BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat, sejalan dengan kemajuan

jaman, begitu pula dengan cara berpikir masyarakat yang cenderung menyukai hal-hal

yang dinamis. Semakin banyak penemuan-penemuan atau penelitian yang dilakukan

oleh manusia, tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan didalamnya,

maka dari itu dari apa yang telah diciptakan atau diperoleh dari penelitian tersebut ada

baiknya berdasar pada nilai-nilai yang menjadi tolak ukur kesetaraan dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu pancasila.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila, apapun yang diperoleh manusia

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai

tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, guna melaksanakan

pembangunan nasional, reformasi, dan pendidikan pada khususnya.

Sehingga di dalam kehidupan Akademik, pancasila sangat diperlukan

peranannya, baik dari SD, SMP, SMA, maupun ketika berada di bangku perguruan tinggi,

karena ketika kita di dalam kehidupan kampus, aliran informasi dan teknologi sangatlah

terasa perkembangannya baik itu bersifat positif maupun negatif, maka dari itu di

butuhkanlah pendidikan pancasila, guna untuk menjaga para mahasiswa agar menjadi

mahasiswa berilmu tapi juga bermoral.

2. RUMUSAN MASALAH

2. 1. AKTUALISASI PANCASILA.

* Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul – betul ada,

terjadi, atau sesungguhnya.

* Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai – nilai Pancasila benar –

benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara

mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.

1

* Nilai – nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah

bersifat universal, tetap dan tak berubah. Nilai – nilai tersebut dapat

dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan Negara dan dalam

wujud norma – norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma –

norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga

Negara Indonesia.

* Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu :

Aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif.

1. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam

bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di

bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan

lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam sikap

pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap

penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia.

2. 2. TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.

* Pembangunan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan atas falsafah

Negara Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia – manusia

pembangunan yang berjiwa Pancasila, membentuk manusia – manusia

Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi

pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan negara dan mencintai sesama

manusia.

* Peranan perguruan tinggi dalam usaha pembangunan mempunyai

tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pegajaran di atas

perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia

dengan cara ilmiah yang meliputi : pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, yang disebut Tri Darma Perguruan

Tinggi.

* Peningkatan peranan Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam usaha pembangunan selain

2

diarahkan untuk menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, juga

mendidik mahasiswa untuk berjiwa penuh pengabdian serta memiliki

tanggung jawab yang besar pada masa depan bangsa dan Negara, serta

menggiatkan mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan

nasional dan pengembangan daerah.

2. 3. BUDAYA AKADEMIK.

* Budaya merupakan nilai yang dilahirkan oleh warga masyarakat yang mendukungnya.

* Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat akademik yang bersangkutan.

* Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.

* Masyarakat akademik di manapun berada, hendaklah perkembangannya dijiwai oleh nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja sama, santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap mencintai seni.

2. 4. KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM.

* Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian masyarakat, sekaligus merupakan tempat persemaian dan

perkembangan nilai – nilai luhur.

* Kampus merupakan wadah perkembangan nilai – nilai moral, di mana

seluruh warganya diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwai

moralitas yang tinggi dan dijiwai oleh pancasila.

* Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang dapat memberikan

kekuatan moral yang mendukung lahir dan berkembangnya sikap

mencintai kebenaran dan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

3

3. BATASAN MASALAH

Disini di bahas tentang penjabaran pancasila sebagai paradigma reformasi, dan

penerapan Pancasila khususnya di ruang lingkup Akademik.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

4.1. Maksud

Dengan makalah ini kami bermaksud memuat suatu pembelajaran mengenai

aktualisasi Pancasila didalam dunia akademik karena kami melihat masih belum banyak

pengaplikasian Pancasila didalam kehidupan akademik baik itu dari segi pengajar

terkhususkan lagi bagi para pelajar.

4.2. Tujuan

Sehingga pembuatan makalah ini kami tujukan agar kita dapat belajar bersama

mengenai aplikasi pancasila didalam kehidupan akademik.

4

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

1. AKTUALISASI PANCASILA

Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul – betul ada, terjadi, atau

sesungguhnya. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai – nilai Pancasila benar -

benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari

aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Nilai – nilai Pancasila yang

bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tak berubah.

Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan Negara

dan dalam wujud norma – norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-

norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga Negara

Indonesia.Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi obyektif

dan subyektif. Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai

bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif,

eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya

seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang,

GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu

terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat.

Aktualisasi yang subyektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat

penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan

politik perlu mengawasi diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan

sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

2. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan Tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara

gading yang jauh dari kepentingan masyarakat melainkan senantiasa mengemban dan

mengabdi kepada masyarakat. Menurut PP No. 60 Th. 1999, perguruan tinggi memiliki

tiga tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi :

5

2.1. Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas melaksanakan pendidikan untuk

menyiapkan, membentuk dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Tugas

pendidikan tinggi adalah :

2.1.a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan

dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

2.1.b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pengembangan ilmu di perguruan tinggi bukanlah value free (bebas nilai), melainkan

senantiasa terikat nilai yaitu nilai ketuhahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu

pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual serta pakar yang

bermoral ketuhanan yang mengabdi pada kemanusiaan.

2.2. Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat obyektif

dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu

pengetahuan, teknologi dan kesenian. Dalam suatu kegiatan penelitian seluruh unsur

dalam penelitian senantiasa mendasarkan pada suatu paradigma tertentu, baik

permasalahan, hipotesis, landasan teori maupun metode yang dikembangkannya.

Dalam khasanah ilmu pengetahuan terdapat berbagai macam bidang ilmu

pengetahuan yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri, karena

paradigma yang berbeda. Bahkan dalam suatu bidang ilmu terutama ilmu sosial,

antropologi dan politik terdapat beberapa pendekatan dengan paradigma yang

berbeda, misalnya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dasar-dasar nilai dalam Pancasila menjiwai moral peneliti sehingga suatu

penelitian harus bersifat obyektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan pada

moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil

penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi atau bahkan

kepentingan primordial tertentu. Selain itu asas manfaat penelitian harus demi

kesejahteraan umat manusia, sehingga dengan demikian suatu kegiatan penelitian

6

senantiasa harus diperhitungkan manfaatnya bagi masyarakat luas serta peningkatan

harkat dan martabat kemanusiaan.

2.3. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan

ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kema Realisasi

pengabdian kepada masyarakat dengan sendirinya disesuaikan dengan ciri khas, sifat

serta karakteristik bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan.

Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat ini pada hakikatnya merupakan

suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya merupakan suatu aktualisasi

kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan

kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

3. BUDAYA AKADEMIK

Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan

dan integritas ilmiah. Oleh karena itu masyarakat akademik harus senantiasa

mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan

tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik sebagai

berikut :

3.1. Kritis,

Senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya

diupayakan jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian.

3.2. Kreatif,

Senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk menemukan sesuatu yang

baru dan bermanfaat bagi masyarakat.

3.3. Obyektif,

Kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada suatukebenaran

ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang atau ambisi pribadi.

7

3.4. Analitis,

Suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah yang merupakan

suatu prasyarat untuk tercapainya suatu kebenaran ilmiah.

3.5. Konstruktif,

Harus benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang memberikan asas

kemanfaatan bagi masyarakat.

3.6. Dinamis,

Ciri ilmiah sebagai budaya akademik harus dikembangkan terus-menerus.

3.7. Dialogis,

Dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat akademik harus

memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan diri, melakukan kritik

serta mendiskusikannya.

3.8. Menerima kritik,

Sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis yaitu setiap insan akademik senantiasa

bersifat terbuka terhadap kritik.

3.9. Menghargai prestasi ilmiah/akademik,

Masyarakat intelektual akademik harus menghargai prestasi akademik, yaitu prestasi

dari suatu kegiatan ilmiah.

3.10. Bebas dari prasangka,

Budaya akademik harus mengembangkan moralitas ilmiah yaitu harus mendasarkan

kebenaran pada suatu kebenaran ilmiah.

3.11. Menghargai waktu,

Senantiasa memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, terutama demi

kegiatan ilmiah dan prestasi.

3.12. Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah,

Memiliki karakter ilmiah sebagai inti pokok budaya akademik.

3.13. Berorientasi ke masa depan,

Mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah ke masa depan dengan suatu

perhitungan yang cermat, realistis dan rasional.

8

4. KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM.

Masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya akademik,

terutama untuk tidak terjebak pada politik praktis dalam arti terjebak pada legitimasi

kepentingan penguasa. Hal ini bukan berarti masyarakat kampus tidak boleh berpolitik,

melainkan masyarakat kampus harus benar-benar berpegang pada komitmen moral

yaitu pada suatu tradisi kebenaran objektif.

4.1. Kampus sebagai Sumber Pengembangan Hukum

Dalam rangka bangsa indonesia melaksanakan reformasi dewasa ini

suatu agenda yang sangat mendesak untuk diwujudkan adalah reformasi dalam bidang

hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tertib hukum Indonesia dalam rangka pengembangan

hukum harus seruai dengan tertib hukum Indonesia. Berdasarkan tertib hukum

Indonesia maka dalam pengembangan hukum positif di Indonesia, maka dasar filsafat

negara merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan hukum. Hal ini

berdasarkan Tap No. XX/MPRS/1966, dan juga Tap No. III/MPR/2000. Namun perlu

disadari bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional, adalah sumber

materi dan nilai bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam

penyusunan hukum positif di Indonesia nilai Pancasila sebagai sumber materi,

konsekuensinya hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilah hukum Tuhan

(sila I), nilai yang terkandung pada harkat, martabat dan kemanusiaan seperti jaminan

hak dasar (hak asasi) manusia (sila II), nilai nasionalisme Indonesia (sila III), nilai

demokrasi yang bertumgu pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara (sila IV), dan

nilai keadilan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan (sila V).

Selain ini tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dan

pengembangan hukum aspirasi dan realitas kehidupan masyarakan dan rakyat adalah

merupakan sumber materi dalam penyusunan dan pengembangan hukum.

9

4.2.Kampus sebagai Kekuatan Moral Pengembangan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana dibahas di muka bahwa dalam reformasi dewasa ini

bangsa Indonesia telah mewujudkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu UU

Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999. Sebagaimana terkandung dalam Konsiderasi,

bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah, seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di samping hak asasi manusia, UU

No. 39 Tahun 1999 tersebut juga menentukan Kewajiban Dasar Manusia, yaitu

seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan

terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Dalam penegakan HAM tersebut mahasiswa sebagai kekuatan moral

harus bersifat objektif, dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan

martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuatan

politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara

Indonesia.

10

BAB III

KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DENGAN

PANCASILA SEBAGAI DASARNYA

1. CONTOH KASUS

Tawuran antardua kelompok mahasiwa di

Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar,

Sulawesi Selatan, Selasa (15/11) reda. Polisi

telah berhasil mengamankan kampus, dan

mensterilkan area sekitar kampus. Tawuran

yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik

(FT) dan Fakultas Kehutanan (FKeh) tak jelas

ujung pangkalnya. Sebab, masing-masing

kelompok memberi keterangan versi masing-

masing. Menurut informasi yang diterima

Reporter Metro TV, Rachel Marimbuna, mahasiswa FT menyebut, tawuran dipicu

setelah Mahasiswa Baru (Maba) FT diganggu Mahasiswa Lama (Mala/senior)

Fkehutanan. Namun, mahasiswa FKeh menyebut, justru Maba FKeh lah yang diejek,

kemudian dikeroyok mahasiswa senior FT.

Insiden pertama terjadi Senin (14/11) petang. Tawurang diawali aksi saling ejek.

Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIta, tawuran pecah. Kemudian mahasiswa FT diduga

membakar ruangan kuliah milik Fkeh. Parahnya, tawuran tersebut tak hanya melibatkan

senior, melainkan maba dan mahasiswa fakultas lain. Mereka saling lempar batu, dan

benda tumpul lain. Akibatnya, puluhan mahasiswa terluka. Saat ini, polisi sudah berada

di area kampus Unhas. Meski mengaku terlambat, polisi sudah berhasil mengamankan

kampus. Selain itu, Retorak Unhas sudah meminta mahasiswa meninggalkan kampus

tepat pukul 18.00 Wita.1

1 http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/15/139812/Tawuran-Mahasiswa-Unhas-Berhenti

11

2. PEMBAHASAN

Indonesia dalam melaksanakan reformasi dewasa ini, agenda yang mendesak

untuk diwujutkan adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-

undangan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena

itu dalam rangka melakukan penataan negara untuk mewujudkan masyarakat yang

demokratis maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda reformasi yang pokok

segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum.

Konsekuensinya dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka

harus dilakukan pengembangan hukum positif.

Dalam reformasi bidang hukum, bangsa Indonesia telah mewujudkan undang-

undang Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Th. 1999. Sebagai terkandung dalam

konsideran bahwa yang di maksud hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa

dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia. Di samping hak asasi manusia, undang-undang ini juga

menentukan kewajiban manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Moral force atau kekuatan moral adalah fungsi yang utama dalam peran

mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu mengapa harus moral

force? Mahasiswa dalam kehidupannya dituntut untuk dapat memberikan contoh dan

teladan yang baik bagi masyarakat. Hal ini menjadi beralasan karena mahasiswa adalah

bagian dari masyarakat sebagai kaum terpelajar yang memiliki keberuntungan untuk

menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam penegakkan hak asasi manusia tersebut

mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat obyektif dan benar-benar

berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena

kepentingan politik terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi kekuatan

internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia.

12

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Didalam contoh kasus di atas di perlihatkan bahwa aktualisasi pancasila belum

sepenuhnya terimplementasikan, terutama di dalam kehidupan akademik, padahal di

ketahui bahwa kehidupan kampus sebagai kekuatan moral utama sebagai dasar

pengembangan hukum dan HAM, tapi dalam kenyataanya hal ini masih jauh dari yang

kita harapkan.

Kehidupan kampus masih di warnai dengan tindak anarkis dan kesewenang

wenangan, hanya dengan kasus sepele, seperti saling ejek sudah dapat memicu

tindakan yang lebih luas seperti contoh kasus di atas, hal ini membuktikan kurangnya

kesadaran dari masyarakat akdemik, terutama para mahasiswa akan pentingnnya peran

pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam kehidupan kampus.

2. SARAN

Sebenarnya hal seperti di atas dapat di hindarkan, asalkan kita sebagai

mahasiswa menerapkan pancasila dalam kehidupan dikampus, namun juga tak terlepas

bagi para pengajar untuk tetap memberikan wawasan mengenai pancasila sebagai

dasar pengembangan hukum dan HAM di Indonesia, dan di dalam kehidupan kampus

terkhususnya, kurangnya perhatian dari pihak akademik dan pemerintah dalam

pengimplementasian pancasila dapat juga memicu hal ini dapat terjadi.

Namun tak kalah pentingnya juga implementasi pancasila di ajarkan juga di

dalam kehidupan keluarga, karena keluarga adalah dasar dari perkembangan moral

dasar dari seorang anak, mahasiswa pada khususnya.

Sehingga menurut pendapat kami, mengapa hal seperti tawuran antar

mahasiswa ini dapat terjadi harusnya menjadi koreksi dari semua pihak dari akademik

sebagai penyelenggara pendidikan, dari pemerintah sebagai pengawas pendidikan, dan

terutama dari keluarga sebagai pembentuk moral dasar seseorang.

13

Jadi marilah kita, sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan proses

pendidikan hendaknya mengambil contoh dari kasus di atas, dan menghindarkan hal ini

terjadi di dalam lingkungan kampus kita.

14

Daftar Pustaka

1. http://ocw.gunadarma.ac.id/course/computer-science-and-information/information-

system-s1-1/pendidikan-pancasila/aktualisasi-pancasila-di-perguruan-tinggi

2. Buku Pendidikan Pancasila Penerbit: GUNADARMA

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_10261/title_kampus-sebagai-

pengembang-ham/

3. http://nenu666.blogspot.com/2011/12/moral-force-pancasila.html

4. http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/11/15/139812/Tawuran-Mahasiswa-

Unhas-Berhenti

15

MAKALAH

KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE PENGEMBANGAN

HUKUM DAN HAM DENGAN PANCASILA SEBAGAI

DASARNYA

Di susun oleh :

1. Bayu Elwiyandi2. Agung Rumekso3. Yuda Mulyadi4. Yuda Adi Septya5. M.Aminudin6. Gelar Pamungkas7. Asep Suhendi

POLITEKNIK PIKSI GANESHAMANAJEMEN INFORMATIKA

PROGRAM DIPLOMA 3MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

BANDUNG2012

16