kak rdtr batauga_ok
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
1/14
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN PERKOTAAN KECAMATAN BATAUGA
KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
A.LATAR BELAKANG
Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW
kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah
kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah
yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan
atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis
kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan:
a.Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan
menjadi kawasan perkotaan; dan
b.Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang
ditetapkan dalam pedoman ini.
RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu
dilengkapi dengan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang
kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota memerlukan
RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap,
termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam
pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar
penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
2/14
zona yang penanganannya diprioritaskan. Dalam hal RTRW
kabupaten/kota tidak memerlukan RDTR, peraturan zonasi dapat
disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yangdirencanakan pada wilayah kabupaten/kota.
RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan
fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang
memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional
agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan
kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan untuk suatu BWP/Kawasan
Perkotaan tertentu. Dalam hal RDTR tidak disusun atau RDTR telah
ditetapkan sebagai perda namun belum ada peraturan zonasinya
sebelum keluarnya pedoman penyusunan, maka peraturan zonasidapat disusun terpisah dan berisikan zoning text dan zoning map
untuk seluruh kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang
direncanakan pada wilayah kabupaten/kota.
Dalam hal ini, Kabupaten Buton Selatan telah menyusun RTRW
Kabupaten, yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk RDTR Kawasanperkotaan, sebagai penjabaran RTRW. Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Batauga pada prinsipnya merupakan pedoman dan arahan
pengendalian pembangunan khususnya terhadap kawasan fungsional/
strategis. Rumusan rencana detail tersebut akan bersifat operasional
dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan program
pengalokasian pemanfaatan ruang sesuai tuntutan perkembangan
serta dinamika sosial ekonomi masyarakat.
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
3/14
Guna mendukung proses pembangunan Kabupaten Buton Selatan,
fungsi dan peran kawasan strategis akan ditingkatkan, dalam hal
penyiapan suatu kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis baik
yang berskala regional dan lokal, dalam kerangka memberikan
kemudahan jangkauan pelayanan dan aksesibilitas terhadap daerah
hinterlandnya termasuk pemasaran hasil-hasil produksi. Peningkatan
fungsi dan peran Kabupaten Buton Selatan tersebut tidak terlepas
dengan dukungan prasarana jalan untuk memudahkan mobilisasi
pergerakan masyarakat, sehingga memiliki hubungan interkoneksitas
dengan wilayah sekitarnya. Dengan demikian dalam perumusan
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Batauga akan merupakan satu
kesatuan sistem perencanaan dalam kerangka mengembangkan
Kabupaten Buton Selatan dimasa yang akan datang.
Kecamatan Batauga, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Buton Selatan yang memiliki nilai strategis terhadap pembangunan
wilayah Kabupaten. Nilai strategis Kecamatan Batauga, ditunjukkan
oleh fungsi ruang sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan jasa
(Khususnya Kawasan perkotaan). Dalam struktur ruang Wilayah
Kabupaten Buton Selatan, Kota Batauga meurpakan Pusat Kegiatan
Lokal (PKL).
Dengan beberapa dasar pertimbangan tersebut, maka pemerintah
Kabupaten Buton Selatan memandang perlu untuk menyusun RDTR
Kecamatan Batauga melalui APBD Kabupaten, guna mengarahkan
pembangunan kawasan yang sesuai dengan fungsi dan kecenderungan
pengembangannya. Dengan demikian, diharapkan tercipta
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
4/14
keharmonisan pembangunan dengan fungsi ruang sesuai dengan
kebutuhan dan perencanaan pembangunan Kabupaten dimasa
mendatang, khususnya dalam lingkup wilayah Kecamatan Batauga.
B.MAKSUD, DAN TUJUAN
1.Maksud
Maksud dari penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan
Batauga adalah mewujudkan rencana detail tata ruang yang
mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan
fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan.
2.Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan Kecamatan Batauga sebagai berikut :
a. Sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan
fisik kawasan perkotaan
b. Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan
pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan
peruntukan lahan.
C.MASA BERLAKU PERENCANAAN
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
dilaksanakan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun, atau sesuai
dengan masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah, dan ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
5/14
D.KELUARAN, HASIL DAN MANFAAT
1.Keluaran/Output
a.Tersusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
yang mencakup rencana struktur dan pola/blok pemanfaatan
ruang, rencana pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional
dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
fungsional,
b.Tersusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
yang mencakup rencana struktur dan pola/blok pemanfaatan
ruang, rencana pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional
dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
fungsional.
2.Hasil/Outcome
Tersedianya acuan untuk pembangunan Kawasan Perkotaan
Kecamatan Batauga baik secara teknis maupun operasional
pemanfaatan ruang
3.Manfaat/Benefit
a.Teroperasionalisasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Buton Selatan, yang tersusun secara terperinci
b.Terintegrasinya kebijakan dan program pembangunan lintas
sektor dan lintas wilayah dalam pemanfaatan ruang.
E.NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
6/14
Pengguna anggaran kegiatan ini adalahDinas ..................Kabupaten
Buton Selatan
F.SUMBER PENDANAAN
Biaya untuk kegiatan konsultan sebesar Rp. .,- dibebankan pada
DIPA Tahun anggaran 2016 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan.
G.LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI KEGIATAN
1.Lingkup kegiatan :
Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a.Melakukan kajian literatur terhadap peraturan perundang-
undangan dan studi-studi terkait kawasan
b.Mengkaji dan mengidentifikasi kondisi dan permasalahan
Kecamatan Batauga baik secara makro maupun secara mikro
(eksternal dan internal wilayah)
c.Melakukan survey lapangan dan pengumpulan data
d.Melakukan kompilasi dan penyiapan data yang siap untuk
dianalisis
e.Melakukan analisis aspek-aspek terkait untuk menentukan arah
kebijakan penataan
f.Menyusun buku fakta dan analisa RDTR Kawasan Perkotaan
Kecamatan Batauga
g.Mengidentifikasi isu-isu prioritas kawasan serta menentukan
deliniasi kawasan
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
7/14
h.Penyepakatan dengan pemerintah Kabupaten Buton Selatan
terkait Deliniasi Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
i.Mengidentifikasi dan menentukan nilai strategis/prioritaskawasan (kawasan perencanaan)
j.Penyiapan peta kerja dalam bentuk digital (bersumber dari peta
rupa bumi dan citra satelit serta interpretasinya)
k.Perumusan penyepakatan tujuan, kebijakan, dan strategi
penataan Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
l.Perumusan rencana struktur ruang (rencana prasarana kawasan)
dan rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
m.Penyusunan peta rencana pola ruang dan struktur ruang
Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
n.Penyusunan Laporan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Kecamatan Batauga
o.Penyusunan dan Perumusan pengendalian pemanfaatan ruang
dalam bentuk peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Kecamatan
Batauga
p.Perumusan zoning text Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
q.Pembuatan peta zoning Map Kawasan Perkotaan Kecamatan
Batauga
r.Penyusunan Naskah akademis (materi teknis) RDTR dan
peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
s.Mengkaji dan mengidentifikasi kondisi dan permasalahan
Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga baik secara makro
maupun secara mikro (eksternal dan internal wilayah)
t.Menjabarkan dan mengitegrasikan rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Buton Selatan secara terperinci dalam bentuk
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
8/14
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan
Batauga
u.Mengembangkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah baikfisik maupun non fisik terkait dengan perencanaan
pembangunan di Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
v.Menyusun rekomendasi berdasarkan alternatif terbaik yang dapat
dilaksanakan.
w.Menyusun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang
berdasarkan perencanaan Rencana Tata Ruang
2.Pertemuan dan Pembahasan
Untuk mencapai rumusan lingkup kegiatan tersebut diatas,
diperlukan pertemuan teknis dan pembahasan dengan beberapa
instansi terkait, dan stakeholders lainnya. Pertemuan dan
pembahasan yang dimaksudkan, antara lain :
a. Foccus Discussion Group (FGD)
Foccus Discussion Group (FGD) dilakukan untuk merumuskan
konsep dan mencapai beberapa kesepakatan yang akan
dirumuskan dalam RDTR dan peraturan zonasinya. Kegiatan
FGD dilaksanakan sebanyak 2 kali, antara lain :
- FGD I, minimal dihadiri atau oleh POKJA BKPRD Kabupaten
Buton Selatan, atau tim teknis pada setiap SKPD terkait yang
ditunjuk oleh SKPD masing-masing (termasuk unsur
pemerintah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan).FGD I
bertujuan untuk merumuskan dan mencapai kesepakatan
tentang deliniasi kawasan perkotaan, rumusan tujuan,
kebijakan dan strategi, kriteria dan indikator penilaian skala
prioritas kawasan perencanaan, serta konsep penataan RDTR
Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga.
- FGD II,setidaknya dihadiri oleh peserta yang sama pada
tahap FGD I, sehingga pemahaman muatan yang ingin dicapai
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
9/14
dapat terlaksana secara efektif.FGD IIbertujuan untuk
merumuskan dan mencapai kesepakatan tentang program
dan tahapan pelaksanaan program pembangunan sebagaikonsep bersama dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan
Kecamatan Batauga, merumuskan konsep aturan makro
(zoning tex) sebagai instrumen pengendalian pemafaatan
ruang kawasan secara umum, aturan-aturan yang akan
digunakan pada setiap blok peruntukan (zoning map)
b. Konsultasi Publik (Seminar Pembahasan)
Konsultasi publik dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar
pembahasan, bertujuan untuk menyerap masukan dan aspirasi
dari semua stakeholders di Kabupaten Buton Selatan
(Khususnya Kecamatan Batauga) terkait dengan RDTR Kawasan
Perkotaan Kecamatan Batauga, sehingga tahapan ini dapat
menjadi salah satu proses sosialisasi dan penyebarluasan RDTR
Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga kepada publik.
Sedangkan penyampaian metode pelaksanaan pekerjaan dapat
dilakukan melalui seminar pembahasan pada tahap
pendahuluan. Tahapan dan muatan seminar pembahasan,
mencakup :
- Seminar Pembahasan Pendahuluan, dilakukan secara
bersama oleh penyedia jasa dan anggota BKPRD, Pokja
BKPRD, dan SKPD terkait. Seminar pendahuluan merupakan
penyampaian latar belakang, tujuan, tahapan pelaksanaan
dan metodologi penyusunan RDTR.
- Seminar Pembahasan laporan Akhir dan Konsultasi Publik,
merupakan tahapan yang dilakukan sebagai uji publik,
penyererapan aspirasi dan masukan bagi kesempurnaan
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
10/14
dokumen RDTR dan peraturan zonasi (zoning text dan zoning
map).
3.Lokasi kegiatan :
Lokasi kegitan adalah wilayah Kecamatan Batauga Kabupaten
Buton Selatan
4.Data dan fasilitas pendukung
Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat
digunakan penyediaan jasa antara lain hasil studi terdahulu dan
dokumentasi lainnya (kalau ada). Data tersebut harus dipelihara
oleh penyedia jasa dan harus dikembalikan.
H.METODOLOGI
1. Data dan informasi pendukung diperoleh dengan melakukan
survey primer dan sekunder dalam bentuk :
a. Data sekunder, akan diperoleh melalui kunjungan
instansional untuk memperoleh data kondisi sosial ekonomi dan
kondisi fisik wilayah perencanaan yang akan di identifikasi;
b. Data primer akan diperoleh melalui kunjungan lapangan
untuk melihat kondisi fisik dan menggali aspirasi dan motivasi
masyarakat rencana pembangunan Kecamatan Batauga
2. Analisis dilakukan melalui penelaan berbagai aspek yang terkait
dengan rencana pengembangan Kecamatan Batauga
I.JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan ..... (......) hari
kalender.
J.TENAGA AHLI
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
11/14
Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini
adalah:
1.Ketua Tim (Team Leader)
Ketua Tim merupakan ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang
disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S-1) di
bidang perencanaan wilayah dan Kota (Planologi), lulusan
universitas negeri atau swasta yang telah terkareditasi, dengan
pengalaman dalam pekerjaan bidang perencanaan wilayah
sekurangkurangnya 4 (empat) tahun, atau S2 perencanaan wilayah
dan kota dengan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan bidang
perencanaan wilayah sekurangkurangnya 2 (dua) tahun
2.Ahli Prasarana
S1 Teknik Sipil dengan pengalaman dalam pekerjaan bidang
perencanaan wilayah dan kota sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun
3.Ahli GIS
S1 Geografi/Teknik Geodesi/Teknik Geologi yang menguasaiaplikasi GIS dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan bidang
perpetaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
4.Ahli Aristektur
S1 Arsitektur dengan pengalaman dalam pekerjaan bidang
perencanaan kota atau urban planning/design
5.Ahli Lingkungan
S2 Ilmu Lingkungan dengan pengalaman dalam pekerjaan bidang
lingkungan hidup sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
6.Ahli Ekonomi Pembangunan
S1 Ekonomi dengan pengalaman dalam pekerjaan bidang
perencanaan wilayah sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun
7.Ahli Sosial Kependudukan
S1 ilmu sosial kependudukan dengan pengalaman dalam pekerjaanbidang perencanaan wilayah sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
12/14
8.Ahli Hukum Pembangunan
S1 ilmu Hukum administrasi (pranata) pembangunan dengan
pengalaman dalam pekerjaan bidang penyusunan peraturan daerah
sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun
9.Asisten Tenaga Ahli, terdiri dari :
- Asisten Ahli Planologi : 1 orang
- Asisten Ahli GIS : 1 orang
- Tenaga Surveyor : 2 orang
10. Tenaga Penunjang- Operator Komputer : 1 orang
- Tenaga Administrasi : 1 orang
- Drafter : 2 orang
K.KELUARAN
-Buku Laporan Rencana Detail Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Kecamatan Batauga
- Album Peta berisikan muatan RDTR Kawasan
Perkotaan Kecamatan Batauga (A3)
- Buku Peraturan Zonasi/zoning map (dalam bentuk
album gambar/A3))
L.PELAPORAN
Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :
a.Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan merupakan laporan awal yang berisi antara
lain latar belakang kegiatan, ruang lingkup, metodologi dan strategi
pelaksanaan pekerjaan, organisasi pelaksana, rencana dan jadwal
kegiatan.
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
13/14
b.Laporan Fakta dan Analisa
Laporan fakta dan analisa merupakan laporan tahap kedua yang
berisi kompilasi data dan analisa semua aspek yang dibutuhkan
dalam menyusun analisis dan perencanaan Rencana Detail Tata
Ruang Kota.
c.Laporan Rancangan Rencana
Laporan rancangan rencana merupakan laporan tahap ketiga, yang
memuat tentang alternatife hasil perencanaan yang masih bersifatdraft.
d.Laporan Rencana
Laporan rencana merupakan laporan tahap keempat (final report)
memuat tentang rumusan perencanaan dan rekomendasi
pembangunan, indikasi dan tahapan program (arahan pemanfaatan
ruang), dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
e.Album Peta
Selain dokumen laporan akhir, juga dilengkapi dengan album peta
ukuran A3, yang memuat rencana pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang kota.
f.Soft Copy dalam bentuk CD atau DVD
Keseluruhan laporan selanjutnya dimasukkan kedalam CD
sebanyak 10 buah dandiserahkanbersamaan dengan penyerahan
laporan rencana dan dokumen peraturan zonasi. Dokumentasi data
baik dalam bentuk hard copy dan software serta album foto dan
peta.
M.PRODUKSI DALAM NEGERI
-
7/26/2019 Kak Rdtr Batauga_ok
14/14
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasankompetensi dalam negeri
N.ALIH PENGETAHUAN
Jika diperlukan, penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen