juknis bantuan teaching factory
TRANSCRIPT
-
1
-
i
KATA PENGANTAR
Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Pada tahun anggaran 2015, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis
ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 13 Maret 2015 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003
-
ii
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN TEACHING FACTORY
TAHUN 2015
1. KODE JUKNIS : 13-PS-2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN TEACHING FACTORY
3. TUJUAN : a. Menjembatani(interface) kemitraan antara dunia pendidikan di SMK denganDunia
usaha/Dunia industri (Du/Di);
b. Membangun pola pembelajaran untuk
menumbuh-kembangkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggungjawab, jujur,
kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan Du/Di;
c. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi
(competency based training) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa
(production based training);
d. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam
memproduksi barang/jasa yang berorientasi standar pasar.
4. SASARAN : 16 (enam belas) paket
5. NILAIBANTUAN : Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) per paket.
-
iii
6.
PEMANFAATAN DANA
:
Dana Bantuan Teaching Factory dimanfaatkan antara lain untuk: 1. Workshop penyusunan perangkat
pembelajaran berbasis teaching factory antara lain: 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP); 2) Strategi pembelajaran melalui sistem
blok; 3) Sinkronisasi kompetensi kejuruan.
2. Analisis kompetensi, kebutuhan bahan dan alat, gambar kerja/job sheet dan persyaratan teknis lain dalam memproduksi barang/jasa;
3. Pembelian bahan praktik pembelajaran berbasis produksi;
4. Penyiapan peralatan (pengadaan spare part, kalibrasi alat, dan pengadaan peralatan pendukung lainnya)
7.
PRINSIPDASAR PEMBERIAN
BANTUAN
:
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK. d. Dana diterima oleh sekolah tanpa
potongan atau pengenaan biaya apapun.
8. PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN
: a. Diprioritaskan SMK yang memiliki kinerja yang baik pada komponen:
- Manajemen - Tata kelola tempat praktik siswa
- Pola pembelajaran - Marketing/ promosi
- Produk/Jasa
- Sumberdaya Manusia (SDM) - Hubungan Industri
b. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa 750 orang siswa
c. Rancangan program telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK.
-
iv
9. JADUAL KEGIATAN
: No
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2015)
1. Seleksi SMK calon
penerima
bantuan berdasarkan hasil
verifikasi wilayah
Januari- April
2. Penetapan SMK penerima bantuan
Mei
3. Penandatanganan naskahperjanjian pemberian bantuan dan BimbinganTeknis
Mei
4. Penyalurandana bantuan Mei
5. Pelaksanaan
kegiatan MeiNovember
6. Laporan kegiatan Desember
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai situasi dan kondisi
10 LAYANAN
INFORMASI
Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud GedungE Lt.13 Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta10270 Telp.0215725477,5725474 Website:www.ditpsmk.net E-mail:[email protected]
-
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1 B. Tujuan ................................................................................... 2
C. Dasar Hukum ......................................................................... 3 D. Sasaran .................................................................................. 3
E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 3
F. Nilai Bantuan Dana ................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan Dana ....................................... 4
H. Jadwal Kegiatan ..................................................................... 5 BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 5
A. Organisasi .............................................................................. 5 B. Tugas dan Tanggungjawab ..................................................... 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ................................................. 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................... 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................................... 6
4. Sekolah........................................................................... . 6 5. Tim Pelaksana...................... ............................................. 7
6. Komite Sekolah .................................................................. 8
BAB III. PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, DAN PENYALURAN DANA ............................................................... 9
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana....................................... 9 B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan.. . 9 C. Penandatanganan Surat Perjanjian dan Bimbingan Teknis ......... 9
D. Mekanisme Penyaluran Dana ................................................. 10 BAB IV . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN DANA .................................................................... 11 A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana ................................... 11
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana ................... 11 BAB V. PELAPORAN ........................................................................... 12
BAB VI. PENUTUP ............................................................................... 13
LAMPIRAN . ........................................................................................... 14
-
1
BABI PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Pentingnya penyediaan sumberdaya manusia (SDM) yang terampil diwujudkan pemerintah melalui kebijakan peningkatan mutu pendidikan
kejuruan yang memberi perhatian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih berorientasi pada permintaan pasar tenaga kerja
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), dan mempersiapkan para lulusan
dengan pembekalan karakter kewirausahaan (entrepreneurship) yang bersinergi erat dengan industri sebagai mitra utama dalam penerapan
Teaching Factory. Pengalaman dari sejumlah industri yang telah bekerja sama dengan beberapa SMK yang telah menerapkan pola pembelajaran
seperti teaching factory, unit produksi, dan sejenisnya, medapatkan
respon positif dari Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) atas peningkatan kualitas lulusannya.
Hubungan kerjasama antara SMK dengan industri dalam pola
pembelajaran Teaching Factory akan memiliki berdampak positif untuk membangun mekanisme kerjasama (partnership) secara sistematis dan terencana didasarkan pada posisi tawar win-win solution. Penerapan pola pembelajaran Teaching Factory merupakan interface dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri, sehingga terjadi check and balance terhadap proses pendidikan pada SMK untuk menjaga dan memelihara keselarasan (link and match) dengan kebutuhan pasar kerja.
Kualitas guru pada paket keahlian di SMK, saat ini menjadi trending topic permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, dimana
mayoritas dari mereka masih kurang memiliki pengalaman kerja industri yang memadai. Melalui pembelajaran pola Teaching Factory yang
hakekatnya memboyong sistem industry sebagai pendekatan pembelajaran di SMK diharapkan terjadi transfer teknologi dari industry,
yang pada gilirannya kualitas guru akan meningkat. Pola pembelajaran
Teaching Factory dirancang berbasis produksi barang/jasa dengan mengadopsi dan mengadaptasi standar mutu dan prosedur kerja industri,
akan memberi pengalaman pembelajaran kompetensi kontingensi terutama soft skill seperti etos kerja disiplin, jujur, bertanggungjawab, kreatif-inovatif, karakter kewirausahaan, bekerjasama, berkompetisi
secara cerdas dan sebagainya. Kompetensi tersebut sangat langka diperoleh melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan secara
-
2
konvensional, yang pada pembelajarannya hanya dilaksanakan sampai
pada pencapaian kompetensi keahlian sebagai hard skill.
B. Tujuan
1. Menjembatani(interface) kemitraan antara dunia pendidikan di SMK denganDunia usaha/Dunia industri (Du/Di);
2. Membangun pola pembelajaran untuk menumbuh-kembangkan
karakter dan etos kerja (disiplin, tanggungjawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan Du/Di;
3. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (competency based training) menuju ke pembelajaran
yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa (production based training);
4. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam memproduksi
barang/jasa yang berorientasi standar pasar.
C. Dasar Hukum
Pemberian Bantuan Teaching Factory pada SMK dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Nomor 4 tahun
2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
-
3
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.1/KU/2015
tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan
SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2015; 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2015 tanggal 14 November 2014 dan perubahannya.
D. Sasaran
Sasaran program bantuan sebanyak 16 paket. E. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut: 1. Adanya kesesuaian dan keselarasan antara kompetesi yang diajarkan
di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/Dunia industri (Du/Di);
2. Terselenggaranya pembelajaran pola Teaching Factory sekurang-kurangnya pada satu paket keahlian;
3. Kemampuan siswa secara bertahap meningkat untuk menghasilkan suatu produk barang/jasa sesuai dengan standar pasar;
4. Terbangunnya mekanisme suplaydemand produk barang/jasa. F. Nilai Bantuan Dana
Jumlah dana senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per paket.
G. Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance);
3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun; 4. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
H. Jadual Kegiatan
-
4
No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN (2015)
1. Seleksi SMK calon penerima
bantuan berdasarkan hasil verifikasi wilayah
Januari- April
2. Penetapan SMK penerima bantuan Mei
3. Penandatanganan naskahperjanjian pemberian bantuan dan BimbinganTeknis
Mei
4. Penyalurandana bantuan Mei
5. Pelaksanaan kegiatan MeiNovember
6. Supervisi Agustus
7. Laporan pelaksanaan kegiatan Desember
Catatan:Jadualdapatberubahsesuaidengansituasidankondisi.
-
5
BABII
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program bantuan Teaching Factory dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sekolah (SMK);
5. Industri mitra;
6. Tim Pelaksana.
B. Tugas Dan Tanggungjawab
1. Direktorat PembinaanSMK a. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen lain yang
berkaitan dengan pemberian bantuan dana;
b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
c. Melakukan penilaian dan seleksi calon penerima bantuan dana; d. Menetapkan SMK penerima bantuan dana;
e. Mengadakan bimbingan teknis pelaksanaan program bantuan dana;
f. Memproses penyaluran bantuan dana;
g. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (apabila diperlukan); h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi program kepada SMK dan institusi terkait;
b. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan pembinaan SMK penerima bantuan;
c. Mendata SMK di wilayah binaan yang menerima dana bantuan.
-
6
d. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menyetujui dan mengesahkan rancangan program yang disusun oleh
SMK;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK
penerima bantuan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh
SMK penerima bantuan dana.
d. Melakukan serah terima dan pencatatan aset bantuan apabila mengadakan belanja barang inventaris.
4. Sekolah a. SMK yang ditetapkan sebagai calon sementara, wajib mengikuti
bimbingan teknis yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan
SMK; b. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana
antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMK; c. Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana;
d. Menyusun rancangan program dan meminta persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta mengirimkannya ke Direktorat
Pembinaan SMK; e. Menyelenggarakan pembelajaran pola Teaching Factory bagi SMK
yang rancangan programnya dinyatakan memenuhi syarat;
f. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan keuangan, administrasi, teknis,dan keberlangsungan
penyelenggaraan pembelajaran Teaching Factory; g. Membuat dan mengirim laporan hasil pelaksanaan dan realisasi
penggunaan dana bantuan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK.
5. Industri Mitra a. Membantu sekolah dalam menyusun rancangan program
pembelajaran berbasis Teaching Factory;
b. Memberi pendampingan kepada sekolah untuk melakukan analisis kebutuhan kompetensi, sarana prasarana, perangkat pembelajaran
(RPP, gambar kerja, dokumen mutu produk/jasa proses pembelajaran, dan penilaian mutu produk/jasa hasil pembelajaran;
-
7
c. Menjadi mediator pemasaran lulusan SMK dan produk/jasa hasil
pembelajaran dengan pasar;
6. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah melalui
surat keputusan, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1) Bersama ketua jurusan dan guru paket keahlian membuat
persiapan pembelajaran berbasis Teaching Factory;
2) Menyelenggarakan pembelajaran berbasis Teaching Factory; 3) Membuat pembukuan penggunaan dana bantuan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus
dibukukan secara rinci;
b. Pembukuan Kas Umum ditutup setiap akhir bulan; c. Buku Kas Umum tidak boleh ada bekas hapusan/tip-ex,jika
ada kesalahan menulis agar dicoret dan dikoreksi, kemudian diparaf oleh Penanggung jawab Keuangan;
d. Bukti-bukti pembayaran/kuitansi bermaterai cukup diberi nomor urut sesuai tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Buku Kas Umum;
e. Rekapitulasi pembayaran pajak yang dilengkapi dengan bukti setor pajak ke kas Negara;
f. Laporan penggunaan dana dibundel beserta lampiran bukti- bukti pembayaran dan nota/faktur penerimaan barang/bahan serta upah kerja sesuai dengan urutan nomor bukti;
g. Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupun masyarakat.
4) Membuat laporan hasil pelaksanaan program bantuan dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan, dengan bukti-bukti antara lain: kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil pengadaan dan pelaksanaan kegiatan disimpan di sekolah. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Sekolah.
-
8
BABIII
PERSYARATAN,MEKANISME PENETAPAN PENERIMA, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan
Persyaratan SMK penerima dana bantuan Teaching Factory adalah sebagai berikut:
1. Diprioritaskan SMK yang memiliki kinerja yang baik pada komponen: - Manajemen
- Tata kelola tempat praktik siswa - Pola pembelajaran
- Marketing/ promosi
- Produk/Jasa - Sumberdaya Manusia (SDM)
- Hubungan Industri 2. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa 750 orang siswa 3. Rancangan program telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMK.
B . Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan 1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuan
berdasarkan hasil verifikasi wilayah dan klarifikasi dokumen terkait
lainnya; 2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan
sesuai kriteria yang telah ditetapkan; 3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis
SMK calon penerima bantuan ke Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/
Kota, untuk diteruskan kepada SMK calon penerima bantuan; 4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib
menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk rancangan program yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
penerima bantuan, dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan
surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
-
9
C. Penandatanganan Surat Perjanjian dan Bimbingan Teknis 1. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
menandatangani: a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
b. Pakta Integritas;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK, dengan materi: a. Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK; b. Kebijakan dan Strategi Teaching Factory di SMK; c. Pedoman Penyelenggaran Teaching Factory di SMK; d. Pedoman Penjabaran Production Based Training ke dalam
kebutuhan peralatan, bahan, bahan ajar, dan lain-lain;
e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
D. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2015 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2015 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan bank penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2015.
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D); d) Dana disalurkan oleh KPPN ke bank penyalur. Selanjutnya bank
penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis
penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan bank penyalur;
e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan
bank penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
-
10
-
11
BABIV KETENTUAN PENGGUNAAN DANA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Teaching Factory dimanfaatkan antara lain untuk: 1. Workshop penyusunan perangkat pembelajaran berbasis teaching
factory antara lain: a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); b. Strategi pembelajaran melalui sistem blok; c. Sinkronisasi kompetensi kejuruan.
2. Analisis kompetensi, kebutuhan bahan dan alat, gambar kerja/job sheet dan persyaratan teknis lain dalam memproduksi barang/jasa;
3. Pembelian bahan praktik pembelajaran berbasis produksi; 4. Penyiapan peralatan (pengadaan spare part, kalibrasi alat, dan
pengadaan peralatan pendukung lainnya)
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung jawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara fisik, administrasi dan keuangan kepada
Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dana diterima di
rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
-
12
BABV PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.
Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :
A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh
dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:
1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan; 2. Susunan Tim Pengembangan Teaching Factory; 3. RAB pelaksanaan kegiatan; 4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bantuan Pengembangan Teaching Factory.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas A4
dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas
Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk Direktorat Pembinaan SMK.
Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untuk
bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.
Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirim ke alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Pembelajaran
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
-
13
BABVI PENUTUP
Teaching Factory sebagai suatu pola pembelajaran berbasis produksi/jasa, dimana siswa tidak lagi belajar secara konvensional dan simulatif, tetapi mereka
diajak terjun langsung melakukan pembelajaran untuk menghasilkan produk barang/jasa yang dapat dimanfaatkan untuk menopang biaya praktik periode
berikutnya secara terus menerus. Semua siswa pada kompetensi /paket keahlian harus mampu menerapkan keterampilan yang telah diperoleh melalui
pembelajaran kurikuler kedalam kegiatan praktek produksi dan jasa. Barang
dan jasa hasil pembelajaran Teaching Factory diarahkan agar memiliki kualitas yang sekurang-kurangnya dapat diterima oleh lingkungan warga sekolah
sampai dapat diterima oleh masyarakat industry/pelanggan.
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan dapat
mewujudkan program pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pembelajaran di SMK dengan menerapkan pola Teaching Factory.
Diharapkan pula semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan bantuan Teaching Factory ini dapat memahami isi
PetunjukTeknis program bantuan ini, sehingga pembimbingan dan pembinaan yang akan dilakukan sejalan dengan arah kebijakan Dit. PSMK.
-
14
Lampiran 1
KOMPONEN DAN ASPEK POTENSI PELAKSANAAN POLA PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY (TF)
A. MANAJEMEN
1. Administrasi Keuangan
2. Struktur Organisasi + Jobdes 3. S O P Kinerja dan Alur kerja
4. Kepemimpinan 5. Dampak TF terhadap institusi
6. Lingkungan
B. TEMPAT PRAKTIK SISWA
1. Peralatan 2. Tata kelola penggunaan alat
3. Ruang 4. Manajemen Maintenance, Repair & Kalibrasi (MRC)
5. Layout Tempat Praktik Siswa
C. POLA PEMBELAJARAN
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan LKS (Job Sheet) 2. Bahan Praktik
3. Basis Praktik Produksi 4. Pelaksanaan Pembelajaran
5. Kewirausahaan
6. Kegiatan pengajar/ instruktur 7. Berbasis corporate culture
D. PEMASARAN
1. Rencana Marketing & Promosi
2. Media komunikasi untuk TF 3. Brosur/leaflet/sarana lain (website, CD, dll.)
4. Jangkauan pasar 5. Penanggung jawab
E. PRODUK/JASA 1. Produk untuk kebutuhan Internal
2. Keberterimaan pasar 3. Delivery 4. Kualitas/Mutu 5. Quality Control
-
15
F. SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) 1. Pengalaman industri
2. Jumlah dan kesesuaian SDM untuk menjalankan TF 3. Motivasi
4. Inovasi (benefit untuk "user")
5. Team work
G. HUBUNGAN INDUSTRI 1. Bentuk kerja sama
2. Project work 3. Transfer teknologi
Untuk memotret potensi awal pelaksanaan Teaching Factory dapat dilakukan oleh SMK sendiri dan atau petugas khusus yang ditunjuk oleh Dit. PSMK,
menggunakan soft file program Excel.