KALEIDOSKOP EKONOMI 2012Di tahun 2012, bidang ekonomi mengalami berbagai gejolak, salah satunya ditandai dengan

adanya kasus-kasus pergolakan bisnis perusahaan di Indonesia. Berikut kasus perkara

perusahaan sepanjang tahun 2012:

JANUARI

31 Januari:

PT Wearwel International dinyatakan pailit oleh Pengadilan setelah dimohonkan perusahaan

jasa pencucian PT Metro Parajaya.

FEBRUARI

7 Februari:

Perusahaan modal asing asal Korea Selatan yang bergerak pada industri kulit PT Samwoo

Indonesia masuk PKPU sementara. Di dalam perkembangan selanjutnya perusahaan

dinyatakan pailit.

13 Februari:

Koperasi Karyawan Danone Aqua dalam PKPU sementara setelah pengadilan menerima

permohonan dua mantan karyawan PT Tirta Investama (Aqua Grup) .

15 Februari:

MA menolak kasasi Mardiana atas putusan pengadilan yang meloloskan PT Grand Soho Slipi

dari pailit.

MARET

2 Maret:

PN Jakarta Pusat membatalkan karya tulis Investasi Cerdas Ala Rencana Emas yang

dituangkan dalam situs antam.com milik Indra Saragih yang memuat tentang transaksi jual beli

logam mulia yang isinya menjiplak karya tulis Arie Indra Manurung dalam situs layanan jual beli

emas Goldgram.co.id.

9 Maret:

MA menolak upaya peninjauan kembali PT Yinchenindo Mining Industry, perusahaan lokal

pengekspor timah, untuk lolos dari kepailitan yang diajukan DBS Bank Ltd.

APRIL

5 April:

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan perdamaian  atas kepailitan PT Vastek Prima

Industries. Permohonan pailit yang diajukan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk.

17 April:

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Istaka Karya terkait putusan pengadilan soal

perdamaian dalam kepailitan yang melibatkan salah satu perusahaan negara tersebut.

Termohon dalam kasasi itu adalah PT Japan Asia Investment Company (JAIC) Indonesia.

JUNI

25 Juni:

Pengadilan menyatakan gugatan PT. Multisari Langgengjaya terhadap Business Software

Alliance, Inc., terkait perrbuatan melawan hukum dapat dilanjutkan setelah eksepsi BSA.

Putusan akhir kasus ini rencananya dibacakan 8 Januari 2013.

14 Juni:

Bank Mandiri Tbk mengajukan permohonan PKPU atas PT Berlian Laju Tanker (BLTA).

28 Juni:

Mahkamah Agung menolak upaya kasasi PT Direct Vision atas putusan PN Jakarta Pusat

yang mengabulkan eksepsi Astro Nusantara Internasional B.V. terkait pembatalan putusan

arbitrase Singapura.

28 Juni:

Perusahaan penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines memenangi perkara wanprestasi yang

diajukan perusahaan aviasi asal Perancis, Jetlease SARL.

JULI

30 Juli:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC) dinyatakan bersalah oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan harus mengganti dana deposito nasabah yang hilang.

AGUSTUS

1 Agustus:

Sidang perdana permohonan pailit PT Telkomunikasi Seluler yang diajukan PT Prima Jaya

Informatika, distributor voucher isi ulang Kartu Prima. Dihadiri mantan atlet nasional Rudi

Hartono sebagai ketua Yayasan Olahragawan Indonesia.

14 Agustus:

Produsen cat PT Jotun Indonesia, memenangkan sebagian gugatan wanprestasi terhadap

perusahaan pelat merah PT Djakarta Lloyd (Persero) yang harus membayar utang pokok dan

denda.

SEPTEMBER

10 September:

Pengadilan memutuskan perusahaan asuransi ACE Life telah melakukan wanprestasi dan

harus membayar Rp500 juta kepada penggugat sekaligus nasabahnya, Ivandi Setiawan.

14 September:

Perusahaan operator seluler terbesar di Indonesia dengan laba Rp12 triliun setahun, PT

Telkomsel, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat utang Rp5,3 miliar.

OKTOBER

10 Oktober:

 Hakim pengawas pailit Telkomsel menetapkan perusahaan telekomunikasi itu dapat

melanjutkan aktivitas bisnisnya.

12 oktober:

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dinyatakan dalam status PKPU sementara setelah

pengadilan niaga mengabulkan pemohonan restrukturisasi utang dari PT Jasmanindo Sapta

Perkasa.

17 Oktober:

PT Sumber Tjipta Djaja dan PT Nippon Catalys Pty Ltd mendaftarkan permohonan PKPU atas

TPPI di kepaniteraan Pengadilan Niaga.

18 Oktober:

TPPI mengajukan PKPU sebagai tanggapan permohonan pailit yang diajukan oleh Argo Capital

B.V. dan Argo Global Holdongs B.V. Pada hari yang sama perusahaan asal Belanda Vitol

Tuban Finance B.V. memasukkan permohonan PKPU TPPI.

21 Oktober:

Telkomsel ajukan proposal perdamaian kepada para kreditur. PT Prima Jaya Infomatika

sebagai pemohon pailit tidak di masukkan sebagai kreditur.

31 Oktober:

PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk kalah

dalam upayanya untuk membatalkan putusan arbitrase London terkait kontrak dengan SUEK

AG.

NOVEMBER

5 November:

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) memasuki masa PKPU sementara selama 45

hari setelah pengadilan niaga menerima permohonan yang diajukan oleh Nippon Catalyst Pte

ltd.

9 November: 

PT. Global Mediacom Tbk kalah dari KT Corporation dalam dalam upaya pembatalan putusan

arbitrase International Chamber of Commerce yang menghukum anak perusahaan Bhakti

Investama itu senilai lebih dari US$14 juta.

11 November: 

Permohonan PKPU atas PT Buana Listya Tama Tbk yang diajukan oleh Gramercy Distressed

Debt Master Fund, dan Gramecery High Yield Corporate Emerging Markets Debt Master Fund

ditolak.

13 November: 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk memasukkan permohonan PKPU atas PT Daya Mandiri

Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk.

20 November:

Pengadilan menyatakan PT Jalatama Artha Berjangka telah melakukan wanprestasi terkait

perjanjian pemberian amanat dalam transaksi derivatif atas produk berjangka dan diharuskan

mengembalikan dana penggugat (Elenor Rayment).

20 November:

Gugatan yang menuntut akses gratis ke Pantai Ancol oleh warga akhirnya dilanjutkan setelah

majelis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang mengadili

perkara itu.

21 November:

Guagatan citizen lawsuit yang diajukan sejumlah warga Nusa Tenggara Barat terhadap Menteri

Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar terkait

divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara akhirnya kandas.

22 November:

Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengatakan kasasi PT Telekomunikasi Seluler (PT

Telkomsel) dikabulkan pada 21 November, yang membuat perusahaan seluler itu lolos dari

status pailit.

26 November: 

Majelis hakim menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Humpuss Intermoda

Transportasi Tbk kepada para krediturnya sehingga mengakhiri status PKPU sementara

perusahaan transportasi laut tersebut.

27 November: 

Pengadilan Niaga menolak permohonan PKPU yang diajukan penyedia jasa-jasa kelautan PT

Diamond Maritime terhadap mitra bisnisnya PT Tirtajaya Segara.

DESEMBER

3 Desember: 

PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk berstatus

PKPU sementara setelah pengadilan mengabulkan permohonan PT Bank Internasional

Indonesia Tbk. Utang DMRI kepada BII berasal dari pinjaman fasilitas kredit pinjaman rekening

koran Rp10 miliar dan tunggakan bunga Rp4,19 miliar. Adapun tunggakan pokok dari pinjaman

berjangka Rp53,77 miliar, dengan tunggakan bunga Rp8,64 miliar dan tunggakan denda Rp14

miliar.

11 Desember: 

Majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase BAPMI yang diajukan

PT Nikko Securities Indonesia terkait sengketa pembayaran dana nasabah dengan PT Bank

Permata Tbk.

11 Desember:

Mayoritas kreditur PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI telah menyepakati

rencana perdamaian yang diajukan debitur, dengan 11 dari 12 kreditur separatis menyatakan

setuju. Adapun 44 kreditur konkuren yang menghadiri pemungutan suara, 43 menyatakan

setuju.

13 Desember: Gramercy Distressed Opportunity Fund II, Gramercy Distressed Opportunity

Fund, dan Gramercy Emerging Markets Fund dengan klaim tagihan gabungan sekitar

US$125,5 juta mengajukan petisi Chapter 11 (pailit) terhadap PT Berlian Laju Tanker Tbk di

New York, AS.

14 Desember: 

Rapat kreditur BLTA di Grand Mercure membahas proposal perdamaian.

16 Desember: 

DMRI dan Dayaindo Resources minta pengurus tidak memasukkan SUEK AG dan Bulk Trading

SA dalam daftar kreditur dalam PKPU, menyangkut masalah hukum.

17 Desember: 

Majelis hakim menetapkan fee pengurus PKPU TPPI sebesar Rp43,3 miliar, harus dibayar

sebelum pengesahan perdamaian.

18 Desember: Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas), salah

satu kreditur separatis, mengajukan kasasi atas penetapan biaya pengurus TPPI.

20 Desember:

Majelis hakim kembali menunda pengesahan rencana perdamaian TPPI hingga Rabu, 26

Desember, dengan alasan perlu waktu untuk menyusun putusan dan memasukkan keberatan

kreditur.