kas dan setara kas
DESCRIPTION
penelitian diskriptif mengenai kas dan setara kas.TRANSCRIPT
LAPORAN KERJA PROFESI MAHASISWA (KPM)
PROSEDUR PEMERIKSAAN KAS DAN SETARA KAS PADA KAP TASNIM ALI WIDJANARKO DAN REKAN CABANG
DENPASAR, BALI
Oleh:
I Nyoman Sutapa
NIM: 0915351113
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2012
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberadaan entitas bisnis pada masa sekarang ini semakin kompleks.
Kekomplekan tersebut terlihat dari transaksi yang semakin luas serta transparansi
dalam pelaksanaan bisnis itu sendiri. Banyak pihak yang memerlukan informasi
akuntansi, terutama atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal
ini menuntut munculnya perusahaan untuk mampu menghasilkan laporan
keuangan yang dapat dipercaya oleh pihak pengguna laporan keuangan tersebut.
Seperti para investor yang menginginkan informasi akuntansi yang tinggi tingkat
keandalannya.
Laporan keuangan yang disampaikan manajemen tidak sepenuhnya dapat
dipercaya oleh para pengguna informasi. Hal tersebut disebabkan karena mereka
menginginkan laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan
dengan pengungkapan yang memadai. Di samping itu, Teori Keagenan (Agency
Theory) menyebutkan bahwa manajemen sebagai agen berusaha memaksimumkan
kesejahteraannya melalui kompensasi manajemen dengan berbagai upaya,
sedangkan pemilik sebagai prinsipal berusaha memaksimumkan kesejahteraannya
melalui pembagian dividen dan meningkatkan nilai perusahaannya dengan upaya
meminimalkan biaya modal, biaya investasi, dan risiko bisnis (Brigham dan
Houston, 2009:30). Perbedaan dua kepentingan ini sering menimbulkan konflik
kepentingan (agency conflicts). Untuk mengatasi konflik tersebut dan guna
memperoleh keyakinan atas laporan keuangan yang disajikan, maka perusahaan
1
2
mulai membutuhkan jasa audit untuk mengatasi asimetri informasi yang terjadi.
Jasa audit dapat diberikan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik.
Auditor sebagai pihak ketiga yang independen dan profesional diperlukan
untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang terkandung di dalam laporan
keuangan yang disajikan manajemen, sehingga laporan keuangan lebih dapat
dipercaya dan diandalkan. Pengguna informasi laporan keuangan dapat
mempertimbangkan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti pemberian kredit
atau pinjaman, investasi, merjer, dan akuisisi.
Auditor terlebih dahulu akan melaksanakan pemeriksaan atau proses audit
sebelum memberiikan pendapatnya. Proses audit terdiri dari beberapa tahapan
yang tersusun secara sistematis, dimulai dari tahap perencanaan audit, pekerjaan
lapangan, hingga dihasilkannya suatu laporan audit yang akan disampaikan
kepada pihak manajemen perusahaan. Dalam suatu proses audit, perencanaan
audit merupakan tahap yang cukup sulit dan menentukan keberhasilan pengujian
audit (Jusup, 2001:170). Informasi arus kas suatu perusahaan berguna bagi para
pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan kas dan serta setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan
untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan
ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.
Untuk itu perlu dilakukannya audit atas arus kas dan setara kas.
3
Kas didefinisikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan
untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dan setara kas menurut PSAK
No.2 (IAI:2009 :22) ”Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat liquid,
berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah
tertentu tanpa menghadapai risiko perubahan nilai yang signifikan”.
Mengingat saldo kas yang sangat likuid perlu adanya prosedur pemeriksaan
audit yang benar agar pemeriksaan audit atas kas dan setara kas memperoleh
jaminan mengenai validitas saldo kas, apakah terdapat internal control yang
cukup baik atas kas dan setara kas dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
dan Bank, Memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per
tanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan, Untuk memeriksa apakah
ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas Adanya pembatasan
penggunaan saldo kas/setara kas, Untuk memeriksa, seandainya ada saldo kas dan
setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan kedalam
rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah
selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke Laba Rugi tahun
berjalan, Untuk memeriksa apakah penyajian di Neraca sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam laporan ini adalah “bagaimana prosedur audit kas dan setara
kas yang diterapkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan?
4
1.2 Tujuan dan Kegunaan
1.2.1 Tujuan Laporan
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan laporan ini adalah untuk
mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemeriksaan kas dan setara kas
yang diterapkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang Denpasar,
Bali.
1.2.2 Kegunaan Laporan
Laporan ini diharapkan memberiikan manfaat di antaranya sebagai berikut:
1) Bagi khasanah ilmu pengetahuan
Hasil laporan ini diharapkan dapat memberiikan informasi ilmu
pengetahuan tentang bagaimana prosedur pemeriksaan kas dan setara kas
yang diterapkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang
Denpasar, Bali. Selain itu diharapkan dapat menambah studi kepustakaan
khususnya mengenai pengujian sistem pengendalian intern, serta dapat
digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan laporan sejenis.
2) Bagi KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, Bali
Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberiikan sumbangan dalam
mengambil kebijakan atas prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang
diterapkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang Denpasar,
Bali kedepannya.
3) Bagi mahasiswa
Penulisan laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pemahaman mengenai penerapan pengujian prosedur pemeriksaan kas dan
5
setara kas yang diterapkan oleh KAP dan Hasil laporan ini nantinya
diharapkan dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu pengetahuan
mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi, yaitu dengan melihat
apakah teori yang diterima dalam perkuliahan sesuai dengan praktik yang
terjadi di perusahaan atau lapangan kerja. Selain itu laporan ini dibuat untuk
memenuhi penugasan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) sebagai syarat dalam
penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
1.3 Metode Penelitian
1.3.1 Lokasi KPM
Lokasi pelaksanaan Kerja Profesi Mahasiswa KPM bertempat di Kantor
Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan Cabang Denpasar, Bali yang
beralamat di Jalan Kepundung No.12 Gedung Hiswana Migas Lantai 1 Denpasar,
Bali.
1.3.2 Waktu pelaksanaan Kerja Profesi Mahasiswa
Pelaksanaan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) berlangsung dari tanggal 3
september 2012 sampai dengan 3 nopember 2012. Hari kerja adalah Senin sampai
dengan Jumat, dengan jam kerja 08.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA,
sedangkan Hari Sabtu dengan jam kerja pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul
14.00 WITA.
6
1.3.2 Objek laporan
Objek yang diteliti dalam laporan ini adalah prosedur pemeriksaan kas dan
setara kas yang diterapkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang
Denpasar, Bali
1.3.3 Jenis data
Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan
gambar (Rahyuda, dkk., 2004:18). Data kualitatif yang digunakan dalam
penelitian ini berupa penjelasan tentang sejarah, gambaran umum, struktur
organisasi Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang
Denpasar, Bali.
1.3.4 Sumber data
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung
pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Sugiyono, 2008:193).
Data primer yang digunakan dalam laporan ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara dengan auditor dan staf pada Kantor Akuntan Publik
Tasnim Ali Widjanarko & Rekan saat kerja profesi mahasiswa (KPM) seperti
data mengenai prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang diterapkan oleh
KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang Denpasar, Bali
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain (ketiga), tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Sugiyono,
7
2008:193). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku
Pedoman Audit Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan
Cabang Denpasar Bali, struktur organisasi dan gambaran umum KAP
Tasnim Ali Widjanarko & Rekan Cabang Denpasar, Bali.
1.3.5 Metode pengumpulan data
1) Wawancara
Wawancara yaitu metode tanya jawab yang digunakan apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2008).
Tanya jawab dilakukan langsung dengan auditor yang bekerja pada Kantor
Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, Bali.
Wawancara dilakukan berkenaan dengan penjelasan dari prosedur
pemeriksaan kas dan setara kas yang diterapkan oleh KAP Tasnim Ali
Widjanarko & Rekan cabang Denpasar, Bali
2) Observasi
Observasi yaitu pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan
langsung pada objek yang digunakan sebagai dasar penulisan (Sugiyono,
2008). Observasi dilakukan dengan mempelajari prosedur pemeriksaan kas
dan setara kas yang terdapat dalam buku Pedoman Audit Kantor Akuntan
Publik Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, dan
pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penerapan pengendalian intern
pada saat melaksanakan jasa audit.
8
3) Metode Dokumentasi
Metode ini merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan melihat
dokumen atau arsip-arsip yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan
penulisan laporan.
1.3.6 Teknik analisis data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif
komparatif, yaitu data yang diperoleh dideskripsikan sedemikian rupa dan
dibandingkan dengan teori yang ada (Rahyuda, dkk., 2004:16). Dalam laporan ini,
data yang dideskripsikan berupa prosedur pemeriksaan kas dan setara kas pada
kap tasnim ali widjanarko dan rekan cabang denpasar, bali dan kemudian akan
dibandingkan dengan teori pada literatur-literatur yang termuat dalam landasan
teori.
1.4 Sistematika Penyajian
Penulisan laporan ini terdiri dari empat bab yang disusun berurutan secara
sistematis sehingga antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan.
Adapun sistematika penyajian dalam laporan ini adalah sebagai berikut.
BAB I Pendahuluan
Bab I menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari
lokasi kerja profesi mahasiswa, objek penelitian, identifikasi variabel
penelitian, definisi operasional variabel, jenis data, sumber data, metode
9
pengumpulan data, teknik analisis data, waktu kerja profesi mahasiswa,
serta sistematika penyajian.
BAB II Tinjauan Teoritis
Bab II menguraikan beberapa landasan teori yang dipergunakan penulis
sebagai acuan dalam pembahasan masalah. BAB II berisi sub bab :
pengertian auditing, jenis audit, standar audit, kantor akuntan publik
(KAP), tahapan audit atas laporan keuangan, tahap perencanaan audit
dan Pengertian kas dan setara kas yang menguraikan landasan teori
mengenai pengertian pengujian substantif atas saldo kas dan setara kas.
BAB III Pembahasan
Bab III membahas mengenai gambaran umum KAP Tasnim Ali
Widjanarko & Rekan cabang Denpasar, Bali meliputi : sejarah singkat
berdirinya KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan, struktur organisasi,
aktivitas KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan, dan deskripsi kegiatan
selama Kerja Profesi Mahasiswa di KAP Tasnim Ali Widjanarko &
Rekan, Pembahasan prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang
diterapkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang
Denpasar, Bali.
BAB IV Penutup
Bab IV berisi kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari
pembahasan masalah dan berbagai saran dari penulis kepada KAP
Tasnim Ali Widjanarko & Rekan cabang Denpasar, Bali.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1 Pengertian Auditing
ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) dalam Halim (2003:1)
mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan
mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai
tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara
asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan
hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Agoes (2000:1) menyatakan
auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh
pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen
beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan
untuk dapat memberiikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.
H. S. Munawir (1999:4), auditing adalah proses yang sistematis, yang
merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan
terorganisasi dalam memeriksa dasar-dasar pernyataan, mengevaluasinya secara
bijaksana, secara independen, untuk menyatakan pendapatnya mengenai
kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan
menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut
Mulyadi (2002:9), secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuannya adalah untuk menetapkan
10
11
tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
Definisi auditing secara umum memiliki unsur-unsur penting berikut (Halim,
2003:1).
1) Proses yang sistematis
Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis,
terstruktur, dan terorganisir.
2) Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif
Hal ini berarti bahwa proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan
proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang
dibuat oleh individu maupun entitas. Auditor kemudian mengevaluasi bukti-
bukti yang diperoleh tersebut, baik pada saat penghimpunan maupun saat
pengevaluasian bukti, auditor harus objektif.
3) Asersi-asersi mengenai berbagai tindakan dan kejadian ekonomi
Asersi merupakan suatu pernyataan, atau suatu rangkaian pernyataan secara
keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.
Untuk audit laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan
manajemen melalui laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
4) Menentukan tingkat kesesuaian
Hal ini berarti penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan
untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut
12
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian tersebut dapat
diekspresikan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif.
5) Kriteria yang ditentukan
Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk
mempertimbangkan asersi-asersi atau representasi-representasi. Kriteria
tersebut dapat berupa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
Standar Akuntansi Keuangan (SAK), aturan-aturan spesifik yang ditentukan
oleh badan legislatif atau pihak lainnya, anggaran atau ukuran lain kinerja
manajemen.
6) Menyampaikan hasil-hasilnya
Hal ini berarti hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis
yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria
yang telah ditentukan.
7) Para pemakai yang berkepentingan
Para pemakai yang berkepentingan merupakan para pengambil keputusan
yang menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan
melalui laporan audit dan laporan lainnya. Para pemakai tersebut meliputi
investor maupun calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor
maupun calon kreditor, badan pemerintahan, manajemen dan publik pada
umumnya.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu
proses sistematik yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk menghimpun
dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Tujuannya adalah untuk membandingkan
13
pernyataan-pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi yang terjadi dengan
kriteria yang telah ditentukan yang diakhiri dengan memberiikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut
2.2 Jenis Audit
Menurut Kell dan Boyton dalam Halim (2003:5), audit dapat diklasifikasikan
berdasar tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini, tipe audit terbagi dalam tiga
kategori, yaitu:
1) Audit Laporan Keuangan (financial statement audit)
Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti
mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberiikan
manfaat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai
kriteria yang telah ditentukan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum
(PABU). Jadi, ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran
(fairness). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal auditor atas
permintaan klien. Hasil audit akan disajikan dalam bentuk tertulis yang
disebut laporan auditor independen.
2) Audit Kepatuhan (compliance test)
Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dan
tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu
dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi
yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari
berbagai sumber, seperti manajemen, kreditur, maupun lembaga pemerintah.
Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (correctness) misalnya
14
ketepatan SPT Tahunan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. Hasil
audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang
menentukan kriteria tersebut.
3) Audit Operasional (operational audit)
Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti
mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan
pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis)
operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dengan
keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan
target yang telah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur atau
kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya
atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi 4 jenis
yaitu Agoes (2004):
1) Auditor Ekstern
Auditor ekstern/independent bekerja untuk kantor akuntan publik yang
statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya
auditorekstern menghasilkan laporan atas financial audit.
2) Auditor Intern
Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit
manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit.
Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen
yang termasuk jenis compliance audit.
15
3) Auditor Pajak
Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang
diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.
4) Auditor Pemerintah
Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang
disusun oleh instansi pemerintahan. Disamping itu audit juga dilakukan untuk
menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan
barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang
dikeluarkan pemerintah. Audit yangdilaksanakan oleh pemerintahan dapat
dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2.3 Standar Audit
Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) menyatakan bahwa
standar auditing terbagi menjadi tiga.
1) Standar Umum
(1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat,
auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai
dari pendidikan formal ditambah dengan pengalaman-pengalaman
16
dalam praktik audit dan menjalani pelatihan teknis yang cukup. Asisten
junior yang baru masuk dalam karir auditing harus memperoleh
pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi yang
memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih
berpengalaman.
(2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
Standar ini mengharuskan seorang auditor bersikap independen, yang
artinya seorang auditor tidak mudah dipengaruhi, karena pekerjaannya
untuk kepentingan umum. Kepercayaan masyarakat umum atas
independensi sikap auditor independen sangat penting bagi
perkembangan profesi akuntan publik. Untuk menjadi independen,
seorang auditor harus secara intelektual jujur. Profesi akuntan publik
telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota
profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari
masyarakat. Independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu
pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat
diuji secara objektif
(3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kamahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama
menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam
organisasi auditor. Selain itu juga menyangkut apa yang dikerjakan
17
auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Seorang
auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki”
oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan
tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar”. Untuk itu,
auditor dituntut untuk memiliki skeptisme profesional dan keyakinan
yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit.
2) Standar Pekerjaan Lapangan
(1) Perencanaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
Poin ini menjelaskan bahwa, penunjukan auditor independen secara dini
akan memberiikan banyak manfaat bagi auditor maupun klien.
Penunjukan secara dini memungkinkan auditor merencanakan
pekerjaannya sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat
dilaksanakan dengan cepat dan efisien serta dapat menentukan seberapa
jauh pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca.
(2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.
Untuk semua auditor harus memperoleh pemahaman tentang
pengendalian internal yang memadai untuk merencanakan audit dengan
melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang
relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian
interen tersebut dioperasikan. Setelah memperoleh pemahaman
18
tersebut, auditor menaksir resiko pengendalian untuk asersi yang
terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen
pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian, auditor dapat
mencari pengurangan lebih lanjut resiko pengendalian taksiran untuk
asersi tertentu.
(3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka
memberiikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk
mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Bukti audit sangat
bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor
independen dalam rangka memberiikan pendapat atas laporan keuangan
auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti
lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap
kompetensi bukti.
3) Standar Pelaporan
(1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Standar pelaporan pertama ini tidak mengharuskan untuk menyatakan
tentang fakta (statement of fact), namun standar tersebut mengharuskan
auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan
19
keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut.
Prinsip akuntansi berlaku umum atau “generally accepted accounting
principles” mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang diperlukan
untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum diwilayah
tertentu dan pada waktu tertentu.
(2) Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
Standar ini juga disebut dengan standar konsistensi. Standar konsistensi
menuntut auditor independen untuk memahami hubungan antara
konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Kurangnya
konsistensi penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya
daya banding laporan keuangan. Standar ini bertujuan untuk
memberiikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan
diantara kedua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan
prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut
dalam laporannya. Caranya, dengan menambahkan paragraf penjelasn
yang disajikan setelah paragraf pendapat.
(3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif
20
yang memadai atas hal-hal material, diantaranya bentuk, susunan, dan
isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Auditor harus
selalu mempertimbangkan apakah masih terdapat hal-hal tertentu yang
harus diungkapkan sehubungan dengan keadaan dan fakta yang
diketahuinya pada saat audit.
(4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan nama laporan keuangan,
maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pelaksanaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.
Tujuan standar pelaporan ini adalah untuk mencegah salah tafsir
tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya
dikaitkan dengan laporan keuangan. Seorang akuntan dikaitkan dengan
laporan keungan jika ia mengizinkan namanya dalam suatu laporan,
dokumen, atau komunikasi tertulis yang berisi laporan tersebut. Bila
seorang akuntan menyerahkan kepada kliennya atau pihak lain suatu
laporan keuangan yang disusunnya atau dibantu penyusunannya, maka
ia juga dianggap berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, meskipun
ia tak mencantumkan namanya dalam laporan tersebut.
21
2.4 Kantor Akuntan Publik (KAP)
Menurut SK. Menkeu No. 43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997
sebagaimana diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4
Oktober 1999 (Jusup, 2001:19), kantor akuntan publik (KAP) adalah lembaga
yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik
dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan Standar Profesional Akuntan Publik
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) bagian AE mengenai Aturan dan Etika
Kompartemen Akuntan Publik menyebutkan kantor akuntan publik (KAP) adalah
suatu bentuk organisasi publik yang memperoleh ijin sesuai dengan peratuan
perundang-undangan yang berusaha di bidang jasa profesional dalam praktik
akuntan publik. Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia
dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1) KAP dalam bentuk usaha sendiri
KAP dalam bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang
bersangkutan. Penanggung jawab KAP usaha sendiri adalah akuntan publik
yang bersangkutan.
2) KAP dalam bentuk usaha kerja sama
KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama
akuntan publik yang menjadi rekan atau partner dalam KAP yang
bersangkutan. Penanggungjawabnya adalah dua orang atau lebih akuntan
publik yang masing-masing merupakan rekan atau partner dan salah satu
bertindak sebagai rekan pimpinan.
22
Menurut Pasal 6 SK. Menkeu No.43/1997 dalam Halim (2003:13), ijin untuk
membuat kantor akuntan publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon
memenuhi persyaratan berikut.
1) Berdomisili di wilayah Indonesia;
2) Memiliki register akuntan;
3) Menjadi anggota IAI;
4) Lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan IAI;
5) Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dan
pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam dengan reputasi
baik;
6) Telah memenuhi jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum
sekurang-kurangnya satu tahun;
7) Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit
Hierarki staf organisasi kantor akuntan publik pada umumnya adalah sebagai
berikut (Halim, 2003:15).
1) Partner, merupakan top legal client relationship, yang bertugas me-review
(menelaah) pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui
masalah fee dan penagihannya, dan penanggung jawab atas segala hal yang
berkaitan dengan pekerjaan audit.
2) Manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien,
mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, me-review lebih rinci
terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit.
23
3) Akuntan Senior, merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan me-review pekerjaan
akuntan junior yang dibawahinya.
4) Akuntan Junior, merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab
atas pekerjaan lapangan. Para junior ini penugasannya dapat berupa bagian-
bagian dari pekerjaan audit, dan bahkan memungkinkan memberiikan
pendapat atas bagian yang diperiksanya.
2.5 Tahapan Audit atas Laporan Keuangan
Proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap berikut ini
(Mulyadi, 2002:121).
1) Penerimaan perikatan audit
Perikatan (engagement) adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan
suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang mengadakan jasa
audit mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan
perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan
keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan
pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya.
2) Perencanaan audit
Langkah berikutnya setelah perikatan audit diterima oleh auditor adalah
perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat
ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor.
Tahapan dalam perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri
klien, melaksanakan prosedur analitik, mempertimbangkan tingkat
24
materialitas awal, mempertimbangkan risiko bawaan, mempertimbangkan
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan
dengan klien berupa audit tahun pertama, mengembangkan strategi audit
awal terhadap asersi signifikan, dan memahami pengendalian intern klien.
3) Pelaksanaan pengujian audit
Tahap ketiga pekerjaan audit adalah pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini
juga disebut dengan “pekerjaan lapangan”. Pelaksanaan pekerjaan lapangan
ini harus mengacu ke tiga standar auditing yang termasuk dalam kelompok
“standar pekerjaan lapangan”. Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan
lapangan ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas
pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien.
4) Pelaporan audit
Tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit.
pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke “standar pelaporan”. Ada dua
langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini:
(1) menyelesaikan audit dengan meringkas hasil pengujian dan menarik
kesinpulan; (2) menerbitkan laporan audit.
2.6 Tahap Perencanaan Audit
Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya,
langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Ada tujuh
tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya (Mulyadi,
2002:134).
25
1) Memahami bisnis dan industri klien
Sebelum auditor melakukan verifikasi dan analisis transaksi atau akun-akun
tertentu, ia perlu mengenal lebih baik industri tempat klien berusaha serta
kekhususan bisnis klien. SA Seksi 318 Pemahaman atas Bisnis Klien
memberiikan panduan tentang sumber informasi bagi auditor untuk
memahami bisnis dan industri klien.
2) Melaksanakan prosedur analitik
SA Seksi 329 Prosedur Analitik memberiikan panduan bagi auditor dalam
menggunakan prosedur analitik pada tahap perencanaan audit, pada tahap
pengujian, dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Prosedur
analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau ratio yang
dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat, dibandingkan dengan harapan
yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan prosedur analitik dalam
perencanaan audit adalah untuk membantu perencanaan sifat, saat, dan luas
prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo
akun atau jenis transaksi tertentu.
3) Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
Pada tahap perencanaan audit, auditor perlu mempertimbangkan materialitas
awal pada dua tingkat berikut ini: (1) tingkat laporan keuangan, dan (2)
tingkat saldo akun. Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan perlu
ditetapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan
keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan.
26
Materialitas awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada
tahap perencanaan audit karena untuk melakukan verifikasi saldo akun.
4) Mempertimbangkan risiko bawaan
Sejak perencanaan audit sampai dengan penerbitan laporan audit, auditor
harus mempertimbangkan berbagai macam risiko, yatu risiko bawaan, risiko
pengendalian, risiko deteksi, dan risiko audit. Pada tahap perencanaan audit,
auditor harus mempertimbangkan risiko bawaan (inherent risk)suatu
risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang suatu
saldo akun.
5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal,
jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama
Laporan keuangan tidak hanya menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha
tahun berjalan, namun juga mencerminkan dampak: (1) transaksi yang
dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun berikutnya dari tahun-tahun
sebelumnya, dan (2) kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam tahun-
tahun sebelumnya. Dalam suatu perikatan audit tahun pertama, sebelumnya
auditor tidak memperoleh bukti audit yang mendukung saldo awal tersebut.
SA Seksi 323 Audit Tahun Pertama memberiikan panduan bagi auditor
berkenaan dengan saldo awal, bila laporan keuangan diaudit untuk pertama
kalinya atau bila laporan keuangan tahun sebelumnya diaudit oleh auditor
independen lain.
27
6) Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh
auditor adalah untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, untuk
mendukung pendapat apakah, dalam semua hal yang material, laporan
keuangan disajikan secara wajar. Tujuan ini diwujudkan melalui
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam
laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Ada dua strategi audit
awal yang dapat dipilih oleh auditor: (1) primariy substantive approach, dan
(2) lower assessed level of control risk approach.
7) Memahami pengendalian intern klien
Salah satu tipe bukti yang dikumpulkan oleh auditor adalah pengendalian
intern. Jika auditor yakin bahwa klien telah memiliki pengendalian intern
yang baik, yang meliputi pengendalian terhadap penyediaan data yang dapat
dipercaya dan penjagaan kekayaan serta catatan akuntansi, jumlah bukti
audit yang harus dikumpulkan oleh auditor akan lebih sedikit bila
dibandingkan dengan jika keadaan pengendalian internnya jelek.
2.7 Pengertian kas dan setara kas
Setiap perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya akan mengalami arus
kas masuk (cash inflows) dan arus keluar (cash outflows). Apabila arus kas yang
masuk lebih besar dari arus kas yang keluar maka hal ini akan menunjukkan
positive cash flows, dan sebaliknya apabila arus kas masuk lebih sedikit daripada
arus kas keluar maka arus kas yang tejadi akannegative cash flows.
28
Kas didefinisikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan
untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dan setara kas menurut PSAK
No.2 (IAI:2009 :22) ”Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat liquid,
berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah
tertentu tanpa menghadapai risiko perubahan nilai yang signifikan”.
PSAK No. 2, paragraf 6 menjelaskan setara kas sebagai berikut : Setara kas
dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek,bukan untuk investasi atau
tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratansetara kas, investasi harus dapat segera
diubah menjadi kas dalamjumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko
perubahan nilai yangsignifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi
syaratsebagau setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tigabulan
atau kurang dari tanggal perolehannya.
Kas merupakan komponen aktiva (asset) lancar yang paling likuid di dalam
neraca, karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua
transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas. Dalam
Standar Akuntansi Keuangan (IAI) (2009 : 1.7), Aset lancar dijelaskan bahwa
suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :
1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual
ataudigunakan dalam jangka waktu siklus operasi normalperusahaaan.
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan
diharapkan kan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
dari tanggal neraca
29
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi
Dari definisi kas dan setara di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kas dan setara kas bukan hanya yang ada di perusahaan, tetapi juga saldo
rekening giro di bank yang penggunaannya tidak dibatasi dan surat-surat
berharga yang dapat ditarik dengan segera menjadi kas sehingga risikonya
kecil akibat pengaruh terjadinya perubahan nilai dari perubahan tingkat
suku bunga.
2. Umumnya kas dan setara digunakan untuk membiayai kegiatan umum
perusahaan, sehingga kas dan setara kas secara langsung atau tidak
langsung hampir mempengaruhi semua transaksi bisnis perusahaan.
3. Perkiraan kas dan setara kas di Neraca disajikan pada urutan pertama
golongan aktiva lancar karena merupakan aktiva yang paling likuid.
Perbedaan utama terhadap pentingnya kas sebagai unsur kunci dalam posisi
likuiditas perusahaan adalah sifat tidak produktifnya, karena kas adalah ukuran
nilai, maka tidak dapat berkembang dan tumbuh jika tidak dikonversikan ke
dalam properti yang lain. Manajemen kas yang efisien membutuhkan kas yang
tersedia untuk operasional atau dalam investasi jangka pendek dan jangka
panjang.
Salah satu tanggung jawab manajer keuangan perusahaan adalah mengatur
sumber-sumber kas untuk memastikan tersedianya kas untuk kebutuhan jangka
pendek juga merencanakan kebutuhan kas jangka panjang untuk memperlancar
kebutuhan dan perkembangan perusahaan melalui ekspansi dan akuisisi.
30
2.8 Pengujian subtantif
Pengujian substantif (Substantive Test) adalah perosedur yang digunakan
untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung
mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Kekeliruan tersebut sering
disebut dengan salah saji moneter (dalam satuan mata uang) yang merupakan
indikasi yang jelas terjadinya salah saji dalam saldo laporan keuangan. Tujuan
pengujian substantive atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi
akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diiktisarkan dalam
jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan
benar. Pengujian tersebut meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan
pemahaman memperoleh sekitar pengendalian internal dan menyertakan uraian
tentang prosedur dan risiko pengendalian yang dinilai.
2.9 Analitycal Procedure (Prosedur Analitis)
Prosedur analitis meliputi perbandingan dari jumlah yang tercatat dengan dengan
angka tertentu yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur ini biasanya
menggunakan kalkulasi rasio yang dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya
atau rasio perusahaan sejenis atau rasio average industry
2.10 Perancangan pengujian substantif atas saldo kas
1) Prosedur-prosedur awal
Sebelum melangkah ke pengujian detil saldo kas, auditor harus memahami
bisnis klien dan pentingnya kas dalam perusahaan. Sebagai contoh, auditor harus
mengerti volume transaksi yang melalui berbagai rekening kas, kemampuan
31
perusahaan menghasilkan kas dari operasi, kebijakan dalam pembuatan peramalan
atau penganggaran kas, dan kebijakan penginvestasian kelebihan kas.
Titik tolak verifikasi atas saldo kas adalah menelusur saldo awal rekening kas
ke saldo akhir per audit dalam kertas kerja tahun lalu. Selanjutnya aktivitas selama
periode yang diperiksa dalam rekening buku besar kas harus direview untuk
melihat kemungkinan adanya transaksi yang luar biasa (baik dari segi jumlah
maupun sumbernya) yang membutuhkan penyelidikan khusus. Selain itu auditor
biasanya juga minta daftar kas yang dibuat klien per akhir tahun. Dalam daftar
tersebut dirinci semua kas yang belum disetor ke bank dan daftar saldo bank.
Auditor harus memeriksa ketelitian perhitungan daftar-daftar tersebut dan
mencocokkannya dengan saldo di buku besar. Pengujian ini menghasilkan bukti
mengenai asersi penilaian atau pengalokasian. (jusup,2009:297)
2) Prosedur Analitis
Seperti telah dijelaskan pada bab-bab yang lalu, efektivitas prosedur analitis
berbeda sangat signifikan antara klien yang satu dengan klien yang lain.
Efektivitas prosedur analitis yang telah dibahas pada awal bab ini bisa mengurangi
jumlah bukti yang diperlukan dari pengujian substantive lain yang bersangkutan
dengan kebutuhan apabila data tidak sesuai dengan peramalan yang ditunjukkan
dalam anggaran kas, atau kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan
penginventarisan kelebihan kas. (jusup,2009:300)
3) Pengujian Detil Transaksi
Seperti sejumlah pengujian substantive detil berupa penelusuran dan pencocokkan
ke dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran kas biasanya dilakukan
32
bersamaan dengan pengujian pengendalian yang disebut pengujian bertujuan
ganda. Bukti yang diperoleh dari pengujian tersebut harus dipadukan dengan bukti
yang diperoleh dari prosedur-prosedur pengujian dibawah ini untuk sampai pada
kesimpulan mengenai kewajaran saldo kas. Berikut akan dibahas dua jenis
pengujian transaksi yang biasanya dilakukan pada tanggal atau mendekati tanggal
neraca. (jusup,2009:300)
4) Pengujian Pisah Batas Kas
Pengujian pisah batas yang tepat atas penerimaan kas dan pengeluaran kas
pada akhir tahun sangat penting bagi pelaporan kas pada tanggal neraca. Ada dua
pengujian pisah batas yang harus dilakukan, yaitu (1) pengujian pisah batas
penerimaan kas dan (2) pengujian pisah batas pengeluaran kas. Penggunaan cutoff
laporan bank yang akan diterangkan dibawah ini, juga berguna dalam menentukan
apakah pisah batas kas yang tepat telah dilakukan. Pengujian pisah batas kas
terutama ditujukan pada asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi
kelengkapan.
5) Penelsuran Transfer Antar Bank
Banyak perusahaan membuka rekening pada lebih dari satu bank. Perusahaan
degan lebih dari satu bank bisa melakukan transfer dari bank yang satu ke bank
yang lainnya. Sebagai contoh, uang bisa ditransfer dari rekening giro umum di
Bank A ke rekening giro gaji & upah di Bank B untuk didistribusikan kepada para
karyawan pada tanggal pembayaran. Apabila terjadi transfer antar bank dengan
menggunakan cek, maka selama beberapa hari akan terjadi periode mengambang
33
(float period) sebelum cek dibayar dan dibukukan di Bank A. Dengan demikian
dalam periode waktu tersebut kas di bank menurut catatan akan lebih saji, karena
di Bank B telah dibukukan sebagai setoran, tetapi belum dibukukan di Bank A
sebagia penarikan atau pengeluaran. Transfer bank bisa juga menyebabkan salah
saji saldo bank di pembukuan apabila pengeluaran dan penerimaan tidak dicatat
pada periode akuntansi yang sama.
Apabila pencatatan suatu transfer bank telah dilakukan sebagai setoran di
bank penerima, sedangkan pengurangan dalam saldo rekening giro dibank yang
ditarik senagaja belum dilakukan, maka hal itu merupakan suatu ketidakberesan
yang disebut kiting. Cara ini bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan kas atau
untuk membuat lebih saji di suatu rekening bank. (jusup,2009:300-301)
6) Pengujian detil saldo
Lima prosedur pengujian substantive yang lazim digunakan untuk saldo kas
akan diuraikan dibawah ini.
(1) Perhitungan Kas di Tangan
Penerimaan kas yang belum disetor ke bank dan dana yang disediakan untuk
penukaran uang disebut kas di tangan. Dalam perhitungan kas yang baik,
auditor harus :
a) Mengawasi semua kas dan alat pembayaran yang berada di tangan klien
sampai semua dana selesai dihitung.
b) Meminta pemegang kas (kasir) hadir selama proses perhitungan.
34
c) Mendapatkan tanda bukti penerimaan kembali dari pemegang kas bahwa uang
telah diterima kembali oleh klien.
d) Memastikan bahwa semua cek yang belum disetor ke bank adalah atas nama
klien, baik secara langsung maupun melalui endorsemen.
Pengawasan atas semua kas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
pemindahan kas oleh klien dari kas yang sudah dihitung ke kas yang belum
dihitung. Apabila lokasi kas tersebar di berbagai tempat, maka kas yang belum
dihitung harus disimpan pada tempat terkunci dan auditor menggunakan
tambahan staf pemeriksa. Pengamanan di maksudkan untuk memperkecil
kemungkinan, dalam hal klien bermaksud menutupi selisih kas, untuk melakukan
pemindahan kas yang sudah dihitung ke tempat kas yang belum dihitung,
sehingga selisih kas tidak terdeteksi.
Pengujian ini berguna untuk mendapatkan bukti tentang semua asersi, kecuali
asersi penyajian dan pengungkapan. Dalam hal ini bukti tentang hak sebenarnya
lemah, karena pemegang kas, misalnya kasir kas kecil, bisa menggunakan uang
pribadinya untuk menutupi selisih kas. (jusup,2009:302-303)
(2) Konfirmasi Saldo Simpanan di Bank dan Pinjaman
Permintaan konfirmasi biasanya dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh
penandatangan cek pada perusahaan klien. Keduanya dikirimkan ke bank, dan
aslinya dikembalikan kepada auditor setelah diisi oleh bank. Untuk menjamin
kompetensi bukti sebagai hasil dari prosedur ini, auditor harus melakukan sendiri
pemasukan surat konfirmasi ke kotak pos, menyediakan amplop khusus untuk
jawaban konfirmasi, dan meminta agar bank mengirimkan jawaban konfirmasi
35
langsung kepada auditor. Permintaan konfirmasi bank harus dikirimkan kepada
semua bank sepanjang klien memiliki rekening di bank-bank tersebut, termasuk
jika pada akhir tahun menunjukkan saldo sebesar nol rupiah.
Konfirmasi tentang saldo simpanan di bank terutama memberi buku tentang
dua asersi berikut : (1) keberadaan atau keterjadian, karena adanya pemberitahuan
tertulis tentang saldo yang ada per tanggal neraca, dan (2) hak dan kewajiban,
karena saldo di bank adalah atas nama klien. Jawaban dari bank juga memberi
bukti atas dua asersi lain, yaitu asersi penlaian atau pengalokasian untuk saldo kas
di bank karena saldo dikonfirmasi digunakan untuk menetapkan saldo kas ynag
benar per tanggal neraca. Selain itu, konfirmasi juga berguna untuk asersi
kelengkapan, tetapi tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena responden tidak
diminta untuk mencari catatan bank tentang saldo simpanan dan utang kepada
bank yang tidak tercantum dalam formulir permintaan konfirmasi.
Konfirmasi tentang saldo utang kepada bank terutama memberi bukti
mengenai tiga asersi berikut : (1) keberadaan atau keterjadian, karena adanya
pemberitahuan tertulis tentang saldo utang per tanggal neraca, (2) hak dan
kewajiban, karena saldo utang adalah kewajiban klien, dan (3) penilaian atau
pengalokasian, karena jawaban konfirmasi menunjukkan jumlah yang terutang.
Pengujian ini memberii bukti tentang asersi kelengkapan dengan catatan yang
sama seperti halnya konfirmasi atas simpanan di bank. (jusup,2009:303-305)
(3) Konfirmasi Ketentuan Lain dengan Bank
Ketentuan-ketentuan lain dengan bank meliputi berbagai hal seperti batasan
kredit, saldo yang harus dipertahankan, dan utang bersyarat. Ketentuan batasan
36
kredit dengan bank bisa berupa persyaratan agar peminjam menjaga adanya
sejumlah saldo kas di bank yang bersangkutan. Jumlah tersebut mungkin
merupakan suatu persentase tertentu dari jumlah pinjaman, atau mungkin juga
merupakan suatu jumlah rupiah yang ditetapkan (compensating balance).
Kewajiban beryarat bisa timbul apabila klien bertindak sebagai penjamin atas
pinjaman ke bank yang dilakukan pihak ketiga.
Apabila setelah menetapkan risiko bawaan dan risiko pengendalian, auditor
percaya bahwa terdapat ketentuan-ketentuan semacam itu, maka ia harus
mengirimkan konfirmasi ke bank. Surat konfirmasi harus secara spesifik
menyebutkan informasi yang diminta dan ditandatangani oleh klie. Surat tersebut
harus dikirimkan ke pejabat bank yang menangani urusan bank tersebut dengan
klien. Surat konfirmasi dialamatkan kepada pejabat bank tersebut dengan maksud
untuk mempercepat proses konfirmasi dan meningkatkan mutu bukti yang
diperoleh auditor. Permintaan auditor untuk mendapat informasi tentang batasan
kredit dan kewajiban bersyarat tidak meminta agar bank melakukan pencarian
detil dalam catatannya. Konfirmasi tentang ketentuan lain dengan bank terutama
dimaksudkan untuk memenuhi asersi penyajian dan pengungkapan. Namun bukti
untuk asersi kelengkapan hanya terbatas pada informasi yang diketahui
responden. (jusup,2009:305)
(4) Memeriksa Sepintas, Mereview, atau Menyusun Rekonsiliasi Bank
Apabila tingkat risiko redeteksi ditetapkan tinggi, auditor cukup memeriksa
sepintas rekonsiliasi bank yang disusun klien dan memeriksa ketelitian
37
perhitungan dalam rekonsiliasi. Apabila resiko deteksi moderat, auditor harus
mereview rekonsiliasi bank yang dibuat klien. Review tersebut meliputi :
a) Membandingkan saldo bank akhir dengan saldo bank yang tercantum
dalam jawaban konfirmasi.
b) Memeriksa validitas setoran dalam perjalanan dan cek dalam perjalanan
c) Memeriksa ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi.
d) Menyelidiki unsur-unsur yang sudah lama seperti cek dalam perjalanan
yang sudah lama dan masih juga belum diuangkan di bank serta unsur-
unsur yang tidak biasa.
Apabila risiko deteksi rendah, auditor harus menyusun sendiri rekonsiliasi
bank dengan menggunakan data yang ada pada klien. Namun apabila risiko
redeteksi sangat rendah atau auditor memperkirakan terdapat salah saj, auditor
harus berusaha memperoleh laporan bank akhir tahun langsung dari bank dan atas
dasar data tersebut menyusun rekonsiliasi bank. Untuk itu, auditor harus minta
kliennya agar meminta kepada banknya untuk mengirimkan laporan bank beserta
data lain langsung kepada auditor. Prosedur ini dimaksudkan agar klien tidak
mempunyai kesempatan mengubah data dari bank.
Bukti berupa rekonsiliasi bank semata sering dipandang kurangm emadai
untuk memeriksa saldo kas di bank karena adanya ketidakpastian tentang dua hal
dalam rekonsiliasi bank, yaitu : (1) setoran dalam perjalanan, dan (2) cek dalam
perjalanan. Pembuktian mengenai keberadaan kedua hal tersebut hanya bisa
diperoleh dengan cara menelusur ke laporan bank untuk periode akuntansi
berikutnya. Prosedur meminta cutoff laporan bank, antara lain dimaksudkan untuk
38
tujuan ini. Apabila cutoff laporan bank membuktikan kebenaran kedua hal
tersebut, maka rekonsiliasi bank semakin dapat diandalkan auditor.
Pemeriksaan sepintas, review, dan penyusunan rekonsiliasi bank menetapkan
saldo kas di bank pada tanggal neraca. Oleh karena itu prosedur ini merupakan
sumber bukti untuk asersi penilaian atau pengalokasian. Pengujian ini juga
menghasilkan bukti untuk asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, serta
hak dan kewajiban.
(5) Penggunaan Cutoff Laporan Bank
Cutoff laporan bank adalah laporan per tanggal tertentu sesudah tanggal
neraca. Tanggal tertentu tersebut hendaknya mencakup beberapa hari atau
beberapa minggu sesudah tanggal neraca yang cukup untuk membuktikan
pencairan cek dalam perjalanan akhir tahun di bank. Biasanya periode waktu
cutoff laporan bank berkisar antara seminggu hingga sepuluh hari sesudah tanggal
neraca.
Klien harus minta laporan cutoff dari bank dan memerintahkan bank untuk
mengirimakn laporan tersebut langsung pada auditor. Segera setelah cutoff
laporan bank diterima (beserta data lain seperti memo debit dan memo kredit),
auditor harus :
a. Menelusur cek-cek bertanggal tahun lalu ke daftar cek dalam perjalanan
yang tercantum dalam rekonsiliasi bank.
b. Menelusur setoran dalam perjalanan yang tercantum dalam rekonsiliasi
bank ke cutoff laporan bank.
39
c. Memeriksa sepintas cutoff laporan bank beserta data lampirannya untuk
melihat kemungkinan adanya hal-hal yang tidak biasa.
Penelusuran cek dirancang untuk memeriksa cek dalam perjalanan. Pada tahap
ini, auditor mungkin akan mendapat informasi (data data dalam cutoff laporan
bank) bahwa sejumlah cek yang tidak tercantum dalam daftar cek dalam
perjalanan per akhir tahun telah diuangkan di bank, dan dipihak lain ada sejumlah
cek yang tercantum dalam daftar cek dalam perjalanan tetapi masih juga belum
diuangkan di bank. Hal pertama bisa menjadi petunjuk adanya ketidakberesan
yang dikenal dengan nama kiting (telah dibahas pada halaman 301), sedangkan
hal terakhir bisa disebabkan karena adanya penundaan atau keterlambatan dalam
(1) pengiriman cek oleh klien, (2) penguangan / pencairan cek oleh si peneriman
pembayaran, dan (3) pengolahan cek oleh bank. Auditor harus melakukan
penyelidikan, bila ia menjumpai hal-hal yang tidak biasa.
Apabila jumlah keseluruhan cek yang belum diuangkan cukup material, maka
hal itu bisa memberii indikasi adanya ketidakberesan yang disebut window
dressing, yang biasanya merupakan upaya klien untuk membuat agar solvabilitas
jangka pendek menjadi lebih baik. Dalam keadaan semacam itu, auditor harus
menelusur cek yang belum diuangkan ke register cek dan dokumen
pendukungnya, dan bila perlu mengajukan pertanyaan kepada bagian keuangan.
Penelusuran setoran dalam perjalanan ke cutoff laporan bank biasanya
merupakan hal yang relative sederhana krena setoran pertama pada cutoff laporan
bank seharusnya adalah setoran dalam perjalanan sebagaimana Nampak dalam
40
rekonsiliasi bank. Apabila ternyata tidak demikian, adutor harus menentukan
alasan terjadinya keterlambatan penyetoran ke bank dari bagian keuangan.
Apabila cutoff laporan bank diperoleh auditor secara langsung dari pihak
ketiga yang independen di luar organisasi klien, maka laporan tersebut merupakan
informasi pendukung dengan tingkat kompetensi tinggi mengenai validitas
rekonsiliasi bank akhir tahun dan asersi-asersi keberadaan atau keterjadian,
kelengkapan, hak dan kewajiban, dan penilaian atai pengalokasian untuk kas di
bank. (jusup,2009:305-306)
7) Pembandingan Penyajian di Laporan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku
Umum
Kas harus diidentifikasi dan digolongkan dalam neraca dengan benar. Sebagai
contoh, kas berupa simpanan di bank adalah aktiva lancar. Namun sinking fund
obligasi bukanlah kas, melainkan investasi jangka panjang. Selain itu perlu
diungkapkan berbagai hal seperti misalnya batasan kredit dari bank, ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian, dan kewajiban, bersyarat.
Rekening giro bersaldo negative (kredit) akibat pengambilan yang melebihi saldo
debet giro (bank overdraft) harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar.
Auditor menentukan ketepatan penyajian laporan dengan cara mereview
konsep laporan keuangan klien dan bukti yang diperoleh dari pengujian-pengujian
substantive di atas. Selain itu auditor juga harus mereview notulen rapat dewan
komisaris dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen untuk mencari bukti
tentang pembatasan penggunaan kas. (jusup,2009:308)
41
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Gambaran Umum Tempat KPM
3.1.1 Sejarah singkat KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang
Denpasar, Bali
Pada tanggal 8 Oktober 1988 Bapak Tasnim Ali Widjanarko membuka Kantor
Akuntan Publik (KAP) Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan sesuai dengan Surat
Ijin Menjalankan Praktik Akuntan Publik No. SI-765/MK.13/1988. KAP Tasnim
Ali Widjanarko dan Rekan terdaftar di BAPEPAM sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal No. 107/STTD-AP/PM/92 tanggal 11 Januari 1993 dan juga terdaftar
di Bank Indonesia dengan nomor pendaftaran No. 073. Di samping itu, KAP
Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan merupakan anggota dari Jaringan Akuntan
Internasional INPACT ASIA PACIFIC yang berkantor pusat di Hongkong dan
berafiliasi dengan INPACT (International Network of Professional Accountants)
yang berkantor pusat di London dengan anggota dan afiliasi di seluruh dunia.
Jenis jasa yang diberikan antara lain adalah jasa audit, konsultasi manajemen,
restrukturisasi dan insolvensi, perpajakan, akuntansi, dan jasa lainnya.
Pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2005, KAP Tasnim Ali
Widjanarko dan Rekan membuka cabang di Denpasar. Kantor cabang ini didirikan
dengan izin usaha No. KEP-227/KM.5/2005 dan saat ini berkedudukan di Jl.
Kepundung No. 12 Gedung Hiswana Migas Lantai I Denpasar, Bali. Kantor
cabang ini dipimpin oleh Bapak I Gusti Gde Djaya Wiratma dan sebagai manajer
in-charge adalah Ibu Sayu Ketut Sutrisna Dewi. Sejak pendiriannya, baik kantor
42
43
pusat maupun kantor cabang telah banyak menangani perusahaan yang bidang
usahanya beraneka ragam mulai dari perdagangan, jasa, manufaktur dan bidang
lainnya.
3.1.2 Struktur organisasi KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang
Denpasar, Bali
Struktur organisasi pada KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan adalah tipe
organisasi lini, dimana garis perintah dan koordinasi berjalan secara langsung dari
atasan ke bawahan. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang
didalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara
vertikal antara atasan dan bawahan. Adapun struktur organisasi pada KAP Tasnim
Ali Widjanarko dan Rekan terdapat dalam gambar 3.1 (halaman 42).
3.1.3 Uraian tugas dan wewenang
Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan fungsi, tugas, dan
tanggung jawab masing-masing bagian sebagai berikut.
1) Managing Partner
Managing Partner merupakan penanggung jawab penuh perusahaan, dalam
hal ini adalah KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan pusat dan Cabang
Denpasar. Managing partner berkedudukan di kantor pusat. Wewenang dan
tanggung jawab managing partner secara umum adalah sebagai berikut.
44
Gambar 3.1Struktur organisasi KAP Tasnim Ali Widjanarko dan
Rekan Cabang Denpasar, Bali
Sumber: KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, Bali, 2010
Managing PartnersKAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan
(Pusat)
PartnerKAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan
(Cabang Denpasar)
General Advisor
Manager In-Charge
Divisi Pajak dan Accounting Service
Junior Auditor
Senior Auditor
Team Leader Senior Accountant
Junior Accountant
Divisi AuditAdministrasi Umum
dan Keuangan
45
a) Memimpin dan menentukan arah kebijaksanaan kegiatan operasional
pada KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan baik di pusat maupun
cabang.
b) Menerima atau menolak klien berdasarkan survei pendahuluan yang
dilakukan oleh manajer, terutama untuk KAP Tasnim Ali Widjanarko
dan Rekan pusat.
c) Menyetujui dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan.
d) Bertanggung jawab atas pendapat auditor yang diberikan.
2) Partner
Partner (rekan) merupakan penganggung jawab dan pimpinan KAP Tasnim
Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, bertanggung jawab baik pada
hubungan dengan klien maupun kualitas teknis dari jasa audit yang
diberikan KAP, khususnya pada kantor cabang Denpasar. Dalam kaitannya
dengan hubungan dengan klien, rekan bertanggung jawab untuk:
a) Memahami keseluruhan jasa yang diberikan, termasuk kemampuan
yang akan diberikan dalam hubungannya dengan kebutuhan klien,
menyetujui syarat-syarat perikatan audit dengan klien, menjaga semua
rahasia klien, dan menjaga agar klien tetap dapat mengetahui
kemajuan pekerjaan dan masalah-masalah yang teridentifikasi selama
audit.
b) Menyetujui dan menandatangani laporan hasil pemeriksaan KAP
Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, bersama dengan
managing partner.
46
c) Bersama dengan managing partner, bertanggung jawab atas pendapat
auditor yang diberikan.
d) Mengevaluasi kepuasan klien terhadap jasa yang diberikan dan
mengambil langkah tindak lanjut atas masalah-masalah yang timbul
dari evaluasi.
Dalam bidang teknis, partner (rekan) bertanggung jawab untuk:
a) Menjaga independensi KAP terhadap klien, mengevaluasi dan
menyetujui komposisi tim audit, dan menentukan pihak-pihak yang
diizinkan untuk mengakses kertas kerja.
b) Menelaah dan menyetujui rencana audit sebelum pekerjaan lapangan
dilaksanakan, mengawasi manajer dan memberiikan petunjuk kepada
anggota tim yang lain jika diperlukan, me-review kertas kerja yang
berkaitan dengan tujuan audit yang kritis, dan mengevaluasi apakah
bukti audit yang diperoleh telah cukup dan memadai untuk
memberiikan opini audit.
c) Mengevaluasi apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji
material, mengevaluasi apakah terdapat keraguan atas kemampuan
perusahan untuk melangsungkan hidupnya, dan mengevaluasi
penyajian laporan keuangan.
3) General Advisor
General advisor (penasihat umum) berperan memberiikan nasihat,
mengawasi, dan memeriksa pekerjaan senior dan junior in-charge. Secara
teknis, general advisor bertanggung jawab untuk:
47
a) Mereview dan menyetujui prosedur-prosedur audit yang direncanakan
sebagaimana didokumentasikan dalam audit sebelum pekerjaan
lapangan dilaksanakan.
b) Menjadi mediator antara tim dengan klien selama proses audit, dan
memonitor kemajuan pekerjaan, baik dari target waktu maupun biaya.
c) Menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan oleh in-charge
maupun asisten, kalau perlu mendiskusikan masalah tersebut dengan
partner, dan mengkomunikasikan setiap masalah yang signifikan
kepada partner sebelum dikemukakan pada klien.
d) Mengawasi in-charge dan memberiikan petunjuk yang diperlukan.
e) Mengawasi dan me-review penyiapan laporan auditor independen
serta mereview kertas kerja audit.
4) Manager In-Charge
Manager in-charge membantu partner dengan tugas-tugas yang berkaitan
dengan pengelolaan dan pengembangan perusahaan. Manager in-charge
bertanggung jawab untuk:
a) Mengelola sumber daya perusahaan yang ada, seperti menyusun
pelaksanaan pelatihan (training) untuk peningkatan pengetahuan dan
kemampuan stafnya.
b) Bertugas mewakili perusahaan baik di lingkungan internal maupun
eksternal perusahaan.
c) Melakukan survei pendahuluan, membuat rencana audit dan
memantau pelaksanaannya.
48
d) Mengembangkan, bersama-sama partner, jasa profesional tambahan
yang mungkin dibutuhkan klien.
e) Mengkomunikasikan laporan audit kepada klien dengan cara yang
paling tepat dan mengembangkan jasa-jasa tambahan bagi divisi lain
di KAP.
f) Menetapkan karyawan dalam masa percobaan menjadi karyawan tetap
sesuai dengan ketetapan yang berlaku di kantor yang dilakukan
dengan surat ikatan kerja.
5) Divisi Audit
Divisi audit bertanggung jawab dalam memberiikan jasa audit atas laporan
keuangan kepada klien.
a) Team Leader
Team leader merupakan pimpinan atas tim audit yang melakukan
pekerjaan lapangan audit di klien. Team leader bertanggung jawab
untuk:
(a) Mengidentifikasi masalah-masalah audit untuk didiskusikan
dengan manajer maupun general advisor.
(b) Mendiskusikan dengan manajer kemungkinan adanya jasa-jasa
profesional lainnya yang dibutuhkan klien.
(c) Mengkomunikasikan setiap masalah yang signifikan kepada
manajer sebelum dikemukakan kepada klien.
(d) Mengawasi serta bertindak sebagai mentor bagi asisten
(senior/junior) auditor.
49
(e) Membuat draft laporan auditor independen dan surat
rekomendasi kepada manajemen, serta menyarankan
peningkatan kualitas jasa audit.
b) Senior Auditor
Senior auditor membantu manajer dan partner dalam pelaksanaan tugas
pelaksanaan audit sehari-hari di klien. Senior bertanggung jawab untuk:
(a) Membantu manajer menyiapkan rencana audit, menyiapkan
program audit, dan menjadwalkan anggota tim audit.
(b) Me-review kertas kerja yang dibuat asisten, me-review kecukupan
dan memadainya bukti-bukti audit yang telah diperoleh,
(c) Membantu junior auditor untuk memahami tujuan dan dampak
pekerjaan junior auditor dan dokumentasinya.
c) Junior Auditor
Junior auditor membantu senior dalam pelaksanaan audit di lapangan
(klien). Junior auditor bertanggung jawab untuk:
(a) Memahami dan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang
ditugaskan oleh senior auditor di lapangan (klien).
(b) Membuat kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang diperlukan.
(c) Memberii informasi kepada senior/team leader tentang masalah-
masalah auditing yang ditemukan selama audit.
6) Divisi Pajak dan Accounting Service
Divisi pajak dan accounting service merupakan bagian yang bertugas untuk
melaksanakan penugasan pada klien yang berhubungan dengan masalah
50
perpajakan dan jasa akuntansi, seperti pembuatan surat pemberitahuan
(SPT) pajak klien, penyusunan laporan keuangan, perhitungan penyusutan
aktiva tetap klien, dan lain sebagainya.
a) Senior Accountant
Senior accountant merupakan pimpinan dalam pelaksanaan pemberian
jasa perpajakan dan akuntansi kepada klien. Senior accountant
bertanggung jawab untuk:
(a) Menentukan tugas yang harus dikerjakan oleh junior.
(b) Memberiikan pemahaman terhadap junior apabila menemukan
kesulitan.
(c) Mengkomunikasikan setiap permasalahan yang ditemukan
kepada general advisor maupun manajer.
(d) Me-review pekerjaan junior accountant.
b) Junior Accountant
Junior accountant merupakan staf yang melakukan pekerjaan dalam
pemberian jasa perpajakan dan akuntansi kepada klien. Tugas dari
junior accountant antara lain:
(a) Melaksanakan penugasan yang diberikan senior, berkaitan dengan
masalah perpajakan dan jasa akuntansi.
(b) Memberii informasi kepada senior tentang masalah-masalah
perpajakan dan jasa akuntansi yang ditemukan selama pekerjaan.
51
7) Administrasi Umum dan Keuangan
Bagian administrasi umum dan keuangan berperan dalam menangani
masalah administrasi keuangan, dan personalia perusahaan. Bagian ini
bertanggung jawab untuk:
a) Menangani masalah keuangan yang berkaitan dengan staf perusahaan.
b) Membuat laporan pengeluaran kas bulanan dan laporan keuangan
perusahaan tahunan.
c) Menyimpan dana yang diperlukan untuk pengeluaran sehari-hari staf
perusahaan.
d) Membuat surat-surat yang diperlukan baik kepada pihak internal
maupun eksternal perusahaan.
e) Mengatur dan menyimpan segala arsip penting kantor dan kegiatan
administrasi lainnya.
3.1.4 Bidang usaha KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang
Denpasar, Bali
Adapun jasa yang ditawarkan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan
adalah sebagai berikut.
1) Pemeriksaan atau audit
KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan memberiikan jasa pemeriksaan
(auditing) baik yang berhubungan dengan pelaksanaan general audit,
spesial audit, neraca kompilasi dan komparatif yang akan digunakan untuk
pihak ekternal seperti kreditor dan pemerintah.
52
2) Konsultasi manajemen
Jasa-jasa lain yang diberikan meliputi pemberian layanan atau konsultasi di
bidang manajemen akuntansi yang berhubungan dengan masalah efisiensi
dan efektivitas usaha dalam rangka peningkatan performa usaha perusahaan.
3) Perpajakan
Dalam bidang ini KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan, dapat
memberiikan bantuan pelayanan berupa konsultasi perpajakan, perhitungan
besarnya pajak yang harus dibayar, serta beberapa pengurusan penyelesaian
perpajakan perusahaan.
3.2 Deskripsi Pekerjaan Selama Melaksanakan Kerja Profesi Mahasiswa
(KPM) di KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar,
Bali
Pelaksanaan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) berlangsung mulai tanggal 3
September 2012 sampai dengan 3 nopember 2012. Jam kerja selama pelaksanaan
KPM mengikuti jam kerja sesuai aturan KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan
yaitu pukul 08.00 WITA s.d. 17.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Jumat,
dan pukul 08.00 WITA s.d. 14.00 WITA untuk hari Sabtu. Kegiatan yang
dilakukan selama pelaksanaan KPM lebih banyak sifatnya membantu pelaksanaan
tugas-tugas auditor, yaitu:
1) Menyusun laporan kompilasi klien
2) Melakukan pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian,
penyusunan laporan keuangan klien.
53
3) Melakukan observasi terhadap sistem pengendalian internal klien yang
berhubungan dengan pengeluaran kas
4) Menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP).
5) Mencocokan bukti-bukti ke buku besar (memeriksa kebenaran tanggal
transaksi nama dan saldo atau jumlah transaksi yang tercantum pada bukti
tersebut).
6) Membuat nature dan analytical review atas akun kas keluar
7) Membuat narrative dan walkthrough untuk Cash Disburshment
8) Melaksanakan pengujian pengendalian atas siklus transaksi pengeluaran
kas.
3.3 Analisis
3.3.1. Prosedur pemeriksaan audit arus kas dan setara kas pada KAP
Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan.
Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang diterapkan pada KAP
Tasnim Ali Widjanarko dan rekan adalah bertujuan untuk mengetahui:
1) Apakah eksistensi, hak dan kewajiban kas dan setara kas milik
perusahaan?
2) Apakah Kas dan setara kas merupakan hak perusahaan dan tidak ada
pembatasan pemakaiannya?
3) Apakah kas dan setara kas telah dicatat dengan benar?
4) Apakah Kas dan setara kas telah dinilai sesuai jumlah yang bisa
diperoleh kembali (realizable value)?
54
5) Apakah Kas dan setara kas telah disajikan dan diungkapkan dengan
benar dalam laporan keuangan?
Adapun prosedur pengujian yang dijalankan oleh KAP Tasnim Ali
Widjanarko dan Rekan adalah sebagai berikut :
1) Dapatkan daftar kas dan setara kas.
(1) Cocokkan saldonya dengan buku besar.
(2) Cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah siaudit,
(3) Periksa akun yang tidak lazim (misalnya bersaldo kredit, tidak
ada mutasi, bank yang sudah tidak beroperasi) dan perubahan
yang signifikan dengan tahun sebelumnya.
2) Pertimbangkan untuk melakukan kas opname (cash count) atau
observasi kas opname yang dilakukan klien jika saldo kas material.
(1) memastikan lokasi, pemegang kas dan jumlah kas yang akan
dilakukan kas opname (termasuk cek mundur, bon sementara
dll yang termasuk akun kas).
(2) meLakukan atau observasi perhitungan semua saldo kas di
hadapan pemegang kas.
(3) Selama observasi, pastikan prosedur kas opname telah diikuti.
(4) memastikan voucher kas kecil (petty cash vouchers), bon
sementara, cek mundur yang termasuk dalam saldo kas pada
tanggal perhitungan telah direalisasikan pada periode
berikutnya.
55
(5) Apabila auditor tidak melakukan kas opname atau observasi
kas opname, periksa hasil kas opname pada akhir tanggal tutup
buku. Pastikan perbedaan yang material, jika ada, telah
dibukukan pada periode yang benar.
3) Konfirmasi saldo kas dan setara kas:
(1) Minta daftar semua rekening koran semua bank (termasuk yang
ditutup di tahun berjalan).
(2) Kirim surat konfirmasi atas semua saldo kas dan setara kas.
(3) Cocokkan hasil konfirmasi dengan saldo di buku besar
(4) Minta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi jka ada
perbedaan dengan jawaban konfirmasi.
(5) Kirim konfirmasi kedua untuk yang belum terjawab
(6) Minta manajemen untuk menindaklanjuti konfirmasi yang
belum diterima.
(7) Periksa jawaban konfirmasi atas informasi yang belum dicatat
atau perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
4) Berdasarkan jawaban konfirmasi, review perjanjian pinjaman, review
korespondensi dengan bank, periksa apakah ada kas dan setara kas
yang dijaminkan, dibatasi penggunaannya atau dibekukan.
5) Periksa bank rekonsiliasi:
(1) Cocokkan saldonya ke buku besar dan rekening bank (bank
statement).
(2) Uji akurasi matematis bank rekonsiliasi.
56
(3) Periksa deposit in-transit ke buku kas dan rekening bank pada
periode berikutnya.
(4) Periksa outstanding cheques ke buku kas dan rekening bank
periode berikutnya. Untuk cek-cek yang masih beredar
(outstanding) sampai tanggal review, pastikan kebenaran
penyajiaannya. Pastikan tidak ada cek dengan nomor lebih
kecil daripada nomor terakhir pada rekonsiliasi bank yang
tercantum pada rekening koran periode berikutnya.
(5) Investigasi keabsahan cek yang beredar (outstanding) terlalu
lama (misalnya lebih dari 6 bulan).
(6) Periksa dan investigasi kalau ada unsur rekonsiliasi bank yang
tidak lazim.
6) Periksa penerimaan dan pengeluaran kas, transfer antar rekening,
transfer antar perusahaan afiliasi, transfer yang tidak lazim [5 hari]
sebelum dan [5 hari] sesudah tanggal tutup buku.
7) Periksa transfer antar rekening, antar perusahaan dalam group untuk
memastikan dibukukan pada periode yang benar.
8) Uji akurasi perhitungan pendapatan bunga (bila material).
9) Periksa kecukupan penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas di
laporan keuangan.
Prosedur diatas dimuat dibuku pedoman KAP Tasnim Ali Widjanarko dan
rekan. Yang dijadikan standard dan wajib dipatuhi
57
3.3.2. Prosedur Pemeriksaan Kas dan Setara Kas pada Kap Tasnim Ali
Widjanarko dan Rekan Dibandingkan dengan Teori yang ada.
Prosedur pemerikasaan kas dan setara kas pada KAP Tasnim Ali
Widjanarko dan Rekan tidak jauh berbeda dengan teori yang ada dilihat dari
tujuan yang sama dengan teori yang ada dan prosedur pengujian subtantif,
mulai dari Prosedur-prosedur awal, Prosedur analitis, Pengujian detil
transaksi, Pengujian detil saldo, dan penyajian dan pengungkapan semuanya
sudah ada pada prosedur yang dilakukan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko.
Pengujian substantif atas asersi-asersi saldo kas dan setara kas dapat dilihat
pada lampiran.
Prosedur ini sudah diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tasnim
Ali Widjanarko untuk memeriksa kas dan setara kas pada kliennya. Klien
yang sudah pernah dipriksa adalah antara lain; Evalisa, KCB,Canggu school,
dan BEP
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan tinjauan pustaka, dapat ditarik simpulan
bahwa prosedur pemeriksaan audit kas dan setara kas meliputi prosedur-prosedur
awal yang bertujuan untuk memahami bisnis klien dan pentingnya kas dalam
perusahaan, prosedur analitis, pengujian detil transaksi (sejumlah pengujian
substantive detil berupa penelusuran dan pencocokan ke dokumen transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas), pengujian detil saldo (bertujuan untuk menguji
kebenaran nilai saldo), dan penyajian dan pengungkapan. Semua itu bertujuan
untuk mengetahui apakah ; 1) eksistensi, hak dan kewajiban kas dan setara kas
milik perusahaan?, 2) Kas dan setara kas merupakan hak perusahaan dan tidak ada
pembatasan pemakaiannya?, 3) kas dan setara kas telah dicatat dengan benar?, 4)
Kas dan setara kas telah dinilai sesuai jumlah yang bisa diperoleh kembali
(realizable value)?, 5) Kas dan setara kas telah disajikan dan diungkapkan dengan
benar dalam laporan keuangan? Pertimbangan prosedur KAP Tasnim Ali
Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar, Bali, telah sesuai dengan teori yang ada
dalam literatur dan tidak ada perbedaan penerapan sistem pengendalian intern
yang dilakukan oleh KAP Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan Cabang Denpasar,
Bali dengan teori yang ada.
58
59
4.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat saran-saran yang dapat dipakai
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan, yaitu antara lain :
1) Walaupun prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Tasnim Ali
Widjanarko & Rekan telah sesuai dengan teori, namun tetap diperlukan
peningkatan efektivitas dan kualitas pemeriksaan agar lebih cermat dan
teliti sehingga dapat memperlancar pelaksanaan audit.
2) sebaiknya pertimbangan untuk melakukan kas opname atau observasi
kas opname tidak dilihat dari segi kas material saja. Agar tidak
terjadinya kesalahan dalam memberikan pendapat.
3) Pembinaan secara berkala perlu dilakukan terhadap auditor KAP Tasnim
Ali Widjanarko & Rekan sehingga dalam pelaksanaan audit dapat
bekerja secara maksimal, dan peningkatan sumber daya manusia auditor
yang dimiliki dengan menambah pengetahuan teknologi informasi yang
setiap saat mengalami perkembangan dan kebijakan pemerintah
menyangkut perekonomian di Indonesia.
4) Auditor juga harus menambah pengalamannya dalam audit dengan
selalu mengikuti perkembangan terbaru dunia bisnis dan profesinya
sebagai auditor. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan
mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) yang biasanya
diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun seminar yang
berkaitan dengan audit. Selain itu, KAP Tasnim Ali Widjanarko dan
60
Rekan Cabang Denpasar dapat mengadakan training secara rutin bagi
seluruh auditor
DAFTAR PUSTAKA
Abadi Jusuf. 1997. Auditing : Pendekatan Terpadu. Edisi Revisi, Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
Agoes, Sukrisno. 2000. Auditing (Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik). Jilid 1. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Baridwan, Zaki. 1998. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: BPFE
Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. 2009. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
D.Hartanto, 1997. Akuntansi Untuk Usahawan, Edisi Kelima, LPFE-UI, Jakarta
Fadjarika.2012.Rencana audit & jenis pengujian, http://fadjarika.blogspot.com/2012/01/rencana-audit-jenis-pengujian.html diakses pada 5 desember 2012
Halim, Abdul. 2003. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1 Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Jusup, Al. Haryono. 2001. Auditing (Pengauditan). Buku 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan. 2006. Pedoman Audit. Jakarta.
Mulyadi. 2002. Auditing. Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
S, Munawir. 1993. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberti
Rahyuda, I Ketut, Wayan Murjana Yasa, dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. Metodologi Penelitian. Buku Ajar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi. 2010. Pedoman Kerja Profesi Mahasiswa (KPM). Denpasar.