i

JURNAL ILMIAH

PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN DISTRIBUSI OUTLET (DISTRO) DENGAN

SUPPLIER APPAREL (PENYEDIA BARANG)

(Studi Kota Mataram dan Bali)

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Progam Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Alexander Bramantheo

D1A114023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

ii

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

Perjanjian Kerjasama Penjualan Distribution Outlet (distro) dengan Supplier Apparel

(Studi Kota Mataram dan Bali)

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Progam Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Alexander Bramantheo

D1A114023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Dr. Aris Munandar, S.H., M.Hum

NIP. 19610610 198703 1 001

iii

PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN DISTRIBUTION OUTLET (distro)

DENGAN SUPPLIER APPAREL (STUDI MATARAM DAN BALI)

ALEXANDER BRAMANTHEO

(D1A114023)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perjanjian kerjasama penjualan seperti apa yang dipakai oleh distro dan supplier apparel yang ada di Mataram dan Bali. Penulis

menggunakan metode jenis Normatif Empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

kerjasama yang dipakai oleh distro dan supplier apparel yang ada di Mataram dan Bali memakai

sistem perjanjian Konsinyasi namun ada perbedaan untuk di Mataram masih memakai

kepercayaan satu sama lain sedangkan di Bali sudah memakai perjanjian konsinyasi secara

tertulis, untuk hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan apa yang

diinginkan para pihak walaupun belum secara tertulis atau resmi. Untuk itu perjanjian konsinyasi

ini harus dibuat secara tertulis atau baku agar menjadi acuan dalam melaksanakan hak dan

kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci : perjanjian kerja sama penjualan, konsinyasi.

COOPERATION AGREEMENT OF SALES DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) WITH

SUPPLIER OF APPAREL

(THE STUDY IN MATARAM AND BALI)

ABSTRACT

This study aims to determine a system cooperation agreement of sales such as what is used by

distros and supplier of apparel in Mataram and Bali. The author uses the method of types of

normative empirical. The results showed that the cooperation system used by the “distros” and

supplier of apparel in Mataram and Bali wear system consignment agreement but there are

differences for in Mataram still wear trust each other, while in Bali already wear consignment

agreement in writing, to the rights and obligations and the settlement of disputes is in

accordance with what is desired of the parties, although not in writing or official. For that, a

consignment agreement must be made in writing or raw in order to become a reference in

carrying out the rights and obligations that should be implemented in the agreement. therefore,

the consignment agreement must be made in writing or the contract standards in order to

become a reference in carrying out the rights and obligations that should be implemented in the

agreement.

Keywords : cooperation agreement of sale, consignment

i

I.PENDAHULUAN

Dalam perkembangan masyarakat saat ini salah satu bentuk kerjasama yang masih sangat

dipakai oleh para pelaku usaha sekarang ini adalah kerjasama titip jual barang, bentuk

kerjasama penjualan ini sangat berkembang di dalam masyarakat dikarenakan memberikan

keuntungan bagi penerima titipan selain itu juga memberikan keuntungan bagi penitip barang

karena mereka tidak perlu susah payah mencari tempat untuk berjualan yang akan memakan

biaya yang lebih besar karena kebanyakan pelaku usaha yang menerapkan bentuk kerjasama ini

pelaku usaha yang ada diskala kecil, menengah, dan bisa juga perusahaan dengan skala besar

yang sekalian melakukan promosi terhadap produk-produk baru mereka.

Sistem dilakukannya bentuk kerjasama titip jual barang ini dikenal dengan konsinyasi

(consignment) sistem perjanjian ini berkembang di bidang usaha khususnya distro dikarenakan

para pemilik dari distro ini mengejar anak-anak muda yang sekarang sangat tertarik dibidang

fashion oleh karena itu para pemilik distro berlomba-lomba untuk menarik pembeli dengan

cara melakukan perjanjian dengan para pemilik apparel yang lagi sangat diminati oleh anak-

anak muda sekarang ini, alasan para pemilik distro memilih konsinyasi adalah untuk

menaikkan nama distro mereka sendiri, bisa juga mereka tidak memproduksi produk mereka

melainkan hanya ingin melakukan konsinyasi saja dengan apparel yang ada dan juga bagi

apparel yang melakukan kerjasama dengan mereka yaitu semakin naiknya nama produk

mereka dan juga makin banyak minat juga dari konsumen. Konsinyasi merupakan pilihan

dengan resiko yang tidak banyak terutama bagi pelaku usaha distro dan apparel dikarenakan

bagi penerima titipan hanya menyediakan tempat sedangkan bagi apparel tidak perlu membuat

ii

toko dikarenakan dengan konsinyasi mereka hanya menitipkan barang lalu mendapat hasil dari

penjualan barang mereka.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimana

sistem perjanjian kerjasama penjualan antara distro dengan supplier apparel, 2) Bagaimana hak

dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penjualan, 3)Bagaimana cara

menyelesaikan sengketa bila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak dan kewajiban yang diberikan dari pihak

distro (distribution outlet) dan pihak pihak supplier apparel sebagai penyedia barang yang

dilihat dalam bentuk perjanjian konsinyasi sudah disepakati oleh kedua pihak,2) Untuk

mengetahui bentuk atau cara penyelesaian masalah jika sewaktu-waktu salah satu pihak yang

melakukan perjanjian konsinyasi ini melakukan wanprestasi atau cidera janji dari apa yang

telah kedua belah pihak perjanjikan dan dicantumkan dalam surat perjanjian yang telah

disepakati.

Adapun Manfaat penelitiansesuai dengan judul dan permasalahan yang telah

diuraikan,manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) manfaat akademis

merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi program strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Mataram, 2) manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan

mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata bagi penulis khususnya mendapat

jawaban bagi masalah yang penulis teliti.

iii

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dan analisis bagaimana sistem perjanjian

kerjasama penjualan dan juga hak dan kewajiban para pihak serta bagaimana cara

menyelesaikan sengketa bila terjadi wanprestasi di kota Mataram dan Bali.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode jenis Normatif Empiris, jenis

penelitian yang bersifat deskriptif.Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

Dapat menggunakan data kuantitatif, Deskriptif bertujuan menggambarkan fakta hukum dan

fakta sosial.Serta pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan Perundang-undangan,

Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis.

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis dari bahan hukum primer yang diperoleh dari

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka

serta hasil pengamatan dan wawancara serta bahan hukum tersier bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus hukum, ensiklopedia.Dalam penelitian bahan hukum pendukungnya adalah Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KKBI) dan Wikipedia, untuk selanjutnya dianalisa kemudian ditarik suatu

kesimpulan terkait dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Distribution Outlet Dengan Supplier

Apparel studi kota Mataram dan Bali. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif, data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dengan

cara menjelaskan kenyataan-kenyataan atau keadaan obyek penelitian yang didapat dari hasil

penelitian lapangan.

iv

II.PEMBAHASAN

Sistem Perjanjian Kerjasama Penjualan antara Distro dengan Supplier Apparel

Mengenai perjanjian kerjasama penjualan antara distro dengan supplier apparel yang ada

di Mataram dan Bali yang dalam prakteknya dikenal dengan konsinyasi merupakan perjanjian

penitipan barang yang berupa produk-produk pakaian, topi, sepatu dan lain-lain untuk

kebutuhan fashion anak muda sekarang yang dititipkan oleh supplier apparel atau pemilik

barang untuk dijualkan pada salah satu distro yang sudah menjalin kerjasama dan menyepakati

suatu perjanjian bersama.

Menurut Drebin Allan R, konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang

kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat

dikatakan bahwa hak atas barang ini tetap ada pada ditangan pemilik sampai barang-

barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Pemilik yang memiliki barang atau yang

menitipkan barang disebut konsinyor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut

konsinyi.1

Yang dimaksud dengan konsinyasi (Consignment) adalah pemindahan (penitipan) barang

dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur

dalam perjanjian.2

Menurut Muhammad Syaifuddin konsinyasi adalah suatu penawaran pembayaran

(pelaksanaan prestasi) tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang dapat

terjadi berdasarkan Pasal 1404 KUH Perdata, yaitu jika dalam kontrak kreditor (atau

pihak yang mempunyai hak menerima prestasi) tidak bersedia menerima prestasi

1 Drebin Allan R, Akuntansi Keuangan lanjutan, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm 158.

2L Suparwoto, Akuntansi Keuangan lanjutan Bag I, Yogyakarta BFPE, 1999, hlm 202.

v

yang wajib dilakukan oleh debitor (atau pihak yang mempunyai kewajiban

melaksanakan prestasi dalam kontrak).3

Perjanjian konsinyasi yang timbul antara pihak distro dengan supplier apparel dikarenakan

adanya kebebasan para pihak dalam membuat kontrak yang diperkuat lagi dalam Pasal 1338

KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dapat dikatakan juga

menganut asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul

karenanya itu sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu

sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu

formalitas.4

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai perjanjian kerjasama penjualan yang ada

di Mataram dan Bali, distro dengan supplier apparel yang ada di Mataram dan Bali sudah

sama-sama menganut sistem konsinyasi (consignment), namun untuk sistem perjanjian yang

dipakai di daerah kota Mataram sendiri masih bersifat lisan atas dasar kepercayaan atau

pertemanan atau lebih memakai asas konsensualisme tanpa harus memerlukan perjanjian yang

tertulis untuk menitip barang di distro tetapi mereka hanya memakai bukti daftar barang atau

nota barang yang akan masuk kedalam distro tersebut sebagai bentuk bahwa kedua belah pihak

sudah mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian kerjasama penjualan, sedangkan untuk

di Bali sudah memakai sistem perjanjian yang tertulis atau secara formal yang mana kedua

belah pihak sudah mengatur pembayaran hasil penjualan, biaya pengiriman barang keluar

3Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filasafat, Teori,

Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan), CV. Mandar Maju, 2012, hal 415. 4 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004, hal 15

vi

daerah, jangka waktu perjanjian, keadaan memaksa (force majure) sebelum mereka menitip

jual barang di salah satu store yang di Bali maupun diluar wilayah Bali.

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan

Hak dan kewajiban pihak konsinyi (distro) yang mengandung hal-hal penting adalah

sebagai berikut: Hak pihak konsinyi (distro): - Pihak konsinyi berhak memperoleh penggantian

atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak

memperoleh imbalan atas penjualan konsinyasi; - Pihak konsinyi berhak menawarkan garansi

biasa atas barang konsinyasi yang dijual dan sementara itu pihak konsinyor terikat pada syarat

pemberian garansi seperti ini. Kewajiban pihak konsinyi (distro): - Pihak konsinyi harus

melindungi barang-barang pihak pemilik denga cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang

dan kondisi konsinyasi. Jika pihak konsinyi telah menerima instruksi khusus, maka ia harus

melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban; -Pihak konsinyi harus menjual

barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan atau jika tidak ada ketentuan mengenai

harga, ia harus menjualnya denga harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik; -Pihak

konsinyi harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya jika pemisahan

fisik ini tidak dapat dilakukan, maka barang konsinyasi ini harus diberi tanda khusus atau

diselenggarakan catatan yang memungkinkan untuk menetapkan dengan segera barang

konsinyasi ini; -Pihak konsinyi harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan

penjualan barang konsinyasi. Laporan yang dikirimkan oleh pihak konsinyi ini disebut sebagai

perkiraan penjualan konsinyasi (account sales).5

Untuk hak dan kewajiban dari pihak konsiyor (supplier apparel), yakni: Hak dari pihak

konsinyor (supplier apparel); -Mendapatkan sejumlah pembayaran dari baran titipan yang

5Drebin Allan R, Op Cit, hlm 159.

vii

terjual kepada pihak ketiga dari konsinyi; -Menarik kembali barang titipan dari komisioner jika

sudah tidak ada kecocokan lagi atau kesesuaian; -Mendapatkan layanan baik tempat penjualan

maupun kesepakatan harga atas barang yang dititipkannya kepada konsinyi. Kewajiban

konsinyor (supplier apparel); -Menyediakan barang dagangan untuk dijualkan oleh konsinyi; -

Memberikan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner dalam menjaga,

mengelola dan menyimpan barang-barang titipan dalam waktu tertentu; -Memberikan komisi

kepada konsinyi atas barang-barang titipan yang terjual sesuai dengan kesepakatan kedua belah

pihak.6

Hak dari pihak yang memiliki barang atau konsinyor (supplier apparel): 1.Berhak

mendapatkan pembayaran atau hasil dari penjualan catalog yang dititipkan di awal bulan dan

menerima hasil 30%, pembayaran dilakukan pada tgl 20 dengan cara transfer melalui rekening

bank owner; 2.Berhak menarik barang yang belum habis terjual ditoko untuk diganti dengan

catalog baru; 3.Berhak mendapat kelancaran promosi; 4.Mendapat penjagaan untuk produk/

barang yang ada distore; 5.Perjanjian berlaku untuk 3 (tiga) tahun akan diperpanjang jika sudah

tercapai dan sesuai dengan isi yang tercantum dalam perjanjian kerjasama penjualan. Kewajiban

dari pihak yang memiliki barang atau konsinyor (supplier apparel); 1.Wajib mengupdate barang

minimal 1 bulan sekali; 2.Wajib mengikuti promo-promo yang ada di toko (jika ada); 3.Wajib

melakukan stocktake minimal 2 bulan sekali; 3.Wajib melakukan pereturan barang jika ada

artikel yang rijek;

Cara Penyelesaian Sengketa Jika Salah Satu Pihak Yang Melakukan Wanprestasi

Didalam sebuah perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk

melaksanakan prestasi dan pihak berhak menerima prestasi namun tidak jarang dari suatu

6

Siti Hidayah, Accounting Study Konsinyasi, shizayadhy.blogspot.co.id/2013/07/konsinyasi.html?m=1,

diakses pada minggu, 23-September-2018.

viii

perjanjian yang telah dibuat ada pihak yang lalai melaksanakan prestasi atau tidak

melaksanakan secara penuh prestasi yang sudah di perjanjikan sebelumnya hal seperti ini

dinamakan wanprestasi.

Menurut Riduan Syahrani, prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh

debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan.Apabila

debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam

perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Wanprestasi seorang debitur dapat

berupa 4 macam yaitu:

1. Samasekali tidak memenuhi prestasi;

2. Tidak tunai memenuhi prestasi;

3. Terlambat memenuhi prestasi;

4. Keliru memenuhi prestasi.7

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Abdulkadir Muhammad Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian

kerjasama adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban

yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri

dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.8

Menurut Subekti kelalaian atau kealpaan (wanprestasi) ini ada empat macam :

a).Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b).Melaksanakan apa

yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

7 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2006, cetakan ke-2,

hal 218. 8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Cet. Ke-2, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1990, hal. 17.

ix

c).Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d).Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.9

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah

tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam

perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.10

Pernyataan dari lalai sendiri secara substansi dalam Pasal 1243 KUHPerdata, menyatakan:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi

perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

dilampaukannya.11

penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama penjualan (konsinyasi), dari pihak

distro ataupun pihak supplier apparel yang sudah melakukan perjanjian, menurut hasil

wawancara yang didapat dengan pemilik distro yang ada di Mataram mereka mengatakan belum

pernah mengalami namanya sengketa dengan maksud kata sengketa disini bahwa benar-benar

harus diselesaikan melalu jalur pengadilan (litigasi) karena perjanjian yang mereka lakukan ini

masih berlandaskan pada saling percaya satu sama lain atau lebih tepatnya mereka memakai asas

konsensualisme sehingga tidak perlu memakai perjanjian secara tertulis namun dengan kata

sepakat saja mereka sudah terikat dalam sebuah perjanjian, jadi untuk penyelesaian wanprestasi

ataupun sengketa lainnya yang masih bisa diselesaiakan dengan penyelesaian melalui luar

pengadilan (non-litigasi) masih sangat diusahakan oleh para pihak dikarenakan menghemat

waktu, tenaga, biaya dan lain-lain sehingga para pihak lebih memilih jalur penyelesaian sengketa

diluar pengadilan (non litigasi) yang dicapai melalui musyawarah untuk mufakat sehingga lebih

cepat mendapatkan hasil tanpa membuang waktu kedua belah pihak.

9Subekti, Op Cit, hal 45.

10Salim H.S., Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hal 98.

11 KUH Perdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan, Pasal 1243.

x

III.PENUTUP

Kesimpulan

1)Dalam sistem perjanjian kerja sama penjualan barang dalam hal ini yang dipakai

merupakan sistem perjanjian konsinyasi (consignment) namun ada perbedaan mengenai sistem

perjanjian konsinyasi ini untuk di daerah kota Mataram sendiri masih bersifat kepercayaan atau

pertemanan atau lebih memakai asas konsensualisme tanpa harus memerlukan perjanjian yang

tertulis untuk menitip barang di distro namun hanya berupa daftar barang atau nota barang yang

akan masuk kedalam distro tersebut, sedangkan untuk di Bali sudah memakai yang tertulis

dimana sudah jelas pemenuhan hak dan kewajiban, cara penyelesaian sengketa jika sewaktu-

waktu muncul. 2) Dari pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan baik itu pihak konsinyi

maupun pihak konsinyor sudah sama-sama sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak, seperti :

Pemenuhan hak dari pihak konsinyor(supplier apparel): -Berhak mendapatkan pembayaran atau

hasil dari penjualan catalog yang dititipkan di awal bulan; -Berhak mendapat kelancaran

promosi; -Berhak menarik barang yang belum habis terjual ditoko untuk diganti dengan catalog

baru; -Pemenuhan kewajiban dari pihak konsinyor (supplier apparel): -Wajib mengupdate

barang minimal 1 bulan sekali; -Wajib mengikuti promo-promo yang ada di toko (jika ada);-

Wajib melakukan stocktake minimal 2 bulan sekali; -Wajib melakukan pereturan barang jika ada

artikel yang rijek; -Wajib mematuhi target bulanan sesuai kesepakatan.Pemenuhan hak dan

kewajiban dari pihak konsinyi (distro): -Tiap bulan barang yang laku langsung dipotong dari

hasil penjualan oleh toko; -Dari pihak yang menitip setiap awal bulan di report hasil penjualan

dan kalau ada barang yang hilang kewajiban dari toko yang ganti. -Berhak menentukan target

penjualan bulanan yang harus dicapai, jika tidak sesuai maka perjanjian kerjasama ini tidak bisa

diperpanjangdan juga sampai saat ini belum ada dari pihak konsinyi maupun pihak konsinyor

xi

mengalami kendala yang bisa menyebabkan kerugian karena hak ataupun kewajibannya belum

terpenuhi.Walaupun perjanjian kerjasama penjualan di Mataram sendiri masih berdasarkan

saling percaya namun pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sudah selayaknya perjanjian

kerjsama yang sudah dibuat secara formal seperti yang ada di Bali. 3) Untuk cara penyelesaian

sengketa yang diambil para pihak mereka lebih mengedepankan penyelesaian sengketa non

litigasi dengan alasan tidak ingin memperpanjang masalah jika mereka bisa menemukan

solusinya dengan komunikasi antar pihak mereka akan berusaha agar lebih menghemat waktu,

biaya, namun lain halnya jika memang sudah tidak ada itikad baik dari salah satu pihak maka

penyelesaian sengketa ini diambil jalur litigasi sesuai dengan domisili hukum umum seperti yang

sudah tercantum dalam perjanjian.

Saran

Untuk saran penulis disini menyarankan hendaknya dalam pembuatan perjanjian kerjasama

penjualan antara pihak konsinyi maupun pihak konsinyor yang ada di Mataram :

Dibuat secara tertulis atau baku agar menjadi acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban

yang seharusnya dilaksanakan dalam perjanjian tersebut, bagaimana penyelesaian sengketa yang

dipakai jika sewaktu-waktu ada wanprestasisehingga meminimalisir dan juga mengurangi

adanya segketa antar pihak dikarenakan ada barang dari pihak konsinyor dibawa lari atau yang

lainnya yang bisa menimbulkan kerugian dan juga dapat membatasi prestasi atau perbuatan mana

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam perjanjian kerjasama penjualan jika sudah

dalam bentuk tertulis. Selain itu juga bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa jika

terjadi sewaktu-waktu karena sudah termuat jelas sebelumnya dalam perjanjian, sebelum

melakukan perjanjian buat dulu nota kesepakatan sehingga para pihak dapat menentukan isi yang

akan muncul dalam perjanjian tersebut selain itu juga para pihak tadi tidak merasa diberatkan

akibat perjanjian yang disepakati karena hanya satu pihak saja yang membuatnya.

xii

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Cet. Ke-2, PT. Citra Aditya

Ahmad Miru dan Sakka pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,

Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Allan R. Drebin, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Erlangga, cetakan ke-5, 1994.

Bakti, Bandung, 1990.

L Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan (Persekutuan, Joint Venture, Penjualan Angsuran,

Konsinyasi Dan Hubungan Pusat-Cabang) Bagian 1 Edisi 1, BPFE-Yogyakarta,

Yogyakarta, 1999.

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Hukum Kontrak Dalam Perspektif

Filasafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan), CV.

Mandar Maju, 2012.

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung,cetakan ke-

2, 2006.

Salim H.S., Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004.

Undang-undang

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Internet

Siti Hidayah, Accounting Study Konsinyasi,

shizayadhy.blogspot.co.id/2013/07/konsinyasi.html?m=1, diakses pada minggu, 23

September 2018