kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi sulawesi selatan · kajian ekonomi dan keuangan...

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Sulawesi Selatan

Agustus 2018

(terbit setiap triwulan)

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

www.bi.go.id/web/id/Publikasi/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Jenderal Sudirman No. 3

Makassar 90113, Indonesia

Telepon: 0411 – 3615188/3615189

Faksimili: 0411 – 3615170

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Agustus 2018

Struktur Ekonomi Tetap Kuat, Kesejahteraan Membaik, dan Stabilitas Tetap Terjaga iii

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) disusun dan disajikan setiap

triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi,

keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas keuangan daerah dan pengembangan akses keuangan, penyelenggaraan sistem

pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian

ke depan. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini disamping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat

Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan

uang rupiah, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat

keputusan. Dengan demikian, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulsel diharapkan dapat

semakin berperan sebagai economic advisor dan strategic partner bagi stakeholders di wilayah kerjanya.

Hingga pertengahan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sulsel menjadi peringkat keempat secara nasional, yang

ditopang oleh ekspor luar negeri. Sementara secara sektoral, dukungan Lapangan Usaha Pertanian menunjukkan produksi

yang meningkat sejalan dengan berlangsungnya panen. Perkembangan Sulsel juga tetap baik, antara lain dengan tingkat

inflasi yang terkendali, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang mampu menunjang aktivitas transaksi

ekonomi. Kombinasi pertumbuhan dan kestabilan tersebut, kondisi kesejahteraan Sulsel terpantau membaik dengan

tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan yang terus menurun. Terus meningkatnya kondisi

makro, stabilitas, dan kesejahteraan, kami prakirakan akan berlanjut hingga akhir 2018, sehingga proyeksi kami untuk

pertumbuhan ekonomi 2018 masih akan berada pada rentang 7,0-7,4%. Selain itu, sasaran inflasi 2018 dalam kisaran

3,5±1% sebagai target ke depan yang menantang, selanjutnya akan diantisipasi melalui sinergi, kontribusi, koordinasi, dan

komunikasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam penyusunan kajian ini, kami memanfaatkan data sekunder yang diterbitkan atau yang disediakan oleh berbagai

institusi. Selain itu kami juga menggunakan data primer dan informasi yang kami peroleh dari hasil survei dan liaison atau

hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan besar di Sulsel. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima

kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, terutama bagi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi dalam sharing

pemikiran dan membantu dalam penyediaan data atau informasi yang lengkap, akurat dan terkini. Saran serta masukan

dari para stakeholders sangat kami harapkan agar kajian yang kami susun ke depan menjadi lebih baik.

Makassar, 24 Agustus 2018

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bambang Kusmiarso Direktur Eksekutif

iv Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Agustus2018

Struktur Ekonomi Tetap Kuat, Kesejahteraan Membaik, dan Stabilitas Tetap Terjaga

VISI BANK INDONESIA Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap

perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui

efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank

Indonesia.

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas

kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan

kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui

penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan

sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan

Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural

pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan

pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui

akselerasi pendalaman pasar keuangan.

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di

tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya

manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI-NILAI STRATEGIS Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas

(trust and integrity); (ii) profesionalisme (professionalism); (iii)

keunggulan (excellence); (iv) mengutamakan kepentingan umum (public

interest); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (coordination and

teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).


Struktur Ekonomi Tetap Kuat, Kesejahteraan Membaik, dan Stabilitas Tetap Terjaga v

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI V

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

TABEL INDIKATOR EKONOMI 5

1. PERTUMBUHAN EKONOMI 9

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 10

1.2. SISI PENGELUARAN 10

1.3. SISI LAPANGAN USAHA 16

1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI TANPA LAPANGAN USAHA PERTAMBANGAN 21

BOKS 1.A PERKEMBANGAN TERKINI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI SULAWESI SELATAN 23

BOKS 1.B MENDORONG PENGEMBANGAN PARIWISATA SULSEL UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN NERACA TRANSAKSI

BERJALAN (CURRENT ACCOUNT BALANCE) 26

2. KEUANGAN PEMERINTAH 27

2.1 STRUKTUR ANGGARAN 28

2.2 PERKEMBANGAN REALISASI APBD PROVINSI 28

2.3 PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA APBN DI SULSEL 31

2.4 PERAN REALISASI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PDRB 33

3. INFLASI DAERAH 35

3.1. INFLASI UMUM 36

3.2. INFLASI KELOMPOK BARANG DAN JASA 36

3.3. INFLASI MENURUT KOTA IHK 38

3.4 KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI 39

4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 41

4.1. STABILITAS KEUANGAN DAERAH 42

4.2. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 45

5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 47

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 48

5.1. PENGELOLAAN UANG RUPIAH 48

5.2. PERKEMBANGAN TRANSAKSI JUAL-BELI VALUTA ASING 49

BOKS 5.A. KAMPANYE DAN LAUNCHING GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) PROVINSI SULSEL TAHUN 2018 51

DAFTAR ISI

vi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Agustus2018


6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 53

6.1 TENAGA KERJA 54

6.2 PENDUDUK MISKIN 55

6.3 RASIO GINI 56

6.4 NILAI TUKAR PETANI 56

6.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 57

7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 59

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 60

7.2 PROSPEK INFLASI 62

7.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN 63

BOKS 7.A. PROYEKSI INFLASI SULAWESI SELATAN MENGGUNAKAN METODE STRUCTURAL TIME-SERIES 65

LAMPIRAN 67


Struktur Ekonomi Tetap Kuat, Kesejahteraan Membaik, dan Stabilitas Tetap Terjaga 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif


Gambaran Umum

Perekonomian Sulsel hingga

tengah tahun 2018 masih

tumbuh kuat. Sementara

inflasi, keuangan daerah, dan

sistem pembayaran, tetap

terjaga guna mendorong

pertumbuhan yang inklusif

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2018 tumbuh 7,38% (yoy), lebih tinggi

dibandingkan nasional 5,27% (yoy). Semua komponen pada sisi pengeluaran masih

tumbuh kuat, antara lain ekspektasi konsumen yang tetap kuat, terus berlangsungnya

pembangunan infrastruktur, persediaan yang meningkat, dan meningkatnya aktivitas

perdagangan luar negeri. Menurut lapangan usaha, kegiatan Pertanian meningkat

sejalan dengan berlangsungnya panen. Sementara itu, lapangan usaha Perdagangan

dan Transportasi meningkat terkait dengan permintaan masyarakat saat HBKN (Hari

Besar Keagamaan Nasional). Selain itu, periode tahun ajaran baru sekolah berimplikasi

positif terhadap meningkatnya Jasa Pendidikan. Pada triwulan laporan, kegiatan

intermediasi perbankan secara umum masih berjalan baik, didukung dengan transaksi

non-tunai maupun tunai yang mampu mendukung aktivitas transaksi korporasi

maupun rumah tangga.

Untuk keseluruhan 2018, perekonomian Sulsel diperkirakan akan tumbuh dalam

kisaran 7,0% – 7,4%. Hal ini didukung oleh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran

pemerintah yang cenderung meningkat menjelang akhir tahun, dengan direspon oleh

sisi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi yang meningkat.

Sejalan dengan itu, inflasi, stabilitas keuangan daerah, dan sistem pembayaran tetap

terjaga.

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulsel triwulan II 2018

tetap tumbuh kuat, didukung

oleh pertumbuhan ekspor

Ekonomi Sulsel pada triwulan II 2018 mencapai 7,38% (yoy), tetap tumbuh kuat

dibandingkan triwulan sebelumnya 7,37% (yoy). Pada triwulan II 2018, pertumbuhan

didorong oleh kinerja ekspor luar negeri yang meningkat seiring dengan membaiknya

harga komoditas ekspor utama dan perekonomian negara mitra dagang. Dari sisi

lapangan usaha, tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran;

Transportasi dan Pergudangan; Jasa Pendidikan; dan Administrasi Pemerintahan.

Pada triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit melambat berada

dalam kisaran 7,1% – 7,5% (yoy). Beberapa lapangan usaha yang menurun kinerjanya,

seperti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seiring dengan masuknya

musim tanam komoditas tanaman bahan makanan; serta Lapangan Usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Akomodasi dan Makan

Minum; Informasi dan Komunikasi seiring dengan telah berakhirnya HBKN dan aktivitas

masyarakat kembali pada pola normalnya. Dari sisi pengeluaran, melambatnya

perekonomian terutama karena perlambatan ekspor sejalan dengan pelemahan harga

komoditas.

RINGKASAN EKSEKUTIF

2 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan | Periode Agustus2018


Keuangan Pemerintah

Realisasi belanja APBD Provinsi

triwulan II 2018 lebih tinggi

dibandingkan periode yang

sama tahun 2017

Daya dorong APBD Provinsi Sulsel terhadap perekonomian pada triwulan II 2018

sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi

belanja APBD Provinsi Sulsel pada triwulan II 2018 tercatat mencapai Rp3,29 triliun

atau 34,1% dari pagu anggaran sebesar Rp9,65 triliun, lebih tinggi dibanding periode

yang sama tahun 2017 yang mencapai 32,3%. Sebagian besar penyerapan anggaran

direalisasikan untuk belanja operasional (pangsa 76,2%) dan belanja transfer (pangsa

20,1%), sementara untuk realisasi belanja modal mencapai Rp123,4 miliar (pangsa

3,8%).

Di sisi lain, persentase realisasi belanja pada APBN yang dialokasikan di Sulsel sedikit

menurun. Pada triwulan II 2018, realisasi total belanja telah mencapai Rp7,08 triliun

atau 34,1% dari yang dianggarkan sebesar Rp20,79 triliun. Persentase realisasi tersebut

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dengan penurunan terjadi pada hampir

seluruh komponen kecuali belanja bantuan sosial.

Tekanan harga triwulan II 2018

meningkat karena tarikan

permintaan saat HBKN. Namun

realisasi inflasi tersebut

merupakan yang terendah

dalam 3 tahun terakhir

Inflasi

Laju inflasi pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 4,13% (yoy) atau lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya (3,70%; yoy) seiring dengan meningkatnya permintaan selama

periode Ramadhan dan Lebaran. Kenaikan permintaan tersebut tercermin dari

kenaikan harga pada kelompok sandang serta bahan makanan. Untuk kelompok bahan

makanan, kenaikan terutama dipicu oleh meningkatnya permintaan selama Ramadhan

dan HBKN. Namun demikian, inflasi selama triwulan II 2018 merupakan yang terendah

bila dibandingkan rata-rata historis periode Ramadhan dan Lebaran dalam 3 tahun

terakhir. Lebih rendahnya inflasi pada periode Ramadhan dan Lebaran tersebut seiring

dengan berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan melalui TPID.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan di Sulsel

tetap baik, dengan risiko yang

terjaga

Stabilitas keuangan di Sulsel tetap terjaga, dengan indikator perbankan yang

bertumbuh dan risiko pembiayaan yang manageable. Pada triwulan II 2018,

pertumbuhan kredit mampu terakselerasi, sementara pertumbuhan DPK cenderung

melambat. Akselerasi pertumbuhan kredit didorong signifikan oleh kredit investasi dan

kredit modal kerja yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ke

depan, risiko harga internasiomal komoditas unggulan Sulsel serta persaingan industri

yang semakin ketat menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Bank Indonesia terus

memantau risiko dan memastikan stabilitas keuangan dalam kondisi yang aman, dengan

memperdalam rasio kredit terhadap PDRB dengan tetap memperhatikan perluasan

akses terhadap UMKM.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi nontunai melalui

kliring pada triwulan II 2018

meningkat, sementara

kebutuhan uang kartal tetap

mengalami net outflow ke Bank

Indonesia

Pada triwulan II 2018, nilai transaksi keuangan melalui SKNBI mengalami

peningkatan, sementara pengedaran uang cenderung net outflow sejalan dengan

polanya. Event HBKN tersebut juga memengaruhi aliran uang kartal yang diedarkan.

Jumlah uang yang diedarkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat,

cenderung net outflow sebesar Rp0,64 triliun. Net outflow diperkirakan terjadi karena

peningkatan aktivitas masyarakat di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, adanya

pembayaran gaji ke-13 untuk PNS/TNI/POLRI, serta pembayaran THR untuk karyawan.

Sementara untuk transaksi jual-beli valuta asing yang diawasi oleh Bank Indonesia,

menunjukkan peningkatan secara kuartalan, yang diperkirakan sebagai implikasi

meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Sulsel.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan| Periode Agustus 2018


Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi kesejahteraan

membaik, terutama indikator

pengangguran, kemiskinan,

ketimpangan, dan nilai tukar

petani

Kondisi kesejahteraan di Sulsel membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Sulsel per Februari 2018 tercatat 5,39%, lebih rendah dibandingkan periode Agustus

2017 sebesar 5,61%. Jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulsel hingga

Maret 2018 juga membaik dibandingkan dengan periode September 2017, baik

penduduk miskin di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Ketimpangan Sulsel juga

membaik pada Maret 2018, dengan gini ratio sebesar 0,397 dibandingkan September

2017 sebesar 0,429. Tingkat kesejahteraan petani juga membaik, tercermin dari Nilai

Tukar Petani (NTP) hingga triwulan II 2018 yang meningkat 2,42% (yoy) dan berada

diatas batas optimis (100), disebabkan oleh peningkatan produksi saat panen raya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulsel di tahun 2017 juga meningkat

(70,34) dibandingkan tahun 2016 (69,76) dan berada pada peringkat 14 secara

nasional.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sulsel pada

triwulan IV 2018 diprakirakan

meningkat, demikian pula

untuk keseluruhan 2018. Di sisi

lain, tingkat inflasi 2018 akan

dijaga dalam kisaran target

3,5±1%

Perekonomian Sulsel pada triwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh pada rentang 7,1 –

7,5% (yoy). Dengan perkiraan pertumbuhan tersebut, maka pertumbuhan keseluruhan

tahun 2018 masih akan berada pada rentang 7,0 – 7,4% (yoy). Pertumbuhan ekonomi

pada triwulan IV 2018 diperkirakan bersumber dari akselerasi pertumbuhan konsumsi

rumah tangga dan ekspor, sementara komponen lainnya cenderung melambat.

Sementara di sisi inflasi, tekanan harga bahan makanan dan imported inflation

diperkirakan akan menjadi tantangan pada akhir tahun 2018. Namun demikian, inflasi

keseluruhan tahun 2018 diperkirakan masih akan berada pada rentang sasarannya,

sebesar 3,5%+1% (yoy).

Rekomendasi Kebijakan

Diperlukan segera kebijakan

dan strategi tindak lanjut untuk

mengurangi defisit neraca

perdagangan dan mendorong

ekonomi syariah

Pengendalian harga diarahkan

untuk peningkatan

produktivitas dan

mengoptimalkan sumber daya

di perkotaan

Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul

Jejaring Akselerasi Kesejahteraan kawasan, beberapa kebijakan atau rekomendasi

yang dapat dilakukan: (a) Mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan melihat potensi yang ada serta sejalan dengan arahan Presiden

RI, maka pengembangan ekonomi berbasis pariwisata (wisata alam, bahari, dan

budaya) untuk meningkatkan penerimaan devisa di Sulsel dapat ditingkatkan melalui

4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Ancillary/ tambahan kenyamanan); (b)

Penyelesaian infrastruktur tepat waktu sesuai target yang ditentukan; (c) Mendorong

investasi agro industri berorientasi ekspor; (d) Mendorong penelitian, pengembangan,

dan kemitraan di sektor hulu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi

unggulan; (e) Mendorong soft infrastruktur untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, melalui pelatihan dan pendidikan; (f) Melakukan pendampingan kepada

pelaku perkebunan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka

mengimbangi permintaan pasar lokal maupun global; (g) Mendorong ekonomi syariah

dan ekonomi digital di Sulawesi Selatan, antara lain pengembangan finance

(keuangan), food (makanan), fashion (pakaian), funtrepreneur (wirausaha), dan

fundutainment (pendidikan/pesantren).

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap tinggi, mitigasi inflasi Sulsel

dapat dilakukan melalui beberapa hal: (a) Meningkatkan produksi dan produktivitas

komoditas pangan yang memiliki persistensi inflasi tinggi seperti beras dan ikan

bandeng serta memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi telur ayam

ras dan cabe merah. Dalam hal harga meningkat diluar batas kewajaran, perlu

dilaksanakan sidak ataupun operasi pasar ke pasar tradisional dan pasar modern; (b)

Memperluas gerakan tanam cabai, tomat, kangkung, bawang merah dan komoditas

RINGKASAN EKSEKUTIF



utama penyumbang inflasi lainnya dengan memanfaatkan lahan lapang antara lain

pekarangan atau jalan lingkungan (lorong); (c) Mendorong akselerasi pembangunan

pasar induk beras di Pare-pare yang diinisiasi oleh Bulog sebagai acuan harga beras,

sehingga gejolak harga di daerah lain tidak menarik harga beras di Sulsel lebih tinggi.

Selain itu, harga di pasar kota Makassar perlu dikendalikan karena menjadi benchmark

(acuan) bagi pasar kabupaten sekitar Makassar; (d) Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) di Sulsel semakin memfokuskan pada pengendalian komoditas volatile food

yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, antara lain beras, cabai rawit, cabai

merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan-ikanan; (e) Penyediaan atau

pemanfaatan cold storage sebagai tempat penyimpanan komoditas perikanan; (f)

Membangun sentra komoditas perikanan khususnya ikan bandeng, ikan layang dan

ikan teri melalui pemanfaatan tempat pelelangan ikan yang difungsikan sebagai pusat

penjualan; (g) Mendukung pelaksanaan smart inflation control oleh Pemerintah Kota

Makassar melalui program Lammorona’ Makassar.

TABEL INDIKATOR EKONOMI




Tabel Indikator Ekonomi

A. INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

I II III IV I II III IV I II III IV I II

MAKRO

- Sulawesi Selatan 116.95 118.55 121.06 122.13 123.62 123.65 124.78 125.71 127.84 129.20 129.98 131.29 132.57 134.55

- Sulawesi Utara 118.13 119.91 121.26 125.20 123.92 124.31 124.02 125.64 128.79 128.77 128.26 128.71 130.23 133.23

- Gorontalo 113.96 115.98 117.72 120.22 120.50 121.65 120.98 121.78 123.79 126.14 126.32 127.07 127.29 128.51

- Sulawesi Tengah 117.34 120.46 121.29 125.22 124.42 125.53 126.24 127.09 129.46 132.10 132.06 132.59 132.97 136.87

- Sulawesi Tenggara 116.43 117.84 118.00 120.34 121.96 120.72 123.74 121.68 123.06 128.17 125.89 125.28 127.68 131.39

- Sulawesi Barat 116.20 118.65 119.84 122.78 122.23 123.74 123.94 125.52 127.24 128.92 129.55 130.28 130.57 132.37

- Sulawesi Selatan 0.50 0.73 0.54 0.70 0.08 0.45 0.32 0.30 (0.18) 0.97 (0.07) 1.04 (0.06) 0.94

- Sulawesi Utara 0.50 0.49 0.62 1.74 (0.03) 1.06 (0.68) (1.52) 0.23 1.15 (1.04) 0.51 0.13 0.65

- Gorontalo 0.75 0.71 0.17 1.89 0.15 1.02 (0.40) 0.47 0.04 1.82 0.10 0.79 0.34 0.37

- Sulawesi Tengah (0.68) 0.03 0.12 1.96 0.38 0.63 0.59 1.15 0.25 0.76 (0.13) 1.87 (0.08) 1.89

- Sulawesi Tenggara 0.30 0.51 0.46 0.71 0.16 0.75 0.07 0.26 (0.16) 3.24 (0.52) 0.68 (0.37) 1.99

- Sulawesi Barat 0.44 0.95 0.22 1.70 (0.02) 1.19 0.32 0.98 (0.29) 0.99 0.01 0.59 (0.53) 0.87


- Sulawesi Utara (0.40) 1.10 2.23 5.56 (1.02) (0.71) (0.94) 0.35 2.51 2.49 2.09 2.44 1.18 3.51

- Gorontalo (1.13) 0.62 2.13 4.30 0.23 1.19 0.63 1.30 1.65 3.58 3.73 4.34 0.17 1.13

- Sulawesi Tengah (2.39) 0.21 0.90 4.17 (0.64) 0.25 0.81 1.49 1.86 3.94 3.91 4.33 0.29 3.23

- Sulawesi Tenggara (1.06) 0.14 1.82 2.27 1.35 1.96 2.83 2.69 0.91 4.45 3.31 2.96 0.34 3.26

- Sulawesi Barat (0.56) 1.54 2.56 5.07 (0.45) 0.78 0.94 2.23 1.37 2.71 3.21 3.79 0.22 1.60


- Sulawesi Utara 7.99 8.73 9.34 5.56 4.90 3.67 2.28 0.35 3.93 3.59 3.42 2.44 1.12 3.46

- Gorontalo 5.28 6.09 7.39 4.30 5.74 4.89 2.77 1.30 2.73 3.69 4.41 4.34 2.83 1.88

- Sulawesi Tengah 5.28 6.00 5.36 4.17 6.03 4.21 4.08 1.49 4.05 5.23 4.61 4.33 2.71 3.61

- Sulawesi Tenggara 7.81 7.35 6.86 2.27 4.75 4.37 3.28 3.07 2.40 6.17 3.49 2.96 2.39 1.79

- Sulawesi Barat 6.68 7.59 6.49 5.07 5.19 4.29 3.42 2.23 4.10 4.19 4.53 3.79 3.40 2.68

58,854 62,446 66,723 62,780 63,116 67,457 71,257 67,593 68,004 72,022 76,034 72,848 73,018 77,336

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,743 14,547 16,003 10,806 12,837 15,164 16,857 13,493 14,682 15,888 17,422 13,477 15,422 17,083

Pertambangan dan Penggalian 3,533 3,760 4,229 4,281 3,605 3,954 4,297 4,139 3,908 4,198 4,369 4,244 4,093 4,338

Industri Pengolahan 8,191 8,725 8,821 9,810 9,209 9,432 9,810 10,023 9,659 9,826 10,294 10,628 9,977 9,706

Pengadaan Listrik, Gas 54 54 56 65 60 64 66 67 66 66 69 72 67 71

Pengadaan Air 75 77 75 76 78 81 80 81 82 87 88 87 90 94

Konstruksi 6,961 7,188 7,689 8,129 7,610 7,888 8,161 8,330 8,142 8,593 8,842 9,181 8,774 9,134

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,212 8,623 9,405 8,675 8,939 9,572 10,313 9,537 9,592 10,553 11,304 11,030 10,769 12,008

Transportasi dan Pergudangan 2,129 2,239 2,394 2,380 2,416 2,438 2,612 2,384 2,447 2,588 2,837 2,803 2,767 2,950

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 808 829 849 884 887 903 924 942 948 1,002 1,050 1,082 1,083 1,145

Informasi dan Komunikasi 3,749 3,860 4,036 4,069 4,055 4,170 4,355 4,408 4,440 4,639 4,784 4,914 4,945 5,059

Jasa Keuangan 2,144 2,077 2,194 2,248 2,351 2,438 2,459 2,595 2,452 2,567 2,575 2,681 2,685 2,784

Real Estate 2,252 2,284 2,320 2,341 2,411 2,442 2,445 2,485 2,511 2,549 2,561 2,602 2,610 2,638

Jasa Perusahaan 256 261 270 273 277 281 291 294 295 305 316 322 324 332

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,652 2,763 2,940 3,007 2,860 3,000 2,698 2,779 2,865 2,996 3,027 3,038 2,990 3,253

Jasa Pendidikan 3,176 3,195 3,402 3,606 3,420 3,488 3,674 3,714 3,664 3,818 4,046 4,157 3,927 4,130

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,144 1,177 1,232 1,292 1,253 1,276 1,325 1,401 1,346 1,398 1,456 1,517 1,484 1,541

Jasa lainnya 773 788 808 839 849 866 888 919 907 949 992 1,012 1,012 1,069

1. Konsumsi 37,145 39,722 41,032 44,881 39,034 42,105 42,787 45,978 41,137 44,358 45,306 48,572 44,172 47,069

2. Investasi 22,280 23,272 24,959 26,452 24,359 25,562 26,614 27,235 26,151 27,672 28,865 29,574 28,422 29,419

3. Ekspor 14,263 14,026 14,920 10,845 8,496 10,035 10,093 7,759 11,141 10,880 11,113 9,775 11,120 10,600

4. Impor 15,450 16,441 15,745 20,016 9,784 11,098 9,019 14,064 11,113 11,202 10,993 14,483 11,420 11,710

58,854 62,446 66,723 62,780 63,116 67,457 71,257 67,593 68,004 72,022 76,034 72,848 73,018 77,336

5.92 7.90 7.50 7.35 7.24 8.02 6.80 7.67 7.75 6.77 6.70 7.78 7.37 7.38

344.16 382.89 381.25 333.28 229.37 276.31 325.41 336.67 261.13 267.31 307.30 346.80 302.99 350.29

163.96 194.52 216.82 172.10 163.02 187.21 226.87 247.29 178.55 302.04 382.81 335.35 386.30 640.55

163.90 172.50 271.92 149.65 122.68 210.55 150.13 270.62 200.95 210.17 229.61 188.86 164.35 215.14

326.31 317.63 264.12 273.69 284.74 329.06 275.21 407.15 291.66 391.26 376.91 453.54 290.64 453.51

180.26 210.39 109.33 183.62 106.69 65.76 175.28 66.04 60.18 57.15 77.69 157.93 138.64 135.15

*) Angka sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2007**) Angka sangat sementara untuk data PDRB; data IHK menggunakan tahun dasar 2012

2018**2017**INDIKATOR

2016*2015

Laju Inflasi Bulanan (%, mtm)

PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Miliar) Tahun Dasar 2010 & SNA 2008

Laju Inflasi Tahun Kalender (%, ytd)

Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)

Indeks Harga Konsumen

Catatan:

Total PDRB (Rp Miliar)

Pertumbuhan PDRB (%, yoy)

Nilai Ekspor (X) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta)

Volume Ekspor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton)

Nilai Impor (M) Luar Negeri Non-migas (US$ Juta)

Sumber : BPS & Ditjen Bea Cukai

Volume Impor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton)

Neraca Perdagangan (X - M) Non-migas (US$ Juta)

PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Miliar) **




B. PERBANKAN (KREDIT LOKASI BANK, DPK LOKASI BANK PELAPOR)


Total Aset (Rp Miliar) 104.945 108.309 113.101 117.572 120.832 122.711 123.190 125.955 130.863 130.564 129.565 134.100 132.433 136.333 - - -

66.420 68.867 72.433 78.467 78.342 82.097 82.025 82.396 81.891 85.232 83.874 87.322 85.385 87.794

Giro 10.154 11.820 12.471 13.165 12.894 12.203 11.802 10.388 12.434 12.532 12.562 10.726 12.013 12.447

Tabungan 34.147 34.881 37.491 42.221 38.589 42.611 41.800 44.994 41.400 43.973 43.308 50.161 47.161 48.402

Deposito 22.118 22.166 22.472 23.091 26.859 27.283 28.423 27.014 28.057 28.726 28.004 26.434 26.211 26.946 - - - -

85.304 87.563 89.911 94.981 96.310 101.617 102.774 103.890 104.798 108.154 107.583 113.129 114.102 115.210

- Modal Kerja 32.776 34.627 34.876 36.730 37.510 39.518 39.653 39.952 40.620 42.311 41.776 44.569 43.940 44.528

- Investasi 16.482 16.500 17.476 20.538 20.041 20.796 20.204 20.221 19.830 19.946 19.773 19.842 20.251 20.915

- Konsumsi 36.045 36.436 37.558 37.713 38.759 41.303 42.917 43.718 44.347 45.898 46.034 48.717 49.911 49.767

128,43% 127,15% 124,13% 121,05% 122,94% 123,78% 125,30% 126,09% 127,97% 126,89% 128,27% 129,55% 133,63% 131,23%- - -

85.304 87.563 89.911 94.981 96.310 101.617 102.774 103.890 104.798 108.154 107.583 113.129 114.102 115.210

- Pertanian 1.630 1.788 2.303 2.461 2.681 2.933 2.998 3.280 3.279 3.514 3.624 4.386 4.533 4.748

- Pertambangan 427 390 383 410 430 399 372 336 340 333 316 303 308 312

- Industri pengolahan 5.035 5.109 5.304 7.487 7.239 7.993 8.104 7.582 7.494 7.555 7.477 7.015 6.980 6.991

- Listrik, Gas, dan Air 382 413 398 379 306 277 267 248 255 222 226 159 147 182

- Konstruksi 4.746 4.902 5.417 5.491 5.483 5.977 6.305 6.698 6.305 6.602 6.637 6.805 6.574 6.828

- Perdagangan 27.920 29.003 29.373 31.424 31.959 33.268 32.431 32.555 32.970 33.787 33.256 34.343 34.104 34.578

- Pengangkutan 2.782 2.693 2.672 2.781 2.824 2.738 2.730 2.627 2.420 2.508 2.441 2.698 3.064 3.190

- Jasa Dunia Usaha 3.733 4.037 4.024 4.221 4.117 4.085 4.234 4.278 4.715 4.889 4.709 5.659 5.570 5.632

- Jasa Sosial Masyarakat 2.473 2.681 2.388 2.549 2.462 2.587 2.392 2.518 2.640 2.819 2.838 3.014 2.883 2.971

- Lain-lain 36.174 36.547 37.648 37.777 38.809 41.359 42.941 43.767 44.378 45.926 46.060 48.747 49.937 49.778 - - - -

27.428 28.301 28.501 30.641 31.110 32.156 32.936 33.233 36.798 34.306 34.297 35.996 35.612 36.314 - - - -

6.221 6.679 6.880 7.892 8.698 8.993 9.050 9.277 9.234 9.800 9.950 10.604 11.022 11.399

- Modal Kerja 4.674 5.038 5.144 5.542 6.329 6.580 6.707 6.841 6.711 7.211 7.334 7797 8.063 8.330

- Investasi 1.548 1.642 1.735 2.351 2.369 2.413 2.343 2.436 2.523 2.589 2.615 2.807 2.959 3.069

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.893 11.161 11.580 12.412 12.433 12.687 12.549 12.695 13.070 13.409 13.384 13.535 13.344 13.502

- Modal Kerja 6.596 6.860 7.039 7.188 7.265 7.540 7.713 7.817 8.341 9.116 9.114 9.593 9.426 9.580

- Investasi 4.296 4.300 4.541 5.224 5.169 5.147 4.836 4.878 4.729 4.293 4.270 3942 3.918 3.922

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.313 10.461 10.042 10.337 9.979 10.476 11.336 11.260 14.495 11.097 10.964 11.857 11.247 11.413

- Modal Kerja 7.488 7.698 7.272 7.577 7.198 7.624 8.542 8.568 8.013 7.965 7.850 8.588 8.172 8.294

- Investasi 2.825 2.763 2.770 2.760 2.781 2.852 2.795 2.692 6.481 3.132 3.114 3.270 3.074 3.119

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,36% 3,16% 3,85% 3,19% 3,36% 3,05% 3,00% 2,29% 2,43% 2,45% 2,54% 3,45% 4,35% 4,50%- - -

5,21% 5,14% 5,40% 4,26% 4,43% 4,14% 4,07% 3,78% 3,70% 3,93% 4,05% 3,67% 3,99% 4,12%- - - -

- - BANK UMUM SYARIAH 0 0

6.000 6.184 6.489 6.975 7.018 6.687 6.633 6.718 6.703 6.708 6.365 6.812 6.967 7.184 - - - -

3.187 3.287 3.382 3.853 3.517 3.630 3.872 3.972 3.967 3.921 3.680 4.291 4.362 4.362

Giro 547 554 355 598 339 390 429 366 357 326 353 429 387 413

Tabungan 1.488 1.570 1.667 1.765 1.761 1.793 1.886 2.020 2.008 2.037 2.053 2.211 2.209 2.236

Deposito 1.153 1.162 1.360 1.490 1.417 1.447 1.557 1.587 1.601 1.558 1.275 1.651 1.766 1.713 -

5.239 5.582 5.750 5.684 5.817 5.744 5.668 5.851 5.911 5.994 5.831 5.848 5.936 5.997

- Modal Kerja 1.292 1.535 1.572 1.526 1.659 1.685 1.619 1.594 1.616 1.594 1.487 1.559 1.451 1.404

- Investasi 865 1.015 1.170 1.152 1.143 1.034 970 1.096 1.081 1.094 1.075 968 1.025 986

- Konsumsi 3.081 3.033 3.008 3.006 3.015 3.025 3.079 3.162 3.213 3.306 3.269 3.321 3.459 3.607

164,36% 169,84% 170,02% 147,53% 165,43% 158,23% 146,38% 147,30% 149,00% 152,85% 158,44% 136,28% 136,09% 137,48%

Catatan:* (<Rp50 juta)** (Rp50 < X < Rp500 juta)*** (Rp500 juta < X < Rp5 miliar)**** Angka sementara

Kredit Kecil ** (Rp Miliar)

Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar)

NPL Total gross - Lokasi Bank (%)

Kredit Mikro* (Rp Miliar)

FDR

Total Aset (Rp Miliar)

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar)

Pembiayaan - Lokasi Bank (Rp Miliar)

Kredit Menengah *** (Rp Miliar)

Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar)

INDIKATOR

BANK UMUM :


LDR

NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)


201820162015 2017



66.420 68.867 72.433 78.467 78.342 82.097 82.025 82.396 81.891 85.232 83.874 87.322 85.385 87.794

Giro 10.154 11.820 12.471 13.165 12.894 12.203 11.802 10.388 12.434 12.532 12.562 10.726 12.013 12.447

Tabungan 34.147 34.881 37.491 42.221 38.589 42.611 41.800 44.994 41.400 43.973 43.308 50.161 47.161 48.402

Deposito 22.118 22.166 22.472 23.091 26.859 27.283 28.423 27.014 28.057 28.726 28.004 26.434 26.211 26.946 - - - -

85.304 87.563 89.911 94.981 96.310 101.617 102.774 103.890 104.798 108.154 107.583 113.129 114.102 115.210

- Modal Kerja 32.776 34.627 34.876 36.730 37.510 39.518 39.653 39.952 40.620 42.311 41.776 44.569 43.940 44.528

- Investasi 16.482 16.500 17.476 20.538 20.041 20.796 20.204 20.221 19.830 19.946 19.773 19.842 20.251 20.915

- Konsumsi 36.045 36.436 37.558 37.713 38.759 41.303 42.917 43.718 44.347 45.898 46.034 48.717 49.911 49.767

128,43% 127,15% 124,13% 121,05% 122,94% 123,78% 125,30% 126,09% 127,97% 126,89% 128,27% 129,55% 133,63% 131,23%- - -

85.304 87.563 89.911 94.981 96.310 101.617 102.774 103.890 104.798 108.154 107.583 113.129 114.102 115.210

- Pertanian 1.630 1.788 2.303 2.461 2.681 2.933 2.998 3.280 3.279 3.514 3.624 4.386 4.533 4.748

- Pertambangan 427 390 383 410 430 399 372 336 340 333 316 303 308 312


- Listrik, Gas, dan Air 382 413 398 379 306 277 267 248 255 222 226 159 147 182

- Konstruksi 4.746 4.902 5.417 5.491 5.483 5.977 6.305 6.698 6.305 6.602 6.637 6.805 6.574 6.828

- Perdagangan 27.920 29.003 29.373 31.424 31.959 33.268 32.431 32.555 32.970 33.787 33.256 34.343 34.104 34.578

- Pengangkutan 2.782 2.693 2.672 2.781 2.824 2.738 2.730 2.627 2.420 2.508 2.441 2.698 3.064 3.190

- Jasa Dunia Usaha 3.733 4.037 4.024 4.221 4.117 4.085 4.234 4.278 4.715 4.889 4.709 5.659 5.570 5.632


- Lain-lain 36.174 36.547 37.648 37.777 38.809 41.359 42.941 43.767 44.378 45.926 46.060 48.747 49.937 49.778 - - - -

27.428 28.301 28.501 30.641 31.110 32.156 32.936 33.233 36.798 34.306 34.297 35.996 35.612 36.314 - - - -

6.221 6.679 6.880 7.892 8.698 8.993 9.050 9.277 9.234 9.800 9.950 10.604 11.022 11.399

- Modal Kerja 4.674 5.038 5.144 5.542 6.329 6.580 6.707 6.841 6.711 7.211 7.334 7797 8.063 8.330

- Investasi 1.548 1.642 1.735 2.351 2.369 2.413 2.343 2.436 2.523 2.589 2.615 2.807 2.959 3.069

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.893 11.161 11.580 12.412 12.433 12.687 12.549 12.695 13.070 13.409 13.384 13.535 13.344 13.502

- Modal Kerja 6.596 6.860 7.039 7.188 7.265 7.540 7.713 7.817 8.341 9.116 9.114 9.593 9.426 9.580

- Investasi 4.296 4.300 4.541 5.224 5.169 5.147 4.836 4.878 4.729 4.293 4.270 3942 3.918 3.922

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.313 10.461 10.042 10.337 9.979 10.476 11.336 11.260 14.495 11.097 10.964 11.857 11.247 11.413

- Modal Kerja 7.488 7.698 7.272 7.577 7.198 7.624 8.542 8.568 8.013 7.965 7.850 8.588 8.172 8.294

- Investasi 2.825 2.763 2.770 2.760 2.781 2.852 2.795 2.692 6.481 3.132 3.114 3.270 3.074 3.119

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,36% 3,16% 3,85% 3,19% 3,36% 3,05% 3,00% 2,29% 2,43% 2,45% 2,54% 3,45% 4,35% 4,50%- - -

5,21% 5,14% 5,40% 4,26% 4,43% 4,14% 4,07% 3,78% 3,70% 3,93% 4,05% 3,67% 3,99% 4,12%- - - -

- - BANK UMUM SYARIAH 0 0

6.000 6.184 6.489 6.975 7.018 6.687 6.633 6.718 6.703 6.708 6.365 6.812 6.967 7.184 - - - -

3.187 3.287 3.382 3.853 3.517 3.630 3.872 3.972 3.967 3.921 3.680 4.291 4.362 4.362

Giro 547 554 355 598 339 390 429 366 357 326 353 429 387 413

Tabungan 1.488 1.570 1.667 1.765 1.761 1.793 1.886 2.020 2.008 2.037 2.053 2.211 2.209 2.236

Deposito 1.153 1.162 1.360 1.490 1.417 1.447 1.557 1.587 1.601 1.558 1.275 1.651 1.766 1.713 -

5.239 5.582 5.750 5.684 5.817 5.744 5.668 5.851 5.911 5.994 5.831 5.848 5.936 5.997

- Modal Kerja 1.292 1.535 1.572 1.526 1.659 1.685 1.619 1.594 1.616 1.594 1.487 1.559 1.451 1.404

- Investasi 865 1.015 1.170 1.152 1.143 1.034 970 1.096 1.081 1.094 1.075 968 1.025 986

- Konsumsi 3.081 3.033 3.008 3.006 3.015 3.025 3.079 3.162 3.213 3.306 3.269 3.321 3.459 3.607

164,36% 169,84% 170,02% 147,53% 165,43% 158,23% 146,38% 147,30% 149,00% 152,85% 158,44% 136,28% 136,09% 137,48%



Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar)

NPL Total gross - Lokasi Bank (%)


FDR



Pembiayaan - Lokasi Bank (Rp Miliar)



INDIKATOR

BANK UMUM :


LDR

NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)


201820162015 2017




C. PERBANKAN (KREDIT LOKASI PROYEK, DPK LOKASI PROYEK)



66.178 68.635 72.126 78.076 78.002 81.674 81.640 81.971 81.536 84.852 84.675 86.809 84.924 87.352

Giro 10.125 11.807 12.454 13.150 12.881 12.178 11.788 10.376 12.420 12.519 11.981 10.649 11.962 12.428

Tabungan 33.960 34.683 37.256 41.907 38.342 42.311 41.544 44.678 41.157 43.702 44.658 49.842 46.884 48.117

Deposito 22.093 22.145 22.416 23.019 26.778 27.185 28.309 26.917 27.959 28.632 28.037 26.318 26.079 26.807 -

90.768 94.399 96.019 101.263 102.280 107.627 108.401 109.723 111.780 115.158 117.433 119.771 121.299 126.261

- Modal Kerja 34.244 37.014 37.017 38.556 38.920 40.809 40.590 40.842 41.856 43.281 43.853 45.317 44.925 46.954

- Investasi 19.119 19.431 19.865 22.774 22.507 23.420 22.771 23.079 23.597 23.931 24.455 23.660 24.428 27.322

- Konsumsi 37.404 37.954 39.137 39.933 40.853 43.398 45.040 45.802 46.327 47.945 49.125 50.795 51.946 51.985

137,16% 137,54% 133,13% 129,70% 131,13% 131,78% 132,78% 133,86% 137,09% 135,72% 138,69% 137,97% 142,83% 144,54%-

90.768 94.399 96.019 101.263 102.280 107.627 108.401 109.723 111.780 115.158 117.433 119.771 121.299 126.261

- Pertanian 1.675 1.779 1.837 2.173 2.368 2.616 2.592 2.852 2.858 3.110 3.415 3.604 3.750 3.909

- Pertambangan 401 411 376 400 407 431 402 390 397 381 374 343 433 443


- Listrik, Gas, dan Air 2.093 2.340 2.436 2.572 2.290 2.149 2.203 2.239 2.835 2.823 4.373 3.142 3.297 5.595

- Konstruksi 5.596 5.761 6.259 6.346 6.262 6.363 6.496 6.522 6.629 6.812 6.625 7.098 6.816 8.038

- Perdagangan 28.761 30.356 30.678 31.985 32.480 34.128 33.399 33.784 34.449 35.080 35.244 35.670 35.633 35.960

- Pengangkutan 2.407 2.343 2.381 2.442 2.501 2.433 2.414 2.314 2.152 2.224 2.269 2.535 2.876 3.070

- Jasa Dunia Usaha 4.046 4.249 4.187 4.409 4.637 4.804 5.022 5.165 5.570 5.725 5.550 6.127 6.103 6.497


- Lain-lain 37.532 38.063 39.228 39.996 40.902 43.456 45.064 45.851 46.358 47.976 49.155 50.824 51.971 51.996 -

26.867 27.995 27.743 29.129 29.316 30.544 31.433 31.909 38.572 33.612 33.996 35.029 34.799 35.580 -

6.202 6.650 6.810 7.583 8.368 8.740 8.788 8.999 8.978 9.563 10.135 10.415 10.947 11.419

- Modal Kerja 4.648 5.002 5.085 5.469 6.240 6.537 6.671 6.805 6.717 7.227 7.625 7.833 8.126 8.426

- Investasi 1.554 1.648 1.725 2.114 2.128 2.204 2.118 2.194 2.261 2.336 2.510 2.582 2.821 2.993

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - -

10.293 10.637 10.863 11.405 11.434 11.780 11.732 11.883 12.307 12.641 12.846 12.940 12.729 12.870

- Modal Kerja 6.546 6.833 6.976 7.127 7.194 7.425 7.649 7.744 8.238 9.006 9.248 9.469 9.309 9.457

- Investasi 3.746 3.804 3.887 4.278 4.239 4.355 4.082 4.139 4.069 3.636 3.598 3.471 3.420 3.413

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - -

10.372 10.708 10.070 10.141 9.515 10.023 10.914 11.027 17.288 11.407 11.016 11.674 11.124 11.291

- Modal Kerja 7.564 7.932 7.456 7.464 6.821 7.279 8.200 8.321 8.105 7.778 7.878 8.488 8.061 8.256

- Investasi 2.808 2.777 2.614 2.677 2.694 2.744 2.714 2.706 9.183 3.629 3.138 3.186 3.062 3.034

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - -

3,63% 3,71% 3,90% 3,40% 3,46% 3,21% 3,19% 2,54% 2,64% 2,67% 2,73% 3,99% 4,85% 4,76%

5,24% 5,21% 5,36% 4,41% 4,39% 4,31% 4,15% 3,98% 3,56% 4,04% 4,05% 3,96% 4,22% 4,26%- -

BANK UMUM SYARIAH 0

6.000 6.184 6.489 6.976 7.018 6.687 6.633 6.718 6.703 6.708 6.938 6.812 6.967 7.184 - - -

3.187 3.275 3.369 3.804 3.462 3.569 3.794 3.865 3.870 3.829 4.086 4.175 4.220 4.212

Giro 547 552 422 598 338 387 428 364 356 324 416 428 384 408

Tabungan 1.488 1.569 1.636 1.743 1.742 1.770 1.864 1.967 1.979 2.011 2.090 2.176 2.167 2.194

Deposito 1.153 1.154 1.311 1.463 1.383 1.411 1.502 1.533 1.535 1.494 1.580 1.571 1.668 1.610 - - -

5.898 6.536 6.474 6.299 6.647 6.778 6.359 6.522 6.628 6.605 6.704 6.600 6.725 6.490

- Modal Kerja 2.047 2.345 2.307 2.165 2.503 2.679 2.252 2.192 2.192 2.012 1.992 1.973 1.815 1.723

- Investasi 947 1.311 1.344 1.249 1.240 1.198 1.145 1.313 1.300 1.352 1.326 1.208 1.317 1.059

- Konsumsi 2.904 2.880 2.823 2.885 2.904 2.901 2.962 3.017 3.136 3.241 3.385 3.419 3.593 3.709

185,07% 199,56% 192,19% 165,59% 191,98% 189,94% 167,61% 168,77% 171,27% 172,51% 164,07% 158,10% 159,36% 154,09%


INDIKATOR

Kredit - Lokasi Proyek (Rp Miliar)

LDR


Kredit UMKM - Lokasi Proyek (Rp Miliar)

20162015

BANK UMUM



NPL Total gross - Lokasi Proyek (%)

NPL UMKM gross - Lokasi Proyek (%)

FDR


DPK - Lokasi Proyek Pelapor (Rp Miliar)

Pembiayaan - Lokasi Proyek (Rp Miliar)

2018


2017




66.178 68.635 72.126 78.076 78.002 81.674 81.640 81.971 81.536 84.852 84.675 86.809 84.924 87.352

Giro 10.125 11.807 12.454 13.150 12.881 12.178 11.788 10.376 12.420 12.519 11.981 10.649 11.962 12.428

Tabungan 33.960 34.683 37.256 41.907 38.342 42.311 41.544 44.678 41.157 43.702 44.658 49.842 46.884 48.117

Deposito 22.093 22.145 22.416 23.019 26.778 27.185 28.309 26.917 27.959 28.632 28.037 26.318 26.079 26.807 -

90.768 94.399 96.019 101.263 102.280 107.627 108.401 109.723 111.780 115.158 117.433 119.771 121.299 126.261

- Modal Kerja 34.244 37.014 37.017 38.556 38.920 40.809 40.590 40.842 41.856 43.281 43.853 45.317 44.925 46.954

- Investasi 19.119 19.431 19.865 22.774 22.507 23.420 22.771 23.079 23.597 23.931 24.455 23.660 24.428 27.322

- Konsumsi 37.404 37.954 39.137 39.933 40.853 43.398 45.040 45.802 46.327 47.945 49.125 50.795 51.946 51.985

137,16% 137,54% 133,13% 129,70% 131,13% 131,78% 132,78% 133,86% 137,09% 135,72% 138,69% 137,97% 142,83% 144,54%-

90.768 94.399 96.019 101.263 102.280 107.627 108.401 109.723 111.780 115.158 117.433 119.771 121.299 126.261

- Pertanian 1.675 1.779 1.837 2.173 2.368 2.616 2.592 2.852 2.858 3.110 3.415 3.604 3.750 3.909

- Pertambangan 401 411 376 400 407 431 402 390 397 381 374 343 433 443


- Listrik, Gas, dan Air 2.093 2.340 2.436 2.572 2.290 2.149 2.203 2.239 2.835 2.823 4.373 3.142 3.297 5.595

- Konstruksi 5.596 5.761 6.259 6.346 6.262 6.363 6.496 6.522 6.629 6.812 6.625 7.098 6.816 8.038

- Perdagangan 28.761 30.356 30.678 31.985 32.480 34.128 33.399 33.784 34.449 35.080 35.244 35.670 35.633 35.960

- Pengangkutan 2.407 2.343 2.381 2.442 2.501 2.433 2.414 2.314 2.152 2.224 2.269 2.535 2.876 3.070

- Jasa Dunia Usaha 4.046 4.249 4.187 4.409 4.637 4.804 5.022 5.165 5.570 5.725 5.550 6.127 6.103 6.497


- Lain-lain 37.532 38.063 39.228 39.996 40.902 43.456 45.064 45.851 46.358 47.976 49.155 50.824 51.971 51.996 -

26.867 27.995 27.743 29.129 29.316 30.544 31.433 31.909 38.572 33.612 33.996 35.029 34.799 35.580 -

6.202 6.650 6.810 7.583 8.368 8.740 8.788 8.999 8.978 9.563 10.135 10.415 10.947 11.419

- Modal Kerja 4.648 5.002 5.085 5.469 6.240 6.537 6.671 6.805 6.717 7.227 7.625 7.833 8.126 8.426

- Investasi 1.554 1.648 1.725 2.114 2.128 2.204 2.118 2.194 2.261 2.336 2.510 2.582 2.821 2.993

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - -

10.293 10.637 10.863 11.405 11.434 11.780 11.732 11.883 12.307 12.641 12.846 12.940 12.729 12.870

- Modal Kerja 6.546 6.833 6.976 7.127 7.194 7.425 7.649 7.744 8.238 9.006 9.248 9.469 9.309 9.457

- Investasi 3.746 3.804 3.887 4.278 4.239 4.355 4.082 4.139 4.069 3.636 3.598 3.471 3.420 3.413

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - -

10.372 10.708 10.070 10.141 9.515 10.023 10.914 11.027 17.288 11.407 11.016 11.674 11.124 11.291

- Modal Kerja 7.564 7.932 7.456 7.464 6.821 7.279 8.200 8.321 8.105 7.778 7.878 8.488 8.061 8.256

- Investasi 2.808 2.777 2.614 2.677 2.694 2.744 2.714 2.706 9.183 3.629 3.138 3.186 3.062 3.034

- Konsumsi - - - - - - - - - - - - - - -

3,63% 3,71% 3,90% 3,40% 3,46% 3,21% 3,19% 2,54% 2,64% 2,67% 2,73% 3,99% 4,85% 4,76%

5,24% 5,21% 5,36% 4,41% 4,39% 4,31% 4,15% 3,98% 3,56% 4,04% 4,05% 3,96% 4,22% 4,26%- -

BANK UMUM SYARIAH 0

6.000 6.184 6.489 6.976 7.018 6.687 6.633 6.718 6.703 6.708 6.938 6.812 6.967 7.184 - - -

3.187 3.275 3.369 3.804 3.462 3.569 3.794 3.865 3.870 3.829 4.086 4.175 4.220 4.212

Giro 547 552 422 598 338 387 428 364 356 324 416 428 384 408

Tabungan 1.488 1.569 1.636 1.743 1.742 1.770 1.864 1.967 1.979 2.011 2.090 2.176 2.167 2.194

Deposito 1.153 1.154 1.311 1.463 1.383 1.411 1.502 1.533 1.535 1.494 1.580 1.571 1.668 1.610 - - -

5.898 6.536 6.474 6.299 6.647 6.778 6.359 6.522 6.628 6.605 6.704 6.600 6.725 6.490

- Modal Kerja 2.047 2.345 2.307 2.165 2.503 2.679 2.252 2.192 2.192 2.012 1.992 1.973 1.815 1.723

- Investasi 947 1.311 1.344 1.249 1.240 1.198 1.145 1.313 1.300 1.352 1.326 1.208 1.317 1.059

- Konsumsi 2.904 2.880 2.823 2.885 2.904 2.901 2.962 3.017 3.136 3.241 3.385 3.419 3.593 3.709

185,07% 199,56% 192,19% 165,59% 191,98% 189,94% 167,61% 168,77% 171,27% 172,51% 164,07% 158,10% 159,36% 154,09%


INDIKATOR


LDR


Kredit UMKM - Lokasi Proyek (Rp Miliar)

20162015

BANK UMUM



NPL Total gross - Lokasi Proyek (%)

NPL UMKM gross - Lokasi Proyek (%)

FDR



Pembiayaan - Lokasi Proyek (Rp Miliar)

2018


2017





D. GRAFIK INDIKATOR

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan: PDRB TD 2010 ; KTI adalah Kaimantan, Sulampua, Balinusra; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : PDRB TD 2010; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Kontribusi Perekonomian (PDRB ADHK) Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)



Sumbangan Komponen Penggunaan bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Sumbangan SektorEkonomi bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Laporan Bank, diolah Inflasi dan BI Rate Perbankan Sulsel

Keterangan: Data 2018: Data Februari 2018; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan: Data 2018: Data Maret 2018; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pengangguran Terbuka Persentase Penduduk Miskin

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016* 2017** 2018**

Rasio PDRB KTI terhadap PDB Nasional

Rasio PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional

% yoy

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 2017** 2018**

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy)

Pertumbuhan Ekonomi Sulsel (yoy)

7,38%

5,27%

% yoy

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

Net Ekspor Perubahan StokInvestasi (PMTB) Konsumsi PemerintahKonsumi LNPRT Konsumsi Rumah TanggaPDRB

% yoy

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

Lainnya Perdagangan KonstruksiIndustri Pengolahan Pertambangan PertanianPDRB

% yoy

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inflasi Nasional (yoy)

Inflasi Sulsel (yoy)BI Rate

3,70%

3,40%

4,69%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

200%

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018**

(Rp Triliun) Aset

DPK Lokasi Bank Pelapor

Kredit Lokasi Bank

LDR - Skala Kanan

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

9000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

(Ribu Orang)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Skala Kanan

JumlahPenduduk

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**2018**

(Ribu Orang) % Penduduk Miskin - Skala Kanan

Jumlah Penduduk Miskin

% Penduduk Miskin - Skala Kanan

Jumlah Penduduk Miskin



1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi1

1Pembahasan bab 1 menggunakan alur waktu Triwulan II 2018 (data realisasi BPS) dan Triwulan III 2018 (data proyeksi Bank Indonesia)

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2018 mencapai Rp116.293 milyar (ADHB)

atau Rp77.336 milyar (ADHK), tetap tumbuh kuat mencapai 7,38% (yoy) di

triwulan II 2018 dibandingkan nasional yang mencapai 5,27% (yoy).

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor

luar negeri sejalan dengan membaiknya harga komoditas ekspor utama dan

perekonomian negara mitra dagang.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2018 terutama

didorong oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; serta

perdagangan besar dan eceran seiring dengan adanya panen raya dan HBKN.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tumbuh tetap kuat tersebut juga

didorong oleh kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; Jasa

Pendidikan; Pengadaan Listrik; dan Administrasi Pemerintahan.

Pada triwulan III 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 7,1%-

7,5% (yoy), atau sedikit melambat karena kinerja beberapa lapangan usaha

yang menurun seperti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

seiring masuknya musim tanam raya pada komoditas tanaman bahan makanan;

serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan

Pergudangan; Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi seiring

telah berakhirnya HBKN dan aktivitas masyarakat kembali pada pola

normalnya. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama

pertumbuhan ekonomi Sulsel mengalami perlambatan karena konsumsi kembali

pada pola normalnya.

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI D



1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap kuat di triwulan II 2018. Pada triwulan laporan, ekonomi Sulsel

tumbuh 7,38% (yoy) sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2018 sebesar 7,37% (yoy) (Grafik 1.1). Pertumbuhan yang

tetap kuat tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kinerja di beberapa lapangan usaha antara lain Lapangan

Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa

Pendidikan. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh kinerja ekspor luar negeri yang menguat, serta masih cukup

kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi.

Pada triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi Sulsel diperkirakan sedikit melambat namun masih dalam rentang 7,1%

- 7,5%. Perlambatan tersebut terutama berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan karena

masuknya musim tanam; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi

karena berakhirnya HBKN dan daya beli masyarakat kembali pada pola normalnya. Dari sisi pengeluaran, melambatnya

perekonomian terutama karena perlambatan ekspor sejalan dengan pelemahan harga komoditas.

Sumber: Badan Pusat Statistik

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara P : Prediksi Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

1.2. Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2018 yang tetap kuat tersebut terutama disebabkan oleh

kinerja ekspor luar negeri. Pada triwulan II 2018, ekspor luar negeri tumbuh 22,54% (yoy) meningkat dibandingkan

periode sebelumnya 3,53% (yoy). Kinerja ekspor luar negeri yang meningkat tersebut sejalan dengan kenaikan harga

komoditas utama Sulsel seperti nikel dan kakao. Selain itu, konsumsi (rumah tangga, lembaga nonprofit rumah tangga,

dan pemerintah) yang tetap kuat pada triwulan laporan turut menjaga pertumbuhan ekonomi Sulsel tetap tinggi. Pada

triwulan II 2018, konsumsi tumbuh 6,11% (yoy) tetap kuat meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (7,38%;

yoy). Tetap kuatnya konsumsi terutama karena masih berlangsungnya aktivitas pemilihan kepala daerah, disertai dengan

adanya pembayaran THR bagi PNS.

Selanjutnya, pada triwulan III 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit mengalami perlambatan. Perlambatan

tersebut disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan menurun seiring dengan kembali normalnya daya

beli masyarakat paska HBKN (bulan Ramadhan dan Idul Fitri). Kinerja ekspor luar negeri juga diperkirakan melambat

karena kakao sebagai komoditas perkebunan utama berada dalam musim tanam. Meski demikian, investasi yang

diperkirakan meningkat menjadi salah satu faktor penopang perekononomian di triwulan III 2018. Realisasi sejumlah

belanja modal pemerintah pusat dan daerah seperti pengerjaan Bendungan Baliase (Kabupaten Luwu Utara) dan Waduk

Tunggu Nipa Nipa (Kabupaten Maros dan Gowa) dengan target penyelesaian masing-masing pada bulan November 2018

dan Desember 2018 diperkirakan mampu mendorong investasi Sulsel tumbuh cukup tinggi.

6.1 6.2 5.9 5.9 5.5 5.6 5.5 5.6 5.1 5.0 5.0 5.0 4.8 4.7 4.8 5.2 4.9 5.2 5.0 4.9 5.1 5.0 5.1 5.2 5.1 5.3

10.3

8.5 8.68.1

6.0

7.0

9.3

8.1 8.4

6.4

7.7 7.7

5.9

7.97.5 7.3 7.3

8.0

6.87.6 7.5

6.6 6.7

7.87.4 7.4

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIP

2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

yoy Nasional yoy Sulsel

% yoy

7.5

7.1

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI



Tabel 1.1. Pertumbuhan (%, yoy) Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (triwulanan)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Bank Indonesia *) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari andilnya terhadap PDRB, komponen konsumsi RT

dan PMTB masih menjadi penyumbang terbesar di triwulan II

2018. Kontribusi konsumsi RT pada triwulan II 2018 mencapai

50,6% dari total PDRB, sementara kontribusi PMTB mencapai

34,7% (Grafik 1.2). Kelompok pengeluaran lain yang memiliki

kontribusi yang cukup tinggi adalah konsumsi pemerintah sebesar

8,7%. Sementara kelompok pengeluaran yang memiliki pangsa di

bawah 5% adalah net ekspor-impor, konsumsi LNPRT (Lembaga

Nonprofit Rumah Tangga), dan perubahan inventori.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.2. Pangsa PDRB Sulsel Menurut Pengeluaran (ADHB)

1.2.1 Konsumsi

Secara agregat, pengeluaran konsumsi tetap kuat terutama konsumsi LNPRT. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II

2018 tumbuh 6,1% (yoy), tetap kuat diatas 6% meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (7,4%; yoy). Konsumsi

rumah tangga, LNPRT dan pemerintah masing-masing tercatat tumbuh 5,7% (yoy); 21,7% (yoy); dan 6,8% (yoy) pada

triwulan laporan (Tabel 1.1). Meski melambat, pertumbuhan konsumsi masih menjadi penopang utama pertumbuhan

ekonomi Sulsel pada triwulan II 2018 sehingga tetap berada pada level yang tinggi.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2018 masih tumbuh tinggi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih

tinggi sejalan dengan adanya panen raya yang terjadi pada triwulan laporan, dimana sebagian besar masyarakat Sulsel

merupakan pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta adanya HBKN (bulan Ramadhan dan idul fitri).

Hal ini sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen yang meningkat. Sementara itu, perlambatan yang terjadi pada

konsumsi rumah tangga di triwulan laporan terkait dengan faktor base effect.

Realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan II 2018 juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan konsumsi.

Realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel hingga triwulan II 2018 sebesar Rp3,29 triliun atau 34,1% dari target Rp9,65 triliun.

Pencapaian nilai realisasi belanja ini lebih tinggi dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 32,3% dari yang

ditargetkan sebesar Rp9,15 triliun (Tabel 2.2). Peningkatan tersebut dikarenakan komponen belanja mengalami

peningkatan realisasi dari yang ditargetkan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 seiring dengan adanya peningkatan

belanja modal khususnya belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan,

irigasi dan jaringan.

Sumber: Survei Konsumen Sumber: Survei Penjualan Eceran Grafik 1.3. Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1.4. Indeks Penjualan Eceran

I II III IV TOTAL I II III IV TOTAL I II

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5.96 5.90 5.29 5.28 5.62 5.73 5.29 5.48 5.54 6.47 6.15 6.41 6.15 6.97 5.66

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 10.36 11.26 1.13 4.66 4.48 3.98 0.16 3.26 6.57 7.35 5.81 7.58 6.83 22.53 21.72

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2.70 1.94 8.09 3.42 8.37 (3.52) (7.43) (1.34) 3.78 (1.24) 4.34 2.40 2.17 8.09 6.83

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 11.11 8.12 8.08 9.33 9.84 6.63 2.96 7.02 7.36 8.25 8.46 8.59 8.18 8.68 6.32

5. Perubahan Inventori (26.91) (124.47) (579.81) 64.13 (54.29) (49.80) 10.52 (28.52) (32.01) (63.22) 123.00 (186.22) (35.30) 7.92 531.03

6. Ekspor 2.24 15.18 (10.38) (40.43) (28.45) (32.35) (28.45) (32.69) 31.14 8.42 10.10 25.98 17.94 (0.19) (2.57)

6a. Ekspor LN 5.95 9.80 (7.57) (33.49) (26.19) (16.80) (5.93) (20.52) 26.60 (4.19) (12.55) (6.06) (0.87) 3.53 22.54

6b. Ekspor DN 11.81 (35.79) 28.43 (14.18) 6.72 (45.68) 44.56 (6.93) 74.73 12.31 45.38 (15.47) 20.19 (4.60) 5.56

7. Impor 0.31 1.76 (2.18) (36.67) (32.49) (42.72) (29.74) (35.01) 13.58 0.93 21.90 2.98 8.70 2.77 4.54

7a. Impor LN 0.62 17.65 (11.58) (43.10) (29.47) (38.59) (42.26) (38.13) 33.18 14.35 22.42 57.97 28.74 (1.78) (12.47)

7b. Impor DN (1.94) 10.16 (6.16) (39.91) (39.23) (41.86) (39.47) (40.02) 1.01 (2.50) 15.47 8.75 5.52 5.38 4.18

PDRB 7.62 7.54 7.19 7.24 8.02 6.80 7.67 7.42 7.75 6.77 6.70 7.78 7.23 7.37 7.38

Komponen 2014 20152018**2017**

20132016*

Konsumsi RT

50.6%

Konsumsi LNRT1.3%

Konsumsi Pemerintah

8.7%

PMTB34.7%

Perubahan Persediaan

2.6%

Net Ekspor-2.1%

Tw II 2018

133

142

(25)

(20)

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

80

90

100

110

120

130

140

150

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Growth yoy (%) - Skala Kanan

Indeks% yoy

132.4

131.9

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Indeks Penjualan Eceran gIndeks - Skala Kanan % yoy




Penyaluran kredit multiguna tercatat melambat.

Pertumbuhan kredit multiguna melambat dari 9,3% (yoy)

di triwulan sebelumya menjadi 6,4% (yoy) atau menjadi

sebesar Rp21,15 triliun. Kredit multiguna yang cenderung

menurun tersebut menyebabkan kredit konsumsi secara

keseluruhan tumbuh melambat 8,4% (yoy) atau menjadi

sebesar Rp51,99 triliun dari periode sebelumnya yang

tumbuh 12,1% (yoy). Namun demikian, penyaluran kredit

Kepemilikan Rumah/Apartemen (KPR/A) dan Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) yang meningkat dapat

menahan perlambatan kredit konsumsi lebih dalam.

Pertumbuhan kredit KPR/A dan KKB meningkat masing-

masing dari 12,4% (yoy) dan 6,5% (yoy) di triwulan I 2018

menjadi 15,5% (yoy) dan 11,4% (yoy) atau mencapai

Rp15,59 triliun dan Rp4,43 triliun di triwulan laporan.

Sumber: LBU, Lokasi proyek, diolah

Grafik 1.5. Penyaluran Kredit Konsumsi

Sumber: LBU, Lokasi proyek, diolah Sumber: LBU, Lokasi proyek, diolah Grafik 1.6. Penyaluran Kredit Multiguna Grafik 1.7. Penyaluran KPR/A

1.2.2 Investasi

Investasi tumbuh melambat dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di triwulan II

2018 cenderung tertahan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikasi dari kegiatan investasi

tumbuh 6,3% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2018 (8,7%; yoy) (Tabel 1.1). Perlambatan investasi terlihat

dari PMA dan PMDN yang tumbuh terkontraksi. Sesuai dengan pernyataan dari BKPMD, masih adanya beberapa proyek

pemerintah yang belum dilaksanakan terutama investasi bidang listrik menjadi salah satu faktor perlambatan investasi.

Meski demikian, perlambatan investasi tersebut terjadi hanya karena jadwal penyaluran anggaran, bukan karena aktivitas

proyek yang menurun. Sementara itu, untuk investasi swasta diperkirakan masih terhambat karena tahun politik di Sulsel

sehingga membuat investor cenderung wait and see untuk menanamkan modalnya di Sulsel.

Investasi yang melambat tersebut tidak tercermin dari penyaluran kredit investasi dan kinerja impor barang modal

yang menunjukkan tren meningkat di triwulan II 2018. Penyaluran kredit investasi di periode laporan tumbuh 14,2%

(yoy) atau menjadi sebesar Rp27,32 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar 3,5% (yoy). Impor barang modal tumbuh

tinggi 190,5% (yoy) atau mencapai USD74,97 juta di periode laporan (Grafik 1.9). Dilihat dari komponennya, peningkatan

impor barang modal terutama terjadi pada barang perlengkapan transportasi termasuk industri.

51.95

51.99

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRp Triliun

Kredit Konsumsi gKredit Konsumsi - Skala Kanan

21.3021.15

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-

5

10

15

20

25


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% (y

oy)

Rp

Trili

un

Kredit Multiguna Pertumbuhan Kredit - Skala Kanan

15.04

15.59

(10)

0

10

20

30

40

50

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% (

yoy)

Rp

Tri

liun

Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/A) Pertumbuhan Kredit - Skala Kanan




Sumber: Bea Cukai, diolah Sumber: Laporan Bank, diolah

Grafik 1.8. Impor Barang Modal Grafik 1.9. Penyaluran Kredit Investasi

Hingga akhir tahun 2018, proyek pembangunan

infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional

diperkirakan akan memberikan multiplier effect yang

besar di daerah. Bank Indonesia memperkirakan proyek

pembangunan listrik dan transportasi yang selesai akan

mampu mendorong kepastian bisnis dari sisi dunia usaha

untuk membangun dan menambah kapasitas produksinya.

Pembangunan proyek tersebut akan memberikan nilai

tambah pada LU Listrik dan Gas; LU Transportasi dan

Pergudangan, serta memberikan nilai tambah kepada LU

Industri Pengolahan. Oleh karena itu, Bank Indonesia turut

mengawal percepatan reformasi struktural dan akan

bekerjasama dengan pemerintah dan pelaku usaha. Sumber: BKPM, diolah

Grafik 1.10. Nilai Proyek PMA dan PMDN Sulsel

1.2.3 Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor Sulsel di triwulan II 2018 membaik. Nilai

ekspor dengan tujuan luar negeri (LN) tumbuh 22,5%

(yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan I

2018 yang tercatat tumbuh 3,5% (yoy) (Tabel 1.1).

Peningkatan ekspor luar negeri tersebut seiring dengan

kinerja industri negara mitra dagang yang tercermin dari

PMI yang meningkat terutama Amerika Serikat. Selain itu,

harga komoditas utama Sulsel yang membaik juga

mendorong peningkatan nilai ekspor seperti nikel. Meski

demikian, ekspor dengan tujuan Dalam Negeri (DN)

terkontraksi lebih dalam menjadi -12,5% (yoy) di periode

laporan (Tabel 1.1), dibandingkan triwulan I 2018 sebesar -

1,8% (yoy), terutama dalam memenuhi kebutuhan saat

HBKN.

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.11. Ekspor LN Nonmigas

Kinerja ekspor (LN) yang meningkat signifikan di triwulan II 2018 tersebut salah satunya terlihat dari naiknya kinerja

ekspor Nikel. Hal ini dikarenakan pangsa ekspor Nikel menyumbang 58,3% dari total ekspor LN Sulsel. Nilai ekspor nikel

tercatat mengalami pertumbuhan 38,0% (yoy) naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan di periode

sebelumnya yang tumbuh 18,4% (yoy) (Grafik 1.12). Peningkatan nilai ekspor ini tidak terlepas dari membaiknya

pertumbuhan harga komoditas nikel di pasar internasional. Sepanjang triwulan II 2018, harga nikel mencapai

USD14.470/mt atau tumbuh 56,7% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 29,3% (yoy) (Grafik 1.13).

(150)

(100)

(50)

0

50

100

150

200

250

0

20

40

60

80

100

120

140


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyUS$ Juta

Impor Barang Modal gImpor Barang Modal

24.43

27.32

(10)

0

10

20

30

40

50

0

5

10

15

20

25

30


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRp Triliun

Kredit Investasi gKredit Investasi - Skala Kanan

0

50

100

150

200

250

300

350

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0


2015 2016 2017 2018

PMDN

PMA - sisi kanan

Rp Triliun US$ Ribu

(100)

(50)

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

600

700

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017 2018

%; yoyRibu Ton

Volume Ekspor gVolume Ekspor - Skala Kanan

gNilai Ekspor - Skala Kanan




Sumber: Bea Cukai, diolah Sumber: Bloomberg Grafik 1.12. Nilai Ekspor Nikel Matte Grafik 1.13. Perkembangan Harga Nikel

Beberapa komoditas unggulan Sulsel lainnya juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan nilai ekspor komoditas rumput

laut cukup tinggi menjadi 86,2% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,3% (yoy). Naiknya permintaan dari

negara mitra dagang menjadi salah satu pendorong kinerja ekspor LN. Selain itu, ekspor kakao olahan juga mengalami

perbaikan meski masih dalam fase kontraksi sebesar -41,6% (yoy) di triwulan II 2018 atau mencapai USD 5,64 juta

dibandingkan triwulan I 2018 yang kontraksi sebesar -44,7% (yoy) (Grafik 1.14).

Kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang Sulsel turut mendorong ekspor Sulsel. Bila mengacu pada

Purchasing Manager Index (PMI) yang dirilis oleh Markit Survey (Grafik 1.15), mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi

negara mitra dagang utama Sulsel di triwulan II 2018 seperti Amerika Serikat mengalami peningkatan, sementara Jepang,

Tiongkok dan Zona Eropa meski mengalami penurunan namun masih berada diatas batas threshold yaitu 50. PMI Negara

mitra dagang Sulsel yang masih berada di atas 50 tersebut mengindikasikan bahwa industri manufaktur Negara mitra

dagang masih berada dalam fase ekspansi.

Sumber: Bea Cukai, diolah Sumber: Trading Economics, Markit Survey

Grafik 1.14. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Grafik 1.15. Purchasing Managers Index

Di sisi lain, impor Sulsel di triwulan II 2018 juga

mengalami pertumbuhan yang meningkat. Impor di

triwulan II 2018 tercatat tumbuh 4,5% (yoy) meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

2,8% (yoy). Peningkatan impor tersebut terkonfirmasi

dari naiknya impor luar negeri (LN). Meski demikian,

impor dalam negeri (DN) yang melambat menjadi faktor

penahan impor tumbuh lebih tinggi. Nilai impor LN

tercatat 5,6% (yoy), membaik dari kinerja periode

sebelumnya yang tercatat -4,6% (yoy). Nilai impor LN

yang membaik tersebut khususnya terjadi pada impor

barang modal (Tabel 1.1).

Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.16. Volume Impor Nonmigas

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

350


2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyJuta USD

Ekspor Nikel Matte gEkspor - Skala Kanan

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60

80

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoy$/mt Nikel gHarga - Skala Kanan

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rumput Laut Udang Biji Kakao Olahan Kakao - skala kanan

% yoy % yoy

46

48

50

52

54

56

58

60

62


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks

Jepang Tiongkok AS Zona Eropa Korea Selatan

(100)

(50)

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500


2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyJuta Ton

Total Volume Impor

gVolume Impor (yoy) - Skala Kanan

gNilai Impor (yoy) - Skala Kanan




Jika dilihat secara lebih rinci pada triwulan II 2018, nikel matte masih merupakan komoditas dengan pangsa terbesar

dalam struktur ekspor, sementara gula dan kembang gula menjadi penyumbang terbesar dalam impor. Pangsa nilai

ekspor komoditas nikel matte mencapai 58,3% dalam struktur ekspor luar negeri Sulsel, yang kemudian diikuti oleh

ikan/udang dan biji-bijian berminyak dengan pangsa masing-masing 7,8% dan 7,0% (Tabel 1.2). Untuk impor luar negeri,

pangsa nilai impor gula dan kembang gula mencapai 24,8% di triwulan II 2018, kemudian diikuti oleh mesin dan peralatan

listrik (17,8%) serta sisa industri makanan (14,2%) (Tabel 1.3).

Tabel 1.2. Peringkat Ekspor Menurut Komoditas Tabel 1.3. Peringkat Impor Menurut Komoditas

Sumber: Bea Cukai, diolah Sumber: Bea Cukai, diolah

Dilihat dari negara tujuan, Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor Sulsel, sedangkan Singapura merupakan

negara yang paling besar penyedia barang-barang yang diimpor Sulsel. Di triwulan II 2018, pangsa nilai ekspor Sulsel ke

Jepang mencapai 62,0% dari total ekspor Sulsel, yang kemudian diikuti oleh Tiongkok (9,6%), dan Amerika Serikat (7,4%)

(Tabel 1.4). Sementara dari sisi impor, sebagian besar barang yang masuk ke Sulsel berasal dari Singapura yang mencapai

22,8% dari total impor Sulsel, yang kemudian diikuti oleh Tiongkok (13,8%) dan Denmark (10,9%) (Tabel 1.5).

Tabel 1.4. Negara Tujuan Utama Ekspor Tabel 1.5. Negara Asal Utama Impor


Defisit neraca perdagangan Sulsel mengalami peningkatan. Defisit neraca perdagangan Sulsel pada triwulan II 2018

mencapai Rp2,53 triliun, lebih tinggi dari defisit pada periode sebelumnya yang tercatat Rp1,05 triliun (Grafik 1.17).

Defisit neraca perdagangan yang meningkat tersebut disebabkan oleh kenaikan impor DN yang lebih tinggi daripada

ekspor DN terutama diperkirakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya permintaan

pada HBKN. Meski disisi lain, ekspor LN tercatat lebih besar daripada impor LN atau masih tercatat positif.

Nilai Ekspor

Triwulan I 2018

(USD)

1 Nikel 204,156,943.88 58.28%

2 Ikan dan Udang 27,265,713.49 7.78%

3 Biji-bijian berminyak dan Obat 24,644,605.41 7.04%

4 Biji Coklat dan Coklat Olahan 17,050,060.40 4.87%

5 Garam, belerang, kapur 16,536,229.49 4.72%

6 Kayu, Barang dari Kayu 14,713,636.32 4.20%

7 Gandum 9,868,458.20 2.82%

8 Buah-Buahan 9,247,043.47 2.64%

9 Daging dan Ikan Olahan 8,069,544.69 2.30%

10 Lak, Getah dan Damar 5,035,579.58 1.44%

11 Lainnya 13,704,983.44 3.91%

TOTAL EKSPOR 350,292,798.37 100.00%

No Komoditas (HS) Pangsa

Nilai Impor

Triwulan I 2018

(USD)

1 Gula dan Kembang Gula 53,290,535.35 24.77%

2 Mesin dan Peralatan Listrik 38,290,133.83 17.80%

3 Sisa Industri Makanan 30,459,704.48 14.16%

4 Gandum 25,074,725.57 11.66%

5 Kapal laut dan bangunan terapung 18,000,158.00 8.37%

6 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 17,545,233.06 8.16%

7 Kendaraan dan Bagiannya 4,634,450.16 2.15%

8 Biji Coklat dan Coklat Olahan 4,572,940.68 2.13%

9 Bahan Kimia anorganik 3,823,421.41 1.78%

10 Produk Keramik 3,790,439.94 1.76%

11 Lainnya 15,655,460.72 7.28%

TOTAL IMPOR 215,137,203.20 100.00%

No Komoditas (HS) Pangsa

Total Ekspor

FOB (USD)

1 Jepang 217,305,138 62.04%

2 Tiongkok 33,739,175 9.63%

3 Amerika Serikat 26,077,754 7.44%

4 Filipina 12,091,921 3.45%

5 Malaysia 8,395,997 2.40%

6 Australia 7,604,288 2.17%

7 Vietnam 6,564,639 1.87%

8 Korea Selatan 6,044,426 1.73%

9 Bangladesh 4,634,076 1.32%

10 Rusia 3,002,089 0.86%

11 Lainnya 24,833,295 7.09%

TOTAL EKSPOR 350,292,798 100.00%

No Negara Tujuan PangsaTotal Impor

FOB (USD)

1 Singapura 48,957,883 22.76%

2 Tiongkok 29,576,309 13.75%

3 Denmark 23,503,539 10.92%

4 Argentina 19,921,878 9.26%

5 Panama 15,150,000 7.04%

6 Hongkong 9,916,549 4.61%

7 Australia 7,448,111 3.46%

8 Kanada 7,200,818 3.35%

9 Brazil 7,117,649 3.31%

10 Pakistan 5,741,248 2.67%

11 Lainnya 40,603,219 18.87%

TOTAL IMPOR 215,137,203 100.00%

No Negara Asal Pangsa




Sumber: BPS Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 1.17. Neraca Perdagangan Bersih Grafik 1.18. Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan ekonomi Sulsel terutama didorong oleh meningkatnya Lapangan Usaha (LU)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran seiring dengan adanya aktivitas hari raya.

Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran naik masing-

masing dari 5,0% (yoy) dan 12,3% (yoy) di triwulan I 2018 (Tabel 1.6) menjadi masing-masing 7,5% (yoy) dan 13,8% (yoy).

Lapangan Usaha lain yang mengalami peningkatan adalah LU Pengadaan Listrik (7,0%; yoy); Transportasi dan

Pergudangan (14,0%; yoy); Administrasi Pemerintahan (8,6%; yoy); serta Jasa Pendidikan (8,2%; yoy). Di sisi lain, terdapat

beberapa LU utama yang mengalami perlambatan yaitu LU Pertambangan dan Penggalian; LU Industri Pengolahan dan LU

Konstruksi sehingga menekan pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan laporan untuk dapat tumbuh signifikan.

Lapangan Usaha yang melambat tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah hari kerja yang lebih sedikit seiring dengan

adanya cuti dan libur lebaran.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2018 diperkirakan sedikit melambat. Perlambatan tersebut

khususnya terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air; Perdagangan Besar dan

Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa

Perusahaan; dan Jasa Kesehatan. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran yang menurun seiring dengan

kembali normalnya aktivitas masyarakat paska HBKN. Sementara untuk LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang

turun sesuai dengan pola musiman yaitu musim tanam pada komoditas tanaman bahan makanan.

Tabel 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan usaha Ekonomi

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Bank Indonesia *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

(16,000)

(14,000)

(12,000)

(10,000)

(8,000)

(6,000)

(4,000)

(2,000)

0

2,000

(25,000)

(20,000)

(15,000)

(10,000)

(5,000)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

Rp MiliarRp Miliar

Ekspor ADHB Impor ADHB Neraca Perdagangan Bersih - Skala Kanan

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

(100)

0

100

200

300

400

500

600

700

(600)

(400)

(200)

0

200

400

600

800


2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**

US$ JutaUS$ Juta

Ekspor Luar Negeri Nonmigas

Impor Luar Negeri Nonmigas

Neraca Perdagangan Bersih Luar Negeri Nonmigas - Skala Kanan

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

I II III IV** TOTAL I II III IV TOTAL I II

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.93 10.02 5.87 0.73 4.24 5.34 24.86 7.86 14.37 4.77 3.35 -0.11 5.34 5.04 7.52

B Pertambangan dan Penggalian 5.68 11.11 7.42 2.04 5.16 1.62 -3.30 1.22 8.39 6.16 1.67 2.53 4.52 4.74 3.35

C Industri Pengolahan 9.22 9.00 6.77 12.43 8.10 11.20 2.18 8.23 4.89 4.18 4.94 6.03 5.03 3.29 -1.22

D Pengadaan Listrik dan Gas 8.04 16.98 -1.38 10.11 17.35 17.33 2.82 11.52 9.84 3.50 4.64 6.65 6.10 1.09 7.00

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5.50 2.13 0.34 3.46 4.72 6.93 6.65 5.44 5.56 7.30 10.84 7.81 7.89 9.53 8.84

F Konstruksi 10.57 6.29 8.32 9.32 9.74 6.13 2.48 6.75 6.99 8.93 8.35 10.22 8.66 7.76 6.30

G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.23 7.20 7.89 8.86 11.00 9.65 9.93 9.87 7.31 10.25 9.60 15.66 10.74 12.27 13.79

H Transportasi dan Pergudangan 6.36 1.24 6.82 13.47 8.90 9.13 0.17 7.75 1.26 6.15 8.61 17.57 8.37 13.08 13.99

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.76 7.82 5.81 9.79 8.93 8.72 6.60 8.47 6.80 11.04 13.69 14.84 11.66 14.31 14.26

J Informasi dan Komunikasi 14.07 5.75 7.92 8.18 8.05 7.92 8.35 8.13 9.48 11.25 9.84 11.47 10.52 11.39 9.05

K Jasa Keuangan dan Asuransi 8.88 5.76 7.41 9.65 17.38 12.10 15.44 13.63 4.27 5.29 4.71 3.34 4.39 9.50 8.48

L Real Estate 8.98 7.97 7.39 7.04 6.93 5.40 6.16 6.37 4.15 4.35 4.74 4.69 4.48 3.94 3.49

M,N Jasa Perusahaan 6.97 6.76 5.87 7.89 7.73 8.07 7.81 7.88 6.81 8.73 8.64 9.49 8.44 9.62 8.77

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.07 2.32 7.88 7.82 8.58 -8.23 -7.56 -0.22 0.20 -0.13 12.19 9.29 5.20 4.34 8.58

P Jasa Pendidikan 7.72 4.65 7.25 7.69 9.19 8.00 2.99 6.86 7.13 9.46 10.13 11.92 9.72 7.17 8.18

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.25 10.23 9.31 9.55 8.38 7.53 8.43 8.45 7.42 9.54 9.88 8.34 8.80 10.26 10.27

R,S,T,U Jasa lainnya 7.14 7.57 8.99 9.71 9.97 9.98 9.58 9.81 6.84 9.60 11.65 10.07 9.58 11.67 12.60

PDRB 7.62 7.54 7.19 7.24 8.02 6.80 7.67 7.42 7.75 6.77 6.70 7.78 7.23 7.37 7.38

PDRB Non Tambang 7.75 7.31 7.17 7.57 8.21 7.15 8.47 7.84 7.71 6.80 7.03 8.12 7.40 7.53 7.63

Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 20142018**2017**2016*

2013 2015




Dilihat dari andil terhadap PDRB, Lapangan Usaha Pertanian

masih menjadi penyumbang terbesar di triwulan II 2018.

Pangsa usaha Pertanian terhadap total PDRB mencapai 23,8%

(Grafik 1.19). Lapangan Usaha lainnya yang menjadi tumpuan

perekonomian Sulsel adalah usaha Perdagangan besar dan

eceran, Konstruksi dan Industri Pengolahan, yang masing-

masing memiliki pangsa terhadap total PDRB di atas 10%.

Sementara untuk lapangan usaha pertambangan memiliki

pangsa di kisaran 5%. Adapun lapangan usaha lainnya

merupakan gabungan dari usaha non utama.


Grafik 1.19. Pangsa PDRB Sulsel Menurut Lapangan Usaha (ADHB)

1.3.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Panen pada komoditas tabama dan perkebunan mendorong kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan tumbuh meningkat. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh mencapai 7,5% (yoy) dari

periode sebelumnya tumbuh 5,0% (yoy) (Tabel 1.6). Naiknya kinerja LU Pertanian tersebut dikarenakan (1) Adanya

beberapa daerah yang mengalami panen yaitu Maros, Gowa, Barru dan Soppeng; (2) Produksi padi yang lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya dengan program peningkatan cetak sawah baru oleh Dinas Pertanian yang telah

mencapai 60.000 ha; dan (3) Harga komoditas perkebunan seperti kakao yang meningkat. Harga kakao meningkat dari

USD 1.519/mt pada triwulan I 2018 menjadi USD1.759/mt di triwulan II 2018 atau tumbuh membaik 24,1% (yoy) (Grafik

1.21).

Kinerja subusaha kehutanan (perkebunan) juga turut mendorong peningkatan pertumbuhan Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Nilai ekspor komoditas kakao sebagai salah satu indikator subusaha perkebunan

tumbuh membaik dari -32,6% (yoy) di triwulan I 2018 menjadi -23,4% (yoy) di triwulan II 2018 atau US17,05 juta (Grafik

1.20). Selain itu, nilai ekspor produk sayur-sayuran dan umbi-umbian juga tercatat tumbuh meningkat 688,3% (yoy) atau

462,6 ribu ton dari periode sebelumnya yang tumbuh -42,4% (yoy).

Sumber: Bea Cukai, diolah Sumber: World Bank Grafik 1.20. Nilai Ekspor Kakao dan Produk Olahannya Grafik 1.21. Harga Internasional Kakao

Sementara itu, kinerja sub usaha perikanan melambat sehingga menahan pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan. Salah satu indikator yang menunjukkan penurunan kinerja di subusaha perikanan adalah penurunan ekspor

komoditas perikanan, baik dari sisi volume maupun nilai. Secara volume, ekspor ikan terkontraksi lebih dalam menjadi

-16,1% (yoy) pada triwulan II 2018 dibandingkan dengan periode sebelumnya (-0,3% yoy) (Grafik 1.22), sejalan dengan itu

secara nominal nilai ekspor juga menurun, dengan pertumbuhan triwulan II 2018 mencapai -14,8% (yoy) lebih rendah

dibandingkan triwulan I 2018 yang tumbuh 5,8% (yoy) (Grafik 1.23). Penurunan kinerja perikanan diperkirakan karena

gelombang laut yang cukup tinggi hingga 1,5 meter sehingga memengaruhi nelayan melaut dan berdampak pada pasokan

ikan laut tujuan ekspor.

Pertanian, 23.78%

Pertambangan, 5.33%

Industri Pengolahan,

12.34%Konstruksi ,

12.60%

Perdagangan, 14.67%

Lainnya, 31%

Tw II 2018

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ekspor Kakao dan Produk Olahannya Pertumbuhan - Skala Kanan

Juta USD %, yoy

1,519

1,759

(40)

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500


2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoy$/mtKakao gHarga - Skala Kanan





Grafik 1.22. Volume Ekspor Komoditas Ikan Grafik 1.23. Nilai Ekspor Komoditas Ikan

Pertumbuhan di usaha pertanian Sulsel tidak sejalan dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan ke usaha

pertanian. Di triwulan II 2018, kredit yang disalurkan ke usaha pertanian tumbuh 25,7% (yoy) atau mencapai Rp3,91

triliun (Grafik 1.24). Angka pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh

31,2% (yoy). Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan petani seiring dengan adanya panen raya yang

tercermin dari NTP yang juga meningkat.

Sumber: Laporan Bank, lokasi proyek, diolah

Grafik 1.24. Perkembangan Kredit di Lapangan usaha Pertanian

1.3.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh melambat. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 3,3% (yoy),

lebih rendah dari pertumbuhan di triwulan sebelumnya 4,7% (yoy) (Tabel 1.6). Produksi nikel matte yang melambat

diperkirakan menjadi faktor utama turunnya LU Pertambangan dan penggalian. Penurunan produktivitas dipengaruhi

oleh jumlah hari kerja yang turun, disertai dengan harga bahan bakar yang meningkat sebagai salah satu komponen biaya

tertinggi yang menyebabkan perusahaan harus mengelola kapasitas produksinya. Total produksi Nikel Matte mencapai

18.893 metrik ton (MT) atau terkontraksi lebih dalam -6,0% (yoy) lebih buruk dari triwulan sebelumnya yang tumbuh

0,5% (yoy) (Grafik 1.25). Penjualan Nikel Matte juga mengalami penurunan pada triwulan II 2018 sebesar -4,4% (yoy) atau

18.764 MT dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,1% (yoy) (Grafik 1.26).

Sumber: Industri Pengolahan Nikel Sumber: Industri Pengolahan Nikel

Grafik 1.25. Produksi Nikel dalam Matte Grafik 1.26. Penjualan Nikel dalam Matte

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

7


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ekspor Ikan Pertumbuhan - Skala Kanan

JutaTon % yoy

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ekspor Ikan Pertumbuhan - Skala Kanan

Juta USD % yoy

3.753.91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRp Triliun

Pertanian gKredit Pertanian - Skala Kanan

(40)

(20)

0

20

40

60

80

0

5

10

15

20

25


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rib

u

Produksi Nikel dalam Matte (Ton Metrik) yoy (%) - Skala Kanan

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rib

u

Penjualan Nikel dalam Matte (Ton Metrik) yoy (%) - Skala Kanan




Pertumbuhan usaha pertambangan dan penggalian tidak sejalan dengan penyaluran kredit di usaha ini. Di triwulan II

2018, pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan ke lapangan usaha tambang sebesar 16,4% (yoy) atau Rp433,23

miliar, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 9,1% (yoy) (Grafik 1.28). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan

pembiayaan pada LU Pertambangan dan Penggalian meningkat sejalan dengan adanya HBKN pada triwulan laporan di

tengah produksi yang menurun.

Sumber: World Bank Sumber: LBU, diolah Grafik 1.27. Harga Komoditas Tambang Grafik 1.28. Kredit Lapangan usaha Pertambangan

1.3.3 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan II 2018, Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh melambat. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

tumbuh 3,3% (yoy), melambat dari triwulan I 2018 yang mencapai 4,7% (yoy) (Tabel 1.6). Melambatnya Lapangan Usaha

Industri Pengolahan disebabkan oleh kinerja Industri Besar dan Sedang (IBS) yang menurun di triwulan II 2018. Industri

Besar dan Sedang (IBS) mengalami kontraksi -12,6% (yoy) lebih dalam dibandingkan kontraksi pada periode sebelumnya

-0,3% (yoy) (Grafik 1.29). Perlambatan IBS berasal dari industri makanan dan barang galian bukan logam yang tumbuh

terkontraksi. Aktivitas pembangunan proyek dan perumahan yang terbatas menyebabkan kondisi over supply semen.

Strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam mengatasi kondisi over supply di pasar domestik adalah memperluas

pasar luar negeri.

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.29. Pertumbuhan Industri Grafik 1.30. Nilai Ekspor Hasil Industri

Kredit yang disalurkan perbankan ke lapangan usaha

industri tercatat kontraksi yang lebih dalam, sejalan

dengan kinerja industri pengolahan yang melambat.

Kredit yang disalurkan ke industri pengolahan tercatat

terkontraksi lebih dalam -5,8% (yoy) atau Rp7,67 triliun

dari triwulan sebelumnya -5,1% (yoy). Salah satu faktor

penghambat kredit industri pengolahan berasal dari

kelompok Industri Besar Sedang (IBS) yang tumbuh

terkontraksi khususnya industri makanan dan barang

galian bukan logam masing-masing dari -0,3% (yoy) dan

-0,4% (yoy) menjadi -11,6% (yoy) dan -18,4% (yoy).

Sumber: LBU Grafik 1.31. Kredit Industri Pengolahan

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60

80


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nikel Timah Baja

% yoy

0.43

0.44

(40)

(20)

0

20

40

60

80

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRp Triliun

Pertambangan gKredit Pertambangan - Skala Kanan

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

25


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoy

IMK IBS

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyJuta USD

Ekspor Industri gEkspor - Skala Kanan

7.447.67

(40)

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

60

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRp Triliun

Industri Pengolahan gKredit Industri Pengolahan - Skala Kanan




Di sisi lain, ekspor hasil industri masih mengalami peningkatan. Nilai ekspor hasil industri di triwulan II 2018 meningkat

dari 9,93% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi 30,7% (yoy) atau sebesar USD277,64 juta (Grafik 1.30).

1.3.4 Lapangan Usaha Konstruksi

Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, lapangan

usaha Konstruksi tumbuh 6,3% (yoy) melambat dari periode sebelumnya yang mencapai 7,8% (yoy) (Tabel 1.6).

Perlambatan seiring dengan adanya cuti dan libur lebaran yang membuat jumlah hari kerja menurun, serta bulan

ramadhan sehingga aktivitas fisik pekerjaan proyek yang terbatas. Selain itu, curah hujan yang masih dalam tingkat

menengah – tinggi berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan khususnya pembuatan pondasi yang

membutuhkan cuaca kering selama 3 hari berturut-turut. Sesuai data BKPM, nilai proyek PMDN tumbuh terkontraksi -

85,4% (yoy) atau Rp117,15 miliar dari triwulan sebelumnya yang mencapai 473,5% (yoy) atau Rp1,44 triliun (Grafik 1.10).

Perlambatan Lapangan Usaha Konstruksi tidak sejalan dengan kredit konstruksi. Kredit konstruksi tumbuh meningkat

dari 2,8% (yoy) menjadi 18,0% (yoy) di triwulan laporan (Grafik 1.33). Selain itu, realisasi pengadaan semen juga

menunjukkan peningkatan, dari sebesar -1,8% (yoy) atau 348 ribu ton di triwulan II 2017 (data April-Mei 2017) menjadi

4,5% (yoy) atau 364 ribu ton di triwulan laporan (data April-Mei 2018) (Grafik 1.32). Hal ini mengindikasikan bahwa

persediaan semen di LU Konstruksi meningkat karena adanya penurunan aktivitas pengerjaan proyek.

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia Sumber: Laporan Bank, diolah

Grafik 1.32. Pengadaan Semen Grafik 1.33. Kredit kepada Lapangan usaha Konstruksi

1.3.5 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan. Di triwulan laporan, lapangan usaha ini

tumbuh 13,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di periode sebelumnya yang tercatat 12,3% (yoy) (Tabel

1.6). Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan yang semakin menguat juga terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan

Eceran, terutama untuk penjualan produk di kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang naik. Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN) bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan laporan diperkirakan mendorong kinerja usaha

perdagangan besar dan eceran. Meski demikian, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran yang meningkat tidak

sejalan dengan penyaluran kredit ke lapangan usaha ini. Kredit ke lapangan usaha perdagangan tercatat mencapai

Rp35,96 triliun atau tumbuh 2,5% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan I 2018 yang tumbuh 3,4% (yoy)

(Grafik 1.34). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan LU Perdagangan dipengaruhi oleh adanya peningkatan daya

beli masyarakat seiring dengan pemberian THR dan adanya indikasi perdagangan antar daerah yang meningkat.

Sumber: Laporan Bank, diolah Sumber: Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.34. Perkembangan Kredit Perdagangan Grafik 1.35. Penjualan Barang Eceran Riil

523

364

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRibu Ton Realisasi Pengadaan Semen Sulsel (Ton)

gRealisasi - Skala Kanan

*) Data sampai bulan Mei 2018

6.82

8.04

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoyRp Triliun

Konstruksi gKredit Konstruksi - Skala Kanan

35.63

35.96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%, yoy

Rp Triliun

Perdagangan gKredit Perdagangan - Skala Kanan

128.36

142.02

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

80

90

100

110

120

130

140

150

160


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pertumbuhan - Skala Kanan

% yoy




1.4. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Lapangan Usaha Pertambangan

Pertumbuhan ekonomi non tambang memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,

sejalan dengan cukup stabilnya pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan. Pada triwulan II 2018, pertumbuhan

ekonomi non tambang sedikit meningkat mencapai 7,6% (yoy) dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai

7,5% (yoy) (Grafik 1.36). Hal ini menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertambangan di periode laporan merupakan salah

satu faktor yang menahan perekonomian Sulsel. Laju pertumbuhan ekonomi non pertambangan yang tetap kuat tersebut

utamanya disebabkan oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan

Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan; serta Jasa Lainnya yang menjadi

faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi non tambang.

Dari sisi rasio komponen lapangan usaha terhadap total PDRB non pertambangan, Lapangan Usaha Pertanian,

Perikanan Dan Kehutanan masih mendominasi. Pangsa lapangan usaha tersebut sebesar 23,8%, diikuti dengan

Perdagangan Besar dan Eceran 14,7%; Konstruksi 12,6%; dan Industri Pengolahan sebesar 12,3%. Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang meningkat karena masih terdapat panen raya pada periode laporan. Selain itu,

pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan yang meningkta karena terdapat HBKN

(bulan Ramadhan dan Idul Fitri) sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi non tambang tetap kuat.

Pada triwulan III 2018, lapangan usaha non pertambangan diperkirakan tumbuh melambat namun berada pada kisaran

7,1%-7,5% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan

Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan

minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan yang melambat karena masuknya musim tanam khususnya pada komoditas tanaman bahan makanan.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan

minum; Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang melambat karena kembali normalnya aktivitas

masyarakat paska HBKN.

Sumber: BPS, diolah BI

Grafik 1.36. Perkembangan Ekonomi Non Pertambangan Sulawesi Selatan

(5)

0

5

10

15

20


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pertambangan PDRB PDRB Non Tambang

% yoy




Boks 1.A

Perkembangan Terkini Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah, tercermin dari tren pangsa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat. Pada tahun 2014, jumlah anggaran infrastruktur (belanja modal) mencapai Rp160,8 triliun dengan pangsa 9% dari jumlah APBN Rp1.876 triliun. Jumlah tersebut pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp410,4 triliun dari total belanja Rp2.204,4 dengan pangsa 19% atau naik 155,2%. Oleh karena itu, anggaran infrastruktur yang telah dialokasikan oleh pemerintah digunakan untuk pengembangan konektivitas pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis.

Pentingnya pembangunan infrastruktur juga didukung oleh beberapa penelitian. Dana Moneter Internasional (2014) menunjukkan bahwa kenaikan investasi infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di jangka pendek dan menengah. Berdasarkan hasil penelitiannya, setiap 1% kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang akan meningkatkan output sebesar 0,4% pada tahun tersebut, dan 1,5% empat tahun kemudian. Sementara menurut Bank Pembangunan Asia (2015), infrastruktur fisik seperti telekomunikasi, jalan, irigasi, dan listrik akan mendorong tingkat pendapatan dan produksi pada jangka panjang. Bank Dunia (2004) juga berpendapat bahwa infrastruktur merupakan bahan utama untuk produktivitas dan pertumbuhan. Infrastruktur membantu negara berkembang untuk terhubung dengan kegiatan ekonomi inti dan akses ke peluang produktif tambahan. Infrastruktur juga memiliki dampak terhadap masyarakat miskin (khususnya pendidikan dan kesehatan), kesempatan kerja dan prospek pendapatan.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur nasional pada tahun 2018 antara lain: (1) pembangunan dan preservasi jalan dengan luas pembangunan jalan baru (832 km), pembangunan jalan tol (33 km) dan pembangunan jembatan (15.373 m); (2) prasarana perkeretaapian (639 km); (3) bandar udara baru baik penyelesaian dan lanjutan (8 lokasi); (4) informasi dan telekomunikasi pada desa broadband terpadu (100 lokasi) dan BTS di daerah blankspot terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T (380 lokasi); (5) penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah pada pembangunan rumah susun (13.405 unit) dan bantuan stimulan berupa peningkatan dan pembangunan (174,3 ribu unit).

Sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat, di Sulsel juga turut dilakukan pembangunan infrastruktur yang cukup masif, melalui pendanaan dari APBN, APBD, maupun swasta. Fokus pembangunan infrastruktur antara lain peningkatan kualitas pembangunan jalan, bandar udara, dan pelabuhan; pengadaan jalur kereta api dan pembangkit energi. Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan distribusi dan kelancaran barang, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, mendukung industri, serta dalam rangka mempersiapkan IMF-World Bank Annual Meeting pada Oktober 2018. Perkembangan keseluruhan pembangunan dapat terangkum dalam Gambar 1.A.1, Gambar 1.A.2, Tabel 1.A.1 dan Tabel 1.A.2 sebagai berikut :

Gambar 1.A.1. Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) – Makassar New Port

Sumber : PT. Pelindo IV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•




Gambar 1.A.2. Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) – Kereta Api Makassar - Parepare

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel

Tabel 1.A.1 Perkembangan Infrastruktur Bandar Udara, Jalan dan Energi

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII dan PLN Wil. Sulselrabar

Irigasi, bendung, bendungan dan waduk merupakan salah satu sistem pertanian yang memasok kebutuhan air untuk tanaman. Sistem tersebut merupakan komponen utama khususnya pada saat iklim kering (Todkari, 2012). Demikian pula halnya dengan Sulsel sebagai daerah pertanian utama di Kawasan Timur Indonesia, infrastruktur di pertanian menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan upaya dan fokus pemerintah dalam rangka peningkatan produksi pertanian khususnya padi, jagung dan kedelai. Oleh karena itu, mengingat fokus pemerintah termasuk upaya peningkatan produksi pangan nasional, beberapa rencana pengembangan dan progres infrastruktur penunjang pangan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stasiun KA

No Nama Proyek Rencana Pengembangan Perkembangan Terakhir1 Perluasan apron untuk parking

stand Pesawat Narrow Body di

Bandara Sultan Hasanuddin

Kapasitas 25.000 m2 atau 10 pesawat

Total investasi: Rp 63 miliar.

Target selesai: Oktober 2018

2 PLTU Jeneponto tahap II Tahap I telah dioperasikan pada tahun 2012

Kapasitas PLTU Jeneponto tahap II 2x135 MW

(gross capacity) atau 2x125 (net capacity)

Nilai proyek (turn key) sebesar Rp 3 triliun

Groundbreaking pada bulan Maret 2015

Juli 2017: PLTU beroperasi (dari target November-Desember 2017)

Progres Juni 2018 : sudah beroperasi

3 PLTB Sidrap Kapasitas : 70 MW

Nilai investasi: USD 150 juta

Progres Juni 2018: sudah beroperasi

4 PLTU Barru Tahap II Kapasitas : 1x100 MW Progres Juni 2018 : groundbreaking

Target selesai : 2021

5 PLTB Tolo Kapasitas : 60 MW Progres Juni 2018: 60%

Target selesai: Desember 20186 Pelebaran Jalan Maros-

Watampone

Total Investasi: Rp125,52 Milyar /Rp1,85

Triliun (alokasi/kebutuhan)

Estimasi Pembangunan: 2015-2018

Target selesai: September 2018

Progress Juli 2018 : 90%7 Pembangunan Elevated Road

Segmen I

Total Investasi: Rp167,68 Milyar Progres Juni 2018: 80,91% (dari target 3,48 km)

Target selesai: September 2018

Kendala: pembebasan lahan8 Pembangunan Jalan dan

Jembatan Bypass

Mamminasata

Total Investasi: Rp245,86 Milyar Estimasi Pembangunan: 2015-2018

Progres Juni 2018: 56,98% (dari target 13,75 km)

9 Pembangunan Jalan dan

Jembatan Middle Ring Road

Total Investasi: Rp174,78 Milyar Estimasi Pembangunan: 2015-2018

Progres Juni 2018: 62,49% (dari target 3,05 km)

Kendala: pembebasan lahan




Tabel 1.A.2 Perkembangan Infrastruktur Pendukung Pangan

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang

No Nama Proyek Rencana Pengembangan Perkembangan Terakhir

1 Bendung Baliase (PSN) Lokasi : Kabupaten Luwu Utara

Target : November 2015 – November 2018

APBN : ±Rp215,42 Miliar

Progres Mei 2018: Pembangunan fisik

92,81%; keuangan 84,54%

Agts 2015: Penandatanganan MOU

Sept 2015 : Pembebasan Lahan

Des 2015: Persiapan pembangunan

(tenaga kerja, peralatan, dan material)

2 Bendungan Karalloe (PSN) Lokasi : Kabupaten Gowa

Luas: 7.004 ha

Target : Desember 2013 – Desember 2019


Progres Juni 2018: Pembangunan fisik

73,48%; keuangan 65%

2014: Groundbreaking

2015: Pengadaan lahan (109,32 ha dari

215 ha)

3 Bendungan Paselloreng (PSN) Lokasi : Kabupaten Wajo

Target : Juni 2015 – Juli 2019


Progres Juni 2018: Pembangunan Fisik

72,8%; keuangan: 70,5%

Pembangunan: 2016

4 Waduk Tunggu Nipa Nipa Lokasi : Kabupaten Maros dan Gowa

Target : Desember 2015 – Desember 2018

APBN : ±Rp347 Miliar

Progress Juni 2018: Pembangunan fisik

72,76%; keuangan 70,54%

5 Bendungan Pamukkulu (PSN) Lokasi : Kabupaten Takalar

Target : November 2017 – Desember 2021

APBN : Paket 1 ±Rp852 Miliar; Paket 2

±Rp811 Miliar

Progress Juni 2018: Pembangunan fisik

0,89%




Boks 1.B

Mendorong Pengembangan Pariwisata Sulsel untuk Mendukung Penguatan Neraca Transaksi Berjalan (Current Account Balance)

Pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor jasa untuk menurunkan defisit neraca jasa. Dilihat dari Neraca Pembayaran Indonesia periode tahun 2010 - Maret 2018, current account Indonesia cenderung mengalami defisit terutama sejak harga komoditas mengalami penurunan. Hal serupa juga terlihat pada neraca jasa yang selalu defisit, terutama disebabkan oleh impor jasa transportasi (khususnya pada jasa pelayaran) yang cukup tinggi. Adapun transaksi jasa yang mengalami surplus terutama terjadi pada transaksi jasa pariwisata (travel) dan dengan kecenderungan meningkat. Sejalan dengan kondisi tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata perlu terus ditingkatkan karena dapat memberikan dampak yang paling cepat terhadap perbaikan transaksi berjalan Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan pariwisata dalam 5 tahun ke depan agar dapat membantu menurunkan defisit transaksi berjalan. Melalui pembangunan infrastruktur pariwisata, pemerintah konsisten mengembangkan daerah wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia.

Grafik 1.B.1 Current Account Indonesia 2010 - Maret 2018 Grafik 1.B.2 Neraca Jasa 2010 - Maret 2018

Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan penerimaan devisa. Thano (2015) menyebutkan bahwa karakteristik negara berkembang ditandai dengan kekurangan cadangan uang (valas) dan kesulitan mencari dana dalam pengembangan ekonomi, sehingga pariwisata menjadi alternatif dalam meningkatkan cadangan devisa. Pendapatan dari pariwisata secara tidak langsung meningkatkan permintaan untuk faktor-faktor produksi dan akibatnya kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan nasional, dan kemudian mengubahnya menjadi faktor produktivitas tinggi. Menurut Samuelson (1972) aktivitas ekspor sektor pariwisata terpusat pada penjualan barang dan jasa dari masyarakat negara tersebut pada wisatawan mancanegara (wisman). Selain itu, pariwisata juga memiliki dampak multiplier pada industri makanan, transportasi, industri perlengkapan wisatawan, konstruksi, komunikasi dan lainnya karena dapat menyediakan pekerjaan, dan wisman berperan penting dalam peningkatan dan diversifikasi ekspor.

Sebagai turunan dari pengembangan pariwisata oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki blue print pengembangan pariwisata. Dalam blue print tersebut, Detailed Engineering Design (DED) yang dicanangkan adalah pengembangan destinasi Toraja, Selayar, Bulukumba, Geopark Maros-Pangkep, dan Rencana Induk Pengembangan Obyek (RIPO) Wisata Karst Rammang-Rammang, Rest Area Malino dan Kebun Raya Malino, serta Kawasan Ekonomi Khusus Selayar. Ke depan, pengembangan pariwisata Sulsel tersebut diharapkan secara langsung dapat meningkatkan jumlah kedatangan wisman dan tingkat penghunian kamar hotel di Sulsel.

Grafik 1.B.3 Jumlah Kedatangan Wisman

Grafik 1.B.4 Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang (TPK)

Sumber: BPS, diolah




Strategi pemerintah daerah Sulsel dalam mendorong pariwisata melalui 4A. Adapun penjabaran 4A adalah (1) Attraction: memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya dan pusaka (culture and heritage), teknologi untuk smart city dan industri kreatif untuk kota kreatif berbasis sumber daya alam, budaya, dan komunitas; (2) Amenity: memperbaiki kualitas, ketersediaan, standarisasi, local content, dan membangun kesetaraan kualitas bertaraf internasional serta menciptakan amenitas berbasis potensial lokal untuk kesejahteraan komunitas (homestay, pasar, kawasan batik, kawasan budaya, kawasan ekowisata) untuk mengurangi kebocoran ekonomi; (3) Accessibility: memperkuat akses pada pasar utama (aktual dan potensial) dan pergerakan internal, aksesibilitas untuk transportasi darat kereta api, pengembangan bandar udara dan penerbangan tambahan; (4) Ancillary: menyediakan fasilitas tambahan untuk kenyamanan (kereta wisata, TIC, souvenir center). Serta membentuk Genpi.co yang merupakan wadah bagi generasi muda untuk mempromosikan potensi wisata di berbagai daerah.

Hasil riset growth strategy yang telah dilakukan Bank Indonesia Provinsi Sulsel tahun 2017, menunjukkan adanya beberapa kendala kritikal dalam pengembangan pariwisata yaitu: (1) Infrastruktur penunjang pariwisata masih lemah; (2) Keterampilan Tenaga Kerja Rendah; dan (3) Promosi pariwisata yang masih minim. Beberapa strategi yang diusulkan dalam mendorong pariwisata baik pada jangka pendek, menengah dan panjang, yaitu:

No Infrastruktur SDM Promosi

1 Mengembangkan wisata minat

khusus, seperti agrowisata di Kab.

Maros, Watersport di Kab.

Bulukumba (Bira) dan Kab. Kep.

Selayar, wisata sejarah dan budaya

di Kab. Toraja

Membuat pelatihan pelayanan

(termasuk Bahasa Inggris, Bahasa

Mandarin, dan lainnya)

Pemasaran melalui media sosial, vloger, dan

review di situs/aplikasi

2 Membangun fasilitas pendukung

seperti jalan, bandara, kereta api,

dll

Penawaran paket wisata Kawasan Timur

Indonesia (misalnya menuju Raja Ampat)

ditawarkan melalui Sulsel sebagai kunjungan

awal bukan hanya sebagai transit turis

3 Mengembangkan paket wisata

tersegmentasi (short trip, medium

trip dan long trip)

Pembenahan Tourism Information Center

4 Mendorong peningkatan event berskala

nasional & internasional

5 Meningkatkan jumlah travel fair dengan

segmentasi dan strategi yg tepat

6 Melakukan koordinasi dengan pihak airlines

guna menambah rute penerbangan langsung

dari Luar Negeri

Sumber: Riset Growth Strategy Bank Indonesia Tahun 2017



2. KEUANGAN PEMERINTAH

Bab 2 Keuangan Pemerintah

Daya dorong APBD Provinsi Sulsel terhadap perekonomian pada triwulan II

2018 sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel pada triwulan II 2018 tercatat mencapai

Rp3,29 triliun atau 34,1% dari pagu anggaran sebesar Rp9,65 triliun, lebih

tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 32,3%.

Sebagian besar penyerapan anggaran direalisasikan untuk belanja operasional

(pangsa 76,2%) dan belanja transfer (pangsa 20,1%), sementara untuk realisasi

belanja modal mencapai Rp123,4 miliar (pangsa 3,8%).

Di sisi lain, persentase realisasi belanja pada APBN yang dialokasikan di Sulsel

sedikit menurun. Pada triwulan II 2018, total belanja telah terealisasi sebesar

Rp7,08 triliun atau 34,1% dari yang dianggarkan sebesar Rp20,79 triliun.

Penurunan komponen belanja terjadi pada seluruh komponen kecuali komponen

belanja bantuan sosial.

Ke depan realisasi APBD dan APBN di Sulsel, memiliki peran strategis dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel 2018, terutama stimulus pertumbuhan

melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAHD



2.1 Struktur Anggaran

Pagu anggaran belanja terbesar berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. Komponen keuangan pemerintah

daerah di Sulsel terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi,

(2) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

untuk Provinsi Sulsel. Dari ketiga unsur tersebut, nilai pagu anggaran belanja yang berasal dari APBD Pemerintah

Kabupaten/Kota memiliki porsi paling tinggi yaitu mencapai Rp32,79 triliun atau 52,4% dari total pagu anggaran belanja

2018 sebesar Rp62,59 triliun. Sementara itu, pagu anggaran belanja dari APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Sulsel

menempati urutan kedua sebesar Rp20,19 triliun (32,2%), dan disusul oleh pagu anggaran belanja dari APBD Pemerintah

Provinsi sebesar Rp9,62 triliun (15,4%). Dari total pagu anggaran belanja tersebut, hingga triwulan II 2018 telah berhasil

direalisasikan sebesar Rp20,23 triliun atau 32,0% (Grafik 2.1 dan 2.2). Realisasi anggaran pada triwulan II 2018 tersebut

relatif sama dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 32,1% atau Rp18,98 triliun.

Keterangan: Anggaran Perubahan pada APBD Provinsi

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel dan BPKAD Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.1. Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah di Sulsel

Tahun 2018

Keterangan: *) Perkiraan Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel dan BPKAD Provinsi Sulsel, diolah Grafik 2.2. Struktur Realisasi Belanja Keuangan Pemerintah di Sulsel

Triwulan III 2018

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten/Kota tetap paling tinggi dengan pola penyerapan relatif sama dengan tahun

sebelumnya. Pada triwulan II 2018, nilai realisasi belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota diperkirakan mencapai

Rp9,86 triliun atau porsinya 48,7% dari total realisasi belanja pemerintah daerah di Sulsel, sementara realisasi APBN di

Sulsel menempati urutan kedua sebesar Rp7,08 triliun (porsi 35,0%), dan disusul oleh realisasi APBD Pemerintah Provinsi

sebesar Rp3,29 triliun atau porsinya 16,3% (Grafik 2.2). Sementara pada triwulan II 2017, APBD Pemerintah

Kabupaten/Kota, APBN di Sulsel, dan APBD Pemerintah Provinsi masing-masing porsinya 49,4%; 35,0%; dan 15,6%.

2.2 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi

2.2.1 Pendapatan 2.2.1.1. Struktur Realisasi Pendapatan

Berdasarkan sumbernya, pendapatan transfer mendominasi struktur pendapatan di Provinsi Sulsel. Hingga triwulan II

2018, nilai pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat mencapai Rp2,76 triliun atau 49,9% dari total nilai

realisasi pendapatan sebesar Rp4,44 triliun. Pendapatan transfer sebagian besar direalisasikan dalam bentuk Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing dengan porsi mencapai 53,0% dan 42,3%. Sumber

pendapatan kedua berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga triwulan II 2018 mencapai Rp1,67

triliun (37,8%), dengan sumber pendapatan utama berasal dari pendapatan pajak daerah yang nilainya mencapai Rp1,45

triliun dengan porsi 86,6% dari PAD. Sementara sumber pendapatan lain berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah, dan pendapatan retribusi daerah. Dibandingkan triwulan yang sama

tahun sebelumnya, pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor, serta

dampak lanjutan dari kebijakan penurunan tarif bea balik nama kendaraan motor.

APBN32.2%

APBD PROVINSI

15.4%

APBD KAB/

KOTA*52.4%

ANGGARAN2018

APBN35.0%

APBD PROVINSI

16.3%

APBD KAB/

KOTA*48.7%

REALISASIANGGARANTw II 2018

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel, diolah

Grafik 2.3. Proporsi Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulsel

2.2.1.2. Perkembangan Realisasi Pendapatan

Secara umum, pencapaian realisasi pendapatan Provinsi Sulsel masih cukup tinggi meski realisasi PAD sedikit menurun.

Sampai dengan triwulan II 2018, realisasi pendapatan telah mencapai Rp4,44 triliun atau 46,9% dari yang ditargetkan

pada tahun 2018 sebesar Rp9,48 triliun. Secara lebih rinci, dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan transfer mencapai

49,9%, PAD mencapai 42,8% dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 8,3% dari yang ditargetkan untuk tahun 2018.

Baik secara nominal maupun persentase realisasi, pendapatan APBD pada triwulan II 2018 masih cukup tinggi mencapai

Rp4,44 triliun (46,9%) meski lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai

Rp4,46 triliun (50,1%). Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali pendapatan pajak daerah.

Penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan karena banjir yang terjadi disejumlah wilayah

dan berdampak pada tambang pasir yang tidak beroperasi2.

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

Keterangan: angka sementara (APBD Provinsi Sulawesi Selatan Unaudited) Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel

Realisasi pendapatan pajak daerah pada triwulan II 2018 mengalami peningkatan terutama pajak kendaraan bermotor.

Pada triwulan II 2018, komponen Pendapatan Pajak Daerah tercatat sebesar Rp1,45 triliun (42,2%) naik dari triwulan II

2017 sebesar Rp1,36 triliun (41,0%). Peningkatan pajak tersebut karena terdapat peningkatan pajak kendaraan bermotor,

serta dampak lanjutan dari kebijakan penurunan tarif bea balik nama kendaraan bermotor dari 12,5% menjadi 10% sejak

Januari 2018 dan pajak progresif kendaraan kedua dari 2,5% menjadi 2%, kendaraan ketiga dari 3,5% menjadi 2,25%;

kendaraan keempat dari 4,5% menjadi 2,5% dan kendaraan kelima dari 5,5% menjadi 2,75%.

2 Anekdotal info.

Rp1,132(48,1%)

Rp1,234(59,2%)

Rp1,432(62,7%) Rp1,497

(43,7%)Rp1,634(36,1%)

Rp1,678(37,8%)

Rp783(33,3%)

Rp850(40,8%)

Rp847(37,1%) Rp1,927

(56,2%)Rp2,825(63,3%)

Rp2,761(62,2)

Rp438(18,6%)

Rp0(0,02%)

Rp5(0,2%)

Rp2(0,07%)

Rp4(0,08%)

Rp3(0,06%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tw II-2013 Tw II-2014 Tw II-2015 Tw II-2016 Tw II-2017 Tw II-2018

(% / Rp miliar)

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Transfer Pendapatan Asli Daerah

NOMINAL % REALISASI NOMINAL % REALISASI

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,724.17 1,633.56 43.86% 3,917.73 1,678.29 42.84%

- Pendapatan Pajak Daerah 3,314.21 1,359.12 41.01% 3,449.10 1,453.66 42.15%

- Pendapatan Retribusi Daerah 90.14 40.90 45.37% 91.09 30.69 33.70%

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 122.03 126.66 103.79% 142.71 108.86 76.28%

- Lain-lain PAD yang Sah 197.80 106.88 54.03% 234.84 85.08 36.23%

PENDAPATAN TRANSFER 5,166.21 2,824.83 54.68% 5,531.29 2,761.32 49.92%

- Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 297.12 199.56 67.16% 310.81 120.66 38.82%

- DAU 2,266.26 1,321.99 58.33% 2,509.48 1,463.86 58.33%

- DAK 2,595.32 1,295.79 49.93% 2,695.00 1,168.80 43.37%

- Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 7.50 7.50 100.00% 16.00 8.00 0.00%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 11.55 3.55 30.77% 32.89 2.72 8.26%

JUMLAH PENDAPATAN 8,901.93 4,461.94 50.12% 9,481.91 4,442.33 46.85%

ANGGARAN

PERUBAHAN

2018

REALISASI s/d TRIWULAN II 2018REALISASI TRIWULAN II 2017U R A I A N

ANGGARAN

2017




2.2.2 Belanja

2.2.2.1. Struktur Realisasi Belanja

Belanja operasional masih mendominasi struktur belanja Provinsi Sulsel. Sampai dengan triwulan II 2018, nilai realisasi

belanja APBD Provinsi Sulsel yang terbesar berasal dari belanja operasional mencapai Rp2,51 triliun (pangsa 76,2%).

Jumlah tersebut secara nominal lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,30 triliun (pangsa

77,8%). Selanjutnya pangsa belanja berturut-turut diikuti oleh belanja transfer 20,1% (atau Rp660,2 miliar) dan belanja

modal 3,7% (atau Rp123,4 miliar).

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel

Grafik 2.4.Proporsi Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulsel

2.2.2.2. Perkembangan Realisasi Belanja

Persentase dan nilai realisasi belanja APBD Provinsi Sulsel pada triwulan II 2018 meningkat. Realisasi belanja di triwulan

II 2018 tercatat sebesar Rp3,29 triliun atau 34,1% dari yang ditargetkan sebesar Rp9,65 triliun. Pencapaian realisasi

belanja tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,96 triliun atau 31,1% dari yang

ditargetkan sebesar Rp9,15 triliun. Dengan persentase realisasi belanja sampai dengan triwulan II 2018 tersebut, maka

terdapat surplus pada APBD Provinsi Sulsel sebesar Rp1,15 triliun.

Nilai realisasi belanja operasional lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja operasional

pada triwulan II 2018 mencapai Rp2,51 triliun (35,0%), dimana nilai realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,30 triliun (35,4%). Nilai realisasi belanja operasional yang lebih tinggi tersebut

terjadi pada komponen belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Diperkirakan belanja barang yang

meningkat karena pegawai memfokuskan belanja barang seiring dengan jumlah hari kerja yang lebih pendek agar pada

triwulan selanjutnya dapat fokus pada belanja modal.

Nilai dan persentase realisasi belanja modal meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan

II 2018, realisasi belanja modal telah mencapai Rp123,41 miliar atau 11,1% dari yang ditargetkan sebesar Rp1,11 triliun,

meningkat dibandingkan persentase realisasi pencapaian pada triwulan II 2017 sebesar Rp63,11 miliar atau 6,0% dari

yang ditargetkan sebesar Rp1,06 triliun. Nilai dan persentasi realisasi belanja modal yang lebih tinggi tersebut terjadi pada

hampir seluruh komponen kecuali belanja aset tetap dan lainnya, serta aset lainnya.

Rp1,305(77,9%)

Rp1,382(70,6%)

Rp1,399(67,6%)

Rp1,832(73,9%)

Rp2,302(77,8%)

Rp2,509(76,2%)

Rp53(3,2%)

Rp127(6,5%)

Rp152(7,3%)

Rp82(3,3%)

Rp63(2,1%)

Rp123(3,7%)

Rp316(18,9%)

Rp450(23,0%)

Rp518(25,0%)

Rp564(22,8%)

Rp594(20,1%)

Rp660(20,1%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Transfer Belanja Modal Belanja Operasional

(% / Rp miliar)




Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulsel (Rp Miliar)

Keterangan: NA (not available) Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulsel

Nilai realisasi transfer kepada Kabupaten/Kota juga tercatat cukup tinggi. Realisasi transfer sampai dengan triwulan II

2018 tercatat Rp660,2 miliar (48,7%), lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp593,8 miliar (38,2%). Transfer tersebut

diharapkan dapat direalisasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui pembangunan untuk pelayanan

publik, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang diharapkan dapat mendorong

perekonomian daerah masing-masing. Dengan adanya penggunaan dana transfer yang tepat sasaran tersebut,

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian di daerah masing-masing.

2.3 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Sulsel

2.3.1 Struktur Realisasi Belanja

Realisasi belanja pegawai mendominasi belanja pada APBN Sulsel. Sampai dengan triwulan II 2018, pangsa realisasi

belanja pegawai mencapai 47,5% atau Rp3,36 triliun dari pagu sebesar Rp7,36 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 46,9% atau Rp3,12 triliun dari pagu

sebesar Rp6,72 triliun. Sementara itu, pangsa belanja barang pada triwulan II 2018 mencapai 35,2% (Rp2,49 triliun),

sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya mencapai 35,8% (Rp2,29 triliun).


BELANJA

BELANJA OPERASIONAL 6,509.46 2,301.51 35.36% 7,166.79 2,508.60 35.00%

- Belanja Pegawai 3,144.13 1,172.51 37.29% 3,199.64 1,114.28 34.83%

- Belanja Barang 1,294.94 379.02 29.27% 1,748.98 493.28 28.20%

- Belanja Bunga 19.50 6.51 33.37% 11.50 1.21 10.55%

- Belanja Hibah 1,898.11 728.49 38.38% 2,007.51 842.23 41.95%

- Belanja Bantuan Sosial 0.60 - 0.00% 0.60 0.15 25.00%

- Belanja Bantuan Keuangan 152.17 14.69 9.65% 198.56 57.44 28.93%

BELANJA MODAL 1,059.51 63.11 5.96% 1,110.38 123.41 11.11%

- Belanja Tanah 24.57 - 0.00% 0.35 0.32 91.76%

- Belanja Peralatan & Mesin 243.10 17.30 7.12% 320.38 42.51 13.27%

- Belanja Gedung dan Bangunan 510.17 27.51 5.39% 429.55 54.32 12.65%

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 276.38 16.29 5.89% 278.37 20.01 7.19%

- Belanja Aset Tetap Lainnya 0.49 0.04 8.56% 66.68 2.82 4.23%

- Aset Lainnya 4.79 1.97 41.14% 6.84 0.97 14.13%

- Belanja BLUD na na na 8.21 2.46 29.93%

BELANJA TIDAK TERDUGA 25.00 - 0.00% 20.00 - 0.00%

JUMLAH BELANJA 7,593.97 2,364.62 31.14% 8,297.17 2,632.01 31.72%

TRANSFER 1,555.49 593.81 38.18% 1,354.74 660.23 48.73%-

TOTAL BELANJA 9,149.46 2,958.43 32.33% 9,651.91 3,292.24 34.11%

SURPLUS / (DEFISIT) -247.53 1,503.51 -607.40% -170.00 1,150.09 -676.54%

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 383.53 165.80 43.23% 237.57 192.34 80.96%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 136.00 68.00 50.00% 75.65 65.28 86.29%

JUMLAH PEMBIAYAAN 247.53 97.80 39.51% 161.92 127.06 78.47%

ANGGARAN

PERUBAHAN

2018

REALISASI s/d TRIWULAN II 2018REALISASI TRIWULAN II 2017U R A I A N

ANGGARAN

2017




Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel, diolah

Grafik 2.5. Proporsi Belanja APBN di Sulsel

2.3.2 Perkembangan Realisasi Belanja

Secara persentase realisasi belanja APBN Sulsel pada triwulan II 2018 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II

2017, meski secara nominal lebih tinggi. Pada triwulan II 2018, realisasi belanja APBN di Sulsel mencapai sebesar Rp7,08

triliun, lebih tinggi dari realisasi pada triwulan II 2017 yang mencapai Rp6,65 triliun. Nilai realisasi yang lebih tinggi

tersebut terutama terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang. Namun demikian, dilihat dari persentasenya, belanja

APBN Sulsel triwulan II 2018 lebih rendah dibandingkan triwulan II 2017. Persentase realisasi belanja yang mengalami

penurunan terjadi pada hampir seluruh komponen, kecuali belanja bantuan sosial. Persentase realisasi belanja Bantuan

Sosial yang sediki meningkat sejalan dengan fokus pemerintah pusat terutama untuk penyaluran program-program

perlindungan sosial, seperti percepatan penyaluran PKH, percepatan pembayaran PBI di muka dan percepatan dalam

pembayaran bantuan sosial pangan3.

Di sisi lain, persentase belanja modal mengalami sedikit penurunan. Presentase realisasi belanja modal yang mengalami

penurunan dari pagu anggaran sejalan dengan penurunan Industri Besar dan Sedang (IBS) dimana yang terbesar berasal

dari industri barang galian bukan logam (dhi. semen) sebagai salah satu indikator pembangunan. Selain itu, jumlah hari

kerja yang lebih sedikit menjadi salah satu faktor pembangunan yang tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada

penyerapan belanja modal. Belanja pegawai yang menurun merupakan dampak lanjutan dari triwulan I 2018 seiring

dengan adanya pembentukan lembaga di bawah kementerian Pertahanan di Sulawesi Utara, sehingga terjadi

pemindahan sebagian pegawai dari Sulawesi Selatan. Pada transfer dana desa, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan

transfer untuk Dana Desa telah terealisasi sesuai tahapan. Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran dana desa

tahun 2018 dalam mendukung program padat karya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK) No.

225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tanggal 29 Desember 2017. Penyaluran

dana desa akan dicairkan dalam 3 tahap, dimana tahap pertama sebesar 20% dengan perkiraan waktu pencairan antara

minggu II Januari – minggu III Juni, tahap kedua sebesar 40% dengan perkiraan waktu pencairan antara minggu IV Maret

2018 – minggu IV Juni 2018, tahap ketiga 40% dengan perkiraan waktu paling cepat pada bulan Juli4.

Tabel 2.3. Realisasi Belanja APBN Provinsi Sulsel Triwulan II 2018 Per Jenis Belanja Rp miliar

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel, diolah

3 Laporan APBN Juni 2018, Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/media/10109/apbn-kita-juni-2018.pdf

4 Anekdotal info.

Rp2,215.96(44,9%)

Rp2,291.29(43,8%)

Rp2,708.40(49,3%)

Rp3,528.49(47,9%)

Rp3,119.21(46,9%)

Rp3,362.68(47,5%)

Rp1,257.43(25,5%)

Rp1,648.84(31,5%)

Rp1,416.19(25,8%)

Rp2,405.06(32,7%)

Rp2,293.39(34,5%)

Rp2,495.43(35,3%)

Rp939.29(19,0%)

Rp746.03(14,3%)

Rp839.56(15,3%)

Rp1,422.95(19,3%) Rp1,220.22

(18,4%)

Rp1,214.47(17,2%)

Rp498.04(10,1%)

Rp549.36(10,5%)

Rp528.46(9,6%)

Rp8.95(0,1%)

Rp12.69(0,2%)

Rp7.09(0,1%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tw II - 2013 Tw II - 2014 Tw II - 2015 Tw II - 2016 Tw II - 2017 Tw II - 2018

(%/Rp miliar)

Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Barang Belanja Pegawai


Belanja Pegawai 6,720.52 3,119.21 46.41% 7,364.46 3,362.68 45.66%

Belanja Barang 6,409.62 2,293.39 35.78% 8,390.65 2,495.43 29.74%

Belanja Modal 4,499.08 1,220.22 27.12% 5,008.10 1,214.47 24.25%

Belanja Bantuan Sosial 54.43 12.69 23.32% 29.96 7.09 23.66%

JUMLAH BELANJA 17,683.64 6,645.51 37.58% 20,793.18 7,079.67 34.05%

ANGGARAN

PERUBAHAN

2018

REALISASI TRIWULAN II 2018REALISASI TRIWULAN II 2017ANGGARAN

2017U R A I A N




2.4 Peran Realisasi Keuangan Pemerintah Dalam PDRB

Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) masih dalam tren

menurun5 sejak 6 tahun terakhir. Rasio pada triwulan II 2018 tercatat 1,44 sedikit menurun dibanding triwulan II 2017

yang terhitung 1,58. Sementara rasio realisasi pendapatan transfer terhadap PDRB ADHB juga memiliki tren menurun dari

semula 2,73 di triwulan II 2017 menjadi 2,37 pada triwulan II 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB

diikuti peningkatan PAD melalui penggalian sumber pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Disisi lain, rasio

pendapatan transfer yang menurun mengindikasikan bagaimana ketergantungan pemerintah daerah yang semakin

menurun terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dicermati lebih lanjut, mengingat belum dapatnya

pemerintah untuk meningkatkan kemampuan menggali pendapatan asli daerah tersebut, dapat disebabkan oleh

kewenangannya yang semakin terbatas atau terdapat ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sulsel, BPKAD Provinsi Sulsel, diolah BI Grafik 2.6. Rasio Realisasi Pendapatan APBD Terhadap PDRB ADHB

Sumber: Kanwil DJPB Prov. Sulsel, BPKAD Prov. Sulsel, diolah BI Grafik 2.7. Rasio Realisasi Belanja APBD Terhadap PDRB ADHB

Rasio realisasi belanja operasional dan belanja modal APBD di Sulsel terhadap PDRB ADHB juga mengalami penurunan

di triwulan II 20186. Penurunan rasio belanja operasional dan modal terhadap PDRB ADHB masing-masing menjadi 7,2%

dan 1,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran realisasi belanja pemerintah sebagai contributor dalam mendorong

perekonomian mengalami penurunan di periode laporan. Namun demikian, penurunan pada rasio belanja modal

terhadap PDRB tersebut diperkirakan karena proyek pemerintah yang berjalan diluar target waktu seiring dengan

terdapatnya HBKN di triwulan II 2018. Sejalan dengan berakhirnya HBKN, maka upaya untuk mendorong dan

menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Sulsel pada triwulan III perlu lebih ditingkatkan.

5 Dihitung dengan rumus realisasi komponen pendapatan APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif. 6 Dihitung dengan rumus realisasi komponen belanja APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif.

1.77 1.70

1.70 1.59

1.58 1.44

1.22 1.17 1.01

2.04

2.73

2.37

0.40

0.90

1.40

1.90

2.40

2.90


%

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer

7.45 7.32

6.57 6.32

7.46 7.19

1.55

1.20 1.18

0.98

1.24 1.15

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6


%%

Belanja Operasional Belanja Modal - sisi kanan




HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



3. INFLASI DAERAH

Bab 3 Inflasi Daerah

Laju inflasi pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 4,13% (yoy) atau lebih tinggi

dari triwulan sebelumnya yang berada pada level 3,70% (yoy). Lebih

tingginya tekanan inflasi pada triwulan II 2018 disebabkan oleh tarikan

permintaan (demand pull inflation) selama periode Ramadhan dan lebaran.

Tarikan permintaan tersebut tercermin dari kenaikan kelompok sandang serta

bahan makanan.

Namun demikian inflasi selama triwulan II 2018 merupakan inflasi terendah bila

dibandingkan rata-rata historis periode Ramadhan dan Lebaran dalam 3 tahun

terakhir. Lebih rendahnya inflasi tersebut merupakan buah hasil kerjasama yang

optimal antara Bank Indonesia dan dinas terkait dalam forum TPID. Hal ini

antara lain dibuktikan oleh penghargaan yang diraih TPID Kota Makassar dari

pemerintah pusat pada kategori TPID terbaik kota yang langsung diberikan

oleh Presiden Republik Indonesia.

Ke depan, inflasi akan diarahkan pada rentang yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, yaitu 3,5+1% (yoy). Tantangan terbesar adalah pada kelompok

inflasi bahan makanan yang masih mendapatkan tekanan terutama melalui

imported inflation seiring dengan ketidakpastian global yang meningkat.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan TPID akan terus memastikan upaya stabilitas

harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencapai pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan.

BAB 3INFLASI DAERAH



3.1. Inflasi Umum

Inflasi Sulsel pada triwulan II 2018 cenderung lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi

selama triwulan II 2018 tercatat sebesar 4,13% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 3,70% (yoy). Lebih tingginya inflasi pada

triwulan II 2018 disebabkan oleh adanya tekanan

inflasi pada sebelum hari raya lebaran seiring dengan

meningkatnya kebutuhan masyarakat serta hari libur

yang lebih panjang. Tekanan terjadi hampir pada

seluruh kelompok harga dengan inflasi secara bulanan

tertinggi terjadi pada bulan Juni 2018.

Namun demikian inflasi selama periode lebaran

tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun

sebelumnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan Berdasarkan Waktu

Inflasi selama periode Ramadhan dan Lebaran cenderung terkendali dengan tekanan tertinggi pada bulan Juni 2018

yang mencatatkan inflasi sebesar 0,94% (mtm). Kondisi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata 3 tahun

terakhir periode Ramadhan dan Lebaran yang nilainya mencapai 1,07% (mtm). Lebih rendahnya inflasi pada periode

Ramadhan dan Lebaran disebabkan oleh jauh lebih terkendalinya harga bahan pangan. Inflasi bahan pangan naik

1,70% (mtm), berada di bawah rata-rata historisnya yang berada pada level 2,28% (mtm).

Pada triwulan III 2018 tekanan inflasi diperkirakan akan lebih rendah dengan beberapa risiko yang harus dimitigasi.

Dengan melihat tren inflasi secara bulanan, seiring dengantelah berakhirnya periode lebaran, maka tekanan inflasi

cenderung lebih rendah. Berdasarkan pola historis, tekanan inflasi pasca lebaran diperkirakan hanya akan datang dari

momen libur tahun ajaran baru yang akan meningkatkan permintaan angkutan udara sehingga terjadi penyesuaian harga

jual angkutan udara. Selain itu, momen tahun ajaran baru juga akan memberikan tekanan pada kelompok inflasi inti

khususnya pada seragam sekolah dan biaya pendidikan. Namun demikian, tekanan harga telur yang disebabkan kenaikan

DOC (Day Old Chicks) mendorong inflasi triwulan III 2018 bias ke atas.

3.2. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa7

Kenaikan harga pada triwulan II 2018 terjadi hampir pada seluruh kelompok barang dan jasa, kecuali pada kelompok

perumahan. Enam dari tujuh kelompok harga mengalami kenaikan dan hanya kelompok perumahan yang mengalami

disinflasi8. Disinflasi pada kelompok perumahan terjadi karena kegiatan renovasi perumahan yang cenderung lebih

rendah pada periode Ramadhan. Sejalan dengan hal tersebut, komoditas upah tukang bukan mandor juga cenderung

stabil pada saat lebaran karena preferensi tukang yang diperkirakan lebih memilih tidak beraktivitas (pulang ke daerah

asal) daripada melanjutkan pekerjaan. Beberapa harga bahan bangunan juga terpantau stabil selama triwulan II 2018

seperti harga batu bata, cat tembok, dan semen. Demikian pula dengan sewa rumah yang tidak mengalami perubahan

pada periode tersebut.

Kelompok bahan makanan menjadi pendorong utama inflasi pada triwulan II 2018. Kelompok bahan makanan

mengalami inflasi sebesar 7,77% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 5,23%

(yoy). Tarikan permintaan pada bahan makanan ditengarai menjadi faktor fundamental yang membuat inflasi mengalami

kenaikan. Komoditas yang mendorong inflasi tersebut antara lain adalah beras (kontribusi 0,59% dalam 3 bulan), ikan

bandeng (0,26%), ikan cakalang (0,29%), bawang merah (0,39%), dan cabai merah (0,59%).

Kenaikan inflasi pada bahan makanan juga diikuti dengan inflasi makanan jadi. Inflasi makanan jadi tercatat sebesar

3,56% (yoy) atau sedikit lebih tinggi dari triwulan I yang tercatat sebesar 3,11% (yoy). Tekanan inflasi pada makanan jadi

merespon kenaikan bahan baku utama yang berasal dari inflasi bahan makanan khususnya komoditas beras, cabai-

cabaian, dan ikan segar. Magnitude inflasi pada makanan jadi cenderung lebih rendah dibandingkan bahan makanan

7 Terdapat 7 (tujuh) kelompok barang dan jasa dalam perhitungan inflasi 8 Istilah untuk menunjukkan tekanan inflasi yang lebih rendah

BAB 3INFLASI DAERAH



ditengarai karena penyesuaian harga jual yang tidak 100% dilakukan untuk menjaga permintaan tetap tinggi khususnya di

periode lebaran.

Tarikan permintaan juga mendorong kenaikan harga kelompok sandang. Tarikan permintaan saat Ramadhan dan

lebaran mendorong inflasi kelompok sandang mengalami kenaikan sebesar 4,29% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya sebesar 3,95% (yoy). Tarikan permintaan tertinggi terjadi pada baju kaos berkerah (andil 0,04%), celana

pendek laki-laki (0,01%), sandal kulit (0,01%), dan baju muslim (0,01%).

Pada kelompok transportasi, penyesuaian harga juga terjadi merespon tingginya permintaan. Inflasi kelompok

transportasi tercatat sebesar 1,94% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 0,95% (yoy). Penyesuaian harga tertinggi

terjadi pada angkutan udara dengan kontribusi 0,15% terhadap inflasi secara keseluruhan. Kenaikan harga angkutan

udara tersebut masih dapat dibatasi karena batasan kenaikan harga maksimum angkutan udara yang relatif tetap.

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa (%, yoy)

Keterangan: *) Data hingga Juli 2018 Sumber: Badan Pusat Statistik

Beberapa risiko perlu dimitigasi meski tekanan inflasi pada triwulan III diperkirakan lebih rendah. Sesuai dengan pola

historisnya, inflasi pasca lebaran akan lebih rendah seiring dengan kembali normalnya harga dan kegiatan ekonomi.

Namun demikian risiko seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global perlu diwaspadai. Beberapa komoditas yang

berisiko dipengaruhi imported inflation antara lain adalah (1) angkutan udara, (2) mie kering instan, (3) daing ayam ras,

(4) telur ayam ras, (5) roti tawar, (6) kelompok bahan perumahan, serta (7) susu. Korelasi yang cukup tinggi pada

komoditas tersebut disebabkan faktor bahan baku yang mengandung konten impor serta kemungkinan faktor

penyesuaian harga yang menggunakan dollar AS.

Meski inflasi pada bulan Juli 2018 menurun dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi pasca periode lebaran cenderung

masih tinggi. Lebih tingginya inflasi tersebut didorong oleh kelompok bahan makanan dan kelompok pendidikan. Inflasi

bahan makanan naik 7,53% (yoy) atau jauh melebihi rata-rata pasca lebaran 3 tahun terakhir yang hanya 0,36% (yoy).

Kenaikan tersebut didorong oleh harga daging ayam ras dan telur ayam ras yang disebabkan penyesuaian harga DOC.

Terkonsentrasinya supplier DOC pada dua korporasi besar dan faktor penyesuaian harga yang menggunakan dollar AS

membuat kenaikan harga tidak dapat dihindari.

BAB 3INFLASI DAERAH




Grafik 3.2 Perbandingan Inflasi Pasca Lebaran

3.3. Inflasi Menurut Kota IHK9

Berdasarkan kewilayahannya atau spasial, peran inflasi Makassar masih tertinggi. Aktivitas ekonomi yang masih

bertumpu pada zona Makassar membuat Makassar memiliki porsi hingga 78% dari pembentukan inflasi Sulawesi Selatan.

Selain aktivitas ekonomi, lebih beraneka ragamnya jenis konsumsi di kota Makassar membuat beberapa komponen

komoditasnya cenderung unik dibandingkan zona lainnya. Sebagai contoh, angkutan udara hanya dicatatkan di zona

Makassar karena dominasi angkutan udara yang tinggi. Adapun kontribusi zona lainnya terhadap inflasi Sulsel adalah

Parepare (7%), Palopo, (6,4%), Watampone (5,8%), dan zona Bulukumba (2,8%). Dilihat dari kontributor inflasi pada

triwulan II 2018, maka zona Makassar merupakan kontributor utama tekanan inflasi Sulsel disusul Watampone dan

Palopo.


Grafik 3.3 Persentase Bobot Kota Pembentuk Inflasi Sulawesi Selatan Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.4 Sumber Tekanan Inflasi Berdasarkan Wilayah

Hampir seluruh zona mengalami tekanan inflasi bahan makanan. Di zona Makassar, tujuh dari sepuluh komoditas penyumbang inflasi merupakan komoditas bahan makanan dengan daging ayam ras dan mie sebagai penyumbang utama. Demikian juga pada zona Parepare, Palopo, dan Bulukumba, hampir semua dari sepuluh penyumbang inflasi adalah komoditas bahan makanan. Sementara pada zona Bone, sepuluh penyumbang inflasi semuanya didorong oleh komoditas bahan makanan.

9Mulai Januari 2014, inflasi Sulsel dihitung dari agregasi lima kota/kabupaten, yaitu Makassar, Palopo, Parepare, Watampone (Bone), dan Bulukumba.

BAB 3INFLASI DAERAH



Tabel 3.2. Komoditas Pendorong dan Penahan Inflasi Per Zona Inflasi


Pada awal Triwulan III10

2018, 3 zona mengalami inflasi di bawah 1% (mtm). Zona Bulukumba mengalami inflasi

terendah dengan catatan sebesar 0,59% (mtm), disusul zona Parepare dengan 0,66% (mtm). Pada zona Makassar, inflasi

tercatat sebesar 0,91% (mtm) yang masih didorong oleh tarikan permintaan tercermin dari komoditas pendorong inflasi.

Adapun dua zona lainnya mengalami inflasi lebih dari 1% (mtm), yaitu zona Palopo dengan inflasi 1,44% (mtm) dan Bone

dengan 1,31% (mtm).


Grafik 3.8. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Spasial Juli 2018

3.4 Koordinasi Pengendalian Inflasi

TPID Provinsi Sulsel dapat menurunkan tekanan inflasi selama periode Ramadhan dan lebaran. Inflasi yang relatif

terjaga selama Ramadhan dan lebaran merupakan upaya kerjasama Bank Indonesia Provinsi Sulsel dengan dinas terkait

dalam forum TPID. Selama 3 bulan dalam triwulan II 2018, intensitas pertemuan TPID mengalami peningkatan dengan

total kegiatan sebanyak 11 kali. Intensitas TPID semakin meningkat terutama di bulan Mei untuk memitigasi inflasi

periode Ramadhan. Dampaknya, inflasi pada periode Ramadhan dan lebaran menjadi yang terendah dalam 3 tahun

terakhir.

Selain inflasi selama lebaran yang terkendali, apresiasi juga disampaikan oleh pemerintah pusat melalui TPID kota

Makassar sebagai salah satu yang terbaik di nasional. Penghargaan tersebut langsung disampaikan oleh Presiden RI

pada forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional di Jakarta tanggal 26 Juli 2018. Salah satu keberhasilan TPID kota Makassar

10 Sampai dengan Juli 2018.

Kota Makassar Andil Kota Parepare Andil Kota Palopo Andil Kab Bulukumba Andil Bone Andil

Daging Ayam Ras 0.08% Angkutan Antar Kota 0.14% Angkutan Antar Kota 0.27% Daging Ayam Ras 0.06% Daging Ayam Ras 0.17%

Mie 0.08% Bayam 0.13% Rekreasi 0.24% Bandeng/Bolu 0.05% Ayam Hidup 0.12%

Angkutan Udara 0.06% Daging Ayam Ras 0.11% Biaya Jaringan Saluran TV 0.24% Selar/Tude 0.05% Asam 0.11%

Baju Kaos Berkerah 0.05% Kangkung 0.08% Cabai Rawit 0.23% Kacang Panjang 0.04% Udang Basah 0.10%

Cakalang/Sisik 0.04% Ayam Hidup 0.05% Layang/Benggol 0.10% Kol Putih/Kubis 0.04% Kembung 0.09%

Cabai Rawit 0.04% Kacang Panjang 0.05% Selar/Tude 0.09% Udang Basah 0.04% Tomat Sayur 0.08%

Bandeng/Bolu 0.04% Pepaya 0.04% Ayam Hidup 0.08% Mujair 0.04% Bayam 0.08%

Ikan Bakar 0.03% Cabai Rawit 0.04% Daging Sapi 0.08% Kopi Manis 0.03% Pepaya 0.07%

Upah Pembantu RT 0.03% Rokok Kretek Filter 0.03% Bayam 0.07% Layang/Benggol 0.03% Cabai Rawit 0.06%

Layang/Benggol 0.03% Ketimun 0.03% Bawang Merah 0.07% Tukang Bukan Mandor 0.03% Cumi-cumi 0.05%

Cabai Merah -0.06% Beras -0.23% Beras -0.09% Cabai Merah -0.04% Beras -0.10%

Telur Ayam Ras -0.03% Bandeng/Bolu -0.06% Cakalang/Sisik -0.05% Kangkung -0.02% Bandeng/Bolu -0.08%

Bawang Merah -0.02% Cabai Merah -0.04% Kakap Putih -0.03% Beras -0.02% Cabai Merah -0.02%

Emas Perhiasan -0.02% Batu Bata/Batu Tela -0.02% Minyak Goreng -0.02% Bayam -0.02% Bawang Merah -0.02%

Merah -0.01% Gula Pasir -0.01% Baronang -0.02% Cabai Rawit -0.01% Gula Pasir -0.01%

Bawang Putih -0.01% Udang Basah -0.01% Bawang Putih -0.01% Minuman Ringan -0.01% Pisang -0.01%

Teri -0.01% Biskuit -0.01% Garam -0.01% Apel -0.01% Tahu Mentah -0.01%

Sawi Hijau -0.01% Emas Perhiasan -0.01% Cumi-cumi 0.00% Baju Muslim -0.01% Tempe -0.01%

Bayam -0.01% Telur Ayam Kampung -0.01% Gula Pasir 0.00% Sawi Hijau -0.01% Kunyit -0.01%

Kentang -0.01% Kopi Bubuk 0.00% Ketimun 0.00% Teri 0.00% Kentang 0.00%

Inflasi (mtm)

Deflasi (mtm)

BAB 3INFLASI DAERAH



adalah pengembangan usaha lorong untuk meningkatkan pasokan bahan makanan. Selain menambah jumlah pasokan,

unsur pemberdayaan masyarakat adalah faktor lain yang mendapatkan apresiasi tinggi.

Intensitas TPID akan terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan KPPU khususnya untuk komoditas daging ayam ras

dan telur ayam. Bank Indonesia telah menjajaki kerjasama dengan KPPU Makassar pada tanggal 24 Mei 2018 untuk

mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Salah satu faktor pembahasannya adalah penciptaan persaingan usaha yang

sempurna (perfect competition market) agar penjual dan pembeli sama-sama memiliki surplus yang seimbang. Namun

demikian masih terkonsentrasinya beberapa komoditas pada korporasi tertentu secara alamiah menjadi tantangan

tersendiri bagi pengendalian inflasi. Kenaikan harga DOC yang berimbas pada telur ayam dan daging ayam ras masih akan

terus dibahas oleh TPID untuk dicarikan solusi penanganannya.

Tabel 3.2. Tabel Kegiatan TPID pada Triwulan II dan III 2018



4. Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan

UMKM

Bab 4 Stabilitas Keuangan Daerah,

Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Sulsel yang lebih tinggi dari nasional juga diimbangi

dengan stabilitas keuangan yang tetap terjaga. Hal ini terlihat dari NPL

yang tetap berada di bawah ambang batas serta penyaluran kredit yang

melebihi penghimpunan dana pihak ketiga.

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan kredit mampu terakselerasi di tengah

pertumbuhan DPK yang masih cenderung melambat. Akselerasi

pertumbuhan terutama signifikan oleh kredit investasi dan kredit modal

kerja yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Akselerasi pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan upaya lembaga

intermediasi dalam mendorong perekonomian.

Ke depan, risiko harga internasiomal komoditas unggulan Sulsel serta

persaingan industri yang semakin ketat menjadi faktor yang perlu

diwaspadai. Bank Indonesia terus memantau risiko dan memastikan

stabilitas keuangan tetap terjaga, dengan memperdalam rasio kredit

terhadap PDRB namun tetap memperhatikan perluasan akses terhadap

UMKM.

BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



4.1. Stabilitas Keuangan Daerah

4.1.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga11

Kredit konsumsi triwulan II 2018 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit konsumsi yang

disalurkan perbankan Sulsel kepada rumah tangga tumbuh 8,4% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh 12,1% (yoy). Lebih moderatnya pertumbuhan kredit ini sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang juga

tumbuh melambat pada triwulan II kendati masuk pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Lebih lambatnya pertumbuhan

konsumsi rumah tangga disebabkan antisipasi rumah tangga terhadap kenaikan suku bunga yang akan menambah cicilan

bunga utang dan antisipasi tahun ajaran baru. Namun demikian, rumah tangga memandang ekonomi masih sangat baik

dan cenderung lebih positif dibandingkan sebelumnya, yang tercermin dari hasil survei konsumen yang menunjukkan

rumah tangga jauh lebih optimis.

Grafik 4.1 Pertumbuhan Kredit Konsumsi dan Konsumsi Rumah Tangga

Grafik 4.2 Indeks Keyakinan Konsumen

Pangsa tabungan rumah tangga terhadap total pengeluaran menurun, terutama untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi. Pangsa tabungan yang menurun menjadi indikasi bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga telah

menggerus tabungan yang dimiliki rumah tangga. Rumah tangga diperkirakan menarik simpanan jangka panjang

(deposito) dan memindahkannya ke tenor yang lebih pendek (tabungan), sebagai upaya berjaga-jaga menghadapi

tambahan pengeluaran.

Sumber : Survei Konsumen

Sumber : LBU, BI, diolah

Grafik 4.3 Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Grafik 4.4 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

Kebijakan penyesuaian suku bunga diperkirakan tidak akan menganggu stabilitas keuangan termasuk pada kualitas kredit rumah tangga. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga kebijakan 7 days reverse repo rate akan bertransmisi dari suku bunga simpanan menjadi suku bunga kredit. Survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa Sulsel memiliki ketahanan tertinggi bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kawasan Indonesia Timur. Ketahanan rumah tangga tersebut diukur berdasarkan seberapa mampu aset lancar rumah tangga membiayai pengeluaran rutin bila terjadi shock pada pendapatan.

11 Di dalam sistem keuangan, Rumah Tangga memiliki dua fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan penerima dana dari institusi keuangan. Kondisi

keuangan Rumah Tangga berfluktuatif sepanjang waktu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit yang dilakukan oleh Rumah Tangga.




Gambar 4.5 Survei Nasional Rumah Tangga

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, rasio risiko kredit rumah tangga relatif aman. Rasio Non Performing Loan (NPL)

rumah tangga pada triwulan II 2018 berada pada level 2,1% atau jauh berada di bawah threshold NPL sebesar 5%.

Berdasarkan hasil survei konsumen Bank Indonesia hingga Juni 2018, rumah tangga sedikit mengkhawatirkan masalah

ketersediaan lapangan pekerjaan. SalaH satu alasan adalah isu industri berbasis digital yang dikhawatirkan akan

mengurangi penyerapan tenaga kerja. Ke depan, isu ketersediaan lapangan kerja perlu diwaspadai untuk menjaga

momentum pertumbuhan ekonomi dan kualitas kredit. Bank Indonesia terus memonitor dan memastikan kerentanan

rumah tangga tetap terjaga di tengah gejolak eksternal dan cepatnya perkembangan ekonomi digital.



Gambar 4.6. Suku Bunga Kredit Konsumsi dan Suku Bunga Kebijakan Gambar 4.7. NPL Kredit Konsumsi

4.1.2 Asesmen Sektor Korporasi

Sektor korporasi terindikasi membaik sejalan dengan pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi kepada korporasi

yang meningkat. Kredit investasi dan modal kerja masing-masing tumbuh 14,0% (yoy) dan 8,0% (yoy). Terakselerasinya

kredit tersebut merupakan indikasi membaiknya kegiatan ekonomi khususnya investasi yang merupakan domain utama

korporasi. Di sisi lain, simpanan dan giro korporasi pada perbankan juga mengalami perlambatan karena ditengarai juga

digunakan untuk membiayai proyek investasi korporasi.



Gambar 4.8. Pertumbuhan Kredit Modal Kerja dan Investasi Korporasi Gambar 4.9. Perkembangan Simpanan dan Giro Korporasi




Dengan membaiknya ekonomi nasional dan Sulsel, kerentanan korporasi pada penurunan pendapatan semakin

berkurang. Ekonomi yang membaik secara gradual memberi tambahan insentif pada korporasi sehingga memacu

kegiatan investasi. Namun penguatan dollar AS terhadap mata uang dunia termasuk Indonesia perlu diwaspadai, karena

mata uang dollar AS adalah mata uang yang paling banyak digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan luar negeri

oleh korporasi di Sulawesi Selatan. Total penggunaan mata uang Dollar Amerika terhadap total transaksi ekspor dan

impor mencapai 99,4%, sedangkan total perdagangan Sulawesi Selatan ke AS tersebut tidak lebih dari 35%. Besarnya

ketergantungan valas tersebut juga terjadi pada segmen utang valas dengan denominasi Dollar Amerika yang mencapai

98,6%.



Grafik 4.10 Persentase Penggunaan Mata Uang Dollar Amerika terhadap Perdagangan Internasional

Grafik 4.11 Persentase Denominasi Utang Valas Sulawesi Selatan

Tekanan kurs valuta asing seiring dengan yield kenaikan T-Bills Amerika. Pemulihan ekonomi Amerika berimbas pada

kenaikan suku bunga kebijakan The Fed yang pada tahun 2018 diperkirakan naik sebanyak 4 kali. Kenaikan suku bunga

The Fed yang dibarengi dengan minat belanja pemerintah AS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negerinya melalui

penerbitanT-Bills baru, membuat imbal hasil (yield) T-Bills meningkat. Dampaknya terjadi peralihan arus modal keluar dari

negara emerging menuju Amerika dan membuat nilai tukar negara kawasan mengalami tekanan, termasuk Indonesia.

Namun demikian, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah diperkirakan bersifat temporer karena kondisi fundamental

ekonomi Indonesia yang baik. Persepsi tersebut tercermin dari arus modal keluar yang hanya dilakukan para trader.

Sementara, para investor jangka panjang masih melakukan net buy terhadap Surat Utang Negara dengan tenor yang

panjang. Selain itu, ekonomi Indonesia juga tetap baik, didukung oleh ekonomi Kawasan Timur Indonesia, khususnya

Sulawesi Selatan (Sulsel). Sulsel menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam 10 tahun terakhir

selalu tumbuh stabil pada kisaran 7% (yoy).

Risiko kerentanan korporasi di Sulsel lebih diwarnai oleh isu persaingan bisnis antar industri pengolahan yang

meningkat. Sejak tahun 2015, persaingan bisnis pada industri pengolahan mengalami peningkatan yang berasal dari

munculnya kompetitor baru. Munculnya korporasi-korporasi baru yang menyasar Kawasan Indonesia Timur sebagai basis

penjualan di tengah pasokan yang melimpah membuat korporasi harus melakukan efisiensi yang signifikan. Persaingan

yang semakin ketat juga membuat opsi kenaikan harga jual sangat dihindari mengingat konsumen tidak memiliki

preferensi khusus dalam pembelian produk.

Namun demikian, dengan beberapa shock persaingan bisnis tersebut, NPL secara keseluruhan masih berada dalam

batas aman. NPL secara keseluruhan masih berada di bawah 5% dengan tendensi NPL yang relatif stabil dibandingkan

triwulan sebelumnya. NPL sektor Industri terpantau menurun di tengah kontraksi lapangan usaha industri pada triwulan II

2018.

Ke depan, sektor industri diperkirakan membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan nasional. Rasio

keuangan korporasi, khususnya juga manajemen utang luar negeri menunjukkan hal yang positif. Penggunaan utang luar

negeri cenderung melambat dan korporasi ditengarai mulai mengalihkan pembiayaannya pada sisi domestik baik kredit

ataupun menerbitkan saham baru (right issue). Pondasi ekonomi untuk tumbuh berkelanjutan dengan tetap

mempertahankan stabilitas sistem keuangan terlihat jelas dari stance pemangku kebijakan baik pemerintah maupun Bank

Indonesia.

98.1%98.2%

98.3%

98.7%98.7%

98.9%

98.6%

99.3%99.4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utang Valas Dollar Amerika 98,6%

Utang Valas Mata Uang Lainnya

1,4%




4.1.3 Asesmen Sektor Institusi Keuangan (Perbankan)12

Penyaluran kredit dan penghimpunan DPK oleh perbankan masih berlangsung dengan baik, dengan risiko yang terjaga.

Fungsi intermediasi perbankan di Sulsel hingga Juni 2018 masih berjalan baik sebagaimana tercermin dari Loan to Deposit

Ratio (LDR) yang tinggi sebesar 131,2%. Tingginya rasio LDR tersebut juga dikuti oleh pertumbuhan kredit pada Juni 2018

sebesar 6,5% (yoy), meski pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (8,9%; yoy). Di

sisi lain, rasio kredit bermasalah tetap berada dalam koridor yang aman.


Grafik 4.12. Indikator Perkembangan SSK Sulsel


Grafik 4.13. Indikator Kredit Perbankan Sulsel

4.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Penetrasi kredit UMKM terus dilakukan untuk mendukung perekonomian dan pemerataan akses keuangan. Kredit

UMKM di triwulan II 2018 tercatat sebesar Rp35,5 triliun, dengan pangsa kredit UMKM terhadap total kredit adalah

31,5%. Kredit UMKM tumbuh 5,9% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh -3,2% (yoy). Dilihat

dari penyalurannya, 39% merupakan kredit usaha kecil dan 32,4% kredit usaha menengah, sementara sisanya merupakan

usaha mikro.

Sumber: LBU Bank Indonesia (Lokasi Bank), diolah Grafik 4.14. Pertumbuhan Kredit UMKM Grafik 4.15. Pangsa Kredit UMKM

Kredit UMKM di Sulsel didominasi oleh kredit di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dengan pertumbuhan

kredit tertinggi di lapangan usaha pertanian. Dilihat dari pangsa, kredit UMKM di Sulsel didominasi oleh kredit di

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (58,3%), diikuti lapangan usaha pertanian, perburuan, dan kehutanan

(9,0%), dan lapangan usaha industri pengolahan (5,8%). Pertumbuhan kredit UMKM tertinggi tercatat pada lapangan

usaha lapangan usaha konstruksi (22,7%, yoy), pertanian (21,8%; yoy), dan diikuti lapangan usaha perikanan (15,2%; yoy).

12 Data perbankan lokasi bank




Tabel 4.1 Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dukungan pembiayaan terhadap UMKM terus didorong melalui kebijakan persentase kredit yang harus disalurkan

perbankan kepada UMKM. Bank Indonesia menilai kebijakan ini akan mampu mendorong pertumbuhan yang

berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang lebih terkait pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM

kepada perbankan. Akan tetapi NPL UMKM yang cenderung lebih tinggi dibandingkan non UMKM, perlu mendapat

perhatian khususnya pada seleksi debitur yang mengajukan kredit.



5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

RUPIAH

Bab 5 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan

Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2018, nilai transaksi keuangan melalui Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan, untuk memenuhi

kebutuhan transaksi pada musim lebaran dan Idul Fitri (HBKN).

Event HBKN tersebut juga memengaruhi aliran uang kartal yang diedarkan

sehingga cenderung net outflow. Net outflow terjadi karena peningkatan

aktivitas masyarakat di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, adanya

pembayaran gaji ke-13 untuk PNS/TNI/POLRI, serta pembayaran THR untuk

karyawan.

Sementara untuk transaksi jual-beli valuta asing oleh pedagang valas yang

diawasi oleh Bank Indonesia, menunjukkan sedikit peningkatan secara

kuartalan, yang diperkirakan sebagai implikasi meningkatnya kunjungan

wisatawan asing ke Sulsel.

BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH



5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran

5.1.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai

Transaksi non tunai yang dilakukan melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan. Jumlah

warkat yang dikliringkan melalui transfer dana pada triwulan II 2018 tercatat sebanyak 145 ribu lembar dengan nominal

mencapai Rp6,70 triliun. Nilai transaksi transfer dana pada triwulan II 2018 masih tumbuh tinggi 13,1% (yoy) berdasarkan

nilai nominal dan 10,2% (yoy) berdasarkan jumlah warkatnya jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya perputaran transaksi transfer dana di Sulsel juga terlihat dari rata-rata perputaran harian transaksi kliring

yang mencapai Rp0,12 triliun per hari atau tumbuh 7,1% (yoy) pada triwulan II 2018. Peningkatan tersebut terjadi pada

periode hari besar keagamaan ramadhan dan Idul Fitri.

Tabel 5.1. Perputaran Kliring Kredit (Transfer Dana)

Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.1. Pengelolaan Uang Rupiah

5.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal13

Perkembangan aliran uang kartal di Sulsel pada triwulan II 2018 menunjukkan net outflow. Aliran uang masuk (inflow)

tercatat sebesar Rp5,44 triliun, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp5,81 triliun atau secara triwulanan

terkontraksi -6,28% (qtq) (Grafik 5.1). Namun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, inflow

triwulan II tercatat tumbuh tinggi sebesar 54,46% (yoy). Sementara itu, aliran uang keluar (outflow) dari Bank Indonesia

mengalami peningkatan dari Rp2,19 triliun pada triwulan I 2018 menjadi Rp6,08 triliun pada triwulan II 2018, sehingga

tercatat net outflow sebesar Rp0,64 triliun. Faktor musiman adanya lebaran dan Idul Fitri memengaruhi aliran uang kartal

yang mengalami penurunan net inflow, sehingga jumlah uang yang diedarkan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan

permintaan masyarakat.


Grafik 5.1. Aliran Uang Kartal Inflow Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2. Aliran Uang Kartal Outflow

Net outflow pada triwulan II 2018 lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tren perkembangan net

outflow di Sulsel cenderung mengikuti pola tahunannya karena peningkatan aktivitas masyarakat di bulan Ramadhan dan

menjelang Idul Fitri. Sementara lebih rendahnya dari tahun sebelumnya, diperkirakan terkait semakin berkembangnya

uang elektronik untuk pembayaran, misalnya untuk masuk ke jalan bebas hambatan (tol). Di sisi lain, untuk meningkatkan

13 Termasuk data distribusi uang kartal melalui layanan kas titipan. Terdapat 4 (empat) kas titipan BI di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Bulukumba

dengan plafon sebesar Rp150 miliar per hari, Kota Parepare dengan plafon sebesar Rp 200 miliar per hari, Kota Palopo dengan plafon sebesar Rp200 miliar per hari dan Kabupaten Bone dengan plafon sebesar Rp150 miliar per hari.

2018


Total Perputaran Kliring Kredit (Transfer Dana)

- Nominal (triliun rupiah) 0.89 1.03 1.62 4.28 8.92 10.50 7.04 7.28 6.54 5.93 6.92 7.35 6.99 6.70

- Lembar (ribuan) 35 39 53 87 133 151 132 146 137 132 148 159 149 145

Rata-rata Harian Total Perputaran Kliring Kredit (Transfer Dana)

- Nominal (triliun rupiah) 0.01 0.02 0.03 0.07 0.15 0.17 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12

- Lembar (ribuan) 0.57 0.64 0.88 1.38 2.18 2.40 2.20 2.32 2.21 2.49 2.34 2.56 2.41 2.59

2016 2017URAIAN

2015




layanan ketersediaan uang layak edar, Bank Indonesia senantiasa terus mendorong clean money policy melalui kegiatan

penukaran uang melalui perbankan, kas keliling dalam kota dan luar kota, dan kas titipan.


Grafik 5.3. Selisih Inflow dan Outflow

5.2. Perkembangan Transaksi Jual-Beli Valuta Asing (Valas)

Pada triwulan II 2018, proporsi pembelian valas sedikit lebih tinggi dibandingkan penjualan. Dari data/informasi

pedagang valas yang diawasi Bank Indonesia, pembelian valas pada triwulan II 2018 di Sulsel mencapai Rp838,99 miliar

sedikit lebih tinggi dibandingkan penjualan valas Rp828,19 miliar. Nilai transaksi pembelian dan penjualan valas tersebut

masing-masing meningkat sebesar 9,21% dan 0,36% (qtq). Dari sisi jenis mata uang, penjualan dan pembelian valas

didominasi oleh mata uang US Dollar, Singapura Dollar, Yuan, Euro, Riyal, dan Yen. Lebih tingginya pembelian dibanding

penjualan karena meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulsel pada triwulan II 2018.

Sumber : Bank Indonesia, diolah Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5. 4. Transaksi Pembelian Valas Grafik 5. 5. Transaksi Penjualan Valas

Berdasarkan data transaksi pembelian dan penjualan valuta asing di Provinsi Sulsel tahun 2018, mata uang yang

mendominasi secara berurutan adalah USD, SGD, Yuan dan lainnya. Pada triwulan II 2018, pembelian USD dan SGD

masih mendominasi total transaksi dengan share masing-masing 34,3% dan 29,5%. Sementara penjualan USD dan SGD

dengan share masing-masing 35,8% dan 28,4%.


Grafik 5.6. Pembelian Valas oleh KUPVA Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7. Penjualan Valas oleh KUPVA




Boks 5.A Kampanye dan Launching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018

Peluncuran GPN di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tindak lanjut dari “Soft

Launching Logo GPN” pada tanggal 4 Desember 2017 dan “Peluncuran Bersama Kartu Berlogo GPN” pada tanggal 3 Mei

2018. GPN dapat memulai implementasi secara penuh dan digunakan secara luas oleh masyarakat berkat kerja sama yang

harmonis dan sinergi yang telah dibangun Bank Indonesia dengan industri sistem pembayaran, serta dukungan dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Diluncurkannya GPN merupakan suatu terobosan dalam Sistem Pembayaran Indonesia dengan menghilangkan

fragmentasi melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Selain itu,

semakin banyaknya kartu dan mesin EDC namun tidak dapat saling memproses instrument pembayaran ritel pihak lain

(bank lain) dengan MDR yang tinggi di sekitar 3% untuk off us. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya pembayaran di

Indonesia. Seiring dengan penggunaan GPN yang semakin luas, efisiensi yang ditimbulkan bagi perekonomian nasional

tentunya akan semakin besar.

Dampak positif yang diharapkan dari implementasi GPN antara lain:

Mendorong sharing infrastructure, sehingga utilisasi terminal ATM/EDC dapat meningkat dan yang berlebih dapat

direlokasi ke daerah yang kekurangan,

Mengurangi kompleksitas koneksi dari sebelumnya bilateral antar pihak, menjadi ter-sentralisasi kepada GPN,

Masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun, dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun,

dan

Efisiensi nasional akan tercipta dari skema harga yang lebih kompetitif. Melalui GPN, akan terdapat penurunan

Merchant Discount Rate (MDR) dari semula 1,6-2,6% menjadi 0-1%, yang akan menghemat biaya mencapai Rp17

miliar per hari.

Tema Pekan Kampanye dan launching GPN adalah GPN sebagai Pemersatu Transaksi Pembayaran Nasional. Untuk

mencapai peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas kebijakan dan ekosistem GPN dan tercapainya

akseptasi kartu ATM/debit berlogo nasional, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk Kampanye dan

Launching GPN. Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk mengenalkan GPN kepada masyarakat (awareness), mendorong

masyarakat untuk memiliki dan menggunakan kartu berlogo nasional (acceptance), serta membentuk perilaku

masyarakat dalam melakukan pembayaran ritel dengan menggunakan instrumen berlogo nasional (behavior), hingga

maysarakat dapat mendorong (mempromosikan) jalannya kebijakan tersebut dengan baik (advocate).

Pekan Kampanye dan Launching GPN di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan

pada tanggal 5 s.d. 10 Agustus 2018. Kampanye diselenggarakan pada hari Minggu, 5 Agustus 2018 yang dilanjutkan

dengan kegiatan penukaran kartu pada 6 s.d. 10 Agustus 2018 untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat

menukarkan kartu ATM/Debet bank yang dimilikinya menjadi kartu berlogo GPN. Selain dilakukan penukaran kartu dan

sosialisasi, kegiatan juga diramaikan dengan kegiatan seni, olahraga, dan hiburan.

Launching GPN pada tanggal 5 Agustus 2018 dilaksanakan bertempat di Anjungan Pantai Losari kota Makassar.

Kegiatan launching didahului dengan Funwalk dan senam Zumba mulai pkl.06.30 bersama lebih dari 1.500 peserta yang

terdiri dari perbankan dan nasabahnya, masyarakat umum, serta unsur pemerintahan daerah (SKPD). Hadir pula pada

kesempatan tersebut Pj. Gubernur Sulsel Bapak Sumarsono, Anggota Komisi XI DPR RI Bapak H.M. Amir Uskara, Ketua

DPRD Sulsel Bapak H. Moh. Roem, Walikota Makassar Bapak Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto, Kepala OJK Regional 6 serta

segenap Pimpinan Perbankan yang ada di kota Makassar. Launching dan kampanye GPN ditandai dengan pemukulan

gendang oleh Pj. Gubernur Sulsel, Anggota Komisi XI DPR RI, dan Kepala KPw BI Sulsel, serta pelepasan burung merpati

oleh pejabat lainnya bersama pimpinan perbankan, dilanjutkan dengan penyerahan kartu GPN dari perwakilan 9 Bank

kepada pejabat dan tokoh masyarakat Sulsel yaitu, Pj. Gubernur Sulsel, Walikota Makassar, Wakil Rektor 1 Universitas

Hasanuddin (Unhas), Kepala Kanwil Departemen Agama Sulsel, Dekan Fakultas Hukum Unhas, ketua DPD REI Sulsel,

Direktur Utama PDAM Makassar, Wakadivre Bulog Sulsel, Ketua BPH Muhammadiyah Sulsel, dan Kepala Baznas Sulsel.




Selain acara seremonial pada Launching dan Kampanye GPN, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bank berperan aktif

membuka booth baik untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat maupun langsung melayani

penukaran kartu berlogo GPN. Terdapat 19 (Sembilan belas) Bank (Bank Mega, Bank of India, Bank Sampoerna, BCA,

Mandiri, BSM, BPD Banten, Bank Bukopin, BNI, BRI, Bank Sulselbar, Bank Muamalat, BRI Syariah, BTN, Maybank, CIMB,

Panin, BPD Papua dan Bank Syariah Bukopin) menyediakan layanan penukaran langsung kartu berlogo GPN, dan tercatat

592 kartu GPN yang berhasil ditukarkan. Pekan kampanye GPN dilanjutkan dengan penukaran kartu pada tanggal 6

Agustus 2018 di Kantor Walikota Makassar bersama 6 (enam) Bank yaitu Bank Sulselbar, BSM, BRI Syariah, Bank Mandiri,

CIMB dan BRI. Terdapat sejumlah 453 kartu yang ditukar dari kegiatan penukaran yang berlangsung mulai pukul 09.00 s.d.

12.00 WITA.

Bapak Sumarsono (Pejabat Gubernur Sulsel), Bapak

Bambang Kusmiarso (Kepala Perwakilan BI Provinsi

Sulsel) dan Bapak M. Ramadhan Pomanto (Walikota

Makassar) (Kiri-kanan)

Gambar 5.A.1 Foto Pelaksanaan Kampanye dan Launching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Provinsi Sulawesi Selatan



6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Bab 6

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel per Februari 2018

tercatat 5,39%, lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2017

sebesar 5,61%.

Jumlah maupun persentase penduduk miskin di Sulsel hingga Maret

2018 juga membaik dibandingkan dengan periode September 2017,

baik penduduk miskin di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sejalan dengan itu, ketimpangan Sulsel juga membaik pada Maret

2018, dengan gini ratio sebesar 0,397 dibandingkan September 2017

sebesar 0,429.

Tingkat kesejahteraan petani juga membaik, tercermin dari Nilai Tukar

Petani (NTP) hingga triwulan II 2018 yang meningkat 2,42% (yoy) dan

berada diatas batas optimis (100), disebabkan oleh peningkatan

produksi saat panen raya.

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN



6.1 Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel

mencapai 5,39% per Februari 201814

lebih rendah

dibandingkan Agustus tahun 2017 sebesar 5,61%.

Secara nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel

naik dari 213,70 ribu orang per Agustus 2017 menjadi

224,89 ribu orang per Februari 2018 atau meningkat

sebesar 5,24% (ctc) dan 18,08% (yoy). Di sisi lain,

jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 meningkat

cukup signifikan sebanyak 182,36 ribu atau 9,5% (ctc)

dan naik 4,6% (yoy). Meningkatnya angkatan kerja pada

Februari 2018 menjadi 4,17 juta orang diperkirakan

karena perkembangan lapangan usaha di awal tahun

2018 yang masih meningkat.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

Tenaga kerja Sulsel terserap oleh lima Lapangan Usaha terbesar berturut-turut yaitu Pertanian, Perdagangan, Industri

Pengolahan, Administrasi Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan. Pada periode Februari 2018, penyerapan tenaga kerja

yang positif dari 5 lapangan usaha tersebut adalah Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Industri Pengolahan, Administrasi

Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan, masing-masing tumbuh 4,7%; 8,8%; 9,6%; dan 2,5% (yoy) dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap di LU Perdagangan Besar dan Eceran

mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,2% (yoy).

Tabel 6.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel tercatat meningkat. TPAK naik dari 64,28% pada Februari 2017 dan

61,00% pada Agustus 2017 menjadi 66,36% pada Februari 2018. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 mencapai

4,17 juta orang, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3,99 juta orang. Hal ini

mengindikasikan adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Secara lapangan usaha,

peningkatan TPAK terjadi diperkirakan karena peningkatan aktivitas pembangunan pembangkit listrik dan lapangan usaha

jasa yang terus bertumbuh.

14 BPS mengeluarkan perhitungan tenaga kerja 2 kali dalam setahun, yaitu Februari (yang rilis pada bulan Mei) dan Agustus (yang rilis pada November)

KEGIATAN UTAMAFebruari

2017

Agustus

2017

Februari

2018

Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 64,28 % 60,98 % 66,36%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,77 % 5,61 % 5,39%

KEGIATAN UTAMA Februari 2017 Agustus 2017 Februari 2018

Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885




Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885




Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885




Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885



K E G IA T A N U T A M A Fe b ru ari 2 0 1 7 A g u stu s 2 0 1 7 Fe b ru ari 2 0 1 8

A n gkatan K e rja 3 .9 9 1 .8 1 8 3 .8 1 2 .3 5 8 4 .1 7 4 .1 8 1

a . B e ke rja 3 .8 0 1 .4 0 7 3 .5 9 8 .6 6 3 3 .9 4 9 .2 9 6

b . M e n gan ggu r 1 9 0 .4 4 1 2 1 3 .6 9 5 2 2 4 .8 8 5

T in g kat P artis ip asi A n g katan K e rja (T P A K ) 6 4 ,2 8 % 6 0 ,9 8 % 6 6 ,3 6 %

T in g kat P e n g an g g u ran T e rb u ka (T P T ) 4 ,7 7 % 5 ,6 1 % 5 ,3 9 %

KEGIATAN UTAMAFebruari

2017

Agustus

2017

Februari

2018

Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885



KEGIATAN UTAMA

Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885



K E G IA T A N U T A M A Feb ru ari 2 0 1 7 A g u stu s 2 0 1 7 Feb ru ari 2 0 1 8

A n gkatan K e rja 3 .9 9 1 .8 1 8 3 .8 1 2 .3 5 8 4 .1 7 4 .1 8 1

a . B e ke rja 3 .8 0 1 .4 0 7 3 .5 9 8 .6 6 3 3 .9 4 9 .2 9 6

b . M e n gan ggu r 1 9 0 .4 4 1 2 1 3 .6 9 5 2 2 4 .8 8 5

T in g kat P artis ip asi A n g katan K erja (T P A K ) 6 4 ,2 8 % 6 0 ,9 8 % 6 6 ,3 6 %

T in g kat P en g an g g u ran T erb u ka (T P T ) 4 ,7 7 % 5 ,6 1 % 5 ,3 9 %


Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885




Angkatan Kerja 3.991.818 3.812.358 4.174.181

a. Bekerja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. Menganggur 190.441 213.695 224.885



K E G IA T A N U T A M A Feb ru ari 2 0 1 7 A gu stu s 2 0 1 7 Feb ru ari 2 0 1 8

A n gkatan K e rja 3 .9 9 1 .8 1 8 3 .8 1 2 .3 5 8 4 .1 7 4 .1 8 1

a . B e ke rja 3 .8 0 1 .4 0 7 3 .5 9 8 .6 6 3 3 .9 4 9 .2 9 6

b . M e n gan ggu r 1 9 0 .4 4 1 2 1 3 .6 9 5 2 2 4 .8 8 5

T in gkat P artis ip asi A n gkatan K erja (T P A K ) 6 4 ,2 8 % 6 0 ,9 8 % 6 6 ,3 6 %

T in gkat P en gan ggu ran T erb u ka (T P T ) 4 ,7 7 % 5 ,6 1 % 5 ,3 9 %

K E G IA T A N U T A M A F e b r u a r i 2 0 1 7 A g u s t u s 2 0 1 7 F e b r u a r i 2 0 1 8

A n g k a t a n K e r ja 3 .9 9 1 .8 1 8 3 .8 1 2 .3 5 8 4 .1 7 4 .1 8 1

a . B e k e r ja 3 .8 0 1 .4 0 7 3 .5 9 8 .6 6 3 3 .9 4 9 .2 9 6

b . M e n g a n g g u r 1 9 0 .4 4 1 2 1 3 .6 9 5 2 2 4 .8 8 5

T in g k a t P a r t is ip a s i A n g k a t a n K e r ja ( T P A K ) 6 4 ,2 8 % 6 0 ,9 8 % 6 6 ,3 6 %

T in g k a t P e n g a n g g u r a n T e r b u k a ( T P T ) 4 ,7 7 % 5 ,6 1 % 5 ,3 9 %

K E G IA T A N U T A M AFeb ru a r i

2017

A g u stu s

2017

Feb ru a r i

2018

Ang ka ta n Ke rja 3 .991.818 3.812.358 4.174.181

a . B e ke rja 3.801.407 3.598.663 3.949.296

b. M e ng a ng g ur 190.441 213.695 224.885

T in g k a t P a rt isip a si A n g k a ta n K er ja (T P A K ) 64,28 % 60,98 % 66,36%

T in g k a t P en g a n g g u ra n T erb u k a (T P T ) 4,77 % 5,61 % 5,39%

Jumlah Pangsa Jumlah Pangsa Jumlah Pangsa Pertumbuhan (yoy)

A Pertanian 1,544,614 40.6% 1,391,639 38.7% 1,617,680 41.0% 4.7%

B Pertambangan 41,840 1.1% 28,447 0.8% 41,647 1.1% -0.5%

C Industri Pengolahan 279,668 7.4% 279,246 7.8% 304,224 7.7% 8.8%

D Pengadaan Listrik dan Gas 12,378 0.3% 11,292 0.3% 22,990 0.6% 85.7%

E Pengadaan Air 10,916 0.3% 7,136 0.2% 9,544 0.2% -12.6%

F Konstruksi 245,679 6.5% 232,673 6.5% 236,673 6.0% -3.7%

G Perdagangan Besar dan Eceran 666,962 17.5% 674,127 18.7% 652,232 16.5% -2.2%

H Transportasi dan Pergudangan 150,205 4.0% 156,112 4.3% 136,237 3.4% -9.3%

I Penyediaan Akomodasi 137,489 3.6% 118,521 3.3% 154,251 3.9% 12.2%

J Informasi dan Komunikasi 20,029 0.5% 21,546 0.6% 15,245 0.4% -23.9%

K Jasa Keuangan dan Asuransi 44,737 1.2% 35,924 1.0% 41,745 1.1% -6.7%

L Real Estat 890 0.0% 5,079 0.1% 801 0.0% -10.0%

M,N Jasa Perusahaan 19,482 0.5% 31,577 0.9% 28,630 0.7% 47.0%

O Administrasi Pemerintahan 239,782 6.3% 206,819 5.7% 262,878 6.7% 9.6%

P Jasa Pendidikan 246,833 6.5% 228,271 6.3% 253,103 6.4% 2.5%

Q Jasa Kesehatan 68,997 1.8% 74,101 2.1% 76,317 1.9% 10.6%

R,S,T,U Jasa Lainnya 70,906 1.9% 96,153 2.7% 95,099 2.4% 34.1%

Total 3,801,407 100.00% 3,598,663 100.00% 3,949,296 100.00% 3.89%

Lapangan Pekerjaan UtamaFebruari 2017 Agustus 2017 Februari 2018





Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

6.2 Penduduk Miskin15

Berdasarkan data Maret 201816

, jumlah penduduk miskin di Sulsel turun dibandingkan September 2017 maupun posisi

yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mencapai 793 ribu orang atau 9,06% dari total

penduduk Sulsel, membaik dibandingkan kondisi Maret 2017 yang berjumlah 813 ribu orang (9,38%). Jumlah penduduk

miskin pada Maret 2018 juga menurun jika dibandingkan kondisi September 2017 yang mencapai 826 ribu orang (9,48%).

Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di kota maupun di desa. Komposisi penduduk miskin antara daerah

perkotaan dan perdesaan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah penduduk miskin di

desa turun menjadi 12,24% (yoy), sementara jumlah penduduk miskin di kota mengalami sedikit meningkat menjadi

4,61% (yoy) (Grafik 6.2). Penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sejalan dengan Nilai Tukar Petani (NTP)

yang membaik pada Maret 2018 karena meningkatnya penerimaan petani, dimana sebagian besar penduduk perdesaan

memiliki pekerjaan di sektor pertanian. Dilihat dari pangsanya, jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 78,81%

dari total penduduk miskin Sulsel, sedangkan selebihnya 21,19% berada di perkotaan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan Grafik 6.3. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi

Menurut Provinsi Maret 2018

Secara spasial, persentase jumlah penduduk miskin di Sulsel pada Maret 2018 relatif cukup rendah dibandingkan

provinsi lain se-Sulawesi. Jumlah penduduk miskin Sulsel berada pada urutan kedua terendah (9,06%) setelah Sulawesi

Utara (7,90%) (Grafik 6.3). Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi untuk wilayah Sulawesi tercatat

16,81% terdapat di Provinsi Gorontalo.

15 BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS mengeluarkan perhitungan kemiskinan 2 kali dalam setahun, yaitu Maret (yang rilis pada bulan September) dan September (yang rilis pada Januari).

16 BPS mengeluarkan perhitungan kemiskinan 2 kali dalam setahun, yaitu Maret (yang rilis pada bulan Juli) dan September (yang rilis pada Januari).




6.3 Rasio Gini17

Ketimpangan di Provinsi Sulsel mengalami penurunan. Nilai gini ratio Sulsel pada Maret 2018 sebesar 0,397 membaik

dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 0,407, sejalan dengan peningkatan jumlah nominal Dana Desa yang disalurkan,

yang selanjutnya melibatkan program padat karya di 21 kabupaten. Secara tren, selama 3 tahun terakhir angka gini ratio

Sulsel cenderung menurun. Jika dibandingkan provinsi lain di Sulawesi, nilai gini ratio Sulsel pada posisi Maret 2018

tersebut berada pada peringkat keempat terendah di Sulawesi. Penurunan ketimpangan tersebut sejalan dengan

penurunan jumlah penduduk miskin di desa dan tren kenaikan nilai tukar petani.

Tabel 6.3. Nilai Gini Ratio di Pulau Sulawesi


6.4 Nilai Tukar Petani18

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2018 meningkat atau berada diatas batas optimis 100. Rata-rata NTP Sulsel

pada triwulan II 2018 sebesar 102,79, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya 101,317 (Grafik 6.4).

Indeks yang dibayar petani mengalami peningkatan dari 130,48 pada triwulan I 2018 menjadi 131,80 pada triwulan II

2018 (Grafik 6.5). Namun di sisi lain, rata-rata indeks yang diterima petani juga naik dari 132,44 pada triwulan I 2018

menjadi 135,47 pada triwulan II 2018 (Grafik 6.6). Meningkatnya NTP pada triwulan II 2018 karena kenaikan indeks yang

diterima petani lebih besar daripada indeks yang dibayar oleh petani. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya produksi

beberapa komoditas pertanian antara lain adanya panen raya beras di beberapa sentra beras seperti Kabupaten Bone,

Soppeng, Wajo, dan Luwu. Bahkan sebagian dari produksi dikirim ke beberapa provinsi lain, untuk memenuhi permintaan

dengan harga yang lebih menarik. Dengan demikian, hasil yang diterima oleh petani lebih besar dibandingkan beban

petani yang harus dibayar.


Grafik 6.4. Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani

Pertumbuhan NTP Sulsel pada triwulan II 2018 tumbuh menggembirakan. Peningkatan pertumbuhan NTP disebabkan

oleh kenaikan penerimaan petani karena harga bahan pangan masih meningkat dengan produksi yang besar di saat

panen raya. Namun demikian, untuk terus mendorong kesejahteraan petani, perlu dilakukan upaya berkelanjutan. Upaya

yang dapat dilakukan seperti memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan ke pedesaan agar barang-barang yang

diperlukan lebih mudah didistribusikan kepada masyarakat, serta untuk memperpendek rantai distribusi dari produsen

kepada konsumen.

17 Angka koefisien gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien gini terletak antara 0

(nol) dan 1 (satu). Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmeraaan sempurna. 18 NTP merupakan keseimbangan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan yang dibayar petani (Ib).

2018

Mar-15 Sept-15 Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18

Sulawesi Selatan 0.424 0.404 0.426 0.400 0.407 0.429 0.397

Gorontalo 0.420 0.401 0.419 0.410 0.430 0.405 0.403

Sulawesi Tenggara 0.399 0.381 0.402 0.388 0.394 0.404 0.409

Sulawesi Utara 0.368 0.366 0.386 0.379 0.396 0.394 0.394

Sulawesi Tengah 0.374 0.37 0.362 0.347 0.355 0.345 0.346

Sulawesi Barat 0.363 0.362 0.364 0.371 0.354 0.339 0.370

Indonesia 0.408 0.402 0.397 0.394 0.393 0.391 0.389

Provinsi2015 2016 2017




Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah


Grafik 6.5. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani Grafik 6.6. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani

6.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017meningkat. Peningkatan IPM terjadi

pada indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita (Tabel 6.7). Dengan kondisi

tersebut, pada tahun 2016 maupun 2017, IPM Sulsel berada pada peringkat 14 secara nasional. Potensi untuk

meningkatkan IPM masih terbuka, karena nilai IPM Sulsel (70,34) masih berada di bawah angka nasional (70,81). Semua

komponen indikator IPM Sulsel masih berada di bawah indikator IPM Nasional.

Tabel 6.7. Perkembangan IPM per Provinsi se Indonesia

Provinsi Angka Harapan Hidup

saat Lahir (tahun) Harapan Lama

Sekolah (tahun) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Pengeluaran per Kapita (Rp 000)

IPM

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Aceh 69,51 69,52 13,89 14,13 8,86 8,98 8 768 8 957 70,00 70,60

Sumatera Utara 68,33 68,37 13,00 13,10 9,12 9,25 9 744 10 036 70,00 70,57

Sumatera Barat 68,73 68,78 13,79 13,94 8,59 8,72 10 126 10 306 70,73 71,24

Riau 70,97 70,99 12,86 13,03 8,59 8,76 10 465 10 677 71,20 71,79

Jambi 70,71 70,76 12,72 12,87 8,07 8,15 9 795 9 880 69,62 69,99

Sumatera Selatan 69,16 69,18 12,23 12,35 7,83 7,99 9 935 10 220 68,24 68,86

Bengkulu 68,56 68,59 13,38 13,57 8,37 8,47 9 492 9 778 69,33 69,95

Lampung 69,94 69,95 12,35 12,46 7,63 7,79 9 156 9 413 67,65 68,25

Kep. Bangka Belitung 69,92 69,95 11,71 11,83 7,62 7,78 11 960 12 066 69,55 69,99

Kepulauan Riau 69,45 69,48 12,66 12,81 9,67 9,79 13 359 13 566 73,99 74,45

DKI Jakarta 72,49 72,55 12,73 12,86 10,88 11,02 17 468 17 707 79,60 80,06

Jawa Barat 72,44 72,47 12,30 12,42 7,95 8,14 10 035 10 285 70,05 70,69

Jawa Tengah 74,02 74,08 12,45 12,57 7,15 7,27 10 153 10 377 69,98 70,52

DI Yogyakarta 74,71 74,74 15,23 15,42 9,12 9,19 13 229 13 521 78,38 78,89

Jawa Timur 70,74 70,80 12,98 13,09 7,23 7,34 10 715 10 973 69,74 70,27

Banten 69,46 69,49 12,70 12,78 8,37 8,53 11 469 11 659 70,96 71,42

Bali 71,41 71,46 13,04 13,21 8,36 8,55 13 279 13 573 73,65 74,30

Nusa Tenggara Barat 65,48 65,55 13,16 13,46 6,79 6,90 9 575 9 877 65,81 66,58

Nusa Tenggara Timur 66,04 66,07 12,97 13,07 7,02 7,15 7 122 7 350 63,13 63,73

Kalimantan Barat 69,90 69,92 12,37 12,50 6,98 7,05 8 348 8 472 65,88 66,26

Kalimantan Tengah 69,57 69,59 12,33 12,45 8,13 8,29 10 155 10 492 69,13 69,79

Kalimantan Selatan 67,92 68,02 12,29 12,46 7,89 7,99 11 307 11 600 69,05 69,65

Kalimantan Timur 73,68 73,70 13,35 13,49 9,24 9,36 11 355 11 612 74,59 75,12

Kalimantan Utara 72,43 72,47 12,59 12,79 8,49 8,62 8 434 8 643 69,20 69,84

Sulawesi Utara 71,02 71,04 12,55 12,66 8,96 9,14 10 148 10 422 71,05 71,66

Sulawesi Tengah 67,31 67,32 12,92 13,04 8,12 8,29 9 034 9 311 67,47 68,11

Sulawesi Selatan 69,82 69,84 13,16 13,28 7,75 7,95 10 281 10 489 69,76 70,34

Sulawesi Tenggara 70,46 70,47 13,24 13,36 8,32 8,46 8 871 9 094 69,31 69,86

Gorontalo 67,13 67,14 12,88 13,01 7,12 7,28 9 175 9 532 66,29 67,01

Sulawesi Barat 64,31 64,34 12,34 12,48 7,14 7,31 8 450 8 736 63,60 64,30

Maluku 65,35 65,40 13,73 13,91 9,27 9,38 8 215 8 433 67,60 68,19

Maluku Utara 67,51 67,54 13,45 13,56 8,52 8,61 7 545 7 792 66,63 67,20

Papua Barat 65,30 65,32 12,26 12,47 7,06 7,15 7 175 7 493 62,21 62,99

Papua 65,12 65,14 10,23 10,54 6,15 6,27 6 637 6 996 58,05 59,09

INDONESIA 70,90 71,06 12,72 12,85 7,95 8,10 10 420 10 664 70,18 70,81




7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab 7 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sulsel pada triwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh pada

rentang 7,1 – 7,5% (yoy). Dengan perkiraan pertumbuhan tersebut, maka

pertumbuhan keseluruhan tahun 2018 masih akan berada pada rentang

7,0 – 7,4% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018 diperkirakan bersumber dari

akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri,

sementara komponen lainnya cenderung melambat.

Dari sisi inflasi, tekanan harga bahan makanan dan imported inflation

diperkirakan akan menjadi tantangan pada akhir tahun 2018. Namun

demikian, inflasi keseluruhan tahun 2018 diperkirakan masih akan dapat

dijaga pada rentang sasarannya, sebesar 3,5%+1% (yoy).

BAB 7PROSPEK PEREKONOMIAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN



7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018 diperkirakan berada pada rentang 7,1 – 7,5% (yoy). Pertumbuhan

ekonomi diperkirakan lebih tinggi pada akhir tahun 2018 sejalan dengan beberapa faktor pendorong pada bulan

Desember 2018. Ada pun faktor pendorong tersebut terutama adalah akselerasi konsumsi rumah tangga menjelang akhir

tahun, di tengah konsumsi pemerintah yang diperkirakan melambat. Demikian pula ekspor luar negeri terakselerasi,

sejalan dengan peningkatan perkiraan harga komoditas internasional. Dari sisi penawaran, pertumbuhan diperkirakan

akan ditopang oleh Lapangan Usaha Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, dan Informasi/Komunikasi

sebagai motor utama.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan keseluruhan tahun 2018 diperkirakan masih berada pada rentang 7,0 – 7,4%

(yoy). Pemulihan ekonomi terus berlanjut ditopang oleh belanja pemerintah yang berkualitas sehingga membuat daya

saing meningkat, tercermin dari pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur yang terus terakselerasi dari tiap

triwulan sejak tahun 2016, dimana salah satunya adalah mulai beroperasinya bendungan di Kabupaten Luwu Utara pada

akhir 2018, yang akan meningkatkan luas panen lahan pertanian. Upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

terus memangkas jumlah perizinan membuat investor lebih leluasa dalam melakukan realisasi investasi pasca feasibility

study-nya rampung. Sejalan dengan kenaikan daya saing dan investasi yang meningkat, konsumsi rumah tangga dalam 2

tahun terakhir hingga awal tahun 2018 juga dalam tren meningkat. Penciptaan kelas menengah baru ditengarai cukup

besar dalam mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga ke level lebih dari 6% (yoy). Namun demikian,

risiko yang perlu diantisipasi adalah tingginya pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan kenaikan impor khususnya

barang modal dan bahan baku, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sumber: BPS,diolah. Ket.: Proyeksi oleh BI

Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Sulsel dan Proyeksinya

7.1.1 Prospek Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018 akan bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri.

Bank Indonesia memperkirakan konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi pada triwulan IV 2018, dengan tarikan

permintaan akhir tahun 2018 yang tinggi, merespon kebutuhan libur HBKN dan tahun baru. Pada sisi ekspor luar negeri,

ekspor diperkirakan meningkat terdorong oleh harga internasional (nikel, coklat, dan ikan) yang dalam tren meningkat.

Sementara konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan cenderung melambat. Konsumsi pemerintah diperkirakan

tumbuh melambat pada rentang 6,5 – 6,9% (yoy) dibandingkan perkiraan pertumbuhan pada triwulan III 2018.

Konsumsi/belanja pemerintah yang melambat tersebut sebagaimana pola historisnya, ditambah dengan adanya

penyesuaian atau transisi kepada kepala daerah yang baru. Investasi diperkirakan melambat, merespons himbauan

pemerintah untuk menahan impor barang kebutuhan infrastruktur.

7.1.2 Prospek Sisi Lapangan Usaha

Lapangan usaha pertanian diperkirakan tumbuh melambat secara tahunan. Lapangan usaha pertanian diperkirakan

tumbuh pada rentang 5,9 – 6,3% (yoy). Pertumbuhan diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan

pertumbuhan triwulan III disebabkan musim panen yang telah lewat. Di sisi lain, masih berlanjutnya tren perbaikan harga

kakao diharapkan mampu mendorong nilai tambah perkebunan.

7.1 – 7,5




Lapangan usaha Pertambangan akan terakselerasi karena produksi meningkat. Kendati pertumbuhan harga akan lebih

moderat namun secara level, namun harga nikel diperkirakan sudah berada pada level keekonomian, sehingga

pengiriman nikel diperkirakan akan meningkat. Selain itu, diperkirakan produksi akan terus dioptimalkan untuk mencapai

target produksi 77.800 ton, yang hingga semester I 2018 baru mencapai 46,32%. Oleh karena itu, diperkirakan

pertumbuhan lapangan usaha pertambangan akan berada pada rentang 4,2 – 4,6% (yoy) di triwulan IV 2018.

Di sisi lain pertumbuhan industri akan lebih moderat. Hal ini sejalan dengan stock building yang akan dilakukan pada

triwulan IV 2018 untuk memenuhi permintaan rumah tangga sehingga produksi diperkirakan akan cenderung lebih landai.

Selain itu, industri pengolahan semen juga melakukan efisiensi untuk merespons persaingan usaha.

Sumber: World Bank ; Proyeksi: Marketwatch

Grafik 7.2. Perkembangan Harga Internasional Coklat Grafik 7.3. Pola Pertumbuhan Triwulanan Pertanian

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi diperkirakan tumbuh meningkat. Hal ini sejalan

dengan konsumsi RT yang juga meningkat secara faktor siklikal. Pertumbuhan perdagangan juga akan didorong oleh

aktivitas liburan akhir tahun yang diperkirakan terakselerasi bersama lapangan usaha penyediaan makanan dan minuman.

Pada lapangan usaha konstruksi, pertumbuhan diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan III 2018 untuk memenuhi

target hingga akhir tahun 2018.

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (Tahun Dasar 2010)

2016 2017

Total III IV Total I II

Pertumbuhan Ekonomi 7.42 6.70 7.78 7.23 7.37 7.38 7.1 - 7.5 7.1 - 7.5 7.0 - 7.4

Sisi Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga 5.5 6.2 6.4 6.1 6.97 5.66 5.5 - 5.9 5.7 - 6.1 5.8 - 6.2

Konsumsi LNPRT 3.3 5.8 7.6 6.8 22.53 21.72 20.2 - 20.6 12.2 - 12.6 19.0 - 19.4

Konsumsi Pemerintah (1.3) 4.3 2.4 2.2 8.09 6.83 6.7 - 7.1 6.5 - 6.9 6.8 - 7.2

PMTB 7.0 8.5 8.6 8.2 8.68 6.32 10.6 - 11.0 9.7 - 10.1 8.8 - 9.2

Ekspor Luar Negeri (19.1) (12.6) (6.1) (0.9) 3.5 22.5 14.0 - 14.4 14.2 - 14.6 13.3 - 13.7

Impor Luar Negeri (8.8) 45.4 (15.5) 20.2 -4.6 5.6 -7.1 - -6.7 -6.3 - -5.9 -3.2 - -2.8

Net Ekspor Antardaerah 40.4 (68.3) (19.2) (41.8) 152.8 264.4 -24.7 - -24.3 -5.5 - -5.1 24.2 - 24.6

Sisi Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.1 3.4 (0.1) 5.3 5.0 7.5 6.1 - 6.5 5.9 - 6.3 6.1 - 6.5

Pertambangan dan Penggalian 1.0 1.7 2.5 4.5 4.7 3.3 4.1 - 4.5 4.2 - 4.6 4.0 - 4.4

Industri Pengolahan 8.1 4.9 6.0 5.0 3.3 (1.2) 3.6 - 4.0 3.6 - 4.0 2.3 - 2.7

Pengadaan Listrik, Gas 11.5 4.6 6.7 6.1 1.1 7.0 10.3 - 10.7 12.4 - 12.8 7.7 - 8.1

Pengadaan Air 5.4 10.8 7.8 7.9 9.5 8.8 3.0 - 3.4 11.4 - 11.8 8.0 - 8.4

Konstruksi 6.8 8.4 10.2 8.7 7.8 6.3 7.5 - 7.9 9.6 - 10.0 7.7 - 8.1

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor9.9 9.6 15.7 10.7 12.3 13.8 10.1 - 10.5 11.3 - 11.7 11.7 - 12.1

Transportasi dan Pergudangan 7.8 8.6 17.6 8.4 13.1 14.0 6.8 - 7.2 8.3 - 8.7 10.3 - 10.7

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum8.5 13.7 14.8 11.7 14.3 14.3 13.3 - 13.7 11.9 - 12.3 13.3 - 13.7

Informasi dan Komunikasi 8.1 9.8 11.5 10.5 11.4 9.1 8.4 - 8.8 9.2 - 9.6 9.4 - 9.8

Jasa Keuangan 13.6 4.7 3.3 4.4 9.5 8.5 8.3 - 8.7 5.5 - 5.9 7.8 - 8.2

Real Estate 6.4 4.7 4.7 4.5 3.9 3.5 7.1 - 7.5 7.1 - 7.5 5.3 - 5.7

Jasa Perusahaan 7.9 8.6 9.5 8.4 9.6 8.8 6.2 - 6.6 5.3 - 5.7 7.3 - 7.7

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib(1.1) 12.2 9.3 5.2 4.3 8.6 8.4 - 8.8 4.5 - 4.9 6.4 - 6.8

Jasa Pendidikan 6.9 10.1 11.9 9.7 7.2 8.2 8.1 - 8.5 6.1 - 6.5 7.3 - 7.7

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.5 9.9 8.3 8.8 10.3 10.3 4.4 - 4.8 5.5 - 5.9 7.4 - 7.8

Jasa lainnya 9.8 11.7 10.1 9.6 11.7 12.6 4.5 - 4.9 4.4 - 4.8 8.1 - 8.5

Pertumbuhan Ekonomi 7.42 6.70 7.78 7.23 7.37 7.38 7.1 - 7.5 7.1 - 7.5 7.0 - 7.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolahp proyeksi Bank Indonesia

PROYEKSIREALISASI

Provinsi Sulsel

IIIP

IVP

TotalP

2018




7.2 Prospek Inflasi

Inflasi pada triwulan IV 2018 diperkirakan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut berasal dari penguatan

mata uang dollar yang terjadi pada hampir seluruh negara emerging market. The Fed diperkirakan akan lebih agresif

dalam menaikkan suku bunga di akhir tahun sehingga potensi capital outflow meningkat. Dampak dari penguatan mata

uang dollar tersebut adalah potensi peningkatan harga imported inflation pada barang konsumsi impor, diikuti dengan

kenaikan harga jual pada barang berbahan baku impor. Dari sisi tekanan global selanjutnya adalah potensi kenaikan harga

minyak yang akan meningkatkan harga energi. Tantangan selanjutnya adalah inflasi bahan makanan yang umumnya

meningkat di akhir tahun merespon kenaikan permintaan rumah tangga.

Tekanan inflasi bahan makanan perlu diwaspadai. Tekanan inflasi bahan makanan diperkirakan sedikit meningkat akibat

meningkatnya kebutuhan masyarakat saat libur akhir tahun. Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian

Inflasi Daerah (TPID) se-Sulsel juga terus meningkatkan koordinasi melalui pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan

Strategis (PIHPS) yang lebih optimal, rapat teknis dan kebijakan high level meeting untuk memantau dan menjaga

ketersediaan pangan, inspeksi mendadak (sidak) pada kebutuhan pangan strategis, dan penyediaan pangan dengan harga

terjangkau melalui pasar murah.

Sementara itu, inflasi yang dikendalikan pemerintah seperti pada kelompok transportasi maupun inflasi inti,

diperkirakan relatif terkendali. Faktor yang mendorong terkendalinya kelompok transportasi adalah tidak terdapatnya

kebijakan pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik, BBM dan LPG19

. Namun demikian, tren kenaikan harga minyak

dunia juga menjadi faktor yang patut diwaspadai terhadap peningkatan laju inflasi untuk bahan bakar yang tidak

disubsidi. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan akan tetap terkendali seiring terkoreksinya harga emas internasional

sesuai proyeksi Commodity Price Outlook bulan Oktober 2017 dan analisis pasar seiring dengan investasi Tiongkok yang

menurun khususnya pada investasi safe haven.

Sumber: BPS, diolah. Ket: angka proyeksi oleh BI

Grafik 7.4. Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Sulsel

Untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulsel terus meningkatkan sinergi melalui koordinasi yang lebih intensif. Koordinasi

menjadi sangat penting mengingat peningkatan tekanan inflasi dipicu oleh permasalahan harga dan distribusi pasokan

bahan pangan. Langkah pengendalian inflasi oleh TPID sangat strategis untuk mengatasi beberapa harga komoditas

pangan (lihat boks) yang berpotensi meningkat pada akhir tahun 2018. Pada permasalahan harga, TPID Provinsi sedang

mengembangkan SOP Pengendalian Harga dengan tujuan agar (1) TPID lebih mudah untuk mengawasi kenaikan harga,

khususnya harga pangan; dan (2) bagi konsumen, dapat meningkatkan akses harga pangan yang terpadu sehingga

ekspektasi masyarakat lebih terjaga.

19 Pernyataan Menteri Keuangan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Senin, 21 Agustus 2017.




7.3 Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan

kawasan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah di Sulsel maupun pelaku

usaha sebagai berikut:

a. Mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melihat potensi yang ada serta

sejalan dengan arahan Presiden RI, maka pengembangan ekonomi berbasis pariwisata (wisata alam, bahari, dan

budaya) untuk meningkatkan penerimaan devisa di Sulsel dapat ditingkatkan melalui 4A (Atraksi, Aksesibilitas,

Amenitas, Ancillary /tambahan kenyamanan).

b. Penyelesaian infrastruktur tepat waktu sesuai target yang ditentukan.

c. Mendorong investasi agro industri berorientasi ekspor.

d. Mendorong penelitian, pengembangan, dan kemitraan di sektor hulu untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas komoditi unggulan.

e. Mendorong soft infrastruktur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan

pendidikan.

f. Melakukan pendampingan kepada pelaku perkebunan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dalam

rangka mengimbangi permintaan pasar lokal maupun global.

g. Mendorong ekonomi syariah dan ekonomi digital di Sulawesi Selatan, antara lain pengembangan finance

(keuangan), food (makanan), fashion (pakaian), funtrepreneur (wirausaha), dan fundutainment

(pendidikan/pesantren).

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap tinggi, mitigasi inflasi Sulsel dapat dilakukan melalui beberapa hal:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan yang memiliki persistensi inflasi tinggi seperti beras

dan ikan bandeng serta memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi telur ayam ras dan cabe

merah. Dalam hal harga meningkat diluar batas kewajaran, perlu dilaksanakan sidak ataupun operasi pasar ke

pasar tradisional dan pasar modern.

b. Memperluas gerakan tanam cabai, tomat, kangkung, bawang merah dan komoditas utama penyumbang inflasi

lainnya dengan memanfaatkan lahan lapang antara lain pekarangan atau jalan lingkungan (lorong).

c. Mendorong akselerasi pembangunan pasar induk beras di Pare-pare yang diinisiasi oleh Bulog sebagai acuan

harga beras, sehingga gejolak harga di daerah lain tidak menarik harga beras di Sulsel lebih tinggi. Selain itu,

harga di pasar kota Makassar perlu dikendalikan karena menjadi benchmark (acuan) bagi pasar kabupaten

sekitar Makassar.

d. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sulsel semakin memfokuskan pada pengendalian komoditas volatile

food yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras,

telur ayam ras, dan ikan-ikanan.

e. Penyediaan atau pemanfaatan cold storage sebagai tempat penyimpanan komoditas perikanan.

f. Membangun sentra komoditas perikanan khususnya ikan bandeng, ikan layang dan ikan teri melalui

pemanfaatan tempat pelelangan ikan yang difungsikan sebagai pusat penjualan.

g. Mendukung pelaksanaan smart inflation control oleh Pemerintah Kota Makassar melalui program Lammorona’

Makassar.




Boks 7.A. Proyeksi Inflasi Sulawesi Selatan Menggunakan Metode Structural Time-Series

Bank Indonesia menerapkan Flexible Inflation Targeting Framework (ITF) untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang komprehensif untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi ke depan. Dengan penerapan Flexible Inflation Targeting Framework (ITF), Bank Indonesia menggunakan Forecasting and Policy Analysis System (FPAS) yang melibatkan berbagai teknik permodelan, didukung oleh data dan informasi yang komprehensif, serta professional judgement.

Pembentuk inflasi Sulsel berasal dari core inflation, volatile food, dan administered prices. Volatile food sebagai kontributor inflasi memiliki bobot 22%. Adapun komoditas pembentuk inflasi volatile food (VF) adalah bahan pangan yang harganya berfluktuasi. Penyebab fluktuasi harga pangan disebabkan oleh sifatnya yang tidak tahan lama, musiman (pola produksi atau peningkatan permintaan pada HBKN), bulk (ukurannya besar), dan faktor-faktor eksogen (shocks/ irregular) seperti anomali cuaca maupun gangguan distribusi. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan agar proyeksi jangka pendek VF lebih terstruktur dan akurat adalah dengan melakukan dekomposisi dan proyeksi dalam sebuah model yang komprehensif yaitu Structural Time-Series (STS) Decomposition

20.

Salah satu pilihan model STS menggunakan alat analisis Structural Time Series Analyser, Modeler and Predictor (STAMP)

21. STAMP merupakan alat analisis yang kuat, fleksibel, mudah digunakan, dan up to date yang membantu

analisis data deret waktu, serta dapat membantu menghasilkan hasil ilmiah yang nyata. Namun demikian, pendekatan ini juga tetap memberikan ruang untuk professional judgement yang berasal dari anekdotal/informasi terbaru (lihat Gambar 7.A.1).

Gambar 7.A.1 Pendekatan Structural Time-Series

Pendekatan STS/STAMP dapat mendekomposisi masing-masing komponen dari 4 komoditas VF dengan cukup baik. Komoditas VF yang terdekomposisi cukup baik antara lain beras, telur ayam ras, daging sapi, dan cabai merah. Dengan menggunakan STAMP, kita dapat memilih perilaku komoditas dalam hal tren (level dan slope), musiman (seasonal), dan irregular (Gambar 7.A.2). Ada pun hasil terbaik dari keempat komoditas terlihat pada Tabel 7.A.1 dan Grafik 7.A.1.

Gambar 7.A.2 Pilihan dalam STAMP

Tabel 7.A.1 Hasil Terbaik Dekomposisi Komoditas

20 Sebuah series (𝒚𝒕) dpt didekomposisi menjadi: i) komponen trend (𝝉𝒕) yang merepresentasikan pergerakan jangka panjang, ii) komponen yg berubah secara periodik dlm jk 1 tahun (seasonal, 𝜸𝒕) dan dalam jangka waktu lebih panjang (cycle, 𝝍𝒕), serta iii) komponen irregular (𝜺𝒕).

21 STAMP (Structural Time Series Analyser, Modeler and Predictor) adalah antarmuka berbasis pengguna grafis komersial (GUI) untuk analisis model ruang univariat dan multivariat yang ditulis oleh Koopman, Harvey, Doornik, and Shephard (2009).

Dat

a Se

ries

Ko

mo

dit

as

Trend

Cycle

Seasonality

Irregularity

Level Slope Seasonal Irregular

Beras Stochastic Stochastic Fixed Yes

Telur Ayam Ras Stochastic Fixed Stochastic Yes

Daging Sapi Fixed Stochastic Stochastic Yes

Cabe Merah Stochastic Stochastic Stochastic Yes

Dap

at d

imo

de

lkan

den

gan

cu

kup

bai

k o

leh

STS

ap

pro

ach

Profesional Judgement




Grafik 7.A.1 Kesesuaian Proyeksi dengan Realisasi Antar Dekomposisi Komoditas

Dari hasil perhitungan dengan STAMP, inflasi bulanan masih akan tinggi hingga akhir tahun 2018. Pada bulan Agustus 2018, tekanan inflasi komoditas daging sapi, telur ayam ras, dan cabai merah diperkirakan masih akan terjadi seiring dengan seasonal factor berupa peningkatan permintaan saat Idul Adha. Pada bulan September 2018 tekanan harga beras dan cabai merah sedikit meningkat di saat puncak musim kemarau

22. Sementara pada Oktober 2018 tekanan inflasi pada

keempat komoditas diperkirakan relatif melemah karena terdapat seasonal factor berupa panen raya padi. Sementara pada bulan November dan Desember 2018 berdasarkan pola musimannya, ada potensi kenaikan harga keempat komoditas VF tersebut karena terdapat seasonal factor mendekati perayaan HBKN dan tahun baru (Grafik 7.A.2).

Grafik 7.A.2 Hasil Proyeksi dengan Dekomposisi Komoditas Menggunakan STAMP

22 BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus hingga September.

-3

-2

-1

0

1

2

3

4 Beras

realisasi

SSF

SFS

SSS

FFF

FSS

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60Cabe Merah

Realisasi

SSS-SSF

-2

-1

0

1

2

3

4

5 Daging Sapi

Realisasi

SSS

FFF

FSS

SFS

SSF

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10 Telur Ayam Ras

Realisasi

SSS

FFF

FSS

SFS

SSF

-4

-2

0

2

4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 78

p9

p1

0p

11

p1

2p

2016 2017 2018

%, mtm Beras

-10

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 78

p9

p1

0p

11

p1

2p

2016 2017 2018

%, mtm Telur Ayam Ras

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 78

p9

p1

0p

11

p1

2p

2016 2017 2018

%, mtm Daging Sapi

-40

-20

0

20

40

60

1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 7 8 91

01

11

2 1 2 3 4 5 6 78

p9

p1

0p

11

p1

2p

2016 2017 2018

%, mtm Cabai Merah



LAMPIRAN

Lampiran

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel A.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun)


Tabel A.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010(Rp Triliun)


Tabel A.3. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun)


Tabel A.4. PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Triliun)



A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 46.45 51.10 54.10 12.84 15.16 16.86 13.49 58.35 14.68 15.89 17.42 13.48 61.47 15.42 17.08

B Pertambangan dan Penggalian 13.24 14.71 15.80 3.61 3.95 4.30 4.14 16.00 3.91 4.20 4.37 4.24 16.72 4.09 4.34

C Industri Pengolahan 30.55 33.29 35.55 9.21 9.43 9.81 10.02 38.47 9.66 9.83 10.29 10.63 40.41 9.98 9.71

D Pengadaan Listrik, Gas 0.20 0.23 0.23 0.06 0.06 0.07 0.07 0.26 0.07 0.07 0.07 0.07 0.27 0.07 0.07

E Pengadaan Air 0.30 0.30 0.30 0.08 0.08 0.08 0.08 0.32 0.08 0.09 0.09 0.09 0.34 0.09 0.09

F Konstruksi 26.03 27.67 29.97 7.61 7.89 8.16 8.33 31.99 8.14 8.59 8.84 9.18 34.76 8.77 9.13





K Jasa Keuangan 7.63 8.07 8.66 2.35 2.44 2.46 2.59 9.84 2.45 2.57 2.58 2.68 10.28 2.68 2.78

L Real Estate 7.93 8.56 9.20 2.41 2.44 2.45 2.49 9.78 2.51 2.55 2.56 2.60 10.22 2.61 2.64


O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10.29 10.53 11.36 2.86 3.00 2.70 2.78 11.34 2.87 3.00 3.03 3.04 11.93 2.99 3.25




217.59 233.99 250.80 63.12 67.46 71.26 67.59 269.42 68.00 72.02 76.03 72.85 288.91 73.02 77.34

2016* 2017** 2018**

PRDB

2013Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 2014 2015


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 57.37 68.47 19.46 22.70 25.46 20.71 88.33 22.80 24.54 27.07 21.49 95.90 95.90 25.01 27.66

B Pertambangan dan Penggalian 17.88 21.18 4.61 5.11 5.80 5.71 21.23 5.37 5.49 5.73 5.88 22.47 22.47 5.76 6.20

C Industri Pengolahan 35.49 41.65 12.57 12.95 13.51 13.99 53.02 13.67 13.92 14.63 15.23 57.45 57.45 14.58 14.35

D Pengadaan Listrik, Gas 0.18 0.20 0.05 0.05 0.06 0.06 0.22 0.06 0.07 0.07 0.07 0.27 0.27 0.07 0.07

E Pengadaan Air 0.35 0.35 0.10 0.10 0.10 0.10 0.39 0.10 0.11 0.11 0.11 0.43 0.43 0.11 0.12

F Konstruksi 31.52 36.02 11.19 11.68 12.18 12.45 47.50 12.29 13.14 13.62 14.33 53.39 53.39 13.79 14.65





K Jasa Keuangan 9.60 10.82 3.38 3.53 3.60 3.85 14.36 3.68 3.93 3.99 4.19 15.80 15.80 4.24 4.45

L Real Estate 9.90 11.52 3.70 3.76 3.78 3.86 15.09 3.92 4.01 4.06 4.15 16.15 16.15 4.27 4.35


O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12.24 13.63 4.19 4.42 4.03 4.19 16.84 4.33 4.55 4.63 4.69 18.19 18.19 4.61 5.12




258.84 298.03 340.39 87.96 94.36 100.98 96.33 379.63 97.79 103.78 110.39 106.97 418.93 108.65 116.29

2018**2017**2016*20152013Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010

PRDB

2014

I II III IV** TOTAL I II III IV** TOTAL I II

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 120.56 127.67 134.42 34.54 35.13 35.92 36.19 141.79 36.45 37.41 38.13 38.51 150.51 39.00 39.52

2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2.62 2.92 2.95 0.74 0.75 0.77 0.78 3.05 0.79 0.81 0.82 0.84 3.25 0.97 0.98

3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 23.06 23.51 25.41 3.75 6.22 6.09 9.01 25.07 3.89 6.14 6.36 9.22 25.61 4.21 6.56

4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 82.98 89.71 96.96 24.36 25.56 26.61 27.23 103.77 26.15 27.67 28.86 29.57 112.26 28.42 29.42

5 Perubahan Inventori 3.97 (0.97) 4.66 1.01 0.85 0.78 0.68 3.33 0.69 0.31 1.74 (0.59) 2.15 0.74 1.98

6 Ekspor 52.36 60.31 54.05 8.50 10.04 10.09 7.76 36.38 11.14 10.88 11.11 9.78 42.91 11.12 10.60

7 Impor 67.96 69.16 67.65 9.78 11.10 9.02 14.06 43.97 11.11 11.20 10.99 14.48 47.79 11.42 11.71

217.59 233.99 250.80 63.12 67.46 71.26 67.59 269.42 68.00 72.02 76.03 72.85 288.91 73.02 77.34

20152018**2017**2016**

PDRB

2013 2014No Komponen

I II III IV** TOTAL I II III IV** TOTAL I II

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 146.64 165.19 185.59 49.37 50.27 51.91 52.82 204.37 53.97 55.92 57.22 58.29 225.40 59.91 61.45

2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3.08 3.86 4.27 1.11 1.14 1.18 1.20 4.63 1.23 1.27 1.29 1.32 5.11 1.56 1.59

3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 28.72 31.70 36.40 5.50 9.30 9.17 13.43 37.37 5.83 9.36 9.75 14.27 39.21 6.69 10.58

4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 94.88 113.16 125.99 32.74 34.66 36.40 37.50 141.29 36.24 38.67 40.44 41.73 157.07 40.24 42.08

5 Perubahan Inventori 4.42 (1.55) 5.64 1.56 1.29 1.15 0.85 4.85 0.97 0.47 2.53 (1.04) 2.94 1.32 3.12

6 Ekspor 59.93 78.01 73.41 12.53 14.35 14.46 10.95 52.05 16.66 15.53 16.61 15.10 63.89 16.76 16.45

7 Impor 78.84 90.73 90.90 14.85 16.65 13.29 20.40 64.86 17.11 17.44 17.44 22.70 74.69 17.83 18.99

258.84 299.63 340.39 87.96 94.36 100.98 96.33 379.70 97.79 103.78 110.39 106.97 418.93 108.65 116.29

2018**2017**2013 2014

2016**2015No Komponen

PDRB

LAMPIRAN



Tabel A.5. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Juta)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan: P merupakan proyeksi Penduduk dari BPS

B. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Tabel B.1. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran

Sumber: BPS, diolah

Tabel B.2. IHK Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK

Tabel B.3. Angka Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK

Penduduk (Jiwa) 8,034,776 8,115,638 8,190,222 8,342,047 8,432,163 8,520,304 8,606,375 8,690,294

PDRB per Kapita (Juta Rp) 21.31 24.31 27.67 31.01 35.34 39.17 43.68 48.21

Kategori 2010 2011 2012 2013 2017P2016P20152014

Umum Bahan

Makanan

Makanan

Jadi,

Minuman,

Rokok, dan

Tembakau

Perumahan,

Air, Listrik,

Gas, dan

Bahan Bakar

Sandang Kesehatan

Pendidikan,

Rekreasi, dan

Olahraga

Transpor

dan

Komunikasi

Triwulan I 132.89 156.33 139.19 128.22 149.63 129.86 120.33 105.61

Triwulan II 133.44 156.50 140.33 129.03 150.10 130.61 120.60 105.92

Triwulan III 135.69 161.48 143.21 129.73 154.94 130.98 121.38 106.22

Triwulan IV 136.14 158.86 144.70 130.72 158.05 132.02 124.35 106.72

Triwulan I 139.01 168.84 145.55 132.61 158.64 132.82 124.59 106.55

Triwulan II 139.26 166.24 146.83 133.67 154.02 133.21 124.61 110.11

Triwulan III 145.51 178.85 149.93 135.89 159.22 135.20 125.82 118.97

Triwulan IV 144.60 169.92 151.18 138.64 161.74 136.89 126.08 119.08

Triwulan I 109.16 111.25 108.80 109.10 108.00 105.49 103.66 110.65

Triwulan II 109.71 111.33 109.77 109.58 108.46 107.25 103.72 111.33

Triwulan III 111.72 114.94 112.34 111.74 110.06 108.51 105.35 111.29

Triwulan IV 116.89 125.03 114.11 114.88 110.82 109.25 105.45 121.49

Triwulan I 116.94 125.83 115.15 117.40 114.32 112.29 105.70 115.08

Triwulan II 118.55 128.30 116.95 118.18 113.74 113.18 106.16 118.01

Triwulan III 121.06 133.46 119.33 118.99 117.71 114.24 108.12 119.30

Triwulan IV 122.13 136.01 120.36 119.63 117.48 114.73 108.16 120.29

Triwulan I 123.62 141.22 121.28 121.08 119.52 115.87 108.29 118.70

Triwulan II 123.65 140.14 123.09 121.43 120.97 116.73 108.39 117.11

Triwulan III 124.78 142.15 124.12 122.12 121.39 117.10 108.96 118.73

Triwulan IV 125.71 144.66 124.73 122.94 120.97 117.78 109.05 119.24

Triwulan I 127.84 146.78 126.47 125.35 121.77 119.05 109.17 122.99

Triwulan II 129.20 147.41 127.67 128.53 123.45 119.49 109.27 123.52

Triwulan III 129.98 147.20 128.79 128.89 124.55 120.61 113.57 124.03

Triwulan IV 131,29 149.41 129.34 130.41 126.61 121.74 113.69 125.03

Triwulan I 132.57 154.46 130.40 131.06 126.58 122.41 113.88 124.16

Triwulan II 134.55 158.86 132.22 131.59 128.75 123.55 114.35 125.92

2016

2015

2014

IHK

(Akhir Periode)

2012

2013

2017

2018


Makassar 134.91 143.33 116.50 116.94 118.67 121.42 122.54 122.54 124.40 124.16 125.50 126.44 126.44 128.69 129.79 130.61 132.10 132.10 133.28 135.21

Palopo 142.22 149.68 116.54 116.40 117.88 119.35 120.48 120.48 121.60 122.65 123.02 123.78 123.78 125.56 127.41 127.48 128.67 128.67 130.86 133.43

Parepare 134.76 143.26 117.71 115.36 116.96 118.67 119.57 119.57 119.77 120.53 120.52 122.09 122.09 122.84 124.60 125.44 126.28 126.28 126.87 128.08

Bone (Watampone) 148.83 159.04 117.35 116.02 116.35 117.70 118.49 118.49 118.27 119.46 120.08 120.27 120.27 122.81 126.06 126.73 126.93 126.93 128.87 131.76

Bulukumba** 125.61 124.49 125.55 127.95 128.34 128.34 127.18 128.21 129.02 130.24 130.24 132.34 134.85 136.31 136.31 136.31 138.72 140.64 Sumber: Badan Pusat Statistik

2013Kota Inflasi2016

2012

*) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012 **) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014

201620142015

20152018

20172017


Makassar 4.57 6.24 8.51 7.34 8.61 8.95 5.18 5.18 6.38 4.63 3.36 3.18 3.18 3.45 4.53 4.07 4.48 4.48 3.57 4.18

Palopo 4.11 5.25 8.95 6.95 6.89 7.19 3.38 3.38 4.47 4.05 3.07 2.74 2.74 3.26 3.88 3.63 3.95 3.95 4.22 4.72

Parepare 3.49 6.31 9.38 6.53 6.98 7.02 1.58 1.58 3.82 2.12 1.56 2.11 2.11 2.56 3.38 4.08 3.43 3.43 3.28 2.79

Bone (Watampone) 3.65 6.86 8.22 5.66 4.27 4.33 0.97 0.97 1.94 2.67 2.02 1.50 1.50 3.84 5.52 5.54 5.54 5.54 4.93 4.52

Bulukumba** 9.45 6.21 6.12 6.63 2.17 2.17 2.16 2.12 0.84 1.48 1.48 4.06 5.18 5.65 4.66 4.66 4.82 4.29 Sumber: Badan Pusat Statistik

*) Sejak tahun 2014 data IHK menggunakan tahun dasar 2012

Kota Inflasi 201620132016

2012 20142015

20152018

20172017

LAMPIRAN



C. Perbankan

Tabel C.1. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Bank Pelapor) dan Kredit (Lokasi Bank) Bank Umum (Rp Miliar)

Tabel C.2. Dana Pihak Ketiga (Lokasi Proyek Pelapor) dan Kredit (Lokasi Proyek) Bank Umum (Rp Miliar)

Giro Tabungan Deposito Jumlah Modal Kerja Investasi Konsumsi Jumlah

Triwulan I 7.471 25.004 13.259 45.734 20.516 10.025 24.044 54.585 119,35%

Triwulan II 7.282 27.206 13.536 48.024 22.850 10.588 25.597 59.035 122,93%

Triwulan III 7.257 28.545 14.115 49.917 22.385 10.997 27.707 61.090 122,38%

Triwulan IV 7.345 31.466 14.907 53.717 25.506 11.380 29.335 66.221 123,28%

Triwulan I 7.770 29.321 15.211 52.302 25.980 12.232 30.158 68.371 130,72%

Triwulan II 8.092 30.068 15.297 53.457 26.659 14.486 31.793 72.937 136,44%

Triwulan III 9.221 32.076 16.062 57.359 26.160 15.769 33.085 75.014 130,78%

Triwulan IV 7.845 35.007 17.592 60.444 27.231 14.494 33.663 75.388 124,72%

Triwulan I 7.990 32.446 17.726 58.162 27.257 14.642 33.974 75.874 130,45%

Triwulan II 9.730 33.168 18.504 61.402 29.062 15.467 34.807 79.336 129,21%

Triwulan III 9.693 34.828 19.819 64.339 29.847 15.457 35.159 80.463 125,06%

Triwulan IV 7.995 37.428 20.690 66.112 31.442 16.241 35.877 83.560 126,39%

Triwulan I 10.154 34.147 22.118 66.420 32.776 16.482 36.045 85.304 128,43%

Triwulan II 11.820 34.881 22.166 68.867 34.627 16.500 36.436 87.563 127,15%

Triwulan III 12.471 37.491 22.472 72.433 34.876 17.476 37.558 89.911 124,13%

Triwulan IV 13.165 42.211 23.091 78.467 36.730 20.538 37.713 94.982 121,05%

Triwulan I 12.894 38.589 26.859 78.342 37.510 20.041 38.759 96.310 122,94%

Triwulan II 12.203 42.611 27.283 82.097 39.518 20.796 41.303 101.617 123,78%

Triwulan III 11.802 41.800 28.423 82.025 39.653 20.204 42.917 102.774 125,30%

Triwulan IV 10.388 44.994 27.014 82.396 39.952 20.221 43.718 103.890 126,09%

Triwulan I 12.434 41.400 28.057 81.891 40.620 19.830 44.347 104.798 127,97%

Triwulan II 12.532 43.973 28.726 85.232 42.311 19.946 45.898 108.154 126,89%

Triwulan III 11.995 44.899 28.138 85.032 42.853 19.358 47.047 109.258 128,49%

Triwulan IV 10.726 50.161 26.434 87.322 44.569 19.842 48.717 113.129 129,55%

Triwulan I 12.013 47.160 26.210 85.383 43.939 20.251 49.910 114.101 133,63%

Triwulan II 12.447 48.402 26.946 87.794 44.528 20.915 49.767 115.210 131,23%

2018

2017

2016

2015

LDRDPK KREDIT

Periode

2014

2013

2012

Giro Tabungan Deposito Jumlah Modal Kerja Investasi Konsumsi Jumlah

Triwulan I 7.461 24.900 13.219 45.580 22.500 11.728 24.527 58.755 128,90%

Triwulan II 7.269 27.097 13.505 47.871 25.045 12.256 25.965 63.265 132,16%

Triwulan III 7.246 28.434 14.089 49.770 24.656 12.635 28.121 65.412 131,43%

Triwulan IV 7.333 31.338 14.875 53.546 28.250 11.911 29.794 69.956 130,64%

Triwulan I 7.759 29.206 15.182 52.147 28.671 12.725 30.622 72.019 138,11%

Triwulan II 8.086 29.942 15.271 53.299 27.484 17.402 32.197 77.083 144,62%

Triwulan III 9.211 31.943 16.050 57.204 27.822 18.289 33.503 79.613 139,17%

Triwulan IV 7.836 34.840 17.563 60.239 29.217 17.089 34.203 80.509 133,65%

Triwulan I 7.984 32.314 17.705 58.003 28.996 17.088 34.752 80.836 139,37%

Triwulan II 9.714 33.024 18.489 61.226 31.057 17.232 35.865 84.154 137,45%

Triwulan III 9.681 34.652 19.797 64.131 31.697 18.030 36.523 86.250 134,49%

Triwulan IV 7.975 37.212 20.661 65.849 33.125 18.632 37.195 88.952 126,39%

Triwulan I 10.125 33.960 22.093 66.178 34.244 19.119 37.404 90.768 128,43%

Triwulan II 11.807 34.683 22.145 68.635 37.014 19.431 37.954 94.399 137,54%

Triwulan III 12.454 37.256 22.416 72.126 37.017 19.865 39.137 96.019 133,13%

Triwulan IV 13.150 41.907 23.019 78.076 38.556 22.774 39.933 101.263 129,70%

Triwulan I 12.881 38.342 26.778 78.002 38.920 22.507 40.853 102.280 131,13%

Triwulan II 12.178 42.311 27.185 81.674 40.809 23.420 43.398 107.627 131,78%

Triwulan III 11.788 41.544 28.309 81.640 40.590 22.771 45.040 108.401 132,78%

Triwulan IV 10.376 44.678 26.917 81.971 40.842 23.079 45.802 109.723 133,86%

Triwulan I 12.420 41.157 27.959 81.536 41.856 23.597 46.327 111.780 137,09%

Triwulan II 12.519 43.702 28.632 84.852 43.281 23.931 47.945 115.158 135,72%

Triwulan III 11.981 44.658 28.037 84.675 43.853 24.455 49.125 117.433 138,69%

Triwulan IV 10.649 49.842 26.318 86.809 45.317 23.660 50.795 119.771 137,97%

Triwulan I 11.961 46.884 26.078 84.924 44.925 24.428 51.945 121.298 142,83%

Triwulan II 12.428 48.117 26.807 87.352 46.954 27.322 51.985 126.261 144,54%

2018

2017

2016

2015

LDRDPK KREDIT

Periode

2014

2013

2012

LAMPIRAN



Tabel C.3. Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar)

Tabel C.4. Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar)

Pertanian TambangIndustri

Pengolahan

Listrik, Gas,

dan AirKonstruksi Perdagangan Angkutan

Jasa Dunia

Usaha

Jasa Sosial

MasyarakatLain-lain

Triwulan I 906 312 3.468 137 2.065 15.459 1.744 2.917 1.570 26.007 54.585

Triwulan II 1.128 363 3.904 124 2.448 17.631 1.730 3.178 1.485 27.045 59.035

Triwulan II I 1.171 375 4.008 135 2.582 17.741 1.794 3.131 1.372 28.781 61.090

Triwulan IV 1.215 399 5.250 141 2.674 19.027 2.321 3.105 1.404 30.684 66.221

Triwulan I 1.403 447 5.335 133 2.565 19.933 2.631 3.240 1.619 31.065 68.371

Triwulan II 1.396 449 5.579 116 2.780 22.957 2.763 3.433 1.650 31.814 72.937

Triwulan II I 1.385 444 5.631 121 2.966 23.360 2.864 3.414 1.733 33.096 75.014

Triwulan IV 1.400 397 4.186 191 3.034 24.132 2.923 3.550 1.780 33.794 75.388

Triwulan I 1.405 377 3.918 218 3.043 24.334 2.960 3.747 1.828 34.043 75.874

Triwulan II 1.499 560 4.210 245 3.666 25.587 2.950 3.598 1.968 35.053 79.336

Triwulan II I 1.435 537 4.283 232 4.173 25.748 2.951 3.581 2.115 35.408 80.463

Triwulan IV 1.506 509 4.747 350 4.366 27.033 2.820 3.662 2.340 36.226 83.560

Triwulan I 1.630 427 5.035 382 4.746 27.920 2.782 3.733 2.473 36.174 85.304

Triwulan II 1.788 390 5.109 413 4.902 29.003 2.693 4.037 2.681 36.547 87.563

Triwulan II I 2.303 383 5.304 398 5.417 29.373 2.672 4.024 2.388 37.648 89.911

Triwulan IV 2.461 410 7.487 379 5.491 31.424 2.781 4.221 2.549 37.777 94.982

Triwulan I 2.681 430 7.239 306 5.483 31.959 2.824 4.117 2.462 38.809 96.310

Triwulan II 2.933 399 7.993 277 5.977 33.268 2.738 4.085 2.587 41.359 101.617

Triwulan II I 2.998 372 8.104 267 6.305 32.431 2.730 4.234 2.392 42.941 102.774

Triwulan IV 3.280 336 7.582 248 6.698 32.555 2.627 4.278 2.518 43.767 103.890

Triwulan I 3.279 340 7.494 255 6.305 32.970 2.420 4.715 2.640 44.378 104.798

Triwulan II 3.514 333 7.555 222 6.602 33.787 2.508 4.889 2.819 45.926 108.154

Triwulan II I 3.748 326 6.830 160 6.810 33.836 2.525 5.056 2.891 47.076 109.258

Triwulan IV 4.386 303 7.015 159 6.805 34.343 2.698 5.659 3.014 48.747 113.128

Triwulan I 4.533 308 6.979 147 6.574 34.104 3.064 5.569 2.883 49.937 114.101

Triwulan I I 4.748 311 6.990.700 182 6.828 34.578 3.190 5.632 2.971 49.778 115.210

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2013

Kredit (Lokasi Bank)

Periode Total

Pertanian TambangIndustri

Pengolahan

Listrik, Gas,

dan AirKonstruksi Perdagangan Angkutan

Jasa Dunia

Usaha

Jasa Sosial

MasyarakatLain-lain

Triwulan I 883 568 4.842 379 3.148 15.854 1.828 3.171 1.583 26.497 58.755

Triwulan II 1.101 608 5.216 420 3.503 18.288 1.809 3.438 1.465 27.417 63.265

Triwulan II I 1.146 626 5.381 663 3.708 18.100 1.737 3.474 1.376 29.202 65.412

Triwulan IV 1.187 564 6.013 782 3.848 19.531 2.138 3.371 1.386 31.135 69.956

Triwulan I 1.373 590 6.116 996 3.835 20.344 2.317 3.446 1.479 31.523 72.019

Triwulan II 1.356 584 5.570 1.357 4.043 23.549 2.379 4.511 1.515 32.219 77.083

Triwulan II I 1.354 599 5.720 1.484 4.405 24.050 2.459 4.289 1.740 33.513 79.613

Triwulan IV 1.374 611 4.314 1.579 4.231 25.010 2.600 4.656 1.800 34.334 80.509

Triwulan I 1.388 586 4.063 1.554 4.175 25.246 2.522 4.613 1.867 34.821 80.836

Triwulan II 1.510 555 4.592 1.031 4.564 26.941 2.584 4.374 1.890 36.112 84.154

Triwulan II I 1.454 543 5.153 1.886 4.968 26.883 2.517 4.043 2.031 36.772 86.250

Triwulan IV 1.530 470 5.501 2.022 5.169 28.161 2.420 3.976 2.160 37.544 88.952

Triwulan I 1.675 401 5.830 2.093 5.596 28.761 2.407 4.046 2.425 37.532 90.768

Triwulan II 1.779 411 6.487 2.340 5.761 30.356 2.343 4.249 2.610 38.063 94.399

Triwulan II I 1.837 376 6.226 2.436 6.259 30.678 2.381 4.187 2.409 39.228 96.019

Triwulan IV 2.173 400 8.460 2.572 6.346 31.985 2.442 4.409 2.480 39.996 101.263

Triwulan I 2.368 407 7.984 2.290 6.262 32.480 2.501 4.637 2.449 40.902 102.280

Triwulan II 2.616 431 8.674 2.149 6.363 34.128 2.433 4.804 2.574 43.456 107.627

Triwulan II I 2.592 402 8.398 2.203 6.496 33.399 2.414 5.022 2.412 45.064 108.401

Triwulan IV 2.852 390 8.039 2.239 6.522 33.784 2.314 5.165 2.567 45.851 109.723

Triwulan I 2.858 397 7.844 2.835 6.629 34.449 2.152 5.570 2.690 46.358 111.780

Triwulan II 3.110 381 8.145 2.823 6.812 35.080 2.224 5.725 2.882 47.976 115.158

Triwulan II I 3.415 374 7.472 4.373 6.625 35.244 2.269 5.550 2.957 49.155 117.433

Triwulan IV 3.604 343 7.357 3.142 7.098 35.670 2.535 6.127 3.069 50.824 119.771

Triwulan I 3.749 433 7.442 3.297 6.816 35.633 2.875 6.102 2.976 51.970 121.298

Triwulan II 3.909 443 7.670 5.595 8.038 35.960 3.070 6.497 3.082 51.996 126.261

2018

2017

Total

2012

2013

2016

2015

2014

Kredit (Lokasi Proyek)

Periode

LAMPIRAN



Tabel C.5. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank (Lokasi Bank)

Tabel C.6. Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank (Lokasi Proyek)

Modal

KerjaInvestasi Konsumsi

Modal


Modal


Modal


Triwulan I 13,49 11,69 12,79 13,16 13,60 14,56 8,50 7,29 27,35 13,30 12,77 13,46

Triwulan II 13,24 11,34 12,70 12,74 13,62 14,36 9,32 7,91 27,67 13,00 12,60 13,35

Triwulan III 13,21 11,11 12,54 12,55 13,36 14,31 9,53 8,36 26,16 12,90 12,39 13,19

Triwulan IV 12,63 10,92 12,23 12,28 13,09 14,01 8,85 8,07 23,83 12,47 12,19 12,88

Triwulan I 12,56 10,74 12,20 12,31 12,89 14,04 7,21 8,21 23,67 12,40 12,05 12,85

Triwulan II 12,77 10,57 12,12 12,01 12,71 13,89 8,12 8,37 20,92 12,38 11,65 12,74

Triwulan III 12,94 10,79 12,11 12,72 12,99 13,83 9,14 9,16 21,14 12,80 12,02 12,72

Triwulan IV 13,00 11,08 12,18 13,04 13,53 13,91 10,20 10,06 20,92 12,99 12,57 12,78

Triwulan I 13,10 11,15 12,24 13,23 13,67 14,06 10,49 10,68 22,14 13,13 12,71 12,86

Triwulan II 13,26 11,44 12,41 13,51 13,53 14,05 10,08 10,72 22,94 13,33 12,75 12,97

Triwulan III 13,48 11,61 12,44 13,62 13,53 14,10 10,26 10,81 23,49 13,50 12,81 13,00

Triwulan IV 13,46 11,57 12,61 13,48 13,78 14,17 10,77 11,14 23,13 13,44 12,93 13,13

Triwulan I 13,81 12,12 11,45 14,04 15,29 14,74 10,03 11,38 23,11 13,25 13,13 13,59

Triwulan II 13,42 10,40 13,00 12,91 13,75 14,61 6,83 9,64 28,49 12,98 12,14 13,61

Triwulan III 13,28 10,26 13,22 13,01 13,69 14,62 8,84 11,46 28,73 13,09 12,00 13,76

Triwulan IV 12,95 9,53 13,31 12,86 13,34 14,72 9,52 11,89 28,40 12,86 11,30 13,82

Triwulan I 12,36 10,15 13,22 13,13 13,70 14,41 8,74 10,63 22,34 12,67 12,00 13,57

Triwulan II 11,91 10,01 12,90 12,85 13,54 14,28 8,47 11,44 23,74 12,29 11,77 13,28

Triwulan III 11,58 9,65 12,51 12,73 13,29 14,19 8,55 11,73 21,90 12,07 11,55 13,18

Triwulan IV 11,33 9,36 12,44 12,66 13,20 14,05 8,50 11,71 10,30 11,89 11,36 13,08

Triwulan I 11,09 9,08 12,34 12,14 12,76 13,79 8,64 11,61 9,91 11,56 10,99 12,93

Triwulan II 11,10 9,45 12,23 12,02 12,49 13,51 8,52 11,59 12,38 11,50 11,04 12,73

Triwulan III 10,99 9,28 12,02 11,75 12,07 13,29 8,82 11,18 12,44 11,31 10,77 12,53

Triwulan IV 11,00 9,43 11,96 11,37 11,88 13,13 8,03 11,01 10,89 11,13 10,51 12,26

Triwulan I 10,82 9,28 11,82 11,21 11,63 12,94 8,47 10,92 10,26 10,96 10,29 12,10

Triwulan II 0,45 9,31 11,82 11,15 11,47 12,80 8,35 10,89 9,79 10,76 10,22 12,06

2018

2017

2016

2015

2013

Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Campuran

2014

Bank Umum

Periode

2012

Modal


Modal


Modal


Modal


Triwulan I 13,04 9,94 13,01 12,92 13,14 14,34 8,28 10,28 22,85 12,93 11,76 13,57

Triwulan II 12,86 9,78 12,93 12,45 13,21 13,87 8,10 9,89 23,69 12,63 11,65 13,36

Triwulan III 12,71 9,62 12,55 12,40 13,01 14,02 8,56 9,57 23,59 12,54 11,47 13,15

Triwulan IV 12,24 10,88 12,44 11,99 12,97 13,84 8,11 8,42 23,30 12,11 12,09 13,00

Triwulan I 12,16 10,65 12,38 12,07 12,80 14,13 6,71 8,40 22,74 12,05 11,94 13,03

Triwulan II 12,66 10,25 12,25 11,74 12,58 13,93 6,76 8,47 21,41 12,16 11,32 12,86

Triwulan III 12,81 10,32 12,26 12,54 12,85 13,81 7,29 9,24 20,90 12,56 11,55 12,83

Triwulan IV 12,93 10,45 12,35 12,92 13,43 13,80 6,79 10,11 20,93 12,77 12,00 12,88

Triwulan I 13,03 10,53 12,42 13,11 13,59 13,97 9,30 10,71 21,87 13,03 12,19 12,99

Triwulan II 13,15 10,76 12,63 13,34 13,68 14,11 7,68 10,73 22,62 13,13 12,31 13,17

Triwulan III 13,36 10,50 12,70 13,50 13,72 14,19 6,50 10,81 26,08 13,23 12,15 13,28

Triwulan IV 13,37 10,37 12,90 13,15 13,76 14,29 7,20 11,14 26,76 13,13 12,13 13,45

Triwulan I 13,39 10,34 12,86 13,17 13,74 14,44 7,13 11,10 27,50 13,13 12,11 13,46

Triwulan II 13,43 10,39 13,00 12,91 13,76 14,61 6,83 9,64 28,49 12,98 12,15 13,61

Triwulan III 13,29 10,25 13,22 13,01 13,70 14,62 8,84 11,46 28,73 13,09 12,00 13,76

Triwulan IV 12,96 9,51 13,31 12,86 13,35 14,72 9,52 11,89 28,40 12,86 11,29 13,82

Triwulan I 12,30 9,54 13,46 12,94 13,51 14,65 8,76 10,63 28,18 12,56 11,37 13,89

Triwulan II 11,88 9,46 13,13 12,63 13,21 14,56 6,08 11,44 28,48 12,16 11,16 13,60

Triwulan III 11,54 9,15 12,83 12,56 13,04 14,39 5,74 11,73 26,35 11,95 11,03 13,47

Triwulan IV 11,31 8,96 12,77 12,63 12,80 14,30 7,27 11,71 24,08 11,88 10,81 13,38

Triwulan I 11,08 8,75 12,68 12,09 12,33 14,07 8,75 11,61 22,50 11,54 10,44 13,25

Triwulan II 11,08 8,81 12,50 11,90 12,01 13,79 6,03 11,59 20,23 11,40 10,36 13,00

Triwulan III 10,96 8,29 12,29 11,66 11,68 13,36 4,73 10,20 19,56 11,20 9,91 12,73

Triwulan IV 10,98 8,77 12,16 11,34 11,50 13,13 7,88 9,58 17,67 11,11 9,94 12,44

2018

Triwulan I 10,77 8,67 12,01 11,15 11,27 12,94 7,28 7,21 16,94 10,91 9,74 12,28

Triwulan II 10,47 8,66 12,03 11,11 11,23 12,83 6,46 7,33 17,96 10,70 9,66 12,27

Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Campuran

2014

Bank Umum

Periode

2012

2017

2016

2015

2013

Bank Pemerintah

LAMPIRAN



D. Ekspor dan Impor

Tabel D.1. Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ Ribu)

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 besar komoditas ekspor sepanjang 2016

Tabel D.2. Perkembangan Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan (US$ Juta)

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 besar negara tujuan ekspor sepanjang 2016

Tabel D.3. Perkembangan Komoditas Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US$ ribu)

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 komoditas impor sepanjang 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 2016Pangsa

PasarQ1 Q2 Q3 Q4 2017

Pangsa

PasarQ1 Q2

1 Nikel 108,72 138,12 158,62 178,68 584,14 50,02% 143,94 147,94 156,82 180,63 629,33 53,22% 170,45 204,16 58,28% 39,05%

2 Ikan dan Udang 27,73 35,96 32,72 34,60 131,01 11,22% 28,76 32,00 32,81 34,54 128,10 10,83% 30,42 27,27 7,78% -16,48%

3 Biji-bijian berminyak dan Obat 18,39 21,34 22,40 18,09 80,22 6,87% 13,80 13,06 16,06 26,46 69,38 5,87% 18,35 24,64 7,04% 83,98%

4 Biji Coklat dan Coklat Olahan 24,67 33,24 54,50 43,39 155,80 13,34% 24,83 22,25 36,51 30,06 113,66 9,61% 16,74 17,05 4,87% -20,96%

5 Garam, belerang, kapur 3,97 3,67 4,83 5,06 17,52 1,50% 5,08 8,84 9,73 9,05 32,70 2,77% 8,75 16,54 4,72% 151,53%

6 Kayu, Barang dari Kayu 8,82 6,30 5,09 5,95 26,16 2,24% 11,01 11,66 8,84 16,77 48,27 4,08% 13,51 14,71 4,20% 27,72%

7 Gandum 0,04 0,04 0,04 0,04 0,15 0,01% 0,01 - 0,03 0,02 0,07 0,01% 4,95 9,87 2,82% 73816,03%

8 Buah-Buahan 16,84 12,74 12,12 15,90 57,60 4,93% 16,32 12,43 12,11 17,62 58,49 4,95% 15,12 9,25 2,64% -19,49%

9 Daging dan Ikan Olahan 3,32 4,46 9,64 8,36 25,78 2,21% 4,85 5,74 14,83 10,54 35,97 3,04% 6,52 8,07 2,30% 48,00%

10 Lak, Getah dan Damar 2,26 2,64 2,45 2,12 9,47 0,81% 0,99 0,52 1,60 1,96 5,08 0,43% 0,72 5,04 1,44% 456,28%

11 Lainnya 14,62 17,80 22,99 24,48 79,89 6,84% 11,53 12,86 17,94 19,16 61,49 5,20% 17,45 13,70 3,91% 7,31%

Nilai Ekspor Sulsel 229,37 276,31 325,41 336,67 1.167,76 100,00% 261,13 267,31 307,30 346,80 1.182,54 100,00% 302,99 350,29 100,00% 31,78%

Pangsa

Pasar

Growth

(yoy)Komoditas Ekspor Utama

2016 2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 TotalPangsa

PasarQ1 Q2 Q3 Q4 Total

Pangsa

PasarQ1 Q2

1 Jepang 117,90 147,25 172,45 192,53 630,14 53,96% 154,28 160,31 172,78 198,25 685,62 57,98% 183,55 217,31 62,04%

2 Tiongkok 18,75 26,40 31,86 26,91 103,92 8,90% 16,42 16,67 29,14 33,75 95,98 8,12% 22,29 33,74 9,63%

3 Amerika Serikat 25,54 28,20 30,15 36,40 120,29 10,30% 31,36 29,58 34,64 36,87 132,45 11,20% 26,79 26,08 7,44%

4 Filipina 1,98 2,04 2,37 2,27 8,66 0,74% 2,10 2,15 1,07 4,74 10,05 0,85% 5,50 12,09 3,45%

5 Malaysia 16,03 22,61 32,79 28,03 99,46 8,52% 16,40 18,99 15,41 17,04 67,83 5,74% 12,99 8,40 2,40%

6 Australia 2,33 1,74 1,54 4,19 9,80 0,84% 3,10 3,69 7,56 3,14 17,49 1,48% 7,70 7,60 2,17%

7 Vietnam 6,39 8,17 7,32 7,86 29,74 2,55% 7,62 5,57 6,87 12,12 32,17 2,72% 9,65 6,56 1,87%

8 Korea Selatan 4,01 4,80 4,50 6,76 20,06 1,72% 2,83 2,02 7,04 6,72 18,61 1,57% 5,47 6,04 1,73%

9 Bangladesh 0,08 0,04 1,22 1,54 2,88 0,25% - 0,03 1,54 0,04 1,61 0,14% 0,01 4,63 1,32%

10 Rusia 0,88 1,03 3,43 1,54 6,88 0,59% 0,96 0,79 3,66 2,21 7,61 0,64% 2,08 3,00 0,86%

11 Lainnya 35,48 34,03 37,79 28,63 135,93 11,64% 26,06 27,53 27,59 31,92 113,10 9,56% 26,98 24,83 7,09%

229,37 276,31 325,41 336,67 1.167,76 100,00% 261,13 267,31 307,30 346,80 1.182,54 100,00% 302,99 350,29 100,00%Nilai Ekspor Sulsel

Pangsa

PasarNEGARA TUJUAN EKSPOR

2016 2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 2016Pangsa

PasarQ1 Q2 Q3 Q4 2017

Pangsa

PasarQ1 Q2

1 Gula dan Kembang Gula 0,19 0,26 0,54 0,70 1,68 0,22% 0,83 30,70 39,70 33,02 104,25 12,57% 22,62 53,29 24,77%

2 Mesin dan Peralatan Listrik 1,62 1,14 5,84 53,19 61,79 8,20% 37,86 16,43 43,84 35,69 133,82 16,13% 34,19 38,29 17,80%

3 Sisa Industri Makanan 13,57 15,38 23,50 15,69 68,14 9,04% 13,00 21,65 17,28 23,38 75,30 9,08% 16,93 30,46 14,16%

4 Gandum 35,84 37,99 31,65 38,25 143,73 19,06% 38,27 26,97 40,34 38,67 144,24 17,39% 33,65 25,07 11,66%

5 Kapal laut dan bangunan terapung 8,63 17,45 11,65 20,79 58,52 7,76% 6,98 2,50 - 9,23 18,70 2,25% 8,56 18,00 8,37%

6 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 35,07 51,66 41,10 75,79 203,62 27,01% 60,89 42,91 21,54 14,17 139,51 16,82% 20,08 17,55 8,16%

7 Kendaraan dan Bagiannya 0,09 0,11 1,63 0,28 2,12 0,28% 0,11 0,17 0,34 0,46 1,07 0,13% 0,06 4,63 2,15%

8 Biji Coklat dan Coklat Olahan 1,80 2,02 6,25 4,18 14,25 1,89% 3,36 3,90 5,09 0,70 13,04 1,57% 0,48 4,57 2,13%

9 Bahan Kimia anorganik 3,35 2,13 0,07 2,39 7,93 1,05% 0,14 2,53 3,15 4,08 9,90 1,19% 0,40 3,82 1,78%

10 Produk Keramik 4,06 3,08 2,17 3,61 12,92 1,71% 4,15 3,91 5,77 4,71 18,54 2,24% 5,88 3,79 1,76%

11 Lainnya 18,46 79,34 25,73 55,76 179,29 23,78% 35,36 58,50 52,56 24,76 171,19 20,64% 21,58 15,66 7,28%

122,68 210,55 150,13 270,62 753,98 100,00% 200,95 210,17 229,61 188,86 829,58 100,00% 164,42 215,14 100,00%

Pangsa

PasarKomoditas Impor Utama

Nilai Impor Sulsel

2016 2017 2018

LAMPIRAN



Tabel D.4. Perkembangan Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal (US$ Ribu)

Sumber: Bea Cukai *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Ket: 10 besar negara importir sepanjang 2016

E. Sistem Pembayaran

Tabel E.1. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Depo KPw BI Provinsi Sulsel (Rp Triliun)

Q1 Q2 Q3 Q4 TotalPangsa

PasarQ1 Q2 Q3 Q4 Total

Pangsa

PasarQ1 Q2

Pangsa

Pasar

1 Singapura 0,64 4,59 0,76 0,87 6,86 0,91% 1,06 31,07 14,65 37,80 84,57 10,19% 24,49 48,96 22,76%

2 Tiongkok 42,69 69,11 63,99 125,77 301,57 40,00% 126,89 74,32 34,05 49,78 285,05 34,36% 27,75 29,58 13,75%

3 Denmark 0,21 0,29 0,00 0,68 1,18 0,16% 0,04 0,01 0,00 0,61 0,66 0,08% 23,84 23,50 10,92%

4 Argentina 18,43 14,89 21,84 13,15 68,31 9,06% 10,87 17,93 15,49 20,54 64,83 7,81% 16,37 19,92 9,26%

5 Panama - - - - - 0,00% - - - 0,01 0,01 0,00% - 15,15 7,04%

6 Hongkong - - - - - 0,00% - - 0,03 0,03 0,06 0,01% 0,00 9,92 4,61%

7 Australia 25,41 7,26 7,41 6,18 46,26 6,14% 12,48 16,27 18,06 7,62 54,43 6,56% 2,88 7,45 3,46%

8 Kanada 6,50 19,93 8,03 17,28 51,73 6,86% 9,15 12,43 8,38 18,02 47,98 5,78% 8,38 7,20 3,35%

9 Brazil - 0,33 0,73 0,27 1,33 0,18% 0,03 0,03 - 0,05 0,10 0,01% 0,49 7,12 3,31%

10 Pakistan - - - - - 0,00% - - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 5,74 2,67%

11 Lainnya 28,80 94,16 47,37 106,42 276,75 36,71% 40,42 58,11 138,95 54,41 291,89 35,19% 60,21 40,60 18,87%

122,68 210,55 150,13 270,62 753,98 100,00% 200,95 210,17 229,61 188,86 829,58 100,00% 164,42 215,14 100,00%

NEGARA ASAL IMPOR

Nilai Impor Sulsel

2016 2017 2018

Inflow Outflow Net Flow Inflow Outflow Net Flow

I 5,30 2,35 2,95 20,16% 36,73% 9,61%

II 4,07 3,83 0,24 25,78% 32,72% -31,43%

III 5,56 5,64 -0,08 14,19% 6,17% -82,13%

IV 4,31 4,10 0,21 5,51% -1,49% -358,75%

19,24 15,91 3,32 15,94% 13,10% 31,83%

I 6,18 2,26 3,93 16,72% -3,70% 32,93%

II 3,83 4,06 -0,22 -5,81% 5,97% -193,72%

III 5,70 5,99 -0,29 2,55% 6,24% 265,41%

IV 3,83 3,96 -0,12 -10,96% -3,43% -159,93%

19,55 16,27 3,29 1,66% 2,22% -0,99%

I 6,51 1,49 5,02 5,20% -34,03% 27,76%

II 3,47 5,02 -1,55 -9,55% 23,64% 589,17%

III 6,55 2,59 3,96 14,83% -56,85% -1473,25%

IV 4,29 2,08 2,21 12,03% -47,43% -1884,56%

20,82 11,17 9,64 6,46% -31,31% 193,23%

I 4,57 1,29 3,28 -29,73% -13,45% -34,56%

II 3,34 3,18 0,16 -3,56% -36,60% -110,48%

III 5,58 2,10 3,48 -14,84% -18,76% -12,28%

IV 3,68 1,99 1,69 -14,34% -4,24% -23,83%

17,17 8,56 8,61 -17,51% -23,36% -10,74%

I 5,80 2,25 3,55 26,94% 74,78% 8,16%

II 5,44 6,08 -0,64 62,80% 91,10% -491,00%

2016

2017

2017

2018

2016

Jumlah yoyPeriode

2014

2014

2015

2015

LAMPIRAN



Tabel E.2. Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Depo KPw BI Provinsi Sulsel (Rp Juta)

Tabel E.3. Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembar & Rp Triliun)

Inflow Outflow Net Flow Inflow Outflow Net Flow

I 144,0 2198,6 -2054,6 388,7% 685,7% 720,6%

II 39,5 3221,8 -3182,3 -47,7% 314,3% 353,2%

III 227,8 3928,2 -3700,4 186,1% 295,8% 305,3%

IV 13,3 2072,4 -2059,1 -86,8% -21,1% -18,5%

424,6 11421,0 -10996,4 48,9% 144,2% 150,4%

I 3,5 1738,0 -1734,5 -97,5% -20,9% -15,6%

II 5,3 3660,0 -3654,7 -86,5% 13,6% 14,8%

III 34,4 2019,3 -1985,0 -84,9% -48,6% -46,4%

IV 2,7 5836,8 -5834,1 -79,9% 181,6% 183,3%

45,9 13254,2 -13208,3 -89,2% 16,1% 20,1%

I 2,0 4449,5 -4447,4 -43,0% 156,0% 156,4%

II 3,1 6433,7 -6430,6 -41,5% 75,8% 76,0%

III 55,5 3542,0 -3486,5 61,4% 75,4% 75,6%

IV 63,1 3982,5 -3919,4 2266,1% -31,8% -32,8%

123,7 18407,7 -18284,0 169,5% 38,9% 38,4%

I 112,1 3401,4 -3289,4 5442,6% -23,6% -26,0%

II 10,8 3852,0 -3841,2 247,7% -40,1% -40,3%

III 0,9 2859,0 -2858,1 -98,4% -19,3% -18,0%

IV 0,0 3345,8 -3345,8 -100,0% -16,0% -14,6%

123,8 13458,2 -13334,5 0,0% -26,9% -27,1%

I 1,0 2031,3 -2030,3 -99,1% -40,3% -38,3%

II 5,4 4061,0 -4005,8 -50,4% 5,4% 5,6%

2017

2018

2014

2015

2015

2016

2016

2017

PeriodeJumlah yoy

2014

Volume Nilai

I 37.461 0,56 6,03% 12,16%

II 38.646 0,57 5,40% 12,54%

III 39.105 0,58 0,67% 7,17%

IV 40.567 0,61 0,55% 6,02%

155.779 2,31 3,04% 9,32%

I 36.457 0,56 -2,68% -0,13%

II 34.774 0,58 -10,02% 1,24%

III 37.895 0,87 -3,09% 51,00%

IV 41.130 1,05 1,39% 73,51%

150.256 3,06 -3,55% 32,30%

I 29.191 0,67 -19,93% 21,02%

II 28.625 0,64 -17,68% 10,62%

III 30.355 0,68 -19,90% -22,79%

IV 32.940 0,81 -19,91% -23,34%

121.111 2,79 -19,40% -8,70%

I 34.547 0,89 18,35% 31,93%

II 38.973 1,03 36,15% 61,26%

III 53.395 1,62 75,90% 139,45%

IV 86.793 4,28 163,49% 431,65%

213.708 7,81 76,46% 179,88%

I 132.841 8,92 284,52% 901,91%

II 151.191 10,50 287,94% 921,91%

III 132.118 7,04 147,44% 335,36%

IV 146.241 7,28 68,49% 70,15%

562.391 33,74 163,16% 331,75%

I 137.126 6,54 3,23% -26,66%

II 131.837 5,93 -12,80% -43,56%

III 147.734 6,92 11,82% -1,64%

IV 158.824 7,35 8,60% 0,87%

575.521 26,73 2,33% -20,76%

I 149.197 6,99 8,80% 6,87%

II 145.269 6,70 10,19% 13,14%

2014

2015

2018

2016

2017

Nilai (Rp Triliun)yoy

2012

2013

2014

2012

Periode

2015

2016

2017

Volume (lembar)

2013

LAMPIRAN



F. Daftar Istilah

Istilah Keterangan

Administered prices Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Abenomics Mencakup serangkaian langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari

resesi berkepanjangan di negara itu, isu-isu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk

meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor

Austerity program Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja pemerintah

Bail out Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas

Balance sheet Neraca

Banking union Kerangka kerja perbankan yang terintegrasi dengan tujuan menjaga stabilitas perbankan

Barrel Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

Basel III Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan

risiko likuiditas pasar; disepakati oleh ang gota Basel Committee on Banking Supervision dan akan diimplementasikan 2013-

2018

BI rate Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Bullish Kecenderungan harga untuk meningkat

Clean money policy Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat

menggunakan metodologi yang berbeda

Core-deposit Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa,

maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit Batas kredit

Credit rating Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management

protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung

jawab anggota tim itu

Debt ceiling Pagu hutang

Debt service ratio Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara

Debt swap Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi

Deflasi Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate Tingkat suku bunga simpanan

Deposito Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan

nasabah

Depresiasi rupiah Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan,

atau non-penting, atau diselamatkan

Double-dip recession Peristiwa dimana resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek

Double taxation Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

LAMPIRAN



Istilah Keterangan

Dropshot Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda,

dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Ekspansi fiskal Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah

Emerging market Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar

keuangan dan industrialisasi

E-money Uang elektronik

Exchange rate pass

through

Persentase perubahan dalam mata uang lokal harga impor akibat perubahan satu persen dalam nilai tukar antara negara-

negara pengekspor dan pengimpor

External imbalance Keseimbangan eksternal terjadi ketika transaksi berjalan tidak terlalu positif atau negatif berlebihan

Fee based income Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Financial sophistication Kecang gihan dalam pengelolaan keuangan financial exclusion pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau

untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat

Fiscal space Ruang ekspansi kebijakan fiskal

Flight to quality Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap

sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman

Fiscal sustainability Kemampuan pemerintah untuk menjaga kesinambungan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa

risiko gagal bayar

Giro Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah

pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate

governance

Tata kelola yang baik

Growth-supporting

funding facility

Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Hedging Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan

Holding company Perusahaan induk dari beberapa perusahaan

Idle money Uang yang tidak terpakai

Imported inflation Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman

kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan

kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Industrial upgrading Peningkatan industri produk nonkomoditas

Inflasi Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan

dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional,

inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi

Intra-regional trade Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan

Investasi portofolio Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Investment grade Peringkat layak investasi

Leading indicator Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealer utama

Less cash society Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Long-term financing Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas

LAMPIRAN



Istilah Keterangan

operation Credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun

M1 Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2 Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin Selisih

Mikroprudensial Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan

usahanya

Monetary union Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan

Monetisasi Proses konversi/perubahaan sesuatu (aset) menjadi uang

Moral hazard Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, atau

bulan) terhadap satu bulan sebelumnya

Online banking Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet

Operation twist Kebijakan The Fed pada akhir 2011, dimana The Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara

simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang

Operasi Pasar Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka

pengendalian moneter

Pagu hutang / debt

ceiling

Jumlah total utang pemerintah Amerika Serikat yang boleh diterbitkan dalam periode tertentu

Pasar obligasi Tempat diperdagangkannya obligasi

Pendapatan disposibel Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

Price taker Pengambil harga

Primary reserves Cadangan utama, bisanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)

Push factor Faktor pendorong

Quantitative easing Kebijakan dimana The Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank untuk memberikan dukungan

pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau

Qtq Quarter-to-quarter growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu,

bulan, atau kuartal) terhadap titik waktu yang sama tiga bulan (1 kuartal) sebelumnya

Rasio gini Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Second round effect Dampak lanjutan

Short-term liquidity Likuiditas jangka pendek

Sistem pembayaran Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Solvabilitas Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya

Sovereign debt crisis Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan

pokoknya)

Stimulus fiskal Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang

selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Sukuk Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi

syariah

Tenor Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Term of trade Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya

Unbanked Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank

ritel

Velositas uang Kecepatan perputaran uang yang beredar

LAMPIRAN



Istilah Keterangan

Volatile food Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam,

atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan

internasional

Yield Imbal hasil

Yoy Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan,

triwulan, semester, atau tahun) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan,

triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember). Ytd biasanya untuk mengukur

pertumbuhan secara akumulatif.

Yuan Mata uang Tiongkok

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi sulawesi selatan · kajian ekonomi dan keuangan...

Documents