioritas DAS, 31 wilayah PDAS
Data dan informasi penanganan bencana lokasi 5
Tersusunnya hasil identifikasi lokasi (rawan) bencana banjir, longsor, dan kekeringan di 31 wilayah kerja BPAS
Terbangunnya tanaman pada MDM sebagai model pengelolaan DAS, di 31 model mikro seluas 775 ha
Outcome : DAS dapat dikelola dengan metode dan teknik yang tepat
% 100
Termitigasinya bencana alam dengan baik % 100
3.1.2 21 - RHL di 282 DAS prioritas mencapai 5 juta ha dengan ratio 60% dalam kawasan hutan dan 40% diluar kawasan hutan
Tersusun dan tersedianya Master Plan RHL (MP-RHL) di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders
Rehabilitasi dan konservasi hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
Input : Dana Rp 4.034.475.544.000
- Output :
Rencana RHL 5 tahun di 22 BPDAS BPDAS 22 :
Bibit tanaman GERHAN Ha 1.279.191 - Rencana gerakan penanaman
swadaya bersama organisasi-organisasi kemasyarakatan 40.000 ha dan 11 ormas/mitra
Outcome : Tersedianya cuan dalam penyusunan RTT % 100
- tersedianya bibit untuk merehabilitasi hutan dan lahan
% 100
4.1.1 22 Tercapainya penambahan hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat
- Luas HR dan HTR bertambah 500.000 ha
Tersusunnya draft deregulasi peraturan pengelolaan hutan rakyat dan tata usaha hasil hutan rakyat
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat
Input : Dana Rp 8.600.201.000
- Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m3/ha
Output Terbangunnya Hutan rakyat Ha 275
Outcome : Bertambahnya luas hutan rakyat dan penutupan lahan
% 100
Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)
Sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi) dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH, pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH
RHL di 282 DAS prioritas mendapat dukungan p[enuh stakeholders dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 10%
Master plan RHL (MP-RHL) tersedia di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders
Terselenggaranya GERHAN di 282 DAS / 33 prop, berupa: reboisasi (lahan kritis HP, HL, HK dan LOA), penghijauan (hutan rakyat, lingkungan, hutan kota, turus jalan), mangrove, sipil teknis, pemeliharaan dan kelembagaan
Sebanyak 80% dari hasil penanaman RHL di 282 DAS prioritas tumbuh dengan baik
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemitraan usaha hutan rakyat pada 12 provinsi (Jabar, jatim, jateng, banten, Sumut, riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalbar, kaltim, Sulsel), 6 kelompok kemitraan
60
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
4.1.2 23 Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari
- Pemanfaatan HHBK secara lestari dan komersial meningkat 3 % per tahun
Peraturan Menteri Kehutanan tentang penyempurnaan ijin pemanfaatan dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pengembangan pemanfaatan HHBK
Input : Dana Rp 10.180.271.000
- Pemanfaatan HHBK dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3%, dan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat
Rencana inventarisasi potensi pengembangan HHBK pada 31 wilayah BPDAS
Output Terbentuknya areal model dan terpeliharanya tanaman AUK, madu, rotan, gaharu, persuteraan alam, bambu
Ha 2.370
- Pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)
Rencana pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara, di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)
Outcome : Berkembangnya areal model dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
% 100
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha HHBK melalui penguatan jejaring kerja dan usaha HHBK dan temu usaha tani, serta bimbingan teknik dan pelatihan peserta model pengembangan usaha HHBK
Pengendalian penerbitan ijin pemungutan dan penyusunan pola pengembangan HHBK
Input : Dana Rp 1.035.250.000
Pemeliharaan dan pengembangan tanaman HHBK seluas 2.605 ha
Output : Data dan informasi produksi HHBK paket 1
Outcome : tersedianya bahan kebijakan HHBK paket 1
Input : Dana Rp 2.109.393.000
Output : data dan informasi kelola sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat
UM 35
Outcome : Tersedianya bahan masukan kelola sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
judul 3
4.1.3 24 Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan
- Kawasan penyangga berfungsi optimal, masyarakat yang tinggal di daerah penyangga sejahtera dan terlibat dalam pengelolaan kawasan
Regulasi pengelolaan kawasan penyangga di sekitar kawasan konservasi
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Perlindungan dan Konservasi SDA
Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi
Input : Dana Rp 1.546.760.000
Rencana-rencana pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi
Output : Supervisi pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB
lokasi 5
Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi meningkat
Outcome : Terbentuknya daerah penyangga KSA, KPA, TB
% 80
Pemantauan kegiatan PMDH kemitraan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan PHBM
61
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
4.1.4 25 Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat
- Kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehablitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat secara nyata
Pedoman kerjasama Dephut dengan mitra
Rehabilitasi dan konservasi SDH
Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
Pengembangan RHL Swadaya
Input : Dana Rp 4.151.568.000
terselenggaranya pengembangan kader ormas melalui pelatihan dalam rangka pengembangan RHL swadaya
Output : Areal model wanatani ha 150
Terealisasinya penanaman bibit oleh kader-kader ormas di wilayah kerja BP-DAS
Outcome : Pengembangan wanatani dalam skala luas % 100
Terselenggaranya fasilitas dalam rangka penandatangan MoU
5.1.1 26 Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4%
Tersusunnya peraturan-peraturan, penyusunan sistem insentif dan disinsentif, serta penetapan areal kerja HKm model pada 12 propinsi
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA
Pengembangan hutan kemasyarakatan
Input : Dana Rp 2.884.422.000
Terselenggaranya fasilitasi penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan pemantapan kawasan dalam rangka pengembangan HKm sebagai unit model HKm pada 12 provinsi, seluas 25.000 ha
Output : Hutan kemasyarakatan dan tanaman agroforestry di perbatsasan negara
provinsi 12
Terselengaranya fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengembangan HKm
Outcome : masyarakat dapat mengelola hutan dan meningkatkan pendapatannya
% 100
Terselenggaranya insentif pengembangan dan pemeliharaan unit areal kerja HKm, 22 unit areal kerja HKm pada 19 provinsi.
6.1.1 27 Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif
- Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif
Produk hukum bidang kehutanan ditetapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Pembinaan hukum dan peraturan perundangan
Input : Dana Rp 14.939.762.000
62
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
- Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil
Penegakan hukum dan peraturan perundangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil
Output : tersusunnya Draft RUU, RPP, Permenhut buah 40
Otcome : Terwujudnya landasan hukum % 40
6.1.2 28 - Desetralisasi /regulasi pembangunan kehutanan secara menyeluruh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan
Regulasi dan deregulasi desentralisasi pembangunan kehutanan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Desentralisasi kehutanan
Input : Dana Rp 1.904.819.655
- Sinkronisasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah
Produk hukum desentralisasi dapat tersosialisasikan dan diimplementasikan secara efektif dalam pembangunan kehutanan
Output : Sosialisasi produk hukum paket 2
Outcome : Meningkatnya pemahaman produk hukum paket 2
6.1.3 29 Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan
- Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tata waktu
Regulasi dan deregulasi pengelolaan penadanaan pembangunan kehutanan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
Input : Dana Rp 5.914.350.000
pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar, dan sesuai dengan tata waktu
Output : Arahan kebijakan Dephut dokumen 288
Kemajuan pelaksanaan anggaran diketahui setiap periode 3 bulan
Outcome : Selarasnya rancangan kegiatan pusat dan daerah
RKAKL 288
Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan monitoring dan kegiatan
Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran
Input : Dana Rp 10.086.500.000
Output : Laporan hasil monev keuangan dan kegiatan pembangunan
buku 26
Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan
63
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Tersedianya data dan informasi pelaksanaan keuangan dan kegiatan
laporan 19
Penyelenggaraan pembangunan kehutanan terpadu dan terkoordinasi di setiap regional
Tercapainya koordinasi pembangunan kehutanan antara pusat dengan daerah (pusat- propinsi-kabupaten)
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Input : Dana Rp 24.184.708.000
Regulasi dan deregulasi pembangunan kehutanan
Regulasi dan deregulasi sinkronisasi pembangunan kehutanan di pusat dan daerah
Output : Laporan dan masukan kepada pimpinan dan stakeholder dalam koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan
judul 36
Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan dengan benar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan
Tercapainya sinkronisasi proses perencanaan kehutanan antara pusat dan daerah
Outcome : Adanya interaksi informasi dari para pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan
% 100
Hasil musyawarah rencana pembangunan propinsi dan reginal
Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan
Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan
Regulasi dan deregulasi pengelolaan keuangan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Input : Dana Rp 3.373.036.000
Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan
Output : tersusunnya pedoman pengurusan pengelolaan keuangan
buku 59
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan admnistrasi keuangan
Outcome : terarahnya pengurusan keuangan judul 17
Tertibnya administasi dan penatausahaan PNBP
Input : Dana Rp 8.074.050.000
Telaksananya pembinaan dan penatausahaan optimalisasi PNBP
Output : tersusunnya data setoran DR, PSDH, IIUPH, TP GR
buku 40
Outcome : termonitor dan meningkatnya penerimaan PNBP
laporan 80
Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan
Penertiban administrasi dan penatausahaan PNBP
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan regional
64
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Kriteria dan indikator publikasi dapat tersusun sesuai perkembangan pembangunan Dephut
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Pengembangan urusan umum
Input : Dana Rp 191.790.010.000
Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Output : terlaksananya pengadaan dan pemantauan barang dan jasa, sistem kearsipan, dan BIMN
paket 22
Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
% 100
Laporan hasil monitoring barang inventaris milik negara
Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah
Regulasi dan deregulasi pengelolaan informasi kehutanan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan publikasi, promosi pembangunan dan kebijakan Dephut
Input : Dana Rp 8.056.651.000
Output : Berita kehutanan di media cetak dan elektronik
bulan 12
Outcome : Tersiarnya berita kehutanan, hubungan mutualisma Dephut-Media massa, kerjasama antar humas dan DPR
bulan 12
Penyebaran informasi kehutanan melalui media masa berjalan efektif dan mutakhir
Penyelenggaraan pemanfaatanjaringan komunikasi sosial
Input : Dana Rp 8.564.830.000
Output : Pertemuan forwahut, sosialisasi, lokakarya penanganan kasus, pembinaan dan partisipasi
paket 25
Outcome : Terbitnya majalah MKI, leaflet, poster, siaran pers, partisipasi LSM
paket 25
Regulasi dan deregulasi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Pengembangan organisasi dan tatalaksana
Input : Dana Rp 5.048.652.000
Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara obyektif, didukung dengan data yang benar, dan disajikan secara terus menerus kepada para pihak nasional daninternasional
Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara objektif, didukung dengan data yang benar dan disajikan secara terus menerus kepada stakeholders nasional dan global
Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan
Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah
65
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Output : Tersusunnya 15 draft Permenhut dan 1 RPP urusan Bidang Kehutanan
buah 15
Outcome : Terwujudnya susunan organisasi, tahubja, prosedur kerja, dan uraian jabatan yang mantap
% 100
6.2.1 30 Berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan
Terselenggaranya pertemuan -pertemuan bilateral, regional, dan sub regional bidang kehutanan
Pendukung kebijakan prioritas
Pemantapan pemanfaatan potensi SDH
Input : Dana Rp 27.196.046.000
Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat
Ditandatanganinya agreement/kesepakatam di berbagai fokus (pemberantasan illegal logging, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, dll)
Output : Laporan perkembangan, pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral, regional, dan pertemuan/sidang
judul 14
Terwujudnya pertukaran informasi dan pengetahuan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional dan sub regional
Outcome : Terjalinnya kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan
% 80
Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat
6.3.1 31 Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapai
SK Menteri/deregulasi tentang pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender
Pendukung kebijakan prioritas
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan agenda PUG
Input : Dana Rp 1.084.100.000
Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan
Terselenggaranya pengembangan SDM dan penyelenggaraan admnistrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Output : Buku evaluasi impelementasi PUG dibidang kehutanan
buku 2
Terselenggaranya diklat SDM kehutanan sesuai kebutuhan
Outcome : Terdatanya pekerja berwawasan gender di lingkup Dephut
judul 2
Berkembangnya institusi UPT kehutanan di daerah dapat berjalan secara efektif
Input :
Dana Rp 18.674.721.000,00Peraturan perundangan pengembangan SDM dapat tersusun melalui koordinasi inter dan antar sektor
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
Output :
Proses penilaian dan pengurusan administrasi kepegawaian paket 39
Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehtanan di semua tingkatan
Pengembangan kerjasama internasional dan perjanjian global bidang kehutanan
Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional
pada setiap tingkatan
Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualita, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional
66
URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN SATUANRENCANA TINGKAT CAPAIAN
VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat
LAMPIRAN 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN KEGIATAN POKOK
INDIKATOR KINERJA
Misi dan program pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender dapat berjalan dengan benar dan tercapai
Outcome :
Terlaksananya pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian % 80
6.3.2 32 Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat
Regulasi dan deregulasi penyelenggaraan pengawasan aparatur negara
Pendukung kebijakan prioritas
Input : Dana Rp 20.217.200.000
Jumlah kasus penyelewengan/KKN menurun drastis dan signifikan
Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat
Output : Buku UPKPT, dokumen PKPT dan buku data dan informasi pengawasan
judul 6
Pembangunan kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien
Laporan dan rekomendasi hasil pengawasan
Outcome : terarahnya koordinasi pengawasan antar APIP % 100
Koordinasi dansinkronisasi pengawasan dengan lembaga pengawasan daerah meningkat
evaluasi dan pemantauan hasil pengawasan
Input : Dana Rp 2.512.600.000
Output : Laporan hasil pemeriksaan judul 18
Outcome : Termanfaatkannya asil pemeriksaan sebagai bahan pemeriksaan selanjutnya
% 100
Input : Dana Rp 11.290.500.000
Output : Laporan LHA 404
Input : terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran % 53
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Penyusunan peraturan penyelenggaraan pengawasan
Audit kinerja komprehensif, operasional keuangan, optimalisasi penerimaan negara dan audit khusus
Terbentuknya PNS kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya
67
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
Inventarisasi dan perpetaan SDH
Input : Dana Rp 58.980.622.000 13.201.665.640 22,38
SDM Orang 653 653 100,00
Output : Kriteria dan standar NSDH Judul 1 1 100,00
Outcome : Kriteria dan standar NSDH % 100 50 50,00
Input : Dana Rp 20.899.604.500 13.470.729.174 64,45
SDM Orang 390 368 94,36
Output : Peta perkembangan pemasangan jatikon lembar 8 8 100,00
Aplikasi SIAPHUT hasil penyempurnaan judul 1 1 100,00
Outcome : Tersedianya data dan informasi posisi titik kontrol yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemetaan kawasan hutan
% 100 100 100,00
% 100 100 100,00
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pengukuhan kawasan hutan
Input : Dana Rp 10.236.109.000 2.507.590.200 24,50
SDM Orang 297 195 65,66
Output : Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK
lokasi 30 15 50,00
Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan provinsi 12 4 33,33
Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan yang lebih lengkap dan akurat, dan memudahkan pengguna informasi
LAMPIRAN 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Pengembangan kapasitas SDH dan LH; dan Peningkatan kualitas akses informasi SDA dan LH
Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan kehutanan (SIAPHUT)
68
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Outcome : tersedianya bahan penunjukan kawasan hutan partial dan KHDTK
lokasi 30 15 50,00
Terlenbgkapinya data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan
provinsi 12 4 33,33
Input : Dana Rp 13.847.270.800 3.484.489.000 25,16
SDM Orang 1.075 636 59,16
Output : Laporan hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan
lokasi 9 5 55,56
Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan
lokasi 30 23 76,67
Outcome : Rekomendasi hasil kajian terpadu dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan
lokasi 9 5 55,56
Tersedianya data dan informasi dalam rangka pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan
lokasi 30 23 76,67
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak
Input : Dana Rp 6.603.550.000 1.963.586.700 29,74
Output : Site plan pemanfataan hutan produksi judul 3 3 100,00
Outcome : teridentifikasinya kawasan HP yang tidak dibebani hak
judul 3 3 100,00
Input : Dana Rp 6.121.000.000 5.013.189.000 81,90
Output : Rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH paket 8 6 75,00
Outcome : Tersusunnya rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH
paket 8 6 75,00
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan
Perencanaan dan pemantapan pemanfaatan areal dalam kerangka lelang
69
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pengembangan hutan tanaman
Input : Dana Rp 19.711.604.000 11.589.489.391 58,80
Output : pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan kelola lingkungan pada areal unit manajemen
provinsi 3 3 100,00
Data dan informasi investasi hutan tanaman paket 1 1 100,00
Outcome : Adanya kesamaan pemahaan pentingnya kegiatan kelola lingkungan dalam menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman
provinsi 3 3 100,00
Terwujudnya persepsi masyarakat yang baik terhadap pembangunan hutan tanaman
1 paket 1 1 100,00
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pegelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam
Input : Dana Rp 54.481.364.000 38.467.521.464 70,61
Output : Penilaian kinerja PHAPL pada unit manajemen IUPHHK-HA
paket 1 1 100,00
Outcome : tersedianya data dan informasi sebagai bahan masukan pengambilan keputusan kinerja IUPHHK
paket 1 1 100,00
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Restrukturisasi industri primer kehutanan
Input : Dana Rp 28.003.662.500 11.648.413.693 41,60
Output : Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No. 326/Menhut-II/2003
paket 1 1 100,00
Hasil evaluasi industri kehutanan paket 1 1 100,00
Outcome : Tersedianya acuan dalam perencanaan pemenuhan bahan baku industri primer
paket 1 1 100,00
Tersedianya bahan pembinaan dan pengendalian IPHHK
paket 1 1 100,00
70
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Penertiban tata usaha hasil hutan
Input : Dana Rp 42.830.486.000 22.728.037.200 53,07
Output : Sistem informasi penatausahaan PSDH /DR secara on line
paket 1 1 100,00
Data dan informasi produksi dan pelaksanaan lelang hasil hutan illegal
provinsi 33 33 100,00
Outcome : Terlaksananya implementasi sistem informasi penatausahaan PSDH/DR secara on line
paket 1 1 100,00
Terlaksananya penertiban dan lelang hasil hutan illegal
provinsi 33 33 100,00
Pemantapan keamanan dalam negeri
Operasi pengamanan hutan Input : Dana Rp 6.340.744.000 1.271.177.030 20,05
Output : Operasi intelijen lokasi 10 8 80,00
Outcome : Meningkatkanya pencegahan tindak kejahatan kehutanan
% 100 80 80,00
Penguatan kapasitas kelembagaan
Input : Dana Rp 20.923.712.500 11.718.988.042 56,01
Output : Peningkatan dan pengembangan tenaga pengamanan
paket 2 2 100,00
Outcome : Meningkatnya kinerja pengamanan hutan % 90 65 72,22
Penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan
Input : Dana Rp 1.050.150.000 356.990.200 33,99
Output : Penanganan perkara tindak pidana kehutanan paket 1 1 100,00
Outcome : Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan
% 90 65 72,22
Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
Pembangunan sumber benih
Input : Dana Rp 12.123.135.000 10.649.252.500 87,84
71
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Output : Sumber benih dan tanaman unggulan lokal unit 20 17 85,00
Rencana perbenihan BPTH 6 6 100,00
Outcome : Diperolehnya benih yang berkualitas dan jelas asal usulnya
% 100 90 90,00
Mekanisme kegiatan perbenihan dapat terlaksana dengan baik
% 100 90 90,00
Perlindungan dan Konservasi SDA
Pengelolaan Taman Nasional
Input : Dana Rp 1.521.610.000 521.013.000 34,24
Output : Evaluasi kondisi pengelolaan TN model unit 21 20 95,24
Outcome : Terkelolanya TN secara efektif % 90 60 66,67
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengelolaan KSA/KPA/TB Input : Dana Rp 10.943.906.000 2.631.691.900 24,05
Output : Supervisi evaluasi fungsi KPA/KSA dan TB lokasi 77 10 12,99
Outcome : Terlaksananya KPA/KSA/TB sesuai fungsi % 100 50 50,00
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengendalian kebakaran hutan
Input : Dana Rp 23.618.333.500 7.323.742.518 31,01
Output : Laporan pemantauan hotspot provinsi 25 25 100,00
Outcome : Tersedianya bahan peringatan dini bahaya kebakaran hutan
% 75 75 100,00
Input : Dana Rp 84.141.640.000 48.362.167.447 57,48
Output : Tersedianya tenaga dan sarpras serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan
paket 3 3 100,00
Outcome : Meningkatnya kinerja petugas penegndalian kebakaran hutan
% 88 63 71,43
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengelolaan keanekaragaman hayati
Input : Dana Rp 19.421.183.000 6.694.746.700 34,47
Penguatan kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran
72
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Output : pembinaan, pengendalian, pemanfaatan dan peredaran TSL
paket 8 8 100,00
Outcome : Berkembangnya penangkaran TSL langka komersial
% 100 50,29 50,29
Penyusunan Rencana Kehutanan
Input : Dana Rp 58.611.922.850 41.491.270.074 70,79
SDM Orang 271 271 100,00
Output : Dokumen Renja-KL, RKP Dephut judul 2 2 100,00
judul 2 2 100,00
Outcome : Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan kehutanan
% 100 100 100,00
rekom 1 1 100,00
Pembangunan KPH Input : Dana Rp 9.181.640.000 3.654.113.880 39,80
SDM Orang 319 237 74,29
Output : Draft formulasi kebijakan SDM Tingkat Nasional judul 1 1 100,00
Buku action plan pembanguan KPH tingkat nasional
judul 1 1 100,00
Outcome : Tersedianya bahan sebagai acuan untuk pemenuhan peronal pengelola KPH
paket 1 1 100,00
paket 1 1 100,00
Perlindungan dan konservasi SDA
Pengelolaan hutan lindung Input : Dana Rp 782.750.000 230.535.000 29,45
Data dan informasi kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih, PDRB hijau
tersedianya arahan bagi action plan kegiatan pembangunan KPH tingkat nasional
Rekomendasi mengenai kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
73
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Output : Evaluasi fungsi dan status huutan lindung lokasi 5 5 100,00
Outcome : Teridentifikasinya kondisi dan kelembagaan hutan lindung
% 80 50 62,50
Input : Dana Rp 449.081.000 403.607.000 89,87
Output : Data dasar JLWA, BCA dan PM lokasi 54 48 88,89
Outcome : Tersedianya bahan pertimbangan dalam menetukan kebijakan pengembangan lebih lanjut
% 85 75 88,24
Input : Dana Rp 1.346.950.000 556.303.800 41,30
Output : Laporan hasil evaluasi, asistensi, bimbingan dalam rangka penguatan kapasitas
judul 9 8 88,89
Outcome : Diketahuinya permasalahan dalam pemanfaatan pariwisata alam
% 100 90 90,00
Input : Dana Rp 836.500.000 757.539.000 90,56
Output : Draft pedoman pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan
judul 2 2 100,00
Outcome : terarahnya pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan
% 100 90 90,00
Input : Dana Rp 4.878.862.000 4.093.624.801 83,91
SDM Orang 267 267 100,00
Output : Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi
Laporan penelitian
55 54 98,18
Outcome : Tersedianya rekomendasi kebijakan rehabilitasi
% 60 53 88,33
Menurunnya lahan terdegradasi % 60 49 82,22
Teknologi dan kelembagaan rehabilitasi dan pencegahan degradasi SDH
Perlindungan dan konservasi SDA
Penelitian dan pengembangan IPTEK
Penguatan kapasitas organisasi dan SDM dalam pengembangan kemitraan dan pemanfaatan JLWA dan TSL
Penyusunan model pengelolaan pemanfaatan JLWA dan TSL
Pengembangan data base JLWA, BCA dan PM
74
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Input : Dana Rp 14.384.910.000 11.558.300.600 80,35
Output : teknologi peningkatan produktivitas hutan Laporan penelitian
198 196 98,99
Outcome : % 60 53 87,78
Input : Dana Rp 3.817.450.000 3.378.368.500 88,50
SDM Orang 186 186 100,00
Output : Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati
Laporan penelitian
141 140 99,29
Outcome : Tersedianya paket teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati
% 60 52 86,67
Input : Dana Rp 2.702.965.000 2.470.413.400 91,40
SDM Orang 194 194 100,00
Output : Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan
Laporan penelitian
35 35 100,00
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan
% 60 54 90,00
Input : Dana Rp 1.275.955.000 823.615.025 64,55
SDM Orang 71 36 50,70
Output : Teknik pengayaan dan inventarisasi hutan alam
Laporan penelitian
17 16 94,12
Outcome : Adanya pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan alam produksi lestari
% 60 31 51,67
Teknologi dan kelembagaan pengelolaan dan pelestarian keragaman hayati
Teknologi pemanfaatan dan pemasaran HHBK dan jasa hutan
Tersedianya teknik budidaya jenis-jenis prioritas yang dapat menghasilkan peningkatan hasil hutan tanaman
Teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan tanaman
Teknologi dan kelembagaan sistem pengelolaan hutan lestari
75
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Input : Dana Rp 3.148.636.000 2.504.449.875 79,54
SDM Orang 173 173 100,00
Output : Model dan pola partisipasi masyarakat Laporan penelitian
35 35 100,00
Outcome : Tersedianya rekomendasi kelembagaan partisipasi masyarakat dan tata niaga hasil hutan
% 60 45 74,17
Input : Dana Rp 73.580.025.562 54.346.798.398 73,86
Output : Jurnal, info, pedoman, dan hasil-hasil penelitian
Buku 78 78 100,00
Alih teknologi, gelar teknologi, temu lapang, seminar, diskusi
kali 117 112 95,73
Sarana prasarana penelitian paket 31 29 93,55
Outcome : Meningkatnya penyebarluasan produk litbang skala komersial
% 71 67 94,78
Meningkatnya sarana prasarana badan litbang % 68 66 97,06
Pendidikan kedinasan
Pengembangan Diklat Kehutanan
Input : Dana Rp 43.385.794.000 30.695.072.570 70,75
Output : Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan aparatur serta masyarakat yang mengikuti diklat
orang 9.441 6.223 65,91
Outcome : Meningkatnya kualitas SDM dan tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi
orang 9.441 6.223 65,91
Pengembangan fasilitas diklat
Input : Dana Rp 57.071.048.000 49.281.960.597 86,35
Kajian pengembangan social forestry dan tata niaga hasil hutan
Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan
76
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Output : terpeliharanya sarana diklat paket 72 72 100,00
Outcome : Sarana danprasana diklat terpenuhi unit kerja 10 10 100,00
Pengembangan kurikulum diklat
Input : Dana Rp 7.311.557.000 5.522.377.880 75,53
Output : kurikulum dan silabus judul 84 64 76,19
Outcome : Terarahnya pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
judul 84 64 76,19
Pengembangan materi penyuluhan
Input : Dana Rp 4.036.675.000 3.650.552.777 90,43
Output : tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik
judul 11 23 209,09
Outcome : Tersebarluaskannya materi penyuluhan judul 11 23 209,09
Pengembangan penyuluhan Input : Dana Rp 6.834.425.000 3.207.548.203 46,93
Output : terselengaranya kegiatanpenyuluhan propinsi 9 6 66,67
Outcome : Tumbuhnya kesadaran masyarakat propinsi 9 6 66,67
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
77
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Input : Dana Rp 5.099.710.000 3.948.525.900 77,43
Output : Penerapan Standar nasional Indonesia bidang kehutanan oleh produsen maupun konsumen
lokasi 3 3 100,00
outcome : % 100 100 100,00
Pengelolaan DAS Input : Dana Rp 34.711.470.000 16.143.211.935 46,51
Output : Data dan informasi karakteristik DAS DAS 16 12 75,00
Data dan informasi penanganan bencana lokasi 5 5 100,00
Outcome : DAS dapat dikelola dengan metode dan teknik yang tepat
% 100 80 80,00
Termitigasinya bencana alam dengan baik % 100 75 75,00
Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
Input : Dana Rp 4.034.475.544.000 784.900.503.000 19,45
Output :Rencana RHL 5 tahun di 22 BPDAS BPDAS 22 19 86,36
:Bibit tanaman GERHAN Ha 1.279.191 355.913 27,82
Outcome : Tersedianya cuan dalam penyusunan RTT % 100 100 100,00
tersedianya bibit untuk merehabilitasi hutan dan lahan
% 100 90 90,00
Input : Dana Rp 8.600.201.000 6.175.017.500 71,80
Output Terbangunnya Hutan rakyat Ha 275 150 54,55
Outcome : Bertambahnya luas hutan rakyat dan penutupan lahan
% 100 55 55,00
Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan
Produsen dan konsumen dapat saling memberikan keuntungan kualitas berdasarkan SNI
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
78
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Pengembangan pemanfaatan HHBK
Input : Dana Rp 10.180.271.000 5.636.015.000 55,36
Output Terbentuknya areal model dan terpeliharanya tanaman AUK, madu, rotan, gaharu, persuteraan alam, bambu
Ha 2.370 1.779 75,06
Outcome : Berkembangnya areal model dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
% 100 79 79,38
Input : Dana Rp 1.035.250.000 488.526.800 47,19
Output : Data dan informasi produksi HHBK paket 1 1 100,00
Outcome : tersedianya bahan kebijakan HHBK paket 1 1 100,00
Input : Dana Rp 2.109.393.000 612.717.911 29,05
Output : data dan informasi kelola sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat
UM 35 32 91,43
Outcome : Tersedianya bahan masukan kelola sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
judul 3 3 100,00
Input : Dana Rp 1.546.760.000 217.766.000 14,08
Output : Supervisi pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB
lokasi 5 5 100,00
Outcome : Terbentuknya daerah penyangga KSA, KPA, TB % 80 60 75,00
Pengembangan RHL Swadaya
Input : Dana Rp 4.151.568.000 2.322.836.000 55,95
Output : Areal model wanatani ha 150 150 100,00
Outcome : Pengembangan wanatani dalam skala luas % 100 85 85,00
Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH
Pemantauan kegiatan PMDH kemitraan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan PHBM
Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi
Perlindungan dan Konservasi SDA
Pengendalian penerbitan ijin pemungutan dan penyusunan pola pengembangan HHBK
79
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Pengembangan hutan kemasyarakatan
Input : Dana Rp 2.884.422.000 922.023.000 31,97
Output : Hutan kemasyarakatan dan tanaman agroforestry di perbatsasan negara
provinsi 12 3 25,00
Outcome : masyarakat dapat mengelola hutan dan meningkatkan pendapatannya
% 100 80 80,00
Pembinaan hukum dan peraturan perundangan
Input : Dana Rp 14.939.762.000 8.680.033.685 58,10
Output : tersusunnya Draft RUU, RPP, Permenhut buah 40 21 52,50
Otcome : Terwujudnya landasan hukum % 40 21 52,50
Desentralisasi kehutanan Input : Dana Rp 1.904.819.655 1.302.005.053 68,35
Output : Sosialisasi produk hukum paket 2 1 50,00
Outcome : Meningkatnya pemahaman produk hukum paket 2 1 50,00
Input : Dana Rp 5.914.350.000 4.798.118.803 81,13
Output : Arahan kebijakan anggaran Dephut dokumen 288 288 100,00
Outcome : Selarasnya rancangan kegiatan pusat dan daerah
RKAKL 288 288 100,00
Input : Dana Rp 10.086.500.000 8.925.350.178 88,49
Output : Laporan hasil monev keuangan dan kegiatan pembangunan
buku 26 24 92,31
Outcome : Tersedianya data dan informasi pelaksanaan keuangan dan kegiatan
laporan 19 17 89,47
Koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
80
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Input : Dana Rp 24.184.708.000 19.130.008.423 79,10
Output : Laporan dan masukan kepada pimpinan dan stakeholder dalam koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan
judul 36 36 100,00
Outcome : Adanya interaksi informasi dari para pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan
% 100 75 75,00
Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan
Input : Dana Rp 3.373.036.000 2.360.539.800 69,98
Output : tersusunnya pedoman pengurusan pengelolaan keuangan
buku 59 54 91,53
Outcome : terarahnya pengurusan keuangan judul 17 12 70,59
Input : Dana Rp 8.074.050.000 6.563.982.050 81,30
Output : tersusunnya data setoran DR, PSDH, IIUPH, TP GR
buku 40 38 95,00
Outcome : termonitor dan meningkatnya penerimaan PNBP
laporan 80 80 100,00
Pengembangan urusan umum
Input : Dana Rp 191.790.010.000 118.027.059.000 61,54
Output : terlaksananya pengadaan dan pemantauan barang dan jasa, sistem kearsipan, dan BIMN
paket 22 20 90,91
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana % 100 75 75,00
Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan regional
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penertiban administrasi dan penatausahaan PNBP
81
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Input : Dana Rp 8.056.651.000 6.938.930.300 86,13
Output : Berita kehutanan di media cetak dan elektronik bulan 12 12 100,00
Outcome : Tersiarnya berita kehutanan, hubungan mutualisma Dephut-Media massa, kerjasama antar humas dan DPR
bulan 12 12 100,00
Input : Dana Rp 8.564.830.000 5.861.248.499 68,43
Output : Pertemuan forwahut, sosialisasi, lokakarya penanganan kasus, pembinaan dan partisipasi
paket 25 25 100,00
Outcome : Terbitnya majalah MKI, leaflet, poster, siaran pers, partisipasi LSM
paket 25 25 100,00
Input : Dana Rp 5.048.652.000 3.617.078.500 71,64
Output : Tersusunnya 15 draft Permenhut dan 1 RPP urusan Bidang Kehutanan
buah 15 15 100,00
Outcome : Terwujudnya susunan organisasi, tahubja, prosedur kerja, dan uraian jabatan yang mantap
% 100 80 80,00
Input : Dana Rp 27.196.046.000 11.640.085.000 42,80
Output : Laporan perkembangan, pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral, regional, dan pertemuan/sidang
judul 14 11 78,57
Outcome : Terjalinnya kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan
% 80 54 67,50
Pengembangan organisasi dan tatalaksana
Penyelenggaraan pemanfaatan jaringan komunikasi sosial
Penyelenggaraan publikasi, promosi pembangunan dan kebijakan Dephut
Pengembangan kerjasama internasional dan perjanjian global bidang kehutanan
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
Pemantapan pemanfaatan potensi SDH
82
URAIAN SATUAN RENCANATINGKAT CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAMKEGIATAN POKOK
REALISASI
% (PERSENTASE
TINGKAT CAPAIAN)
Penyelenggaraan agenda PUG
Input : Dana Rp 1.084.100.000 889.596.100 82,06
Output : Buku evaluasi impelementasi PUG dibidang kehutanan
buku 2 2 100,00
Outcome : Terdatanya pekerja berwawasan gender di lingkup Dephut
judul 2 2 100,00
Input :Dana Rp 18.674.721.000,00 14.496.137.995,00 77,62
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
Output :
Proses penilaian dan pengurusan administrasi kepegawaian paket 39 39 100,00
Outcome :Terlaksananya pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian % 80 65 81,25
Input : Dana Rp 20.217.200.000 13.498.680.021 66,77
Output : Buku UPKPT, dokumen PKPT dan buku data dan informasi pengawasan
judul 6 6 100,00
Outcome : terarahnya koordinasi pengawasan antar APIP % 100 100 100,00
evaluasi dan pemantauan hasil pengawasan
Input : Dana Rp 2.512.600.000 2.053.676.354 81,74
Output : Laporan hasil pemantauan dan pengawasan judul 18 18 100,00
Outcome : Termanfaatkannya hasil pemeriksaan sebagai bahan pemeriksaan selanjutnya
% 100 100 100,00
Input : Dana Rp 11.290.500.000 9.089.561.626 80,51
Output : Laporan hasil pemeriksaan LHA 404 384 95,05
Input : terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran % 53 48 90,48
Penyusunan peraturan penyelenggaraan pengawasan
Audit kinerja komprehensif, operasional keuangan, optimalisasi penerimaan negara dan audit khusus
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
83
URAIAN INDIKATOR
1.1.1 Pedoman penyusunan NSDH hasil penyempurnaan (1 judul)
Kriteria dan standar NSDH 1 judul 1 judul 100,00
Kriteria dan standar NSDH (1 judul) Penyempurnaan aplikasi SIAPHUT 1 judul
1 judul 100,00
Buku NSDH daerah/prop (30 judul) dan nasional (1 judul) tahun 2006
Peta pemasangan jatikon 8 lembar 8 lembar 100,00
Perangkat keras, aplikasi, sistem jaringan SIAPHUT
Peralatan 1 unit HW/SW komputer dimasing-masing 11 BPKH tersedia
Buku standar pembakuan hasil penafsiran yang telah disempurnakan dan sesuai dengan Standar nasional Indonesia
Data spasial digital tematik dan turunan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan
Peta SDH 4 prop (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irjabar), peta tematik kehutanan, peta bahan bakar hutan 5 propinsi
Data titik kontrol 450 titik 14 propinsi
1.1.2 Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia
Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan pantai dan KHDTK 30 lokasi
15 lokasi 50,00
Penunjukan kawasan hutan diacu oleh sektor lain
SK pelepasan kawasan hutan, kumulatif seluas 6 juta ha
Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan 12 propinsi
4 propinsi 33,33
SK dan penetapan terdesiminasi kepada pihak-pihak kunci di kab/kota, prop, dan sektor lain terkait
LAMPIRAN 4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN
Tercapainya penunjukan kawasan hutan di Indonesia dan penetapannya seluas 30% dari seluruh kawasan hutan
Draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan propinsi Riau, Kepri, kalteng, Gorontalo, maluku Utara, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat dan kawasan hutan parsial di 30 lokasi (termasuk KHDTK)
Penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas mencapai 12 juta ha (prioritas pada kawasan konservasi)
REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Data dan informasi SDH spatial dan non spatial berikut ini tersedia dalam sistem informasi:(- Penutupan lahan, - Tematik sumberdaya hutan, - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional. - Pemanfaatan hutan produksi, - Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan)
Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan) sebagai bahan pengambilann kebijakan pengelolaan hutan lestari
84
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Peta draft paduserasi sebagai justifikasi keberadaan kawasan hutan tahun 2006
Naskah dan peta kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda, BPN, BPKH, Dinas terkait propinsi
Kesepakatan peta lokasi kawasan hutan yang ditunjuk
1.2.1 Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali
Minimal 70% penggunaan kawasan yang bermasalah selesai dievaluasi
Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan
Laporan hasil kajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan 9 lokasi
5 lokasi 55,56
Data/informasi pemenuhan kewajiban penggunaan KH oleh pemegang izin pinjam pakai KH (laporan hasil evaluasi)
Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan kawasan hutan 30 lokasi
23 lokasi 69,70
Data dan peta lokasi, luas, fungsi kawasan hutan yang dipinjampakaikan, pemehang izin, jangka waktu izin, legalitas (KP, Persetujuan Menhut, KepMenhut)
Status penggunaan kawasanhutan (letak lokasi, pemenuhan kewajiban) tahun 2005
Data dan peta digital penggunaan kawasan hutan tahun 2005
2.1.1 Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI
Deregulasi Pengelolaan Hutan Alam Regulasi dan deregulasi pengelolaan hutan alam Site plan pemanfataan hutan produksi 3 judul
3 judul 100,00
Deregulasi alokasi lahan untuk pemanfaatan (IUPHHK-HA/IUPHHK-HT, HTR)
Kawasan HP yang tidak dibebani hak teridentifikasi dan terpetakan
Sebanyak 50% dari luas kawasan hutan bekas HPH dan HPTI yang tidak dibebani hak (21 juta ha), dikelola kembali dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HT-Rakyat, dan IUPHHBK
85
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan pengelolaann produksi dan monitoring dan penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan alam
Terlaksananya identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani hak (pra FS)
terselenggaranya perencanaan pemanfaatan areal dalam kerangka persiapan lelang dan pelelangan IUPHHK-HA/HT
2.1.2 Terwujudnya hutan tanaman yang produktif
Deregulasi pembangunan HT Terwujudnya restrukturisasi/pengembangan hutan tanaman rakyat murni (areal ditetapkan/ditunjuk oleh pemerintah) atau hutan tanaman rakyat pola kemitraan
pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan kelola lingkungan pada areal unit manajemen 3 propinsi
3 propinsi 100,00
Luas hutan tanaman bertambah menjadi 5 juta ha dengan potensi produksi 100 m3/ha
Terlaksananya deregulasi dan debirokratisasi alokasi lahan dan pemanfaatan hutan tanaman dalam mendorong investasi HT/HTR sebagai tindak lanjuut Inpres No. 3/2006
Data dan informasi investasi hutan tanaman 1 paket
1 paket 100,00
Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam HT sebesar 7 % per tahun
Terwujudnya disain lokasi hutan tanaman rakyat seluas 5000 ribu ha dan hutan tanaman rakyat pola mandiri seluas 500 ribu ha
Terlaksananya pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) Pola Kemitraan seluas 125 ribu ha (5% dari total 2,5 juta ha hutan tanaman yang hendak dibangun hingga tahun 2009)
2.1.3 Tercapainya pengelolaan hutan lestari
Terlaksananya penilaian kinerja dan sertifikasi pada 15 IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman oleh LPI
Penilaian kinerja PHAPL pada unit manajemen IUPHHK-HA 1 paket
1 paket 100,00
Terlaksananya sertifikasi dalam pengembangan sistem insentif untuk IUPHHK hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman yang berhasil
Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan kapasitas IUPHHK-HA/HT
terselenggaranya pembinaan rencana kerja IUPHHK-HA dan kelembagaan dan investasi IUPHHK-HA
Sebanyak 59 pemegang IUPHHK-HA dan HT memiliki sertifikat PHL mandatori dan mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan secara lestari
86
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
2.1.4 Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan
Hasil produksi industri pengelolaan hasil hutan meningkat sebesar 10% dan mampu bersaing di pasar global
Deregulasi perizinan IPHHK dan bukan kayu (IPHHBK)
Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No. 326/Menhut-II/2003 1 paket
1 paket 100,00
Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 10%
Deregulasi pengunaan bahan baku Hasil evaluasi industri kehutanan 1 paket
1 paket 100,00
Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 9%
Deregulasi insentif dan disintensif
Diversifikasi produk olahan Terselenggaranya pembinaan/pengendalian/penilaian kinerja IPHHK
Terselenggaranya pengkajian dan pemolaan untuk restrukturisasi industri kehutanan
2.1.5 Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan
Data administratif aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan
Diterapkannya sistem informasi peredaran dan pemantauan produksi hasil hutan secara on-line di seluruh propinsi
Sistem informasi penatausahaan PSDH /DR secara on line 1 paket
1 paket 100,00
Tidak ada kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 10%
System Operating Procedure (SOP) operasi penertiban IUPHHK dan IPHHK illegal bersama instansi terkait dan strategi pembangunan/pengembangan industri kehutanan nasional
Data dan informasi produksi dan pelaksanaan lelang hasil hutan illegal 33 propinsi
33 propinsi 100,00
Terlaksananya operasi penertiban IPHH ilegal dan operasi penertiban peredarann pada daerah rawan
Penguatan kapasitas kelembagaan penertiban hasil hutan dan upaya pencegahan pencurian hasil hutan
Tidak terjadi kebocoran PNBP kehutanan, dan PNBP kayu meningkat sebesar 2%
Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan
87
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
2.1.6 Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara
Pencurian kayu di hutan negara menurun secara nyata, khususnya pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Irian jaya Barat dan Papua
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang standar pelaksanaan perlindungan dan pengamanan serta pedoman kerjasama pemberantasan pencurian kayu di hutan negara, sebagai penjabaran dari PP No. 45/2004
Operasi intelijen 10 lokasi 8 lokasi 80,00
Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman, standar, kriteria, prosedur operasionalisasi clearing house untuk data/informasi pencurian kayu di hutan
Peningkatan dan pengembangan tenaga pengamanan 2 paket
2 paket 100,00
Koordinasi penanggulangan pencurian kayu antar instansi penegak hukum berjalan efektif
Data dan informasi yang akurat dan mutakhir tentang kasus-kasus pencurian kayu
Penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket
1 paket
Clearing house dan sistem layanan informasi di tingkat porpinsi dan di tingkat nasional yang terkoneksi, diakui, dan digunakan/dirujuk
Penguatan dukungan berbagai sumberdaya untuk pemberantasan pencurian kayu lebih efektif
Koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanggulangan pencurian kayu berjalan efektif
Sinkronisasi rencana-rencana aksi pencegahan dan penanganan pencurian kayu
Terlaksananya kegiatan-kegiatan preventif, represif, dan pre-emptive dalam penertiban peredaran hasil hutan
Pengamanan hutan oleh masyarakat berjalan efektif
2.2.1 Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di kabupaten sesuai kebutuhan
Terbangunnya perbenihan tanaman hutan/sumber benih prioritas seluas 4.500 ha di 12 provinsi
Tersusunnya regulasi /pengaturan mekanisme pengadaan benih dan bibit tanaman hutan
Sumber benih dan tanaman unggulan lokal 20 unit
17 unit 85,00
Terbangunnya sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi)
Rencana perbenihan 6 BPTH 6 BPTH 100,00
88
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Berkembang dan beroperasinya sistem peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayahh BPTH
Berkembangnya kelembagaan usaha perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH di tingkat masyarakat dan UKM
2.3.1 Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model
Sebanyak 20 Taman Nasional model terbentuk dan dikelola dengan optimal serta mendapat dukungan penuh dari stakeholder
PermenhutSK Dirjen PHKA baru yang memuat standar, kriteria, pedoman untuk pengembangan pengelolaan TN model
Evaluasi kondisi pengelolaan TN model 21 unit
20 unit 95,24
TN model mampu melaksanakan penggalangan dana dari luar pemerintah
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedoman dan tata cara investasi di TN model
TN model meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sebesar 5%
SK Dirjen tentang pedoman restorasi/pengelolaan habitat
2.3.2 Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif
Pengelolaan 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari stakeholders
Review/revisi kebijakan dan pedoman untuk percepatan penyusunan rencana pengelolaan
Supervisi evaluasi fungsi KPA/KSA dan TB 77 lokasi
10 lokasi 12,99
Pengelolaan 200 unit KSA/KPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat
Pedoman (standar, kriteria, prosedur) kerjasama kemitraan dalam pemanfaatan serta rehabilitasi/restorasi KSA/KPA/TB
Implementasi program/kegiatan mengacu pada rencana pengelolaan sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengelolaan masing-masing KSA/KPA/TB: a) pemulihan fungsi di 41 unit (30 KSA, 11 KPA)
2.3.3 Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatra
Pengendalian dan penurunan frekuensi kebakaran hutan secara nyata di Sumatera dan Kalimantan
Permenhut/SK Dirjen PHKA (baru/revisi) tentang pedoman (standar, kriteria) pengendalian kebakaran hutan
Laporan pemantauan hotspot 25 provinsi
25 provinsi 100,00
Informasi dan deteksi dini kebakaran hutan berfungsi optimal
Inpres tentang Pedoman Dalkarhut Tersedianya tenaga dan sarpras serta kelembagaan pengendalian kebakaran hutan 3 paket
3 paket 100,00
89
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di tingkat masyarakat berjalan efektif
Seluruh elemen lingkup Dephut (di pusat dan daerah), pemda, dan masyarakat di 10 provinsi rawan kebakaran hutan mengetahui pedoman-pedoman pengendalian dan sistem peringatan dini kebakarn hutan
Data daninformasi (spasial dan non spasial) lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan (perkebunan, lahan gambut, HTI, kawasan HP open access) sebagai bahan untuk strategi antisipasi kebakaran hutan
terselesaikannya kasus hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan
koordinasi antar para pihak, danpenanggulangan kebakaran hutan berjalan efektif
2.3.4 Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari
Populasi TSL langka menigkat Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang pedomannnn pengelolaan spesies-spesies kunci/prioritas
pembinaan, pengendalian, pemanfaatan dan peredaran TSL 8 paket
8 paket 100,00
Penangkaran TSL langka komersil berkembang
Permenhut/SK Dirjen PHKA tentang arah kebijakan dan pengelolaan pusat penyelamatan dn rehabilitasi satwa liar
Penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan SDAH meningkat
Sistem informasi data/informasi seluruh spesies TSL kunci/prioritas clearing house data/informasi (PIKA)
2.4.1 Rencana Kerja (Renja-KL Tahun 2007 s.d. 2010) dan rencana Strategis Tahun 2010-2014)
Pedoman penyusunan rencana makro kegiatan kehutanan
Dokumen Renja-KL, RKP Dephut 2 judul
2 judul 100,00
Evaluasi RPJP Kehutanan hasil perhitungan PDRB hijau provinsi da kabupaten
Data dan informasi kondisi pembangunan kehutanan tahun 2020 berdasarkan kondisi terpilih, PDRB hijau 2 judul
2 judul 100,00
PDRB Hijau Propinsi dan Kabupaten Rencana-rencana keutanan, seperti: Rencana Kerja (Renja-KL) tahun 20088 dan rencana makro konservasi sumberdaya alam
Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunankehutanan dan sektor lain
90
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Sosialisasi komitmen internasional departemen pada tingkat global
Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan
Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan
Pembangunan kehutanan wlayah perbatasan dapat terfasilitasi melalui konsep desentralisasi
Rencana makro kegiatan kehutanan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan npembangunan kehutanan
2.5.1 Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi
Penetapan, pembangunan dan beroperasinya KPH di seluruh provinsi di Indonesia
Pedoman pembangunan KPH (5 paket) Draft formulasi kebijakan SDM Tingkat Nasional 1 judul
1 judul 100,00
Rencana investasu dan studi kelayakan pembangunan pada setiap KPH di 27 provinsi
Buku action plan pembanguan KPH tingkat nasional 1 judul
1 judul 100,00
Formulasi kebijakan SDM Tk. Nasional (1 paket) dan Tk Provinsi (27 paket)Action plan pembangunan KPH (Tk. Nasional 1 paket, provinsi 27 paket, kabupaten 27 paket dan KPH 27 unit)
Lokakarya pemahaman pedoman penyusunan rancangan pembangunan KPH model 2 paket
Koordinasi pembangunan KPH oleh sekretariat pembangunan KPH nasional 1 paket
Data dan rekomendasi pembangunan KPH
2.5.2 Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung
Penetapan Menteri tentang lembaga pengelolaan hutan lindung
Penetapan lembaga pengelolaan hutan lindung di 27 provinsi
Evaluasi fungsi dan status huutan lindung 5 lokasi
5 lokasi 100,00
Fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga tata air berjalan optimal
Rencanan pengelolaan hutan lindung di 27 provinsi
Komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati dapat diinternalisasi ke dalam rencana pembangunan kehutanan
91
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Lembaga pengelolaan hutan lindung beroperasi dan mendapat dukungan penuh stakeholders
Kualitas dan kuantitas penutupan hutan pada hutan lindung meningkat gangguan terhadap hutan lindung berkurang
2.5.3 Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal
PNBP produk TSL dan jasa lingkungan meningkat sebesar 3%
Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat sekitar KSA/KPA/TB
Data dasar JLWA, BCA dan PM 54 lokasi
48 lokasi 88,89
Permenhut tentang pedoman (standar, kriteria) pengelolaan KSA/KPA/TB
Laporan hasil evaluasi, asistensi, bimbingan dalam rangka penguatan kapasitas 9 judul
8 judul 88,89
Dokumen rencana program kegiatan untuk layanan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB
Draft pedoman pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan 2 judul
2 judul 100,00
kesepakatan kerjasama kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat: KSA/KPA/TB, investor/donors, buyers
Kelompok masyarakat yang bermitra memiliki pengetahuan dan keterampilan baru
Model pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, dan TSL oleh masyarakat di 132 desa (68 desa model di balai TNN dan 64 desa model di BKSDA)
2.6.1 Terwujudnya RISTEK Kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional
Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan lestari sebesar 5%
Regulasi dan deregulasi penelitian dan pengembangan kehutanan
Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi 55 laporan penelitian
54 Laporan penelitian 98,18
Hasil IPTEK dapat meningkatkan partisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan sebesar 4%
Teknologi peningkatan produktivitas hutan 198 laporan penelitian
196 Laporan penelitian
98,99
Hasil IPTEK dapat diakses oleh masyarakat luas
Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati 141 laporan penelitian
140 Laporan penelitian
99,29
Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan 35 laporan penelitian
35 Laporan penelitian 100,00
Penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan jasa lingkungan/wisata alam meningkat sebesar 4%
Hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat diakses oleh masyarakat luas dan dapat diterapkan secara efektif untuk pengembangan pengelolaan hutan alam produksi dan hutan tanaman; pengelolaan DAS; pengelolaan keanekaragaman hayati; pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman; peningkatan pemanfaatan HHBK oleh UKM; pemanfaatan jasa lingkungan; pemantapan kelembagaan serta pengemabangan tekno ekonomi pemanfaatan SDH, dan pengembangan biologi h t
92
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Teknik pengayaan dan inventarisasi hutan alam 17 laporan penelitian
16 Laporan penelitian 94,12
Model dan pola partisipasi masyarakat 35 laporan penelitian
35 Laporan penelitian 100,00
Perpustakan berfungsi dan dimanfaatkan serta dilengkapi dengan koleksi yang diperlukan
Jurnal, info, pedoman, dan hasil-hasil penelitian 78 buku
78 buku 100,00
Hasil-hasil litbang termanfaatkan Alih teknologi, gelar teknologi, temu lapang, seminar, diskusi 117 kali
112 kali 95,73
Kualitas dan kuantitas kelembagaan litbang meningkat
Sarana prasarana penelitian 31 paket 29 paket 93,55
Kualitas dan kuantitas SDM peneliti meningkat
Rencana penyelenggaraan litbang
hasil-hasil penelitian terdata dan terevaluasi pemanfaatannya
Sarana dan prasarana (peralatan) litbang bertambah secara proporsional
Tersedianya SDM kehutanan yang handal di setiap strata dan dalam jumlah yang memadai
Regulaasi dan deregulasi pengembangan diklat kehutanan
Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan aparatur serta masyarakat yang mengikuti diklat 9.441 orang
6.223 orang 65,91
Kualitas dan kuantitas SDM diklat meningkat terpeliharanya sarana diklat 72 paket 72 paket 100,00
Kualitas dan kuantitas fasilitas diklat meningkat kurikulum dan silabus 84 judul 64 judul 76,19
kurikulum diklat sesuai kebutuhan dan mutakhir
Kelembagaan diklat kehutanan semakin memadai
93
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Terbentuknya masyarakat kehutanan madani yang mengetahui, memahami turut serta dalam pembangunan kehutanan
Regulasi dan deregulasi pengembangan penyuluhan kehutanan
tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik 11 judul
23 judul 209,09
Kualitas, kuantitas dan fasilitas penyuluh kehutanan meningkat sesuai kebutuhan
terselengaranya kegiatan penyuluhan 9 provinsi
6 provinsi 66,67
Aktivitas penyuluhan kehutanan meningkat sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan meningkat
Sertifikat produk barang dan jasa kehutanan Indonesia diterima ditingkat nasional dan global
Regulasi dan deregulasi standarisasi produk barang dan jasa kehutanan
Penerapan Standar nasional Indonesia bidang kehutanan oleh produsen maupun konsumen 3 lokasi
3 lokasi 100,00
Produk barang dan jasa kehutanan dapat bersaing secara global
Kualitas produk barang dan jasa kehutanan meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya
Produk barang dan jasa kehutanan Indonesia memenuhi standar internasional dan diakui
3.1.1 Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas
Ancaman bahaya erosi, sedimantasi, dan tanah longsor dapat dihindari dan atau menurun
RPP tentang penetapan pengelolaan DAS teroadu
Data dan informasi karakteristik DAS 16 DAS
12 DAS 75,00
Pengelolaan 282 DAS prioritas mendapat dukungan penuh stakeholders
Tersedianya data dan informasi kondisi karakteristik 282 DAS prioritas
Data dan informasi penanganan bencana 5 lokasi
5 lokasi 100,00
Pengelolaan DAS dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 10%
Tersusunnya review urutan prioritas DAS, 31 wilayah PDAS
Tersusunnya hasil identifikasi lokasi (rawan) bencana banjir, longsor, dan kekeringan di 31 wilayah kerja BPAS
94
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Terbangunnya tanaman pada MDM sebagai model pengelolaan DAS, di 31 model mikro seluas 775 ha
3.1.2 RHL di 282 DAS prioritas mencapai 5 juta ha dengan ratio 60% dalam kawasan hutan dan 40% diluar kawasan hutan
Tersusun dan tersedianya Master Plan RHL (MP-RHL) di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders
Rencana RHL 5 tahun di 22 BPDAS 19 BPDAS 86,36
Bibit tanaman GERHAN 1.279.191 ha 355.913 Ha 27,82
Master plan RHL (MP-RHL) tersedia di seluruh Indonesia dan mendapat dukungan stakeholders
Rencana gerakan penanaman swadaya bersama organisasi-organisasi kemasyarakatan 40.000 ha dan 11 ormas/mitra
RHL di 282 DAS prioritas mendapat dukungan p[enuh stakeholders dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 10%
Sumber benih seluas 1.500 ha di 32 lokasi (12 provinsi) dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH, pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan pada 6 wilayah BPTH
4.1.1 Tercapainya penambahan hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat
Luas HR dan HTR bertambah 500.000 ha
Tersusunnya draft deregulasi peraturan pengelolaan hutan rakyat dan tata usaha hasil hutan rakyat
Terbangunnya Hutan rakyat 275 ha 150 ha 54,55
Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m3/ha
4.1.2 Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari
Pemanfaatan HHBK secara lestari dan komersial meningkat 3 % per tahun
Peraturan Menteri Kehutanan tentang penyempurnaan ijin pemanfaatan dan pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Terbentuknya areal model dan terpeliharanya tanaman AUK, madu, rotan, gaharu, persuteraan alam, bambu 2.370 ha
1.779 Ha 75,06
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemitraan usaha hutan rakyat pada 12 provinsi (Jabar, jatim, jateng, banten, Sumut, riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalbar, kaltim, Sulsel), 6 kelompok kemitraan
Terselenggaranya GERHAN di 282 DAS / 33 prop, berupa: reboisasi (lahan kritis HP, HL, HK dan LOA), penghijauan (hutan rakyat, lingkungan, hutan kota, turus jalan), mangrove, sipil teknis, pemeliharaan dan kelembagaan
Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)
Sebanyak 80% dari hasil penanaman RHL di 282 DAS prioritas tumbuh dengan baik
95
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Pemanfaatan HHBK dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3%, dan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat
Rencana inventarisasi potensi pengembangan HHBK pada 31 wilayah BPDAS
Data dan informasi produksi HHBK 1 paket
1 paket 100,00
Pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)
Rencana pengembangan tanaman agroforestry dalam rangka penanganan kawasan perbatasan negara, di 7 provinsi (NAD, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT dan Irjabar)
data dan informasi kelola sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat 35 UM
32 UM 91,43
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha HHBK melalui penguatan jejaring kerja dan usaha HHBK dan temu usaha tani, serta bimbingan teknik dan pelatihan peserta model pengembangan usaha HHBK
Pemeliharaan dan pengembangan tanaman HHBK seluas 2.605 ha
4.1.3 Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan
Kawasan penyangga berfungsi optimal, masyarakat yang tinggal di daerah penyangga sejahtera dan terlibat dalam pengelolaan kawasan
Regulasi pengelolaan kawasan penyangga di sekitar kawasan konservasi
Supervisi pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB 5 lokasi
5 lokasi 100,00
Rencana-rencana pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi
Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi meningkat
4.1.4 Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat
Kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehablitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat secara nyata
Pedoman kerjasama Dephut dengan mitra Areal model wanatani 150 ha 150 ha 100,00
terselenggaranya pengembangan kader ormas melalui pelatihan dalam rangka pengembangan RHL swadaya
Terealisasinya penanaman bibit oleh kader-kader ormas di wilayah kerja BP-DAS
96
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Terselenggaranya fasilitas dalam rangka penandatangan MoU
5.1.1 Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja setempat sebesar 3% dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4%
Tersusunnya peraturan-peraturan, penyusunan sistem insentif dan disinsentif, serta penetapan areal kerja HKm model pada 12 propinsi
Hutan kemasyarakatan dan tanaman agroforestry di perbatsasan negara 12 provinsi
3 provinsi 25,00
Terselenggaranya fasilitasi penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan pemantapan kawasan dalam rangka pengembangan HKm sebagai unit model HKm pada 12 provinsi, seluas 25.000 ha
Terselengaranya fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengembangan HKm
Terselenggaranya insentif pengembangan dan pemeliharaan unit areal kerja HKm, 22 unit areal kerja HKm pada 19 provinsi.
6.1.1 Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif
Produk hukum bidang kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif
Regulasi dan deregulasi desentralisasi pembangunan kehutanan secara menyeluruh
tersusunnya Draft RUU, RPP, Permenhut 40 buah
21 buah 52,50
Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil
Produk hukum bidang kehutanan ditetapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan
Penegakan hukum dan peraturan perundangan bidang kehutanan diterapkan dengan tegas dan adil
6.1.2 Desetralisasi /regulasi pembangunan kehutanan secara menyeluruh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan
Regulasi dan deregulasi desentralisasi pembangunan kehutanan
Sosialisasi produk hukum 2 paket 1 paket 50,00
Sinkronisasi pembangunan kehutanan pusat dan daerah
Produk hukum desentralisasi dapat tersosialisasikan dan diimplementasikan secara efektif dalam pembangunan kehutanan
Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan
97
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
6.1.3 Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan
Pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar dan sesuai dengan tata waktu
Regulasi dan deregulasi pengelolaan pendanaan pembangunan kehutanan
Arahan kebijakan anggaran Dephut 288 dokumen
288 dokumen 100,00
pendanaan pembangunan kehutanan sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar, dan sesuai dengan tata waktu
Laporan hasil monev keuangan dan kegiatan pembangunan 26 buku
24 buku 92,31
Kemajuan pelaksanaan anggaran diketahui setiap periode 3 bulan
Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan monitoring dan kegiatan
Penyelenggaraan pembangunan kehutanan terpadu dan terkoordinasi di setiap regional
Tercapainya koordinasi pembangunan kehutanan antara pusat dengan daerah (pusat- propinsi-kabupaten)
Laporan dan masukan kepada pimpinan dan stakeholder dalam koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan 36 judul
36 judul 100,00
Regulasi dan deregulasi pembangunan kehutanan
Regulasi dan deregulasi sinkronisasi pembangunan kehutanan di pusat dan daerah
Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan dengan benar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan
Tercapainya sinkronisasi proses perencanaan kehutanan antara pusat dan daerah
Hasil musyawarah rencana pembangunan propinsi dan reginal
Desentralisasi pembangunan kehutanan berjalan
Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan
Regulasi dan deregulasi pengelolaan keuangan tersusunnya pedoman pengurusan pengelolaan keuangan 59 buku
54 buku 96,43
Pengelolaan dana kehutanan sesuai prioritas, dan alokasi dana berjalan sesuai aturan
tersusunnya data setoran DR, PSDH, IIUPH, TP GR 40 buku
38 buku 95,00
Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan admnistrasi keuangan
98
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Tertibnya administasi dan penatausahaan PNBP
Telaksananya pembinaan dan penatausahaan optimalisasi PNBP
Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia secara proporsional pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah
Kriteria dan indikator publikasi dapat tersusun sesuai perkembangan pembangunan Dephut
terlaksananya pengadaan dan pemantauan barang dan jasa, sistem kearsipan, dan BIMN 22 paket
20 paket 100,00
Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan
Laporan hasil monitoring barang inventaris milik negara
Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah
Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara objektif, didukung dengan data yang benar dan disajikan secara terus menerus kepada stakeholders nasional dan global
Regulasi dan deregulasi pengelolaan informasi kehutanan
Berita kehutanan di media cetak dan elektronik 12 bulan
12 bulan 100,00
Pertemuan forwahut, sosialisasi, lokakarya penanganan kasus, pembinaan dan partisipasi 25 paket
25 paket 100,00
Penyebaran informasi kehutanan melalui media masa berjalan efektif dan mutakhir
Informasi pembangunan kehutanan berlangsung secara obyektif, didukung dengan data yang benar, dan disajikan secara terus menerus kepada para pihak nasional daninternasional
99
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan pada setiap tingkatan
Regulasi dan deregulasi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
Tersusunnya 15 draft Permenhut dan 1 RPP urusan Bidang Kehutanan 15 buah
15 buah 100,00
Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehtanan di semua tingkatan
6.2.1 Berperan aktif dalam melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan
Terselenggaranya pertemuan -pertemuan bilateral, regional, dan sub regional bidang kehutanan
Laporan perkembangan, pemantauan dan evaluasi kerjasama bilateral, regional, dan pertemuan/sidang 14 judul
11 78,57
Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat
Ditandatanganinya agreement/kesepakatam di berbagai fokus (pemberantasan illegal logging, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, dll)
Terwujudnya pertukaran informasi dan pengetahuan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional dan sub regional
Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat
6.3.1 Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualita, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional
Misi dan program kehutanan dapat berjalan dengan benar dan tercapai
SK Menteri/deregulasi tentang pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender
Buku evaluasi impelementasi PUG dibidang kehutanan 2 buku
2 buku 100,00
Tercapainya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh SDM kehutanan
Terselenggaranya pengembangan SDM dan penyelenggaraan admnistrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Proses penilaian dan pengurusan administrasi kepegawaian 39 paket
39 paket 100,00
Terselenggaranya diklat SDM kehutanan sesuai kebutuhan
Berkembangnya institusi UPT kehutanan di daerah dapat berjalan secara efektif
Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan nasional
100
URAIAN INDIKATOR
PRESENTASE PENCAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN (%)KELUARAN REALISASISASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Peraturan perundangan pengembangan SDM dapat tersusun melalui koordinasi inter dan antar sektor
Misi dan program pengembangan SDM kehutanan dan kesetaraan gender dapat berjalan dengan benar dan tercapai
6.3.2 Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat
Regulasi dan deregulasi penyelenggaraan pengawasan aparatur negara
Buku UPKPT, dokumen PKPT dan buku data dan informasi pengawasan 6 judul
6 judul 100,00
Jumlah kasus penyelewengan/KKN menurun drastis dan signifikan
Kualitas dan kuantitas pengawasan penyelenggaraan pembangunan kehutanan meningkat
Laporan hasil pemantauan dan pengawasan 18 judul
18 judul 100,00
Pembangunan kehutanan dapat terselenggara lebih efektif dan efisien
Laporan dan rekomendasi hasil pengawasan Laporan hasil pemeriksaan 404 LHA 384 LHA 95,05
Koordinasi dansinkronisasi pengawasan dengan lembaga pengawasan daerah meningkat
Terbentuknya PNS kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya
101