PENDAHULUAN

Pada umumnya Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

menerima Simpanan, Giro, Tabungan dan Deposito. Kemudian Bank dikenal juga sebagai

tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping

itu bank juga dikenal untuk menukar uang, atau menerima segala bentuk pembayaran seperti

pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan sebagainya.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masayarakat serta memberikan

jasanya dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.Dari pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa ada tiga fungsi utama Bank yaitu:

1. Bank sebagai lembaga yang mungumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan.

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit

dan bentuk lainnya

3. Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan predaran

uang.

Namun hal ini tidak sesuai dengan praktek yang dillakukan oleh Bank Mega. Bank

tersebut telah melakukan pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara sehingga

hal ini merupakan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) menyimpulkan kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab

Batubara di PT Bank Mega Tbk, merupakan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua

PPATK Gunadi mengatakan aliran dana Elnusa mengarah ke perorangan dan diinvestasikan

di deposito. Sedangkan dana Pemkab Batubara mengarah ke rekening perseorangan dan

diinvestasikan deposito.

1

PEMBAHASAN

a. Kasus Pegawai Bank Mega Terlibat Kasus Pembobolan Dana Elnusa

Bank Indonesia (BI) menyatakan, kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk (ELSA)

melibatkan langsung oknum pegawai PT Bank Mega Tbk (Bank Mega). Hal tersebut

diketahui BI usai pemeriksaan internal yang dilakukan oleh bank sentral kepada Bank Mega.

Kasat Fismondep Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Aris Munandar

sebelumnya juga mengatakan, pembobolan dana itu juga menggaet sejumlah pihak antara lain

Kepala Cabang Bank Mega Jababeka berinisial IHB. Dalam pembobolan dana PT Elnusa

sebesar Rp 111 miliar ini, modus yang dilakukan dengan pemalsuan tandatangan dokumen

pengalihan dana. Nah, pemalsuan ini tidak akan mulus tanpa bantuan pihak bank.

Sebelumnya BI memang memanggil manajemen Bank Mega. Adapun yang hadir

yakni Direktur Kepatuhan Bank Mega, Direktur Operasional dan Satuan Kerja Audit Intern

Bank Mega. Ketua PPATK menjelaskan, berdasarkan penelusuran PPATK sejak April 2011,

dalam kasus Elnusa terdapat 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan 69

laporan transaksi keuangan tunai (LTKT). Untuk Dana Pemkab Batubara, terdapat 18 LTKM

dan 34 LTKT. Saat ini, PPATK telah mengirim laporan tersebut kepada penyidik Polda

dan Kejaksaan Agung.

Seperti diketahui, telah terjadi kasus pembobolan dana milik Elnusa di Bank Mega

sebesar Rp 111 miliar oleh direktur keuangannya, Santun Nainggolan. Manajemen Elnusa

akhirnya memecat Santun yang dulu juga pernah menjabat sebagai presiden direktur Sempati

Air yang sudah bangkrut.

Manajemen Elnusa juga memastikan bahwa hilangnya dana deposito Rp 111 miliar

tidak mempengaruhi kinerja perseroan. Penempatan deposito ini sedianya merupakan dana

operasional cadangan untuk tiga bulan ke depan.

Pembobolan bank terjadi bukan hanya sistem pengawasan yang lemah, namun juga

masalah sumber daya manusia (SDM) perbankan. BI meminta, ke depan agar bank lebih

mengawasi kualitas SDM. BI akan menilai kebijakan human capital oleh bank sebagai

bagian dari penilaian risiko operasional.

Seperti diketahui, Elnusa mulai menempatkan dana di Bank Mega Cabang Jababeka,

Cikarang, sejak 7 September 2009 hingga mencapai Rp161 miliar. Dana itu terbagi dalam

lima bilyet deposito berjangka waktu antara 1-3 bulan.

Seluruh dana telah ditransfer Elnusa dan diterima Bank Mega. Saat ini saldo deposito

tersebut sebesar Rp111 miliar, deposito senilai Rp50 miliar pernah dicairkan Elnusa pada

2

tanggal 5 Maret 2010, dan dananya telah diterima dengan baik di rekening sesuai perintah

Elnusa.

Permasalahan ini baru diketahui ketika Elnusa akan mencairkan deposito tersebut

pada 19 April 2011. Menurut kepala cabang Bank Mega Jababeka,Cikarang, penempatan

dana itu sudah tidak ada karena telah dicairkan. Elnusa lalu mempertanyakan sistem dan

prosedur yang ada di Bank Mega.

b. Kasus Pemkab Batubara di PT Bank Mega Tbk

Dalam kasus dana Pemkab Batubara, PPATK telah membekukan 10 rekening yang

dicurigai menerima dana dari rekening Pemkab Batubara yang ada di Bank Mega Jababeka

Modus pembobolan dana Pemkab Batubara, Sumtera Utara senilai Rp 80 miliar di Bank

Mega Cabang Jababeka, mirip dengan kasus bobolnya dana Elnusa di bank tersebut. Dari

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung diperoleh keterangan

sementara, uang Pemkab Batubara dialirkan ke PT Noble Mandiri Invesment dan PT Pacific

Fortune Management oleh sejumlah perantara yang berharap bisa menarik keuntungan dari

hal tersebut.

Modus dari kasus ini adalah pemindahan rekening bank atas nama pemerintah daerah

(pemda) yang berada di bank pembangunan daerah (BPD) yakni Bank Sumut ke bank swasta

dengan iming-iming tingginya nilai jasa bunga yang akan diberikan pihak bank swasta.Juga

dengan sistem deposito on call yang dapat memberikan kesempatan bagi para nasabah untuk

melakukan penarikan deposito kapan saja.

Namun, pengacara Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Itman Harry Basuki (IHB),

Dwi Heri Sulistiawan langsung menepis anggapan bahwa kliennya terlibat dalam kasus ini,

apalagi disebut-sebut menerima fee dari pejabat Pemkab Batubara dalam penempatan dana

Rp 80 miliar di Bank Mega cabang Jababeka.

Menurutnya, justru Itman telah melakukan prosedur yang benar dalam pencairan dana

Pemkab Batu Bara. Ia membantah pernyataan pihak Kejaksaan Agung bahwa kliennya

mengiming-imingi pejabat Pemkab Batu Bara dengan bunga tinggi untuk mendepositokan

dananya di Bank Mega.

Dalam pemeriksaan itu, kliennya juga telah menyampaikan bahwa proses pendeposi-

toan dana Pemkab dilakukan sesuai prosedur, alias tak menyalahi aturan perbankan. “Dengan

rate 7 persen per tahun, bukan 7 persen per 3 bulan. Itu produk jasa perbankan biasa,”

ucapnya.

3

Lantaran itu, dana Pemkab tersebut lalu disimpan di Bank Mega oleh Kepala Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Batubara Yos Rauke dan Bendahara

Umum Daerah Fadil Kurniawan selaku kuasa kas Pemkab Batubara. Tapi dalam perkem-

bangannya, dia mengaku tidak tahu menahu kenapa dan bagaimana dana tersebut

diinvestasikan ke dua perusahaan investasi.

Yang jelas, Kejagung tak mau kecolongan. Sinyalemen adanya peran Kepala Cabang

Bank Mega Jababeka, Itman Harry Basuki yang dijadikan tersangka oleh kepolisian dalam

kasus pembobolan dana PT Elnusa dengan modus operandi serupa, yakni hilangnya dana

Pemerintah Kabupaten Batubara Rp 80 miliar di Bank Mega, ditelusuri.

Kapuspenkum Kejagung Noor Rochmat menduga, yang bersangkutan memiliki

keterkaitan dalam kasus hilangnya dana Pemkab Batubara di Bank Mega, Jababeka.  dia juga

mengatakan bahwa kasus ini mirip dengan kasus yang dialami oleh PT Elnusa.

4

KESIMPULAN

Pembobolan bank terjadi bukan hanya sistem pengawasan yang lemah, namun juga

masalah sumber daya manusia (SDM) perbankan. BI meminta, ke depan agar bank lebih

mengawasi kualitas SDM. Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus pembobolan bank,

setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini BI).

Pertama, dengan memperkuat penegakan hukum. Cara ini memang klise, namun

untuk mewujudkan law enforcement, salah satu prasyarat utamanya adalah membersihkan

aparat penegak hukum. Jika jaksa, polisi, ataupun hakim masih kotor, maka penegakan

hukum sulit diwujudkan.

Kedua, dengan memperbaiki dua kelemahan mendasar BI: pengawasan dan

koordinasi. Dua hal ini harus terus-menerus diperbaiki karena selama ini dijadikan jalan bagi

pembobol bank untuk beraksi. Sistem perbankan sebenarnya cukup kuat untuk mencegah

pembobolan oleh orang dalam tapi faktanya tidak bisa menjamin 100%.

Ketiga, yaitu memperketat proses perekrutan SDM perbankan sehingga yang diterima

benar-benar yang mempunyai kredibilitas tinggi. Tidak hanya dari sisi skill dan knowledge

namun lebih penting dari itu attitude, yang menyangkut kejujuran dan komitmen tinggi pada

profesi bankir. Semuanya harus dipenuhi guna menjaga keberlangsungan bisnis perbankan

mengingat keterkaitannya dengan kepercayaan nasabah dan dunia usaha.

Sedangkan, cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasusnya adalah

1. memperkuat penegakan hukum.

2. memperbaiki dua kelemahan mendasar BI: pengawasan dan koordinasi.

3. memperketat proses perekrutan SDM perbankan sehingga yang diterima benar-benar

yang mempunyai kredibilitas tinggi.

5