karya ilmiah sospol

8/19/2019 Karya Ilmiah Sospol

1/37

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu organisasi ditunjang oleh Sumber Daya Manusia,

dengan bakat, karya, kreativitas dan dorongan sehingga ia sadar tanggung

jawabnya. Oleh karena itu setiap pegawai dituntut untuk taat terhadap segala

peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya

dengan disiplin, kesadaran, dan bertanggung jawab.

ntuk meningkatkan produktivitas !egawai "egeri Sipil yang senantiasa

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka dituntut adanya

kedisiplinan kerja baik dari seluruh pegawai. Disiplin merupakan masalah

kepegawaian yang cukup urgen si#atnya karena setiap manusia dalam

penyelesaian permasalahannya dalam hal pengambilan keputusan haruslah secara

manusiawi yakni berpedoman pada keari#an yang berarti harus diteliti dengan

seksama dan tetap berdasarkan pada peraturan perundang$undangan yang berlaku

dibidang kepegawaian.

Membahas tentang disiplin pegawai berangkat dari pandangan bahwa

tidak ada manusia yang sempurna, luput dari kekurangan, keikhla#an dan

kelemahan, dimana dengan ketidksempurnaannya itu dapat menimbulkan

pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap organisasi perlu memperhatikan

masalah disiplin kerja dari para pegawai secara serius dan penanganannya harus

secara baik pula.


2/37

%

Setiap pimpinan atau manajer tentunya berusaha agar para bawahannya

memiliki kedisiplinan kerja yang baik, karena seorang pimpinan dikatakan e#ekti#

dalam kepemimpinannya jika para bawahannya memiliki kedisiplinan baik dalam

bekerja.

&stansi pemerintah seperti Kantor Dinas Koperasi dan saha Kecil

Menengah di Kota Makassar merupakan salah satu istansi yang berperan besar

dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan di kota makassar. Oleh karena itu,

keberhasilan pembangunan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah di Kota

Makassar tidak terlepas dari kedisiplinan tiap personil istansi tersebut dalam

melaksanakan job$job kerja dan aturan yang berlaku. Setiap pegawai dituntut

kedisiplinannya yang tinggi dalam melaksanakan semua peraturan yang berlaku

dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil dan aturan$aturan yang berlaku

secara intern dalam istansi.

Dalam setiap instansi atau organisasi kedisiplinan pegawai yang mana

mencakup berbagai aspek yaitu' disiplin waktu, disiplin dalam melaksanakan

tugas$tugas kantor, disiplin berpakaian, maupun disiplin dalam meman#aatkan

#asilitas kantor sesuai #ungsinya dalam lingkup Kantor Dinas Koperasi dan KM

di Kota Makassar, sebagaimana yang tertuang dalam !eraturan !emerintah (&

"omor. )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai "egeri Sipil, khususnya

ab 11 !asal % huru# k yaitu Mentaati jam kerja. Dengan demikian mengacu pada

peraturan pemerintah diatas peneliti merasa perlu untuk mengangkatnya sebagai

suatu masalah agar pelaksanaan disiplin kerja pada setiap !egawai dalam lingkup

Kantor Dinas Koperasi dan KM di Kota Makassar benar / benar menunjukkan


3/37

)

sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dalam kedudukannya sebagai !egawai

"egeri Sipil sesuai pada !eraturan !emerintah (& "o. )* +ahun 1-* +entang

Disiplin Kerja !egawai "egeri Sipil, khususnya ab 11 !asal % huru# k yaitu

Mentaati jam kerja.

B. Rumusan Masalah

erdasarkan dari uraian 0atar elakang masalah di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah'

1. agaimana penerapan !eraturan !emerintah "omor )* +ahun 1-* tentang

disiplin kerja pegawai negeri sipil khususnya ab 11 !asal % huru# k tentang

mentaati jam kerja pada kantor Koperasi dan saha Kecil Menengah KM2

di Kota Makassar3

%. 4pa yang menjadi #aktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

!eraturan !emerintah "omor. )* +ahun 1-* tentang disiplin kerja pegawai

negeri sipil khususnya ab 11 !asal % huru# k tentang mentaati jam kerja pada

Kantor Koperasi dan saha Kecil Menengah KM2 di Kota Makassar3

C. Tujuan Penelitian

4dapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah'

1. ntuk mengetahui penerapan !eraturan !emerintah "omor )* +ahun 1-*

tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil, khususnya ab 11 !asal % huru# k

tentang mentaati jam kerja pada kantor Koperasi dan saha Kecil Menengah

KM2 di Kota Makassar.

%. ntuk mengetahui #aktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

!eraturan !emerintah "omor )* +ahun 1-* tentang disiplin kerja pegawai


4/37

5

negeri sipil khususnya ab 11 !asal % huru# k tentang mentaati jam kerja pada

kantor Koperasi dan saha Kecil Menengah KM2 di Kota Makassar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Man#aat yang dapat diperoleh dari penelitian ini berkaitan erat dengan

tujuan penelitian. 4dapun man#aat yang diharapkan dari hasil penelitian ini

adalah'

1. Memberikan konstribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

pada umumnya, dan kantor Koperasi dan saha Kecil Menengah di Kota

Makassar dalam rangka usaha peningkatan disiplin kerja pegawai pada

khususnya

%. Sebagai bahan in#ormasi yang berman#aat bagi kantor Koperasi dan saha

Kecil Menengah KM2 di Kota Makassar

). Sebagai bahan re#erensi bagi peneliti yang akan mengkaji masalah

kedisiplinan kerja pegawai negeri sipil.

5. ntuk memeroleh pengeahuan dan pengalaman baru sehingga dapat

memperluas dan menambah khasanah serta berpikir bagi peneliti.


5/37

6

BAB II

TINAUAN PU!TA"A DAN "ERAN#"A PI"IR

A. Tinjauan Pustaka

$. Pengertian Im%lementasi &Pelaksanaan'

!engertian 7implementasi8 dalam Kamus mum ahasa &ndonesia

adalah penerapan. Sedangkan penerapan di sini memiliki dua arti yaitu'

a. Sebagai pelaksana dari peraturan yang telah ada ke dalam tindakan

nyata di lapangan oleh para pelaksananya.

b. Dapat pula berarti merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan suatu

peraturan yang berlaku atau peraturan yang baru itu sebagai acuan bagi

peraturan yang akan datang.

!engertian implementasi adalah sebagai suatu usaha untuk menyesuaikan

suatu peraturan yang baru berlaku atau peraturan yang baru itu sebagai acuan bagi

peraturan yang akan datang..

0abih lanjut intoro +jokroamidjoyo 16'-2 mengemukakan bahwa '

7!elaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan

yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan , maka

kebijaksanan itu diturunkan dalam program proyek8.

Sedangkan pengertian lain yang dikemukakan oleh !riyono 1%'%) )

yang mende#enisikan pelaksanaan atau kegiatan adalah'

7Kegiatan$kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak

dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka

pelaksanaan ini unsurdalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan

pengendalian , kedua unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa

pelaksaaan diarahkan kepada tujuan8.


6/37

9

erdasarkan pengertian$pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

implementasi atau pelaksanaan adalah salah satu dari #ungsi manajemen, karena

pelaksanaan adalah merupakan penjabaran kebijaksanaan.

(. Peraturan Pemerintah Re%u)lik In*+nesia N+m+r ,- Tahun $/-

Tentang Disi%lin "erja Pega0ai Negeri !i%il

!eraturan Disiplin !egawai "egeri Sipil terdiri dari : ab dan )% !asal,

ab 1 Ketentuan mum, ab && Kewajiban dan 0arangan, ab &&& ;ukuman

Disiplin, ab &< adan !ertimbangan Kepegawaian, ab < Ketentuan$Ketentuan

0ain, ab


7/37

:

Sedangkan ;asibuan %***'152 mende#inisikan disiplin adalah kesadaran

dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan

norma$norma sesuai yang berlaku, dimana'1. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab.

%. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang

yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis.

Sedangkan menurut =athoni %**9'1%92 mengemukakan pengertian

disiplin adalah 7kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan

organisasi dan norma$norma sosial yang berlaku8

Dengan demikian, dari beberapa de#enisi tentang disiplin yang

dikemukakan para ahli, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa disiplin suatu

kondisi yang tercipta dalam organisasi dimana para anggotanya tunduk, patuh dan

taat terhadap peraturan$peraturan yang berlaku baik dan bilamana terdapat

pegawai yang melanggaranya dapat diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

1. Pengertian "erja

;asibuan 19'52 mengemukakan pengertian 7Kerja adalah sejumlah

aktivitas #isik dan mental untuk mengerjakan suatu pekerjaan8.

Selanjutnya +he 0iang >ie 11'1:)2

7Kerja merupakan keseluruhan dari pelaksanaan aktivitas$aktivitas

jasmaniah dan rohaniah yang dijalankan oleh manusia untuk mencapai tujuan

tertentu terutama yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya8.

Dengan kata lain, kerja pada hakekatnya merupakan 7kesadaran dan

kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma$norma soaial

yang berlaku? kegiatan manusia yang melibatkan baik jasmaniah yang berwujub


8/37

-

perbuatan maupun rohaniah atau pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kartini Kartono 1%'12 Kerja itu merupakan aktivitas dasar dan bagian esensial dari kehidupan manusia, sama dengan kegiatan

bermain bagi anak$anak, maka kerja memberikan kesenangan dan arti

tersendiri bagi kehidupan. Sebab kerja itu memberikan status kepada

seseorang dan mengikatkan diri sendiri dengan individu$individu lain

dalam masyarakat.

erdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

kerja adalah suatu aktivitas$aktivits manusia dalam kehidupan sehari$hari untuk

mencapai tujuan terutama untuk kelangsungan hidupnya.

6. Pengertian Disi%lin "erja.

Disiplin kerja adalah cara mengaplikasikan disiplin kerja sesuai dengan

penjelasan dan pengertian disiplin itu sendiri.

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

kedisiplinan kerja merupakan suatu sikap yang harus dimiliki pada diri seorang

pegawai untuk mentaati peraturan yang ditetapkan, baik tertulis maupun tidak

tertulis serta rela untuk menerima sanksi@hukuman bila ia melanggar peraturan

yang berlaku pada sebuah kantor tempat ia menerima tugas dan tanggung jawab.

Keith Davis dalam Mangkunegara %**6'1%2 Mengemukakan bahwa

7disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk

memperteguh pedoman$pedoman organisasi8.

Sedangkan menurut Moenir %***':2 Mengemukakan bahwa 7disiplin

kerja dalam pelaksanaannya harus senantiasa dipantau dan diawasi di samping hal

itu seharusnya sudah menjadi perilaku yang baik setiap karyawan dalam suatu

organisasi8.


9/37

Selanjutnya Sastrohadiwiryo %**%'%12 Memberikan pengertian bahwa'

Disiplin kerja adalah sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuhdan taat terhadap peraturan$peraturan yang berlaku baik yang tertulis

maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak

untuk menerima sanksi$sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang

yang diberikan padanya.

erdasarkan pendapat tersebut di atas maka sangat jelas bahwa disiplin

kerja harus mempunyai norma dan peraturan yang terbina dalam melaksanakan

hak dan kewajiban sehingga akan memberikan dampak positi# terhadap kantor.

2. Bentuk "e*isi%linan *an Pelanggaran Disi%lin

Saydam 19'%-92 Mengemukakan bahwa'

entuk disiplin kerja yang baik akan tergambar pada suasana'

a. +ingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan

organisasi.

b. +ingginya semangat dan gairah kerja serta inisiati# para karyawan

dalam melakukan pekerjaan.

c. esarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan

tugas dengan sebaik$baiknya.

d. erkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi

dikalangan karyawan

e. Meningkatkan e#isiensi dan produktivitas para karyawan.

ntuk mengukur pegawai yang memiliki disiplin yang baik dalam suatu

organisasi, 4l#red (. 0ateiner dalam 0ukman 19'%2 mengemukakan bahwa

disiplin sejati terdapat apabila'

1. !ara pegawai datang ke kantor dengan teratur dan tepat pada

waktunya.

%. erpakaian serba baik pada tempat kerjanya.

). Mempergunakan bahan$bahan dan perlengkapan$perlengkapan dengan

hati$hati.

5. Menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan.

6. Mengikuti cara bekerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan.

9. Mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semangat baik.


10/37

1*

kuran$ukuran ini harus diperhatikan atas dasar pekerjaan yang diuraikan

satu persatu.

1. !ara pegawai datang ke tempat kerja dengan teratur dan tepat pada waktunya.

!egawai sebagai pelaksana dari setiap kegiatan dituntut kiranya dapat

memberikan pelayanan dengan sebaik$baiknya. Ketepatan waktu datang ke

kantor merupakan hal yang dapat mendukung pemberian pelayanan kepada

masyarakat, sehigga urusan$urusan dan penyelesaian tugas pun dapat lebih

cepat.

%. erpakaian serba baik pada tempat pekerjaan

Kondisi pribadi pegawai dapat memberikan kesan terhadap masyarakat akan

sosok seorang pegawai. Dimana kondisi pribadi ini dapat tercermin melalui

diharapka dapat berpakaian serba baik pada waktu datang ke kantor atau pada

jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik

secara umum maupun secara khusus yang berlaku di organisasi yang

bersangkutan.!egawai sebagai penggerak utama dan sumber$sumber daya

lainnya, diharapkan mampu menggerakkan segala potensi yang ada, dapat

membantu penyelesaian tugas$tugas yang dibebankan padanya. Keadaan

peralatan yang diergunakan pegawai dapat pula dijadikan pedoman dalam

menilai proses kerja pegawai yang bersangkutan.

5. Menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, pegawai untuk dapat

memberikan hasil yang terbaik. ;al ini dimaksudkan untuk memberikan

kepusan kepada masyarakat akan pelayanan tersebut.


11/37

11

6. Mengikuti cara bekerja yang ditentukan.

!elaksanaan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab yang dibebankan

kepada pegawai, harus mengikuti job description yang jelas serta pedomsn

kerja yang merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan.

9. Menyelesaikan pekerjaan dengan semangat baik.

Dalam memberikan hasil kerja yang optimal, maka seorang pegawai

diharapkan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam dirinya, selain

motivasi yang diberikan oleh atasan. dengan semangat kerja yang tinggi, maka

pegawai dapat melaksanakan tugas dengan sebaik$baiknya dan penuh rasa

tanggung jawab.

0ebih lanjut Saydam 19'%-9$%-:2 mengatakan bahwa melemahnya

disiplin kerja karyawan akan terlihat pada suasana kerja berikut, yaitu'

a. +ingginya angka kemangkiran absensi2 karyawan.

b. Sering terlambatnya karyawan masuk kantor atau pulang lebih cepat

dari jam yang telah ditentukan.

c. Menurunnya semangat dan gairah kerja.

d. erkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar

tanggung jawab.

e. !enyelesaian pekerjaan yang lambat karena karyawan lebih senang

mengobrol daripada bekerja.

#. +idak terlaksananya supervisi dan A4SK4+ pengawasan melekat2dari atasan yang baik.

g. Sering terjadi kon#lik antara karyawan dan pimpinan perusahaan.

3. 4akt+r Pen*ukung *an Pengham)at Disi%lin "erja

Dalam melaksanakan tugas dalam keseharian seorang !egawai disiplin

perlu mendapat perhatian yang serius. ;al ini disebabkan karena ketidakdisiplinan

bagi pegawai dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta akan


12/37

1%

mempengaruhi hasil yang akan dicapai.

Menurut "itisemito 19'%*12 untuk menegakkan kedisiplinan

diperlukan'

$. &mbalan, yaitu tingkat kesejahteraan yang cukup.

(. adanya ketegasan bagi mereka yang melakukan indisipliner.

,. Ketegasan dalam melaksanakan kedisiplinan.

1. Kedisiplinan perlu dipartisipasikan

5. Kedisiplinan harus menunjang tujuan, dan

2. Keteladanan pimpinan

3.

ntuk lebih jelasnya ke enam #aktor tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut'

1. &mbalan atau tingkat kesejahteraan yang cukup.

+ingkat kesejahteraan yang dimaksud adalah yang menyangkut besanya upah

atau gaji yang diterima oleh para pegawai sehingga minimal mereka hidup

layak, sebab dengan kehidupan yang layak bagi kehidupan bagi setiap

pegawai akan lebih tenang dalam melakdanakan tugasnya.

%. 4danya ketegasan bagi mereka yang melakukan indisiplioner.

Dalam peningkatan disiplin bagi setip pegawai, mak diperlukan adanya

semacam ancaman dan ketegasan bagi mereka yang melakukan indisiplioner.

!emberian human bagi mereka yang elanggar peraturan disiplin dimaksudkan

agar pegawai yang tealah melakukan pelanggaran disiplin tidak mengulangi

tindakan tersebut, serta dapat lebig bersikap patuh terhadap peraturan yang

ada.

). Ketegasan dalam pelaksanaan kedisiplinan perlu dijaga.

Dalam pelaksanaan disiplin kerja diperlukan adanya ketegasan, seba jika suatu

pelanggaran diketahui tanpa suatu tindakan yang tegas, akan mengakibatkan


13/37

1)

para pegawai tersebut akan menganggap ancaman yang diberikan hanyalah

ancaman belaka. Dan dalm pemberian hukuman ini haruslah berlaku secara

umum tanpa membeda$bedakan di antara para pegawai.

5. Kedisiplinan perlu dipartisipasikan

ntuk lebih menge#ekti#kan ancama hukuman, maka hendaklah

dipartisipasikan terlebih dahulu kepada par pegawai. Memasukkan unsure

parsipasi berarti pegawai akan merasa bahwa peraturan yang mencantumkan

ancaman hukuman adalah hasil persetujua bersama

6. Kedisiplinan harus menunjang tujuan dan sesuai dengan kemampuan.

Kedisiplinan bukan hanya sekedar untuk kedisiplinan kerja saja, akan tetapi

kedisiplinan juga harus menunjang tujuan. Selain itu kedisiplinan hendak

ditegakkan haruslah sesuai dengan kemampuan dari para pegawai dalam

artian jangannlah menyuruh pegawai apabila sulit untuk dilakukan.

9. Keteladanan

ntuk merealisasikan peraturan yang dikeluarkan dalam rangka menegakkan

kedisiplinan perlu adanya keteladanan pimpinan, karena keteladanan pimpinan

mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin. 4pabila ingin menegakkan

kedisiplinan agar pegawai datang tepat pada waktu, maka hendaklah pimpinan

berusaha datang terlebih dahulu. Dengan keteladanan yang demikian itulah

diharapkan para pegawai akan semakin meningkat.

=aktor$#aktor tersebut, harus senantiasa diperhatikan dalam rangka usaha

penegakan disiplin kerja pegawai, sebab jika tidak terlaksana dengan baik

maka beberapa hal tersebut dapat menjadi #aktor penghambat dalam


14/37

15

pelaksanaan disiplin kerja pegawai. Di samping #aktor lain yang dapat

menghambat dalam pelaksanaan disiplin kerja !egawai "egeri Sipil adalah

kurangnya sosialisasi dari pihak pimpinan kepada bawahan terhadap setiap

peraturan dan kebijakan yana ada, terlalu panjangnya rentang pengawasan

serta penerapan sanksi yang tidak dilaksanakan dengan baik.

/. Tujuan Disi%lin "erja

Dari berbagai kegiatan pendisiplinan yang dilakukan oleh suatu organisasi

tidak lain tujuannya agar organisasi dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui perilaku dan sikap yang selalu berpedoman

pada prosedur dan peraturan yang berlaku dalam organisasi.

Dessler 1)'9*9$9*:2, mengemukakan tujuan utam adisiplin kerja

adalah 7 ntuk mendorong !egawai berperilaku sepantasnya di tempat kerja,

dimana 7!erilaku yang pantas8 ditetapkan dengan sebagai kepatuhan terhadap

peraturan dan prosedur8.

Sebenarnya sangatlah sulit untuk tujuan rinci daripada tujuan disiplin

kerja. . "amun secara umum tujuan utamanya yang dikutip Aidjaya dalam

(emiwati %**%'52 adalah'

1. 4gar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakanketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku

baik tertulis maupun tidak tertulis serta melaksanakan perintah manajemen.

%. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik$baiknya serta mampu

memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak yang berkepentingan

dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang berkepentingan.

). Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa

organisasi dengan sebaik$baiknya.

5. Dapat bertindak dan berprilaku sesuai dengan norma$noma yang berlaku pada

organisasi

6. +enaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan

harapan organisasi, baik dalam jangka pendek mapun jangka panjang.


15/37

16

. Pengertian Pega0ai Negeri !i%il

Moekijat dalam Siagian %***'%:*2 menyatakan bahwa 7!egawai "egeri

adalah warga "egara yang memegang jabatan negeri yang tidak bersi#at

sementara dan gajinya dibayar dari anggaran negara menurut peraturan yang

berlaku8.

!oerwadarminta 15' :%)2 memberikan pengertian pegawai adalah

orang yang bekerja pada pemerintah perusahaan dan sebagainya28 sedangkan

7negeriB berarti negaraB atau 7pemerintahan8. Cadi pegawai negeri adalah orang

yang bekerja pada negara atau pemerintah. Kemudian pengertian pegawai negeri

dalam ndang$ndang

Dalam pasal 1 ayat 1 ndang$undang (epublik &ndonesia "omor 5)

+ahun 1 tentang !okok$pokok Kepegawaian %***')2 !egawai "egeri Sipil

diartikan sebagai berikut'

!agawai negeri adalah setiap warga "egara (epublik &ndonesia yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang

berwewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan "egara atau diserahi

tugas "ayegara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang$

undangan yang berlaku.

Dalam pasal % ayat 1 ndang$undang "o.5) +ahun 1 %***'62 tentang

pokok$pokok kepegawaian menyebutkan jenis dan kedudukan !egawai "egeri

Sipil sebagai berikut'

1. !egawai "egeri Sipil terdiri dari'

a. !egawai "egeri Sipil

b. 4nggota +entara "asional &ndonesia

c. 4nggota Kepolisian "egara (epublik &ndonesia

%. !egawai "egeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huru# a, terdiri

dari

a. !egawai negeri Sipil !usat


16/37

19

b. !egawai "egeri Sipil Daerah

). Disamping pegawai "egeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pejabat

yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

erdasarkan pendapat dan ndang$undang di atas maka jelas bahwa

!egawai "egeri pada hakekatnya merupakan orang yang dipekerjakan dalam

suatu organisasi pemerintah maupun swasta dalam berbagai persyaratan tertentu

dan digaji sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta diserahi sesuai dengan

bidangnya atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B. "erangka Pikir

!elaksanaan disiplin kerja !egawai "egeri Sipil merupakan hal yang harus

diperhatikan oleh setiap !egawai "egeri Sipil sesuai dengan !eraturan !emerintah

(& "omor )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai "egeri Sipil, sehingga

dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa hanya dapat berwujud

bilamana mereka memiliki kedisiplinan dalam mengemban tugas dan

tanggungjawab yang diberikan. Dimana untuk mendapatkan pegawai yang

memiliki kedisiplinan yang baik harus memperhatikan beberapa hal yaitu' 12

Disiplin waktu %2 Disiplin dalam berpakaian. )2. Disiplin dalam menggunakan

bahan dan perlengkapan kantor. 52. Menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan

yang memuaskan. 62. Mengikuti cara bekerja yang telah ditentukan. 92.

ersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan disiplin kerja harus didukung oleh beberapa #aktor

pendukung yaitu' 12 4danya imbalan yang sesuai. %2 4danya ketegasan bagi

mereka yang melakukan pelanggaran. )2 Ketegasan dalam melaksanakan

kedisiplinan. 52 Kedisiplinan perlu dipartisipasikan. 62 Kedisiplinan harus


17/37

1:

menunjang tujuan dan 92 Keteladanan pimpinan.

eberapa #aktor yang menjadi pendukung dalam melaksanakan disiplin

kerja pegawai sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka jika tidak

dilaksanakan dengan baik akan menjadi #aktor penghambat dalam pelaksanaan

disiplin.

ntuk lebih jelasnya kerangka konseptual tersebut, maka dapat

digambarkan dalam bentuk skema'

#am)ar $6 "erangka Pikir

!eraturan !emerintah "o. )* +ahun

1-* +entang Disilin Kerja

Dinas Koperasi dan

KM Makassar

Disiplin Kerja

!elaksanaan Disiplin

Kerja !egawai

"egeri Sipil


18/37

1-

BAB III

MET7DE PENELITIAN

A. !um)er *an enis Data

$. Data Primer

Data primer bersumber dari hasil observasi dan wawancara dari

in#orman pada kantor Dinas Koperasi dan KM di Kota Makassar yang

berkompeten memberikan data dan in#ormasi tentang implementasi !eraturan

!emerintah (& "o. )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai "egeri Sipil

khususnya ab 11 !asal % huru# k tentang mentaati jam kerja.

(. Data !ekun*er

Data sekunder diperoleh dari dokumen$dokumen kantor.

B. Taha%8taha% Penelitian

!enelitian ini merupakan penelitian deskripti# kualitati# yaitu untuk

mengambarkan secara cermat, jelas dan objekti# mengenai &mplementasi

!eraturan !emerintah "omor )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai

"egeri Sipil Khususnya ab 11 !asal % huru# k tentang mentaati jam kerja pada

kantor Dinas Koperasi Dan saha Kecil Menengah KM2 di kota Makassar.

4dapun tahap$tahap penelitian yaitu'

12 Mencatat semua hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari

in#orman diman#aatkan untuk mengkaji dokumen perusahaan da melihat

keadaan langsung keadaan objek yang akan diteliti.


19/37

1

%2 Menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk membahas

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Teknik Penelitian

4dapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut'

1. +eknik Observasi

+eknik ini dipergunakan untuk mengamati secara langsung mengenai aktivitas

pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan !eraturan !emerintah "o. )*

+ahun 1-* disiplin kerja pegawai pada Dinas Koperasi dan KM di Kota

Makassar.

%. +eknik Aawancara

+eknik ini digunakan untuk mendapat in#ormasi atau keterangan secara

langsung dari responden@in#ormasi khususnya data primer. Maka penelliti

mengadakan wawancara langsung dengan in#orman untuk mengecek beberapa

data yang diperoleh. &n#orman yang menjadi target wawancara adalah Kepala

agian Kepegawaian,sta# yang berkompeten dalam memberikan in#ormasi.

!eman#aatan wawancara sebagai sebagai instrument dalam pengumpulan data

didasarkan pada tujuan yang diadakan serta apa yang ditanyakan kepada

in#orman, sebagai alat antu dalam wawancara digunakan pedoman

wawancara.

). Dokumentasi

Dokumentasi dijadikan sebagai data pendukung selain yang didapatkan pada

wawancara. Sumber in#ormasi yang berupa dokumen yang dikumpulkan oleh


20/37

%*

peneliti pada saat melakukan penelitian.

D. Pr+ses Pen9atatan *an Analisis Data

!endekatan yang dipergunakan dalam analisis data adalah induksi

konseptualisasi. Dengan pendekatan semacam ini, peneliti bertolak pada #akta

atau in#ormasi empiris untuk mmmbangun suatu interpretasi dalam bentuk

memberi kesan dan pendapat terhadap data yang didapatkan.

4nalisis data mempergunakan model analisis deskripti# kualitati# yaitu

maksudnya seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. !eneliti

akan mendeskripsikan, memaparkan dan mencocokkan teori yang ada

hubungannya dengan #okus penelitian.

E. Penge9ekan "ea)sahan Temuan

4gar diperolah temuan dan interpretasi dan abasah maka perlu diteliti

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik$teknik sebagai berikut'

1. !erpanjangan pengamatan. Melakukan pengamatan dan wawancara lagi

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

(.Meningkatkan ketekunan. Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan

berkesinambungan, maka peneliti dapat melakukan benar pengecekan kembali

apakah data yang telah ditemukan salah atau benar.

,. +riangulasi. !engecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan

berbagai waktu.

1. 4nalisis kasus negati#. !eneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang ditemukan.


21/37

%1

5. Mengadakan member check. !roses pengecekan data yang diperoleh peneliti

sehingga data yang dianggap valid karena ada kesepakatan oleh para pemberi

data.


22/37

%%

BAB I:

HA!IL PENELITIAN DAN PEMBAHA!AN

A. Pen;ajian Hasil Penelitian

$. #am)aran !ingkat L+kasi Penelitian

a. !ejarah !ingkat Ber*irin;a Dinas "+%erasi *an Usaha "e9il

Menengah Pr+


23/37

%)

$ !ada tahun %**1 berdasarkan Surat Keputusan >ubernur Sulawesi Selatan

"omor - +ahun %**1 tentang !embentukan Organisasi dan +ata Kerja

Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah, Kantor Ailayah Departemen

Koperasi, !engusaha Kecil dan Menengah !rovinsi Sulawesi Selatan

diganti menjadi Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah dan berlaku

sampai sekarang. Surat Keputusan tersebut disahkan di Makassar pada

tanggal )1 Canuari %**1. berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Dinas

Koperasi dan saha Kecil Menengah bertanggung jawab kepada >ubernur

Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.

). "e*u*ukan= Tugas P+k+k= *an 4ungsi Dinas "+%erasi *an Usaha

"e9il Menengah

Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah adalah unsur pelaksanaan

!emerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada >ubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas sehari$hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Aakil

Kepala Dinas.

Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten@Kota

dibidang Koperasi dan saha Kecil Menengah sesuai peraturan perundang$

undangan yang berlaku.


24/37

%5

Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah mempunyai #ungsi '

$ !erumusan kebijakan teknis dan program operasional pembinaan dan

pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

$ !enerbitan iin badan hukum bagi koperasi yang berskala provinsi atau

antar kabupaten@kota.

$ !enyusun pedoman tentang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan

menengah serta mem#asilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

$ !embinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan koperasi usaha

kecil dan menengah.

$ !embinaan nit !elaksana +eknis Dinas

$ !elaksanaan tugas pendidikan dan pelatian koperasi dan usaha kecil

menengah.

$ !elaksanaan urusan tata usaha dinas.

9. !truktur= !usunan 7rganisasi= *an Tugas P+k+k !erta 4ungsi

a)atan

Seiring dengan perubahan$perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun

seperti yang telah diuraikan diatas, maka Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan

saha Kecil Menengah !rovinsi Sulawesi Selatan juga mengalami perubahan$

perubahan. 4dapun perubahan$perubahan Struktur Organisasi dari tahun ke tahun

tersebut tidak dapat kami diuraikan disini satu persatu. Eang dapat kami uraikan

disini hanyalah struktur organisasi terakhir sesuai dengan Surat Keputusan

>ubernur Sulawesi Selatan "omor - +ahun %**1 tentang !embentukan

Organisasi dan +ata Kerja Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah !rovinsi


25/37

%6

Sulawesi Selatan yang disahkan pada tanggal )1 Canuari %**1. ntuk lebih

jelasnya, Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan di da#tar lampiran.

4dapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah

serta tugas pokok dan #ungsi masing$masing jabatan yaitu'

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi,

pengawasan dan pengendalian dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil

menengah. Sedangkan #ungsi Kepala Dinas yaitu '

− Melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangaunan dan

pengembangan koperasi dan KM sesuai dengan kebjaksanaan >ubernur.

− Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas koperasi

dan KM.

− Mengadakan hubungan kerja dengan dinas@badan lainnya yang terdapat

dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan

kebijaksanaan >ubernur Sulawesi Selatan.

b. Aakil Kepala Dinas

Aakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas pokoknya. 4dapun #ungsi Aakil Kepala Dinas sebagai

berikut '

− !elaksanaan pembinaan, integrasi dan sinkronisasi dalam Dinas Koperasi

dan saha Kecil Menengah.

− !elaksanaan pengawasan dibidang tugasnya.


26/37

%9

c. Kepala agian +ata saha

Kepala agian +ata saha mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan

administrasi keuangan, sedangkan #ungsinya yaitu '

− !enyusunan !rogram Dinas

−

!engolahan 4dministrasi Keuangan

− !engelolaan 4dministrasi Kepegawaian

− !engelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi

perlengkapan perkantoran, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan

gedung kantor dan rumah dinas.

− !elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

tugasnya.

agian +ata saha, terdiri dari '

• Sub agian !rogram

• Sub agian Kepegawaian

• Sub agian Keuangan

• Sub agian mum

d. Kepala Sub Dinas saha Koperasi

Kepala Sub Dinas saha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan rencana, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran

kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan usaha koperasi


27/37

%:

pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan,

insustri, aneka jasa dan simpan pinjam. ntuk melaksanakan tugas pokok

tersebut Sub Dinas saha Koperasi mempunyai #ungsi '

− !enyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan

usaha koperasi.

− !elaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi.

−

!enyiapan dan pedoman dalam pengembangan dibidang usaha koperasi.

− !engawasan usaha dan menajemen koperasi.

− !elaksanaan #asilitas dan pengembangan usaha koperasi.


tugasnya.

Sub Dinas saha Koperasi, terdiri dari '

• Seksi !ertanian dan Kehutanan

• Seksi !erdagangan, &ndustri dan 4neka Casa.

• Seksi saha Simpan !injam.

Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi

Sub Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan rencana, penyiapan bahan perumusan, dan penjabaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan kelembagaan koperasi

dibidang organisasi dan tata laksana, hukum dan perundang$undangan,

pengendalian dan pengawasan, penyuluhan, konsultasi dan advokasi, proses

pendirian, pembubaran serta perubahan anggaran dasar koperasi. ntuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Kelembagaan Koperasi

mempunyai #ungsi '

!elaksanaan pengembangan organisasi, tata laksana, hukum dan perundang$

undangan, dan klasi#ikasi koperasi.

!elaksanaan pengaturan pencatatan, penda#taran, pengesahan badan hukum, dan

pengembangan organisasi koperasi.

!elaksanaan bantuan penyuluhan, konsultasi dan advokasi penyelesaian dan


28/37

%-

pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi Koperasi.

!elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sub Dinas Kelembagaan Koperasi, terdiri dari 'Seksi Organisasi dan +ata 0aksana

Seksi ;ukum dan !engawasan.

Seksi !enyuluhan, Konsultasi dan 4dvokasi.

Kepala Sub Dinas saha Kecil dan Menengah

Kepala Sub Dinas saha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan rencana, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran

kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan kepada pengusaha kecil menengah

dibidang industri pertanisan, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha

serta kemitraan dan jaringan usaha. Sub Dinas saha Kecil dan Menengah

mempunyai #ungsi '

!enyusunan kebijaksanaan tenknis dalam pembangunan dan pengembangan usahakecil menengah.

!elaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan manajemen usaha

kecil menengah.

!elaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama

koperasi dan pengusaha kecil menengah dengan swasta, adan saha Milik

"egara M"2 dan adan saha Milik Daerah MD2.

e. !enyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan

kemitraan dan jaringan usaha serta in#ormasi bisnis pengusaha kecil

menengah.

− !engawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan

usaha dan manajemen usaha kecil menengah.


tugasnya.

Sub Dinas saha Kecil dan Menengah mempunyai, terdiri dari '

• Seksi &ndustri !ertanian

• Seksi "on !ertanian

• Seksi !erdagangan dan 4neka saha

• Seksi Kemitraan dan Caringan saha

#. Kepala Sub Dinas =asilitasi !embiayaan, !romosi, dan Simpan !injam.


29/37

%

Kepala Sub Dinas =asilitasi dan !embiayaan, !romosi dan Simpan !injam

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rencana, penyiapan bahan

rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, melakukan pembinaan,

bimbingan, pengembangan dan pengendalian kepada koperasi dan usaha kecil

menengah dibidang #asilitasi pembiayaan, promosi dan simpan pinjam. Sub

Dinas =asilitasi !embiayaan, !romosi dan Simpan !injam mempunyai #ungsi '

− !enyiapan bahan pembinaan dan pedoman dalam pengembangan bidang

usaha lembaga keuangan masyarakat dan koperasi ank !erkreditan

(akyat.

− !embinaan, Fvaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga simpan

pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan Koperasi ank !erkreditan

(akyat.

− !enyiapan bahan dalam rangka mem#asilitasi pembiayaan, permodalan,

jasa keuangan dan promosi koperasi dan usaha kecil menengah.

− !elaksanaan #asilitasi, penjaminan koperasi dan usaha kecil menengah.

− !elaksanaan tugas$tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas =asilitas !embiayaan, !romosi dan Simpan !injam terdiri dari '

• Seksi !ermodalan dan Casa Keuangan

• Seksi !enilaian dan Simpan !injam

• Seksi !romosi

B. Pem)ahasan


30/37

)*

$. Im%lementasi Peraturan Pemerintah N+m+r ,- Tahun $/- Tentang

Disi%lin "erja Pega0ai Negeri !i%il Pa*a Dinas "+%erasi Dan Usaha

"e9il Menengah &U"M' *i "+ta Makassar

&stansi !emerintah seperti Dinas Koperasi dan saha Kecil

Menengah di Kota Makassar merupakan salah satu istansi yang berperan

penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Koperasi di Kota

Makassar. Keberhasilan suatu istansi tidak terlepas dari kedisiplinan para

aparatur@pegawai yang berperan dalam istansi tersebut.

Ketepatan waktu datang ke kantor merupakan hal yang sangat

penting bagi kemajuan suatu organisasi serta mendukung pemberian

pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyelesaian tugas !egawai

yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi pribadi seorang !egawai

"egeri Sipil dapat tercermin dengan kedisiplinan dalam mentaati jam

kerja yang telah ditetapkan pada suatu istansi, demikian halnya pada

Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah dalam keberhasilan

pembangunan di bidang Koperasi dan saha Kecil Menengah di Kota

Makassar.

Menurut keterangan dari &bu Suhriah 4(,S;, Kasubag

Kepegawaian pada Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah KM2 di

Kota Makassar wawancara %* 4gustus %**-2. &mplementasi !eraturan

!emerintah "omor )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai

"egeri Sipil khususnya Mentaati jam kerja sudah teralisasikan namun

belum sepenuhnya terlaksanakan oleh kalangan semua !egawai "egeri


31/37

)1

Sipil yang ada dalan Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah tersebut,

dan mengenai ketepatan jam kerja yang telah ditetapkan pada kantor

tersebut memang menjadi perhatian atau prioritas utama bagi seorang

pemimpin. Oleh sebab itu dalam meningkatkan kedisiplinan maupun

kinerja pegawai senantiasa dilakukan pengawasan terhadap para !egawai

"egeri Sipil sampai dengan sta#$sta# yang ada.

(. 4akt+r Pen*ukung *an %engham)at *alam %elaksanaan Disi%lin

"erja Pega0ai Negeri !i%il %a*a Dinas "+%erasi *an Usaha "e9il

Menengah &U"M' *i k+ta Makassar.

4danya rasa kesadaran pada seorang !egawai akan tugas dan

tanggung jawab yang tinggi tentunya kedisiplinan merupakan hal yang

sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan kedisiplinan yang tinggi

!egawai "egeri Sipil dapat menyelesaikan apa yang menjadi

tanggungjawabnya. "amun demikian ketidakdisiplinan !egawai "egeri

Sipil masih sangat sering dijumpai dalam suatu organisasi atau istansi hal

tersebut tentunya terjadi dengan tidak beralasan, demikian halnya yang

terjadi pada kantor Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah KM2 di

Kota Makassar.

Menurut keterangan &bu (osmawati sta# di bidang Kepegawaian

tanggal %) 4gustus %**-2 Salah satu yang menjadi #aktor penghambat

Disiplin Kerja khususnya mentaati jam kerja dengan alasan adanya

kepentingan di luar kantor seperti kepentingan keluarga yang tidak bisa

ditunda, namun dengan adanya kepentingan atau urusan yang bersamaan


32/37

)%

dengan jam kantor tesebut !egawai yang bersangkutan terebut sudah ada

pemberitahuan sebelumnya atau sudah mendapatkan iin dari pimpinan.

Ditambahkan lagi bahwa pada Dinas Koperasi dan saha Kecil

Menengah !egawai "egeri Sipil yang memang sering tidak mentaati jam

kerja yang telah ditentukan dan hal itu ditindaklanjuti dengan memberikan

pembinaan selama 1$% bulan dengan cara memberikan teguran secara lisan

sebanyak ) kali dan apabila teguran lisan tersebut tidak diindahkan

kemudian dikeluarkan teguran secara tetulis dan apabila teguran tertulis

belum juga diindahkan meskipun sudah ) kali teguran maka !egawai

"egeri Sipil tersebut siap untuk diberhentikan bekerja. Sejauh ini, belum

pernah ada !egawai "egeri Sipil yang mendapatkan sampai teguran

tertulis, namun untuk teguran secara lisan sudah pernah terjadi dalam

lingkup Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah.

Sedangkan yang menjadi #aktor pendukung dalam pelaksanaan

Disiplin Kerja !egawai adalah adanya penghargaan dari pimpinan, adanya

potongan tingkat kesejahteraan bagi !egawai yang tidak masuk kantor.

Selain itu, kedisiplinan !egawai sangat berpengaruh terhadap kenaikan

gaji atau pangkat pada diri seorang !egawai. Dengan demikian !egawai

"egeri Sipil yang ada pada Dinas Koperasi dan saha Kecil Menengah

harus tetap memperhatikan kedisiplinan agar tidak terjadi penundaan

kenaikan gaji atau pangkat.


33/37

))

BAB :

"E!IMPULAN DAN !ARAN

A. "esim%ulan

erdasarkan hasil penelitian mengenai &mplementasi !eraturan !emerintah

"omor )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai "egeri Sipil pada Dinas

Koperasi dan saha Kecil Menengah, disimpulkan sebagai berikut'

$. &mplementasi !eraturan

!emerintah "omor )* +ahun 1-* +entang Disiplin Kerja !egawai "egeri

Sipil khusunya mentaati jam kerja sudah terealisasikan pada setiap !egawai

namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh semua !egawai.

(. =aktor pendukung

pelaksanaan Disiplin Kerja !egawai "egeri Sipil dengan memperhatikan

tingkat imbalan atau kenaikan gaji@pangkat, adanya potongan kesejahteraan@

anggaran yang seharusnya setiap hari bias diperoleh oleh !egawai, sedangkan

yang menjadi #aktor penghambat dalam pelaksanaan Disiplin Kerja Karena

adanya kepentingan di luar seperti urusan keluarga.

B. !aran


34/37

)5

erdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka diajukan saran sebagai berikut'

1. !impinan harus lebih melakukan

pendekatan terhadap !egawai agar apa yang menjadi alasan ketidakdisiplinan

dapat diketahui dengan jelas.

%. !impinan harus melihat bukan hanya

pegawai yang disiplin atau mentaati ketentuan jam kerja yang mendapatkan

perhatian lebih@mendapatkan penghargaan, tetapi di samping itu harus juga

memperhatikan !egawai yang kinerjanya tinggi agar tidak terjadi kecemburuan

antar pegawai.

). !egawai diharapkan lebih

meningkatkan lagi tingkat kedisiplinannya agar mampu memberikan pelayanan

yang maksimum kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi sesuai

dengan bidang pekerjaan yang berkepentingan


35/37

)6

DA4TAR PU!TA"A

4nargo, !anji. 16. Psikologi Industri dan Sosial. Cakarta' Dunia !ustaka

intoro +jokromidjoyo, 162, Pengantar Administrasi dan Manajemen,

Cakarta ' alai !ustaka.

Departemen !endidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, alai

!ustaka, Cakarta2. http'@@www. >oogle. co.id. Diakses %1 Culi %**-

Dessler >ary, 1). Manajemen Personalia Edisi tiga Cakarta' Frlangga

=athoni, 4bdurrahman. %**9. Manajemen Sumber !a"a Manusia. Cakarta' (ineka

Gipta.

;asibuan, Malayu S.! 19. #rganisasi dan Moti$asi. Cakarta' umi 4ksara.

HHHHHHHHHHHH%***. Manajemen Sumber !a"a Manusia. andung' >anesha.

Kartini Kartono. 1%. Pemimpin dan Kepemimpinan. Cakarta' !+. (aja

>ra#indo !ersada.

0ukman. 19 . Peranan Penga%asan dalam Meningkatkan Kedisiplinsn Kerja

Pega%ai Pada SMEA &egeri Sengkang Kabupaten 'ajo, Skripsi,

=akultas &lmu !endidikan Sosial, &K&! jung !andang.

Mangkunegara, !rabu, 4nwar. %**6. Manajemen Sumber !a"a Manusia

!erusahaan andung' !+. (emaja (osdakarya.

Moenir. ;.4.S. %***. Manajemen Pela"anan Umum di Indonesia. Cakarta' umi


36/37

)9

4ksara.

"itisemito, 4leI Soemadji. 19. Manajemen Personalia (Mnajemen Sumber !a"a Manusia) Cakarta' >halia.

!oewadarminta, 15. Kamus Besar Indonesia.Cakarta' alai !ustaka.

!riyono, 1%2, Manajemen Sumber Daya Manusia= Eogyakarta ' 0iberty

(emiwati. %**%. Eektiitas Pelaksanaan Buda"a Kerja pada dinas Kebersihan

*aman Pemerintah !aerah Kab. >owa, Makassar.

Sastrohardiwiryo, Siswanto. . %**%. Manajemen *enaga Kerja Indonesia

Pendekatan Administrasi dan #perasional Cakarta >halia.

Saydam, >ouali. 19. Manajemen Sumber !a"a Manusia. !+. +oko >unung

4gung.

Siagian, Sondang, !. %***. Manajemen Sumber !a"a Manusia. Cakarta' umi

4ksara

+he 0iang >ie. 11. Eisiensi Kerja Bagi Pembangunan. Eogyakarta' >aja Mada

niversity !ress.

ndang$ndang, %***. "o.5) +ahun 1 tentang !erubahan "o. : +ahun 1:5

*entang Pokok+Pokok Kepega%aian. Cakarta' Sinar >ra#ika


37/37

):

karya ilmiah sospol

Documents