PETUNJUK TEKNISPELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tim Penyusun

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Komplek Ruko Cempaka Mas Blok M1 Nomor 42 43 Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat Telp. 021-4255015 Fax. 021-4255150

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjat ke hadirat Allah, SWT atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA dapat terselesaikan. Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan secara berjenjang mulai Pengurus PPNI Komisariat, Pengurus PPNI Wilayah hingga Pengurus PPNI Provinsi di Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap semoga petunjuk teknis ini bermanfaat untuk semua anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak ada anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta yang tidak mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan atau tidak menjadi anggota PPNI Provinsi DKI Jakarta melalui Pengurus Komisariat, khususnya pada masa peralihan atau pemutihan STR untuk 5 (lima) tahun mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan petunjuk teknis ini, khususnya kepada ; 1. Ibu Prayetni, SKp, M.Kep selaku Kepala Sub Direktorat Rumah Sakit Khusus Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI yang telah turut serta memberikan masukan sekaligus penyandang dana; 2. Bapak Harif Fadillah, SKp, SH, Advokat selaku Sekretaris Jenderal PPNI Pusat yang telah banyak mendorong agar implementasi Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta berjalan cepat dan terarah, sekaligus memberi banyak masukan dan sarannya; 3. Pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta yang aktif selama penyusunan petunjuk teknis ini; 4. Pengurus PPNI Kota Administrasi dari 5 (lima) wilayah Kota Administrasi sebagai tim penyusun petunjuk teknis ini. Kami tetap meminta kepada semua pihak memberikan masukan terhadap kesempurnaan petunjuk teknis ini agar lebih bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, khususnya anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih kompeten, professional sehingga pelayanan keperawatan di Provinsi DKI Jakarta semakin berkualitas melalui registrasi tenaga kesehatan.

Jakarta, 3 Januari 2012 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ketua,

Ns.Purwadi, M.Kep, Sp.Kom

KEPUTUSAN KETUA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 001/PPNI-DKI/SK/I/2012 tentang PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PROVINSI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang : 1. bahwa salah satu fungsi pokok dari organisasi profesi adalah mengkawal berbagai regulasi atau kebijakan dari Pemerintah yang berhubungan langsung dengan anggota; 2. bahwa salah satu regulasi atau kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 3. bahwa PPNI Provinsi DKI Jakarta perlu menjamin pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan yang dimaksud pada huruf 2 (dua) sesuai dengan ketentuan yang ada; 4. bahwa sesuai dengan huruf 3 (tiga) perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan untuk Perawat di Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Ketua PPNI Provinsi DKI Jakarta. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang ijin penyelenggaraan praktek perawat; 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah; 5. Keputusan MUNAS VII PPNI No. 06/Munas-VII/PPNI/2005 tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI. 6. Keputusan Pengurus Pusat PPNI Nomor 14/PP.PPNI/SK/K/II/2010 tentang pengesahan pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2011 2015.

MEMUTUSKAN Menetapkan PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA Petunjuk Teknis dimaksud dalam keputusan ini terdiri dari : 1. Bab I tentang Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan melalui jejaring PPNI dan Himpunan/Ikatan; 2. Bab II tentang Pengembangan data dasar perawat di Provinsi DKI Jakarta yang teregistrasi dan Institusi Pendidikan Keperawatan; 3. Bab III tentang Masa Peralihan dari Surat Ijin Perawat (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) menjadi Surat Tanda Registrasi (STR); 4. Bab IV tentang Uji Kompetensi Bagi Lulusan Perawat; 5. Bab V tentang Program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini antara lain ; 1. Menjadi acuan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan bagi seluruh anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Pengurus PPNI Komisariat, Pengurus PPNI Wilayah dan Pengurus PPNI Provinsi; 2. Menjadi strategi membangun data dasar perawat dan Institusi Pendidikan Keperawatan; 3. Menjamin semua perawat di Provinsi DKI Jakarta teregistrasi; 4. Menjamin pelaksanaan uji kompetensi mulai lulusan mulai Tahun 2012 berlangsung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 5. Menjamin masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilayani oleh perawat teregistrasi, sehingga mutu pelayanan keperawatan menjadi semakin berkualitas. Ketupusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Ditetapkan di Pada tanggal : Jakarta : 3 Januari 2012

Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ketua,

Ns. Purwadi, M.Kep, Sp.Kom NIRA. 31.72.34.10.12814

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1769 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA BAB I Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan melalui jejaring PPNI dan Himpunan/Ikatan

A. Definisi Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang Permenkes tersebut kepada seluruh perawat yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. B. Tujuan 1. Seluruh perawat yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta memahami Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 2. Seluruh perawat yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan di instansi tempat kerjanya. 3. Stakeholder terkait seperti pihak manajemen Rumah Sakit, Pimpinan Puskesmas, Klinik dan Sudinkes mendukung mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. C. Sasaran 1. Perawat yang bekerja di Rumah Sakit 2. Perawat yang bekerja di Klinik 3. Perawat yang bekerja di Puskesmas 4. Perawat yang bekerja di tatanan Suku Dinas Kesehatan/Dinas Kesehatan 5. Perawat yang bekerja di Instansi Pendidikan 6. Perawat yang bekerja di Instansi Kementrian/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta lainnya. D. Tahapan kegiatan 1. Pembentukan tim sosialisasi. 2. Rapat tim sosialisasi membahas peserta atau sasarannya, waktunya, metode kegiatannya, tempat dan peralatan yang diperlukan. 3. Mengirimkan surat undangan/pemberitahuan. 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi 5. Menyusun laporan kegiatannya E. Pelaksana 1. Pengurus MTKI atau MTKP 2. Pengurus PPNI Pusat 3. Pengurus PPNI Provinsi 4. Pengurus PPNI Kota Administrasi 5. Pengurus Himpunan/Ikatan F. Pelaporan Pelaporan terdiri dari jumlah peserta, waktu dan tempatnya, isu penting yang dibahas dan rencana tindak lanjut yang disepakati. Pelaporan dibuat dan ditembuskan kepada PPNI Provinsi DKI Jakarta.

BAB II Pengembangan data dasar perawat di Provinsi DKI Jakarta yang teregistrasi dan Institusi Pendidikan Keperawatan

A. Definisi Mekanisme pengelolaan data dasar perawat seluruh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan proses registrasi melalui Surat Tanda Registrasi (STR) baik lulusan perawat sebelum Tahun 2012 dan lulusan Tahun 2012, termasuk data Institusi Pendidikan Keperawatan dengan jumlah/prosentase lulusan yang lulus uji kompetensi. B. Tujuan 1. Tersedianya data dasar perawat di Provinsi DKI Jakarta yang teregistrasi. 2. Tersedianya data dasar Institusi Pendidikan Keperawatan dengan prosentase yang lulus uji kompetensi. 3. Terpantaunya masa berlaku registrasi bagi perawat yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). C. Sasaran 1. Perawat yang bekerja di seluruh Instansi Pemerintah maupun swasta di wilayah Provini DKI Jakarta. 2. Institusi Pendidikan Keperawatan di seluruh Provinsi DKI Jakarta. D. Tahapan kegiatan 1. Pengurus Komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan mempublikasikan persyaratan penerbitan STR yaitu ; a. 1 (satu) lembar ijazah terakhir yang dilegalisir dengan stempel basah. b. Foto berwarna dengan latar berwarna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. c. Fotocopy SIP atau Sertifikat Kompetensi bagi yang memiliki. 2. Stempel basah yang dimaksud, diutamakan dari Institusi Pendidikan Keperawatan asal perawat dan atau dari Institusi tempat bekerjanya. 3. Berkas dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana point nomor 1 (satu). 4. Bagi perawat yang bekerja di Klinik dan atau Institusi Pelayanan Kesehatan lainnya yang tidak termasuk anggota komisariat, wajib melalui pengurus komisariat terdekat atau komisariat Puskesmas Kecamatan. 5. Pengurus komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan mengumpulkan berkas STR sebagaimana point 1 (satu). 6. Pengurus komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan melakukan entry data sesuai dengan formulir isian yang ada dalam bentuk Program Excel. 7. Setelah entry data selesai, dalam bentuk CD-Room, dikirim ke Pengurus PPNI Provinsi lengkap dengan berkasnya. Sekretariat PPNI Provinsi DKI Jakarta adalah ; Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Suprapto Blok M1 No. 42-43 Telp. 021.425054 Fax. 021.4255150 dengan Petugas Sekretariat Sdr. Erwin Sutanto. 8. Pengurus PPNI Provinsi mengirimkan data entry dan berkas ke MTKI dengan tembusan ke Ketua MTKP dan Ketua PPNI Kota Administrasi. 9. Kepada Pengurus Komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan, diberikan Tanda Bukti Proses Penerbitan STR dari Pengurus PPNI Provinsi.

10. Pengambilan Surat Tanda Registrasi (STR) apabila sudah selesai, diambil ke Sekretariat PPNI Provinsi dengan menunjukkan Surat Tanda Terima dan bukti pembayaran iuran anggota selama 1 (satu) tahun, secara berjenjang dari Komisariat ke Pengurus Kota Administrasi, Pengurus Provinsi dan Pengurus Pusat, kecuali bagi lulusan baru dari Institusi Pendidikan Keperawatan. 11. Untuk tertib administrasi pengumpulan berkas STR dijadwalkan sebagai berikut ; No 1 2 3 4 5 Wilayah Jakarta Pusat Jakarta Utara & Kep Seribu Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

12. Selanjutnya dapat digambarkan dengan alur berikut ini :

Publikasi oleh Pengurus Komisariat / Institusi DIKWAT: 1 (satu) lembar ijazah legalisir basah, foto 4 x 6 color deng latar merah 3 lembar dan copy SIP/SERKOM kalau punya

Pengurus Komisariat / Institusi DIKWAT entry data memakai program excel & pengumpulan berkas dengan map warna merah

Dikirim ke Sekretariat PPNI Provinsi DKI Jakarta (Ruko Cempaka Mas Blok M1 No.42-43 Telp. 021-4255054) dengan Sdr. Erwin Sutanto

Komisariat mendapatkan Tanda Bukti Proses Penerbitan STR dengan lampiran daftar nama anggota

Mengirimkan ke MTKI dengan tembusan : Pengurus PPNI Kota Administratif dan Ketua MTKP

Pengurus Komisariat mengambil STR dengan menunjukkan Tanda Bukti Proses Penerbitan STR & bukti pembayaran iuran PPNI selama 1 tahun, kecuali lulusan baru

E. Pelaksana Pengurus PPNI Provinsi. F. Pelaporan Pelaporan dibuat oleh Pengurus PPNI Provinsi meliputi rekapitulasi data dasar sesuai dengan item yang ada dan perkembangan STR yang telah selesai, termasuk hambatan yang terjadi selama proses penerbitan STR. G. Bentuk Tanda Terima Bukti Proses Penerbitan STR, seperti terlampir.

BAB III Masa Peralihan Dari Surat Ijin Perawat (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) menjadi Surat Tanda Registrasi (STR) A. Definisi Yang dimaksud masa peralihan dari surat ijin perawat (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) menjadi surat tanda regitrasi (STR) adalah periode waktu tertentu yang diberikan kepada anggota PPNI untuk melakukan pengurusan SIP/SIK menjadi STR hingga 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan ditetapkan. B. Tujuan 1. Tersosialisasinya masa peralihan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 2. Memberikan informasi tentang kebijakan masa peralihan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan kepada anggota PPNI. 3. Memberikan kepastian tata aturan organisasi dalam mengkawal pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. 4. Menjamin anggota PPNI mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). C. Sasaran Perawat lulusan D. Penjelasan 1. Batas akhir pengurusan peralihan SIP menjadi STR pada tanggal 30 September 2016. 2. Seluruh anggota PPNI melalui pengurus Komisariat dihimbau untuk melakukan pemutihan SIP/SIK menjadi STR sesuai dengan BAB II dalam Petunjuk Teknis ini. 3. Kepada anggota PPNI tetap dihimbau untuk memperoleh Satuan Kredit Profesi (SKP) sesuai dengan bidang keilmuannya seiring dengan proses pemutihan STR. 4. Satuan Kredit Profesi (SKP) diberikan pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan yang berasal dari wilayah Provinsi DKI Jakarta. 5. Penyelenggara pendidikan dan atau pelatihan dapat dilakukan oleh Pengurus,PPNI Komisariat Kabupaten/Kota, Pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta dan pengurus Ikatan/Himpunan serta lembaga lainnya yang diakui. 6. Aturan lainnya terkait dengan penerbitan Satuan Kredit Profesi (SKP) mengikuti aturan dari PPNI Pusat. E. Pelaksana 1. Pengurus PPNI Komisariat, Kota Administrasi atau Provinsi DKI Jakarta 2. Pengurus Ikatan/Himpunan F. Pelaporan Pelaporan menyangkut jumlah anggota yang sudah mendapatkan STR, yang masih mempunyai SIP. Pelaporan diberikan kepada Ketua MKTP Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV Uji Kompetensi Bagi Lulusan Perawat A. Definisi Yang dimaksud dengan uji kompetensi bagi lulusan perawat adalah suatu proses mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan perawat dengan standar yang ditetapkan oleh PPNI. B. Tujuan 1. Memastikan bahwa lulusan perawat dari Institusi Pendididikan Keperawatan lulus uji kompetensi. 2. Menjamin kepastian bahwa hanya perawat yang lulusan uji kompetensi yang diberikan Surat Tanda Registrasi. 3. Memberikan perlindungan hukum terhadap lulusan perawat yang telah lulus uji kompetensi. 4. Sebagai umpan balik bagi Institusi Pendidikan Keperawatan dan atau PPNI untuk melakukan perbaikan mutu lulusan perawat. C. Sasaran Lulusan perawat mulai Tahun 2012 untuk Program Diploma III, Ners dan Ners Spesialis. D. Penjelasan 1. Dua bulan sebelum pelaksanaan ujian akhir atau proses pendidikan berakhir dari kurun waktu perkuliahan, Institusi Pendidikan Keperawatan wajib melaporkan kepada Ketua MTKP perihal permohonan uji kompetensi, pelaksanaan wisuda dan angkat sumpah, dengan melampirkan jumlah peserta didik, status akreditasinya, alamat dan jumlah dosen yang sudah mengikuti pelatihan asesor kompetensi. 2. PPNI Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan MTKP untuk melakukan pemetaan pelaksanaan uji kompetensi terkait dengan jumlah peserta, lokasi, pengawas, waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi. 3. PPNI Provinsi DKI Jakarta melakukan inisiasi kepada MTKP perihal uji kompetensi bagi Insititusi Pendidikan Keperawatan. 4. Pelaksanaan dan hasil serta sertifikat kelulusan uji kompetensi menjadi tanggung jawab penuh MTKP. 5. Substansi uji kompetensi terkait bentuk soal, penggandaan, pemeriksaan hasil uji menjadi tanggung jawab MTKI. E. Pelaksana 1. MTKI dan atau MTKP 2. PPNI Provinsi 3. Institusi Pendidikan Keperawatan F. Pelaporan Pelaporan pelaksanaan uji kompetensi dibuat oleh MTKP.

BAB V Program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat A. Definisi Pembinaan penyelenggaraan praktik perawat adalah rangkaian kegiatan yang bersifat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari seorang perawat yang bekerja ditatanan pelayanan dan atau pendidikan agar semakin professional dalam melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai perawat. B. Tujuan 1. Meningkatkan pengetahuan perawat yang memenuhi ranah peka budaya etis dan legal. 2. Meningkatkan sikap perawat yang mencerminkan perilaku caring dan berfikir kritis berlandaskan kode etik keperawatan. 3. Meningkatkan keterampilan yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya. C. Sasaran Seluruh perawat yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. D. Penjelasan 1. Membentuk tim pembinaan penyelenggaraan praktik perawat Tingkat Kota Administrasi. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/Suku Dinas Kesehatan di 6 (enam) wilayah dalam rangka penyusunan program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat. 3. Menyusun program kerja tahunan dalam bentuk berbagai jenis kegiatan seperti seminar, pelatihan, workshop, symposium, dll. 4. Melakukan penelitian keperawatan berbasis data lapangan atau evidence based dengan pendekatan penelitian tindakan (action research) untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, dengan tahapan praktis ; a. Look (lihat) 1) Mengidentifikasi berbagai fenomena atau permasalahan yang ada di area pelayanan keperawatan sesuai bidang keilmuan atau jenis pelayanan. 2) Menetapkan masalah yang ada di area pelayanan keperawatan yang akan dilakukan penelitian tindakan. 3) Mengkaji lebih mendalam masalah yang ada dengan menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok terarah, wawancara yang mendalam, observasi dll, termasuk pengembangan kusioner sederhana. b. Think (analisa) 1) Melakukan pengelompokan masalah yang ada menjadi tema-tema dari hasil pengkajian yang mendalam sehingga dapat menjadi beberapa tema pokok. 2) Melakukan analisa terhadap berbagai tema pokok menjadi satu bentuk konsep atau kesimpulan penelitian tindakan dengan menetapkan akar permasalahan yang ada. c. Action (pelaksanaan riset) 1) Menyusun perencanaan tindakan berdasarkan hasil analisa. 2) Melakukan tindakan penanganan masalah berdasarkan perencanaan yang dibuat secara bertahap dan simultan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada. 3) Melakukan penilaian terhadap hasil tindakan yang telah dilakukan dari aspek kemanfaatan atau dampaknya tindakan terhadap masalah yang ada. 4) Membuat laporan kegiatan 5) Mempublikasikan hasil penelitian tindakan melalui berbagai forum komunikasi yang ada.

5. Mengembangkan strategi pembinaan komisariat sebagai pilot project pembinaan etik keperawatan yang bekerja sama dengan Majelis Kode Etik Keperawatan Provinsi, termasuk penerapan mentorship dan preceptor ship. 6. Melibatkan peran serta pengurus komisariat dalam pembinaan dan pengembangan standar kompetensi anggotanya sesuai dengan kaidah CPD (continuing professional development). 7. Melaksanakan berbagai metode program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat antara lain ; a. Rapat/pertemuan konsultasi 1) Pengertian Merupakan media yang dipakai untuk pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. 2) Tujuan Menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi, mendapatkan masukan dan informasi untuk pengambilan keputusan yang dikembangkan dalam penetapan kebijakan keperawatan. 3) Langkah-langkah Tim Pembina menyediakan waktu untuk pelaksanaan rapat/pertemuan konsultasi dengan Suku Dinas Kesehatan Wilayah dan atau dengan Pengurus Komisariat, menentukan tujuan dan lingkup bahasan serta membantu pihak yang berkonsultasi dalam pengambilan keputusan. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Penting untuk dilakukan penetapan periode waktu rapat seperti setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terjadwal secara acak atau bergilir dari setiap komisariat yang ada. Perlu dibuat progress report dari setiap rapat untuk melihat efektifitas pembinaan yang dilakukan. b. Diseminasi informasi 1) Pengertian Merupakan suatu kegiatan menyebarkan atau memberikan informasi yang ditujukan kepada suatu kelompok atau individu. 2) Tujuan Pengembangan ke depan dan kegiatan untuk penyesuaian dan mengintegrasikan ide kegiatan yang sudah ada berdasarkan informasi dari hasil seminar/diseminasi. 3) Langkah-langkah Merencanakan materi pelaksanaan diseminasi, menentukan sasaran diseminasi, menentukan metode diseminasi, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan diseminasi, pelaksanaan diseminasi dan rencana tindak lanjut diseminasi. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Penting dipastikan semua perawat di ruang perawatan atau seluruh Komisariat atau sebagian sesuai dengan kebutuhan mendapatkan hasil diseminasi informasi yang dilakukan. Perlu dilakukan publikasi hasil diseminasi informasi secara seleksi di tempat tertentu seperti papan informasi, dll untuk diketahui oleh khalayak umum, khususnya masyarakat keperawatan. c. Pendampingan (coaching) 1) Pengertian Hubungan kerjasama antara pendamping/fasilitator dan sasaran individu melalui komunikasi, tuntunan, langkah-langkah untuk mengadopsi praktik baru dan mencapai target kompetensi dalam waktu tertentu. Fokus dari pendampingan adalah meningkatkan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan, bukan menilai. Pendampingan merupakan aktifitas mendukung, mendorong dan membantu individu agar secara aktif

mengadopsi keterampilan baru atau mencapai kompetensi tertentu. Prinsip pendampingan adalah kepercayaan, kesejawatan, keterbukaan, terarah dan antusias. Setiap coaching terdiri dari elemen ; C = clear performance model (model kinerja yang jelas) O = openness to learning (keterbukaan untuk belajar) A = assessment to performance (penilaian kerja) C = communication (komunikasi) H = help and follow up (menolong dan tindak lanjut) 2) Tujuan Meningkatkan kemampuan dan keterampilan perawat, membantu pengembangan karir perawat terkait dengan menggali fakta diri untuk karirnya, memantapkan kualitas keterampilan dengan cara meningkatkan pengalaman individu. 3) Langkah-langkah a) Membina hubungan baik dengan sasaran dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan pendampingan. b) Membuat kesepakatan, antara lain menjadi partner aktif dan membuat situasi kerja yang kondusif. c) Mempelajari dan melakukan penilaian terhadap kemampuan dasar melalui observasi, wawancara dan pencatatan. d) Mendorong sasaran individu melakukan demonstrasi, pendamping/fasilitator mengamati dan memberikan umpan balik, misalnya mendorong individu melakukan keterampilan secara mandiri dan memberikan cara agar tidak mengulang kesalahan. e) Menyampaikan umpan balik sesegera mungkin. f) Setelah individu dinilai kompeten melakukan prosedur, maka berikan kesempatan untuk mandiri. g) Memberikan kesempatan individu untuk merefleksikan kegiatan atau keterampilan yang dilakukan. h) Mendiskusikan untuk perbaikan atas umpan balik yang diberikan. i) Membuat kesepakatan untuk pendampingan berikutnya. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Pendampingan perlu dilakuan kepada semua perawat secara berjenjang, sehingga akan tercipta komunitas professional perawat secara kolektif. Pendampingan tidak hanya memfokuskan kepada performance individu dalam melakukan tindakan atau prosedur, tetapi juga terkait dengan berfikir kritis dan penerapan etika keperawatannya. d. Supervisi lapangan 1) Pengertian Kegiatan yang berorientasi pada pelurusan atau penegasan kembali terhadap prinsip atau kaidah sesuai standar dari penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan. 2) Tujuan Mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindakan koreksi yang dilakukan, melalui pencegahan secara dini terhadap penyimpangan lebih lanjut dan mendapatkan umpan balik untuk pengambilan tindakan/kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan.

3) Langkah-langkah a) Membuat surat kepada Komisariat. b) Menetapkan area atau lingkup yang akan disupervisi, antara lain rasio perawat, pencapaian target, performance perawat, telaah hasil umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan keperawatan, dll. c) Menjelaskan maksud dan tujuan supervise lapangan. d) Melakukan diskusi mengenai program kerja prioritas, target capaian, masalah yang dihadapi, observasi performance perawat, memberikan bimbngan khusus dengan mengacu pada SPO, Pedoman, dll. e) Membuat laporan kegiatan. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Penting dilakukan supervise lapangan pada lingkup penerapan etika keperawatan, termasuk telaah terhadap dilemma etik yang terjadi dan alternative penyelesaian masalahnya. Perlu diutamakan pemberian reward terhadap capaian target dan dikaitkan dengan kinerja Rumah Sakit atau Institusi Pelayanan Kesehatan dari konstribusi Komisariat PPNI. e. Bedside teaching 1) Pengertian Pengajaran atau pembelajaran aktif dengan kehadiran pasien. Bedside merupakan kepanjangan dari briefing, expectation, demonstration, specific feedback, inclution microskill, debrifieng and education. a) Briefing, meliputi kegiatan menyiapkan pembelajar tentang syarat pengetahuan yang harus dimiliki dan persiapan pasien, b) Expectation, adalah menentukan tujuan belajar yang ingin dicapai oleh perawat, c) Demonstration, sesuai tujuan, d) Specific feedback, diawali dengan aspek positif untuk memotivasi pembelajar, e) Inclution microskill, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelatih sehingga efisien dan efektif, f) Debriefing, masukan dari pembimbing klinik dan pasien, g) Eduction, memberitahu sumber belajar yang digunakan. 2) Tujuan Mengembangkan keterampilan interpersonal, interaksi pembimbing klinik, perawat dan pasien serta role modeling. 3) Langkah-langkah a) Tahap pre-round, meliputi analisis tingkat pengetahuan dan pengalaman perawat, menetapkan tujuan, penyampaian hal-hal yang tidak boleh didiskusikan dihadapan pasien dan hindari penggunaan alat komunikasi, b) Tahap round, meliputi perkenalan, interaksi, observasi, instruksi dan simpulan, c) Tahap post-round, meliputi kegiatan (1) debriefing (perawat berkumpul kembali untuk evaluasi hasil interaksi), (2) feedback (perawat diberikan kesempatan untuk self review, peer review dan diberi umpan balik) dan (3) case analysis (perawat dan pembimbing klinik melakukan analisis kasus berdasarkan data yang diperoleh selama bedside teaching. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Penting diperhatikan bahwa pembinaan penyelenggaraan praktek praktik perawat melalui bedside teaching dilakukan secara periodic, terjadwal dan terdokumentasi, untuk menjamin proses pembinaan berjalan baik. Hal ini sebagai bukti peran komisariat PPNI dan pengurus PPNI wilayah dalam membangun profesionalisme perawat.

f. Diskusi Refleksi Kasus 1) Pengertian Metode pembelajaran dalam merefleksikan pengalaman perawat yang actual dan menarik dalam mengelola dan memberikan asuhan keperawatan melalui suatu diskusi kelompok yang mengacu pada pemahaman terhadap standar asuhan dan standar pelayanan. 2) Tujuan Mengembangkan profesionalisme perawat, meningkatkan aktualisasi diri perawat, membangkitkan motivasi perawat untuk belajar, menyelesaikan masalah yang mengacu pada standard an belajar menghargai kolega untuk lebih sabar, mendengarkan, menerima pendapat, mengakui dan menerima kemampuan, kekurangan dan meningkatkan kerjasama. 3) Langkah-langkah a) Memilih kasus yang akan didiskusikan b) Menyusun jadwal kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan, dengan jumlah 5 8 orang dengan waktu minimal 60 menit (5 menit pembukaan, 15 penyajian, diskusi 30 menit dan 10 menit penutup) c) Menetapkan peran masing-masing personil dalam diskusi yaitu penyaji, peserta dan fasilitator/moderator. d) Membuat laporan terkait nama peserta, tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan, isu penting selama diskusi dan rencana tindak lanjut. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Sebelum proses diskusi, perlu disiapkan beberapa literatur untuk penguatan proses diskusinya. Jenis kasus tidak mutlak yang jarang terjadi, tetapi bisa saja kasus umum namun, ada fenomena dari kasus yang sama. Lebih baik lagi bila, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun diangkat kasus yang menarik untuk dijadikan RDK tingkat komisariat/Rumah Sakit/Instansi Pelayanan Kesehatan. g. Konsultasi 1) Pengertian Proses komunikasi dua arah dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan dan asuhan keperawatan. Konsultasi juga merupakan proses yang dinamis dimana tidak hanya terjadi pertukaran pandangan melainkan juga dibangun keterlibatan atau kerjasama antara konsultan dan pihak yang berkonsultasi. 2) Tujuan Memperoleh atau memperbaharui informasi tentang pelayanan dan asuhan keperawatan, memperoleh solusi penyelesaian masalah, memperoleh masukan atau ide baru dan memperoleh dukungan terhadap pengambilan keputusan. 3) Langkah-langkah a) Mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sesuai lingkup bahasan yang disepakati. b) Menyusun daftar masalah yang ada dan memprioritaskannya untuk dibahas. c) Menentukan jadwal dan sumber daya untuk penyelesaian masalahnya. d) Melakukan monitoring secara berkala. e) Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut antara lain membuat cek list indicator keberhasilan. 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Pelaksanaan konsultasi bisa sejalan atau paralel dengan kegiatan rapat/pertemuan konsultasi, hanya perlu penegasan peran dan lingkup bahasan dari tim Pembina dengan Pengurus Komisariat. Pelaporan penting untuk dokumen aktifitas kegiatan yang dilakukan baik di tingkat Komisariat ataupun di tingkat Pengurus Wilayah.

h. Mentoring 1) Pengertian Hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan sukarela dimana perawat yang berpengalaman dan berpengetahuan luas (mentor) serta memiliki pengalaman tinggi mendukung kematangan perawat yang kurang berpengalaman (mentee), membimbing mentee dalam mengembangkan idenya sendiri, belajar dan pengembangan diri serta profesionalisme. Hubungan mentoring bersifat dinamik untuk menolong mentee meningkatkan efektifitas dan produktifitas diri. 2) Tujuan Menyesuaikan kompetensi tertentu pada situasi dan peran yang baru, menjembatani perbedaan antara teori dan praktek, meningkatkan berfikir kritis dan pengembangan karir, meningkatkan harga diri dan kemauan untuk mengambil resiko, meningkatkan produktifitas, keterampilan manajerial dan rasa profesionalisme. 3) Langkah-langkah a) Tahap inisiasi, diawali dengan membuat komitment antara mentor dengan mentee tentang tujuan pembelajaran, harapan mentee, waktu untuk diskusi, peran dan tugasnya serta refleksi diri sendiri. b) Tahap perencanaan, antara lain menyusun jadwal, frekuensi, waktu, tempat dan acara yang akan dilakukan, menyepakati strategi komunikasi yang digunakan, mengkaji ulang setiap bulan dan memastikan mentor dan mentee menemukan karakteristik masing-masing selama kurun waktu interaksi. c) Tahap pengembangan, memastikan komunikasi berjalan lancar, mentor memberikan umpan balik, meningkatkan pemahaman mentee tentang peran dan tugas perawat dalam kebijakan local (RS/Puskesmas/Klinik, dll), mendorong kepercayaan diri mentee, mentor menolong mentee untuk berbagai keterampilan yang belum dikuasai secara mandiri, mentor sebagai role model mentee. d) Tahap perpisahan, meninjau kembali prestasi dan pencapaian tujuan dari mentee berdasarkan catatan yang ada (dalam rekam jejak), mentor mengevaluasi kemajuan mentee selama pengalaman mentoring, mengajarkan mentee untuk bekerja mandiri, tetapi bimbingan mentor tetap ada, mengkaji ulang hubungan mentor dengan mentee dan membahas project masa depan yang dilakukan 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan Penting pelaksanaan kegiatan mentoring dilakukan di semua tatanan pelayanan termasuk di institusi pendidikan dalam hal ini adalah dosen untuk menjamin performance perawat yang berkualitas. Melalui mentoring dapat diinisiasi pemberian Nurse Award pada moment Hari Perawat Nasional, Dunia atau pada saat Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. 8. Lebih lanjut mengenai program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat, dapat dilihat di Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit. E. Pelaksana Pengurus PPNI secara berjenjang dari Pengurus Komisariat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Provinsi. F. Pelaporan Pelaporan dibuat secara berjenjang mencakup jenis kegiatan, jumlah peserta, hambatan dan solusi serta rencana tindak lanjut.

Lampiran 1 : Laporan Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Melalui Jejaring PPNI & Himpunan / Ikatan

Wilayah/Kota Administrasi : . No 1 2 3 dst Tempat Waktu Sasaran Jumlah Isu penting Rencana tindak lanjut

Jakarta, Persatuan Perawat Nasional Indonesia/ Himpunan/Ikatan Wilayah Kota Administrasi Ketua,

.

Lampiran 2 : Tanda Bukti Proses Penerbitan Surat Tanda Registrasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

TANDA BUKTI PROSES PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI Nomor : /PPNI-DKI/I/2012 Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menyatakan telah menerima berkas Surat Tanda Registrasi (STR) dari Komisariat Rumah Sakit / Puskesmas/ Sudinkes / Dinas Kesehatan / Klinik / Kementrian/Lembaga Negara *) atas nama . dkk, sejumlah () orang sebagaimana terlampir. Demikian surat tanda terima berkas surat tanda registrasi dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti legal terhadap proses penerbitan STR sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Kepada semua pihak terkait harap maklum adanya. Jakarta, .. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta Ketua,

..

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 3 : Lampiran Tanda Bukti Proses Penerbitan Surat Tanda Registrasi.

Tanda Bukti Proses Penerbitan Surat Tanda Registrasi No 1 2 3 dst Nama L/P Tempat kerja Pendidikan Keperawatan Terakhir