kata pengantarsakip.pertanian.go.id/admin/file/renstra_setdit_psp_2015... · 2016-06-10 · kata...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
telah selesainya penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015-2019.
Dalam rangka mengaktualisasikan visi dan misi Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas dan fungsi
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap unit kerja
teknis lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu juga
melakukan koordinasi diantara unit-unit eselon II lingkup Dirjen Prasarana
dan Sarana Pertanian, antar eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta
koordinasi lintas sektoral. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan
pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing unit eselon II dapat
berjalan dengan terpadu, serasi dan sinergis. Keterpaduan tersebut
diwujudkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan fungsi pelayanan
dan koordinasi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat
Jenderal dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal,
Abdul Madjid
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1. Kondisi Umum .................................................................. 1
1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................... 3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ........................................................ 9
2.1. Visi ................................................................................... 9
2.2. Misi .................................................................................... 9
2.3. Tujuan .............................................................................. 10
2.4. Sasaran ............................................................................. 10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................... 13
3.1. Strategi ............................................................................. 13
3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan .................................... 14
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 21
LAMPIRAN .............................................................................................. 23
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 iii
I. PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum Tantangan utama pertanian saat ini adalah penyediaan pangan bagi
penduduk yang jumlahnya semakin meningkat di mana sumber daya
lahan dan air semakin terbatas, distribusi dan pengelolaan sarana
pertanian yang belum optimal, serta diperburuk dengan perubahan iklim
yang tidak dapat diprediksi. Pengelolaan prasarana dan sarana pertanian
yang baik menjadi penting dalam upaya peningkatan produksi pangan.
Dalam menjawab semua tantangan tersebut, maka pemerintah melalui
Peraturan Presiden Nomer 24 tahun 2010 telah menetapkan
pembentukan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tugas
untuk merumuskan serta melaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang prasarana dan sarana pertanian dan memiliki fungsi perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang prasarana dan sarana pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian terdiri dari 6 unit eselon II. Keenam unit eselon II
tersebut adalah: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat
Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, dan Direktorat
Alat dan Mesin Pertanian.
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
merupakan unit eselon II yang memiliki tanggung jawab untuk
memberikan pelayanan sebaik-baiknya yang bersifat teknis maupun
administratif dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi direktorat
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 1
jenderal. Koordinasi juga merupakan tanggung jawab Setditjen yang
lainnya. Dua peran Setditjen ini merupakan peran penting untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi direktorat jenderal. Oleh karena
pentingnya peran setditjen dalam keberhasilan kinerja direktorat jenderal,
maka pengelolaan manajerial harus dilakukan secara optimal.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menghadapi beberapa
tantangan dan kendala seperti keterbatasan sumberdaya manusia yang
kompeten, belum optimalnya koordinasi, dll. Namun demikian kendala
dan tantangan tersebut harus dapat diatasi dengan penerapan strategi
yang tepat dan efisien.
Rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan acuan
agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen tetap dalam koridor
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana strategis
ini juga dibuat sebagai dasar pembuatan berbagai program dan kegiatan
Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta untuk mendapatkan
strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Rencana strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam
analisisnya menggunakan analisa SWOT (strength, weakness,
opportunity, and threat) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor: 135/Permentan/OT.1409/12/2013
tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
Setelah pendahuluan, bagian kedua memaparkan visi, misi, dan tujuan,
bagian ketiga membahas arah kebijakan dan strategi, bagian terakhir
merupakan penutup.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 2
1.2. Potensi dan Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi unit kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
penyedia layanan dan koordinasi bagi unit-unit kerja lingkup Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain adalah:
1. Aspek Perencanaan
a. Belum optimalnya koordinasi di bidang perencanaan
b. Kurangnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di bidang
perencanaan yang disebabkan tidak sesuainya latar belakang
pendidikan
c. Belum mantapnya koordinasi baik intern Direktorat Jenderal
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian maupun internal
lingkup Kementerian Pertanian serta eksternal lintas sektoral
2. Aspek Umum
a. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang Hukum,
Kepegawaian, dan Kerumahtanggaan
b. Administrasi penatausahaan surat menyurat lingkup Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara
optimal
c. Belum tumbuhnya pola kerja baku
d. Apresiasi terhadap pentingnya fungsi Hukum, Kepegawaian, dan
Rumah tangga relatif masih kurang
e. Terbatasnya bahan rancangan peraturan perundang-undangan
bidang prasarana dan sarana pertanian
3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan
a. Terbatasnya SDM pengelola bidang keuangan dan perlengkapan
baik jumlah maupun ketrampilan atau keahlian
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 3
b. Penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dapat dimonitor
secara optimal
c. Penatausahaan barang/ aset milik negara lingkup Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara
optimal
4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan
a. Terbatasnya sumberdaya manusia baik jumlah maupun
kualitasnya, khususnya yang mencakup keterampilan dan
keahlian sesuai bidang tugasnya
b. Apresiasi aparat terhadap pentingnya fungsi evaluasi dan
pelaporan relatif masih kurang
c. Hasil evaluasi terhadap program dan kinerja pembangunan
prasarana dan sarana pertanian “belum digunakan” sebagai
bahan penyusunan perencanaan
d. Belum lengkapnya “data base” dan informasi yang akurat sebagai
bahan penyusunan perencanaan ke depan
e. Hasil evaluasi terhadap tindak-lanjut laporan hasil pengawasan
belum sepenuhnya ditindak-lanjuti oleh unit-unit kerja yang
bersangkutan
f. Dalam konteks penerapan otonomi daerah, sistem evaluasi dan
pelaporan masih dalam proses mencari bentuk dan belum ada
sistem yang mantap
g. Arus pelaporan pembangunan prasarana dan sarana pertanian
dari daerah relatif sangat kurang, sehingga menghambat dalam
proses penyusunan evaluasi hasil kinerja pembangunan
pengelolaan lahan dan air secara keseluruhan, termasuk untuk
bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIN)
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 4
Dalam melaksanaan tupoksinya yakni memberikan pelayanan
sebaik-baiknya yang bersifat teknis maupun administratif untuk
mendukung kelancaran pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, Setditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian menghadapi beberapa tantangan. Secara rinci tantangan dari
bidang sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
sebagai berikut:
1. Aspek Perencanaan
a. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu di bidang
perencanaan.
b. Terciptanya koordinasi dibidang perencanaan baik intern lingkup
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian maupun
lingkup Kementerian Pertanian dan di luar Kementerian Pertanian
(Pusat dan Daerah).
c. Tersedianya sumber daya manusia di bidang perencanaan
prasarana dan sarana pertanian
2. Aspek Umum
a. Terpenuhinya pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang Hukum,
Kepegawaian, dan Rumah tangga.
b. Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan surat menyurat
lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
c. Meningkatnya apresiasi terhadap pentingnya fungsi Hukum,
Kepegawaian, dan Rumah tangga.
d. Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan
bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan
3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan
a. Terpenuhinya SDM pengelola administrasi bidang keuangan, dan
perlengkapan baik jumlah maupun kualitasnya
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 5
b. Tersedianya data pegawai sesuai kebutuhan secara akurat, cepat
dan tepat
c. Termonitornya penggunaan anggaran yang menjadi tanggung
jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara
optimal
d. Tercapainya tertib administrasi penatausahaan barang milik
negara secara optimal
4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan
a. Terpenuhinya jumlah tenaga/petugas (SDM) di bidang evaluasi
dan pelaporan yang memenuhi standar kualitas sesuai kebutuhan
b. Meningkatnya apresiasi aparat terhadap pentingnya peran dan
fungsi evaluasi dan pelaporan bagi terwujudnya visi dan misi
pembangunan prasarana dan sarana pertanian
c. Termanfaatkannya hasil evaluasi terhadap program/ kinerja
pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai bahan
penyusunan perencanaan
d. Tersedianya data dan informasi yang akurat, lengkap dan “up to
date”
e. Terwujudnya tindak-lanjut dari hasil evaluasi hasil pemeriksaan,
pengawasan, pengendalian program/ kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian
f. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baku yang dapat
dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Potensi yang terdapat dalam unit kerja Sekretariat Direktorat
Jenderal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyedia
layanan dan koordinasi bagi unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain adalah:
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 6
1. Aspek Perencanaan
a. Tersedianya SDM dengan tingkat pendidikan yang cukup yang
mampu ditingkatkan kemampuannya dalam bidang perencanaan
b. Terbentuknya kemungkinan kerjasama dengan instansi lain luar
maupun dalam negeri (lingkup Deptan maupun di luar Deptan baik
Pusat maupun Daerah)
2. Aspek Umum
a. Meningkatnya intensitas pembangunan pengelolaan lahan dan air
di masa yang akan datang meliputi kesiapan dan dukungan
bidang hukum, kepegawaian dan rumah tangga.
b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional bidang
administrasi kepegawaian.
c. Tersedianya data-data pegawai yang dapat dimanfaat-kan sesuai
kebutuhan secara cepat, tepat dan akurat.
d. Tercapainya tertib administrasi penatausahaan surat menyurat
lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
secara optimal.
e. Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan
bidang pengelolaan lahan dan air
3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan
a. Tersedianya pengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan baik
jumlah maupun kemampuannya
b. Tersedianya data-data penggunaan anggaran yang menjadi
tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya
c. Terkelolanya secara optimal sumber-sumber penerimaan negara
bukan pajak
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 7
d. Tercapainya tertib administrasi penatausahaan barang milik
negara secara optimal
4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan
a. Tersedianya teknologi dan berkembangnya sistim informasi.
b. Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan.
c. Meningkatnya kesadaran aparat terhadap pentingnya peran dan
fungsi evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan prasarana
dan sarana pertanian.
d. Meningkatnya peluang dan ruang yang semakin luas bagi
pengembangan peran dan fungsi evaluasi dan pelaporan dalam
pembangunan prasarana dan sarana pertanian akibat iklim
otonomi daerah yang semakin kondusif.
e. Meningkatnya kesadaran penyelenggara negara/ pemerintahan
terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja
pembangunan akan mendorong penyelesaian tindak-lanjut
terhadap laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan/ pengendalian
pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
f. Meningkatnya intensitas pembangunan prasarana dan sarana
pertanian akan memacu terwujudnya sistem evaluasi dan
pelaporan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang
dapat menjawab tantangan dinamika pembangunan
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 8
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1. Visi Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Visi Sekretariat
Direktorat Jenderal mengacu kepada Visi Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal adalah
“Terwujudnya pelayanan administrasi dan teknis yang prima dalam rangka mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pertanian”
2.2. Misi Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian adalah:
1. Merumuskan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang
prasarana dan sarana pertanian;
2. Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
3. Melakukan urusan perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi anggaran
dan perlengkapan;
4. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
prasarana dan sarana pertanian;
5. Mengelola administrasi kepegawaian, penyempurnaan organisasi dan
ketata laksanaan, pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah
tangga;
6. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut
hasil pembinaan/ pengawasan/ pengendalian, dan menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian,
serta penyediaan data dan informasi.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 9
2.3. Tujuan Tujuan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dalam melaksanakan kegiatannnya adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi dalam
rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
3. Memfasilitasi tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana
dan sarana pertanian sesuai kebutuhan;
4. Menyediakan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana
pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek
perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta
aspek evaluasi dan pelaporan.
2.4. Sasaran Sasaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi
kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, urusan rumah
tangga dan perlengkapan;
2. Terwujudnya koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di 33
propinsi;
3. Tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana
pertanian sesuai kebutuhan;
4. Tersedianya data dan informasi di bidang prasarana dan sarana
pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 10
perencanaan, aspek umum, keuangan dan perlengkapan, serta aspek
evaluasi dan pelaporan.
Semua sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas ditujukan
kepada sasaran strategis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian yaitu Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan
administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 11
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Strategi Strategi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai
berikut:
1. Strategi Dasar
a. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan prasarana
dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
b. Mengembangkan sistem administrasi bidang keuangan, dan
perlengkapan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian.
c. Mengembangkan sistem hukum, kepegawaian, rumah tangga
lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
d. Mengembangkan sistem evaluasi dan pelaporan hasil-hasil
pembangunan prasarana dan sarana pertanian
2. Strategi Operasional
Strategi operasional yang akan ditempuh oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka memberikan
pelayanan prima adalah sebagai berikut:
a. Memantapkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam
aspek perencanaan dan perumusan program/ proyek bidang
prasarana dan sarana pertanian.
b. Memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan sistem
komputerisasi dalam rangka peningkatan pelayanan teknis dan
administrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dan instansi terkait lainnya.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 13
c. Menyusun hubungan tatakerja baik intern maupun ekstern
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
d. Menyusun pedoman bidang administrasi dan meningkatkan
ketrampilan / pengetahuan SDM.
e. Mengembangan sistim informasi yang tepat, cepat dan akurat
sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan
sarana pertanian.
f. Mengembangkan sistim monitoring dan evaluasi yang efektif dan
efisien dalam upaya mengendalikan pelaksanaaan program/
kegiatan.
3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanaan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana
pertanian dan memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur
serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana
pertanian.
Program Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian adalah: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya
dengan prioritas program adalah sebagai berikut:
1. Aspek Perencanaan
a. Memantapkan pelaksanaan perencanaan yang bergerak dari
perencanaan serba sentralistik ke desentralistik;
b. Melakukan finalisasi rancangan kegiatan dan anggaran lingkup
Ditjen PSP;
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian;
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 14
d. Memanfaatkan teknologi komputer dalam rangka penyusunan
anggaran / program serta menyusun pola kerja perencanaan;
e. Mengkoordinir penyusunan program dan anggaran baik APBN
maun BLN intern Ditjen. PSP, antar Eselon I lingkup Deptan dan
lintas sektoral;
f. Memantapkan perencanaan dan pelaksanaan proyek kerja sama
luar negeri;
g. Membina/ meningkatkan kualitas SDM di bidang perencanaan;
h. Pemantapan data base sarana dan prasarana pertanian.
2. Aspek Umum
a. Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan
bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. Melaksanakan apresiasi peraturan perundang-undangan bidang
prasarana dan sarana pertanian;
c. Menyusun himpunan peraturan perundang-undangan bidang
prasarana dan sarana pertanian;
d. Melaksanakan temu koordinasi kehumasan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian;
e. Melaksanakan pembuatan video pembangunan prasarana dan
sarana pertanian;
f. Melakukan sosialisasi hasil pembangunan di bidang prasarana
dan sarana pertanian di media massa;
g. Melakukan pameran hasil-hasil pembangunan di bidang
prasarana dan sarana pertanian;
h. Melaksanakan peningkatan kearsipan/ data base prasarana dan
sarana pertanian;
i. Memantapkan sistem informasi kepegawaian baik ditingkat Ditjen
maupun Direktorat;
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 15
j. Melakukan pelatihan dan apresiasi tentang pelaksanaan Sistim
Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan
a. Melaksanakan pelatihan dan apresiasi aspek administrasi
keuangan;
b. Melaksanakan pembinaan tentang adminisrtasi keuangan kepada
seluruh pengelelola keuangan lingkup Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian;
c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi anggaran yang mejadi
tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian;
d. Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran serta menyusun
realisasi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian;
e. Melaksanakan pendataan dan penataan barang-barang milik
negara;
f. Melakukan evaluasi Surat Perintah Membayar (SPM);
g. Melaksanakan workshop penyusunan Laporan Keuangan
Semester I maupun Laporan Keuangan Tahunan;
h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan aplikasi Sistem
Akutansi Instansi (SAI) kepada petugas daerah.
4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan
a. Melakukan determinasi permasalahan program dan kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian di pusat dan
daerah;
b. Memantapkan pengawasan/ pengendalian program dan kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik di pusat dan
daerah;
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 16
c. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan/ pengendalian
program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana
pertanian;
d. Melakukan evaluasi terhadap tindak-lanjut hasil pengawasan/
pengendalian program/ kegiatan pembangunan prasarana dan
sarana pertanian;
e. Melaksanakan pemantapan koordinasi monitoring dan evaluasi
program/ kegiatan secara nasional;
f. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
g. Menyusun laporan kinerja program dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian.
Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran,
disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan
dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di
lingkupnya. Kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian
outcome program.
Keberhasilan dari kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diindikasikan oleh
beberapa indikator, sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama;
2. Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan;
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 17
3. Jumlah SAK dan SIMAK BMN;
4. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana
kepegawaian;
5. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan
sarana pertanian;
6. Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang
dipublikasikan;
7. Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat
Jenderal;
8. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan;
9. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan
LHA).
Indikator kinerja untuk masing-masing aspek yang menjadi
tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian mencakup aspek perencanaan, keuangan dan perlengkapan,
umum, serta evaluasi dan pelaporan.
Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
yang sedang berjalan saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departmen Pertanian.
Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
mempunyai tugas: memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
unsur lingkup Direktorat Jenderal antar Eselon I Kementerian Pertanian
serta koordinasi lintas sektor, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1. Bagian Perencanaan
2. Bagian Umum
3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 18
Dalam tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi:
1. Perumusan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang
sarana dan prasarana pertanian;
2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi
dan penyempurnaan organisasi, pelaksanaan urusan rumah tangga
dan tata usaha serta administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
4. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program tindak lanjut, hasil
pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di
bidang prasarana dan sarana pertanian.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 19
IV. PENUTUP
Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai institusi
menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan dalam
melaksanakan tupoksinya. Keterbatasan sumberdaya manusia baik
secara kualitas maupun kuantitas merupakan permasalahan yang
dihadapi secara umum pada setiap bagian Setditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian. Penyediaan data dan informasi yang lengkap dan
akurat juga merupakan tantangan Setditjen Prasarana Pertanian dalam
mendukung tupoksi direktorat teknis lainnya serta dalam pencapaian visi
dan misi direktorat jenderal. Namun demikian, kondisi saat ini juga
memberikan berbagai peluang yang apabila direalisasikan dapat
digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan
tadi. Peluang-peluang ini juga merupakan suatu sarana bagi kemajuan
institusi di masa yang akan datang.
Dengan visi dan misi yang dimiliki Setditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian, setditjen dapat mengatur strategi untuk pencapaian tujuan dan
sasaran yakni terwujudnya pelayanan prima, koordinasi yang baik, serta
tersedianya peraturan perundangan dan data dan informasi di bidang
sarana dan prasarana pertanian. Strategi inilah yang digunakan dalam
menghadapi permasalahan dan tantangan sehingga tujuan dapat tetap
terwujud. Dalam rencana strategis ini, strategi dibagi ke dalam strategi
dasar dan operasional yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam
penetapan rencana kerja Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
selama lima tahun ke depan. Selain prioritas program kerja, Renstra juga
menentukan indikator keberhasilan kinerja untuk digunakan sebagai tolok
ukur pencapaian hasil dari target yang telah ditetapkan.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 21
Pada akhirnya rencana strategis ini dibuat sebagai panduan bagi
Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan
tupoksinya agar tetap pada jalur yang telah ditetapkan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran pada khususnya serta pencapaian visi
dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada
umumnya.
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 22
2015 2016 2017 2018 20198.6 547,14 766,04 804,35 844,56 886,79 3.848,89
Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja KL, RKA-KL, DIPA, POK, MOU Kerjasama, TOR)
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
Jumlah SAK dan SIMAK BMN 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana kepegawaian
4 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan sarana pertanian
50 dokumen 10 dokumen - dokumen 45 dokumen 45 dokumen
Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan
5 leaflet 7 leaflet 7 leaflet 6 leaflet 6 leaflet
Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal
4 paket 4 paket 2 paket 1 paket 1 paket
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan
5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan
Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA)
2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
RENCANA STRATEGIS 2015-2019SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOTUJUAN/
KEGIATANPRIORITAS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TOTAL
(Rp.Miliar)2018
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Rp.Miliar)
Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2019
Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 25