jurnal nasrul
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
1/21
1
PERANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMEBNTUKAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Nasrul Mansur, NPM. 09000!"000#0, $a%.Hu%u& Un'.Ta&ans's)a Pa*an+, 20-
ABSTRAK
Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini telah membawa perubahan dalam sistem
pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat ( sentralized government ) menuju otonomi daerah
(desentralized government ). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada
setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat,
karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan kepada Gubernur dan atau perangkat di daerah, sebagai
amanah Pasal ! "ndang#"ndang Dasar $egara %epublik Indonesia &ahun '. Dalam penerapannya
sering terjadi desentralisasi dan otonomi daerah sekedar sebagai persoalan penyerahan urusan atau
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. *kibat terjadi pelimpahan, dimana
disatu pihak daerah hanya melibatkan bahwa otonomi luas berdasarkan "" $o.++ &ahun '''
sebagaimana yang telah diperbaharui dengan "" $o.+ &ahun +--, mengatur bahwa kewenangan
daerah menjadi sangat luas tanpa menyadari tanggung jawab daerah otonom. Perumusan asalah yang
diangkat adalah. Pertama /agaimana Peranan /iro 0ukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan
Peraturan Gubernur $omor -+ &ahun +--' tentang Prosedur Penggunaan 1endaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat. 1edua *pakah 1endala 3ang Dihadapi oleh /iro 0ukum
Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat Dalam Pembentukan Peraturan Gubernur $omor -+ &ahun
+--'. 1etiga *pakah "paya engatasi 1endala /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera
/arat Dalam Pembentukan Peraturan Gubernur $omor -+ &ahun +--'.etode Pendekatan yang dipakai
adalah 3uridis Sosiologis, Sumber data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder, melalui
bahan hukum sekunder, primer dan tertier. Penelitian ini bersi4at deskripti4. Dari hasil penelitian dapat
diketahui . Peranan /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat memainkan 4ungsinyauntuk menjaga agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan
melanggar kepentingan umum, dalam menjalankan 4ungsi delegasi, 4ungsi koordinasi dan 4ungsi
konsultasi. +. 1endala yang ditemui /iro 0ukum lemahnya kerjasama tim (team work ) dalam
pelaksanaan tugas, akibatnya distribusi tugas menjadi tidak merata, terutama apabila banyak produk
hukum daerah yang harus dibuat dengan batas waktu yang mendesak.. "paya yang dilakukan /iro
0ukum dengan melakukan konsultasi eksternal dengan lembaga terkait di Pusat untuk mendapat arahan
dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah.
A. PENDAHULUAN
. Laar B/la%an+ Masala.
Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa
perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat ( sentralized
government ) menuju otonomi daerah (desentralized government ). Sistem pemerintahan yang
terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
2/21
2
pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat karena sebagian kewenangan
sudah dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian penarikan kewenangan yang dilimpahkan
kepada Gubernur dan atau Perangkat di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah, sebagian
maupun seluruhnya apabila kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan.
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan
dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun 4ormat negara, isu menyangkut
pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal ! ""D $egara %epublik Indonesia '
tentang Pemerintah Daerah beserta penjelasannya. Pemerintah Daerah dalam pengaturan Pasal
! ""D $egara %epublik Indonesia ' telah mengakui adanya keragaman dan hak asal# usul
yang merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia. 0al ini jelas dinyatakan dalam ayat () Pasal
! ""D $%I ' bahwa 5$egara 1esatuan %epublik Indonesia dibagi atas daerah#daerah
pro2insi dan daerah pro2insi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap#tiap
pro2insi,kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang#
undang.66) Dalam "ndang#"ndang Pemerintahan Daerah yang baru, yakni "ndang#"ndang
$omor + &ahun +-- tentang Pemerintahan Daerah, memberikan warna tersendiri sebagai
sebuah produk perundang#undangan dimasa yang penuh dengan perubahan. isalnya dalam
"ndang#undang tersebut diberikan penegasan tentang makna otonomi daerah, seperti pada Pasal
angka "ndang#"ndang $omor + &ahun +-- 57tonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang#undangan5. Selanjutnya
kalau kita perhatikan disisi lain Peraturan Gubernur $omor 8 &ahun +-+ tentang %incian
&ugas Pokok, 9ungsi Dan &ata 1erja Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat dalam Pasal +
1 Djohan Efendi, 2001, Penyelenggaraan Dekonsentrasi, , Sinar Graka,
Jakarta,Hal.9
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
3/21
3
ayat () dinyatakan 5 /iro 0ukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan
kebijakan umum dan koordinasi, 4asilitas, pelaporan serta: e2aluasi di bidang peraturan
perundang#undangan, bantuan hukum dan 0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta
dokumentasi dan perpustakaan. ayat (+) menyatakan 5Dalam menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (), /iro 0ukum mempunyai 4ungsi <
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang#undangan, bantuan
hukum dan 0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta dokumentasi dan perpustakaan=
b. penyelenggaraan koordinasi dan 4asilitas peraturan perundang#undangan, bantuan hukum
dan 0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta dokumentasi dan perpustakaan= dan
c. penyelenggaraan pelaporan dan e2aluasi peraturan perundang#undangan, bantuan hukum dan
0*, bina produk hukum 1abupaten;1ota serta dokumentasi dan perpustakaan.
*yat () %incian &ugas /iro 0ukum adalah <
a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja /iro 0ukum=
b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum peraturan perundang#undangan,
/antuan 0ukum dan 0*, /ina Produk 0ukum 1abupaten;1ota serta Dokumentasi dan
Perpustakaan=
c. menyelenggarakan koordinassi dan 4asilitas peraturan perundang#undangan=
d. menyelenggarakan koordinasi dan 4asilitas bantuan hukum dan ham=
e. menyelenggareakan koordinasi dan 4asilitas bina produk hukum 1abupaten;1ota=
4. menyelenggarakan koordinassi dan 4asilitasi dokumentasi dan perpustakaan=
g. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pembentukan
peraturan perundang#undangan=
h. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dokumentasi dan perpustakaan=
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
4/21
4
i. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bina produk hukum kabupaten;kota=
j. menyelenggrakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi serta penghormatan
pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia=
k. menyelenggrakan telaahan sta4 sebagai bahan peertimbangan pengambilan kebijakan=
l. menyelenggarakan 4asilitas penyusunan peraturan perundang#undangan, bantuan hukum dan
0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan=
m. menyelenggarakan e2aluasi terhadap peraturan perundang#undangan, bantuan hukum dan
0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan=
n. menyelenggarakan ketatausahaan /iro=
o. menyelenggarakan perumusan bahan %encana Strategis, >*1IP, >1P? dan >PPD /iro=
p. menyelenggarakan pelaporan dan e2aluasi kegiatan biro hukum=
:. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait=
r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan 4ungsinya.
7leh karena itu dalam upaya peningkatan e4isiensi dan e4ekti2itas pengguna kendaraan
dinas operasional di lingkungan Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat, seluruh kendaraan dinas
perlu berada dalam satu manajemen Pool 1endaraan Dinas Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat,
guna untuk terlaksananya pelayanan pengguna kendaraan dinas operasional pada pool secara
prima. dirasa perlu kiranya ditetapkan prosedur penggunaan kendaraan dinas operasional
Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat.
2. M/1*1l1+' P/n/l''an.
Penelitian ini adalah penelitian 3uridis Sosiologis, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptis analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan
melalui teknik obser2asi dan teknik wawancara dan juga menggunakan teknik kuesioner.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
5/21
5
Sedangkan analisa data yang diperoleh , melalui teknik analisis kualitati4, yang dilakukan secara
ra@sional dengan menggunakan data#data yang diperoleh.
B. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. P/ranan B'r1 Hu%u& S/%r/ar'a Da/ra Dala& P/&/nu%an P/rauran
Gu/rnur N1&1r 2 Taun 2009 /nan+ Pr1s/*ur P/n++unaan K/n*araan D'nas
D'l'n+%un+an P/&/r'na Pr1'ns' Su&a/ra Bara
Dalam upaya peningkatan e4isiensi dan e4ekti2itas pengguna kendaraan dinas operasional di
lingkungan Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat, seluruh kendaraan dinas perlu berada dalam
satu manajemen Pool 1endaraan Dinas Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat. 1etentuan ini
dilakukan adalah untuk terlaksananya pelayanan pengguna kendaraan dinas operasional pada
pool secara prima, melalui prosedur penggunaan kendaraan dinas operasional Pemerintah
Pro2insi Sumatera /arat.
>angkah#langkah dalam penyusunan peraturan Gubernur produk hukum daerah yang
bersi4at penetapan dapat diuraikan sebagai berikut<
a. Pimpinan unit kerja menyusun produk hukum daerah sesuai dengan tugas dan 4ungsi
masing#masing.
b. Produk hukum daerah tersebut diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat
para4 koordinasi kepala biro hukum.
c. Produk hukum daerah ditanda#tangani oleh gubernur, akan tetapi penanda#tanganan
produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
6/21
6
*pabila digambarkan secara utuh, maka proses penyusunan produk hukum daerah yang
bersi4at penetapan di Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat dapat dilihat pada gambar di bawah
ini.
Ba+an. . Pr1s/s P/n3usunan Pr1*u% Hu%u& Da/ra 3an+ B/rs'4a P/n/a5an *'
P/&/r'na Pr1'ns' Su&a/ra Bara
Sumber< Diolah dari /iro 0ukum
Setda Pro2insi Sumatera /arat +-
Dasar hukum yang menjadi landasan bagi /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat
dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum di Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat adalah<
. Peraturan Daerah Pro2insi Sumatera /arat $omor + &ahun +--! tentang
Pembentukan 7rganisasi dan &ata 1erja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DP%D
Pimpinan Unit Kerja
Paraf Koordinasi
Kepala Biro
Hukum
Sekretaris Daerah
Ditanda-tangani
Sekretaris Daerah
Ditanda-tangani
Gubernur
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
7/21
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
8/21
!
Setda Pro2insi Sumatera /arat dalam membuat suatu produk hukum yang telah didelegasikan ini
diungkapkan oleh /apak 3ulitar, S0. 1epala /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat seperti
kutipan wawancara di bawah ini.
/iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat juga diberi kewenangan untuk
membuat produk hukum daerah jika kewenangan tersebut telah diserahkan oleh
gubernur kepada kami. 0al ini dimungkinkan karena memang tugas kami adalah
menangani sesuatu yang berhubungan dengan produk hukum baik proses
penyusunannya maupun proses koordinasinya. Sumber daya manusia yang dimiliki
oleh /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat dapat melakukan itu karena kita
memiliki sta4 yang cukup memadai. (Cawancara tanggal September +-).+
9ungsi /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat dalam mengambil#alih perancangan
produk hukum daerah diatur oleh peraturan perundang#undangan yaitu Peraturan enteri Dalam
$egeri $omor &ahun +-- tentang Prosedur Penyusunan Produk 0ukum Daerah. enyadari
bahwa tidak semua S1PD (Satuan 1erja Perangkat Daerah) mempunyai kapasitas dalam
menyusun produk hukum daerah, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada unit
organisasi yang membidangi masalah hukum di pemerintah daerah (/iro 0ukum) untuk
mengambil#alih tugas penyusunan produk hukum daerah setelah mendapat instruksi dari kepala
daerah. Secara administrati4, setiap rancangan produk hukum daerah yang telah didelegasikan
dari suatu S1PD (Satuan 1erja Perangkat Daerah) kepada /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera
/arat, sebelum rancangan produk hukum tersebut dibawa kepada sekretaris daerah untuk
didisposisi dan mendapat persetujuan gubernur, maka rancangan produk hukum tersebut harus
mendapat disposisi 1epala /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat. Dengan demikian,
peranan delegasi yang dimiliki oleh /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat juga dilengkapi
dengan persetujuan secara tertulis terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diambil#
2 "a#an$aea Den%an &e'ala (iro H)k)* Setda +ro. S)*atera (arat , (a'ak.
-)litar, SH. tan%%al 15 Se'te*er 2013.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
9/21
9
alih. 0al ini bertujuan agar materi rancangan produk hukum yang disusun oleh S1PD (Satuan
1erja Perangkat Daerah) tersebut telah sinkron dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak
melanggar kepentingan umum.
Ta/l . Pr1*u% Hu%u& Da/ra 3an+ D'*/l/+as'%an
%/5a*a B'r1 Hu%u& S/*a Pr15'ns' Su&a/ra Bara
$o Produk 0ukum Penanggung#jawab
Peraturan Gubernur $omor + &ahun
+--' tentang Prosedur Penggunaan
1endaraan Dinas Di >ingkungan
Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat
Sekretaris Daerah Propinsi
Sumatera /arat
Sumber< /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat +-
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat satu produk hukum daerah yang proses
penyusunannya didelegasikan kepada /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat. Dalam
pelaksanaan tugas berdasarkan Pasal + Peraturan Gubernur Sumatera /arat $omor 8 &ahun
+-+ tentang %incian &ugas Pokok, 9ungsi dan tata 1erja Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera
barat dinyatakan bahawa <
() /iro 0ukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum
dan koordinasi, 4asilitas, pelaporan serta e2aluasi di bidang peraturan perundang#undangan,
bantuan hukum dan 0*, bina produk hukum kabupaten;1ota serta dokumentasi dan
perpustakaan.
(+) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat () /iro 0ukum
mempunyai 4ungsi
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
10/21
10
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang#undangan, bantuan
hukum dan 0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan
perpustakaan.
b. Penyelenggaraan koordinasi dan 4asilitas peraturan perundang#undangan, bantuan hukum
dan 0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan= dan
c. Penyelenggaraan pelaporan dan e2aluasi peraturan perundang#undangan, bantuan hukum
dan 0*, bina produk hukum kabupaten;kota serta dokumentasi dan perpustakaan.
Praktik menarik yang dijumpai di /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat adalah
banyak unit organisasi yang mendelegasikan penyusunan produk hukum daerah tanpa didahului
instruksi oleh gubernur. Dengan kata lain, unit organisasi tertentu meminta secara personal
kepada /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat untuk merancang suatu produk hukum
daerah. Praktik ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara setiap S1PD (Satuan 1erja
Perangkat Daerah) dengan /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat. Disamping itu, adanya
rasa enggan bagi setiap S1PD untuk menunggu instruksi gubernur karena mereka takut dinilai
tidak berkompeten untuk menyusun suatu produk hukum daerah. Praktik ini sudah berlangsung
sejak lama di /iro 0ukum Setda Propinsi Sumatera /arat. Salah satu 4aktor penyebab adalah
budaya birokrasi yang sangat dipengaruhi oleh nilai#nilai lokal yang sangat menjunjung tinggi
rasa kekeluargaan, kebersamaan dan semangat yang berlebihan untuk menjaga harga diri.
*parat birokrasi kita masih canggung untuk mengakui bahwa mereka tidak mampu dan butuh
bantuan pihak lain. $ilai#nilai seperti ini merupakan gejala#gejala yang kontradikti4 dengan
semangat re4ormasi birokrasi yang lebih menekankan pada aspek kerjasama tim ( team work ),
e4kti2itas dan e4isiensi.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
11/21
11
B. K/n*ala 3an+ *'a*a5' B'r1 Hu%u& S/%r/ar'a Da/ra Pr1'ns' Su&a/ra Bara
Dala& P/&/nu%an P/rauran Gu/rnur N1&1r 2 Taun 2009
Secara organisasional semua tugas#tugas yang menjadi tanggung#jawab /iro 0ukum Setda
Pro2insi Sumatera /arat dapat terlaksana dengan baik. $amun, ada satu persoalan yang cukup
mempengaruhi kinerja /iro 0ukum Sekretariat daerah Pro2insi Sumatera /arat dalam
mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah yaitu lemahnya kerjasama tim ( team work )
dalam pelaksanaan tugas. Secara kuantitas (jumlah) pegawai yang dimiliki oleh /iro 0ukum
Setda Pro2insi Sumatera /arat sudah mencukupi untuk menjalankan tugas#tugas 4asilitasi dan
bantuan penyusunan produk hukum daerah. $amun, jumlah pegawai yang ada tidak berbanding
lurus dengan kualitas dan kinerja, sehingga mengurangi soliditas tim dan kerjasama tim dalam
menyelesaikan tugas#tugas /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat. /anyak pegawai yang
tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, indisipliner dan kurang akti4. Pemandangan yang
sering ditemui di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat adalah banyak pegawai yang lebih
banyak membaca koran, sering datang terlambat dan kurang memiliki rasa tanggung#jawab
terhadap tugas#tugasnya. Persoalan ini banyak ditemui pada pegawai#pegawai non#struktural di
/iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat. Permasalahan ini diakui oleh 1epala
/iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat, 3">I&*%, S0. sebagaimana kutipan
wawancara di bawah ini. /anyak pegawai#pegawai non#struktural atau pegawai yang tidak
memegang jabatan yang kurang peduli dengan tugas#tugasnya. 1alaupun ada pegawai non#
struktural yang akti4 orangnya itu#itu saja dan jumlahnya relati4 sedikit. Pegawai#pegawai
lainnya tidak menunjukkan kinerja yang baik, sering datang terlambat, kurang disiplin waktu dan
tidak mau tahu dengan tugas#tugasnya. /anyak tugas#tugas yang hanya dikerjakan oleh pegawai
struktural dan pegawai non#struktral yang sedikit tadi sehingga beban kerja mereka menjadi
berlebih. ?ujur, hal ini cukup mengganggu kinerja /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
12/21
12
secara keseluruhan karena lemahnya kerjasama dan kekompakan dalam bekerja. (Cawancara
tanggal ++ September +-).
Pada umumnya pegawai non#struktural yang akti4 bekerja kebanyakan adalah tamatan
S*, D dan tamatan non#4akultas hukum (Sarjana Akonomi, Sarjana Sosial dan Sarjana
&eknik), sedangkan pegawai yang tamatan 9akultas 0ukum dan memiliki gelar Sarjana 0ukum
tidak terlalu menunjukkan akti2itas kerja yang berarti. 9akta ini merupakan sebuah ironi yang
terjadi di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat yang notabene adalah unit organisasi yang
berhubungan dengan masalah hukum dan banyak memiliki pegawai yang bergelar Sarjana
0ukum, tetapi banyak pegawainya yang tidak berkinerja baik.
Ta/l .2. P/ran*'n+an T'n+%a P/n*'*'%an
P/+a)a' B'r1 Hu%u& S/*a Pr1'ns' Su&a/ra Bara
B/r*asar%an G/lar A%a*/&'%
$o Gelar ?umlah
Sarjana 0ukum +
+ Sarjana &eknik +
Sarjana Akonomi +
Sarjana Sosial
*hli adya +
&amat S* ($on#gelar)
&otal
Sumber< Da4tar 0adir "nit 1erja /iro 0ukum
Setda Pro2insi Sumatera /arat (+-+)
3 "a#an$ara Den%an &e'ala (iro H)k)* Setda +ro. S)*atera (arat (a'ak. -)litar,
SH tan%%al 22 Se'te*erl 2013.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
13/21
13
Sebagai ilustrasi, /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat memiliki + (dua puluh
tiga) orang pegawai yang bergelar Sarjana 0ukum, sisanya bergelar Sarjana &eknik (satu)
orang, Sarjana Akonomi + (dua)orang, Sarjana Sosial (satu) orang, *hli adya + (satu) orang
dan tamatan S* (sebelas) orang. Dengan demikian maka lebih dari setengahnya merupakan
Sarjana 0ukum dan mengerti hukum serta perundang#undangan. $amun, temuan data di
lapangan menunjukkan bahwa banyak pegawai yang akti4 bekerja adalah pegawai#pegawai yang
tidak memiliki gelar (tamatan S*) dan pegawai yang tidak bergelar Sarjana 0ukum. Padahal
untuk pelaksanaan tugas#tugas di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat sangat dibutuhkan
sumbangan tenaga dan pikiran dari para pegawai yang mengerti masalah hukum dan perundang#
undangan. Persoalan ini sebenarnya tidak akan terlalu berdampak signi4ikan terhadap pekerjaan
dan pelaksanaan tugas#tugas /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat jika akti2itas atau tugas
yang sedang dilaksanakan tidak terlalu banyak dan mendesak untuk segera diselesaikan. *kan
tetapi, ini akan menjadi permasalahan yang serius apabila banyak produk hukum daerah yang
harus disusun dan waktunya juga mendesak. *kibatnya, terjadi over capacity (kelebihan beban)
tugas bagi pegawai#pegawai struktural dan non#struktural yang akti4 bekerja. /erikut ini
penuturan Ani4ita Djinis, S0. 1epala /agian Peraturan perundang#undangan /iro 0ukum Setda
Pro2insi Sumatera /arat.
&ugas#tugas /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat dalam mem4asilitasi
penyusunan produk hukum daerah tidak selalu banyak dan mendesak. *da suatu
keadaan dimana tugas#tugas tersebut banyak dan harus selesai dalam waktu yang
singkat. Pada kondisi seperti inilah kami sering kewalahan karena pegawai yang bekerja orangnya hanya itu ke itu saja, sehingga terpaksa mereka harus bekerja
lebih banyak dan lembur. /ahkan saya sendiri sering lembur kalau sedang banyak
pekerjaan di kantor. (Cawancara tanggal + September +-).
4 "a#an$ara Den%an &e'ala (a%ian +erat)ran +er)ndan%/ndan%an (iro H)k)*
Setda +ro. S)*atera (arat )k Enita Djini, SH. an%%al 23 Se'te*er 2013.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
14/21
14
Persoalan ini tidak terlepas dari 4aktor usia pegawai /iro 0ukum Setda Pro2insi
Sumatera /arat. "ntuk ukuran manusia Indonesia, usia produkti4 untuk bekerja berada pada
rentang usia +# tahun, sedangkan usia di atas tahun merupakan usia yang kurang produkti4
dalam bekerja. 0al ini dikarenakan pada usia tahun ke atas kebanyakan manusia sudah mulai
tidak akti4, lamban dan mulai mudah diserang bermacam penyakit. Selain itu, problema rumah
tangga dan masalah ekonomi sehari#hari ikut serta mengurangi kinerja dan semangat kerja
pegawai. Dari segi usia, sebanyak +! (dua puluh delapan) orang pegawai /iro 0ukum Setda
Pro2insi Sumatera /arat yang berusia # tahun, sedangkan sisanya hanya (tiga belas)
orang yang berusia +# tahun. *rtinya, - persen lebih pegawai /iro 0ukum Setda Pro2insi
Sumatera /arat berada pada usia yang kurang produkti4.
Ta/l .6. P/ran*'n+an P/+a)a'
B'r1 Hu%u& S/*a Pr1'ns' Su&a/ra Bara
B/r*asar%an Us'a Pr1*u%'4 *an N1n7Pr1*u%'4
$o "sia %ange ?umlah
"sia Produkti4 +# &ahun
+ $on#Produkti4 # &ahun +!
&otal
Sumber< Da4tar 0adir "nit 1erja /iro 0ukum
Setda Pro2insi Sumatera /arat (+-+)
Di samping itu, di tingkatan kebijakan ( policy) tidak dijelaskan jabaran tugas pegawai
non#struktural atau pegawai 4ungsional di setiap unit organisasi di Pemerintah Pro2insi Sumatera
/arat, termasuk di /iro 0ukum Setda Pro2insi Sumatera /arat. 7leh karena itu, tugas para
pegawai 4ungsional menjadi tidak jelas dan kabur. Pegawai 4ungsional hanya membantu
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
15/21
15
pelaksanaan tugas#tugas pada masing#masing bagian dan sub bagian yang ada di /iro 0ukum
Setda Pro2insi Sumatera /arat tanpa jabaran tugas yang rinci.
8. U5a5a M/n+aas' K/n*ala B'r1 Hu%u& S/%r/ar'a Da/ra Pr1'ns' Su&a/ra Bara
Dala& P/&/nu%an P/rauran Gu/rnur N1&1r 2 Taun 2009 /nan+ Pr1s/*ur
P/n++unaan K/n*araan D'nas D'l'n+%un+an P/&/r'na Pr1'ns' Su&a/ra Bara.
"paya yang dilakukan /iro 0ukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera /arat dalam
pembentukan produk hukum dengan melakukan konsultasi eksternal dengan lembaga terkait di
pusat untuk mendapat arahan dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah. Dalam
menyusun produk hukum daerah yang berhubungan prosedur penggunaan kendaraan dinas di
lingkungan pemerintah pro2insi Sumatera /arat, harus berkoordinasi dengan 1ementerian
Dalam $egeri, tepatnya pada /iro 0ukum 1ementerian Dalam $egeri. Disamping itu /iro
0ukum Sekretaris Daerah Pro2insi Sumatera /arat, harus berkonsultasi dengan kementerian
keuangan ketika menyusun *P/D, guna mendapatkan e2aluasi dan klari4ikasi hukum.
Disamping itu /iro 0ukum Sekretaris Daerah Pro2insi Sumatera /arat harus berkonsultasi
dengan /adan Perencanaan Pembangunan $asional. Sedangkan produk hukum yang
berhubungan dengan organisasi perangkat daerah harus dikonsultasikan dengan kementerian
dalam negeri. Dalam menjalankan peran konsultasi, /iro 0ukum Sekretariat Pro2insi Sumatera
/arat berkewajiban memberikan saran dan arahan kepada unit organisasi dan pemerintah
kabupaten;kota. Disamping memberikan pendapat hukum, /iro 0ukum Sekretariat Daerah
Pro2insi Sumatera /arat berkewajiban memberikan pendapat hukum tersebut kepada pemerintah
kabupaten;kota, agar produk hukum yang akan disusun sinkron dengan aturan yang lebih tinggi.
Di samping itu, /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat, juga
melakukan konsultasi eksternal dengan lemabaga terkait di pusat untuk mendapat arahan dalam
mem4asilitasi penyusunan pEroduk hukum daerah. Dalam menyusun produk hukum daerah yang
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
16/21
16
berhubungan dengan pasilitas. isalnya /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera
/arat harus berkoordinasi dengan 1ementerian Dalam $egeri dalam hal mengenai pembentukan
peraturan gubernur tentang prosedur penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah
Pro2insi Sumatera /arat. "paya selanjutnya yang harus dilakukan oleh /iro 0ukum Sekretariat
Daerah Pro2insi Sumatera /arat, melakukan konsultasi sebagai upaya meminta saran dan
pendapat kepada pihak lain mengenai suatu hal. /iasanya konsultasi tersebut dilakukan karena
suatu pihak kurang memahami atau kurang menguasai suatu persoalan yang akan dikerjakan.
1onsultasi yang dilakukan melalui diskusi dengan harapan mendapatkan artahan, pertukaran
pikiran untuk mendapat nasehat atau saran sebaik#baiknya. Dengan berkonsultasi kepada pihak
lain diharapkan dapat diperoleh masukan dan pendapat sehingga diperoleh gambaran mengenai
pekerjaan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan produk hukum.
8. KESIMPULAN
. /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat sebagai salah satu unit organisasi
yang bertugas mem4asilitasi penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah
Pro2insi Sumatera /arat. >angkah#langkah dalam penyusunan Peraturan Gubernur $omor
+ &ahun +--' yang bersi4at penetapan dapat diuraikan sebagai berikut<
a. Pimpinan unit kerja menyusun produk hukum daerah sesuai dengan tugas dan 4ungsi
masing#masing.
b. Produk hukum daerah tersebut diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat para4
koordinasi kepala biro hukum.
c. Produk hukum daerah ditanda#tangani oleh gubernur, akan tetapi penanda#tanganan
produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada sekda.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
17/21
1
/iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat memainkan 4ungsinya untuk
menjaga agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan
melanggar kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya mem4asilitasi penyusunan
produk hukum daerah, /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat memiliki tiga
4ungsi utama yaitu 4ungsi delegasi, 4ungsi koordinasi dan 4ungsi konsultasi.
+. Dalam menjalankan peranannya, kendala yang di temui /iro 0ukum Sekretariat Daerah
Pro2insi Sumatera /arat, yang cukup mempengartuhi kinerja /iro 0ukum Sekretariat
Daerah Pro2insi Sumatera /arat adalah dalam mem4asilitasi penyusunan produk hokum
daerah, yaitu lemahnya kerjasama tim (team work ) dalam pelaksanaan tugas, akibatnya
distribusi tugas menjadi tidak merata, terutama apabila banyak produk hokum daerah yang
harus dibuat dan dengan batas waktu yang mendesak.
. Dalam menjalankan perananannya upaya yang dilakukan /iro 0ukum Sekretariat Daerah
Pro2insi Sumatera /arat adalah dengan melakukan konsultasi eksternal dengan lembaga
terkait di pusat untuk mendapat arahan dalam mem4asilitasi penyusunan produk hukum
daerah. Dalam menyusun produk hukum daerah yang berhubungan prosedur penggunaan
kendaraan dinas di lingkungan pemerintah pro2insi Sumatera /arat, harus berkoordinasi
dengan 1ementerian Dalam $egeri, tepatnya pada /iro 0ukum 1ementerian Dalam
$egeri. "paya selanjutnya yang harus dilakukan oleh /iro 0ukum Sekretariat Daerah
Pro2insi Sumatera /arat, melakukan konsultasi sebagai upaya meminta saran dan pendapat
kepada pihak lain mengenai suatu hal. /iasanya konsultasi tersebut dilakukan karena suatu
pihak kurang memahami atau kurang menguasai suatu persoalan yang akan dikerjakan
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
18/21
1!
D. U8APAN TERIMA KASIH.
Segala puji hanya kepada *llah Swt yang patut penulis persembahkan, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia$ya kepada penulis, hingga dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini dengan judul PERANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG
PROSEDUR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT Sudah merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap
mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada 9akultas 0ukum "ni2ersitas &amansiswa
Padang harus menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi, yang bertujuan untuk memenuhi
sebagai persyaratan *kademik untuk mendapat Gelar Sarjana 0ukum.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan ini, tidak terlepas dari segala
kekurangan dan kekila4an hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, kemampuan,
pengetahuan. $amun untuk mewujudkan, penulis berusaha semaksimal mungkin hingga
terwujudnya penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan telah selesainya penulis, melakukan
penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu
penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhitung kepada /apak. S:a4aru**'n Ta&'n MS,
SH.MH s/la%u P/&'&'n+ I. Iu%. Arn/s Sar'an', SH.MH s/la%u P/&'&'n+ II yang
dengan bijaksana membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
E. DA$TAR PUSTAKA
Bu%u7Bu%u
*rikunto, Suharsimi. +--. Manajemen Penelitian (Edisi Revisi). ?akarta< %ineka Fipta.
/ungin, /urhan. +--. Analisis Data Penelitian Kalitati! . ?akarta< %ajawali Pers.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
19/21
19
0adi, Sutrisno. +--. Metodologi Researc" (#ilid $). 3ogyakarta< *$DI.
Indiahono, Dwiyanto. +--'. Pblic Disobidience% &elaa" Penolakan Pblik ter"adap Kebijakan Pemerinta". 3ogyakarta< Ga2a edia.
alo, anasse. '!. Metode Penelitian 'osial (Modl *). ?akarta< 1arunika.
oleong, >ey ?. +--. Metodologi Penelitian Kalitati! (Edisi Revisi). /andung< %emaja
%osdakarya.
$asution. ''+. Metode Penelitian +atralistik Kalitati! . /andung< &rasito.
$aHir, oh. +--. Metode Penelitian. ?akarta< Ghalia Indonesia.
Sarundayang, S.0. +--!. Ars ,alik Kekasaan Psat ke Daera". ?akarta< 1ata 0asta Pustaka.
Sugiyono. +--. Metode Penelitian Kantitati!- Kalitati! dan R.D. /andung< *l4abeta.
uhro, %. Siti, >ilis ulyani dan 9itria. +--. Kisr" Peratran Daera"% Mengrai Masala"
dan 'olsinya. Aditor< %. Siti uhro dan Ako Prasojo. 3ogyakarta< &he 0abibie Fenter.
P/rauran P/run*an+7Un*an+an
"" $o. + &ahun +-- tentang Pemerintahan Daerah.
"" $o. &ahun +-- tentang Perubahan *tas "ndang#"ndang $omor + &ahun +-- tentang
Pemerintahan Daerah.
"" $o. + &ahun +- tentang Pembentukan Peraturan Perundang#undangan %I.
Peraturan enteri Dalam $egeri $o. &ahun +-- tentang Prosedur Penyusunan Produk
0ukum Daerah.
Peraturan Daerah Pro2insi Sumatera /arat $o. + &ahun +--! tentang Pembentukan 7rganisasi
dan &ata 1erja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DP%D Pro2insi Sumatera /arat.
Peraturan Gubernur Sumatera /arat $o. - &ahun +--! tentang &ugas Pokok dan 9ungsi Aselon
II, III dan "raian &ugas Aselon IB pada Sekretariat Daerah Pro2insi Sumatera /arat.
Peraturan Gubernur Sumatera /arat $omor + &ahun +--' tentang Perubahan PeraturanGubernur $omor + &ahun +--! tentang Prosedur Penggunaan 1endaraan Dinas
Dilingkungan Pemerintah Pro2insi Sumatera /arat.
>aporan 1eterangan Pertanggungjawaban (>1P?) /iro 0ukum Sekretariat Daerah Pro2insi
Sumatera /arat &ahun +-.
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
20/21
20
;URNAL ILMIAH
PERANAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR
PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
Ol/
NASRUL MANSUR
NPM. 09000!"000#0
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
$AKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMAN SIS
-
8/19/2019 JURNAL NASRUL
21/21