KAJIAN TEORI HUKUM MURNI TERHADAP KEBERLAKUAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA

Pendahuluan :Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam UUD 1945, membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan di wilayah Indonesia yang sebelumnya dinamakan Hindia Belanda, termasuk pada penyelenggaraan hukumnya. Dengan demikian secara implisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita-cita hukum sebagai asas atau dasar yang mendomani dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam suatu perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (Prilaku birokrasi pemerintahan dan masyarakat).

Para pendiri negara Indonesia sepakat bahwa Negara Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan sistem pemerintahan sebagai Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan penegasan Negara berdasarkan atas hukum di dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Hukum yang berlaku di suatu masyarakat termasuk Indonesia dipengaruhi oleh Teori Hukum (Rechtstheorie atau yurisprudence) yang tahun 1970 an teori hukum itu bangkit kembali. B ARIEF SIDHARTA,Disiplin Hukum, hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum Hal. 8 (Kumpulan makalah Univ.Katolik Parahyangan 2005)

Permasalahan :Sesuai dengan latar belakang dan judul Piper ini yang dijadikan permasalahan adalah, Bagaimana pengaruh Teori Hukum Murni terhadap Keberlakuan Positivisme Hukum di Indonesia.

Pembahasan :

1. Teori hukum murniTeori Hukum Murni muncul karena adanya Ilmu hukum yang Ideologis, yaitu yang hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter.(Allen, 1958 : 48) Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2006, hal.278

Teori Hukum Murni dikemukakan Hans Kelsen, yang inti ajaran Hukum Murni, dari Hans Kelsen adalah :Bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya. Dalam teori Hukum Murni menolak ajaran yang bersifat teologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. H. Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, 1981, hal.81

Konsepsi Hukum Murni Hans Kelsen tidak memberi tempat berlakunya hukum alam, menghindari dari soal penilaian dan juga tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hanya memandang hukum sebagai Sollen Yuridis yang terlepas dari Das Sei/ kenyataan sosial. Orang mentaati hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan suatu kaedah ketertiban yang menghendaki orang mentaatinya sebagaimana seharusnya.

Disamping ajaran Teori Hukum Murni, Hans Kelsen memperkenalkan konsepsi mengenai “Grundnorm” yang berfungsi sebagai dasar dan tujuan dari semua jalan hukum. Grundnorm sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan hukum yang selanjutnya dikembangkan oleh ADOLF MERKL yang dikenal dengan Stufenbau Des Recht yang mengutamakan tentang adanya hierarkis dari pada perundang-undangan.

Hans Kelsen melihat hukum sebagai sistem norma yang menekankan aspek seharusnya atau das solen dengan memprediksi terlebih dahulu tidak bisa diturunkan dari kenyataan, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (act of will), sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, hukum yang diciptakan harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikiam semakin tinggi suatu norma semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat suatu norma semakin kongkrit sifatnya.

Pemberlakuan Positivisme hukum di Indonesia  Postivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). Dalam kaca mata psitivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is a comand of the lawgifers). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 113-114.

Dengan Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukumnya. Dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara di sahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya termuat pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai dasar dan tujuan bernegara (Pembukaan UUD 1945) yang apabila dihubungkan dengan Grundnormnya Hans Kelsen UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.

Dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menegaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri yang dahulunya dijajah oleh Belanda yang pada tahun 1938 dengan asas konkordansi, Hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan pula di Indonesia.Hukum Belanda berasal dari Perancis dan Hukum Perancis berasal dari Romawi yang mangnut sistem hukum Eropa Kotinental yang pada pokoknya membagi hukum tersebut menjadi 2 (dua) bidang yaitu ;

1. Hukum Publik.2. Hukum Privaat.

Dalam hukum publik sesuai dengan asas konkordansi pada tahun 1938 dan pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945 serta ditegaskan kembali dalam Undang Undang No. 73 tahun 1958, bahwa Kitab Undang Undang Hukum

Pidana menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tetap berlaku di Indonesia. Kitab

Undang Undang Hukum Pidana tersebut berasal dari Wetboek van Strafrecht.

Dalam hukum privaat, hukum Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetboek ) dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang (wetboek van Kophande

Pembidangan 2 (dua) hukum tersebut pada saat ini masih terasa di Indonesia dan masih berlaku sepanjang masih belum dicabut. Sesuai dengan perkembangan zaman Indonesia tidak lagi merumuskan perundang-undangan berbentuk wetboek akan tetapi berubah kearah Rechtboek

Indonesia dalam perkembangan hukumnya telah berusaha dan membuat hukum sendiri dalam arti membuat undang undang yang sesuai dengan dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai grundnormnya menurut Hans Kelsen. Sehingga pembidangan hukum Publik dan Hukum Privaat tidak dibedakan secara jelas dan tegas,

Undang-undang yang telah dibuat Indonesia mengacu pada UUD 1945 sebagai Grundnorm yang kami penulis ingat contohnya ;1. Undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria.2. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan3. Undang Undang NO. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan4. Undang Undang NO. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia.

Undang Undang NO. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia.Keempat Undang Undang tersebut pada awalnya termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), dengan berlakunya ke empat Undang Undang tersebut maka sepanjang telah diatur oleh Undang Undang yang bersangkutan, praturan yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi.

Dibuatnya Keempat Undang Undang Tersebut karena aturan-aturan yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan tidak memenuhi tuntutan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman, dibidang hukum publik Negara Indonesia telah banyak membuat Peraturan Perundang undangan yang karena sangat banyaknya kami penulis banyak yang lupa atau tidak mengetahuinya, yang kami penulis ingat contohnya :

1. UU NO. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana2. UU NO. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak3. UU NO. 11 tahun 1995 Tentang Cukai4. UU NO. 28   tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.5. UU NO. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika6. UU NO. 31 btahun 1999 yang dirubah UU NO. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.7. UU NO. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang8. UU NO. 82 tahun 2003 tentang PPATK9. UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak10.UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga11, dan seterusnya.

Undang Undang tersebut di atas merupakan hukum tertulis bagi bangsa Indonesia yang isinya bersesuaian dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila, yang sesuai dengan pendapat Hans Kelsen merupakan Grundnormnya perundang-undangan.

Dari Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai luhuhr bangsa Indonesia yang merupakan falsafah Negara dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang di dalamnya mencakup :

1. Ketuhanan Yang Maha EsaKetuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang adil dan Berada 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Kehikmatan dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan   Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Undang Undang tersebut di atas merupakan hukum tertulis bagi bangsa Indonesia yang isinya bersesuaian dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila, yang sesuai dengan pendapat Hans Kelsen merupakan Grundnormnya perundang-undangan

Hans Kelsen mengemukakan bahwa metode dasar dari ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif atau peraturan-peraturan dan dibebaskan dari ilmu-ilmu yang tidak membahas oeraturan, sepereti psikologi, sosiologi dan etika. Teori hukum murni membebaskan diri dari anasir-anasir sosiologi, politil, ekonomi bahkan etika dan moral menjadikan hukum sebagai bidang yang terisolasi dari interaksinya dengan masyarakat.Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Malang 2006 Hal. 71

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 sebagai Grundnorm yang di dalamnya mengandung falsafah Negara yaitu Pancasila. Pancasila itu sendiri mencerminkan adanya etika, sosiologi, dan culture. Dengan demikian hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sosiologi, etika dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri dalam arti hukum di Indonesia tidak tertutup hanya sebatas hukum itu saja.

Sebagai contoh Analisis terhadap Teori Hukum Murni atas keberlakuan hukum Indonesia :

1. Pada pasal 5 Undang Undang NO. 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria,

Menegaskan bahwa hukum Agraria Indonesia berlaku hukum adat, Yang menurut Boedi Harsono yaitu hukum adat yang disanner.

Dari ketentuan pasal 5 tersebut, maka UUPA berlaku hukum adat dapat pula diartikan kebiasaan suatu wilayah hukum di Indonesia, adat merupakan nilai-nilai luhur yang mengendap dalam masyarakat yang merupakan kenyataan yang tidak dipungkiri (sosial).

Dari uraian tersebut maka UUPA mereduksi dari hukum adat bangsa Indonesia dalam arti sosial masyarakat2. Pada pasal 2 Undang Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa    

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya itu.

Dari bunyi pasal tersebut Undang Undang Perkawinan memasukan unsur agama dan kepercayaan tidak melihat hukum itu murni yang berdiri sendiri.

3. Pada pasal 2 Undang Undang NO. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.20 Tahun

2001 pada penjelasannya menyebutkan ;

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dari penjelasan pasal tersebut menunjukan kehendak pembuat undang undang bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak terbatas pada peraturan perundang undangan saja akan tetapi melihat rasa keadilam masyarakat atau norma kehidupan sosial. Dengan demikian undang undang ini tidak melihat hukum secara yuridis semata tapi melihat juga secara sosiologi dan filosofi.

Dari ketiga contoh undang undang tersebut diatas, kami penulis berpendapat bahwa toeri Hukum Murni dari Hans Kelsen tidak berlaku dalam Hukum Indonesia

Dalam penerapan atau penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU NO. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disinilah bahwa hukum di Indonesia tidak terlepas dari unsur-unsur sosiologi, politis dan budaya bahkan etika moral.

Sistem hukum yang tertutup (Teori Hukum Murni) sama sekali akan menyulitkan dan menghalangi perubahan kaedah hukum dalam masyarakat, bahkan hukum itu sendiri dapat mengakibatkan tidak berdayaguna atau tidak efektif.

A. KESIMPULAN

   Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen tidak dapat diterpkan dalam berlakunya hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak terlepas dari unsur-unsur sosiologi, ekonomi dan politis bahkan etika moral.Hukum di Indonesia akan efektif dan berdaya guna apabila memasukan unsur-unsur agama,sosial budaya dan etika moral.

SARAN

kami menyarankan dalam pembuatan perundang undangan para pembuat perundang undangan hendaknya memperhatikan singkronisasi antara Undang undang yang satu dengan undang undang yang lainnya sehingga tidak saling bertentangan.Para penyusun undang undang hendaknya Kajian Akademis di utamakan karena mempunyai nilai objektif.