kajian anggaran pendidikan - anggaran.depkeu.go.id pendidikan... · sarana yang ada untuk...
TRANSCRIPT
KAJIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
Oleh:KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
28 November 2017
PERBANDINGAN ANGGARAN PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (1/2)
ANGGARAN PENDIDIKAN NEGARA LAIN LEBIH RENDAH DIBANDING INDONESIA, TETAPI ALOKASI PAUD NYA LEBIH TINGGI
2
PERBANDINGAN ALOKASI PAUD ANTAR NEGARA:
Perbedaan utama ada pada alokasi untuk pendidikan
anak usia dini, dan ada/tidaknya instrumen
pengawasan kualitas pendidikan dan belanja
KEBUTUHAN ANGGARAN
PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN ANTAR NEGARA:
Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia relatif tinggi
dibandingkan dengan negara lain
Akses sudah sekitar 72% tetapi kualitasnya harus segera ditingkatkan apabila Indonesia ingin
memperbaiki kualitas pendidikannya (dasar, menengah, atas, dan vokasi) 20-30 tahun kedepan.
Estimasi Rp. 14T per tahun untuk perbaikan kualitas.
Sudah tercukupi untuk kapasitas penyerapan saat ini dan kapasitas sektor pendidikan saat ini.
Sudah tercukupi untuk kualitas pendidikan dasar menengah saat ini.
PAUD
VOKASI
PENDIDIKAN TINGGI
PERBANDINGAN ANGGARAN PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (2/2)
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK USIA DINI DI INDONESIA MENEMPATI URUTAN TERENDAH DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN
3
• 84% pengusaha mengeluh kesulitan mendapatkan pekerja
tingkat manajemen, 69% lainnya melaporkan kesulitan mencari
posisi dengan keterampilan lainnya (Bank Dunia, 2010).
• Indonesia menempati urutan 38 dari 45 negara dalam
pemeringkatan negara-negara yang berpartisipasi dalam TIMSS
(TIMSS, 2011).
• Lebih dari 50% anak Indonesia usia lima belas tahun tidak
menguasai keterampilan dasar membaca atau matematik (PISA,
2012).
• Waktu rata-rata membaca Indonesia adalah sekitar 6 menit per
orang per minggu, jauh dibawah rata-rata di India dengan 10 jam
42 menit (World Culture Score, 2005).
Capaian Akses
Per jenjang Pendidikan
PAUD 72%
SD 93%
SMP 76%
SMA/K 61%
Pendidikan Tinggi (2015) 30%
Padahal PAUD
adalah penentu
kualitas
pendidikan
selanjutnya
(lampiran)
CAPAIAN KUALITAS
Alokasi Anggaran Pendidikan di K/L per Jenis Pendidikan TA
2017 (Rupiah, Trilyun)
2,00
34,60
9,2043,50
9,70
1,70
29,80
12,83
PAUD
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Agama
Pendidikan Non FormalLainnya
K/L Lain
ALOKASI 20% ANGGARAN PENDIDIKAN MERUPAKAN AMANAT UU:
PERTUMBUHAN ANGGARAN PENDIDIKAN BUKAN DIDASARKAN KEBUTUHAN (1/2)
4
127,7 159 186,6 214,1 238,8 254,9 267,8 268,197,5 107,9 124,2 131,2 136,6 154,2 148,8 146
1126,11320,8
1548,31726,2 1876,9
2039,5 2082,9 2070,5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Transfer ke Daerah Dana Pendidikan di luar Transfer ke Daerah Total APBN
5
Belanja untuk guru
(DAU dan TPG): 74,2%
ALOKASI 20% ANGGARAN PENDIDIKAN MERUPAKAN AMANAT UU:
PERTUMBUHAN ANGGARAN PENDIDIKAN BUKAN DIDASARKAN KEBUTUHAN (2/2)
• Angka partisipasi sekolah yang membaik. Data
tahun 2016/2017 menunjukkan APM untuk Sekolah
Menengah dan sederajat dari 7.848.641 siswa
(59,10%) menjadi 8.124.666 siswa (61,20%).
• Meningkatnya rata-rata waktu sekolah penduduk
usia 25+, dari 7,73 tahun menjadi 7,83 tahun.
• Tersedianya dana BOS yang pengelolaannya oleh
sekolah termasuk fleksibel, terdistribusinya KIP, dan
terbangunnya sarana prasarana pendidikan. Dana
BOS sangat membantu sekolah dalam mengelola
keuangannya karena sekolah tidak disibukkan
dengan proses administrasi keuangan seperti
satuan kerja pemerintah.
KOMPOSISI BELANJA TRANSFER KE DAERAH TERDIRI DARI:
Sumber: APBN 2016 diolah
Belanja untuk sekolah (BOS):
17,2%
Belanja untuk sarpras
(DAK Fisik): 6,7%
Belanja lain-lain: 1,9%
HASIL CAPAIAN PENDIDIKAN INDONESIA
CAPAIAN KUANTITAS/AKSES CAPAIAN KUALITAS
• 84% pengusaha mengeluh kesulitan mendapatkan pekerja
tingkat manajemen, 69% lainnya melaporkan kesulitan
mencari posisi dengan keterampilan lainnya (Bank Dunia,
2010).
• Indonesia menempati urutan 38 dari 45 negara dalam
pemeringkatan negara-negara yang berpartisipasi dalam
TIMSS (TIMSS, 2011).
• Lebih dari 50% anak Indonesia usia lima belas tahun tidak
menguasai keterampilan dasar membaca atau matematik
(PISA, 2012).
• Waktu rata-rata membaca Indonesia adalah sekitar 6 menit
per orang per minggu, jauh dibawah rata-rata di India dengan
10 jam 42 menit (World Culture Score, 2005).
PERBANDINGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTAR DAERAH
LEMAHNYA TARGETTING PEMERINTAH PUSAT: KUALITAS GURU (1/4)
6
KUALITAS GURU MEMEGANG
PERANAN PENTING DALAM
PENENTUAN HASIL BELAJAR SISWA
Daerah dengan guru yang berkualitas,
memiliki siswa dengan hasil belajar
yang lebih tinggi (lihat Tabel A).
Sehingga, >70% dari total dana
pendidikan dialokasikan pada
peningkatan kualitas guru (Tabel B).
TABEL A: KUALITAS GURU – HASIL PENDIDIKAN SISWA
KUALITAS GURU (UKG)
17,2Sekolah
74,2Guru
1,9Lain-lain
6,7Sarpras
TABEL B: KOMPOSISI BELANJA TRANSFER 2016
PERBANDINGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTAR DAERAH
LEMAHNYA TARGETTING PEMERINTAH PUSAT: KUALITAS GURU (2/4)
7
BELANJA PENDIDIKAN (PERKAPITA PDRB)
KUALITAS GURU MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM
PENENTUAN HASIL BELAJAR SISWA
Namun demikian, besarnya anggaran untuk guru tidak
mempengaruhi peningkatan kualitas guru. Justru, banyak
daerah dengan anggaran guru yang sedikit tetapi memiliki kualitas
guru yang baik (lihat Tabel C).
TABEL C : BELANJA – KUALITAS GURU
KUALITAS GURU MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM
PENENTUAN HASIL BELAJAR SISWA
Kualitas guru yang buruk ditunjukkan juga dengan tidak berpengaruhnya
rasio guru terhadap hasil belajar siswa. Aceh dengan rasio guru siswa
lebih baik dibanding Sumatera Utara tetapi memiliki hasil belajar yang
lebih rendah dari hasil belajar siswa Sumatera Utara (Tabel D).
PERBANDINGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTAR DAERAH
LEMAHNYA TARGETTING PEMERINTAH PUSAT: KUALITAS GURU (3/4)
8
RASIO GURU-SISWA
TABEL D : HASIL PENDIDIKAN SISWA – RASIO GURU SISWA
PERBANDINGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTAR DAERAH
LEMAHNYA TARGETTING PEMERINTAH PUSAT: KUALITAS PENGELOLAAN TRANSFER DAERAH (4/4)
o PDRB Per Kapita = Rp.38.888o APBD Pendidikan Murni = Rp.189,7
Milyaro Dana Transfer = Rp.402 Milyaro Rasio Guru Siswa = 1:19o Rasio Kelas Siswa = 1:25o Rasio Sekolah Siswa = 1:166o % Ruang Kelas Rusak = 73%o Rata-Rata Nilai UKG = 49,07o Angka Buta Huruf Perempuan = 1,4
o PDRB Per Kapita = Rp.66.154o APBD Pendidikan Murni = Rp.305
Milyaro Dana Transfer = Rp.335,8 Milyaro Rasio Guru Siswa = 1:20o Rasio Kelas Siswa = 1:26o Rasio Sekolah Siswa = 1:261o % Ruang Kelas Rusak = 68,9%o Rata-Rata Nilai UKG = 68,92o Angka Buta Huruf Perempuan = 0
o PDRB Per Kapita = Rp.13.040o APBD Pendidikan Murni = Rp.59,5
Milyaro Dana Transfer = Rp.10,7 Milyaro Rasio Guru Siswa = 1:18o Rasio Kelas Siswa = 1:14o Rasio Sekolah Siswa = 1:83o % Ruang Kelas Rusak = 99,5%o Rata-Rata Nilai UKG = 43,26o Angka Buta Huruf Perempuan = 6,44
1. Pemda yang ‘kaya’ justru lebih boros (rasio siswa-guru) dibandingkan Pemda yang
‘tidak kaya’,
2. Namun, Kualitas Pendidikan Pemda yang ‘kaya’ justru relatif lebih rendah
dibandingkan daerah ‘tidak kaya’,
3. Porsi terbesar pemenuhan 20% APBD untuk Pendidikan Pemda ‘kaya’ justru berasal
dari transfer, sedangkan Pemda ‘tidak kaya’ menggunakan PAD nya sendiri.
o PDRB Per Kapita = Rp.19.074o APBD Pendidikan Murni = Rp.216,9
Milyaro Dana Transfer = Rp.363,2 Milyaro Rasio Guru Siswa = 1:10o Rasio Kelas Siswa = 1:19o Rasio Sekolah Siswa = 1:130o % Ruang Kelas Rusak = 73,3%o Rata-Rata Nilai UKG = 45,62o Angka Buta Huruf Perempuan = 7,94
Sumber: NPD 2016 dan FSVA 2015 (BPS diolah)
“...Pemerintah Pusat tidak dapat
melihat hasil dari pengalokasian
transfer daerah, dimana transfer
daerah mempunyai porsi yang
besar yaitu 60% dari total
anggaran pendidikan.”
Kab. Pidie, Aceh
Kab. Karo, Sumatera Utara
Kab. Maybrat, Papua Barat
Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta
Data menunjukkan:
TRANSPARANSI TERHADAP INDIKATOR PENDIDIKAN SANGAT DIBUTUHKAN
BELUM ADA INSTRUMEN YANG MENILAI CAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN
DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
LEMAHNYA KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKUKAN
REDISTRIBUSI GURU KE DAERAH-DAERAH YANG MEMBUTUHKANNYA
1
2
3
1
2
3
MANAJEMEN GURU YANG BELUM BERORIENTASI KEPADA KUALITAS
a. Sistem data pemerintah pusat yang buruk.
b. Persaingan pengaturan masing-masing instansi pemerintah dan koordinasi
yang lemah dari fungsi perencanaan nasional yang dilakukan oleh Bappenas.
a. Hasil lulusan LPTK belum memenuhi kebutuhan jumlah dan perkembangan
pendidikan.
b. UKG dan Sertifikasi yang tidak berdampak signifikan karena belum
diimplementasi dengan tepat.
c. Guru banyak dibebankan dengan urusan administratif.
a. Lemahnya data mempersulit proses pengawasan transfer pusat ke daerah.
b. Belum ada kesepakatan penggunaan instrumen pengawasan dan capaian
yang akan digunakan bersama dan menjawab kebutuhan seluruh pihak terkait.
HASIL ANALISIS:
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN DAMPAK
10
REKOMENDASI:
LANGKAH PERBAIKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
11
PERBAIKAN MANAJEMEN KUALITAS GURU
1
PERBAIKAN DATA GURU
PERBAIKAN INSTRUMEN CAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN
PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
a. Instrumen bersama untuk capaian dan pengawasan anggaran bersama (contoh:
penggunaan Neraca Pendidikan Daerah oleh pihak-pihak yang berkaitan).
b. Pengawasan Transfer ke Daerah melalui perbaikan mekanisme DAK dan proses
perencanaan pembangunan.
a. Agar dilakukan penyatuan dan screening data guru PNS di sekolah antara
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
b. Agar setiap transfer DAU dapat dilacak porsi yang digunakan untuk gaji guru PNS.2
3
LAMPIRAN
1. DETAIL HASIL ANALISIS
2. DETAIL REKOMENDASI HASIL TEMUAN
BELUM ADA INSTRUMEN YANG MENILAI CAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN
DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
LEMAHNYA KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKUKAN
REDISTRIBUSI GURU KE DAERAH-DAERAH YANG MEMBUTUHKANNYA
HASIL ANALISIS:
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN DAMPAK
13
1
2
3
MANAJEMEN GURU YANG BELUM BERORIENTASI KEPADA KUALITAS
a. Sistem data pemerintah pusat yang buruk.
b. Persaingan pengaturan masing-masing instansi pemerintah dan koordinasi yang
lemah dari fungsi perencanaan nasional yang dilakukan oleh Bappenas.
a. Hasil lulusan LPTK belum memenuhi kebutuhan jumlah dan perkembangan
pendidikan.
b. UKG dan Sertifikasi yang tidak berdampak signifikan karena belum diimplementasi
dengan tepat.
c. Guru banyak dibebankan dengan urusan administratif.
a. Lemahnya data mempersulit proses pengawasan transfer pusat ke daerah.
b. Belum ada kesepakatan penggunaan instrumen pengawasan dan capaian yang akan
digunakan bersama dan menjawab kebutuhan seluruh pihak terkait.
PENYEBAB DAMPAK
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN DAMPAK (1/3)
MANAJEMEN GURU YANG BELUM BERORIENTASI KEPADA KUALITAS
14
Hasil lulusan LPTK belum memenuhi kebutuhan jumlah
dan perkembangan pendidikan. Tidak terjadi checks and
balance antara instansi Kemristekdikti yang menaungi LPTK
yang menghasilkan guru, dengan Kemendikbud yang
menaungi sekolah-sekolah sebagai user tenaga pendidik.
Sarana yang ada untuk memastikan kualitas guru baik
adalah melalui diadakannya Uji Kompetensi Guru (UKG)
dan sertifikasi guru. Namun, tidak berdampak signifikan
pada kualitas pengajaran guru.
Guru banyak dibebankan pada penyelesaian dokumen
administratif. Informasi pada laporan ini semua sangat
berguna jika digunakan, namun informasi ini tidak
digunakan secara sistematis, dan metode
pengumpulannya menjadi beban kerja yang sebenarnya
dapat dihindari.
Calon guru dan guru yang
ada berkualitas rendah
sehingga hasil pendidikan
siswa Indonesia menjadi
rendah.
1
MANAJEMEN GURU YANG BELUM BERORIENTASI KEPADA KUALITAS
a
b
c
a
PENYEBAB DAMPAK
a
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN DAMPAK (2/3)
LEMAHNYA KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKUKAN REDISTRIBUSI GURU KE DAERAH-DAERAH YANG MEMBUTUHKANNYA
15
Sistem data pemerintah pusat yang buruk. Tidak
ada satupun instansi pemerintah pusat yang bisa
memberikan data akurat tentang keberadaan guru
PNS. Permasalahan data ini juga terlihat di belanja
sekolah. Tidak ada satupun instansi pemerintah
(baik di pusat maupun di daerah) yang bisa
menunjukkan berapa besar dana (BOS, APBD,
BOSDA, DAK) yang diterima sebuah sekolah,
padahal sekolah itu sendiri tahu berapa dana yang
diterima dari BOS/BOSDA, dari APBD, dan juga
dari APBN, dan bagaimana penggunaannya.
Persaingan pengaturan masing-masing instansi
pemerintah dan koordinasi yang lemah dari fungsi
perencanaan nasional yang dilakukan oleh
Bappenas. Permasalahan sistemik ini mendasari
permasalahan hampir seluruh sektor (Pendidikan,
Kesehatan, Pertanian, dll).
Pemborosan anggaran,
karena pemerintah pusat tidak bisa
menilai Pemda mana yang boros
transfer anggaran pendidikannya dan
mana yang tidak. Pemerintah pusat pun
tidak bisa menilai kaitan cara belanja
Pemda dengan hasil pendidikan di
masing-masing daerah, meskipun
instrumen untuk menunjukkan perilaku
belanja Pemda beserta kualitas
pendidikannya sudah ada dalam Data
Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan
Neraca Pendidikan Daerah (NPD).
Ada banyak bentuk/format laporan
tetapi tidak ada yang bermanfaat
untuk proses perencanaan dan
pengawasan K/L teknis.
LEMAHNYA KEMAMPUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKUKAN
REDISTRIBUSI GURU KE DAERAH-DAERAH YANG MEMBUTUHKANNYA
2
b
a
b
PENYEBAB DAMPAK
a a
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN DAMPAK (3/3)
BELUM ADA INSTRUMEN YANG MENILAI CAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN
DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
16
Lemahnya data mempersulit proses pengawasan transfer
pusat ke daerah.
Pemerintah hanya fokus kepada pelaporan penyerapan
anggaran transfer ke daerah. Nyatanya, informasi penyerapan
anggaran tidak membantu proses pengawasan esensi kegiatan.
Masing-masing K/L berlomba-lomba membuat regulasi dan
kewajiban pelaporan, padahal tidak satu pun turun mengawasi.
Pemborosan anggaran
belanja negara jika
penguasaan kepentingan
seperti ini masih
berlangsung.
Perbandingan komponen transfer ke daerah untuk T.A. 2017:
BELUM ADA INSTRUMEN YANG MENILAI CAPAIAN KUALITAS
PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
3
Dana Transfer Khusus
(Rp. 173T)Dana Alokasi Umum (Rp. 148T)
Untuk Pendidikan terdiri dari:
a. BOS sebesar Rp. 45T
b. DAK fisik sebesar Rp. 8T
c. TPG sebesar Rp. 55,5T
Tidak diketahui detailnya
REKOMENDASI:
LANGKAH PERBAIKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
17
PERBAIKAN MANAJEMEN KUALITAS GURU
1
PERBAIKAN DATA GURU
PERBAIKAN INSTRUMEN CAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN
PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
a. Instrumen bersama untuk capaian dan pengawasan anggaran bersama (contoh:
penggunaan Neraca Pendidikan Daerah oleh pihak-pihak yang berkaitan).
b. Pengawasan Transfer ke Daerah melalui perbaikan mekanisme DAK dan proses
perencanaan pembangunan.
a. Agar dilakukan penyatuan dan screening data guru PNS di sekolah antara
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
b. Agar setiap transfer DAU dapat dilacak porsi yang digunakan untuk gaji guru PNS.2
3
REKOMENDASI:
PERBAIKAN MANAJEMEN KUALITAS GURU
18
a. Revitalisasi LPTK dengan peningkatan kompetensi pedagogis, kepribadian, professional dan
sosial. Perbaikan kualitas LPTK ini juga termasuk dengan perbaikan peran proses perencanaan
dan penganggaran dan evaluasi kualitas LPTK non pemerintah dengan fokus kepada content
knowledge, pedagogical knowledge & teaching skills, dan perbaikan persyaratan penerimaan
mahasiswa LPTK.
b. Perbaikan tata kelola supply dan demand guru oleh Kemristekdikti.
c. Perbaikan indikator kinerja sekolah dan indikator kinerja guru, agar sederhana, terbuka dalam
penilaiannya dapat diakses oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam
Negeri.
d. Metode pengajaran di kelas menjadi komponen utama penilaian atas kualitas guru.
e. Diadakan rangkaian pelatihan guru untuk pembaruan metode pedagogi bagi calon guru maupun
guru yang sedang bertugas.
f. Pengangkatan guru hanya didasarkan atas prestasi yang dicapai.
g. Setelah langkah-langkah diatas dilakukan, maka dilakukan UKG dan sertifikasi secara berkala bagi
guru yang belum bersertifikasi dan mengadakan mekanisme tindak lanjut terhadap hasil UKG.
h. Pemberian sanksi bagi guru yang tidak berusaha meningkatkan kualitas akademik dan
pedagoginya secara berkala.
i. Perbaikan Manajemen Sekolah dengan memperbaiki kemampuan perencanaan sekolah karena
sekolah mengelola BOS, BOSDA, DAK dan juga dari APBD (jika ada). Reorientasi ini harus diawasi
oleh Kemendikbud.
REKOMENDASI:
PERBAIKAN DATA GURU
19
a. Agar dilakukan penyatuan dan screening data guru PNS di sekolah antara Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Agar setiap transfer DAU dapat dilacak porsi yang digunakan untuk gaji guru PNS.
DATA VALIDuntuk penentuan
jumlah DAU dan
TPG yang
diberikan kepada
sebuah daerah
untuk PNS Guru
Laporan APBD(Kemendagri)
Transfer DAU(Kemenkeu)
Data Pokok Pendidikan(DAPODIK) / Neraca
Pokok Pendidikan (NPD) / EMIS (K/L Teknis)
REKOMENDASI
20
INSTRUMEN PENGAWASAN: Capaian kualitas belum ada. Satu-satunya yang ada adalah pengawasan anggaran
KONDISI SAAT INI
1. Agar dibuat instrumen pengawasan kualitas pendidikan,
sekaligus dikaitkan dengan instrumen pengawasan belanja
negara. Kedua instrumen ini harus digunakan bersama antara
Kemenkeu, Bappenas, Kemdikbud, Kemenag, dan juga
Kemendagri.
Instrumen pengawasan kualitas pendidikan
harus tersedia dan harus dikaitkan dengan
instrumen pengawasan belanja negara, jika
realokasi anggaran akan dilakukan.
Kondisi saat ini adalah tidak ada instrumen
pengawasan kualitas pendidikan (baik di
pendidikan anak usia dini, maupun pendidikan
dasar, menengah maupun atas dan tinggi). Satu-
satunya instrumen pengawasan adalah
pengawasan belanja, dan seharusnya kedua
instrumen ini harus terkait satu sama lain.
INSTRUMEN PENGAWASAN
BELANJA NEGARA
INSTRUMEN PENGAWASAN
KUALITAS PENDIDIKAN
2. Kemenkeu, Bappenas dan Kemdikbud mengubah tata cara
alokasi BOS agar memiliki unsur insentif, penilaian kualitas
dan kebutuhan terhadap kualitas.
INSTRUMEN PENGAWASAN
BELANJA NEGARA
INSTRUMEN PENGAWASAN KUALITAS
PENDIDIKAN
REKOMENDASI:
INSTRUMEN CAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN
REKOMENDASI:
PENGAWASAN TRANSFER KE DAERAH (1/2)
21
a. Memberikan sanksi pemotongan DAU jika aset yang terbangun tidak dimanfaatkan
berdasarkan perjanjian (kontrak kerja antara K/L dengan Pemda).
b. Pemda hanya membuat satu laporan tentang DAK yang berisi informasi tentang output
berupa rencana pemanfaatan dan kerangka waktu pemanfaatan. Laporan ini harus
dapat juga digunakan oleh Bappenas, K/L teknis, dan Kementerian Dalam Negeri.
c. Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis
mencatat investasi (nilai alokasi dana) Pemda per program prioritas nasional dan
menggunakan catatan ini bersama-sama dalam menentukan alokasi DAK.
d. Seluruh K/L teknis yang membidangi DAK merancang proses pengawasan dan
melakukan evaluasi implementasi DAK dengan orientasi hasil/pemanfaatan aset dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
e. Indikator kinerja masing-masing aset dan program di DAK dibuat terbuka, sederhana
dan berorientasi kepada pelayanan. Ini bertujuan agar indikator ini dapat dianalisa
bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri
dan K/L teknis.
f. Khusus untuk BOS, agar ada persentase rumusan alokasi BOS yang menggunakan
kriteria kinerja.
MEKANISME DAK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN:
22
a. Seluruh rencana pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (RKP, RKA-K/L,
Renja-K/L) dan Pemda memiliki rumusan masalah yang bersifat rinci dan tepat.
b. Proses perencanaan dan penganggaran menganalisa investasi Pemda untuk melihat
Pemda mana yang mau mendukung prioritas nasional, serta mana yang mampu dan
tidak mampu.
c. Kementerian Agama membuat instrumen seperti Neraca Pendidikan Daerah.
d. Kementerian Keuangan (DJA dan DJPK) dan Bappenas mengatur tata kelola alokasi
DAK dan alokasi Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan secara bersama-sama.
REKOMENDASI:
PENGAWASAN TRANSFER KE DAERAH (2/2)
TERIMA KASIH
Kajian Anggaran Pendidikan
Jakarta, 28 November 2017
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAJl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat
10110 Indonesia