kajian yuridis perlindungan pekerja pada perusahaan … · 2013. 9. 23. · peristiwa konkrit atau...
TRANSCRIPT
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA PADA
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA di
PT. SANDHY PUTRA MAKMUR
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
LADY DIANA Y. D. P. P.
NIM: E1104162
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum ( Skripsi )
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN
PENYEDIA JASA PEKERJA di PT. SANDHY PUTRA MAKMUR
Disusun oleh :
LADY DIANA Y. D. P. P
NIM: E1104162
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing
Purwono Sungkowo R, S.H
NIP.196106131986011001
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum ( Skripsi )
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA di PT. SANDHY PUTRA MAKMUR
Disusun oleh :
LADY DIANA Y. D. P. P
NIM: E1104162
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21 April 2011
TIM PENGUJI
1. Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si : ……………………………...
Ketua
2. Lego Karjoko, S.H., M.H : ……………………………... Sekretaris
3. Purwono Sungkowo R, S.H : ……………………………... Anggota
MENGETAHUI
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H, M.Hum NIP : 196109301986011001
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO
“Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha
mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa”
(Hamka)
“Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah
apa yang belum terjadi”
(Kahlil Gibran)
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih
kepada :
1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang
telah diberikan-Nya
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Darmadi dan Ibu Maryani atas segala doa, bimbingan,
nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang yang senantiasa tercurahkan untukku.
3. Suamiku Nugroho atas segala cinta, kasih sayang, doa, semangat, dan pengorbanan yang
senantiasa diberikan untukku.
4. Anak-anakku tercinta Vicko Giffana Dianata Nugraha dan Vincent Elysia Nugraha atas
semangat dan keceriaannya.
5. Seluruh keluarga besarku atas dukungan dan semangatnya.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERNYATAAN
Nama: Lady Diana Y. D. P. P.
NIM: E1104162
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN
PENYEDIA JASA PEKERJA di PT. SANDHY PUTRA MAKMUR adalah
betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
meneriama sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, April 2011
Yang membuat pernyataan
Lady Diana Y. D. P. P.
NIM: E1104162
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRAK
Lady Diana Y. D. P. P, NIM: E1104162, 2011. KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA di PT. SANDHY PUTRA MAKMUR. Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja memperoleh perlindungan pada perusahaan penyedia jasa pekerja di PT. Sandhy Putra Makmur. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai 2 (dua) peristiwa konkrit atau fakta hukum yaitu mengenai jenis pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian dan apakah hak-hak pekerja sudah mendapat perlindungan hukum diperusahaan penyedia jasa PT. Sandhy Putra Makmur.
Penelitian yang dilakukan di PT. Sandhy Putra Makmur ini termasuk penelitian normatif yang bersifat perspektif: jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, sumber data sekunder yang mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari manajer dan pekerja PT. Sandhy Putra Makmur melalui studi dokumen dan kepustakaan. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisis data dengan teknik silogisme deduktif dengan metode Interpetasi Menurut Bahasa dan Interpretasi Sistematis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kesatu: jenis pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan KUH Perdata, karena jenis pekerjaan tersebut bukan merupakan jenis pekerjaan yang menunjang, jenis pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian adalah costemer servis, scurity, cleaning service. Kedua hak-hak pekerja sudah mendapatkan perlindungan hukum di perusahaan penyedia jasa PT. Sandhy Putra Makmur dalam hal: a). Pemberian upah sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur no 150 tahun 2009 tentang pemberian upah minimum regional di kota solo yaitu Rp. 785,000.00, b). Penerapan jam kerja bagi para pekerja sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yaitu jam kerja tidak melebihi 8 jam perhari atau 40 jam seminggu, c) Pemberian cuti atau waktu istirahat sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 antara lain: istirahat mingguan, cuti hamil dan bersalin, cuti haid, istirahat alasan penting, akan tetapi masih perlu adanya peningkatan yaitu memberikan cuti tahunan dan istirahat panjang bagi para pekerja kontrak yang senantiasa memperpanjang kontrak kerja mereka belum diberlakukan bagi pekerja kontrak PT. Sandhy Putra Makmur, d) Penerapan Jamsostek bagi para pekerja sudah sesuai dengan Permenaker No. 150 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga kerja harian Lepas, Borongan dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu, e) Pemberian THR bagi para pekerja juga sudah sesuai dengan Permenaker No 4 Tahun 1994 yang mengatur tentang THR,
Kata kunci: Jenis Pekerjaan Yang Merupakan Obyek Perjanjian Kerja.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat,
berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis
mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ KAJIAN YURIDIS
PERLINDUNGAN PEKERJA PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA di PT. SANDHY PUTRA MAKMUR”
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama
melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini,
maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas
Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Purwono Sungkowo R, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah
membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis
selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
5. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh
studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
6. Ibu wahyu selaku manajer PT. Sandhy Putra Makmur Surakarta yang telah
mengijinkan Penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan
informasi kepada penulis.
7. lilik maya selaku pekerja PT. Sandhy Putra Makmur Surakarta yang telah
memberikan informasi kepada penulis
8. Teman-teman Angkatan 2004 Non Reguler, dan semua pihak yang
membantu dalam penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna,
mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu,
segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan
senang hati
Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan
Pengembangan Ilmu Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada
umumnya.
Surakarta, Maret 2011
Penulis
Lady Diana Y. D. P. P.
NIM: E1104162
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iii
HALAMAN MOTTO...................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... v
PERNYATAAN............................................................................................... vi
ABSTRAK....................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii
DAFTAR ISI.................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5
E. Metode Penelitian ....................................................................... 6
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ........................................................................... 10
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja ........................... 10
a. Pengertian Perjanjian Kerja ............................................ 10
b. Syarat sahnya perjanjian kerja ........................................ 11
c. Bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja ..................... 13
d. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja .. 16
e. Berakhirnya Perjanjian Kerja ......................................... 18
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
2. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja .......................... 20
a. Pengertian Hubungan Kerja ........................................... 20
b. Unsur-unsur Hubungan Kerja ........................................ 21
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
terhadap Pekerja.................................................................... 24
4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penyedia Jasa.............. 39
B. Kerangka Pemikiran.................................................................... 49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Uraian Singkat tentang Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja PT. Sandhy Putra Makmur............................................. 51
B. Jenis Pekerjaan yang Menjadi Obyek Perjanjian Kerja
di Perusahaan penyedia Jasa Pekerja PT. Sandhy Putra Makmur 57
C. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pekerja di Perusahaan
Penyedia jasa Pekerja PT. Sandhy Putra Makmur ..................... 70
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ..................................................................................... 80
B. Saran............................................................................................ 81
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat
telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan
persaingan usaha yang begitu ketat disemua sektor usaha. Perubahan di berbagai
sektor tersebut juga menjadi sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial,
termasuk di bidang hukum ketenagakerjaan. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar
RI 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pada zaman sekarang sulit terialisasikan.
Mengacu pada pasal tersebut amanat dari para pendiri Republik Indonesia dapat kita
pahami bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan
pekerjaan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Liberalisasi ekonomi yang dibarengi laju perkembangan teknologi yang pesat
telah memunculkan persaingan bisnis yang ketat dikalangan dunia usaha. Berbagai
pemikiran kearah efisiensi terus bergulir didorong oleh tuntutan pasar yang hanya
memihak kepada perusahaan yang mampu menghasilkan kualitas barang yang baik,
dengan harga yang lebih murah dan layanan yang cepat. Hanya perusahaan yang
mampu memberikan kulitaas layanan terbaik yang akan memenangkan atau bertahan
di pasar.
Dengan didasarkan pada operasional perusahaan yang saat ini hampir
seluruhnya berkait dengan biaya produksi seperti harga bahan baku, bunga Bank,
pajak, listrik, telepon dan lain-lain, hampir seluruhnya berada di luar kekuasaan
perusahaan, saat ini tarif tersebut ditentukan oleh mekanisme pasar atau ditentukan
oleh pemerintah, kecuali komponen tenaga kerja. Efisiensi dalam proses produksi,
pengusaha tidak dapat mempengaruhi apalagi ikut mengendalikan harga maupun
tarif yang termasuk dalam biaya produksi, kecuali komponen tenaga kerja, oleh
sebab tersebut satu-satunya komponen yang dapat diintervensi atau dimainkan oleh
pengusaha hanyalah komponen tenaga kerja. Kondisi demikian mendorong
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
pengusaha untuk lebih jauh dalam meminimalkan komponen pekerja agar biaya
produksi dapat lebih rendah.
Dalam dunia usaha perkembangan tersebut telah mempengaruhi proses
produksi maupun jasa khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan yang selama ini
dikerjakan oleh manusia telah berubah menjadi oleh mesin-mesin produksi yang
berakibat berkurangnya peranan manusia. Demikian juga dalam meningkatkan
pelayanan kepada perusahaan lain (konsumen) dibutuhkan waktu yang cepat dan
efisien, sehingga dilakukanlah suatu business process reengineering (BPR). BPR
adalah suatu pendekatan baru dalam manajemen yang bertujuan meningkatkan
kinerja, untuk memberikan respons atas perkembangan ekonomi secara global dan
perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga berkembang persaingan yang
bersifat global dan berlangsung sangat ketat.
Lingkungan yang sangat kompetitif menuntut perusahaan untuk
mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dalam merespons
tuntutan pelanggan, karena seringkali faktor kecepatan dalam merespons tuntutan
pasar dan pelanggan lebih dapat menentukan kemenangan dalam persaingan dan
bukan faktor harga. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan sering mementingkan
hal-hal yang mempercepat suatu proses. Tuntutan akan hal-hal tersebut sering kali di
luar kemampuan perusahaan baik kemampuan staf maupun kemampuan sumber
daya. Sebagai hasilnya timbullah outsourcing, yaitu usaha untuk mengontrakkan
suatu kegiatan pada pihak luar untuk memperoleh layanan pekerjaan yang
dibutuhkan. Mengingat tujuan utama outsourcing adalah efisiensi maka perusahaan –
perusahaan outsourcing juga dituntut melakukan spesialisasi untuk memperoleh
keunggulan komperatif. Outsourcing merupakan suatu bisnis kemitraan dengan
tujuan untuk mencapai keuntungan bersama dalam prosesenya mempunyai hubungan
yang tidak terpisahkan (Sehat Damanik, 2006:3).
Istilah outsourcing dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan kita tidak dapat kita temukan. Akan tetapi praktek outsourcing
sudah berlangsung bahkan sebelum lahirnya UU Ketenagakerjaan itu sendiri, yaitu
dalam pasal 1601 b KUH Perdata yang mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan.
Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktek
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
outsourcing dikenal dalam dua bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan
jasa pekerja. Pada perkembangannya dalam draf revisi Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengenai pemborongan pekerjaan
dihapuskan karena lebih condong ke arah sub contracting pekerjaan dibandingkan
dengan pekerja. Sedangkan penyediaan jasa pekerja diatur dalam Pasal 64, 65 dan 66
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan
pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.220/Men/X/2004 Tentang Syarat-
syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain
(www.depnaker.go.id).
Pekerja dalam pelaksanaan oursourcing dimaksudkan dalam rangka efisiensi
biaya produksi dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran
dalam membiayai pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan
perjanjian penyedia jasa pekerja antara pihak pekerja dan penyedia jasa kerja, masa
kerja seorang pekerja akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara
pengusaha dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (www.depnaker.go.id).
Istilah pekerja kontrak atau kontrak kerja tidak kita temukan dalam undang-
undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian istilah
tersebut sudah terlanjur populer di kalangan masyarakat untuk menyebut Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Modus hubungan
kerja melalui pola kontrak ini dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk
menghindari kewajiban pemberian pesangon, penghargaan masa kerja dan lain-lain.
Hal ini karena dalam perjanjian kerja kontrak/PKWT, apabila perjanjian kerja yang
diperjanjikan telah selesai atau jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir maka
hubungan kerja putus demi hukum tanpa adanya kewajiban pihak satu kepada pihak
yang lain, kecuali diperjanjikan lain (www.depnaker.go.id).
Konsekuensi menjadi pekerja di perusahaan penyedia jasa pekerja
menimbulkan beberapa permasalahan yaitu perusahaan penyedia jasa pekerja
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
seringkali mengurangi hak-hak pekerja yang seharusnya dia dapatkan bila menjadi
pekerja permanen misalnya: kesehatan, benefit, dkk. Posisi perusahaan penyedia jasa
pekerja selain rawan secara sosial seperti antara kecemburuan antar rekan juga rawan
secara pragmatis seperti halnya kepastian kerja, kelanjutan kontrak, jaminan pensiun
(http://papabonbon.wordpress.com). Akan tetapi para pekerja menutup mata dengan
hal tersebut, karena yang mereka fikirkan hanya bagaimana mendapatkan pekerjaan
untuk mendapatkan upah demi memenuhi kebutuhan hidupnya, meski upah yang
diberikan tidak sesuai dengan upah standart kerja pegawai tetap perusahaan pemakai
jasa pekerja.
Melihat adanya permasalahan diatas maka perjanjian kerja pada perusahaan
penyedia jasa pekerja perlu adanya ketegasan hubungan kerja yang jelas sehingga
pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan jelas penanggungjawabnya. Oleh karena itu pekerja harus diikat
dengan perjanjian kerja sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyedia jasa
pekerja dengan pengguna jasa pekerja/perusahaan. Berdasarkan atas uraian diatas,
maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai
perlindungan hukum terhadap pekerja. Oleh sebab itu penulis memilih judul pada
penulisan hukum ini adalah “KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA
PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA di PT. SANDHY PUTRA
MAKMUR”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang
akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah jenis pekerjaan yang menjadi obyek perjanjian Penyedia Jasa Pekerja
antara PT. Sandhy Putra Makmur dengan PT. TELKOM Surakarta sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah hak-hak pekerja sudah mendapatkan perlindungan hukum di perusahaan
penyedia jasa PT. Sandhy Putra Makmur?
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dibagi 2 macam, yaitu
sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui sudah sesuaikah jenis pekerjaan yang menjadi obyek
perjanjian dengan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk mengetahui sudah ada atau belum perlindungan hukum bagi hak-hak
pekerja dalam perjanjian penyedia jasa pekerja di PT. Sandhy Putra Makmur.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum administrasi negara
terutama perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian penyedia jasa
pekerja.
b. Mengembangkan daya berfikir dan daya penalaran penulis agar dapat
berkembang sesuai dengan bidang penulis.
c. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan
skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam
bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari
penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai
bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
b. Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
c. Untuk mendalami teori–teori yang telah penulis peroleh selama menjalani
kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta
memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal
untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak – pihak yang terkait
dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan Ilmiah berdasarkan pada
metode, sistemetika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto,
1986:43). Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang
diamggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah
yang diteliti secara benar.
Metode penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif.
Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang mempelajari norma-norma
hukum yang merupakan bagian yang esensial dalam ilmu hukum (Peter
Mahmud,2005:36).
Dalam penelitian ini merupakan praktek hukum yang berkonotasi atas
telaah suatu pekerja, pembuatan perjanjian kerja, dan penyampaian peraturan
perundang-undangan. Dari hasil telaah tersebut dapat dibuat opini atau pendapat
hukum.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penelitian hukum normatif ini adalah preskriptif.
Yaitu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori/konsep
baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Petter
Mahmud, 2005:35).
3. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini
adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menafsirkan
ketentuan undang-undang untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu
berlaku.
4. Sumber Data
Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun jenis data dari
penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu merupakan bahan hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer merupakan hasil
karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet
serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang memberi petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Untuk
melengkapi data, dilakukan konfirmasi pada pimpinan PT. Sandhy Putra
Makmur dan pekerja.
5. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum
ini menggunakan:
a. Studi Dokumen
Merupakan teknik dokumentasi pada penyedia jasa pekerja dan pekerja.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
b. Studi Kepustakaan
Merupakan teknik yang mengkaji substansi peraturan perundang-undangan
maupun peraturan pemerintah lainnya. Kemudian data tersebut dimintakan
penjelasan dan konfirmasi dari staf personalia dan pegawai PT. Sandhy Putra
Makmur.
6. Teknik analisis data
Pada penulisan hukum normatif ini, teknik analisis data yang digunakan
adalah silogisme deduktif dengan menggunakan metode:
a. Interpetasi Menurut Bahasa
Merupakan penafsiran undang-undang pada dasarnya selalu akan merupakan
penjelasan dari segi bahasa, metode interpretasi ini yang disebut dengan
interpretasi gramatikal. Merupakan cara penafsiran/penjelasan yang paling
sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan
menguraikannya menurut bahasa, susunana kata/bunyi. Disini artinya makna
ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari (Sudikno
Mertokusumo, 2003: 170).
b. Interpretasi Sistematis
Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem
perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang
lain (Sudikno Mertokusumo, 2003: 172).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang
hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulius
akan membuat sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang pendahuluan dari
penyusunan skripsi ini yang terdiri dari beberapa sub–sub bab, yaitu: Latar
Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB II : Tinjauan Pustaka
Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua,
yang pertama yaitu kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang
perjanjian kerja, tinjauan umum tentang hubungan kerja, tinjauan umum
tentang perlindungan hukum terhadap pekerja dan tinjauan umum tentang
penyedia jasa pekerja. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran.
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini akan menguraikan penjelasan dari hasil konfirmasi yang
telah diperoleh di lapangan dan membahasnya sesuai dengan perumusan
masalah yang telah ditentukan penulis yaitu mengenai jenis pekerjaan
yang menjadi obyek perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan sudah ada atau belum perlindungan hukum bagi hak-hak
pekerja dalam perjanjian penyedia jasa pekerja di PT. Sandhy Putra
Makmur.
BAB IV : Penutup
Dalam bab ini berisi tentang simpulan dirumuskan secara singkat dan jelas
menjawab rumusan masalah yang sinkron dengan pembahasan serta
rumusan masalah dan saran sebagai solusi atas masalah.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Toeri
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja
a. Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian pekerja/kesepakatan kerja bersama atau istilah yang
dipergunakan dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini dikenal dalam
khasanah hukum Indonesia berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata Pasal
1601, disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah peraturan yang dibuat oleh
seorang atau beberapa orang perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum
dan atau beberapa serikat pekerja yang berbadan hukum mengenai syarat-
syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja
(Lalu Husni, 2003:66).
Menurut Pasal 1601a KUHPerdata memberikan pengertian
perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja)
mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain (pengusaha) untuk
suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dari
pengertian pasal diatas Sendjun H. Manulang (1990:64) menguraikan
perjanjian kerja sebagai berikut:
1) Perjanjian antar seorang pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja untuk
melakukan pekerjaan.
2) Dalam mekakukan pekerjaan itu pekerja harus tunduk dan berada
dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja.
3) Sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak atas upah
yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemberi kerja.
Pendapat lain dikemukakan oleh Iman Soepomo yang mengatakan
perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja),
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
mengikatkan diri untuk bekerja dengan meneriama upah dari pihak kedua
yakni pengusaha, dan pengusaha mengikatkan diri untuk mempekerjakan
pekerja dengan bayaran upah (Lalu Husni, 2003:54). Dalam bukunya Abdul
Khakim (2003:27) perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang pekerja
dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah
atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas
(dienstverhoending), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah
yang harus ditaati oleh pihak lain.
Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian perjanjian kerja adalah
suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari
pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri khusus dari perjanjian kerja
adalah dibawah perintah pihak lain (majikan), ini menunjukkan bahwa
hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan atasan dan
bawahan.
Perjanjian kerja mempunyai manfaat yang besar bagi para pihak
yang mengadakan perjanjian tersebut. Pasal 124 ayat 1 Undang-undang
No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian
kerja paling sedikit memuat:
1) Hak dan kewajiban pengusaha
2) Hak dan kewajiaban pekerja
3) Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya peranjian kerja
4) Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja
b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kerja
Pembuatan perjanjian kerja menurut Darwan Prinst (2000:64) dalam
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata haruslah diperhatikan. Sahnya suatu
perjanjian sesuai pasal tersebut haruslah memenuhi 4 syarat sebagai berikut:
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
Artinya bahwa perjanjian itu haruslah merupakan kesepakatan dari para
pihak yang membuatnya. Perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut adalah batal.
2) Kecakapan membuat perjanjian;
Kecakapan dalam membuat perjanjian menurut Pasal 330 KUHPerdata
ditentukan bahwa seseorang cakap hukum (dewasa) apabila telah berusia
21 tahun. Sedangkan dalam undang undang ketenagkerjaan seseorang
dianggap cakap dalam bekerja apabila sudah berumur 18 tahun.
3) Suatu hal tertentu;
Objek dari suatu perjanjian haruslah ada, dalam perjanjian kerja, maka
objeknya adalah perjanjian tentang melakukan pekerjaan. Dalam
perjanjian tersebut akan dirinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan,
waktu kerja, waktu istirahat, besarnya upah dan lain-lain.
4) Suatu sebab yang halal;
Artinya bahwa isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, moral, adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain.
Seperti halnya syarat pembuatan suatu perjanjian yang terdapat
dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatas, suatu perjanjian kerja harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian sebagai mana yang diatur dalam Pasal 52 ayat 1
undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
1) Kesepakatan kedua belah pihak.
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. dan
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan-perundang undangan yang berlaku.
Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi
semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua
belah pihak dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena
menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat
adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus
halal disebut sebagai syarat objektif karena mnyangkut objek perjanjian. Jika
syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya
dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Lalu Husni,
2003:39).
Jika yang tidak dipenuhi syarat subjektif, maka akibat hukum dari
perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan
persetujuan secara tidak bebes, demikian juga oleh orang tua/wali atau
pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta
pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan perjanjian tersebut
mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim (Lalu
Husni, 2003:39).
Syarat esensial dari perjanjian kerja adalah adanya:
1) Pekerjaan
2) Upah
3) Kewenangan dari pihak pengusaha memberi instruksi, pimpinan,
bimbingan kepada pekerja yang dipekerjakan (sub ordinasi) (Darwan
Prinst, 2000:63).
c. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis,
namun demikian secara normatif, bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan
kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat
membantu proses pembuktian. Pengecualian untuk beberapa perjanjian kerja
tertentu seperti perjanjian kerja laut, perjanjian kerja AKAD (antar kerja antar
daerah), dan perjanjian kerja AKAN (antar kerja antar negara) harus dibuat
secara tertulis (Sendjun H. Manulang, 1990:69).
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Bagi perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tertulis,
ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin, serta harus
memuat:
1) Nama dan alamat pengusaha/perusahaan 2) Nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja 3) Jabatan atau jenis/macam pekerjaan 4) Besarnya upah serta cara pembayarannya 5) Hak dan kewajiban pekerja 6) Hak dan kewajiban pengusaha 7) Syarat-syarat kerjanya 8) Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 9) Tempat atau lokasi kerja 10) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanggal mulai berlaku
(Djumialdji:2001,35).
Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat rangkap 3 dan masing masing
diberikan kepada pekerja, pengusaha dan kantor departemen tenaga kerja
setempat. Perjanjian kerja waktu tertentu harus didaftarkan pada Kandep
setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak ditandatangani.
Biaya dalam rangka pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggungan
pengusaha (Djumialdji:2001,35).
Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi
hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak
tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibarasi jangka waktu berlakunya
atau selesainya pekerjaan tertentu. Macam-macam perjanjian kerja menurut
bab 7A buku III KUHPerdata tidak secara tegas ditentukan. Namun
demikian, dari beberapa pasal dalam KUHPerdata dapat diketahui ada 2
macam perjanjian kerja, yaitu:
1) Perjanjian kerja waktu tertentu
Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang
jangka waktu belakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut. Pada
umumnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan untuk suatu
pekerjaan yang tidak bersifar kontinyu atau dengan lain perkataan suatu
pekerjaan yang sudah dapat diperkirakan pada suatu saat akan selesai dan
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
tidak akan dilanjutkan walaupun ada kemungkinan perpanjangan, karena
mungkin waktu yang diperkirakan ternyata tidak cukup (Sendjun H.
Manulang, 1990:69).
Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diambil dari kesimpulan
Pasal 1603 e ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi: hubungan kerja berakhir
demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atau
peraturan-peraturan atau dalam peraturan perundang-undangan atau jika
semuanya itu tidak ada menurut kebiasaan. Dengan demikian perjanjian
waktu tertentu ada 3 macam, yaitu:
a) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya
ditentukan menurut perjanjian
b) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya
ditentukan menurut Undang-undang
c) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya
ditentukan menurut kebiasaan (Djumialdji, 2001:24).
Pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu terdapat syarat
pembuatannya yang terbagi menjadi dua macam (Abdul Khakim,
2003:34), yaitu:
a) Syarat materiil
Syarat materiil seperti yang diatur pada Pasal 52 Ayat 1 Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan juatur pula
bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan
adanya masa percobaan kerja (pasal 58 ayat 1 Undang-Undang No 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Jika ada perjanjian kerja watu
tertentu yang mensyaratkan masa percobaan, maka perjanjian kerja
waktu tertentu tersebut batal demi hukum.
b) Syarat formil
Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, syarat formil harus memuat:
i) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
ii) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja
iii) Jabatan atau jenis pekerjaan
iv) Tempat pekerjaan
v) Besarnya upah dan cara pembayarannya
vi) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja
vii) Jangka wartu mulai berlakunya perjanjian kerja
viii) Tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat
ix) Tandatangan para pihak dalam penjanjian kerja
Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat
secara tertulis, hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang no.13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut dimaksud untuk
lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sebunungan
dengan berkhirnya perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja untuk waktu
tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan (Lalu Husni,
2003:60).
2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu
Mengenai hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1603g ayat 1
KUHPerdata yang berbunyi: jika waktu lamanya hubungan kerja tidak
ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maupun
dalam peraturan perundang-undangan atau pun menurut kebiasaan, maka
hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu.
Dengan demikian perjanjian kerja utnuk waktu tidak tertentu adalah
perjanjian kerja di mana waktu berlakunya tidak ditentukan baik dalam
perjanjian, undang-undang ataupun dalam kebiasaan (Djumialdji,
2001:26).
Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya
disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja tidak
tetap. Status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap. Sedangkan pada
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut
dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah pekerja tetap.
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja
dengan pengusaha dengan objeknya adalah pekerjaan. Dalam perjanjan itu
akan dimuat mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul karena
terjadinya suatu hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja. Hak dan kewajiban harus dipenuhi agar tercipta
hubungan kerja yang serasi. Hak dari pihak yang satu rupakan kewajiban bagi
pihak yang lainnya, demikian juga sebaliknya kewajiban pihak yang satu
merupakan hak bagi pihak yang lainnya.
Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pekerja
menurut Lalu Husni (2003:62) antara lain:
1) Kewajiban melakukan pekerjaan
2) Kewajiban mentaati tata tertib
3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda
KUHPerdata Pasal 1603d mengatakan bahwa pekerja yang baik
adalah pekerja yang menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, yang
dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala
sesuatu dalam keadaan yang sama, sebarusnya dikalukan atau tidak
dilakukan. Selanjutnya dalam KUHPerdata dirinci tentang berbagai
kewajiban dari Pekerja, yaitu:
1) Pekerja berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut
kemampuannya dengan sebaik-baiknya;
2) Pekerja berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan
seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya;
3) Pekerja wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan
pekerjaannya;
4) Pekerja yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut
tata tertib rumah tanga pengusaha.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Pendapat tambahan lain dikemukakan oleh Abdul Khakim (2003:26)
yang diatur dalam KUHPerdata, kewajiban pekerja ialah:
1) Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dipejanjikan dengan sebaik-
baiknya (Pasal 1603 KHUPerdata)
2) Melakukan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain
tanpa izin pengusaha (Pasal 1603a KUHPerdata)
3) Menaati peraturan dalam melasanakan pekerjaan (Pasal 1603b
KUHPerdata)
4) Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di perusahaan
tersebut (Pasal 1603c KUHPerdata)
5) Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603d
KUHPerdata)
6) Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601w KUHPerdata)
Kewajiban umum dari pengusaha sebagai akibat timbulnya hubungan
kerja adalah membayar upah. Sedangkan kewajiban tambahan adalah
memberikan surat keterangan kepada pekerja yang dengan karena
kemauannya sendiri hendak berhanti bekerja diperusahaan tersebut.
Demikian pula kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh
pengusaha menurut Abdul Khakim (2003:26) adalah:
1) Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602 u,v,w dan y
KUHPerdata);
2) Membayar upah kepada pekerja (Pasal 1602 KUHPerdata);
3) Kewajiban memberikan istirahat/cuti (Pasal 1602v KUHPerdata);
4) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan (Pasal 1602x
KUHPerdata);
5) Kewajiban memberikan surat keterangan (Pasal 1602z KUHPerdata);
e. Berakhirnya Perjanjian Kerja
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha (Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Menurut Halim dalam Abdul
Khakim (2003:108) pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah
pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan pengusaha karena suatu hal
tertentu. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 150
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial
dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada beberapa
cara yang dapat mengakibatkan berakhirnya/putusnya hubungan kerja
menurut (Sendjun H. Manulang, 1990:70), yaitu:
1) Putus demi hukum
Berdasarkan ketentuan ini pemutusan hubungan kerja demi hukum dalam
praktek dan secara yuridis disebabkan oleh:
a) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
b) Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
c) Pekerja meninggal dunia (Abdul Khakim, 2003:109)
2) Diputuskan oleh pengusaha
Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha ialah pemutusan hubungan
kerja dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha, karena
adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau
mungkin karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja,
perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya (Abdul
Khakim, 2003:112).
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
3) Diputuskan oleh pihak pekerja
Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja ialah pemutusan hubungan kerja
yang timbul karena kehendak pekerja secara murni tanpa adanya
rekayasa pihak lailn (Abdul Khakim, 2003:110).
4) Karena putusan pengadilan.
Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah tindakan pemutusan
hubungan kerja karena adanya putusan hakim pengadilan. Dalam hal ini
salah satu pihak mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan
(Abdul Khakim, 2003:110)
2. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja
a. Pengertian Hubungan Kerja
Hubungan kerja di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat
suram yakni zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi. Terjadinya
perbudakan pada masa dahulu disebabkan karena raja, pengusaha yang
mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdi
kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara
ekonomi saat itu cukup banyak yang disebabkan karena rendahnya kualitas
sumber daya manusia sehingga tidak mengherankan perbudakan hidup
tumbuh berkembang dengan subur (Lalu Husni, 2000:2)
Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha
yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja (lalu husni, 2005:53). Hubungan
kerja meurut pasal 1 angka 15 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah. Hubungan kerja menurut Sendjun H. Manulang (1990:63) adalah
suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian
kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Hubungan kerja hanya lahir karena adanya perjanjian kerja.
Perjanjian kerja melahirkan perikatan, perikatan yang lahir karena perjanjian
kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada
apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak
lainnya dinamakan pekerja atau pekerja. Digunakannya perkaataan hubungan
kerja, untuk menunjukkan bahwa hubungan kerja antara majikan dengan
pekerja mengenai kerja (Abdul Rahcmad Budiono, 1995:25). Dari pengertian
diatas jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir
atau percipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan
pengusaha.
b. Unsur-Unsur Hubungan Kerja
Dengan adanya perjanjian kerja akan timbul hubungan kerja, dan
hubungan kerja harus memenuhi unsur-unsur, tiga unsur yang menentukan
adanya hubungan kerja menurut (Sendjun H. Manulang, 1990:64), adalah
1) Adanya pekerjaan yang dilakukan
Suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan
tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja. Hal ini seperti yang
terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1603a, yang berbunyi: pekerja wajib
melakukan sendiri pekerjaanya, hanya dengan seizin majikan ia dapat
menyuruh orang ketiga menggantikannya.
2) Adanya perintah (bekerja sesuai perintah atasan/pengusaha)
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh
pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah
pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan diperjanjikan.
3) Adanya upah
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat
dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha
adalah untuk memeperoleh upah.
Hampir sama dengan pendapat seorang pakar Hukum
Ketenagakerjaan dari negeri Belanda, yaitu Prof, Mr. M.G. Rood dalam
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
makalah Retno Kusumayanti (2010:4), dan diperkuat dengan pendapat Abdul
Khakim (2003:25) menyebutkan bahwa hubungan kerja harus memenuhi 4
(empat) unsur, yaitu berupa unsur-unsur yang terdiri dari:
1) Ada unsur work atau pekerjaan (terdapat dalam Pasal 1601a KUHPerdata
dan Pasal 341 KUHDagang);
2) Adanya unsur service atau pelayanan (terdapat dalam Pasal 1603b
KUHPerdata);
3) Adanya unsur time atau waktu tertentu (karena tidak ada hubungan kerja
berlangsung terus-menerus);
4) Adanya unsur pay atau upah (terdapat dalam Pasal 1603p KUHPerdata).
Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua pihak tersebut,
yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajibab-kewajiban
kedua belah pihak yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap
pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap
pekerja (Sendjun H. Manulang, 1990:64).
Hubungan kerja setelah adanya contract of employment, isinya
tentang peraturan perusahaan dan peraturan kerja. Pihak–pihak yang terkait
dalam hubungan kerja adalah:
1) Pekerja
Istilah pekerja sangat populer dalam dunia ketenagakerjaan, pada
zaman belanda yang dimaksud buruh adalah pekerja kasar seperti kuli,
tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Sedangkan yang
melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut
sebagai pekerja atau white collar (Lalu Husni, 2003:33). Akan tetapi
setelah Indonesia merdeka tidak ada perbedaan antara buruh halus
maupun buruh kasar. Semua orang yang bekerja di perusahaan swasta
perorangan maupun berbadan hukum disebut pekerja dan mempunyai
hak dan kewajiban yang sama.
Pengertian pekerja yang beredar dalam masyarakat berbeda-beda,
dalam masyarakat berkembang istilah pekerja dibedakan karena adanya
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
beberapa faktor yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, misalnya
buruh, karyawan dan pekerja tetapi pada dasarnya semua istilah itu adalah
sama pegertiannya, yaitu orang yang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah (Darwan Prinst, 2000:20). Istilah pekerja dalam Pasal 1
angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakarjaan memberikan pengertian pekerja adalah setiap orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.
Staatsblad 1931 nomor 366 mendifinisikan pekerja adalah pegurus
perusahaan dan mereka yang dibawah pimpinan atau pengawasan atas
pekerjaan di lapangan, pabrik, tempat kerja atau kantor. Selanjutnya
peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang pengusaha, pekerja
adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima
upah. Oleh karena itu ruang lingkup pekerja sangat luas, yakni dapat
meliputi pembantu rumah tangga, tukang becak sampai pimpinan
perusahaan yang menerima upah sebagai imbalan prestasinya dari
majikan (Darwan Prinst, 2000:22).
2) Pengusaha
Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan
perusahaan milik sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau
badan hukum yang berkedudukan diluar negeri, yang mempekerjakan
seorang pekerja atau lebih dengan membayar upah. Oleh karena itu dapat
dipahami pengertian pengusaha itu sangat luas, karena dapat berupa
perorangan, pemikik dari suatu usaha, pengurus dari suatu badan hukun
baik Yayasan, Perseorangan Terbatas, Koperasi, IMA dan badan usaha
lainnya seperti Firma, CV dan lainnya asal mempekerjakan minimal
seorang pekerja dengan memberikan upah (Darwan Prinst, 2000:36).
Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengertian pengusaha adalah:
a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada point i
dan ii yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Sedangkan pengertian perusahaan merurut Pasal 1 angka 6
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa pengertian perusahaan adalah:
a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
Dari uraian diatas jelas bahwa pengertian pengusaha merujuk pada orangnya,
sedangkan pengertian perusahaan merujuk pada bentuk usahanya.
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan
masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga
keselamatannya dalam menjakankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan
ketenangan dan kesehatan pekerja, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan
pekerjaan itu tetap terjamin. Ulasan merupakan program perlindungan pekerja,
yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan
produktifitas dan kestabilan pengusaha.
Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya mengandung dua unsur
yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum
prefentif, tujuannya adalah menghindari sengketa. Perlindungan hukum bagi
para pekerja ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian atas hak dan
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
kewajiban para pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu
kerja, waktu istirahat, istirahat cuti, waktu lembur bagi pekerja perempuan.
Perlindugnan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai
manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan
keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu yang cukup
untuk beristirahat (Lalu Husni, 2003:83).
Jenis perlindugnan pekerja dikemukankan oleh Zainal Asikin (1993:76)
pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Perlindungan ekonomis
Yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup,
termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan
ekonomis ini meliputi:
1) Perlindungan pemberian upah terhadap pekerja
Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja
seperti yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja meliputi :
a) Upah minimum.
b) Upah kerja lembur.
c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya.
e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
f) Bentuk dan cara pembayaran upah.
g) Denda dan potongan upah.
h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
j) Upah untuk pembayaran pesangon.
k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan wilayah
propinsi atau kabupaten/kota dan berdasarkan sektor ada wolayah
wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditentukan dalam pasal 89
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena
kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.
Pemberian perlindungan hukum kepada para pekerja mengenai
pemberian upah kerja diatur dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:
a) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
b) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.
c) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja, dalam pembayaran upah.
2) Jamsostek
Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Tujuannya untuk memberikan ketenangan kerja, meningkatkan disiplin
dan produktivitas tenaga kerja (Darwan Prinst:2000,149).
Program jamsostek mempunyai beberapa aspek, antara lain:
a) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
b) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang
tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja
(Darwan Prinst:2000,150).
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Menurut Darwan Prinst (2000,164) peserta jamsostek adalah
pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun
1992 mewajibkan pengusaha dan tenaga kerja dalam jamsostek.
Pengusaha dimaksud dalam pasal tersebut adalah:
a) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan mikik sendiri.
b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia,
mewakili perusahaan sebagaimana dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia (Pasal 1 butir 3 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1992).
Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
(Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992).
Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat
dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang menyatakan:
a) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
b) Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan.
c) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3) Perlindungan terhadap pemberian tunjangan hari raya (THR)
Permenaker No. 4 Tahun 1994 tanggal 16 September 1994
mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus diterima
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
pekerja setiap tahun sekali, yakni pada saat melaksanakan hari raya
keagamaan masing-masing. Perusahaan wajib membayar THR kepada
para pekerja minimal 1 bulan gaji dan harus dibayar paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan (Darwan Prinst:2000,61). Menurut Pasal
1d Permenaker No. 4 Tahun 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja diperusahaan, Tunjangan Hari Raya
Keagamaan yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja
yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya
menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupauang atau bentuk lain.
Menurut Pasal 2 Permenaker No. 4 Tahun 1994 Tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja diperusahaan, Pengusaha
wajib memberikan T H R kepada pekerja yang telah mempunyai masa
kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih. Perhitungan THR yang
diterima pekerja menurut Khoirulkhuluq’s Weblog :
a) Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 bulan, tidak mendapat THR
b) Pekerja dengan masa kerja 3 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari
4 bulan mendapat THR sebesar 25% dari Gaji Pokok
c) Pekerja dengan masa kerja 4 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari
5 bulan mendapat THR sebesar 33% dari Gaji Pokok
d) Pekerja dengan masa kerja 5 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari
6 bulan mendapat THR sebesar 42% dari Gaji Pokok
e) Pekerja dengan masa kerja 6 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari
7 bulan mendapat THR sebesar 50% dari Gaji Pokok
f) Pekerja dengan masa kerja 7 bulan atau lebih tetapi masih kurang
dari 8 bulan mendapat THR sebesar 58% dari Gaji Pokok
g) Pekerja dengan masa kerja 8 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari
9 bulan mendapat THR sebesar 67% dari Gaji Pokok
h) Pekerja dengan masa kerja 9 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari
10 bulan mendapat THR sebesar 75% dari Gaji Pokok
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
i) Pekerja dengan masa kerja 10 bulan atau lebih tetapi masih kurang
dari 11 bulan mendapat THR sebesar 83% dari Gaji Pokok
j) Pekerja dengan masa kerja 11 bulan atau lebih tetapi masih kurang
dari 12 bulan mendapat THR sebesar 92% dari Gaji Pokok
k) Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR sebesar
100% dari Gaji Pokok (www. Khoirulkhuluq.com)
Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak
lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
b. Perlindungan sosial
Yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk jaminan kesehatan pekerja,
kebebasan berserikat dan perlindungan hak dalam berorganisasi.
Perlindungan sosial diberikan oleh perusahaan kepada:
1) Pengusaha yang mempekerjakan penyandang cacat
Perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat terdapat dalam
Pasal 67 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
yang menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja
penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis
dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan tersebut dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengusaha yang mempekerjakan Anak-anak
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak, kecuali bagi anak
yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang
mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi
persyaratan:
a) Izin tertulis dari orang tua atau wali.
b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
e) Keselamatan dan kesehatan kerja.
f) Adanya hubungan kerja yang jelas.
g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h) Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, f, dan g dikecualikan
bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya ( Pasal 68 Undang-
undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
Persyaratan mempekerjakan anak-anak terdapat juga dalam Pasal
70 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
menyatakan bahwa:
a) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian darikurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
b) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas)tahun.
c) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : i) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta
bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan ii) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam mempekerjakan anak dapat memberikan arahan yang
positif terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 Ayat 1 Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa
Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan
minatnya. Dalam hal Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
a) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik,
mental, d) Sosial, dan waktu sekolah (Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja
dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
pekerja dewasa, seperti yang terdapat dalam Pasal 73 Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Larangan-larangan
mempekerjakan anak terdapat dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:
a) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
b) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : i) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; ii) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
iii) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
iv) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
v) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Perlindungan terhadap anak harus sangat diperhatikan oleh
pemerintah, agar tidak ada penyalahgunaan dalam mempekerjakan anak.
Pemerintah dalam hal melindungi pekerja anak sesuai dengan Pasal 75
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan upaya
penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya
penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja ini
selengkapnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3) Pekerja perempuan
Perlindungan hukum terhadap para pekerja perempuan terdapat
dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:
a) Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
b) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : i) memberikan makanan dan minuman bergizi; dan ii) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
e) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
4) Waktu kerja
Undang-undang No. 2 Tahun 1949 mengatur waktu kerja bagi
para pekerja selama 7 jam sehari atau selama 40 jam dalam satu minggu.
Dalam hal pekerjaan itu berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan
pekerja, maka waktu kerja itu tidak boleh melebihi dari 6 jam sehari atau
selama 35 jam dalam satu minggu. Akan tetapi dalam prakteknya
ketentuan ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada
perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya lebih dari 7 jam sehari.
Didalam Undang-undang No. 2 Tahun 1949 juga mengatur bahwa
setelah menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus-menerus, kepada
pekerja harus diadakan waktu istirahat sedikitnya setengah jam. Waktu
istirahat ini tidak termasuk jam bekerja. Dan dalam waktu satu minggu
diadakan sedikitnya satu hari istirahat. Jadi pekerja maksimal hanya
bekerja selama 6 hari kerja. Dalam prakteknya adakalanya pengaturan
waktu istirahat ini diatur secara bergilir, sehingga jalannya perusahaan
dapat berlangsung terus (Darwan Prinst:2000,125).
Menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan waktu kerja, yaitu:
a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Pasal 78 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menerangkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja melebihi waktu kerja harus mendapatkan persetujuan pekerja
yang bersangkutan; dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1
(satu) minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu
kerja wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan upah lembur kerja
dapat ditentukan menggunakan kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja.
5) Cuti
Cuti adalah istirahat (perlop). Menurut Darwan Prinst, (2000,128)
menyebutkan adanya beebrapa cuti, antara lain:
a) Cuti haid
Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 menentukan, bahwa
pekerja perempuan tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama
dan kedua waktu haid. Tidak boleh diwajibkan disini berarti dia boleh
bekerja, tetapi juga boleh tidak, terserah kepada pekerja wanita itu
sendiri, dan pekerja tersebut harus memberitahukan keadaannya
kepada pengusahanya untuk alas an izin tidak masuk bekerja.
b) Cuti hamil/melahirkan/keguguran
Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 menentukan, bahwa
pekerja wanita harus diberi istirahat satu setengah bulan sebelum
saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan dan satu setengah
bulan sesudah melahirkan atau keguguran kandungan.
c) Cuti tahunan
Dalam satu tahun sekali, pekerja mendapat hak untuk cuti selama 12
hari kerja, sesuai dengan isi Pasal 14 Undang-undang Nomor 12
Tahun 1948. Cuti tahunan baru dapat diambil oleh pekerja setiap
tahun sekali setelah ia mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut
pada satu pengusaha atau beberapa pengusaha dalam satu perusahaan.
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Hak mengambil cuti tahunan menjadi gugur, apabila dalam waktu 6
bulan setelah lahirnya hak itu pekerja tidak menggunakannya. Ada
kalanya dalam beberapa perusahaan cuti ini dapat diganti dengan
uang, artinya bila pekerja tidak mengambil cuti maka diberikan
sejumlah uang.
d) Cuti besar
Bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada
seorang atau beberapa orang pengusaha dalam satu perusahaan,
berhak atas istirahat selama 3 bulan 90 hari lamanya (Pasal 14 ayat 2
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948)
e) Cuti karena menunaikan ibadah agama
Bagi pekerja yang menunaikan ibadah agama juga diberikan waktu
istirahat sepatutnya untuk menjalankan kewajibannya menuut
agamanya (Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948
dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan pada Pasal 10 ayat 1
dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948)
f) Cuti karena alasan penting
Adanya suatu alasan penting juga menjadi alasan untuk memberikan
cuti bagi seorang pekerja. Adapun yang dimaksud dengan alasan
penting ini adsalah sebagai berikut:
i) Pekerja menikah lama cuti 2 hari
ii) Orangtua meninggal lama cuti 1 hari
iii) Menyunatkan anak lama cuti 1 hari
iv) Mertua meninggal lama cuti 1 hari
v) Istri/suami meninggal lama cuti 2 hari
vi) Sakit lama cuti 1 hari
c. Perlindungan teknis
Perlindungan teknis Yaitu perlindungan terhadap pekerja dalam
bentuk kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Pasal 9 Undang-undang
No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Mengenai Tenaga Kerja
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama (Sendjun H.
Manulang, 1990:82).
1) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja
Pengartian keselamatan dan kesehatan kerja ditinjau dari segi
keilmuan, keselamatan dan sesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu
pengetahuan dan penerapatnnya dalam usaha mencegah kemungkinan
terjadinya kecelakaan dan penyakit akitab kerja di tempat kerja (Sendjun
H. Manulang, 1990:83). Kesehatan kerja adalah bagian dari imlu
kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan
kesehatan yang sempurna baik phisik, mental maupun social sehingga
memungkinkan dapat bekerja secara optimal (Sendjun H. Manulang,
1990:89).
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja Pasal 1 yang dimaksud dengan tempat kerja ialah tiap
ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana
tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal
2 mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di
dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang
berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan
disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan
yang terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan
insustri (Sendjun H. Manulang, 1990:87).
2) Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja
Tujuan usaha keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
a) Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada di tempat
kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
b) Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara
efisien
c) Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan
apapun (Sendjun H. Manulang, 1990:83)
Tujuan kesehatan kerja adalah:
a) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang
setinggi-tingginya baik phisik, mental maupun social
b) Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang
disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja
c) Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan
pekerja
d) Meningkatkan produktivitas kerja (Sendjun H. Manulang, 1990:89).
Syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-undang Nomor
1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3, ditetapkan syarat-
syarat keselamatan kerja untuk :
a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan; b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e) Memberi pertolongan pada kecelakaan; f) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,
kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan,
cara dan proses kerjanya; n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,
tanaman atau barang;
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
o) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan
dan penyimpanan barang; q) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan
yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
3) Kewajiban pengusaha berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja
Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di
tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan
atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam
melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:
a) Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkawajiban:
i) Menunjukkan dan menjelaskan tentang:
(a) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja
(b) Semua alat pengamanan dari pelindung yang diharuskan
(c) Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya
ii) Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja
yang bersangkutan
b) Terhadap pekerja yang telah/sedang dipekerjakan, ia berkewajiban:
i) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan,
penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada
kecelakaan (P3K) da peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan
kerja pada umumnya.
ii) Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala
(Sendjun H. Manulang, 1990:84).
4) Hak dan kewajiban pekerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan
kerja
Dari sudut pekerja, juga mempunyai hak dan kewajibab dalam
pelaksanaan peselamatan dan kesehatan kerja.
Kewajiban-kewajiban pekerja adalah:
a) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
b) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
c) Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
yang berlaku ditempat kerja/perusahaan yang bersangkutan (Sendjun
H. Manulang, 1990:86).
Hak-hak pekerja adalah:
a) Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar
dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang
diwajibkan ditempat kerja/perusahaan yang bersangkutan.
b) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan
dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak
memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh
pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat
dipertangggungjawabkan (Sendjun H. Manulang, 1990:86).
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan mengatut tentang kesehatan dan
keselamatan kerja diantaranya adalah:
a) Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai
hak untuk memperoleh perlindunga