juknis bansos sekolah yang menjalin partnership_2
TRANSCRIPT
-
1BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah telah menetapkan pembangunan pendidikan se bagaiprioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun 2010-2014. Alasan utama pemerintahmemprioritaskan pendidikan, karena pendidikan menjadi tumpuandalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilandan kesetaraan jender serta perkuatan terhadap nilai -nilai budaya.
Pendidikan yang dapat mendukung pertumbuhan tinggi di bidangekonomi, sosial, dan budaya adalah pendidikan yang mampumembekali lulusannya dengan akhlak mulia, keterampilan teknis,kemampuan berpikir analisis, kemampuan berkomunikasi dankemampuan bekerjasama dalam tim.
Pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikannasional, diharapkan untuk menghasilkan sumberdaya manusiaberkualitas, yang mempu berkontribusi posit if bagi pembangunanekonomi, sosial dan budaya.
Sekolah menengah yang akan berperan aktif untuk menghasilkanlulusan yang berkualitas, perlu didukung penuh dalammenyelenggarakan program pendidikan. Terkait denganpeningkatan peran sekolah menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah telah menetapkan beberapa kebijakan antaralain penguatan program partnership pendidikan menengah denganlembaga pemerintah dan/atau non pemerintah.
Program partnership sekolah menengah, telah dilaksanakan olehSetditjen Dikmen, yaitu berupa program bantuan bagi sekolahmenengah yang menjalin partnership. Kegiatan ini dilaksanakan olehSubbag Kerjasama pada bagian Hukum dan Kepegawaian.
Tahun 2014, program bantuan sekolah menengah yang menjalinpartnership akan diadakan dengan penekanan kegiatan berupapendidikan/pelatihan bagi peserta didik.
-
2B. Pengertian
Pengertian bantuan Sekolah Menengah yang Menjalin Partnership adalah,program bantuan dana dari Sekretariat Direktorat Jenderal PendidikanMenengah (Setditjen Dikmen) bagi sekolah menengah yaitu SMA, SMK,SMLB negeri dan swasta di Indonesia yang telah terseleksi, guna menjalinpartnership/kemitraan dengan lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah.
C. Tujuan
Tujuan program bantuan Sekolah Menengah yang Menjalin Partnership iniadalah untuk memfasilitasi sekolah menengah dalam menjalin programpartnership dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah gunamelaksanakan program peningkatan mutu pendidikan menengah.
D. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pemberian Bantuan SekolahMenengah yang Menjalin Partnership adalah sebagaiberikut.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang
APBN Tahun Anggaran 2014;4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan;6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden No: 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentangRencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 -2014 danperubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan danKebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 24 tahun 2013tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BelanjaBantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 81/PMK.05/2012tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 190/PMK.05/2012
-
3tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 997/D1/KU/2013,tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuanganpada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Menengah Nomor: 023.12.1682096/2013, tanggal 5Desember 2013 dan revisinya.
E. Sasaran
Sasaran program Bantuan Sekolah Menengah yang Menjalin Partnershipadalah SMA,SMK,SMLB baik negeri maupun swasta di Indonesia,sebanyak 150 paket untuk 150 sekolah.
F. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari program ini adalah terselenggaranya jalinanpartnership antara sekolah menengah dengan lembaga pemerintahdan/atau lembaga non pemerintah, dan terlaksananya program peningkatanmutu pendidikan menengah.
G. Nilai Bantuan
Nilai bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per paket.
H. Ruang Lingkup
Ruang lingkup program partnership antara lain meliputi:1. Pembinaan karakter peserta didik melalui pelatihan antara lain :
a. Budi pekerti/akhlak muliab. Kesehatanc. Pencegahan penggunaan narkobad. Tata tertib berlalulintase. Pencegahan perilaku/tindak kekerasan
2. Pengembangan program lingkungan hidup antara lain :a. Sekolah Hijau/Green Schoolb. Pengolahan limbahc. Konservasi/perlindungan sumber daya alam
-
4I. Karakteristik Program BantuanKarakteristik Program Bantuan Bagi Sekolah Menengah yang MenjalinPartnership :1. Penetapan penerima bantuan dilakukan setelah kegiatan seleksi
proposal, ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yangditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) output kegiatanBagian Hukum dan Kepegawaian, dan disahkan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pend idikanMenengah;
2. Penggunaan dana bantuan dilakukan dengan berpedoman padaPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden No : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
3. Dana bantuan sudah termasuk pajak yang harus dipungut dandisetorkan ke kas negara oleh penerima bantuan, sesuai peraturanperundangan perpajakan yang berlaku;
4. Dana diberikan secara utuh kepada penerima bantuan, dan digunakanselambat-lambatnya delapan (8) hari sejak diterimanya dana di rekeningsekolah;
5. Sekolah penerima bantuan dana harus mengelola secaratransparan, efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab baikfisik, administrasi maupun keuangan.
J. Jadwal KegiatanNo Kegiatan Waktu1 Penyusunan Juknis Minggu II Februari2 Penyusunan Instrumen Minggu III - IV Februari3 Sosialisasi Program Bansos Minggu I II Maret4 Penerimaan Proposal dan
Kelengkapan AdministrasiMinggu III Maret Minggu IIIApril
5 Seleksi Proposal Minggu IV April6 Penetapan & Pengesahan
Penerima BansosMinggu I Mei
7 Bimbingan Teknis dan Perikatan Minggu II Mei8 Penyaluran Dana Minggu III Mei9 Pelaksanaan Program Minggu II Juni Minggu II
September10 Monitoring Minggu II Agustus
11 Pelaporan September
-
5BAB IIPrinsip Pengelolaan Dana
Prinsip-prinsip dalam mengelola dana bantuan Sekolah Menengah yangMenjalin Partnership adalah sebagai berikut.
1. Swakelola dan PartisipatifPelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola (direncanakan,dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah danmasyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukunganterhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaankegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. TransparanPengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar wargasekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukanpengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. AkuntabelPengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik darisegi kualitas dan kuantitas kegiatan, maupun penggunaan keuangan,sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahanpenggunaan dana harus membuat revisi, dan diketahui oleh pemberibantuan.
4. DemokratisPenyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahanmasalah selalu ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat denganmemberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukansaran, kritik atau pendapat.
5. Efektif dan EfisienPengelolaan dana bantuan harus efektif dan efisien, guna menghindaripemborosan dan penggunaan dana untuk pekerjaan yang kurangbermanfaat. Mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber dayayang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.
6. Tertib Administrasi dan PelaporanPenerima bantuan harus membuat pembukuan dan menyimpan buktipengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasilpelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuaiketentuan yang dipersyaratkan.
7. Saling PercayaPemberian bantuan berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust)antara pemberi dan penerima bantuan. Oleh karena itu, penting untuksaling menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dankomitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangunpendidikan yang lebih baik.
-
6BAB IIIORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Bantuan SekolahMenengah yang Menjalin Partnership diuraikan sebagai berikut.
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur -unsur sebagai berikut:1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;2. Dinas Pendidikan Provinsi;3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;4. Sekolah Penerima Bantuan;
B. Tugas dan Tanggung Jawab
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengaha. Menyusun petunjuk teknis;b. Menyusun perangkat penilaian;c. Melaksanakan sosialisasi program;d. Melakukan seleksi proposal;e. Menetapkan dan mengesahkan SK tentang penerima dana bantuan ;f. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan perikatan;g. Memproses penyaluran dana bantuan;h. Melakukan asistensi/monitoring pelaksanaan program;i. Menerima laporan hasil pelaksanaan program bantuan;j. Menyusun laporan pelaksanaan program bantuan.
Direktorat di Lingkungan Ditjen Pendidikan MenengahMenyebarluaskan informasi program bantuan ke institusi/instansi terkait.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsia. Menyebarluaskan informasi program bantuan kepada SMLB;b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMLB yang
menerima bansos, khususnya dalam hal penggunaan danabantuan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-
73. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotaa. Menyebarluaskan informasi program bansos kepada sekolah
menengahb. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah
menengah penerima bantuan, khususnya dalam halpenggunaan dana bantuan agar sesuai dengan ketentuanyang berlaku;
4. Sekolah Penerima Bantuana. Mengajukan proposal sesuai petunjuk teknis Program Bantuan
Sekolah Menengah yang Menjalin Partnership, yang disahkan olehDinas Pendidikan Kab/Kota, kecuali SMLB disahkan oleh DinasPendidikan Provinsi;
b. Mengirimkan proposal ke Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Menengah u.p. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
c. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BagianHukum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Menengah;
d. Kepala Sekolah melaksanakan perikatan dengan PPK outputkegiatan bagian Hukum dan Kepegawaian;
e. Membentuk tim pelaksana program bantuan;f. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non
pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulankalender terhitung setelah dana diterima sekolah;
g. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya, seluruh pengelolaankeuangan, administrasi, dan teknis pelaksanaan program;
h. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran pelaksanaan progam;i. Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan
yang berlaku;j. Membuat laporan pelaksanaan program yang dilengkapi dengan
foto dan video kegiatan. Laporan yang telah ditandatangani KepalaSekolah dan bendahara serta diketahui Dinas PendidikanKabupaten/Kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMLBdikirimkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PendidikanMenengah u.p. Bagian Hukum dan Kepegawaian KomplekKemdikbud Gedung D Lantai 13, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta10270 Telp: 021-57955142 dan dikirim melalui e-mail ke alamat:[email protected].
-
8BAB IVPERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, MEKANISME PENYALURAN
DANA DAN SANKSI
A. Persyaratan Penerima BantuanPersyaratan penerima bantuan meliputi :
1. Persyaratan Teknis :a. Sekolah Menengah yaitu SMA, SMK, SMLB Negeri atau Swasta di
Indonesia yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan Menengah(DAPODIKMEN);
b. Belum pernah menerima bantuan dana partnership dari SekretariatDirektorat Jenderal Pendidikan Menengah;
c. Mengajukan proposal sesuai dengan Petunjuk Teknis BantuanSekolah Menengah yang Menjalin Partnership dan diketahui olehDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, kecuali untukSMLB diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
d. Sekolah memiliki program partnership yang tercantum dalamRencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Persyaratan Administrasi :Untuk persyaratan administrasi, sekolah menyerahkan berkas sebagaiberikut :a. Fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah definitif;b. Fotokopi rekening sekolah yang masih aktif (bukan atas nama
pribadi atau yayasan) dan telah divalidasi bank ybs;c. NPWP atas nama sekolah (bukan pribadi atau yayasan);d. Fotokopi perikatan/kerjasama dengan minimal 2 lembaga
pemerintah dan/atau non pemerintah;e. Profil sekolah, data guru dan peserta didik tahun 2013.
-
9B. Mekanisme Penyaluran Bantuan
1. Agar penyaluran dana bantuan dapat terlaksana dengan baik, maka perluditetapkan mekanismenya sebagai berikut:a. Tahap kegiatan untuk memilih calon penerima bantuan
1) Penerimaan proposal2) Penilaian proposal
b. Penetapan dan Pengesahan SK Penerima Bantuan Sosial.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) output kegiatan Bagian Hukumdan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal PendidikanMenengah, menetapkan sekolah penerima bantuan sebanyak 150(seratus lima puluh) paket bagi 150 sekolah, dan disahkan olehKuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Menengah.
c. Bimbingan Teknis dan Perikatan1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
melakukan bimbingan teknis dengan materi antara lain : Strategi pelaksanaan program bantuan; Tata cara penggunaan dana bantuan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; Tata cara penyusunan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan; Penyelesaian administrasi untuk keperluan penyaluran dana
ke sekolah penerima bantuan.2) Perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Output Kegiatan
Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Dikmen denganKepala Sekolah penerima bantuan.
d. Penyaluran DanaSekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah memprosespenyaluran dana bantuan dengan nilai sesuai jumlah yang terterapada Naskah Perikatan. Dana dikirim langsung ke rekeningsekolah penerima bantuan melalui KPPN Jakarta III denganmekanisme pembayaran langsung. Penyaluran dana dilakukansekaligus 100%
2. Persyaratan Penyaluran DanaPersyaratan yang harus dipenuhi untuk menyalurkan dana bantuanterdiri dari:a. Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial
Surat Keputusan Penerima Bantuan ditetapkan oleh PPK OutputKegiatan Bagian Hukum dan Kepegawaian dan disahkan oleh
-
10
KPA. Surat Keputusan ini paling sedikit memuat identitas penerimabantuan, nilai dana bantuan dan nomor rekening penerimabantuan.
b. Surat Perikatan KerjasamaSurat Perikatan Kerjsama antara Pejabat Pembuat Komitmen danKepala Sekolah penerima bantuan, yang diketahui oleh SekretarisDirektorat Jenderal Pendidikan Menengah.
c. Kuitansi Pembayaran Dana BantuanKuitansi yang harus ditandatangani sebanyak 5 (lima) rangkapdengan rincian 4 (empat) rangkap termasuk yang bermateraidikembalikan kepada pemberi bantuan dan 1 (satu) rangkap untukpenerima bantuan.
d. Surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlakPenerima bantuan membuat surat kesanggupan melaksanakanprogram sesuai waktu yang telah ditetapkan dan membuat laporanpelaksanaan.
e. Kelengkapan Administrasi1) Memiliki fotokopi rekening sekolah yang masih aktif (bukan
atas nama pribadi atau yayasan) dan telah divalidasi bank ybs2) NPWP atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi atau
yayasan)3) RAB
3. Pengelolaan BantuanAgar pengelolaan dana bantuan ini berhasil dengan baik dan dapatdipertanggungjawabkan, sekolah penerima bantuan perlumelaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:a. Pengelolaan Program
1) Untuk mengelola dan melaksanakan program dana bantuan,dibentuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.Tim pelaksana memenuhi unsur:
Ketua; Bendahara; Anggota.
2) Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksanadan unsur lain yang terkait;
3) Informasi pengelolaan dana bantuan harus mudah diketahuioleh masyarakat dengan menempelkan rencana dan laporanpelaksanaan kegiatan serta laporan keuangan di papanpengumuman sekolah,
4) Membuat rencana program dan anggaran pelaksanaanprogram dan penggunaan anggaran;
5) Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaandengan pelaksanaan program bantuan.
-
11
b. Pengelolaan DanaDana Bantuan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaankeuangan negara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1) Pembukuan dana bantuan, disamping dibukukan dalam buku
kas umum juga harus dibukukan tersendiri (buku kaspembantu);
2) Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuanganmenurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-buktipembayaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh KepalaSekolah dan bendahara;
3) Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlakudisertai bukti pembayaran (kuitansi);
4) Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan ditandatanganiKepala Sekolah dan bendahara;
5) Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana didukungoleh bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai denganseluruh kegiatan selesai;
6) Menyimpan dokumen pengeluaran secara tertib, rapi danlengkap.
C. SANKSI
Sanksi bagi sekolah penerima bantuan akan diberikan oleh pemberibantuan secara bertahap. Jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasiterhadap pelaksaan program, ditemukan bahwa program dilaksanakantidak sesuai dengan petunjuk teknis, maka Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Menengah akan memberikan teguran secara lisan dan tertulis.
Teguran tersebut wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh penerimabantuan. Apabila teguran lisan dan tertulis tidak ditanggapi, PPK outputkegiatan bagian Hukum dan Kepegawaian dapat memberi sanksi yaitusekolah tersebut tidak akan diberikan dana bantuan untuk tahun anggaranyang akan datang.
-
12
DIAGRAM ALURMEKANISME PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
Kegiatan/Langkah KabagHumpeg/PPKSesditjenDikmen/KPA
Dinas PendidikanProvinsi
Dinas PendidikanKab/Kota Sekolah
Menetapkan Juknis
Menerima Informasi Sosialisasi
Menyusun Proposal
Mengajukan Ke Dinas untuk disetujui
Memeriksa dan Menyetujui Proposal
Mengusulkan Proposal
Menerima Proposal
Menyeleksi Proposal
Menetapkan dan MengesahkanPenerima Bantuan
Melakkukan Bimtek danPenandatangan SPK
Memproses peyaluran Dana Bantuan
Menerima Dana Bantuan
Melaksanakan Dana Bantuan
Melaksanakan Monitoring Bantuan
Menyusun dan mengirimkan Laporan
Menerima Laporan
Mendokumentasikan laporan
Mensosialisasikan Program
Mulaii
T
TYY
Selesai
Y
T
-
13
BAB VKETENTUAN PENGGUNAAN DANPERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Sosial Bagi Sekolah Menengah yang Menjalin Partnershipdigunakan untuk:
1. Pembiayaan Persiapan
Dana yang dapat digunakan untuk kegiatan persiapan pelaksanaanbansos partnership, maksimal berjumlah 5% dari total dana yangditerima.
2. Pembiayaan Pelaksanaan Program
Dana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bansospartnership, yaitu berjumlah kurang dari 100% dari total dana yangditerima.
3. Pembiayaan Pelaporan dan DokumentasiDana yang dapat digunakan untuk dokumentasi (foto, video),penyusunan dan pengiriman laporan, maksimal berjumalh 5% daritotal dana yang diterima.
-
14
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana antara lain:1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan sertadidukung dengan hasil fisik pelaksanaan program;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhimeterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam buktipengeluaran harus jelas uraian peruntukannya dan diberi tanggal dannomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuaidengan peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara ataspembayaran pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlahtertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk dikirimkankepada Sekretaris Direktorat Jenderal PendidikanMenengah, dengan tembusan kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, laporan dilengkapivideo pelaksanaan kegiatan;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berikut berkaspertanggungjawabannya (Kuitansi dll), dan disimpan oleh pihak sekolahsebagai dokumen yang akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan.
6. Dana bantuan Sekolah Menengah yang Menjalin Partnership Tahun2014 yang telah diterima harus selesai dipertanggungjawabkanselambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh kegiatanselesai dilaksanakan;
7. Sekolah penerima bantuan harus mengelola secara transparan, efisien,efektif dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik,administrasi maupun keuangan.
-
15
BAB VIPELAPORAN
Laporan pelaksanaan program bantuan terdiri dari :
1. Laporan Kegiatan yang merupakan laporan teknis pelaksanaan kegiatan,memuat data dan informasi tentang:a. Rencana kerja Partnership;b. Penetapan Tim pelaksana program;c. Mekanisme dan strategi pelaksanaan;d. Pelaksanaan kegiatan;e. Hasil-hasil pelaksanaan (foto dan video);f. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian.
Laporan Pelaksanaan Program yang sudah ditandatangani Kepala Sekolahdan bendahara dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid,1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk sekolah, 1 (satu) copy tembusan untukDinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk DinasPendidikan Provinsi, dan 2 (dua) copy untuk Sekretariat Direktorat jenderalPendidikan Menengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatandilaksanakan. Laporan dikirim melalui pos atau perusahaan jasapengiriman dan surat elektronik ke alamat:
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengahu.p. Kepala Bagian Hukum dan KepegawaianKomplek Kemdikbud Gedung D, Lantai 13Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270Telp./Fax : 021-57955142E-mail : [email protected]
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan melampirkanbukti-bukti pembayaran (Kuitansi, dll). Laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana ini dibuat dan disimpan oleh sekolah penerima bantuanuntuk bahan pemeriksaan.
-
16
BAB VIIPENUTUP
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihakterkait dalam pelaksanaan Program Bantuan Sekolah Menengah yang MenjalinPartnership. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaanpandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan danevaluasi program bantuan.
Program Bantuan Sekolah Menengah yang Menjalin Partnership ini akanberjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaanprogram ini konsisten terhadap ketentuan perundangan yang berlakudan memperhatikan prosedur yang sudah diatur di dalam Juknis ini.
-
17
LAMPIRAN
1. Format proposal pengajuan dana Bantuan Sekolah Menengah yang MenjalinPartnershipa. Sistematika Penulisan Proposalb. Penjelasan Sistematika Penulisan Proposalc. Lembar Pengesahand. Identitas Sekolah
2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab Mutlak
3. Format Pakta Integritas
4. Format Laporan Penerimaan Dana
5. Format Sistematika Penyusunan Laporan
-
Lampiran 1
PROPOSALBANTUAN SEKOLAH MENENGAHYANG MENJALIN PARTNERSHIP
TAHUN 2014
A. Sistematika Penulisan Proposal
1. Bagian Depan/Halaman Depan : Halaman sampul (Cover), Halaman Identitas Sekolah, Halaman Pengesahan, Halaman Identitas, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi,
2. Bagian Isi :
BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. TujuanC. SasaranD. Hasil Yang Diharapkan
BAB II PENINGKATAN PARTNERSHIPProgram Partnership Yang Akan Dikembangkan
BAB III RENCANA PELAKSANAAN KEGIATANA. Jadwal Pelaksanaan KegiatanB. Pembentukan TimC. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BAB VI PENUTUPLAMPIRAN
-
LEMBAR PENGESAHAN
KOP SEKOLAH MENENGAH
Nomor :Lampiran :Perihal :
Kepada yth.Sekretaris Direktorat Jenderal Dikmenu.p. Kepala Bagian Hukum dan KepegawaianKomplek Kemdikbud Gedung D Lantai 13Jl. Pintu I, Senayan, Jakarta 10270Telp./Fax. 021-57955142
Bersama ini kami atas nama SMA/SMK/SMLB mengajukan bansos kegiatanSekolah Menengah yang Menjalin Partnership Tahun 2014 dengan sumber danadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 SekretariatDirektorat Jenderal Pendidikan Menengah, sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh PuluhJuta Rupiah).
Atas perkenan dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.
...................................... 2014Mengetahui, yang mengusulkan,Kepala Dinas Dikbud Prov, Kab/Kota *) Kepala SMA/SMK/SMLB
...................................... ...............................................NIP NIP
*) Untuk SMLB diketahui Dinas Dikbud Provinsi
-
PROPOSAL BANTUAN SEKOLAH MENENGAH YANG MENJALINPARTNERSHIP
Identitas Sekolah
1. Nama Sekolah : .........................................................................2. Status : .........................................................................3. Nama Kepala Sekolah : .........................................................................4. Alamat Sekolah : .........................................................................5. Kode Pos : .........................................................................6. Desa/Kelurahan*) : .........................................................................7. Kecamatan : .........................................................................8. Kabupaten/Kota*) : .........................................................................9. Provinsi : .........................................................................10. Telp. Sekolah/HP : .........................................................................
yang dapat dihubungi11. Nomor Rekening a.n. Sekolah : .........................................................................
(Lampirkan copy No. Rek Sekolahyang sudah divalidasi bank ybs)
12. NPWP a.n. Sekolah : .........................................................................(Lampirkan copy NPWP Sekolah)
*) Coret yang tidak perlu.
-
B. Penjelasan Sistematika Penyusunan Proposal
No. SISTEMATIKA PROPOSAL KETERANGAN1 Halaman sampul (Cover), Berisikan nama progran BANTUAN
SEKOLAH MENENGAH YANG MENJALINPARTNERSHIP TAHUN 2014, namasekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2 Halaman Pengesahan, Berisikan nama program BANTUANSEKOLAH MENENGAH YANGMENJALIN PARTNERSHIP TAHUN2014, tanggal pengesahan, tanda tanganKepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMLB (disebelah kiri), dan tanda tangan KepalaSekolah (di sebelah kanan).
3 Halaman Kata Pengantar, Berisikan deskripsi singkat tentangproposal yang dapat menghantarkanpembaca untuk memahami isi proposal.
4 Halaman Daftar Isi, Berisikan Bab, dan Sub Bab sertalampiran, lengkap dengan nomor halaman.
5 Latar Belakang Berisikan rasional perlunya programBantuan Sekolah Menengah yangMenjalin Partnership, bagi sekolah.
6 Tujuan Berisikan tujuan lebih rinci danimplementatif, dengan mengacu kepadatujuan program Bantuan SekolahMenengah yang Menjalin Partnershipsebagaimana tercantum dalam juknis.
7 Hasil yang diharapkan Berisikan pernyataan hasil kuantitatifmaupun kualitatif yang akan dicapai padaprogram Partnership yang mengacukepada tujuan implementatif program.
8 Kegiatan Partnership yangakan dikembangkan
Berisikan kegiatan Partnership yang akandikembangkan dengan minimal 2lembaga, permasalahan/kendala yangkemungkinan dihadapi, strategipenanggulangan masalah/kendala yangada.
9 Jadwal PelaksanaanProgram
Berisikan Jadwal Program dan kegiatan.Selama 90 hari kalender.
10 Rincian Anggaran Belanja Berisikan rincian program danpemanfaatan dana (volume, harga satuan,total harga) yang akan digunakan untuk
-
Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporankegiatan.
11 Penutup Berisikan harapan untuk diterimanyaproposal.
12 Lampiran Berisikan lampiran-lampiran :1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah
Definitif2. Fotokopi buku Rekening Sekolah yang
aktif (Bank umum nasional/nonsyariah) dan telah divalidasi bank ybs
3. Fotokopi NPWP Sekolah4. Profil Sekolah, data guru, data siswa5. Fotokopi Perikatan Kerjasama dengan
minimal 2Lembaga Pemerintahdan/atau non pemerintah. (yang sudahatau sedang dilaksanakan)
-
Lampiran 2SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKPEMBERIAN BANTUAN SEKOLAH MENENGAHYANG MENJALIN PARTNERSHIP TAHUN 2014
Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama :Jabatan :Alamat Sekolah :Kab/Kota :Provinsi :Dengan ini menyatakan setuju untuk menerima Bantuan Sekolah Menengah yangMenjalin Partnership dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) tahun 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengahsejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sanggup untuk :1. Melakukan pekerjaan secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis,
efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan.2. melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bantuan.3. Melaksanakan program bantuan partnership sesuai dengan petunjuk teknis dan
naskah perikatan kerjasama.4. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.5. Mengirimkan laporan pertanggung jawaban kegiatan tepat waktu.6. Bertanggungjawab mutlak secara administratif, teknis, dan keuangan terhadap
pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggung jawaban penggunaan danabantuan.
7. bertanggungjawab apabila terdapat kelebihan dana dan peruntukan yang tidaksesuai peraturan yang berlaku atas pembayaran tersebut.
Demikian surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuatdengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.
Kepala ......................
Materai 6000
....................................NIP.............................
-
Lampiran 3
PAKTA INTEGRITASPEMBERIAN BANTUAN SEKOLAH MENENGAH YANG MENJALIN
PARTNERSHIPANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN 2014
Dalam rangka pengelolaan dan Bantuan yang diterima oleh ..........................Kab/Kota ............................., Provinsi ....................... dengan sumber dana dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 dengan ini sayamenyatakan bahwa :
Sebagai Penerima Dana Bantuan, tidak akan menjanjikan atau memberikanimbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepadasiapapun dengan alasan apapun.
Sebagai Pemberi Dana Bantuan, tidak akan menerima/meminta imbalan berupauang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapapun denganalasan apapun.
Penerima Dana Bantuan sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai denganselesai (100%) dan wajib melaksanakan program bantuan secara partisipatif,transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administratif danpelaporan, serta saling percaya sesuai dengan prinsip Manajemen BerbasisSekolah.
Penerima Dana Bantuan dalam pengelolaan dana bantuan, berkewajibanmelaksakan tugas dengan bersih dan profesional dalam arti akan mengerahkanseluruh kemampuan dan sumber daya yang ada secara OPTIMAL, untukmemberi hasil pekerjaan yang terbaik. Mulai dari pengajuan proposal sampaidengan pelaporan.
Apabila saya sebagai Penerima Dana Bantuan melanggar hal-hal yang telahdinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bertanggungjawab mutlak danbersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugidan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, .....................2014
PEMBERI DANA BANTUAN PENERIMA DANA BANTUAN
Drs. Haryono ...................................................NIP 196003101988031001 NIP ...........................................
-
Lampiran 4
KOP SEKOLAH
Nomor : .....................................Lampiran : 1 (satu) lembarPerihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan Sekolah
Menengah yang Menjalin Partnership Tahun 2014
Yth.Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengahu.p. Kepala Bagian Hukum dan KepegawaianKomplek Kemdikbud Gedung D Lantai 13Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270Telp/Fax: 021-57955142
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Dana Bantuan Sekolah Menengahyang Menjalin Partnership Tahun 2014, telah kami terima padatanggal.................. bulan.................. tahun 2014, melalui Bank ...............................Cabang .................................... Rekening Nomor ...............................................(terlampir photo copy bukti telah dibukukan oleh Bank) sebesarRp,- (..rupiah) termasuk biaya kirim.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..
.................................., 2014
Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah,
( ........................................ ) ()
-
Lampiran 5LAPORAN
BANTUAN SEKOLAH MENENGAHYANG MENJALIN PARTNERSHIP
TAHUN 2014
1. Bagian Depan : Halaman sampul (Cover), Halaman Identitas Sekolah, Halaman Pengesahan/Persetujuan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi,
2. Bagian Isi :BAB I PENDAHULUAN
A. Latar BelakangB. Tujuan dan sasaran
BAB II ADMINISTRASIA. Program KerjaB. Organisasi dan Mekanisme Kerja
BAB III PELAKSANAANA. Pelaksanaan KegiatanB. HambatanC. Upaya Penanggulangan
BAB VII KEUANGANA. PendanaanB. Penyerapan
BAB VIII PENUTUPA. KesimpulanB. Saran-Saran
LAMPIRAN1. Laporan dalam bentuk CD2. Dokumentasi kegiatan (foto dan video dalam bentuk DVD)3. Dokumen hasil kegiatan4. SK Tim Pelaksana Bansos5. Daftar Hadir Kegiatan6. Biodata Narasumber7. Fotokopi Naskah Perikatan Kerjasama8. Fotokopi Rekapitulasi Pajak