kata pengantar - kemkes.go.id...2. menyelenggarakan fungsi farmasi di bidang penggunaan obat...
TRANSCRIPT
11
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan karunia-NYA
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah
ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai wujud
transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selain
itu laporan kinerja merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu
peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di tahun 2019 memiliki
berbagai inovasi dan terobosan, namun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Untuk
itu, atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, saya berterima kasih atas saran
dan masukan perbaikan bagi penyempurnaan dokumen perencanaan serta
pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.
Bengkulu, Februari 2020 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu H.Herwan Antoni,SKM,M.Kes,M.Si NIP. 19731008 199702 1 001
22
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis
yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pada
dasarnya laporan ini menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu Tahun 2019 sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Bengkulu pada Rencana Stategis (Renstra) Kementerian
Kesehatan 2015-2019.
33
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Obat merupakan salah satu komponen yang tidak tergantikan dalam
pelayanan kesehatan dan digunakan pada upaya peningkatan kesehatan,
pencegahan, diagnosis, pengobatan dan pemulihan penyakit. Obat adalah
bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau
menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan
diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan
dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Akses terhadap obat terutama obat
esensial merupakan salah satu hak azasi manusia sehingga penyediaan obat
esensial tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga
pelayanan kesehatan publik maupun swasta.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian
perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah
ditetapkannya RPJMN 2015-2019 maka Kementerian Kesehatan menyusun
Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.
Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui
pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan
bawah-atas (bottom-up).
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1)
meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya
pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan
perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui
Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)
44
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)
meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan
yang meliputi peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana
pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan
obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan
produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan
distribusi kefarmasian, peningkatan kualitas produksi dan distribusi
kefarmasian dan peningkatan produksi bahan baku obat dan obat tradisional
produksi di dalam negeri.
Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu,
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ini ditujukan untuk menjamin
ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan
kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga
dan kosmetika.
Adapun Tugas dan Kegiatan Pokok Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
adalah:
1. Menyusun rencana kegiatan program, bimbingan, pembinaan,
pengendalian farmasi serta pendistribusian obat, kosmetik, makanan,
suplemen makanan, obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, zat
adiktif dan bahan berbahaya bagi kesehatan serta SIPNAP menurut skala
provinsi.
2. Menyelenggarakan fungsi farmasi di bidang penggunaan obat rasional dan
pelayanan kefarmasian antara lain:
a. melakukan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang Penggunaan
Obat Rasional dan Obat Esensial
b. melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelayanan
kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kab/Kota
c. melaksanakan promosi Penggunaan Obat Rasional
55
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Penggunaan Obat Rasional
3. Menyelenggarakan program farmasi di bidang Pelayanan Farmasi
Komunitas dan Klinik
4. Menyelenggarakan program farmasi di bidang Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, antara lain: pelaksanaan teknis dibidang
penyediaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan
dasar, serta pengadaan perbekalan kesehatan dan pemantauan evaluasi
kebijakan teknis.
5. Menyelenggarakan program farmasi di bidang Pengawasan dan Penilaian
Alat Kesehatan.
6. Menyelenggarakan program farmasi di bidang Makanan dan Minuman di
Prodis Kefarmasian
7. Melakukan proses perizinan di bidang kefarmasian dan alat
kesehatan/pembekalan kesehatan pada sarana produksi / distribusi dan
profesi antara lain:
a. sebagai Tim Teknis dalam proses perizinan dan rekomendasi untuk PBF
(Pedagang Besar Farmasi) dan Cabang PBF.
b. sebagai Tim Teknis dalam proses perizinan dan rekomendasi untuk PAK
(Penyalur Alat Kesehatan), dan Cabang PAK yang dikeluarkan oleh
Kemenkes RI.
c. sebagai Tim Teknis dalam proses perizinan dan rekomendasi untuk IOT
(Industri Obat Tradisional) dan IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional)
yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.
d. melakukan registrasi terhadap lulusan Tenaga Teknis Kefarmasian
yang baru dengan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis
Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi.
8. Memberikan bimbingan, pengawasan teknis dan operasional kegiatan
pengelolaan farmasi (sarana distribusi) di Provinsi Bengkulu dengan cara
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengadakan pelatihan untuk menunjang tercapainya misi organisasi
farmasi.
10. Melaksanakan pengelolaan dan distribusi obat buffer stock, obat program
(obat KIA, Gizi, Filariasis, TB Paru, Malaria, Pengendalian Penyakit
Menular) dan Vaksin.
66
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
11. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan
menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian
farmasi kepada seluruh satuan organisasi di Provinsi Bengkulu.
B. TUJUAN
Adapun tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah :
1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
yaitu dalam melaksanakan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dan
Program Kefarmasian dan Alkes, pada sub Program:
a. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
b. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes
c. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
d. Peningkatan Penilaian Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
e. Peningkatan Pengawasan Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan
teknis dan operasional kegiatan program kefarmasian dan alat kesehatan
Provinsi terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu TA 2019.
3. Memberikan gambaran pelaksanaan fungsi pembinaan Provinsi kepada
Kabupaten/Kota untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kementerian
Kesehatan, khususnya di bidang farmasi, TA 2019.
Tabel 1.1 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019
Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
No Sasaran yang akan dicapai
1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
2 Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
3 Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.
Sumber: Renstra Kemenkes RI Tahun 2015-2019
77
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
C. SISTEMATIKA
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Tahun 2019 sebagai berikut:
1. BAB I (PENDAHULUAN)
Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang program
kefarmasian, alkes dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
serta berisi tentang maksud dan tujuan penerbitan Laporan Kinerja
Tahun 2019 yang terdiri dari:
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Sistematika
d. Permasalahan
2. BAB II (GAMBARAN UMUM)
a. Organisasi
b. Sumber daya manusia
c. Sarana dan Prasarana
d. Langkah – Langkah ( Strategi )
3. BAB III (PERENCANAAN KINERJA )
a. Program Kefarmasian dan Alkes (Dekonsentrasi)
b. Program Obat dan Perbekkes (APBD)
4. BAB IV (AKUNTABILITAS KINERJA)
Realisasi pelaksanaan program tentang pelaksanaan kegitan, hasil
kegiatan serta realisasi keuangan, baik yang bersumber oleh DIPA
Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019 maupun DPA Program Obat
dan Perbekkes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.
5. BAB V (PENUTUP)
a. Kesimpulan
b. Saran
D. PERMASALAHAN
Adapun permasalahan secara umum dalam pelaksanaan kegiatan pada
Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT tahun 2019 diantaranya:
1. Masih terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian dan belum lengkapnya
sarana dan prasarana di Puskesmas Kabupaten/Kota, sehingga
88
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan belum
maksimal.
2. Ketersediaan Obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota tidak
sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan Puskesmas di
Kabupaten/Kota.
3. Masih kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap
pengembangan usaha Obat Tradisional.
4. Masih belum tersosialisasi secara masif kepada masyarakat
mengenai Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA
CERMAT) dan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Alkes
(GERMAS ALKES).
5. Masih lemahnya pembinaan terhadap Sarana Penyalur Alat
Kesehatan.
6. Masih belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan kegiatan
program kefarmasian di Kabupaten/Kota.
7. Masih minimnya dukungan anggaran APBD terhadap kegiatan
rutin/administrasi/operasional di Seksi Kefarmasian, Alkes dan
PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
99
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
BAB II GAMBARAN UMUM
A. ORGANISASI
Struktur Organisasi Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu:
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu:
- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
- Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT
- Jabatan Fungsional:
- Fungsional Apoteker
- Fungsional Asisten Apoteker
- Fungsional Administrasi Kesehatan
- Staf Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
- Pelaksana
B. SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk melaksanakan kegiatan, tugas pokok dan fungsi Seksi
Kefarmasian, Alkes dan PKRT memiliki 18 (delapan belas) orang SDM
dengan rincian sebagai berikut:
1. Tenaga dengan pendidikan S1 sebanyak 14 orang dengan rincian:
a. Apoteker sebanyak 8 (delapan) orang.
b. Kesehatan Masyarakat sebanyak 6 orang (SMF, D3 Farmasi,
Bidan).
2. Tenaga dengan pendidikan S2 sebanyak 6 (enam) orang dengan
rincian:
a. Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang
b. Administrasi Keuangan sebanyak 4 (empat) orang
Adapun jumlah tenaga keseluruhan adalah sebanyak 18 (Delapan
Belas) orang, terdiri dari:
1. Apoteker sebanyak 8 (delapan) orang
2. Administrasi keuangan sebanyak 4 (empat) orang
3. Kesehatan masyarakat sebanyak 6 (enam) orang.
1010
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
C. SARANA DAN PRASARANA
Adapun sarana dan prasarana pada Seksi Kefarmasian, Alkes dan
PKRT Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
No. Sarana Jumlah
1. Penyimpanan
a. Rak 37
b. Pallet 14
c. Lemari Narkotika & Psikotropika 1
d. Lemari Vaksin/Cold Chain 1
e. Lemari Es 3
2. Pengamanan
a. Teralis Ada
b. Pagar Ada
c. APAR 3
d. CCTV Ada
3. Distribusi
a. Roda 2 2
b. Roda 4 2
4. Administrasi
a. Komputer 9
b. Laptop 8
c. Printer 10
d. Telepon 1
e. Fax 1
f. Sistem Elektronik Obat Ada
g. Koneksi Internet Ada
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota
se Provinsi Bengkulu terdapat sarana pelayanan kesehatan, seperti pada tabel
di bawah ini:
Tabel 2.1 Sarana Kefarmasian
No Kab/Kota PKM.
Perawatan
PKM. NP
RSU/ TNI/
swasta Apotik
Toko Obat
Toko Alkes
PBF Cab. PBF
PAK Cab. PAK
1111
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
1 Bengkulu Utara 7 15 2 21 6 2 Bengkulu Selatan 3 11 2 28 3 3 Rejang Lebong 7 14 1 27 10 4 Seluma 3 19 1 10 4 5 Kepahiang 3 11 1 13 4 6 Lebong 3 10 1 6 4 7 Mukomuko 6 11 1 23 21 8 Kaur 4 12 1 14 4 9 Kota 3 17 6 115 53 3 15 22 10 Bengkulu Tengah 3 17 1 9 3 11 RS Rujukan Prov 2 JUMLAH 42
137 19 266 112 3 15 22
Catatan untuk di kota: - RSU kota : 1 unit - RS Swasta : 3 unit - RS TNI : 1 unit - RS Polisi : 1 unit Catatan RS Rujukan Provinsi : RS M.Yunus dan RS Jiwa Ketergantungan Obat.
D. LANGKAH–LANGKAH
Adapun langkah–langkah yang dilaksanakan dalam menjalankan
organisasi ini dengan metoda 4 M dan 1 W:
1. Man : Manusia (SDM ada 18 orang)
2. Money : Dana kegiatan (bersumber dari APBD, APBN, dll)
3. Machine : Sarana dan prasarana yang ada
4. Methode : Cara melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana masing-masing program yang telah ditetapkan.
5. What : Program yang akan dilaksanakan sesuai Dengan target Telah ditetapkan , yaitu :
a. Program Kefarmasian dan Alkes
b. Program Obat dan Perbekkes
Beberapa langkah kegiatan yang dilaksanakan :
1. Membuat rencana kegiatan (jenis, jadwal kegiatan, dll)
2. Melaksanakan apa yang sudah ditulis dan menulis apa yang sudah
dilaksanakan.
3. Membangun komunikasi dan kerjasama tim yang baik.
4. Membangun komunikasi yang efektif ke Kabupaten/Kota untuk
mendapatkan data dan informasi lainnya.
5. Melaksanakan pertemuan sesuai rencana program masing-masing.
6. Melaksanakan rapat terbuka seksi untuk pelaksanaan kegiatan
program.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada sasaran yang sudah
ditetapkan.
1212
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
8. Membuat laporan feed back hasil monitoring dan evaluasi kepada
sasaran.
9. Melaksanakan diskusi bila ada masalah dalam pelaksanakan
kegiatan sehingga ditemukan solusi yang baik.
10. Melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
11. Melaporkan semua kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing program dengan penuh tanggung jawab.
1313
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
BAB III PERENCANAAN KINERJA
PROGRAM KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT
A. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Semua kegiatan telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019 sesuai
dengan DIPA Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2019.
Tabel 3. 1. Daftar Rincian Pelaksanaan Kegiatan
Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 1 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan
Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi
23 s/d 25 Juni 2019
2 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota
18 s/d 20 Juni 2019
3 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan
31 Maret s/d 02 April 2019
4 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes
1 (satu) TA 2019
5 Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi
1 (satu) TA 2019
6 Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian
09 s/d 11 April 2019
7 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian
1 (satu) TA 2019
8 Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
20 s/d 23 Maret 2019
9 Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes
23 s/d 25 April 2019
10 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1 (satu) TA 2019
11 Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalan Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden
26 s/d 28 April 2019
12 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT Maret s/d Juni TA 2019
13 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan
1 (satu) TA 2019
1414
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
14 Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Inspeksi Sarana, Surveilence Produk dan Pengawasan Perizinan Sarana
02 s/d 04 September 2019
B. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Semua kegiatan telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019
sesuai dengan DPA Program Obat dan Perbekkes Tahun Anggaran 2019.
Tabel 3.2. Daftar Rincian Pelaksanaan Kegiatan Program Obat dan Perbekkes TA 2019
NO KEGIATAN Waktu Pelaksanaan
1
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan
02 s/d 03 Mei 2019
1515
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
A. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES (DEKONSENTRASI)
1. SOSIALISASI, EVALUASI PELAKSANAAN GEMA CERMAT, DAN OPTIMALISASI AOC DALAM RANGKA MENDUKUNG GERMAS DI KABUPATEN KOTA PROVINSI A. Pelaksanaan Kegiatan
a. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Juni 2019
bertempat di Hotel Raffles City Jln. Pariwisata No. 01 Pantai
Panjang Bengkulu Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Nala
Sea Side Jln. Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu
b. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Direktorat Pelayanan
Kefarmasian, Dinkes Provinsi Bengkulu, Dinkes Kota Bengkulu,
BPOM, PD IAI Bengkulu serta PTSP Kota Bengkulu
c. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 155
(seratus lima puluh lima) adapun rincian peserta pertemuan
sebagai berikut:
No Peserta Jumlah
1 Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 12 orang
2 Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Utara 11 orang
3 Dinas Kesehatan Kab. Seluma 12 orang
4 Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 77 orang
5 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 3 orang
6 Biro Kesra Provinsi Bengkulu 1 orang
B. Hasil Kegiatan
1. Peserta akan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan dan akan
mensosialisasikan di lingkungan kerja masing - masing.
1616
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
2. Melakukan perencanaan kegiatan GEMA CERMAT melalui dana
BOK Puskesmas.
3. Peserta kegiatan ini akan mendukung mempercepat pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan obat
rasional melalui Gema Cermat dengan mempersiapkan segala hal
terkait pelaksanaannya di lingkungan kerja masing – masing
seperti media sosial, darma wanita, majelis taklim, TP – PKK,
arisan, APOCIL, sekolah, Puskesmas
4. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu akan mempercepat pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan obat
rasional melalui Gema Cermat dengan mempersiapkan segala hal
terkait pelaksanaannya (Anggaran, SDM dan hal lainnya).
5. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu akan secara kontinyu
melaksanakan kegiatan terkait GeMa CerMat di Kab lainnya di
Provinsi Bengkulu
6. Organisasi Profesi dapat dengan aktif mensosialisasikan kegiatan
ini ke seluruh anggota organisasinya
7. Bekerjasama dengan IAI Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan
ini secara berkelanjutan.
C. Anggaran
Sumber dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019
sebesar Rp. 180.024.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh
Empat Ribu Rupiah).
2. MENINGKATKAN KAPASITAS SDM DALAM PENGELOLAAN VAKSIN
DAN PENERAPAN E-LOGISTIK DI INSTALASI FARMASI PROVINSI / KAB / KOTA
A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Juni 2019
dengan jumlah jam belajar 10 JPL dengan lama 1 JPL @ 60
menit dengan jumlah jam belajar 10 JPL @60 menit.
1717
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
2. Pertemuan Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Pengelolaan
Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi
Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 18 s.d 20 Juni 2019
dilaksanakan di Hotel Nala Sea Side Jl. Pantai Pariwisata no. 13
Bengkulu.
3. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Direktorat Tata
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Tim E-Logistik
dan Pejabat yang Membidangi Pengelolaan Vaksin) dan Dinas
Kesehatan Provinsi (Bidang Yankes dan P2P)
B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1. Masih terdapat kendala dalam penerapan aplikasi e-logistik di
Kabupaten/Kota diantaranya adalah aplikasi e-logistik sulit
untuk di install, aplikasi sering error (tidak bisa mem-back-
up/merestore data), Laporan indikator Output tidak bisa keluar.
2. Fasilitas yang kurang mendukung seperti tidak adanya
komputer/laptop di unit layanan, sehingga harus menggunakan
fasilitas pribadi milik pengelola SIPNAP dan jaringan internet
yang kurang bagus.
3. Terjadinya pergantian staf sehingga petugas yang sudah dilatih
menggunakan aplikasi e-logistik berganti.
4. Anggaran DAK Non Fisik untuk Honor Pengelola e-Logistik tidak
bisa direalisasikan karena kebijakan anggaran daerah.C. Anggaran
Sumber dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019
sebesar Rp. 102.406.000 (Seratus Dua Juta Empat Ratus Enam
Ribu Rupiah).
3. WORKSHOP E-MONEV KATALOG DALAM MENDUKUNG
PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT (RKO) DAN SIPNAP UNTUK UNIT LAYANAN
A. Pelaksanakan Kegiatan
1. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret s.d 02 April
2019 di Hotel Nala Sea Side Bengkulu.
2. Peserta dalam pertemuan Melaksanakan Workshop E- Monev
Katalog Dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO)
& SIPNAP untuk Unit Layanan Tahun 2019 berjumlah 86
Orang, terdiri dari :
a. Peserta Kabupaten berjumlah 52 orang, dengan kriteria :
1818
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
• 1 (satu) orang Kepala Seksi/UPTD Farmasi Dinas
Kesehatan Kabupaten.
• 1 (satu) orang Petugas Kefarmasian yang menangani
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) Dinas Kesehatan
Kabupaten
• 1 (satu) orang Petugas Pengelola SIPNAP Dinas
Kesehatan Kabupaten
• 1 (satu) orang Petugas Kefarmasian yang Menangani
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) Rumah Sakit
Kabupaten
• 1 (satu) orang petugas SIPNAP Rumah Sakit Kabupaten
• 1 (satu) orang petugas Kefarmasian yang Menangani
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) Apotek/Klinik yang
bekerjasama dengan BPJS
b. Peserta Kota/Provinsi berjumlah 34 orang, dengan kriteria :
• 1 (satu) orang Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan
Kota.
• 1 (satu) orang petugas Kefarmasian yang menangani
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu.
• 1 (satu) orang petugas Pengelola SIPNAP Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu.
• 1 (satu) orang petugas Kefarmasian yang Perencanaan
Kebutuhan Obat (RKO) Rumah sakit/Apotek/Klinik
Kota Bengkulu.
• 17 (tujuhbelas) orang petugas Kefarmasian yang
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan Pengelola
SIPNAP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
3. Menyiapkan Narasumber Workshop E- Monev Katalog Dalam
Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) & SIPNAP
untuk Unit Layanan Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu sesuai
dengan Kualifikasi dan materi pertemuan yang dibutuhkan
dengan Narasumber berasal dari Dinkes Provinsi Bengkulu,
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan RI dan UKPBJ Kab. Bengkulu Utara
4. Materi :
1919
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
a. Optimalisasi Peran daerah dalam Peningkatan Program
Kefarmasian Menuju UHC
b. Perencanaan Kebutuhan Obat Melalui Pengelolaan Obat
Satu Pintu (One Gate Policy) di Instalasi Farmasi Provinsi
Bengkulu
c. Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan Tantangan
Pengadaan Obat Tahun 2019
d. Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
e. Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Obat Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
f. Evaluasi Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Implementasi
Pelaksanaan SIPNAP dan RKO di Provinsi Bengkulu
g. Implementasi Pengadaan Obat Melalui e-katalog di Kab.
Bengkulu Utara
B. Hasil Kegiatan
1. Pelaksanaan Workshop E- Monev Katalog Dalam Mendukung
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) & SIPNAP untuk Unit
Layanan Tahun 2019 penting untuk dilaksanakan secara
bersinambung, mengingat perlu data dan informasi terkait
Rencana Kebutuhan Obat tingkat Kab/Kota maupun di Provinsi
yang tepat dan akurat.
2. Penyampaikan usulan RKO harus disampaikan tepat waktu dan
data yang disampaikan telah terkoordinasi antara pengelola
Program dan pengelola farmasi.
3. Pelaporan SIPNAP agar disampaikan tepat waktu, paling lambat
tanggal 10 setiap bulannya
4. Agar Dinkes Kab/Kota dan unit layanan (IF, RS, Apotek dan
klinik) dapat melakukan up date data, agar dihasilkan data
pelaporan Narkotika dan Psikotropika yang akurat
5. Perlunya peningkatan koordinasi antara pengelola obat di
instalasi farmasi dan pemegang program sehingga terbentuk
persamaan persepsi dalam pengelolaan obat program
6. Perlunya penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)
dalam melakukan pengelolaan obat yang melibatkan
pengelolaan instansi farmasi dan penglola program
7. Dilakukan pembinaan yang berjenjang terhadap unit layanan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang software SIPNAP
2020
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
pada unit layanan yang berada diwilayah kerjanya masing-
masing.
8. Untuk masalah fasilitas, diharapkan adanya komitmen bersama
untuk melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang
seperti laptop/PC dan Modem/jaringan.
9. Untuk masalah kesadaran pengelola, diharapkan kepada
Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota untuk sering
mengingatkan kapada pengelola SIPNAP di unit layanan akan
pentingnya pelaporan SIPNAP yang dilakukan unit layanan.
10. Perlu dilakukan evaluasi pelaporan SIPNAP oleh Dinkes
Kab/Kota untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang
ada
C. Anggaran
Sumber dana adalah DIPA Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019
sebesar Rp. 169.234.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
4. MELAKSANAKAN MONITORING KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN SERTA PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASYANKES A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan ini berupa dilakukan sebanyak satu kali dalam
setahun ke Kab/Kota melalui metode observasi dan wawancara.
2. Tempat Tujuan adalah :
a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu
b. Puskesmas di Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
- Puskesmas Kab sebanyak 20 (dua puluh ) Puskesmas
- Puskesmas Kota sebanyak 20 (dua puluh) Puskesmas
B. Hasil Kegiatan
1. Instalasi Farmasi di Kab/Kota melakukan Manajemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai standar sebesar 80 %.
2. Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah belum
melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai
standar
3. Pemantauan ketersediaan Obat Esensial (150 item) di Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota sebesar 66.26 %
2121
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
4. Puskesmas di Kabupaten yang dilakukan monitoring telah
mencapai target 85 % (telah memiliki 80% (18 item obat ) dari
20 item indikator Puskesmas)
5. Puskesmas Cahaya Negeri, Puskesmas Keban Agung dan Tebat
Karai belum memiliki 80% (18 item obat) dari 20 item indikator
Puskesmas
6. Puskesmas di Kota Bengkulu yang dilakukan monitoring telah
mencapai target 95 % (telah memiliki 80% (18 item obat ) dari
20 item indikator Puskesmas)
7. Puskesmas Lingkar Barat belum memiliki 80% (18 item obat)
dari 20 item indikator Puskesmas
8. Puskesmas yang telah memiliki tenaga Apoteker sebanyak 12
(dua belas)Puskesmas
9. Puskesmas yang tidak memiliki tenaga kefarmasian (Apoteker
maupun Tenaga Tekhnis Kefarmasian) sebanyak 5 (lima)
Puskesmas
10. Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
dengan kategori baik sebanyak 2 (dua) Puskesmas.
11. Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
dengan kategori cukup sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)
Puskesmas.
12. Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
dengan kategori kurang sebanyak 1 (satu) Puskesmas.
13. Rerata Pesentase evaluasi penerapan FORNAS di Puskesmas
sebesar 92.14 %
C. Anggaran
Sumber dana adalah DIPA Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019
sebesar Rp. 52.902.000 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua
Ribu Rupiah).
5. MEMBIAYAI PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMASAN KEMBALI
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI INSTALASI FARMASI A. Pelaksanaan Kegiatan
Dalam rangka mendukung pengelolaan obat satu pintu (one
gate policy) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan telah melakukan
pengelolaan obat buffer dan obat Program.
Obat buffer terdiri dari obat PKD dan Alkes sedangkan obat
program terdiri dari obat TB, HIV AIDS, malaria, KIA, saluran
2222
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
cerna, filariasis dan kecacingan, gizi dan keswa tetapi pengelolaan
vaksin masih dikelola oleh bidang P2P. Koordinasi lintas program
sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan harmonisasi dan
integrasi dalam pengelolaan obat di instalasi farmasi terutama
dalam hal perencanaan dan pendistribusian.
Prinsip dalam pendistribusian obat dari Dinas Kesehatan
Provinsi ke Kab/Kota atau unit layanan dapat dilakukan dengan 2
cara yaitu:
1. Pull Distribution, yaitu kab/Kota/unit layanan mengajukan
permintaan kebutuhan kepada provinsi.
2. Push Distribution, artinya provinsi secara pro-aktif melakukan
pengiriman obat tanpa menunggu permintaan dari kab/kota
yang membutuhkan.
Pada kondisi normal pendistribusian dilakukan secara pull
distribution sedangkan pada saat bencana kedua cara distribusi
tersebut dapat dilakukan.
Tata cara Pendistribusian obat buffer stok dan program:
1. Kab/Kota/unit layanan yang mengalami kekurangan atau
kekosongan obat mengajukan permohonan permintaan obat ke
Dinkes Provinsi Bengkulu.
2. Permohonan harus ditanda tangani atau diketahui oleh Ka.
Dinkes Kab/Kota.
3. IF Dinkes Provinsi akan melakukan penilaian terhadap
permintaan obat dari Kab/Kota dengan memperhatikan jumlah
permintaan, sisa stok Kab/Kota, ketersediaan obat buffer stok
provinsi.
4. Khusus obat program, IF Provinsi akan berkoordinasi dengan
pengelola program terkait.
5. Khusus obat program HIV AIDS pengajuan permintaan selain
secara tertulis juga mengajukan permintaan melalui aplikasi
SIHA, Pengelola program dan petugas IF Provinsi akan
berkoordinasi dengan merespon/menyetujui proses permintaan
pada aplikasi SIHA tersebut.
6. Selanjutnya Ka.Dinkes Provinsi akan menyampaikan perintah
kepada petugas pengelola untuk mengirimkan obat kepada
Kab/Kota.
2323
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
7. Petugas pengelola mengirimkan obat buffer/program kepada
Kab/Kota dengan mengacu pada perintah Ka.Dinkes Provinsi
Bengkulu.
Metode distribusi
1. Obat langsung diantar oleh Dinkes Provinsi Bengkulu ke
Kabupaten
2. Obat diambil sendiri oleh Kab/Kota/unit layanan di IF Dinkes
Provinsi Bengkulu.
Distribusi obat dilakukan ke Kabupaten yaitu sebanyak 2 periode
per kabupaten atau menyesuaikan, sedangkan pengiriman obat
dalam wilayah kota Bengkulu anggaran pendistribusian tidak
tersedia.
Anggaran
DIPA Program Kefarmasian dan Alkes tahun 2019 menyediakan
anggaran Distribusi Obat sebesar Rp. 59.864.000 (Lima Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
Diagram Frequensi Distribusi Obat Buffer Stock Tahun 2019
2424
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Tabel 3.3 Jumlah Distribusi Obat ke Kabupaten/Kota
No
Nama Kabupaten
Jumlah Distribusi
1 Kota Bengkulu 9
2 Kab. Rejang Lebong 1
3 Kab. Bengkulu Utara 4
4 Kab. Kaur 3
5 Kab. Seluma 7
6 Kab. Mukomuko 4
7 Kab. Lebong 2
8 Kab. Kepahiang 5
9 Kab. Bengkulu Tengah 3
10 Kab. Bengkulu Selatan 4
11 Lain-lain 12 Total 54
B. Hambatan dan masalah:
1. Permintaan obat Kab/Kota umumnya belum mencantumkan
sisa stok pada daftar permintaan sehingga IF Provinsi Bengkulu
kesulitan melakukan penilaian pemenuhan permintaan dan
penyesuaian stok IF Provinsi.
2. Permintaan obat Kab/Kota disampaikan bersamaan dengan
pengambilan oleh Kab/Kota sehingga alur dan disposisi belum
sepenuhnya sesuai protap yang tersedi
Stok Opname
Stok opname obat merupakan proses yang dilakukan secara berkala
untuk menghitung fisik obat dan persediaan yang sebenarnya.
Tujuan:
1. Untuk memantau ketersediaan obat secara berkala.
2. Untuk mengetahui kesesuaian jumlah fisik obat dengan catatan
dalam pembukuan dan kartu stok.
Pelaksanaan:
Stok opname untuk obat buffer stok dan program tahun 2019 telah
dilaksanakan per tgl 31 Desember 2019.
2525
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
6. PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DALAM MELAKUKAN MONITORING PERIZINAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Pertemuan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM
Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota agar siap dalam melakukan
monitoring dan pembinaan terhadap sarana Prodis Kefarmasian,
sehingga kegiatan monitoring dapat menghasilkan solusi dalam
permasalahan perizinan, dilaksanakan pada tanggal 09 sampai
dengan 11 April 2019 di Hotel Nala Sea Side Jl. Pantai
Pariwisata No. 13 Bengkulu.
2. Peserta dalam pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM
Dalam Melakukan Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan
Distribusi Kefarmasian berjumlah 33 Orang.
a. Peserta Kabupaten berjumlah 18 orang, dengan kriteria :
• 1 (satu) orang Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
• 1 (Satu) orang Penanggungjawab Perizinan OT, Kosmetika
dan Distribusi Obat atau seksi yang membawahi perizinan
tersebut
b. Peserta Kota berjumlah 15 orang, dengan kriteria :
• 1 (satu) orang Kepala Seksi Kefarmasian
• 1 (satu) orang Penanggungjawab Obat Tradisonal,
Kosmetik dan Distribusi Obat atau Seksi yang
membawahi
• 1 (Satu) orang Pimpinan / Penanggungjawab PD IA I
• 1 (Satu) orang Pimpinan / Penanggungjawab PC IA I
• 1 (Satu) orang Penanggungjawab perwakilan Apotek
• 8 (delapan) orang Peserta Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu
B. Hasil Kegiatan
2626
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
diatur dalam PP 24/2018 dan Permenkes 26/2018 (sektor
Kesehatan) dimana terdapat 33 jenis perizinan termasuk
perizinan Industri Farmasi, PBF, SPP-PIRT,IOT,IKOS,IEBA.
2. Kedepan akan dikembangkan suatu sistem monitoring untuk
mendukung implementasi Monev Perizinan ke sarana Prodis
Kefarmasian melalui Monev E-Licensing.
3. Perlunya Kerjasama dan Integrasi yang baik antara Pelaku
Usaha, Masyarakat dan Pemerintah dalam meningkatkan
keamanan pangan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
4. Pembinaan Sarana Prodis Kefarmasian merupakan tugas dari
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pengawasan
merupakan tugas dari BPOM.
5. Dalam peningkatan mutu pelayanan kefarmasian agar sarana
pelayanan kesehatan mengacu kepada Permenkes No 72/73/74
tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di RS,
Apotek dan Puskesmas.
6. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kefarmasian di Sarana
Pelayanan Kesehatan agar dilakukan advokasi terhadap stake
holder dalam pemenuhan SDM kefarmasian mengingat jumlah
tenaga kefarmasian yang sangat minim di terutama di
Puskesmas.
7. Kedepannya akan dikembangkan suatu aplikasi SIMONA yang
memuat tentang sistem perizinan, monitoring dan pembinaan
apotek, dan data apotek yang dapat diakses kab/kota/provinsi
dan pusat.
8. Penggunaan Bahan Tanbahan Pangan (BTP) diatur dalam
Permenkes No 033/2012 tentang BTP dan Perka BPOM tentang
batas maksimum penggunaan BTP.
9. Hygiene Sanitasi merupakan factor penting dalam keamanan
pangan.
10. Sejak dikeluarkannya PP No 24/2018 dan Permenkes No
26/2018 (sektor kesehatan) semua perizinan dilakukan melalui
Online Submission System (OSS) kecuali Pertambangan,
Keuangan, Properti dan Perumahan.
C. Anggaran
2727
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Sumber dana adalah DIPA Program Kefarmasian dan Alkes TA 2019
sebesar Rp. 79.152.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima
Puluh Dua Ribu Rupiah).
7. MONITORING PERIZINAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
KEFARMASIAN A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan monitoring perizinan produksi dan distribusi
kefarmasian dilaksanakan terhadap sarana PBF di wilayah Kota
Bengkulu dan Sarana IRTP di Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu.
2. Kegiatan Monitoring terhadap PBF dilakukan dengan melakukan
penilaian terhadap aspek:
a. Perizinan
b. Aktifitas Penyaluran/Distribusi
c. Pelaporan e-report PBF
d. Pengelolaan produk
3. Kegiatan Monitoring Perizinan dan Pembinaan Industri Rumah
Tangga Pangan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2019
sampai dengan Minggu ke-2 bulan November 2019 di 36 Sarana
IRTP yang ada di Provinsi Bengkulu. 36 Sarana IRTP tersebut
terdiri dari 16 sarana yang ada di kabupaten dan 20 Sarana yang
ada di kota Bengkulu.
B. Hasil Kegiatan
1. Pembinaan Sarana PBF
Pembinaan Sarana PBF dilakukan terhadap 15 Sarana PBF
yang ada di Kota Bengkulu, dengan hasil:
a. Alamat, Direktur dan APJ sesuai dengan izin PBF yang
masih berlaku
b. Aktifitas penyaluran masih berjalan sesuai dengan
ketentuan
c. Pelaporan e- report PBF aktif
2828
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
d. Sarana dan prasarana seperti pengatur suhu, kelembaban
ruangan serta kontrol hama tersedia dan ada kartu
kontrolnya.
e. Stok persediaan obat masih ada
f. Berkas Administrasi lengkap
g. sudah melakukan Pemutakhiran data melalui OSS
2. Pembinaan Sarana IRTP
a. IRTP yang telah memiliki Sertifikat SPP-IRT sebanyak 27
sarana (75 %)
b. IRTP yang telah memiliki Sertifikat PKP sebanyak 28 sarana
(77.8 %)
c. IRTP yang telah menerapkan CPPB-IRT sebanyak 8 sarana
(22.2 %)
d. IRTP yang belum sepenuhnya menerapkan CPPB-IRT
sebanyak 28 sarana (77.8 %)
e. IRTP yang menyediakan kotak P3K sebanyak 12 sarana
(33.3 %)
C. Anggaran
Sumber dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. 44.712.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus
Dua Belas Ribu Rupiah).
8. MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PROGRAM
KEFARMASIAN DAN ALKES A. Pelaksanaan Kegiatan
ii. Kegiatan dilaksanakan tgl 20 s/d 23 Maret 2019 di Provinsi
Lampung.
iii. Peserta Kegiatan adalah Pejabat Struktural di Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
iv. Materi yang disampaikan adalah:
a. Prioritas Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019.
b. Penguatan Dukungan Manajemen Kefarmasian dan Alkes di
Era Digital.
2929
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
c. Optimalisasi Peran Daerah dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Kefarmasian Menuju Universal Health Coverage
(UHC).
d. Prioritas Kegiatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Tahun 2019.
e. Penerapan Pengawasan Alkes dan PKRT di Daerah.
f. Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Monitoring
Sertifikat Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta
Kemandirian Bahan Baku Obat.
g. UHC dalam Pembangunan Kesehatan
h. Implementasi SPM Bidang Kesehatan dalam Upaya
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
i. Rencana Aksi Program PTM, TB dan Imunisasi, serta
Dukungan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang
Dibutuhkan.
j. Pokok-pokok Draft Awal Rancangan RPJMN Teknokratik
2020-2024 Pembangunan Kesehatan.
k. Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan
2020-2024.
l. Rencana Aksi Penurunan AKI-AKN dan Stunting , serta
Dukungan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
B. Hasil Kegiatan
Berdasarkan pembahasan selama RAKONAS, kami peserta Rakonas
Regional Barat bersepakat untuk sungguh–sungguh melaksanakan
Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Peningkatan Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menuju Universal Health Coverage
(UHC) melalui:
1. Mendukung Program Indonesia Sehat dan penanganan 5
masalah prioritas bidang kesehatan tahun 2019, yaitu
percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI)/ angka
kematian neonatal (AKN), penurunan stunting, percepatan
eliminasi tuberculosis (TBC), pencegahan dan pengendalian
Penyakit Tidak Menular (PTM) serta peningkatan cakupan dan
mutu imunisasi dasar lengkap melalui jaminan akses terhadap
sediaan farmasi dan alat kesehatan serta berupaya mendorong
perubahan paradigma menuju paradigma sehat.
3030
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
2. Menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar
perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan kegiatan prioritas
di bidang pembangunan kesehatan, dengan berpedoman pada
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 2
Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri No 100 Tahun 2018
tentang Penerapan SPM dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan.
Selain itu juga akan memanfaatkan SPM sebagai bahan advokasi
dan meningkatkan integrasi lintas program untuk mendukung
perencanaan – penganggaran bidang kesehatan, terutama untuk
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Pusat dan Daerah.
3. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan fokus
pada mutu pelayanan yang sejalan dengan indikator WHO yakni
effective coverage (EC) sehingga berdampak pada meningkatnya
usia harapan hidup. Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota akan berperan
menjamin akses terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan
serta dalam peningkatan mutu pelayanan kefarmasian sesuai
standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sebagai salah
satu dukungan dalam penguatan layanan primer guna mencapai
Universal Health Coverage (UHC).
4. Mewujudkan jaminan akses terhadap sediaan farmasi dan alat
kesehatan, dan mendorong paradigma sehat, dalam
pembangunan kesehatan menuju Universal Health Coverage
(UHC), secara terintergrasi antara Ditjen Kefarmasian dan Alat
Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinkes
Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota melalui:
a. Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan vaksin
yang berkualitas;
b. Berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif dalam penanggulangan penyakit tidak menular;
c. Melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu, dan
melakukan langkah-langkah spesifik untuk memperkuat
pengendalian resistensi antimikroba;
3131
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
d. Peningkatan daya saing industri dan kepedulian penggunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
e. Peningkatan mutu pelayanan publik di bidang sediaan
farmasi dan alat kesehatan; serta
f. Penguatan SDM dalam pengawasan alat kesehatan dan PKRT
di daerah
5. Meningkatkan komitmen dan kolaborasi Pusat dan Daerah serta
penguatan inovasi pemanfaatan teknologi digital dalam
menghadapi Revolusi Industri 4.0 untuk menjamin akses sediaan
farmasi dan alat kesehatan bagi pembangunan kesehatan.
C. Anggaran
Sumber dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. 68.264.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus
Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
9. MELAKSANAKAN REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN REVIU PEMUTAKHIRAN DATA KEFARMASIAN DAN ALKES A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Pertemuan Reviu Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang
Pelayanan Kefarmasian Dan Reviu Pemutakhiran Data
Kefarmasian Dan Alkes, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
efektif tanggal 23 s.d 25 April 2019 dengan jumlah jam
belajar 12 JPL @60 menit di Hotel Nala Sea Side Jl. Pantai
Pariwisata No. 13 Bengkulu.
2. Peserta dalam pertemuan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian Dan Reviu Pemutakhiran
Data Kefarmasian Dan Alkes berjumlah 32 Orang.
Peserta Kabupaten berjumlah 18 orang, dengan kriteria:
a. 1 (satu) orang Pengelola Data Kefarmasian dan Alkes Dinas
Kesehatan Kabupaten
b. 1 (satu) orang Penanggungjawab Kegiatan DAK kefamasian
Dinas Kesehatan Kabupaten
c. Peserta Kota berjumlah 3 orang
Peserta Provinsi berjumlah 11 orang
B. Hasil Kegiatan
3232
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
1. Kegiatan Pertemuan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub
Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutahiran Data
Kefarmasian dan Alkes tahun 2019 telah terlaksana dengan
baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan.
2. Meningkatkan Koordinasi secara berjenjang untuk
menghasilkan data yang akurat dan valid.
3. Meningkatkan Koordinasi dan sinergi antara Dinas kesehatan
Kab/Kota dan Provinsi dalam melakukan perencanaan melalui
e- Desk DAK sub Bidang Pelayanan Kefarmasian
4. Dihasilkannya pemutakhiran data kefarmasian melalui aplikasi
SIMADA.
5. Adanya komitmen dari peserta kabupaten/ kota untuk
melakukan e- desk DAK tahun 2020 , melakukan pendataan
dan verifikasi serta update Kefarmasian melalui SIMADA secara
realtime
6. Agar Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat melaporkan realisasi
DAK setiap triwulan melalui Aplikasi SIMADA
7. Narasumber Pusat bersedia untuk menjadi narasumber baik di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan
bimbingan teknis tentang kendala serta permasalahan yang
ada.
8. Peserta telah sepakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam
pelaporan data kefarmasian sehingga proses pelaporan dapat
lebih cepat dan tepat waktu.
C. Anggaran
Sumber Dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp 78.824.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus
Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
10. ADMINISTRASI KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2019 A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan
Alat Kesehatan terdiri dari:
a. Pembayaran Honor Operasional Satker:
- Honor KPA
- Honor PPK
3333
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
- Honor PPSPM
- Honor Bendahara Pengeluaran
- Honor Staf Pengelola Keuangan
- Honor Petugas SAI
b. Belanja Barang Persediaan dan Konsumsi, berupa ATK
penunjang pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan.
c. Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan fungsi
program, keuangan dan perbendaharaan.
d. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk
Diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Dekonsentrasi Program
Kefarmasian dilaksanakan selama 12 bulan.
B. Hasil Kegiatan
1. Terselenggaranya Pembayaran Honor Operasional Satker selama
12 bulan.
2. Tercukupinya ATK penunjang pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi selama 12 bulan.
3. Terlaksananya fungsi program, keuangan dan perbendaharaan
Satker selama 12 bulan.
4. Terlaksananya kegiatan belanja barang penunjang
dekonsentrasi untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah
dalam bentuk penyerahan BAST antara Pusat dan Daerah.
C. Anggaran
Sumber Dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. 174.640.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
11. WORKSHOP PENINGKATAN PENGGUNAAN ALKES DALAM NEGERI
DALAM IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN
A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan dilaksanakan berupa pertemuan dilaksanakan pada
tanggal 26 s.d 28 Februari 2019 dengan jumlah jam belajar 12
JPL dengan lama 1 JPL @ 60 menit. Kegiatan ini dilaksanakan
di Hotel Raffles City Jalan Pariwisata No 1 Pantai Panjang
Bengkulu
2. Peserta berjumlah 34 peserta
3. Narasumber berjumlah 7 orang berasal dari :
3434
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
- Direktorat Penilaian Alkes dan PKRT
- Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
- RS. M. Yunus
- Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu
4. Materi
- Implementasi Kebijakan Rencana Aksi Pengembangan Industri
Alat Kesehatan
- Upaya Peningkatan Penggunaan Alkes Dalam Negeri
- Evaluasi Program Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu
- Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Alkes Sesuai
Standar dalam Mendukung Akreditasi Fasyankes
- Gerakan Masyarakat Penggunaan Alkes & PKRT yang Baik
- Tatacara Pengadaan Alkes melalui e-Catalog
- Pengadaan Alkes dan Persediaan Farmasi dengan e-Catalog
B. Hasil Kegiatan
1. Sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2016, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit agar meningkatkan
pengadaan dan penggunaan alat kesehatan produkasi dalam
negeri (AKD).
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit wajib
mengadakan alat kesehatan dari sumber resmi yaitu penyalur
alat kesehatan maupun cabang penyalur alat kesehatan sesuai
dengan kapasitasnya masing-masing.
3. Alat kesehatan yang diadakan wajib memiliki izin edar, hal ini
perlu dipastikan terutama saat pengadaan di luar e catalog.
4. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi,
serta penggunaan alat kesehatan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
5. Sistem e-katalog yang diterapkan dalam proses tender obat dan
alat kesehatan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi
perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri.
C. Anggaran
3535
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Sumber Dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. 81.250.000 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah).
12. MELAKSANAKAN SAMPLING PRODUK ALKES DAN PKRT
A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan Sampling Alkes dan PKRT Program Kefarmasian dan
Alkes Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan di
wilayah kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang
Lebong, dan Kota Bengkulu.
2. Sampel yang diuji sebanyak 36 jenis yang terdiri dari 26 sampel
Alkes dan 10 jenis sampel PKRT. Sampel alat kesehatan yang
diuji adalah alkes yang banyak dipakai oleh tenaga kesehatan
maupun masyarakat yaitu disposable syringe, infusion set, dan
foley catheter dengan parameter uji sterilitas, serta pantyliner
dan pembalut wanita dengan parameter uji fluorosensi. Untuk
sampel PKRT yang diuji yaitu handwash (uji antibakteri) dan
diapers anak (uji daya serap dan fluorosensi)
3. Pengujian dilaksanakan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Jakarta dan Laboratorium Sucofindo Bekasi
B. Hasil Kegiatan
Hasil uji menunjukkan bahwa dari 26 jenis sampel Alkes ada 2 jenis
yang tidak memenuhi syarat uji sterilitas. Untuk hasil uji 10 jenis
PKRT seluruh sampel memenuhi syarat. Hasil pengujian dikirimkan
ke Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT Kementerian Kesehatan
RI.
C. Anggaran
Sumber Dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. Rp. 80.232.000 (Delapan Puluh Dua Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Rupiah).
13. MELAKSANAKAN INSPEKSI SARANA PRODUKSI ALKES DAN PKRT
DAN SARANA PENYALUR ALAT KESEHATAN A. Pelaksanaan Kegiatan
3636
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Inspeksi dilaksanakan melalui kunjungan pemeriksaan langsung ke
sarana PAK dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pembukaan
Tim inseksi memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan
tujuan kunjungan
2. Proses pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan kuisioner dengan
cara/metode wawancara dan observasi
3. Penutup
Tim inspeksi menyampaikan hasil inspeksi terkaiT temuan yang
memerlukan perbaikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani seluruh anggota tim dan perwakilan PAK
B. Hasil Kegiatan
Hasil inspeksi menunjukkan bahwa dari 22 sarana yang diinspeksi:
Ø Memenuhi Syarat : 6 sarana
Ø TIdak Memenuhi Syarat : 16 sarana
C. Anggaran
Sumber Dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. Rp. 11.700.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu
Rupiah).
14. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM DALAM MELAKUKAN INSPEKSI
SARANA, SURVEILANCE PRODUK DAN PENGENDALIAN PERIZINAN SARANA A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan dilaksanakan berupa pertemuan dilaksanakan pada
tanggal 2-4 September 2019 bertempat di Hotel Raffles City
dengan jumlah jam belajar 12 JPL dengan lama 1 JPL @ 60
menit. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Raffles City Jalan
Pariwisata No 1 Pantai Panjang Bengkulu
2. Peserta berjumlah 42 orang
3. Narasumber terdiri dari Narasumber yang berasal dari:
1. Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT
2. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3. DPMPTSP Kota Bengkulu
4. Materi:
1. Peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam Pengawasan Alkes
dan PKRT
3737
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
2. Kebijakan Pengawasan Alkes & PKRT
3. Pelaksanaan Sampling dan Pengujian
4. Reformasi Perizinan Sertifikat Produksi & Distribusi Alat
Kesehatan & PKRT
5. Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan di Kota Bengkulu
6. Pengenalan Produk Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
7. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
8. Pelaporan KTD dengan Aplikasi E-Watch.
B. Hasil Kegiatan
1. Pengawasan Alkes dan PKRT bertujuan untuk menjamin
keamanan, mutu, manfaat Alkes dan PKRT yang beredar di
masyarakat.
2. Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi
serta pengawasan produk Alkes dan PKRT
3. Peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan
pengawasan adalah :
1. Memberikan izin Cabang PAK
2. Melakukan Inspeksi Sarana Prodis Alkes dan PKRT
3. Melaksanakan Sampling
4. Melakukan Sosialisasi Regulasi
Peran Dinkes Kab/Kota dalam Pengawasan Alkes adalah :
1. Memberikan izin Toko Alkes
2. Memberikan Izin Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan
PKRT
3. Melakukan Inspeksi Sarana Toko Alkes
4. Melakukan Sosialisasi Regulasi Kepada Toko Alkes
5. Mengupayakan penganggaran kegiatan Program Alkes dan
PKRT serta melakukan koordinasi yang baik antara
DPMPTSP dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam hal
perizinan bidang kesehatan terutama dalam hal perizinan
Alkes dan PKRT.
C. Anggaran
3838
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Sumber Dana DIPA Program Kefarmasian dan Alkes Tahun 2019
sebesar Rp. 110.311.000,- (Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sebelas
Ribu Rupiah).
B. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (APBD)
1. MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KEFARMASIAN DI
SARANA KESEHATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di
Sarana Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 03 Mei
2019 di Aula Dua Putri Jln. Lintas Kepahiang Pagar Alam
Kel. Pasar Ujung Kab. Kepahiang.
2. Peserta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Kefarmasian di Sarana Kesehatan berjumlah 22 (dua puluh
dua) orang peserta dengan rincian sebagai berikut:
Peserta Puskesmas Kab. Kepahiang
No Peserta Jumlah
1 Tenaga Kesehatan di Puskesmas 21 (dua puluh satu) orang
Peserta Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
No Peserta Jumlah
1 Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 1 (satu) orang
B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1. Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas melakukan advokasi
kepada stakeholder agar mendukung kegiatan dalam
peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan POR baik dalam
3939
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
bentuk kebijakan (regulasi) maupun pengalokasian anggaran
dalam APBD kabupaten/kota
2. Meningkatkan koordiinasi antara Dokter Penulis Resep dan
tenaga Teknis Kefarmasian dalam meningkatkan Pelayanan
Kefarmasian dengan berbagai inovasi dan melakukan edukasi
dalam penggunaan obat secara bijak pada masyarakat (
Gema Cermat)
3. Tenaga Kefarmasian di Puskesmas membuat rekapan
kegiatan PIO dan Konseling serta pemantauan Penggunaan
Obat Rasional (POR) di Puskesmas setiap bulan sesuai format
dari Kemenkes RI dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota dan selanjutnya Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi laporan POR dan
dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap Triwulan.
4. Dokter Penulis Resep di Puskesmas agar menandai setiap
resep dengan kode / tanda untuk 3 (tiga) indikasi penyakit
yakni ISPA Non Pneumonia, Diare Non Spesifik dan Myalgia
yang telah disepakati dengan Apoteker/ Tenaga Teknis
Kefarmasian di Puskesmas untuk memudahkan dalam
pencatatan dan pelaporan POR
5. Pencatatan dan Pelaporan POR dilakukan dengan cara
mengumpulkan lembar resep minimal 25 lembar tiap indikasi
penyakit setiap bulannya (75 lembar resep) untuk
mendapatkan data yang valid sebagai bahan perencanaan
dan pengambilan kebijakan.
C. Anggaran
Sumber Dana DPA Program Obat dan Perbekkes Tahun 2019
sebesar Rp.
C. REALISASI ANGGARAN 1. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALKES (DEKONSENTRASI)
Pada Tahun 2019, Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mendapat
alokasi Anggaran Program Kefarmasian dan Alkes yang bersumber
APBN (Dana Dekonsentrasi) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
sebesar Rp. 1.293.515.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 1.282.063.900,- atau sebesar 99,11 %. Realisasi
Anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
4040
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Tabel 4.2. Realisasi Anggaran yang Bersumber
Dana Dekonsentrasi Tahun 2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI
(Rp) (Rp) (%)
1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
180,024,000 179,828,300 99.89
2.
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik & Perbekalan Kesehatan
384,406,000 381,491,400 99.24
3.
Peningkatan Produksi & Distribusi Kefarmasian
123,864,000 122,542,200 98.93
4.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pada Progam Kefarmasian & Alat kesehatan
321,728,000 321,595,500 99.96
5.
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
81,250,000 81,248,800 99.99
6.
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan & Pebekalan Kesehatan Rumah Tangga
202,243,000 195,357,700 96.60
JUMLAH 1.293.515.000 1.282.063.900 99.11
4141
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
2. PROGRAM OBAT DAN PERBEKKES (ABPD PROVINSI)
Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2019,
terealisasi sebesar Rp. 119.162.500 atau 95,33 % dari total anggaran
sebesar Rp. 125.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.3. Realisasi Anggaran yang Bersumber APBD Provinsi Tahun 2019
NO KEGIATAN PAGU REALISASI REALISASI
Rp. Keu (%)
Fisik (%)
1 Monev Yanfar di Sarana Kesehatan
125,000,000 119,162,500 95,33 95,33
D. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1. SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN Tabel 4.4. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tata Kelola Obat
Publik Dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Target dan Capaian
Target Capaian
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
100 95
Instalasi Farmasi yang menerapkan sistem Informasi logistik obat dan BMHP
Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan BMHP
40 63,63
Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
75 80
2. SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PELAYANAN KEFARMASIAN
4242
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Tabel 4.5 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pelayanan
Kefarmasian
Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Target dan Capaian
Target Capaian
Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya Pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
60 45.19
Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
40 80
Terjaminnya mutu pelayanan kefarmasian yang bermutu dan terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap kehidupan
Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
65 50
Persentase kesesuaian obat di rumah sakit dengan FORNAS dalam JKN
90 96.08
3. SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENGAWASAN ALKES DAN PKRT
Tabel 4.6 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pengawasan Alkes dan PKRT
Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Target dan Capaian
Target Capaian
Peningkatan Pengawasan Alkes dan
PKRT
Produk dan Sarana Distribusi Alkes dan PKRT yang diuji
Persentase Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat
90 95
Kegiatan Tujuan Produk/Sarana Hasil
Sampling Melindungi 36 jenis produk Memenuhi syarat 34 jenis
4343
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Alkes dan
PKRT
masyarakat dari penggunaan produk yang tidak sesuai persyaratan keamanan manfaat dan mutu
alkes produk
Tidak memenuhi syarat 2 jenis produk
Inspeksi sarana
distribusi alkes
Memastikan bahwa penyalur alkes tetap memenuhi syarat perizinan dan memenuhi cara distribusi alat kesehatan yang baik
22 sarana penyalur alkes
Memenuhi syarat: Ada 6 sarana
Tidak memenuhi syarat: Ada 16 sarana
E. HAMBATAN/MASALAH Adapun hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain adalah:
1. Program Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
permasahannya adalah ketersediaan Obat di IFK tidak sepenuhnya bisa
memenuhi kebutuhan Kab/Kota dikarenakan obat yang dikirim pusat
kurang & pengadaan obat di Kabupaten/Kota gagal.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, permasalahannya adalah
Kurangnya SDM (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) dan sarana
prasarana di Fasyankes/Puskesmas yang masih minim tingkat
kepatuhan penulis resep terhadap pedoman pengobatan masih rendah
sehingga penggunaan antibiotik masih tinggi.
3. Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian,
permasalahannya adalah PED dan P4TO di Kabupaten Kaur belum
mendapat perhatian Pemerintah Daerah, kurangnya dukungan
Pemerintah dalam pengembangan usaha obat tradisional, masih banyak
PBF yang terkendala pembayaran, terutama dengan Instansi Pemerintah
(RS).
4. Program Peningkatan Pengawasan Alkes dan PKRT, permasalahannya
adalah perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Penyalur Alat
Kesehatan (PAK), serta anggaran kegiatan sampling alkes masih terbatas
untuk melakukan kegiatan sampling di seluruh kabupaten/kota
4444
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
5. Program Peningkatan Penilaian Alkes dan PKRT, permasalahannya
adalah Pelaksanaan GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN
ALKES belum begitu tersosialisasi kepada masyarakat serta kesadaran
masyarakat terhadap penggunaan Alkes dalam negeri masih kurang.
6. Program Dukungan Manajemen dan Keuangan, permasalahannya adalah
masih seringnya melakukan reschedule pelaksanaan kegiatan bersumber
Dana Dekonsentrasi dikarenakan menyesuaikan antara Kegiatan di
Pusat dan Daerah, baik dari segi waktu maupun ketersediaan
Narasumber Pusat. Selain itu, masih minimnya dukungan anggaran
biaya administrasi perkantoran/operasional/pemeliharaan, terutama
untuk pengurusan perizinan STR Tenaga Teknis Kefarmasian.
Sementara, Dari hasil Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan, maka dapat disimpulkan permasalahan antara lain :
1. Masih sangat minimnya SDM tenaga kefarmasian di Puskesmas. serta
tingkat mutasi pegawai yang tinggi untuk pegawai yang telah
mendapatkan pelatihan.
2. Belum ada koordinasi antara penulis resep dengan tenaga kefarmasian
di Puskesmas terkait indikator peresepan (ISPA NP, Diare NS dan
Myalgia)
3. Masih sangat diperlukannya pembinaan secara berkesinambungan dari
Dinkes Kab/Kota terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas terkait
Penggunaan Obat Rasional.
4. Minimnya sarana dan prasarana di Puskesmas sehingga program
pelayanan kefarmasian belum berjalan maksimal.
5. Masih kurangnya eduksi kepada masyarakat tentang penggunaan obat
secara bijak sehingga masyarakat masih sangat responsive terhadap
pemakaian antibiotik. Hal ini menyebabkan tingkat penggunaan
antibiotik di masyarakat sangat tinggi.
6. Tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan POR baik dari tingkat
Puskesmas sampai ke tingkat Dinkes Kab/Kota
7. Pengadaan obat buffer stok yang tidak dilaksanakan dikarenakan
lamanya turun DPA APBD Perubahan mengingat pengadaan melalui e-
4545
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
catalogue obat sehingga proses pengadaan semestinya dilakukanb
diawal tahun
8. Proses pengajuan/pencairan anggaran yang membutuhkan waktu
sehingga terkadang tidak sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang
telah disusun di arus kas dan kegiatan menjadi tertunda
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berbagai upaya kesehatan di bidang kefarmasian dilakukan untuk dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui berbagai kebijakan dan
reformasi program-program pembangunan di bidang kefarmasian sehingga
tercapai visi dan misi serta tujuan dari pembangunan kesehatan.
Laporan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini
merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan dan pencapaian yang telah
diraih oleh Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu. Hal ini juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sehingga dapat diketahui baik oleh
pelaksana di bidang kesehatan khususnya maupun masyarakat luas pada
umumnya.
Patut disadari bahwa sistem informasi yang ada saat ini masih belum
dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi secara optimal sehingga data
dan informasi yang ditampilkan masih terasa kurang dan lengkap. Meskipun
demikian diharapkan agar Laporan ini dapat menjadi salah satu referensi dan
informasi yang dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program
4646
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
kefarmasian dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan serta bahan untuk evaluasi bagi pimpinan.
B. SARAN Adapun saran perbaikan atas hambatan/masalah dalam pelaksanaan
kegiatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain adalah: 1. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemahaman Petugas di Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal pemahaman terhadap target
kinerja dan indikator Program Kefarmasian dan Alkes.
2. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemahaman SDM melalui
Pertemuan dan pelatihan (DEKON dan APBD) & Pelatihan Pengelolaan
Obat untuk Tenaga Kefarmasian di Puskesmas (BOK Kefarmasian
Kab/Kota)
3. Perlunya koordinasi dengan Petugas Penanggung Jawab di Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota agar pengelolaan program kefarmasian dan
alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaras dengan pengelolaan
program kefarmasian dan alkes di Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat.
4. Perlunya sosialiasi secara menyeluruh terkait program baru di Pusat
yang belum tersosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota, sehingga
pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alkes dan PKRT yang
baik dan benar dapat ditingkatkan.
5. Perlunya advokasi kepada Pemerintah Daerah mengenai kebutuhan
tenaga kefarmasian di Fasyankes dan update pemetaan tenaga
kefarmasian
6. Perlunya peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara di Pusat dan Daerah, baik
dari segi waktu maupun ketersediaan Narasumber Pusat.
7. Perlunya sinergitas dengan Institusi Pendidikan melalui Koordinasi
antara Perguruan Tinggi Farmasi dan Organisasi Profesi Farmasi untuk
peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian dan perizinan tenaga
8. Perlunya pemantapan jejaring kerja lintas sektor (Instansi Pemerintah
lainnya, terutama BPOM, DPMPTSP dan Organisasi Profesi (IAI dan
PAFI).
4747
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi TA 2019
Adapun saran perbaikan atas hambatan/masalah dalam pelaksanaan
kegiatan Program Obat dan Perbekkes antara lain adalah:
1. Perlunya sinergitas dan koordinasi antara Kefarmasian
Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam peningkatan pencapaian indikator
Program mengingat minimnya anggaran, SDM maupun sarana di Unit
Layanan (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Diperlukan kegiatan yang mendorong peningkatan pelayanan
kefarmasian di Puskesmas dan Kabupaten/Kota karena didasarkan
hasil Monitoring evaluasi di Kabupaten/Kota masih tingginya angka di
3 indikasi penyakit dalam Penggunaan Obat Rasional.
3. Perlunya kegiatan inovasi dalam program kefarmasian dan dapat
dialokasikan di APBD untuk mendorong meningkatnya upaya
pelayanan kefarmasian di Kabupaten/Kota.
4. Agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengacu pada jadwal yang
telah ditentukan termasuk arus kas yang ada sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan maksimal.