4 | Politik & HAM JUMAT, 31 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Soelistijono

PELAKSANAAN oto-nomi khusus (otsus) di Provinsi Papua dan

Pa pua Barat yang sudah ber-jalan sepuluh tahun ini dini-lai gagal karena belum men-dongkrak kesejahteraan war-ganya. Triliunan rupiah dana otsus da r i pusat ke dua provinsi itu, termasuk Nang-g roe Aceh Darussalam, be-lum dikelola secara efektif.

Untuk memperkuat pelaksa-naan otsus tersebut Kemendagri baru saja membuat kesepakat-an bersama dengan Kemente-rian Keuangan, Badan Peme-riksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan asis-tensi, supervisi, dan advokasi atas pertanggungjawaban dana otsus Pemprov Papua dan Pa-pua Barat.

Kerja sama yang melibatkan KPK tersebut nantinya akan memperkuat peran fungsi De-wan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang sudah

ada selama ini. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke-marin mengatakan, saat ini pemerintah sedang memprio-ritaskan penguatan pengelo-laan keuangan di daerah untuk pemberdayaan daerah dan efektivitas dana otsus 2011.

Untuk tahun mendatang pe-merintah telah menetapkan alo kasi dana otsus bagi Papua sebesar Rp3,1 triliun, Pa pua Barat Rp1,3 triliun, dan Aceh Rp4,4 triliun. Alokasi dana percepatan pembangunan in-frastruktur Papua dan Papua Barat Rp1,4 tri liun.

Masalah sumber daya manu-sia, oleh Kemendagri juga di-anggap krusial untuk di benahi k a re n a m e n y a n g k u t p e -manfaatan keuangan negara agar bisa terkelola lebih efektif. Juru bicara Kemendagri Rey-donnyzar Moenoek mengata-kan, pelatihan dilakukan untuk mengatasi keterbatasan SDM di Papua dan Papua Barat dalam melaksanakan mekanisme pe-ngelolaan keuangan.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penundaan dana

untuk Papua dan Papua Barat karena ada indikasi kekeliruan pengelolaan dana otsus.

Minim pengawasanKegagalan otsus itu, menurut

pakar politik LIPI Siti Zuhro, harus dilihat dari dua sisi. Pusat seharusnya tidak mem-buat birokrasi yang membi-ngungkan.

Zuhro melihat dalam struk-tur DPOD yang keanggotaan-nya terdiri dari lembaga seting-kat (equal) seperti Sekretariat Negara, Kementerian Keuang-an, Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam prak-tiknya sulit berkoordinasi.

“Masih ada ego sektoral. Mungkin ada baiknya juga jika DPOD tidak lagi bertanggung jawab kepada Mendagri, tetapi di atas menteri misalnya, wa-pres atau presiden langsung,” cetus Zuhro.

Sebaliknya pada tataran pelaksanaan, pengertian bahwa dana otsus sekadar menggelon-torkan uang dari pusat ke dae-rah sudah seharusnya diubah mindset-nya. Kesejahteraan dan

ketertinggalan masyarakat lokal menjadi prioritas otsus.

“Pemerintah pusat jangan ragu untuk menindak tegas berdasarkan hukum positif jika pemanfaatan dana otsus diko-rupsi.”

Sebab, salah satu alasan kega-galan otsus adalah lemahnya penegakan hukum. Ada baik-nya, menurut Zuhro, ada lem-baga seperti KPK yang punya kekuatan untuk membuat jera koruptor.

Secara terpisah, KPK pun mengisyaratkan siap melak-sanakan fungsi penegakan hu-kum termasuk pencegahan ko-rupsi di semua provinsi ter-masuk wilayah otsus. Penasihat KPK Abdullah Hehamahua me-ngatakan jika perlu, ia akan mengusulkan agar KPK meme-riksa semua kepala daerah.

“Kita mengusulkan supaya 2011 itu semua kepala daerah provinsi di Indonesia dapat ja-tah dipe riksa,” ujarnya. (CC/M-1)

soelistijono@mediaindonesia.com

KPK akan DilibatkanAwasi Dana Otsus

Pemerintah akan melibatkan KPK untuk melaksanakan fungsi asistensi, supervisi, dan advokasi dalam penggunaan dana otsus.

Kapolri Perintahkan Ito Dalami Kasus SusnoKAPOLRI Timur Pradopo me-minta agar Kepala Badan Re-serse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Ito Sumardi untuk mendalami kasus dugaan ko-rupsi dana pengamanan pemi-lihan umum kepala daerah (pe milu kada) Jawa Barat 2008.

Pasalnya, sejumlah nama anggota kepolisian disebut-sebut terlibat dalam kasus du-gaan korupsi dengan terdakwa mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. “Kapolri minta pendalaman kasus ini ke Ba-reskrim. Kita sedang minta penjelasan kepada tim indepen-den,” kata Ito di Mabes Polri, Rabu (29/12).

Keterangan pada tim inde-penden tersebut diperlukan oleh penyidik Bareskrim saat ini karena sebelumnya kasus ini ditangani tim independen.

Beberapa nama yang sempat disebut dalam sidang Susno adalah Kombes Maman Abdul-rahman Pasha, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ke-uangan (Kabidkeu) Polda Jabar, pada 2008.

Ketika menjabat Kapolda Jabar, Susno diduga memerin-tahkan Maman memotong dana Rp8,5 miliar dari total hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rp27,7 miliar. Dari

uang tersebut, Susno disebut mengambil jatah Rp4,2 miliar yang di antaranya digunakan untuk membeli rumah dan ta-nah di Bogor. Sisanya diberikan kepada pejabat Polda Jabar.

Atas dugaan keterlibatan Ma-

man itu, Polri mengaku masih menunggu perkembangan fakta di persidangan. “Ya, kita tunggu saja fakta persidangan. Dari Kabidkeunya (Maman) kan belum menghadap,” kelit Ito.

Nama Maman kembali dise-but dalam persidangan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/12). Saksi Binsar Sitompul mengaku diperintah-kan Susno untuk mencarikan mobil dinas baru Kapolda.

“Saya ditugaskan untuk men-cari pengganti mobil tersebut. Carikan kendaraan mobil Cam-ry untuk mobil dinas Kapolda. Nanti anggarannya akan disele-saikan oleh Kabidkeu,” ucap Binsar, yang saat itu menjabat sebagai Dirlantas Polda Jabar.

Akan tetapi, Yundaningsih, Bendahara Satuan Kerja Direk-torat Lalu Lintas Polda Jabar yang dimintai kesaksiannya bersamaan dengan Binsar me-negaskan, tidak pernah ada anggaran pengadaan mobil dinas Kapolda pada 2008.

Susno Duadji dalam tangga-pannya menerangkan, pembe-lian mobil dinas tidak terkait dengan pemotongan dana pengamanan Pemilu Kada 2008. “Nota saya untuk penga-daan barang dengan uang yang diterima dari Kabidkeu. Pakai dana insentif atau dana lain yang ada di Bidkeu,” ujar Sus-no.

Saksi ahli lain, Heri Subowo yang juga Ketua Tim Dana Hi-bah Pilgub Jawa Barat 2008 mengungkapkan, negara rugi Rp8,5 miliar karena pemotong-an dana pengamanan itu. “Dana pengamanan tidak disalurkan seluruhnya. Dana itu hanya boleh digunakan kegiatan pengamanan.” (*/P-4)

KETERANGAN SAKSI: Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Komisioner Abbas hanya Bisa Menggeleng-geleng

TOK...tok...tok bunyi ketukan palu terde-ngar dari meja Wakil

Ketua Komisi Yudisial (KY). Sementara itu Jaja Ahmad Jayus mengawali sekaligus membuka acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY.

Jam dinding menunjukkan pukul 13.30 WIB. Abbas Said dan Jaja menjadi ketua dan wakil ketua dalam rapat pemilihan ini. Abbas yang memang paling senior di antara para komisioner serta Jaja yang paling muda bersanding di kursi depan menghadap komisioner lainnya.

Komisioner lainnya Eman Suparman, Imam Anshori Saleh, Taufi qurrohman, Suparman Marzuki, dan Ibrahim duduk berjajar di depan berhadapan dengan kursi ketua dan wakil pemimpin rapat.

Acara ini dihadiri banyak petinggi lembaga hukum seperti Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Iskamto, aktivis ICW Donal Faris, para karyawan KY, serta jurnalis media cetak dan elektronik.

Ruangan lantai 4 menjadi saksi bisu dalam pemilihan ini. Suasana dingin yang menusuk kulit membuat ketegangan tersendiri pada pemilihan ini khususnya untuk 7 komisioner yang akan memperebutkan kursi ketua dan wakil ketua periode 2010-2013.

Acara yang dimulai dengan sambutan dari Abbas dilanjut-kan dengan pembacaan peraturan serta mekanisme acara oleh Jaja berlangsung lancar. Setiap peraturan setelah dibacakan langsung disahkan dengan ketukan palu oleh Jaja tanpa ada interupsi atau masukan untuk jalannya acara dari komisio-ner lainnya.

Abbas yang menjadi ketua pelaksana rapat mendapat sorotan tersendiri karena disebut-sebut punya ambisi kuat untuk menjadi Ketua KY. Ia mengawali rapat dengan mimik resah dan sedikit senyum simpul.

Acara pemilihan ini diawali dengan pemilihan ketua dan selanjutnya wakil ketua. Eman menjadi komisioner

pertama yang menggunakan hak suaranya. Ia berjalan ke podium untuk menuliskan siapa calonnya dan sejurus kemudian memasukkan kertas suara ke kotak.

Disusul kemudian Abbas yang langsung menuju kotak tanpa ke podium karena terlihat telah menuliskan sebelumnya di tempat ia duduk.

Berturut-turut Imam Anshori, Taufi qurrohman, Suparman, Jaja, dan Ibrahim. Suara kamera terdengar begitu riuh di setiap komi-sioner memasukkan kertas pilihannya ke kotak suara.

Ketika dilakukan penghi-tungan suara yang dipam-

pangkan di papan tulis berwarna putih ukuran 2x3 meter, Eman disebut pertama kali. Kemudian menyusul Abbas. Suasana menjadi riuh ketika posisi seimbang 3-3. Ketika suara terakhir dibaca-kan dan menyebut nama Eman, Abbas hanya tertun-duk lesu.

Abbas hanya bisa mengge-leng-gelengkan kepala ketika posisi wakil ketua menjadi milik Imam Anshori. Mantan jurnalis ini mengantongi 4 suara, mengalahkan Abbas yang mendapat 2 suara, dan Jaja hanya 1 suara.

“Dalam waktu dekat tentu yang harus dilakukan oleh kami dari pimpinan yaitu menyangkut peraturan KY yang sebagai landasan berpijak dalam melakukan pekerjaan. Ada skala prioritas karena kami mewarisi pekerjaan dari KY sebelum-nya,’’ ujar Eman.

Sebaliknya Abbas diam-diam meninggalkan ruangan tanpa mau dimintai komen-tarnya. (*/R-2)

Mantan jurnalis ini mengantongi 4 suara, mengalah-kan Abbas yang mendapat 2 suara, dan Jaja hanya 1 suara.”

MI/SUMARYANTO

PT KERETA API INDONESIA

(KAI) (PERSERO) sebagai

BUMN yang menghasil-

kan produk jasa trans-

portasi yang handal, tentunya

tidak terlepas dari upaya yang

telah dilakukan oleh unit-unit

yang konsisten dan berperan

vital dalam menjalani aktivitas

ope rasional BUMN tersebut. Da-

lam hal ini PT KAI memiliki Balai Yasa atau unit perawatan, rancang bangun

atau rekayasa sarana perkeretaapian seperti balai yasa lokomotif dan kereta.

Pada awal Desember 2010 lalu sertifikasi ISO 9001:2008 telah diberikan

kepada Balai Yasa Tegal Dan Balai Yasa Yogyakarta oleh TUV Nord, lembaga ser-

tifikasi Jerman yang berpengalaman menangani teknik keselamatan, manaje-

men sistem dan produksi, serta pengamanan lingkungan. Sertifikasi TUV Nord

diakui dan diadopsi 70 negara di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika

Sertifikasi ISO 9001 diberikan kepada Balai Yasa Tegal Jawa Tengah, dan

Balai Yasa Yogyakarta karena telah memenuhi standarisasi International Stan-

dard Organization. Selain itu kedua Balai Yasa tersebut dinilai telah memenuhi

standar manajemen mutu. Dengan terpenuhinya standarisasi ini, diharapkan

potensi penyebab kecelakaan perjalanan kereta api menurun.

Standarisasi juga akan dilakukan pada Balai Yasa Surabaya, Jawa Timur,

pada Desember 2010, serta Balai Yasa Sarana Manggarai, Jakarta, dan Lahat,

Sumatera Selatan, paling lambat Maret 2011. Dengan standarisasi, maka tiap

pekerjaan teknik di Balai Yasa telah mempunyai alur yang jelas dengan buku

manual yang jelas. Tiap lokomotif, misalnya, dapat ditelusuri riwayat pera-

watannya sehingga dapat dideteksi bila ada kerusakan.

Standarisasi sistem manajemen, kata Executive Vice President Balai Yasa

Yogyakarta John Robertho, tujuan akhirnya adalah meningkatkan keselamatan

perjalanan KA. ”Tetapi, jangka pendek ada manfaat besar ke korporasi karena

ada efisiensi man-hour, jam kerja, ataupun biaya,” ujarnya. ***

BALAI YASA PT KAI PENUHI STANDARISASI ISO 9001

DOK PT KAI