kata pengantar...berdasarkan data dari stasiun beringin muara teweh tahun 2015, curah hujan terendah...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang
Maha Esa, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara Tahun 2017
telah rampung kami susun.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebuh lanjut
dengan peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ
dan ILPPD, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 merupakan suatu
kewajiban yang akan disampaikan Kepada Bupati Kabupaten Barito Utara
untuk selanjutnya dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
Kalimantan Tengah.
Demikian Laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah di Bappeda Litbang. Diharapkan
masukkan maupun saran yang berharga untuk perbaikan laporan ini
dimasa mendatang.
Muara Teweh, Februari 2018Kepala Bappeda LitbangKabupaten Barito Utara
Drs. M U H L I SPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19681230 199203 1 005
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...........................................................................................
Daftar Isi ......................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................
A. Dasar Hukum.......................................................................................
B. Gambaran Umum Daerah ...................................................................
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ..
A. Visi dan Misi ........................................................................................
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ...................................................
C. Prioritas Daerah...................................................................................
BAB III URUSAN DESENTRALISASI .......................................................
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi........................................................
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan .........................................
C. Indikator Kinerja Kunci.........................................................................
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN................................................................
A. Tugas Pembantuan yang Diterima ………………………………………
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan ……………………………………...
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN …………………………………..
A. Kerjasama Antar Daerah …………………………………………………..
B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah …………………………
C. Pembinaan Batas Wilayah ………………………………………………...
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ……………………………
E. Pengelolaan Kawasan Khusus ……………………………………………
F. Penyelengaraan Kententraman dan Ketertiban Umum ………………...
BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………...
A. Kesimpulan ………………………………………………………………….
B. Saran-Saran ………………………………………………………………...
1I -
BAB IPENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda
Litbang) Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
2I -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimangan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
3I -
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014
tentang RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014
tentang RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
B. Gambaran Umum dan Kondisi DaerahI. Karateristik Wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara atas dasar Digitasi
Planimetris adalah 1.019.143 ha atas peta RTRWP Provinsi
Kalimantan Tengah dalam Perda Nomor 08 Tahun 2003 tentang
Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan
publikasi statistik daerah dari BPS Kabupaten Barito Utara
Tahun 2017, luas wilayah Kabupaten Barito Utara adalah 8300
Km². Luas Wilayah Barito Utara adalah 5,28% dari bagian
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 9
(sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan, dapat
diketahui bahwa kecamatan yang memiliki wilayah terluas di
4I -
Kabupaten Barito Utara adalah Kecamatan Lahei dengan luas
wilayah 1.618,48 Km², atau 19,50% terhadap luas Kabupaten
Barito Utara, kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas
1.468,00 Km² atau 17,69% dari luas Kabupaten Barito Utara,
Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil
adalah Kecamatan Teweh Selatan yaitu hanya 485,64 Km² atau
5,85% dari luas Kabupaten Barito Utara.
Secara terperinci luas wilayah masing-masing kecamatan di
Kabupaten Barito Utara menurut data tahun 2016, yaitu :
Tabel I.1Luas Wilayah per Kecamatan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
No Kecamatan Luas (Km²)Persentase
(%)
1 Montallat 553,00 6,66
2 Gunung Timang 890,00 10,72
3 Gunung Purei 1.468,00 17,69
4 Teweh Timur 592,22 7,14
5 Teweh Tengah 585,36 7,05
6 Teweh Baru 812,78 9,79
7 Teweh Selatan 485,64 5,85
8 Lahei 1618,48 19,50
9 Lahei Barat 1294,52 15,60
Total Luas Wilayah 8.300,00 100,00
2. Letak dan Kondisi GeografisKabupaten Barito Utara adalah salah satu Kabupaten di
Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah
5I -
Pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada
posisi 114°27'3,32'' - 115°50'47'' Bujur Timur dan 0°49'00''
Lintang Utara - 1°27'00'' Lintang Selatan, dengan batas-batas
antara lain :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan
Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito
Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat
dan Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan
Kabupaten Murung Raya.
3. Topografi
Melihat dari struktur permukaan tanah dari sebelah Selatan
hingga Timur, kawasan wilayah Kabupaten Barito Utara
merupakan dataran agak rendah, sedangkan kearah Utara
berbentuk bukit-bukit lipatan dan patahan yang dijajari oleh
pegunungan Muller/Schwaner. Disamping ketinggian juga erat
hubungannya dengan unsur kemampuan tanah misalnya
lereng dan drainase.
Pada umumnya Kabupaten Barito Utara dari sebelah
Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan
ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan,
patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner.
Bagian wilayah dengan kelerengan 0- 2% terletak dibagian
selatan tepi Sungai Barito yaitu Kecamatan Montallat dan
Teweh Tengah seluas 165 Km² atau (29,2%). Bagian wilayah
6I -
dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan
seluas 1.785 Km² atau (21,5%). Bagian wilayah dengan
kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275
Km² atau (51,5 persen) dan Bagian wilayah dengan kemiringan
di atas 40% seluas 2.075 Km² atau (25%).
Wilayah Kabupaten Barito Utara meliputi Pedalaman Daerah
Aliran Sungan (DAS) Barito, wilayah ini terletak pada ketinggian
sekitar 200-1.730m dari permukaan laut(dpl). Bagian Selatan
merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan
dataran tinggi dan pegunungan.
4. Jenis Tanah
Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah
yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat
di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan
wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan
induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah
perbukitan, kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah
bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan
berbukit.
5. Klimatologi
Keadaan klimatologi di Kabupaten Barito Utara pada saat ini,
bagian timurnya termasuk daerah beriklim tropis yang lembab
dan panas. Sesuai pengamatan Station Meteorologi Beringin
Muara Teweh, keadaan temperatur udara rata-rata maximum
lebih kurang 32,30 C dan minimum kurang lebih 22,70 C dengan
kelembaban nisbi rata-rata 86%. Berdasarkan data dari Stasiun
Beringin Muara Teweh tahun 2015, curah hujan terendah
terjadi pada bulan Juli hingga September setiap tahunnya.
7I -
Pada bulan-bulan ini curah hujan hanya berkisar antara 6-158
mm dan hari hujan hanya berkisar antara 2-6 hari. Sedangkan
untuk bulan Oktober hingga Desember curah hujan mencapai
antara 45-564 mm, dengan hari hujan diatas 23 hari per
bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember
setiap tahunnya.
6. Hidrologi
Sungai di Kabupaten Barito Utara sangat memegang
peranan penting, jauh sebelum adanya jalur jaringan jalan
darat, transportasi sungai paling banyak digunakan khususnya
pada daerah yang berbasis utama pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Barito dan anak sungainya.
Wilayah Kabupaten Barito Utara dialiri oleh Daerah Aliran
Sungai Barito memanjang dari Hulu Barito dan kehilir yang
sejalur dengan Kabupaten Barito Selatan dengan Panjang
mencapai 900 Km dan lebar aliran sungai kurang lebih 650m
dengan kedalaman mencapai kurang lebih 8 m, bermuara
kelaut Jawa. Juga terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke
sungai Barito antara lain :
Anak Sungai Montallat dengan panjang kurang lebih 11,25
Km, lebar 68 meter dengan kedalaman 4 s/d 5 m
Anak Sungai Teweh dengan panjang kurang lebih 87,50 m,
lebar 84 m dengan kedalaman 4 s/d 5 m.
Anak Sungai Lahei dengan panjang kurang lebih 77,50 Km,
lebar 90 m dengan kedalaman 5 s/d 6 m.
Serta terdapat danau di daerah Desa Butong
8I -
7. Penggunaan Lahan
7.1. Penguasaaan TanahSalah satu wujud peran pemerintah sebagai fasilitator
untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa masyarakat di
sektor perumahan dan pemukiman, antara lain dengan
diterbitkannya surat-surat keputusan pemerintah mengenai
hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan hak-hak lainnya melalui institusi pemerintah
yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan data
yang tersedia, nampaknya status kepemilikan tanah ini
harus menjadi perhatian utama pada masa-masa
mendatang, karena tercatat hanya di kawasan perkotaan
saja yang sudah memiliki sertifikat Hak Milik yaitu di
Kecamatan Teweh Tengah. Sedangkan kecamatan lainnya
belum tercatat adanya sertifikat hak milik. Hal ini juga
berarti kawasan pedesaan belum memiliki status
penguasan lahan/tanah yang jelas.
7.2. Penggunaan LahanAkselerasi pembangunan ekonomi pada era otonomi
daerah yang berorientasi pada peningkatan daya serap
investasi daerah di Kabupaten Barito Utara, menyebabkan
terjadinya ekspansi aktivitas ekonomi yang cukup
signifikan.
Hal ini terutama terjadi pada ruang-ruang wilayah
tempat terkonsentrasinya sumberdaya alam dan alokasi-
alokasi sumberdaya ekonomi, kondisi ini sangat
berpengaruh pada pola struktur ruang wilayah dan
distribusi penggunaan lahan daerah.
Oleh karena itu, tantangan ke depan tata ruang dan
pengembangan wilayah di Kabupaten Barito Utara adalah
9I -
seoptimal mungkin meminimalisir terjadinya disparitas dan
kesenjangan spasial sebagai dampak dari ekspansi
investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal daerah.
Berdasarkan data pada Raperda RTRW Kabupaten Barito
Utara Tahun 2011 yang telah mendapat persetujuan
substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik
Indonesia, wilayah Kabupaten Barito Utara dipergunakan
untuk berbagai kepentingan.
Kawasan hutan lindung yang terdiri dari daerah
sempadan, cagar alam dan hutan lindung dengan total
mencapai 5,57 % dari total wilayah Kabupaten Barito Utara.
Kawasan budidaya kehutanan yang meliputi Hutan
Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi (HP) dengan
total mencapai 44,78% dari total wilayah Kabupaten Barito
Utara. Kawasan budidaya non kehutanan adalah kawasan
yang terluas dengan total mencapai 49,65% dari total
wilayah Kabupaten Barito Utara yang meliputi kawasan
pertanian tanaman pangan, kawasan cadangan lahan
pertanian, kawasan perkebunan dan holtikultura, kawasan
permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan,
areal transmigrasi, kawasan pertambangan migas,
kawasan pertambangan batubara operasi produksi,
kawasan industri, kawasan peruntukan pariwisata dan
kawasan budidaya lainnya.
Pada kawasan budidaya non kehutanan ini
nampaknya harus menjadi perhatian, karena pada
kawasan inilah penduduk dan segala aktivitasnya dapat
dikembangkan dikemudian hari. Dari total peruntukan
ruang di wilayah Kabupaten Barito Utara tersebut masih
terdapat kawasan yang di Holding Zone dengan kawasan
lain yaitu antara kawasan pertambangan batubara operasi
produksi dengan kawasan budidaya kehutanan, daerah
10I -
sempadan sungai/danau, kawasan perkebunan
holtikultura, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan
pertambangan migas, kawasan permukiman perkotaan,
kawasan permukiman desa, areal transmigrasi dan
kawasan pariwisata, dengan total Holding Zone mencapai
10,28 %.
Perkembangan terkini mengenai penggunaan ruang
ini, dengan adanya perubahan Rencana Tata Ruang yang
nampaknya masih belum berhasil dilegalkan karena
Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah masih
belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Akibat dari semua itu menyebabkan tidak bisa
dilakukan pengesahan terhadap Rencana Tata Ruang
Kabupaten.
Tabel I.2Peruntukan Ruang Kabupaten Barito Utara
No. Peruntukan ruangLuas(Ha)
Persentase(%)
Keterangan
I KAWASAN LINDUNG1 Daerah Sempadan
(DS)
18.647,2
9
1,83
2 Cagar Alam (CA) 5.885,00 0,58 Sesuai SK.
Menhutbun No.
85/ Kpts-II/1999
tgl. 25-02-1999
3 Hutan Lindung (HL) 32.201,8
7
3,16
Sub Jumlah I 56.734,16
5,57
11I -
No. Peruntukan ruangLuas(Ha)
Persentase(%)
Keterangan
II KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN
1 Hutan Produksi
Terbatas (HPT)
326.461,
69
32,03
2 Hutan Produksi (HP) 129.929,
17
12,75
Sub Jumlah II 456.390,85
44,78
III KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN
1 Pertanian Tanaman
Pangan
8.538,28 0,84
2 Cadangan Lahan
Pertanian
1.872,23 0,18
3 Perkebunan dan
Holtikultura
69.183,2
8
6,79
4 Permukiman
Perkotaan
8.512,67 0,84
5 Permukiman
Pedesaan
43.998,3
5
4,32
6 Areal Transmigrasi 31.757,3
3
3,12
7 Pertambangan Migas 24.378,4
0
2,39
8 Pertambangan
Batubara Operasi
Produksi
104.273,
62
10,23
9 Kawasan Industri 969,04 0,10
12I -
No. Peruntukan ruangLuas(Ha)
Persentase(%)
Keterangan
10 Peruntukan
Pariwisata
2.038,34 0,20
11 Kawasan Budidaya
Lainnya
210.496,
45
20,65
Sub Jumlah III 506.017,99
49,65
TOTALPURUNTUKANRUANGI + II + III
1.019.143,00
100,00
IVPERTAMBANGAN BATUBARA OPERASI PRODUKSI(HOLDING ZONE)
1 Kawasan Budidaya
Kehutanan
63.513,2
6
6,23 Holding Zone
2 Daerah Sempadan
Sungai/Danau
4.842,06 0,48 Holding Zone
3 Kawasan
Perkebunan
Holtikultura
12.192,2
4
1,20 Holding Zone
4 Kaw. Pertanian
Tanaman Pangan
1.612,89 0,16 Holding Zone
5 Kaw. Pertambangan
Migas
2.951,07 0,29 Holding Zone
6 Kaw. Permukiman
Perkotaan
2.367,79 0,23 Holding Zone
7 Kaw. Permukiman
Desa
13.319,7
6
1,31 Holding Zone
13I -
No. Peruntukan ruangLuas(Ha)
Persentase(%)
Keterangan
8 Areal Transmigrasi 3.478,31 0,34 Holding Zone
9 Kawasan Pariwisata 540,00 0,05 Holding Zone
TOTAL HOLDING ZONE104.817,
3810,28
Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Barito Utara Tahun 2011
II. Aspek Demografi
A. Gambaran Umum Penduduk1. Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara pada tahun
2016 berjumlah 128.400 jiwa berdasarkan Badan Pusat
Statistik. Jumlah penduduk perempuan lebih kecil dari
penduduk lak-laki, yaitu 48,04% perempuan dan 51,96%
laki-laki. Penduduk Kabupaten Barito Utara didominasi
penduduk usia muda (0-19 Tahun). Dengan luas wilayah
8.300 km2 , kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah
15 jiwa/km² . Hal ini berarti setiap wilayah seluas 1 km² dihuni
sekitar 15 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di
Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 76 jiwa/km² .
Penyebabnya adalah pusat ekonomi masyarakat di
Kabupaten Barito Utara berada di Kota Muara Teweh yang
terletak di Kecamatan Teweh Tengah. Sedangkan
kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan
Gunung Purei, yaitu sebesar 2 jiwa/km².
14I -
Tabel I.3Jumlah Desa/Kelurahan dan Penduduk
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
No KecamatanIbukota
KecamatanJumlah Jumlah
PendudukDesa Kelurahan
1 Montallat Tumpung
Laung
6 4 11.202
2 Gunung
Timang
Kandui 16 0 10.531
3 Gunung
Purei
Lampeong 11 0 2.547
4 Teweh
Timur
Benangin 12 0 6.085
5 Teweh
Tengah
Muara
Teweh
8 2 44.519
6 Lahei Lahei 11 2 12.382
7 Teweh Baru Hajak 8 2 17.750
8 Teweh
Selatan
Traheyan 10 0 13.346
9 Lahei Barat Benao 11 0 10.038
JUMLAH 93 10 128.400
Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka Tahun 2017
2. Sex Ratio
Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan
dari angka sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Sex
ratio pada tahun 2016 sebesar 108 yang berarti bahwa
terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki pada setiap 100
penduduk perempuan. Berdasarkan komposisi penduduk
15I -
menurut kelompok umur, persentase penduduk usia
produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia
tidak produktif yaitu sekitar 67,97 persen dari jumlah seluruh
penduduk. Apabila penduduk usia produktif dapat
diberdayakan secara maksimal, maka akan berdampak
pada semakin baiknya pembangunan ekonomi maupun
sosial di Kabupaten Barito Utara.
Tabel I.4Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
KelompokUmur
Jenis KelaminJumlah
Laki-laki Perempuan
0 - 4 6.241 6.096 12.337
5 - 9 6.522 6.083 12.605
10 - 14 6.239 6.019 12.258
15 - 19 5.563 5.362 10.925
20 - 24 5.058 4.901 9.959
25 - 29 5.603 5.340 10.943
30 - 34 5.900 5.456 11.356
35 - 39 5.895 5.703 11.958
40 - 44 5.705 4.939 10.644
45 – 49 4.564 3.938 8.502
50 - 54 3.482 2.619 6.101
55 - 59 2.301 1.916 4.217
60 - 64 1.683 1.344 3.027
65 - 69 956 926 1.882
70 - 74 541 518 1.059
75 + 462 525 987
Jumlah/Total 66.715 61.685 128.400
Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka Tahun 2017
1II -
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
A. Visi dan MisiDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
sesuai dengan amanat UUD 1945, maka penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Prinsip-prinsip Reformasi birokrasi dan good governance pada
dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang
menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-
ciri/karekteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.
Prinsip-prinsip good governance dalam praktek penyelenggaraan
Negara dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan
negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi
Kolusi dan Nepotisme. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai
makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada
hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok
dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.
Dalam kerangka besar itulah, visi dan misi Kabupaten Barito
Utara Tahun 2013-2018 yang merupakan tahap kedua Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, diarahkan
untuk membawa masyarakat Kabupaten Barito Utara menuju suatu
2II -
kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berakhlak,
bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan
Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018 adalah :
“Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidangserta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan
MenujuKabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera”
Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018
ini menjadi arah dan cita-cita pembangunan daerah bagi
penyelenggara pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan
pembangunan di Kabupaten Barito Utara.
Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Percepatan pembangunan mengandung makna upaya sadar untuk
lebih mempercepat pembangunan daerah dengan melakukan
usaha-usaha yang menjadi pendorong kemajuan daerah dimaksud
seperti :
a. Peningkatan investasi untuk menambah barang modal
(perumahan, jalan jembatan, pembangunan pabrik-pabrik dan
atau barang-barang modal lain;
b. Pemberdayaan masyarakat, terutama masyrakat miskin sasaran
potensial;
c. Peningkatan pengeluaran Pemerintah Daerah, khususnya untuk
membeli barang-barang buatan asli daerah dan atau dalam
negeri.
2. Pembangunan diberbagai bidang mengandung makna bahwa
pembangunan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan
yang pada implementasinya diprioritaskan kepada sektor tata kelola
kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan
ekonomi kerakyatan serta lingkungan hidup sebagaimana uraian
berikut ini :
3II -
a. Pembangunan dan perbaikan ketatakelolaan pemerintahan
yang baik;
1) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan bersih dari tindak KKN, peningkatan
kinerja aparatur yang profesional yang mengedepankan
disiplin kerja tinggi dalam menjalankan administrasi
kepemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan
secara nyata dalam rangka pencapaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2) Mendekatkan dan meningkatkan efektifitas serta
transparansi pelayanan umum yang menyangkut hajat
hidup orang banyak berkenaan dengan layanan
pendidikan, kesehatan dan hak-hak masyarakat lainnya
dalam berinvestasi dan usaha.
3) Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja
pemerintahan oleh lembaga pengawas dalam rangka
perbaikan kinerja dan laporan pemerintah daerah ke arah
yang lebih baik.
b. Pembangunan kesehatan yang berkualitas;
1) Pembangunan infrastruktur kesehatan yang berkualitas
berupa Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu.
2) Mampu memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan
ber standar nasional.
3) Mencerminkan daerah yang sadar akan kesehatan bahwa
kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.
c. Pendidikan berkualitas;
1) Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia untuk mendukung
terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat,
berakhlak mulia dan menghargai keragaman sehingga
mampu bersaing dalam era global dengan tetap
4II -
berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Barito
Utara dan tanpa diskriminasi.
2) Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek), melalui pelayanan pendidikan yang mencakup
semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu
perlu disediakan Pendidikan Menengah Universal (PMU)
yang bermutu.
3) Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai
perkembangan Iptek untuk meningkatkan kualitas hidup dan
produktifitas penduduk Kabupaten Barito Utara, terutama
bagi penduduk usia produktif.
4) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Barito Utara
harus memiliki kualitas yang berstandar Nasional sesuai
amanat undang undang dengan menyediakan dana
pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD.
5) Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan,
pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik
dan peserta didik sekaligus mampu berkompetensi di ajang
kompetisi ataupun perlombaan.
6) Mampu menciptakan manusia seutuhnya yaitu
keseimbangan antara kecerdasan intelegensi, kecerdasan
emosional, kecerdasan spiritual dan kesehatan fisik
(Kinestetik).
7) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA),
Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) dan bantuan siswa
berprestasi.
8) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai dengan membangun serta merehabilitasi ruang
kelas, gedung sekolah dan fasilitas sekolah lainnya
termasuk rumah dinas (Kepala Sekolah, guru dan penjaga
sekolah).
5II -
d. Pembangunan infrastruktur dasar daerah;
Upaya pembangunan infrastruktur dasar daerah terencana dan
berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang,
lingkungan hidup, nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan
lokal ke dalam proses pembangunan.
e. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
1) Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi
kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis
wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten
Barito Utara.
2) Mendorong perekonomian yang senantiasa
menyelaraskan antara kondisi potensi SDA dan SDM
daerah dengan kinerja ekonomi berdasar kearifan lokal.
3) Pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi
rakyat yang mampu memberikan dampak nyata kepada
masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara.
f. Pengelolaan lingkungan hidup terutama difokuskan kepada
pelestarian hutan dari degradasi lahan, eksploitasi hutan dan
tambang serta pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
Peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal ini berkonotasi
pengembangan ekonomi lokal yang merupakan proses penyesuaian
diri yaitu proses menyusun lembaga-lembaga baru, pengembangan
dan pemilihan berbagai industri, perbaikan kulaitas kerja dalam
kapasitas produksi barang-barang, identifikasi pasar-pasar baru,
transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-
perusahaan baru.
4. Secara Berkeadilan mengandung makna suatu rangkaian usaha
terintegrasi di berbagai bidang, guna membentuk suatu yang
mengarah pada kebaikan dengan memperhatikan setiap bobot yang
6II -
ada agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
5. Kabupaten Barito Utara yang Lestari dan Sejahtera;
Lestari merupakan sesuatu yang berkelanjutan, sementara
pengertian sejahtera bermakna kebutuhan dasar masyarakat
Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi secara lahir dan batin adil
dan merata.
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito
Utara tahun 2013 – 2018 tersebut ditempuh melalui 5 (lima)
Misi Pembangunan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan menggalakkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi
birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada
tempat yang benar.
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan,
perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka
pengentasan kemiskinan.
3. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi
kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis
keunggulan lokal mendorong laju isvestasi, pembangunan
infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan
keserasian tata ruang.
4. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber
Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan
pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara
terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat
sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan
kebutuhan lokal dan nasional.
5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya
kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat
beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara
7II -
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
B. Strategi dan Arah Kebijakan DaerahStrategi merupakan langkah-langkah yang memuat sejumlah
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018. Strategi umum yang
diambil dalam rangka mencapai visi, dan mewujudkan misi, tujuan
dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013-
2018 yaitu meliputi :
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bar i to Utara agar mampu menjalankan kewajiban
konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan,
serta memberdayakan segenap warga masyarakat Kabupaten
Barito Utara. Pemerintah Daerah yang baik adalah Pemerintah
Daerah yang terbuka, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa
berjalan di atas prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah Daerah
yang baik senantiasa mendapat kepercayaan rakyat dan bersedia
untuk membangun kemitraan yang luas dengan semua
stakeholders. Hal ini akan menjadi modal dasar utama bagi
terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat
serta memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia di
Kabupaten Barito Utara.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi dasar bagi
pembangunan dan bersifat sangat strategis bagi pembangunan
Kabupaten Barito Utara di masa mendatang, mengingat
sumberdaya alam Kabupaten Barito Utara yang terbatas karena
terus menerus dieksploitasi. Kita harus banyak belajar untuk
mengembangkan sumberdaya manusia, dan akhirnya mampu
menjadi bangsa yang besar dan berkarakter. Pemerintah
Kabupaten Barito Utara bersama segenap warganya harus
menyatukan tekad untuk membangun manusia Indonesia
8II -
seutuhnya dimulai dari Kabupaten Barito Utara.
3. Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan
yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan
pengembangan sektor unggulan dari sisi produksi (penawaran)
dan sisi permintaan yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten
Barito Utara. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah
perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan
potensi daerah dengan kinerja ekonomi. Fokusnya adalah
menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi jumlah
penduduk miskin dan memperluas lapangan kerja, mendorong
terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta
pemerataan pembangunan sehingga terwujudnya visi dan misi
Kabupaten Barito Utara 2013-2018. Dengan ini diharapkan
ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada
ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada
rakyat Kabupaten Barito Utara.
C. Prioritas DaerahPelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai upaya
mewujudkan masa depan tertentu yang diinginkan, yang telah
dirumuskan dalam visi pembangunan daerah. Visi pembangunan
merupakan nilai kolektif yang dirumuskan dari tatanan kehidupan
masyarakat. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam setiap
perumusan perencanaan pembangunan baik jangka panjang,
menengah maupun perencanaan tahunan.
Perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun
2015, mempunyai nilai strategis dimana dalam tahapan perencanaan
satu tahun kedepan. Kondisi saat ini sebagai titik tolak perencanaan
yang sekaligus sebagai tantangan untuk mewujudkan tuntutan dan
harapan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh
daerah sebagai proses penentuan masa depan. Pembangunan di
9II -
Kabupaten Barito Utara, sebagai bagian dari pembangunan nasional
telah dilaksanakan diberbagai bidang.
Keberhasilan pembangunan akan tercapai jika dilaksanakan
dengan dilandasi oleh rasa kebersamaan dari semua komponen
masyarakat dan pemerintah daerah. Karena hasil pembangunan
tersebut hakekatnya merupakan milik masyarakat dan sangat
diharapkan baik secara fisik, pemerataan maupun manfaatnya.
Adapun gambaran umum prioritas pembangunan yang akan
dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016
Kabupaten Barito Utara sesuai dengan agenda Pembangunan
Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Tengah, serta visi dan misi
Kabupaten Barito Utara yang termuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun
2013-2018 yang menetapkan prioritas pembangunan jangka
menengah daerah sebagai berikut :
(1) Ekonomi kerakyatan,
(2) Pendidikan,
(3) Kesehatan,
(4) Infrastruktur berbasis lingkungan,
(5) Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Kepemerintahan yang baik,
Kelima prioritas pembangunan tersebut mengedepankan
perbaikan birokrasi pemerintah daerah, pendidikan dan pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan murah. Kemudian pemenuhan sarana
dan prasarana infrastruktur berupa pembukaan akses jalan ke desa-
desa, peningkatan kualitas badan jalan ke kecamatan, pembangunan
Puskesmas dan Pustu, Pembangunan gedung sekolah dasar,
menengah dan tingkat atas, serta fasilitas umum lainnya.
10II -
1III --
BAB IIIURUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Barito Utara,
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Utara, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang mengelola
Sekretariat yang terdiri dari :
a. Subbag. Umum dan Kepegawaian
b. Subbag. Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
a. Bidang Perencanaan Pembangunan : yang terdiri dari Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana, Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sub Bidang
Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya.
b. Bidang Penelitian dan Pengembangan : yang terdiri dari Sub
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana,
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, dan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
Budaya.
2III --
c. Bidang Pengendalian Pembangunan : yang terdiri dari Sub Bidang
Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik Prasarana, Sub Bidang
Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi, dan Sub Bidang
Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Utara, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Utara adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan
pengembangan, sedangkan fungsi Bappeda Litbang adalah sebagai
berikut:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara
ini adalah sebagai landasan penyusunan program dengan
mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.
3III --
Struktur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 02 Tahun 2016
sebagai berikut :
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten
Barito Utara tahun 2013-2018, maka strategi dan kebijakan yang
akan ditempuh Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara pada tahun
2017 adalah sebagai berikut :
1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur
Negara atas tugas–tugasnya dalam pelaksanaan tugas
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
4III --
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan
kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan
urusan pemerintahan dengan optimal.
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami
dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan
program pembangunan yang transparan, akuntabel dan
demokratis, efektif dan efisien.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai
dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan dalam rangka mewujudkan good governance
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang
Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat
kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas
5III --
dalam hal kebijakan- kebijakan dan prosedur dilaksanakan
dengan arah kebijakan :
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam
rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan
kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam
rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten
Barito Utara dan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.
b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah
dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi melakukan inovasi- inovasi dan terobosan-terobosan
dalam bidang NSPM (Norma-Standar-Prosedur-Manual),
sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan,
pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian
pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan
GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya
dengan mengoptimalkan sarana & prasarana yang ada.
b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung
disegala bidang
B. Prioritas Urusan wajib Yang Dilaksanakan1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito
Utara Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam DPA yang kemudian
mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam DPPA Bappeda
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
6III --
TABEL III.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2017
No.
Kode
Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
1.2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1.3. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.7. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.8. Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10. Penyediaan alat tulis kantor
1.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14. Penyediaan peralatan rumah
tangga
1.15. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.16. Penyediaan bahan logistik kantor
1.17. Penyediaan makanan dan
minuman
1.18. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1.19. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
1.20. Penyediaan jasa PNS dan Non
PNS
1.22. Penyediaan jasa keamanan
gedung
kantor
7III --
No.
Kode
Program Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.7. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
2.9. Pengadaan peralatan gedung
kantor
2.10. Pengadaan mebeleur
2.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2.24. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
2.29. Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.5. Pengadaan pakaian khusus hari-
hari
tertentu
5. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.3. Bimbingan teknis implementasi
peraturanperundang-undangan
6. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
danKeuangan
6.1. Penyusunanlaporancapaiankinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.2. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
6.3. Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
6.4. Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
6.5. Penyusunan RKA/DPA-SKPD
6.7. Penyusunan LKPJ SKPD
6.8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
15. Program Penelitian dan
Pengembangan
15.1. Penelitian dan pengembangan
bidang fisik dan prasarana wilayah
15.2. Penelitian dan pengembangan
bidang sosial budaya
15.3. Penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi
8III --
No.
Kode
Program Kegiatan
15 Program Pengembangan
data/Informasi
15.13. Inventarisasi program
pembangunan daerah
15.15. Pelaksanaan sistem informasi
pembangunan daerah
16. Program Kerjasama
Pembangunan
16.2. Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah
21. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
21.3. Penyusunan RPJMD
21.4. Penyusunan RKPD
21.5. Penyelenggaraan MUSRENBANG
(RKPD, RPJMD,RPJPD)
21.13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan
daerah
21.14. Penyusunan KUA dan PPAS
21.15. Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
21.17. Pelaksanaan evaluasi
pengawasan
dan penyerapan anggaran
(TEPPA)
21.18. Evaluasi RPJMD, RKPD dan
RENJA Kabupaten Barito Utara
22. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
22.3. Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
22.4. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
23. Program Perencanaan Sosial
Budaya
23.3. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
9III --
No.
Kode
Program Kegiatan
24. Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
24.4. Perencanaan pembangunan
bidang
prasarana wilayah
24.5. Pembangunan percepatan sanitasi
permukiman (PPSP)
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal didasarkan
pada Pencapaian Program dan Kegiatan.
TABEL III.2. REALISASI KEGIATAN BAPPEDA LITBANGKABUPATEN BARITO UTARA TAHUNANGGARAN 2017
No. DPA Uraian Program / KegiatanAPBD
KabupatenDAU (Rp)
Realisasi s/d 31 Desember 2017 SisaAnggaran
(Rp)Realisasi Keuangan Fisik
Rp. % (%)1 2 3 4 5 6 7
05/DPA/SKPD/2017
Program PelayananAdministrasi Perkantoran 1,610,038,400 1,490,303,655 92.56 98.35 119,734,745
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 7,500,000 7,500,000 100.00 100.00 0
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 167,418,800 141,247,252 84.37 100.00 26,171,548
3 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor 71,000,000 70,977,000 99.97 100.00 23,000
4Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional
12,060,000 7,333,700 60.81 100.00 4,726,300
5 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 155,880,000 145,840,000 93.56 100.00 10,040,000
6 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 72,000,000 66,327,000 92.12 100.00 5,673,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,980,000 63,964,700 99.98 100.00 15,300
8 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 86,499,600 80,540,900 93.11 100.00 5,958,700
9Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
22,000,000 21,999,100 100.00 100.00 900
10III --
No. DPA Uraian Program / KegiatanAPBD
KabupatenDAU (Rp)
Realisasi s/d 31 Desember 2017 SisaAnggaran
(Rp)Realisasi Keuangan Fisik
Rp. % (%)1 2 3 4 5 6 7
10 Penyediaan Peralatan RumahTangga 7,500,000 7,260,000 96.80 97.00 240,000
11Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
24,000,000 23,677,500 98.66 100.00 322,500
12 Penyediaan bahan logistikkantor 50,000,000 34,405,400 68.81 75.00 15,594,600
13 Penyediaan Makanan danMinuman 60,000,000 54,859,000 91.43 100.00 5,141,000
14 Rapat-rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah 310,000,000 309,853,403 99.95 100.00 146,597
15 Rapat-rapat Kordinasi danperjalanan dalam Daerah 100,000,000 84,518,700 84.52 100.00 15,481,300
16 Penyediaan Jasa PNS dan NonPNS 342,600,000 314,800,000 91.89 100.00 27,800,000
17 Penyedia Jasa KeamananGedung Kantor 57,600,000 55,200,000 95.83 100.00 2,400,000
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 397,701,000 158,435,669 39.84 100.00 239,265,331
18 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 30,000,000 29,963,000 99.88 100.00 37,000
19 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional 119,051,000 102,584,169 86.17 100.00 16,466,831
20 Pemeliharaan rutin/berkalaMebeleur 28,000,000 25,888,500 92.46 100.00 2,111,500
21 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor 32,000,000 28,402,000 88.76 100.00 3,598,000
22 Pengadaan Peralatan GedungKantor 116,500,000 106,810,000 91.68 100.00 9,690,000
23 Pengadaan Mebeleur 72,150,000 67,430,000 93.46 100.00 4,720,000
Program peningkatan disiplinaparatur 49,890,000 42,914,000 86.02 100.00 6,976,000
24 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu 49,890,000 42,914,000 86.02 100.00 6,976,000
Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
175,000,000 173,062,190 98.89 100.00 1,937,810
25Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
175,000,000 173,062,190 98.89 100.00 1,937,810
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
86,497,000 75,788,125 93.99 97.31 10,708,875
26Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
7,000,000 6,774,100 96.77 100.00 225,900
27 Penyusunan pelaporanKeuangan Semesteran 5,000,000 4,994,800 99.90 100.00 5,200
28 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran 5,000,000 4,993,200 99.86 100.00 6,800
11III --
No. DPA Uraian Program / KegiatanAPBD
KabupatenDAU (Rp)
Realisasi s/d 31 Desember 2017 SisaAnggaran
(Rp)Realisasi Keuangan Fisik
Rp. % (%)1 2 3 4 5 6 7
29 Penyusunan pelaporanKeuangan Akhir Tahun 10,000,000 9,972,800 99.73 100.00 27,200
30 Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD 34,999,000 27,859,325 79.60 90.67 7,139,675
31 Penyusunan LKPJ SKPD 5,000,000 4,933,800 98.68 100.00 66,20032 Penyusunan RENJA-SKPD 19,498,000 16,260,100 83.39 90.50 3,237,900
Program Penelitian danPengembangan 329,500,000 241,094,693 74.14 74.29 88,405,307
33Penelitian dan PengembanganBidang Fisik dan PrasaranaWilayah
101,500,000 88,432,600 87.13 82.71 13,067,400
34Penelitian dan PengembanganBidang Pemerintahan danSosial Budaya
101,500,000 75,049,674 73.94 71.00 26,450,326
35 Penelitian dan PengembanganBidang Ekonomi 126,500,000 77,612,419 61.35 69.14 48,887,581
Program pengembangandata/informasi 128,650,000 122,466,051 92.97 92.97 6,183,949
36 Inventarisasi ProgramPembangunan Daerah 34,000,000 30,010,000 88.26 88.26 3,990,000
37 Pelaksanaan Sistem InformasiPembangunan Antar Daerah 94,650,000 92,456,051 97.68 97.68 2,193,949
Program KerjasamaPembangunan 18,500,000 15,474,000 83.64 87.50 3,026,000
38 Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah 18,500,000 15,474,000 83.64 87.50 3,026,000
Program perencanaanpembangunan daerah 1,116,571,100 947,156,496 82.93 86.15 169,414,604
39 Penyusunan RPJMD 80,000,000 60,062,000 75.08 83.33 19,938,00040 Penyusunan RKPD 97,400,000 88,272,660 90.63 100.00 9,127,340
41PenyelenggaraanMUSREMBANG (RKPD,RPJMD, RPJPD)
147,784,000 146,114,000 98.87 99.67 1,670,000
42Monitoring, Evaluasi danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunan daerah
76,900,000 63,170,000 82.15 82.15 13,730,000
43 Penyusunan KUA dan PPAS 248,900,000 158,550,222 63.70 76.88 90,349,778
44 Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah 117,132,300 102,417,121 87.44 93.33 14,715,179
45Pelaksanaan EvaluasiPengawasan dan PenyerapanAnggaran (TEPRA)
314,454,800 305,275,493 97.08 85.35 9,179,307
46 Evaluasi RPJMD, RKPD danRENJA Kab.Barut 34,000,000 23,295,000 68.51 68.51 10,705,000
Program perencanaanpembangunan ekonomi 101,500,000 96,105,516 96.61 100.00 5,394,484
12III --
No. DPA Uraian Program / KegiatanAPBD
KabupatenDAU (Rp)
Realisasi s/d 31 Desember 2017 SisaAnggaran
(Rp)Realisasi Keuangan Fisik
Rp. % (%)1 2 3 4 5 6 7
47Penyusunan Perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat
12,000,000 11,896,500 99.14 100.00 103,500
48 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi 89,500,000 84,209,016 94.09 100.00 5,290,984
Program perencanaan sosialdan budaya 189,000,000 168,255,658 89.41 85.14 20,744,342
49Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya
84,000,000 78,006,000 92.86 96.00 5,994,000
50 Penanggulangan Kemiskinan 105,000,000 90,249,658 85.95 74.29 14,750,342
Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
128,900,000 115,684,867 91.35 96.88 13,215,133
51Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangPrasarana Wilayah
80,000,000 67,771,667 84.71 93.75 12,228,333
52 Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP) 48,900,000 47,913,200 97.98 100.00 986,800
J U M L A H 4,331,747,500 3,646,740,920 84.19 93.22 685,006,580
Pada Tahun Anggaran 2017, realisasi dari pelaksanaan program/
kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara tercatat
sebesar 84,19% untuk realisasi keuangan dan sebesar 93,22%
untuk realisasi fisik.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 32 ayat 2 tentang urusan wajib dan pilihan,
bahwa Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara
menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib yaitu Perencanaan
Pembangunan.
13III --
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Keadaan Pegawai menurut Golongan dan Kepangkatan serta
Jenjang Pendidikan (kondisi sampai akhir bulan Desember 2017)
TABEL III.3. KEADAAN PEGAWAI BAPPEDA LITBANGKABUPATEN BARITO UTARA MENURUTGOLONGAN DAN KEPANGKATAN TAHUN 2017
No. Gol.Ruang
Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)Jumlah
S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 SLTA SMP SD1. IV 1 2 1 - - - - - - 4
2. III - 4 13 1 3 - - - - 21
3. II - - - - - - 5 - - 54. I - - - - - - - - - -
5. Kontrak - - 9 - 4 1 8 1 2 25
Jumlah 1 6 23 1 7 1 13 1 2 55
Jumlah Pejabat Struktural : 16 orang
Jumlah Pejabat Fungsional : -
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran
2017 mendapatkan alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan Fisik(%)(Rp) %
1.
2.
Belanja TidakLangsung
BelanjaLangsung
3.389.155.701,-
4.331.747.500,-
2.264.478.859,-
3.646.740.920,-
66,82
84,19
100,00
93,22
Jumlah 7.720.903.201,- 5.911.219.779,- 75,50 96,61
14III --
6. Proses Perencanaan Pembangunan
Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan pada
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017
mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pelaksanaan rencana kegiatan pada Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang
tertuang dalam DPA Bappeda Litbang merupakan penjabaran dari
Renja Bappeda Tahun 2017.
Adapun Proses Perencanaan SOPD dimaksud mengacu
kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Bappeda
Tahun 2013-2018 untuk kemudian dijabarkan dalam Rencana
Kerja Tahunan (Renja) Bappeda Litbang Tahun 2017.
Selanjutnya Renja Bappeda Litbang Tahun 2017 tersebut
diusulkan masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017. Kemudian mendapat alokasi
dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Barito Utara Tahun 2017 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kegiatan
prioritas sesuai dengan Tupoksi Bappeda Litbang Kabupaten Barito
Utara.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya)
Sarana dan Prasarana yang ada pada Bappeda Litbang Kabupaten
Barito Utara sudah mencukupi, antara lain :
15III --
a. Tempat Kerja
Gedung tempat kerja cukup luas dan memadai, jika
dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada.
Aula gedung kantor cukup representatif dan dapat
menampung sekitar 100 orang, dapat digunakan untuk rapat
dinas tingkat SKPD maupun tingkat Kabupaten.
Tersedianya satu ruang komputer pada masing-masing
sekretariat dan bidang-bidang
Tersedia satu ruang ibadah (Mushola).
b. Peralatan Kantor
Komputer, Laptop dan printer sangat memadai dengan
kondisi baik;
Mesin genset tersedia 2 unit, dengan total daya tersedia
sebesar 45 KVA;.
Mesin tik cukup;
Sarana komunikasi (telpon, faximile dan internet) cukup
memadai;
Peralatan kantor lainnya cukup memadai.
c. Mobilitas/Kendaraan Dinas
Kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit.
Kendaraan roda 2 sebanyak 29 unit.
8. Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Bappeda Litbang pada tahun 2017 antara
lain anggaran pada tahun 2017 berkurang dari anggaran tahun
2016, sehingga ada beberapa kegiatan yang pagunya kurangi dari
perhitungan kegiatan tersebut. Adapun beberapa kegiatan yang
mengalami kekurangan pagu baru bisa terlakasanakan pada
triwulan IV, yaitu menggunakan pagu setelah perubahan.
16III --
Adapun solusi untuk permasalahan tersebut yakni menambah
pagu belanja langsung Bappeda Litbang pada perubahan di
Triwulan IV.
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
Pada tahun anggaran 2017 Bappeda Litbang Kabupaten
Barito Utara mengalami pemangkasan struktur organisasi dengan
dipindahkannya Bidang Penanaman Modal ke BPMPTSP yang
baru dibentuk. Pemangkasan struktur ini diikuti dengan
pemangkasan anggaran yang melekat dengan bidang dimaksud.
C. Indikator Kinerja Kunci
Adapun Indikator Kinerja Kunci Bappeda Litbang Tahun 2017
dapat dilihat pada lampiran-lampiran.
1IV --
BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara tidak menerima dana tugas
pembantuan.
2IV --
1V -
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara bersama Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Barito Utara telah
melaksanakan kegiatan forum konsolidasi kerjasama pembangunan
daerah 12 (dua belas) Kabupaten pada 3 (tiga) Provinsi (Kalteng,
Kaltim, dan Kalsel) pada tahun 2015 yang berlangsung pada tanggal 1-
2 Desember 2015 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara dan
menghasilkan 9 (sembilan) rumusan kesepakatan pertemuan yang
ditandatangani oleh perwakilan dari Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Paser,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Bappeda Litbang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016
tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun kerjasama yang
pernah dilakukan pada tahun 2017, yaitu dengan …… kontrak untuk
sistem aplikasi perencanaan secara online berbasis web diberi nama
Batara Plan. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat
dan akurasi kegiatan perencanaan daerah yang meliputi Rencana Kerja
SOPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
diinput melalui Batara Plan pada situs bataraplan.id.
2V -
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai kegiatan
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.
D. Pembinaan Batas Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai kegiatan
Pembinaan Batas Wilayah.
E. Pencegahan dan Penangulangan Bencana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai kegiatan
Pencegahan dan Penangulangan Bencana.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai kegiatan
Pengelolaan Kawasan Khusus.
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Barito Utara tidak mempunyai kegiatan
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
VI - 1
BAB VI. PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada tahun anggaran 2017 Bappeda Litbang Kabupaten Barito
Utara melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang kemudian mengalami
perubahan sebagaimana pada DPPA Bappeda Litbang Kabupaten
Barito Utara yang berjumlah 52 kegiatan. Anggaran pada DPPA
Bappeda Litbang mengalami penambahan sebesar Rp
Rp1.451.747.500,- , Penambahan anggara pada Belanja Pegawai yang
semula Rp707.030.000,- menjadi Rp801.639.000,- atau bertambah
sebesar Rp94.609.000,-. Kemudian pada Belanja Barang dan Jasa
yang semua dianggarkan sebesar Rp2.165.470.000,- pada DPPA
menjadi Rp3,301.958.500,- atau bertambah sebesar
Rp1.136.488.500,-. Dan pada Belanja Modal yang semula
Rp7.500.000,- menjadi Rp228.150.000,- atau bertambah sebesar
Rp220.650.000,-.
B. SaranAgar kegiatan dapat terlaksana sesuai target, ke depannya
perlu perencanaan yang akurat namun fleksibel untuk mengantisipasi
permasalahan pemangkasan anggaran, dan atau reposisi anggaran
akibat kebijakan moneter pemerintah pusat. Disamping itu perlu dibuat
ranking prioritas kegiatan sesuai kebutuhan organisasi agar
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana lebih
optimal.