kajian regulasi penyelenggaraan autonomous rail rapid

Kajian Regulasi Penyelenggaraan Autonomous Rail Rapid Transit/Tram Otonom di Indonesia:

Penyusunan Naskah Akademik

Kerjasama PenelitianBadan Litbang Kementerian Perhubungan – Institut Teknologi Bandung – Universitas Gadjah Mada

27 April 2021

Agenda| Topik Diskusi Regulasi Tram Otonom

No Topik Penyusun

1 Regulasi Penyelenggaraan Tram Otonom Ir. Sigit P. Santosa MSME, Sc.D., IPU

2Sistem operasi Tram Otonom:a) Tram otonom dalam rencana tata ruang kotab) Isu operasional Tram Otonom

Dr. Ir. Binsar PH NaiposposIr. Sony Sulaksono Wibowo, MT, Ph.D

3Standar teknis Tram Otonom:a) Komponen Teknis & Teknologi, Penyusunan Regulasi Teknis

Dr. Augie Widyotriatmo, S.T., M.TDr. Eng. Bentang Arief Budiman

4a) Sistem keselamatan & keamanan, sertifikasi, pengujian,

perawatan tram otonomb) Manajemen risiko

Ir. Rachman Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D

5Regulasi Badan Pengelola, Manajemen SDM, Pengusahaandan Pembiayaan Tram Otonom (TO)

Dr.rer.pol Eko Agus Prasetio, S.T., MBA

6 Strategi dan Kerangka regulasi tram otonom Dian Agung Wicaksono SH, LL.M

Tenaga Ahli, Asisten, dan Tim Pendamping

No Nama Posisi

1 Dr. Ir. Sigit P. Santosa, MSME. Ahli Bidang Intelligent Transport

2 Dr. Eng. Bentang Arief Budiman Ahli Bidang Elektrifikasi Transportasi Masal

3 Rachman Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D. Ahli Bidang Keselamatan Transportasi Masal

4 Dr. Augie Widyotriatmo, S.T., M.T Ahli Bidang Kontrol, Automasi Transportasi

5 Dr. Ir. Binsar PH Naipospos Ahli Bidang Perencanaan Transportasi dan Tata Ruang

6 Dian Agung Wicaksono, SH, LL.M. Ahli Bidang Regulasi dan Hukum

7 Ir. Sony Sulaksono Wibowo, M.T., Ph.D. Ahli Bidang Perencanaan Transportasi Perkotaan

8 Dr.rer.pol.Eko Agus Prasetio, S.T., MBA Ahli Bidang Kajian Bisnis, Pembiayaan dan Manajemen Risiko

Tenaga Ahli

No Nama

1 Muhammad Farda, S.T., M.Sc.(Eng)

2 Adni Bidari Putri, S.T., M.Sc.

3 Siti Raudhatul Fadillah, S.T., M.T.

4 Dita Novizayanti, S.Si.

5 Ulfah Aliifah Rahmah, S.T., M.T.

6

7

Husnul Amri, S.Si.

Bimo Fajar Hantoro, SH

8 Yuniasih Tinekaningrum, SP.

AsistenNo Nama

1 Dr. Agus Edi Susilo, S.E, M.Sc

2 Dr. Agus Santoso, M.Sc.

3 Drs. EK. Rarendra D., M.Sc.

4

5

Ir. Mutharuddin, M.Si, M.MTr.

Subaryata, S.E.

6

7

Yogi Arsandi S.T., M.T.

Budi Dwi Hartanto, S.T., M.Sc.

8 Tetty Sulastri MBA

9 Arbie Sianipar, S.T.

10 Rida Zakiyah, S.T.

Tim Pendamping Teknis – Badan Litbang Kementerian Perhubungan

01Regulasi Penyelenggaraan Tram Otonom(Ir. Sigit P. Santosa MSME, Sc.D., IPU)

1. Benchmarking Regulasi Internasional 2. Regulasi Terkait di Indonesia3. Proses Mapping dan Rencana Regulasi

Benchmark RegulasiTram Otonom

Benchmark| Mapping & Rencana Regulasi Tram Otonom

• Sistem operasi, standar teknis

• Keselamatan, Sertifikasi, SDM

❑PP❑Perpres❑PM

Draft KontenRegulasi Tram

Otonom:

RegulasiKereta/ LLAJ Indonesia

• Mapping Adopsi/Modifikasi

• Rencana KontenRegulasi

Definisi

Definisi Trem Otonom: moda transportasi massal berbasis listrik dengan roda karet yang bergerak pada rel virtual dalambatas tertentu, serta menggunakan sistem otomatis, kontrol keselamatan dan persinyalan yang aktif.

Di beberapa negara lain, istilah TO menggunakan istilah lain seperti Trackless Tram (di Eropa) dan Autonomous Rail-Rapid Transit/ART (di China).

Sistem Tram dan Road Crossing (Belanda)• Perbedaan trem dan kereta:

• Train (kereta) bersifat coarse-meshed, memilikikecepatan tinggi, kapasitas besar, infrastrukturmandiri, terpisah dari jalan.

• Tram bersifat fine-meshed, infrastruktur semi-mandiri, beroperasi seperti kendaraan di jalan.

• Light train di area perkotaan dapat berupa metro atau tram.

• Tipe trem:• City trams: mixed traffic• Regional trams: semi-mixed traffic• Inter-regioinal trams: exclusive lane, express

Pada kajian ini, istilah yang akan digunakan adalah Trem Otonom (TO)

Benchmark| Referensi Regulasi Negara Lain

Sistem Operasi

Aspek Kritis:• Manajemen rekayasa

lalu lintas• Limitasi kecepatan• Alur penumpang dalam

kendaraan TO

Referensi:• DB 43T-1835 (China)• Local railway & Tramway

Act (Belanda)

Standard Teknis

Aspek Kritis:• Spesifikasi teknis teknologi• Standar teknis rangka

kendaraan/sarana• Sistem persinyalan dan

komunikasi• Standar teknis jalur virtual• Ketentuan prasarana jalan

Referensi:• DB 43T-1835 (China)• German Road Traffic Act (German)• BOStrab (German)• UN ECE/Trans/WP.29/2020/81 (UN)• SAE J2399_201409 (SAE

International)• UK Tramways Principles & Guidance

(UK)• UK Design Requirements for Street

Track – Tram (UK)

Bisnis, Pembiayaandan Manajemen Resiko

Sistem Keselamatan

Aspek Kritis:• Standar uji dan inspeksi

untuk peralatan dan mesin kendaraan TO

Referensi:• DB 43T-1837 (China)• Safety tram and road

crossing (Belanda)

Aspek Kritis:• Organisasi dan lingkup

badan pengelola• TKDN dan penelitian

dalam negeri• Manajemen SDM• Skema pengusahaan dan

pembiayaan

Referensi:• DB 43T-1835 (China)

Benchmark| Referensi Regulasi Nasional

Sistem Operasi

Aspek Kritis:• Stakeholders terkait

penyelenggaraan• Posisi perencanaan TO• Manajemen rekayasa

lalu lintas• Prasarana dan fasilitas

pendukung

Referensi:• UU 23 thn 2007• UU 22 thn 2009• PM 20 thn 2010• PM 175 thn 2015• dst

Standard Teknis

Aspek Kritis:• Pembebanan jalan• Spesifikasi teknis

kereta (rangka, sistemmonitoring, kabin, dll.)

• Persyaratan sisteminformasi dan komunikasi

Referensi:• UU 22 thn 2009• Perpres 55 thn 2019• PP 55 thn 2012• PP 6 thn 2017• PM 175 thn 2015• dst


Sistem Keselamatan

Aspek Kritis:• Standar uji peralatan

dan kendaraan

Referensi:• PM 13 thn 2011


Referensi:• UU 23 thn 2007• Perpres No. 103 2015• Perpres No. 55 2019• PM 31 thn 2012• PM 20 thn 2011• PM 74 2015• PM 91 2018• PM 9 2020• PP 51 2012

Aspek Kritis:• Organisasi dan lingkup

badan pengelola• TKDN dan penelitian

dalam negeri• Manajemen SDM• Skema pengusahaan dan

pembiayaan

Regulasi| Rencana Materi dan Muatan

▪ Definisi tram otonom

▪ Klasifikasi tram berdasarkan cakupan wilayah: kota, regional, inter-regional

▪ Pengaturan prioritas interaksi lalulintas dan kecepatan

▪ Pengaturan jalur operasi (mixed/dedicated)

▪ Standard jalur virtual dan beban jalan (10T)

▪ Standard teknis tram: dimensi, body, interior, kapasitas 5-6/m2, SDM, dan perawatan

▪ Badan / Lembaga pengatur dan pengawas keselamatan

▪ Standard sistem otonom, komunikasi, dan persinyalan

▪ Standar keselamatan

▪ Pengujian dan sertifikasi tram

▪ Tanggung jawab dan penyelidikan kecelakaan

▪ Sertifikasi dan lisensi operator

▪Manajemen operasi, bisnis, mitigasi resiko

Strategy| Rencana Regulasi Tram Otonom

UU • UU 23/2007 Perkeretaapian

PP/ Perpres

•Strategi pengembangan, Badan/Lembaga Pengatur TO

•R&D dan TKDN

• Infrastruktur & charging

•Tata ruang

• Insentif Fiskal & Non-fiskal

PM

•Standar Operasi

•Standar Teknis

•Standar Pelayanan

•Standar Keselamatan

•Pengujian & Sertifikasi

Perlu sinkronisasi rencana regulasi yang melibatkan semua stakeholder:

Resolusi potensi konflik konten regulasi

Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademiktentang

Penyelenggaraan TremOtonom di Indonesia

RegulasiNasional

Adaptasidan

ModifikasiASPEK

Teknis Yuridis

ManajemenBisnis

TataRuang

RegulasiNegara Lain

Kajian yang pernah dilakukan

FGDData teknis,

proyek eksistingExpert

Judgement

02Sistem Operasi Tram Otonom(Dr. Ir. Binsar PH Naipospos , Ir. Sony Sulaksono Wibowo, MT, Ph.D)

1. Trem Otonom dalam Rencana Tata Ruang Kota

2. Isu Operasional Tram Otonom

Trem Otonom dalam Rencana Tata Ruang

Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Tata Ruang

UU RI Nomor 26 tahun 2007 tentang PenataanRuang• Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencanatata ruang wilayah dapat diberikan insentifdan/atau disinsentif oleh Pemerintah danpemerintah daerah.

• Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;b. Pemerintah daerah kepada pemerintah

daerah lainnya; danc. Pemerintah kepada masyarakat.

Pelaksanaan PenataanRuang

Insentif Trem Otonom• keringanan pajak, pemberian

kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urunsaham

• pembangunan serta pengadaaninfrastruktur;

• kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

• pemberian penghargaan kepadamasyarakat, swasta dan/ataupemerintah daerah.

Disinsentif Trem Otonom• pengenaan pajak yang tinggi

yang disesuaikan denganbesarnya biaya yang dibutuhkanuntuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatanruang; dan/atau

• pembatasan penyediaaninfrastruktur, pengenaankompensasi, dan penalti.

13

• Mayoritas permukiman• Terdapat ruang terbuka hijau di bagian utara

dan selatan Kota Denpasar

Contoh: Kota Denpasar

• 4 Kecamatan• 5 Wilayah Pengembangan• 16 Sub Wilayah Pengembangan

Karakteristik:

14

Trem Otonom dalam Rencana Tata Ruang Kota

No Isu Regulasi Terkait Keterangan

1Diperlukan penentuanprasarana/jalur khusus tram otonom

UU No. 23 Tahun2007 tentangPerkeretaapian

Pasal 35: Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi : a. jalur keretaapi; b. stasiun kereta api; dan c. fasilitas operasi kereta api)

2Diperlukan adanya rencana induktrem otonom

PP No. 56 Tahun2009 tentangPenyelenggaraanPerkeretaapian

pasal 34 : Penyusunan rencana induk perkeretaapian dilakukan dengan memperhatikanpenyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api yang meliputi: a. kereta api kecepatan normal; b. kereta api kecepatan tinggi; c. kereta api monorel; d. kereta api motor induksi linier; e. kereta api gerak udara; f. kereta api levitasi magnetik; g. trem; dan h. kereta gantung)

3Diperlukan adanya batasan definisidari jalur tram otonom

PP No. 56 Tahun2009 tentangPenyelenggaraanPerkeretaapian

pasal 42: Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi: a. ruangmanfaat jalur kereta api; b. ruang milik jalur kereta api; dan c. ruang pengawasan jalur kereta api.

4Diperlukan adanya definisi khususterkait tingkat pelayanan tremotonom

PP No. 72 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api

pasal 15 : Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciripelayanan: a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan; b. melayani banyakpenumpang berdiri; c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter; d. melayani penumpangtetap; e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan f. melayani kebutuhan angkutanpenumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.)

5Diperlukan penyesuaian definisibadan jalan karena adanya tram otonom di badan jalan

PP No. 34 Tahun2006 tentang Jalan

pasal 35 : Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Usulan Regulasi | Sistem Operasi TO

Penyelenggaraan TO• Siapa saja yang bertanggung jawab

dalam operasi TO?• Apa hak dan kewajiban dari pihak

(stakeholder) yang terlibat?

Posisi Perencanaan TO• Ketentuan terkait pembaharuan

pemasukan TO sebagai bagian darirencana induk transportasi(perkeretaapian) di Indonesia.

Penggunaan Jalan• Penyesuaian (manajemen serta

rekayasa lalu lintas) dalampenggunaan jaringan jalan denganadanya TO yang beroperasi.

Peran TO sebagai PenghubungPusat Pertumbuhan• Ketentuan pusat pertumbuhan

mana saja yang dapat dihubungkanoleh TO.

Prasarana dan Fasilitas yang Mendukung TO• Spesifikasi prasarana dan fasilitas

TO mulai dari jalur, tempatperhentian dan signase yangmendukung operasional TO.

Ilustrasi Implementasi pada rencana jalur trem Surabaya untuk operasional TO

US-3 Taman Bungkul: 6/2 D US-6 Panglima Sudirman: 4/2 D

US-22/23 Tunjungan/Genteng: 2/1

US-16 JL. Rajawali: 4/1

US-9 Embong Malang: 4/2 UD

US-26 JL. Sonokembang: 4/2 D

US-17 Jembatan Merah: 4/2 D

US-12 Bubutan: 5/1

26 STASIUN TRAM

Jarak antar stasiun• Max : 0,75 km• Min : 0,40 km

Sumber:Pra Studi Kelayakan AUMC PemkotSurabaya (2012)

Isu Regulasi terkait Operasional

ASPEK LAJUR JALAN• Ketentuan jumlah lajur jalan• Ketentuan lajur operasional → paling kanan, kiri,

contra flow• Dedikasi lajur → full/part dedicated lane

KELAS DAN FUNGSI JALAN• Minimum fungsi dan kelas jalan

BATASAN KECEPATAN• Kecepatan mendekati persimpangan (approach

speed)• Kecepatan pada lajur jalan

PRIORITAS DI PERSIMPANGAN• Pengaturan lampu → signal priority• Prioritas pada simpang tidak bersinyal• Prioritas dengan penyeberang jalan

PENGATURAN DI KAWASAN KHUSUS• Kawasan Zona selamat sekolah, RS, dll

Isu Operasional Tram Otonom |

Usulan Regulasi | Sistem Operasi TO

▪ TO dioperasikan pada fungsi jalan minimum Kolektor Primer

▪ TO hanya dapat dioperasikan pada jalan yang memiliki sekurang-kurangnya 4/2 D (4 lajur 2 arah terbagi).

▪ TO pada segmen jalan dengan minimum 6/2D (6 lajur dua arah terbagi)

o Memiliki dedicated lane dengan pembatas fisik dan menggunakan jalur yang paling jalan

o Jenis perkerasan pada jalur TO disesuaikan dengan karakteristik operasional TO (terkait sensor)

o Pada kondisi khusus, TO-lane dapat sharing hanya dengan angkutan umum jenis bus.

▪ TO dapat dioperasikan kriteria yang kurang dari 6/2D dengan pembatasan

o Minimal 4/2 D dan dengan manajemen lalu lintas yang ketat (Larangan parking on-street dan bebas hambatan samping sepanjang waktu)

o Penerapan contra flow dimungkinkan jika digunakan pembatas fisik

LAJU

R O

PER

ASIO

NA

L

▪ Batasan kecepatan:

o Persimpangan: 20 km/jamo Ruas jalan dg pembatas fisik: 60 km/jamo Ruas jalan dg share-lane: 40 km/jam

KEC

EP

ATA

N▪ Sistem kontrol dan sensor pada TO sedemikian rupa sehingga setiap mendekati

persimpangan bersinyal, selalu mendapatkan 'green light’ (TO priority system)

▪ Sistem navigasi pada TO untuk real time information tentang kedatangan TO pada

halteTEK

NO

LOG

I

Vucan R Vuchic, “Urban Transit: Operations, Planning, and Economics”, John Wiley & Sons., Inc., 2005

Usulan Regulasi | Isu Konflik TO dengan Lalu lintas dan Pedestrian

▪ TO priority system pada persimpangan bersinyal

▪ Kewajiban kendaraan mendahulukan TO

▪ Integrasi rambu dan isyarat untuk lalu lintas, penyebrang jalan dan

pergerakan TO

PERSIMPANGAN SEBIDANG

▪ Tidak ada fasilitas zebra cross dengan dan tanpa isyarat pada jalur TO

kecuali di persimpangan bersinyal

▪ Halte TO menggunakan median jalan dan akses menuju halte hanya dari

simpang-simpang terdekat.

▪ JPO khusus disediakan jika jarak antar simpang lebih besar dari 400 meter

KONFLIK DENGAN PEDESTRIAN

Rambu dan marka jalur TO

Sistem isyarat TO (klakson, bel, atau lampu isyarat pada

lajur, dll)

Rambu larangan memotong lajur TO

Larangan berhenti di lajur TO

Batasan kecepatan kendaraan

Integrasi pemberi isyarat lalu lintas, untuk kendaraan

dan TO

Rambu petunjuk dan rambu informasi untuk lalu lintas dan

pedestrian

SISTEM PERAMBUAN (RAMBU & MARKA)

03Standar Teknis Tram Otonom(Dr. Augie Widyotriatmo, S.T., M.T, Dr. Eng. Bentang Arief Budiman )

1. Komponen Teknis & Teknologi, Skema PenyusunanRegulasi Teknis

2. Sistem Elektrifikasi, Rancang Bangun, SistemPenggerak, dan Sistem Charging

Standar Teknis| Trem Otonom

Gambaran umum kontrol Tram Otonom (level SAE 3-4):• Dibekali dengan sistem pemandu otonom terbaru• Navigasi di koridor khusus dengan mengikuti lajur virtual

dari sistem sensor optic, GPS dan LiDAR (kendalilongitudinal dan lateral)

• Masih terdapat masinis, dengan fungsi pengawasan dan

Automated Driving SystemLongitudinal & Lateral Control

Lane KeepingObstacle DetectionTrem Konvensional Trem Otonom

Gambaran umum kontrol Tram Konvensional:• Kendali longitudinal (traksi dan rem)• Navigasi di rel yang dedicated• Masinis sebagai pengemudi dan pembaca

sistem sinyal, sistem keselamatan, dsb• GoA Level 0-4

Standar Teknis| Komponen Teknis Trem OtonomKendali Longitudinal & Lateral (DDT – DDT fallback)

Navigasi (Geo-Guidance; IMU; optical guidance) Telekomunikasi Data (5G)

Sistem pengenalansinyal/rambu-rambu

Standar Teknis| Skema Penyusunan Regulasi

EU Directive 34/2012: traffic on

local railway; EU Directive

49/2004: Railway Safety

Directive

Uni-Eropa

Local railway &

Tramway Act; Safety

tram and road crossing

Belanda

BOStrab 1987/2007:

Construction and

operation of Light Rail

system

Jerman

Trem

KonvensionalTrem

Otonom

Adaptasi dan

Evaluasi

SAE J2399_201409

(Adaptive Cruise Control

Operating Characteristics and

User Interface)

UU 23/2007; PP 6/2017; PP 61/2016;

PM 175/2015; PM 13/2011 tentang

Kereta; UU 22/2009; PM 44 /2018; PM

45 2019; PP 55/2012 tentang LLAJ; PP

56 2019; Perpres 55/2019 Kendaraan

listrik

Indonesia

Regulation for safety and

risk for Tramways

GB/T 30008 – 2018 : Provision on

the operation and management of

urban rail transit

China

UK

DBT 43/2020: Sistem operasi

ART, Design, Acceptance,

Technical Spec, Operation,

China

UN

ECE/TRANS/WP.29/2020/81

UN

SAE

China DB/T 43

Bab 18.1 (Wireless Communication)

Jerman BOStrab

Fourth part : § 23 (Communication

Installations)

Standar Teknis| Usulan Aturan Trem Otonom

PP No 56 Tahun 2009

pasal 103-109 (Fasilitas Pengoperasian Kereta Api)

146 ayat 4 (Uji Fungsi Peralatan Persinyalan)

PP No 6 Tahun 2019

pasal 136 (Persyaratan Umum Peralatan Persinyalan)

PM No 44 Tahun 2018

pasal 2-11 (Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan)

PP No 56 Tahun 2009

pasal 110-111 (Fasilitas Pengoperasian Kereta Api)

pasal 127 (pembangunan prasarana perkeretaapian)

146 ayat 5 (Uji Fungsi Peralatan Telekomunikasi)

PM No 45 Tahun 2018

pasal 2-11 (Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi)

PM 175 tahun 2015

Pasal 40 (Peralatan Pengendali Kereta)

China DBT 43

Bab 8.1 (Virtual Track )

15.3 (Signal System)

Jerman BOStrab

Sixth part : § 51 (Signals)

- Peralatan persinyalan mekanik (wesel) menjadi sistem intersection signal priority

- Perlu mengadopsi standar marka jalanpada DB/T 43

- Persinyalan (tanda/marka) disesuaikandengan standar kendaraan otonom

- Komunikasi berbasis data (data audio video)- Membutuhkan implementasi jaringan 5G- Kebutuhan komunikasi antara penumpang

dan pusat sistem kendali- Dibutuhkan mekanisme uji komunikasi data

SAE

SAE J2399_201409 (Adaptive Cruise Control) Operating characteristics and User interfaceSAE J3197_202004 (Automated Driving System Data Logger)UN/ECE /TRANS/WP.29/2020/81Bab 4-8 (ALKS & OEDR) Annex 5 (test specification for ALKS)German Road TrafficAct Straßenverkehrsgeset (StVG) 2017§1a (Motor Vehicles With Highly or Fully Automated Driving Function)China DB/T 43Bab 17 (Intelligent Control System)

- Penambahan standar/regulasi kontrol lateral- Penambahan standar/regulasi sistem OEDR

atau sistem sensor- Penambahan standar/regulasi perangkat

minimum untuk fungsi otonom (fungsiACC/lane keeping dsb)

- Penambahan standar/regulasi uji sistemotonom (uji ALKS/ACC berdasar UN/ECE)

- Penambahan standar sistemredundancy/minimum risk manouvre

Regulasi existing

Regulasi existing

Regulasi existing Potensi Adopsi Regulasi

Potensi Adopsi Regulasi

Potensi Adopsi Regulasi Ringkasan Evaluasi

Ringkasan Evaluasi

Ringkasan Evaluasi

Sist

em

Sin

yal

Sist

em

Ko

mu

nik

asi

Sist

em

Oto

mas

i

Standar Teknis | Sistem Elektrifikasi

RancangBangun

Radius Putar Trem Otonom (TO)

Sambungan Kereta

Dimensi TO

Berat TO

SistemPenggerak

Batas Kecepatan Traksi

Kemampuan Menanjak

Sistem PengeremanRegeneratif

Kapasitas Baterai

SistemCharging

Jenis PengisianBaterai

PersyaratanInstalasi

DistribusiTegangan

Standar Teknis | Rancang Bangun

Rekomendasi Rancang Bangun TO

• Badan kereta terbuat dari high strength steel dan aluminium alloy.

• Dimensi maksimum P x L x T kereta adalah 32 x 2,6 x 3,4 meter.

• Berat maksimum TO adalah 10 ton per gerbong.

• Sambungan gerbong dapat secara mekanis maupun virtual.

Tantangan rancang bangun Trem Otonom (TO)

Radius putar

Standar Teknis | Sistem Penggerak

• TO menggunakan sistem penggerak seperti pada Battery Electric Vehicle.

• Sistem penggerak pada TO menggunakan Motor Listrik yang dapat menambah

fitur Regenerative Braking dengan rekomendasi efisiensi diatas 95%.

• 1 kWh = 0.2 – 0.4 km (karena ada energi listrik untuk sensor dan GPS)

• TO menggunakan sistem multi-axle steering sehingga semua gandar dirancang

untuk dapat dikemudikan.

• Baterai yang rekomendasikan untuk TO adalah jenis lithium-titanate (LTO)1

dengan daya sebesar 600 kWh.2

Kemampuan Menanjak

Standar Teknis | Sistem Charging

Jenis pengisian baterai kendaraan listrik:

• Slow charging dilakukan dengan kecepatan kurang dari 4 kW

• Fast charging dengan kecepatan antara 10-20 kW

• Ultrafast charging dengan kecepatan lebih tinggi dari 20 kW dan bahkan dapat mencapai

400 kW

• Battery swapt sebagai alternatif sistem charging pada TO

Trem Otonom memerlukan regulasi ultrafast charging dan battery swapt pada kapasitas besar

Standar Teknis| Regulasi yang DiperlukanR

anca

ng

Ban

gun

Sist

emPe

ngg

erak

Sist

emC

ha

rgin

g

- PP 55 Tahun 2012 Pasal 5&54 (Dimensi Kendaraan Bermotor, Jalan, dan Beratnya), Pasal 12 (Sudut Kemiringan Minimum), Pasal 71 (Radius Putar), dan Pasal107&109 (Alat Perangkai Kereta)- UU 22 Tahun 2009 Pasal 19 (Pengelompokan Jalan)

- UU 22 Tahun 2009 Pasal 21 (Batas Kecepatan pada Jalan Bebas Hambatan)- PP 55 Tahun 2012 Pasal 12 (Kesesuaian Daya MesinPenggerak terhadap BeratKendaraan), Pasal 67 (EfisiensiSistem Rem)

- PM ESDM 13 Tahun 2020 Pasal 3&4 (Jenis Arus, Konektor, dan Teknologi yang Digunakan), Pasal 16 (Fasilitas Penukaran Baterai)- Perpres 55 Tahun 2019 Pasal 22-25 (Infrastruktur Pengisian Listrik)

- China DB 43T-1837 5.2 (Dimensi TO), 4.2.2 (Radius Putar)- Jepang Technical Regulatory Standards On Railways Article 70-82 (Struktur Kereta dan Perangkatnya)- Jerman BOStrab Federal Regulations Fifth Part (Rancang Bangun, Material, Dimensi, dan Interior TO)- UK Tramways Principles & Guidance BAB 8 (Desain dan Konstruksi Tram)

- China DB 43T-1837 6.8&6.9 (Batas Kecepatan Berdasarkan Jumlah Muatan), 6.11 (Kinerja Pengereman Berdasarkan Jumlah Muatan Dan Kondisi Jalan), 12 (SistemPengereman), 14 (Fungsi yang Perlu Ada pada Baterai)- China DB 43T-1835 5.2.5 (Batas Kecepatan Berdasarkan Kondisi di Jalan), 5.3.4 (Persentase Perlambatan terhadap Pengereman Maksimum), 5.3.5 (Batas Kecepatan saat Melewati Perlintasan Sebidang)- China DB 43T-1836 10.1.6.7.8 (Pengaturan Baterai)- Jepang Technical Regulatory Standards On Railways Article 67 & 69 (Running Gear dan Perangkat Pengereman), Chapter 10 (Operasi Perkeretaapian)- Jerman BOStrab Federal Regulations Sixth Part: § 49 & § 50 (Batas Kecepatan), Appendix 2 (Parameter Pengereman)

- China DB 43T-1837 4.4 (Besar Tegangan)- China DB 43T-1835 15.1.3 (Tingkat Tegangan), 18.4 (Fasilitas Power)- China DB 43T-1836 9.1.3 (Persyaratan Perangkat Catu Daya AC dan DC), 9.2.9 (Fungsi Proteksi pada Sistem Charging), 9.2.8.2 & 9.2.8.3 (Perlindungan Three-proof Protection dan Anti Karat), 9.4.4 (Persyaratan Instalasi)- Jepang Technical Regulatory Standards On Railways Article 50 (Peralatandan Distribusi Tenaga Listrik)- UK Tramways Principles & Guidance BAB 6 (Sistem Listrik untuk Traksi Tram)- Jerman BOStrab Federal Regulations Fourth Part: § 24-§ 26 (Instalasi CatuDaya)

- Diperlukan regulasi untukukuran TO- Radius putar dan berat TO sudahsesuai dengan regulasi yang ada- Diperlukan regulasi untuk alatperangkai TO

- Diperlukan regulasi batas kecepatandan kemampuan menanjak yang lebihspesifik berdasarkan kondisi tertentu- Diperlukan regulasi batas pengeremandan sistem yang digunakan berdasarkankondisi tertentu- Diperlukan regulasi mengenai baterai

- Diperlukan regulasi mengenai persyarataninstalasi yang lebih lengkap- Diperlukan regulasi mengenai distribusitenaga listrik dengan besar pembagiannya- Diperlukan regulasi mengenai sistemcharging selama di halte dan terminal karena tempat yang bersinggunganlangsung dengan pengguna jalan lainnya

Regulasi existing Regulasi referensi Ringkasan Evaluasi

04Sistem Keselamatan & Manajemen Resiko(Ir. Rachman Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D)

1. Standar, Sertifikasi, Perawatan2. Manajemen Risiko

Regulasi TO | Sistem KeselamatanM

AN

AJE

MEN

RIS

IKO

IDENTIFIKASI

EVALUASI

PEMETAAN

MITIGASI

IMPLEMENTASI

HA

SIL

SAFETY, HEALTH, ENVIROOPERATIONAL

NON OPERATIONALAKAR PENYEBAB

MITIGASI:• STANDAR, SPESIFIKASI, SERTIFIKASI• PROSEDUR PENYELENGGARAAN

• SUMBER DAYA MANUSIA• HUKUM DAN REGULASI

• SOSIALISASI DAN EDUKASI

Regulasi TO | Sistem Keselamatan

• Evaluasi Potensi Risiko Keselamatan

Kategori Potensi Risiko

Kebolehjadian Konsekuensi Mitigas

Kecelakaan tabrakan

Rendah - Sedang Sedang - Tinggi Desain, Perawatan, dan operasional

Kegagalan traksi Rendah Rendah Desain, Perawatan

Kegagalan sistem operasi

Rendah Rendah - Tinggi Desain, Perawatan

Kegagalan layanan Rendah Rendah Desain, Perawatan

Kegagalan mekanik Rendah Sedang Desain, Perawatan

Bencana Rendah – Tinggi Sedang - Tinggi Desain, operasional

Non teknis Rendah - Sedang Rendah - Tinggi Desain, operasional

Klasifikasi konsekuensi:• Rendah: tidak signifikan

pada operasional.• Sedang: menimbulkan

kecelakaan tanpa korban jiwa, dengan kerugian signifikan.

• Tinggi: menimbulkan korban jiwa dan/atau menimbulkan kerugian yang sangat besar

Penyelenggara perlu melakukan risk analysis secara lebih detail dalam kajian pendahuluan, berdasarkan kondisi spesifik di lapangan dan teknologi yang digunakan


• Mitigasi Risiko Keselamatan

DESAINRancang bangun dan rekayasa dan kalitas

manufaktur yang baik dapat mencegah dan menurunkan konsekuensi

kegagalan/kecelakaan

OPERASISOP operator dalam intervensi/override

operasi TO, Pembinaan kedisiplinan SDM, mencegah dan/atau menurunkan

konsekuensi risiko

PERAWATANPerawatan sarana mencegah kegagalan shg menurunkan risiko kegagalan/kecelakaan

• PM Standar, Spesifikasi Teknis: mengadopsi PM 175/2015, dg tambahan penting: Teknologi pencegahan kecelakaan (CAS, LDWS, mannual override), Speed limit, crashworthiness

• PM Uji sertifikasi kelaikan, mengadopsi PM 13/2011 dan code/standar, dg tambahan penting: uji dinamis (dlm Uji Pertaama dan Uji Berkala) mengakomodasi berbagai skenario kegagalan sistem

• Perlu PM operasi, sebagai turunan dari PP 56/2019 (saat ini belum ditemukan PM yang mengatur operasi), dg aspek penting: Pengaturan peran operator berdasarkan Level Otonomi 3 atau 4 (SAE); Penyusunan SOP oleh penyelenggara yg disetujui oleh regulator, spt: inspection, supervisi selama operasi, override/manual operation; Pengembangan dan pembinaan SDM;

• PM Sertifikasi operator

• Perlu PM perawatan, sebagai turunan dari PP 56/2019 (saat ini belum ditemukan PM yang mengatur perawatan), dengan prinsip program perawatan disusun oleh penyelenggara dan distujui oleh regulator, yg mengacu pada strategi perawatan code/standar, dan modern (reliability/risk/condition-based)

• PM sertifikasi tenaga pemeriksa dan perawatan mengadopsi PM 8, 9, 16, 17 / 2017;

• PM standar tempat dan peralatan perawatan, mengadopsi PM 18/2019.


• Inventarisasi Kebutuhan Regulasi yang terkait Sistem Keselamatan

Peraturan Menteri Perhubungan (PM):1. Standar spesifikasi teknis TO2. Uji Sertifikasi Kelayakan TO3. Sertifikasi Operator TO4. Sertifikasi Tenaga Perawatan TO5. Lokasi dan Fasilitas Perawatan TO6. Persyaratan Operasi TO7. Persyaratan Perawatan Sarana TO8. Persyaratan Perawatan Prasarana Jalur

TO

SK Dirjen KA atau Peraturan Badan pengelola atau SK Penyelenggara:1. SOP Operasional TO2. SOP Perawatan TO3. Program pengembangan dan

pembinaan SDM

05Regulasi Badan Pengelola, Manajemen SDM, Pengusahaan dan Pembiayaan Tram Otonom (TO)(Dr. rer.pol. Eko Agus Prasetio, S.T., MBA)

1. Kerangka Peraturan2. Muatan Peraturan

a) Referensi utamab) Poin peraturan yang dimodifikasi untuk TOc) Skala Prioritas Muatan Peraturan

Kerangka Peraturan

BadanPengelola

SusunanOrganisasi

LingkupKebijakan

Transportasi

Penegakan Hukum

Sistem Informasi danTelekomunikasi

Tata Ruang

Teknologi, Industri, dan Insentif Fiskal

ManajemenSDM

PengembanganSDM

Pusat Pelatihan SDM

KomponenPengembanganSDM

LingkupPelatihan

Kompetensi danStandarKompetensi

TahapanPengembanganSDM

Aspek Utama

Fasilitas

Pengusahaan danPembiayaan

Skema Usaha dan Pembiayaan

BiayaPengoperasian

Pengusahaandan Pelayanan

PerizinanBadan Usaha

PembiayaanImplementasiRencana Induk

WewenangPenyelenggaraanSubsidi

Proses PemilihanBadan Usaha TO

Aspek PembelianLayanan

Wewenang dalamPembelian Layanan

Izin Usaha

Izin Operasi

KewajibanBadan Usaha

Persyaratan TO sebagai angkutanbarang

Komponen sistempelayanan TO

Penilaian KualitasPelayanan

SistemPengumpulanTarif

Faktor penentubiayapengoperasian

Komponen biayapengoperasian

PM tentang Sistem Operasi TOPerpres tentang Penyelenggaraan TO

Ringkasan Muatan Peraturan

BadanPengelola

ManajemenSDM


Susunan Organisasi Badan Pengelola

Lingkup Kebijakan Badan Pengelola

Transportasi

Mengatur sinkronisasi TO dengan moda lain di dalam ekosistem transportasi nasional

Penegakan Hukum

Merumuskan kebijakan penegakan hukum dan perluasan literasi masyarakat

Teknologi, Industri dan Insentif

Merumuskan standar teknologi, kesiapan infrastruktur, pengujian dan sertifikasi, izinpenyelenggaraan usaha, kebijakan insentif dan investasi, penentuan TKDN dan penelitian dalamnegeri:• TKDN bertahap mulai minimum 35% pada 2 tahun pertama, hingga 80% pada tahun ke-10 dst.• Penelitian dan inovasi teknologi industri TO berada di dalam negeri

Sistem Informasi dan Telekomunikasi

Merumuskan kebijakan aliran data beserta standar sistem informasi dan telekomunikasi

Tata Ruang

Merumuskan standar tata ruang TO

Kompetensi dan standar kompetensi SDM TO (termasuk aspek kendaraan listrik dan mitigasi risiko)

Tahapan pengembangan SDM TO

Fasilitas dan lingkup pusat pelatihan

Wewenang pembelian layanan

Penerbitan izin usaha dan izin operasi

Perjanjian kerja dengan badan usaha

Skema bisnis TO sebagai angkutan barang

Penilaian manajemen kualitas pelayanan

Sistem pengumpulan tarif secara terpusat

Skala Prioritas Kebijakan

High-priority

Medium priority

Low priority

Muatan Peraturan| Badan Pengelola

BadanPengelola

SusunanOrganisasi

LingkupKebijakan

Transportasi

Penegakan Hukum

Sistem Informasi danTelekomunikasi

Tata Ruang

Teknologi, Industri, dan Insentif Fiskal

Dimuat dalam Perpres tentang Penyelenggaraan TO

Referensi Utama:• Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (BPTJ)• Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric

Vehicle) untuk Transportasi Jalan• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tenteng Badan Pengatur Jalan Tol• Studi ITB-Kemenhub, ”Perencanaan Implementasi Teknologi Angkutan Umum Otonom Berbasis Energi Listrik Di Wilayah Ibu Kota

Negara (Kajian Kebijakan Dan Regulasi”, 2020• Benchmarking peraturan dan studi literatur

Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Susunan Organisasi

• Jumlah direktorat disesuaikan dengan jumlah lingkup kebijakan (5 Direktorat)• Rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh aktor multi-kementerian• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai

dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan• Lingkup Kebijakan

• Transportasi: mengatur sinkronisasi TO dengan moda lain di dalam ekosistem transportasi nasional• Penegakan hukum: merumuskan kebijakan penegakan hukum dan perluasan literasi masyarakat• Teknologi, Industri dan Insentif: merumuskan standar teknologi, kesiapan infrastruktur, pengujian dan sertifikasi, izin

penyelenggaraan usaha, kebijakan insentif dan investasi, penentuan TKDN dan penelitian dalam negeri:• TKDN bertahap mulai minimum 35% pada 2 tahun pertama, hingga 80% pada tahun ke-10 dst.• Penelitian dan inovasi teknologi industri TO berada di dalam negeri

• Sistem informasi dan telekomunikasi: merumuskan kebijakan aliran data beserta standar sistem informasi dan telekomunikasi• Tata Ruang: merumuskan standar tata ruang

Skala Prioritas Muatan Peraturan

Low Medium High

• Susunan Organisasi• Lingkup Kebijakan

N/AN/A

Muatan Peraturan| Manajemen SDM

ManajemenSDM

PengembanganSDM

Pusat Pelatihan SDM

KomponenPengembanganSDM

LingkupPelatihan

Kompetensi danStandarKompetensi

TahapanPengembanganSDM

Aspek Utama

Fasilitas

Dimuat dalam Perpres tentang Penyelenggaraan TO

Referensi Utama:• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian• PP 51 2012 tentang SDM di bidang Transportasi• DB43 – 1835 China (Design Specification for Intelligent Rail Express System)

Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Kompetensi terkait kendaraan listrik dan mitigasi risiko termasuk kepada standar kompetensi SDM TO• Tahapan pengembangan SDM TO dalam rangka peningkatan pelayanan diawali dengan pembentukan

motivasi internal hingga pembentukan mekanisme pengawasan sosial• Pusat pelatihan perlu memliki fasilitas lengkap mulai dari alat simulasi mengemudi, laboratorium,

perpustakaan dan ruang kelas• Pusat pelatihan perlu memberikan keahlian secara menyeluruh, baik hal teknis, pra-kerja, maupun

keterampilan vokasi


Low Medium High

• Komponen Pengembangan SDM• Tahapan Pengembangan SDM• Kompetensi dan Standar Kompetensi• Lingkup Pelatihan

• Aspek utama pusat pelatihanSDM

• Fasilitas pusat pelatihanSDM

Muatan Peraturan| Pengusahaan dan Pembiayaan - 1


Skema Usaha dan Pembiayaan

PerizinanBadan Usaha

PembiayaanImplementasiRencana Induk

WewenangPenyelenggaraanSubsidi

Proses PemilihanBadan Usaha TO

Aspek PembelianLayanan

Wewenang dalamPembelian Layanan

Izin Usaha

Izin Operasi

Referensi Utama:• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan

Transportasi• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Penumpang Umum

Perkotaan• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum dalam Trayek• DB43 – 1835 China (Design Specification for Intelligent Rail Express System)

Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Badan pengelola, bersama dengan Menteri, gubernur, bupati/walikota turut berwenang dalam pembelian layanan• Izin usaha diterbitkan oleh pemerintah dan diketahui oleh badan pengelola• Untuk memperoleh izin usaha, badan usaha perlu melakukan koordinasi dengan badan pengelola• Untuk memperoleh izin operasi, badan usaha perlu memiliki prosedur mitigasi risiko sarana TO• Izin operasi diterbitkan oleh pemerintah dan diketahui oleh badan pengelola• Perjanjian kerja dengan badan usaha akan melibatkan badan pengelola


Low Medium High

• Pembiayaan Implementasi rencana induk• Wewenang penyelenggaraan subsidi• Aspek pembelian layanan• Wewenang dalam pembelian layanan• Perizinan badan usaha

• Proses pemilihan badan usahaTO

N/A

Dimuat dalamPM tentang Sistem Operasi TO

Dimuat dalamPerpres tentang Penyelenggaraan

TO

Muatan Peraturan| Pengusahaan dan Pembiayaan - 2


BiayaPengoperasian

Pengusahaandan Pelayanan

KewajibanBadan Usaha

Persyaratan TO sebagai angkutanbarang

Komponen sistempelayanan TO

Penilaian KualitasPelayanan

SistemPengumpulanTarif

Faktor penentubiayapengoperasian

Komponen biayapengoperasian

Dimuat dalam PM tentang Sistem Operasi TO

Referensi Utama:• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan

Transportasi• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Penumpang Umum

Perkotaan• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum dalam Trayek• DB43 – 1835 China (Design Specification for Intelligent Rail Express System)

Poin Peraturan yang Dimodifikasi/Ditambahkan untuk Konteks TO:• Persyararatan TO sebagai angkutan barang:

• Dimodifikasi dari persyaratan kereta sebagai angkutan barang• Badan usaha TO dapat berbentuk BUMN, BUMD, PT atau Koperasi• Penilaian manajemen kualitas pelayanan melibatkan pihak ketiga dan dilaksanakan secara teratur• Sistem pengumpulan tarif dibuat secara terpusat dengan mendukung metode multipayment


Low Medium High

• Kewajiban badan usaha• Komponen sistem pelayanan TO• Sistem pengumpulan tarif

• Penilaian kualitas pelayanan• Faktor penentu biaya

pengoperasian• Komponen biaya pengoperasian

• Persyaratan TO sebagaiangkutan barang

06Strategi dan Kerangka Regulasi Tram Otonom(Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.)

1. Mendudukkan ART dalam Sistem Hukum Indonesia: Pijakan Yuridis Trem Otonom

2. Pemetaan Aktor dalam Penyelenggaraan Trem Otonom3. Sistematika dan Materi Muatan (Prioritas)

❶Mendudukkan ART dalam Sistem Hukum Indonesia

ASPEK UU KA UU LLAJ KETERANGAN

Moda • Kereta Api: sarana perkeretaapian dengan

tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun

dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian

lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di

jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta

api (vide Pasal 1 angka 2 UU KA).

• Sarana perkeretaapian: kendaraan yang dapat

bergerak di jalan rel (vide Pasal 1 angka 9 UU KA).

• Kendaraan: suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (vide Pasal 1

angka 7 UU LLAJ).

• Kendaraan Bermotor: setiap Kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan

di atas rel (vide Pasal 1 angka 8 UU LLAJ).

• Kendaraan Tidak Bermotor: setiap Kendaraan yang digerakkan

oleh tenaga manusia dan/atau hewan (vide Pasal 1 angka 9 UU

LLAJ).

Dari aspek moda, ART tidak dapat masuk

dalam kualifikasi Kendaraan, karena ART

bergerak di atas garis pengarah ART (line

follower) yang berfungsi sebagai jalan rel.

Jalur Jalan rel: satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari

baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di

permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau

bergantung beserta perangkatnya yang

mengarahkan jalannya kereta api (vide Pasal 1 angka

7 UU KA).

• Jalan: seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum,

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,

di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide Pasal 1 angka 12 UU

LLAJ).

• Jalan: prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,

jalan lori, dan jalan kabel (vide Pasal 1 angka 4 UU Jalan).

• Dari aspek jalur, ART merupakan moda

yang bergerak di atas jalan rel dalam

definisi satu kesatuan konstruksi yang

terbuat dari konstruksi lain (line follower)

yang terletak di permukaan tanah, yang

berfungsi mengarahkan jalannya ART.

• Oleh karena itu, ART tidak termasuk

sebagai moda yang menggunakan jalan

sebagai media pergerakannya secara an

sich.

Penggolongan KA menurut jenis (vide Pasal 4 UU KA):

a. Kereta api kecepatan normal;

b. Kereta api kecepatan tinggi;

c. Kereta api monorel;

d. Kereta api motor induksi linear;

e. Kereta api gerak udara;

f. Kereta api levitasi magnetik;

g. Trem; dan

h. Kereta gantung.

-

ART dari aspek penggolongan lebih dekat

dengan trem, mengingat Trem didefinisikan

sebagai Kereta api yang bergerak di atas

jalan rel yang sebidang dengan jalan (vide

Penjelasan Pasal 4 huruf g UU KA).

→ UNTUK DAPAT MENGGUNAKAN ART DI

INDONESIA, MAKA TEKNOLOGI ART HARUS

DISESUAIKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI

INDONESIA.

❷ Pemetaan Aktor dalam Penyelenggaraan Trem Otonom

Pemetaan Aktor

dan Kewenangan

Aktor yang

Terlibat Langsung

dalam

Penyelenggaraan

Trem Otonom

Kementerian

Perhubungan

Kementerian

Kominfo

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

PUPR

Pemerintah

Daerah

(Provinsi dan

Kab/Kota)

Polri

manajemen SDM

(pengemudi, staf

operasional)

sarana trem (rancang

bangun, sensor, sinyal,

navigasi, elektrifikasi, dll) →

memberikan delegatie

provisio ke PM Spektek

dan PM Uji dan Sertifikasi

rancang bangun dan

industri trem otonom

dalam negeri

prasarana trem (jalur,

stasiun, fasilitas operasi)

manajemen dan rekayasa lalu lintas (marka,

rambu, keselamatan, kecelakaan,

penegakan hukum)

Dikarenakan melibatkan lebih dari

1 K/L, maka perlu untuk

membentuk peraturan

perundang-undangan yang dapat

mengkoordinasi semua K/L yang terlibat, yaitu Peraturan Presiden.

❸ Sistematika dan Materi Muatan:

Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom (1)

SISTEMATIKA MATERI MUATAN

BAB I

Ketentuan

Umum

Ketentuan umum berisi: (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;

dan/atau (c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

BAB II

Penyelenggara

Trem Otonom

Memuat kewenangan yang dimiliki oleh aktor penyelenggara TO sebagai

berikut:

a. Kementerian Perhubungan, meliputi:

1) mengatur standar dan tata cara perawatan prasarana dan sarana TO;

2) mengatur syarat dan kualifikasi tenaga yang melakukan perawatan

prasarana dan sarana TO;

3) mengatur tata cara pengujian prasarana dan sarana TO;

4) mengatur kualifikasi petugas pengatur perjalanan TO;

5) mengatur rencana induk perkeretaapian nasional yang di dalamnya

terdapat TO;

6) mengatur standar spesifikasi teknis TO;

7) mengatur jenis, kegiatan, dan kelas stasiun TO;

8) mengatur teknis peralatan persinyalan TO;

9) mengatur teknis peralatan telekomunikasi TO;

10) mengatur teknis instalasi listrik TO;

11) mengatur proses dan tata cara pelaksanaan rancang bangun dan

rekayasa sarana TO.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

1) mengatur penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan status jalan

untuk penyelenggaraan TO;

2) mengatur persyaratan teknis jalan untuk penyelenggaraan TO;

3) mengatur kelas jalan untuk penyelenggaraan TO.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika, meliputi pemberian izin untuk

penyelenggaraan telekomunikasi khusus dalam penyelenggaraan TO.

d. Kementerian Perindustrian, meliputi fasilitasi industri TO menjadi jenis

industri strategis dalam negeri.

e. Pemerintah Daerah, meliputi:

1) memasukkan TO dalam rencana induk perkeretaapian daerah;

2) memberikan izin usaha, izin pembangunan, pengadaan, dan izin

operasi prasarana dan sarana TO sesuai lingkup kewenangan

daerah;

3) memberikan izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan untuk jalur kereta TO sesuai lingkup kewenangan

daerah;

4) menetapkan jaringan jalur dan kelas stasiun kereta TO sesuai

lingkup kewenangan daerah;

5) Penetapan jaringan pelayanan kereta TO sesuai lingkup

kewenangan daerah;

6) melakukan penyesuaian rencana tata ruang.

f. Kepolisian Republik Indonesia, meliputi:

1) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan

penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, termasuk kecelakaan TO; dan

2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3) koordinasi dengan penyelenggara jalan (dalam hal ini sesuai status

jalan) untuk penegakan hukum terhadap rambu lalu lintas dan

marka jalan sebagai pembatas lalu lintas kereta TO, serta kewajiban

mendahulukan perjalanan TO.

❸ Sistematika dan Materi Muatan:

Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom (2)


BAB III

Sarana dan Prasarana Trem Otonom

Memuat pengaturan Sarana Trem Otonom yang meliputi:

1. Badan Kereta

2. Sistem Penggerak

3. Sistem Baterai

4. Sistem Kontrol

5. Sistem Komunikasi

6. Sistem Otonomi

Memuat pengaturan Prasarana Trem Otonom yang meliputi:

1. Jalur

2. Trek Virtual

3. Rambu Lalu Lintas

4. Sistem Pengisian Daya

5. Stasiun

6. Fasilitas Operasi

Memberikan delegatie provisio untuk membentuk:

(a) PMHub tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom; dan

(b) PMHub tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Trem Otonom.

BAB IV

Penyelenggaraan Sarana Trem Otonom

Penyelenggaraan sarana Trem Otonom, meliputi kegiatan:

a. pengadaan sarana;

b. pengoperasian sarana;

c. perawatan sarana; dan

d. pengusahaan sarana.

Memberikan delegatie provisio untuk membentuk:

(a) PMHub tentang Sistem Operasi Trem Otonom;

(b) PMHub tentang Perizinan Trem Otonom.

BAB V

Penyelenggaraan Prasarana Trem Otonom

Penyelenggaraan prasarana Trem Otonom, meliputi kegiatan:

a. pembangunan prasarana;

b. pengoperasian prasarana;

c. perawatan prasarana; dan

d. pengusahaan prasarana.

BAB VI

Manajemen Sumber Daya Manusia

Mengatur mengenai:

1. Komponen Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Lingkup SDM yang Wajib Mendapatkan Pelatihan

3. Standar Kompetensi

4. Tahapan Pengembangan SDM

5. Pusat Pelatihan

BAB VII

Badan Pengelola Trem Otonom

Memuat mengenai:

1. Susunan Organisasi BPTO

2. Kewenangan BPTO

BAB VIII

Skema Usaha dan Pembiayaan Trem Otonom

Mengatur mengenai pengadaan TO dan kewenangan dari Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan TO antara lain penetapan trayek, penetapan tarif, dan monitoring dan

evaluasi.

BAB IX

Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (b) nama singkat

Peraturan Perundang-undangan; (c) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan (d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

❸ Sistematika dan Materi Muatan (Prioritas): PMHub tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom


BAB I Ketentuan Umum Ibid.

BAB II

Persyaratan Umum

Memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Dasar pengadaan sarana TO

2. Dasar pertimbangan penetapan spesifikasi teknis TO

3. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan spesifikasi teknis TO (ruang bebas prasarana dan sarana TO, lebar jalan rel, dsb.)

BAB III

Persyaratan Teknis

Mengatur mengenai spesifikasi teknis dari:

1. Konstruksi dan Komponen, yang meliputi: rangka dasar, badan kereta, kabin awak, bogie, peralatan penerus daya, peralatan penggerak, peralatan pengereman, peralatan

perangkai, peralatan pengendali, peralatan keselamatan, dan peralatan penghalau rintangan.

2. Peralatan Penunjang, yang meliputi: klakson atau penanda suara, lampu, peralatan komunikasi, dan informasi perjalanan asal tujuan.

3. Perlengkapan Penunjang, yang meliputi: ruang dapur, ruang makan, ruang bagasi, dan toilet.

BAB IV

Persetujuan Teknis

Mengatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam pemberian persetujuan spesifikasi teknis TO.

BAB V Ketentuan Penutup Ibid.

❸ Sistematika dan Materi Muatan (Prioritas): PMHub tentang Standar Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Trem Otonom


BAB I Ketentuan Umum Ibid.

BAB II

Pengujian Trem Otonom

Memuat pengaturan mengenai Jenis Pengujian:

1. Uji Pertama, meliputi: uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis, dan uji dinamis.

2. Uji Berkala, meliputi: uji statis dan dinamis.

a. Uji Rancang Bangun dan Rekayasa, meliputi: rangka dasar; badan; kabin masinis; bogie; peralatan penerus daya; peralatan penggerak; peralatan pengereman; peralatan

perangkai; peralatan pengendali; peralatan keselamatan; dan peralatan penghalau rintangan.

b. Uji Statis, meliputi: dimensi; ruang batas sarana; berat; pengereman; kecacatan; pembebanan; sirkulasi udara; temperatur; kelistrikan; kebisingan; intensitas cahaya; penanda

suara; peralatan komunikasi; dan kebocoran.

c. Uji Dinamis, meliputi: pengereman; temperatur; getaran; pembebanan dan kemampuan tarik; percepatan; sirkulasi udara; kelistrikan; kebisingan; jarak tempuh; dan otonomi.

BAB III

Pelaksanaan Pengujian

Trem Otonom

Mengatur mengenai pelaksanaan pengujian TO sebagai berikut:

1. Dokumen permohonan pengujian TO

2. Mekanisme pelaksanaan pengujian TO

3. Dokumen luaran terhadap TO yang telah lulus pengujian berikut kewenangan penerbitan dokumen pengujian

4. Kewajiban dari penyelenggara TO yang memegang dokumen pengujian

5. Sanksi administratif dan tata cara penerapan sanksi terhadap penyelenggara TO yang melakukan pelanggaran kewajiban

BAB IV Ketentuan Penutup Ibid.

Rekomendasi Produk Hukum

1. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom (TO)

2. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom (TO)• Persyaratan teknis• Persetujuan spesifikasi teknis

3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar, Tata Cara Penguhian dan Sertifikasi Kelaikan Trem Otonom(TO)• Pengujian TO• Pelaksanaan pengujian TO• Sertifikasi dan lisensi operator

4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Operasi Trem Otonom (TO)• Sistem pengoperasian TO• Standar pelayanan dan fasilitas TO• Pengusahaan dan pelayanan TO• Biaya pengoperasioan TO• Perizinan badan usaha TO

Terima kasih

kajian regulasi penyelenggaraan autonomous rail rapid

Documents