juklak pdtt 2009

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

1/76

F

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 /K/I-XIII.2/2/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaaan

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara antara lain meliputi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

b. bahwa untuk mengefektifkan pemeriksaan agar terdapat hasil

pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan dan standar

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, perlu menetapkan

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4654);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

4707);

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

2/76

4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-

VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas Pada

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-

VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia;

6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-

XIII.2/2/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Panduan

Manajemen Pemeriksaan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN

TERTENTU.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dimaksudkan sebagai

acuan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana tercantum

dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB III : PERENCANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB IV : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB V : PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB VI : PENUTUP

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

3/76

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

GLOSARIUM

REFERENSI

LAMPIRAN

PENYUSUN

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu merupakan bagian

terpenting dan perangkat lunak pelengkap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) yang wajib menjadi pedoman bagi

pemeriksa dalam menjalankan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t aPada tanggal : 27 Februari 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

Anwar Nasut ion

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua;2. Inspektur Utama;3. Anggota I-VII;4. Tortama KN I-VII;

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

4/76

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPK-RI

NOMOR : 2 /K/I-XIII.2/2/2009

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009

BPK-RI

Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia

2009

300.000/2009

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

5/76

KEDUDUKAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAANDENGAN TUJUAN TERTENTU

DALAM KERANGKA PEDOMAN PEMERIKSAAN BPK

UUD 1945

Peraturan Per-UU-an Pemeriksaan Keuangan Negara

SPKNPMP

Kode Etik

100

Pemeriksaan Keuangan200

Pemeriksaan Ki nerja

300

Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu

101.000

Pemeriksaan LKPP dan LKKL

102.000

Pemeriksaan LKPD

100.003

Penetapan Batas Materialitas

Pemeriksaan Keuangan

100.004

Penentuan Metode Uji Petik


100.002

Pemahaman dan Penilaian

Risiko Pemeriksaan

100.001

Pemahaman dan Penilaian SPI


200.001

Penentuan Ar ea Kunci

302.000

Pemeriksaan atas Pengelolaan

Limbah RSUP/RSUD

303.000

Pemeriksaan atas

Pengendalian PencemaranUdara dari Sumber Bergerak

201.000

Pemeriksaan Atas Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (RHL)

304.000

Pemeriksaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

305.000

Pemeriksaan atas Bantuan

Operasional Sekolah203.000

Pemeriksaan atas

Pengendalian dan

Pengelolaan Ling kungan

Pertambangan Bahan Galian

306.000

Pemeriksaan Subsidi Pangan

Program Raskin dan B iaya

Perawatan Beras

200.002

Penentuan Kri teria

Pedoman Umum

Juklak

Juknis

103.000

Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Bank Indonesia

301.000

Pemeriksaan Investigatif atas

Indikasi Tindak Pidana Korupsi

yang mengakibatkan Kerugian

Negara/Daerah

400

Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

500

Laporan Hasil Pemeriksaan

600

Penatalaksanaan Kertas Kerja Pemeriksaan

400.001

Reviu Pemeriksaan

601.001

KKP Elektronik

202.000

Pemeriksaan Atas

Pengendalian dan

Pengelolaan Limbah Industri

Sudah ditetapkan

Legal Drafting

Proses penetapan

Sedang disusun

Akan disusun

Keterangan :

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

6/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Daftar Isi

Direktorat Litbang i

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI……………………………………………………………………………........ iDAFTAR TABEL…………………………………………………………………………… ii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………... iiiDAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………........ A. Latar Belakang ……………………………………………….................... 1B. Tujuan..................................………………………………………........... 2C. Lingkup.........................…………………………………………............... 2D. Dasar Hukum.............…………………………………………….............. 3E. Sistematika Penulisan……………………………………………………... 3

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN DENGAN TUJUANTERTENTU.............................................................................………......... A. Tujuan dan Konsep Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.................. 4

B. Penentuan Jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu...................... 7C. Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 9D. Panduan Manajemen Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu............... 9E. Tahapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu................................... 10

BAB III PERENCANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU A. Pengantar........................................... ………………………………....... 12B. Perencanaan Eksaminasi...................................................................... 13C. Perencanaan Reviu............................................................................... 21D. Perencanaan Agreed Upon Procedures ............................................. 24

BAB IV PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU A. Pengantar……………………………………….………………….............. 30B. Pengumpulan dan Analisis Bukti………….....…………………………… 31C. Penyusunan Temuan Pemeriksaan……………………………………… 33D. Penyampaian Temuan Pemeriksaan kepada Entitas .......................... 35

BAB V PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ............ A. Pengantar.............................................................................................. 36B. Penyusunan Konsep LHP..................................................................... 36C. Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan... 40D. Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHP.............................. 40

BAB VI PENUTUP................................................................................................... A. Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan........................... 42B. Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan................... 42C. Pemantauan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan............................... 42

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM v

GLOSARIUM vi

REFERENSI viii

LAMPIRAN

PENYUSUN

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

7/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Daftar Tabel

iDirektorat Litbang ii

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Hubungan Jenis Pemeriksaan dengan Sifat Pemeriksaan…………..... 5

2.2 Perbedaan Eksaminasi, Reviu dan Agreed Upon Procedures………… 5

3.1 Perbedaan dalam Perencanaan Eksaminasi, Reviu dan Agreed UponProcedures………………………………………………………………….. 13

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

8/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Daftar Gambar

Direktorat Litbang iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Piramida Kedudukan Juklak PDTT dalam Pedoman PemeriksaanBPK............ 2

2.1 Alur Pikir Penentuan Jenis Pemeriksaan ................................................. 8

2.2 Tahapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu...................................... 10

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

9/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Daftar Lampiran

Direktorat Litbang iv

DAFTAR LAMPIRAN

III.1a Contoh Kertas Kerja Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan

III.1b Contoh Kertas Kerja Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan untuk Agreed

Upon Procedures

III.2 Contoh Kertas Kerja Pemahaman Entitas

III.3a Contoh Kertas Kerja Penilaian Risiko dan SPI untuk PDTT yang Bersifat Eksaminasi

III.3b Contoh Kertas Kerja Penilaian Risiko dan SPI untuk PDTT yang Bersifat Reviu

III.4 Contoh Kertas Kerja Penetapan Kriteria Pemeriksaan

III.5 Contoh Perjanjian PDTT yang Bersifat Agreed Upon Procedures

V.1 Contoh Laporan Eksaminasi

V.2 Contoh Laporan Reviu

V.3 Contoh Laporan Agreed Upon Procedures

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

10/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bab I

Direktorat Litbang 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

01 Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPKmempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, pemeriksaan dengantujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuankhusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalahpemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaaninvestigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internpemerintah.

AmanatUndang-Undang

02 Dengan mempertimbangkan perkembangan jenis pemeriksaan dan agar

mutu para Pemeriksa serta Organisasi Pemeriksa dalam melaksanakanpemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaradapat dipertanggungjawabkan, BPK telah menetapkan StandarPemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam suatu Peraturan BPK No.01 Tahun 2007, yang berisi antara lain Standar Pelaksanaan danPelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Namun demikian,SPKN tersebut masih bersifat umum sehingga perlu dilengkapi denganpetunjuk pelaksanaannya sehingga ada keseragaman pelaksanaanpemeriksaan dengan tujuan tertentu bagi Pemeriksa BPK dan pihak lainyang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara yang bertindak untuk dan atas nama BPK.

Alasanpenyusunan

juklak PDTT

03 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (juklakPDTT) sebagai salah satu pedoman pemeriksaan yang terkait dengan

pengelolaan keuangan negara disusun dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, SPKN dan PMP. Juklak PDTT akan digunakansebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis)pemeriksaan yang termasuk dalam PDTT. Keterkaitan juklak PDTTdengan peraturan perundang-undangan, SPKN, PMP, dan pedomanpemeriksaan lain yang ditetapkan BPK dapat dilihat sebagai berikut:

Kedudukan juklak PDTT

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

11/76



04 Penyusunan juklak PDTT ini mengacu kepada SPKN, PMP, dan StandarProfesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan AkuntanIndonesia (IAI), serta praktik-praktik internasional terbaik ( internationalbest practices) dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hubungandengan standar

pemeriksaanlain

B. Tujuan

05 Penyusunan juklak PDTT ini bertujuan untuk:

1. menciptakan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi

sehingga tercapai pemeriksaan yang sistematis, efektif, dan efisien;

2. menjabarkan langkah-langkah yang terdapat di dalam SPKN; dan

3. menjaga mutu pemeriksaan BPK.

Tujuanpenyusunan

C. Lingkup

06Juklak ini mengatur tata cara pelaksanaan PDTT mulai dari tahapperencanaan hingga tahap pelaporan. Tahap tindak lanjut atas tindakanperbaikan yang direncanakan tidak dibahas dalam juklak ini karena akandibahas dalam petunjuk terkait pemantauan tindak lanjut. Juklak ini tidakmengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam pemeriksaan. Hal-hal yang

bersifat teknis tersebut dapat dirujuk kepada petunjuk pelaksanaan ataupetunjuk teknis terkait.

Lingkup

07 Juklak ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya untuk pemeriksaaninvestigatif. Oleh karena itu tata cara pelaksanaan pemeriksaaninvestigatif mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atasIndikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan KerugianNegara/Daerah.

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

12/76



D. Dasar Hukum

08 Dasar hukum penyusunan juklak PDTT ini adalah:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor4707);

4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas Pada BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 39/K/I-VIII.3/7/2007tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PelaksanaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/K/I-XIII.2/2/2008tanggal 19 Februari 2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan;

7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09/K/I-XIII.2.7/2008tanggal 31 Juli 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPenyusunan Atau Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan Non-Pemeriksaan.

Dasar hukumpenyusunan

E. Sistematika Penulisan

09 Petunjuk Pelaksanaan (juklak) ini akan menjelaskan tentang: (1) latarbelakang; (2) tujuan penyusunan juklak; (3) sistematika penulisan juklak;(4) tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; (5) konsep eksaminasi,reviu, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures); (6) alurpikir dalam menentukan jenis pemeriksaan; dan (7) kegiatan dalampemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Materi juklak

10 Dengan memperhatikan materi yang akan dijelaskan seperti tersebut diatas, maka juklak PDTT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Juklak ini terdiridari 6 bab

Bab I

Bab IIBab IIIBab IVBab VBab VI

:

:::::

Pendahuluan

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPerencanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPenutup

Daftar Istilah

Referensi

Lampiran-lampiran

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

13/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bab II


BAB II

GAMBARAN UMUM

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. Tujuan dan Konsep Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

01 SPKN menjelaskan bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atassuatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu,atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Lebih lanjutdijelaskan bahwa Standar PDTT dalam SPKN memberlakukan setiapstandar pekerjaan lapangan dan pelaporan pada standar atestasi yangditetapkan IAI kecuali ditentukan lain. Contoh PDTT antara lain:

• Pemeriksaan atas subsidi pangan program raskin yang bertujuanuntuk menilai ketepatan penghitungan dan pembebanan.

• Pemeriksaan atas belanja barang/modal yang bertujuan untuk menilaikepatuhan terhadap Keppres 80 Tahun 2003.

• Pemeriksaan atas manajemen utang yang bertujuan untuk menilai SPIdan kepatuhan terhadap loan agreement.

• Pemeriksaan (bersifat reviu) atas transparansi fiskal yang bertujuanuntuk menilai kesesuaian dengan kriteria IMF; pemeriksaan (bersifatagreed upon procedures) atas pos-pos laporan keuangan penutupBPPN.

PengertianPDTT

menurut SPKN

02 Terminologi baku yang digunakan oleh IAI adalah jasa atestasi. Menurutseksi 100 standar atestasi SPAP, suatu perikatan atestasi adalahperikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan untuk menerbitkankomunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalanasersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Sedangkanatestasi didefinisikan sebagai suatu pernyataan pendapat atau

pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakahasersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material dengan kriteriayang ditetapkan.

Pengertianatestasi menurut

IAI

03 Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi, yaitu eksaminasi(examination), reviu (review), dan prosedur yang disepakati (agreed uponprocedures). Salah satu tipe eksaminasi adalah pemeriksaan atas laporankeuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yangberlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standarpemeriksaan.

Standar atestasiterdiri dari 3 tipe

04 Berikut adalah definisi eksaminasi, reviu, dan agreed upon procedures menurut Government Auditing Standard ( Yellow Book, 2007):

•

Eksaminasi adalah pengujian yang memadai untuk menyatakansimpulan dengan tingkat keyakinan positif (positive assurance) bahwasuatu pokok masalah telah sesuai dengan kriteria, dalam semua halyang material, atau bahwa suatu asersi telah disajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.

• Reviu adalah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulandengan tingkat keyakinan negatif (negative assurance) bahwa tidakada informasi yang diperoleh Pemeriksa dari pekerjaan yangdilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak didasari (atautidak sesuai dengan) kriteria atau suatu asersi tidak disajikan (atautidak disajikan secara wajar) dalam semua hal yang material sesuai

Definisieksaminasi,

reviu, danagreed upon

procedures

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

14/76



dengan kriteria.

• Agreed upon procedures adalah pengujian yang memadai untukmenyatakan kesimpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yangdisepakati dengan pemberi tugas terhadap suatu pokok masalah.

05 Menurut SPAP, simpulan yang diberikan adalah atas asersi tertulis, namunmenurut SPKN, pengertiannya diperluas menjadi simpulan atas suatu halyang diperiksa. Dengan demikian SPKN tidak membatasi simpulan yang

diberikan hanya pada asersi tertulis, namun atas hal yang diperiksa.

06 Apabila ketiga sifat pemeriksaan, yaitu eksaminasi, reviu, dan agreed uponprocedures dikaitkan dengan tiga jenis pemeriksaan yaang diatur dalamSPKN, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT,maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Kaitan standarpemeriksaandengan sifat

pemeriksaan

Tabel 2.1

Hubungan Jenis Pemeriksaan dengan Sifat Pemeriksaan

Jenis

Sifat

PemeriksaanKeuangan

PemeriksaanKinerja

PDTT

Eksaminasi √ √ √

Reviu - - √

Agreed uponprocedures

- - √

07 Perbedaan cara memperoleh keyakinan dalam PDTT tersebut terletakpada jumlah bukti yang dikumpulkan, tingkat keyakinan yang ingin dicapai,keluasan prosedur yang dijalankan, bentuk simpulan yang dihasilkan sertapenggunanya. Perbedaan ketiga jenis PDTT diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan Eksaminasi, Reviu, dan Agreed Upon Procedures

Keyakinanpada PDTT

TingkatKeyakinan

KeluasanProsedur

BentukSimpulan

Eksaminasi Tinggi Tidak terbatas PernyataanPositif

Reviu Menengah Terbatas PernyataanNegatif

Agr eed uponprocedures

Bervariasi(antaramenengahsampai dengantinggi)

Sesuaikesepakatan

Simpulanberupatemuan ataspenerapanproseduragreed

Perbedaaneksaminasi,

reviu, danagreed upon

procedures

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

15/76



08 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

a. PDTT yang bersifat eksaminasi memiliki karakteristik berikut: tingkatkeyakinan yang diberikan tinggi, prosedur yang dilaksanakan tidakterbatas, dan bentuk simpulan berupa pernyataan positif.

b. PDTT yang bersifat reviu memiliki karakteristik berikut: tingkatkeyakinan yang diberikan menengah, prosedur yang dilaksanakanterbatas, dan bentuk simpulan berupa pernyataan negatif.

c. PDTT yang bersifat agreed upon procedures memiliki karakteristikberikut: tingkat keyakinan yang diberikan bervariasi, prosedur yangdilaksanakan sesuai kesepakatan, dan bentuk simpulan berupatemuan atas penerapan prosedur.

Karakteristiksetiap bentuk

PDTT

09 Pernyataan positif (positive assurance) adalah pernyataan bahwa hal yangdiperiksa sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkanatau telah dinyatakan. Dalam memberikan pernyataan positif, pendapatyang diberikan merupakan pendapat atas keseluruhan populasi. Contohpernyataan positif dalam eksaminasi dengan simpulan sesuai kriteria adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan ........ .....

Al ternat if lain:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, . . . seperti yang telah kami sebutkan di atas sesuai dengan . . . < sebutkankriteria yang telah ditetapkan>

Contoh:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, penetapan, penyaluran, dan penerimaandana perimbangan TA 2006 sesuai dengan PP No 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Contohpernyataan

positif

Sedangkan contoh pernyataan positif untuk eksaminasi dengan simpulantidak sesuai kriteria adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan ........ .....

Al ternat if lain:

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, . . . seperti yang telah kami sebutkan di atas tidak sesuai dengan . . .

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, penetapan, penyaluran, dan penerimaandana perimbangan TA 2006 tidak sesuai dengan PP No 55 tentang DanaPerimbangan Tahun 2005 dan Peraturan Pelaksanaannya.

10 Pernyataan negatif (negative assurance) adalah pernyataan bahwa tidakada informasi yang menyatakan bahwa hal yang direviu tidak sesuaidengan kriteria. Dalam memberikan pernyataan negatif, pernyataan yangdiberikan adalah pernyataan atas hal yang direviu saja. Pemeriksa tidakbertanggung jawab atas populasi secara keseluruhan. Contoh pernyataannegatif (negative assurance) untuk PDTT yang bersifat reviu dengansimpulan sesuai adalah sebagai berikut:

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab hal yangmenjadikan kami yakin bahwa tidak sesuai dengan

Contohpernyataan

negatif

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

16/76



Sedangkan contoh pernyataan negatif untuk reviu dengan simpulan tidaksesuai kriteria adalah sebagai berikut:

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab hal yangmenjadikan kami yakin bahwa sesuai dengan < sebutkan kriteria yang telah ditetapkan >

11 Meskipun memiliki perbedaan, ketiga sifat PDTT tersebut memiliki

kesamaan yaitu:a. Harus ada asersi, baik dinyatakan atau tidak, yang dibuat oleh satu

pihak yang akan digunakan oleh pihak lain. Harus ada kriteria yangakan digunakan untuk menguji keakuratan hal yang diperiksa (kecualidalam pemeriksaan investigatif, yang bertujuan untuk membuktikanadanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan). Semua pihak harus sepakat/setuju mengenai carabagaimana hal tersebut diuji dengan menggunakan metodologipengujian yang ada.

b. Kriteria yang digunakan harus jelas dan terbuka. Siapapun yangmenggunakan kriteria tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan,akan menghasilkan simpulan yang sama.

c. Pemeriksa harus membuat simpulan tertulis atas keakuratan hal yangdiperiksa.

Kesamaanketiga sifat

PDTT

B. Penentuan Jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

12 Dengan memperhatikan penjelasan di atas, Pemeriksa dapat mengikutialur pikir berikut untuk menentukan jenis pemeriksaan yang akandilakukannya:

Alur pikir dalammenentukan

jenisPemeriksaan

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

17/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Direktorat Litbang

Gambar 2.1

Alur Pik ir Penentuan Jenis Pemeriksaan

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

18/76



13 Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa langkah pertamadalam menentukan jenis pemeriksaan adalah menentukan tujuanpemeriksaan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkankebutuhan pengguna laporan. Jika tujuan pemeriksaan adalah untukmemberikan opini, Pemeriksa harus melakukan pemeriksaan keuangandengan menggunakan standar pemeriksaan keuangan. Jika tujuanpemeriksaan adalah untuk melakukan penilaian kinerja dan memberikanrekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Pemeriksa harus melakukan

pemeriksaan kinerja dengan standar pemeriksaan kinerja. Jika tujuanpemeriksaan bukan memberikan opini atau rekomendasi Pemeriksaharus melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan standarPDTT.

Jenispemeriksaan

ditentukanberdasarkan

tujuannya

14 Dalam PDTT, Pemeriksa tidak harus memberikan rekomendasi, bahkandalam beberapa kasus, Pemeriksa tidak boleh memberikanrekomendasi. Misalnya, dalam pemeriksaan investigatif.

Rekomendasidalam PDTT

15 Dalam kondisi tertentu, terutama terkait dengan pengendalian internal,Pemeriksa bisa memberikan saran jika dan hanya jika Pemeriksamemiliki keyakinan dan pengetahuan yang memadai mengenaipermasalahan dan seluruh unsur temuan. Saran yang diberikan harusdapat menyelesaikan permasalahan dan dapat dilaksanakan (workable).

Syarat untukmemberikan

saran

16 Ketiadaan rekomendasi tidak menghapuskan kewajiban bagi entitasuntuk menindaklanjuti temuan BPK dalam bentuk tindakan perbaikanyang direncanakan (rencana aksi). Rencana aksi akan dipantau olehBPK melalui mekanisme pemantauan tindak lanjut.

Kewajiban tindaklanjut

17 Setelah Pemeriksa menentukan bahwa jenis pemeriksaan yang akandilakukan adalah PDTT, langkah selanjutnya adalah menentukan sifatPDTT apa yang akan dilakukan. Untuk menentukan sifat PDTT yangakan dilakukan Pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yangakan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna.

Penentuan sifatPDTT

18 Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu.Pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat agreed upon

procedures. Jika tidak, Pemeriksa dapat melakukan reviu ataueksaminasi. Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasiditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jikapengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, Pemeriksa harusmelakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika penggunamenginginkan tingkat keyakinan menengah, Pemeriksa harus melakukanPDTT yang bersifat reviu.

Penentuaneksaminasi,

reviu, dan

agreed uponprocedures

C. Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

19 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan berdasarkan StandarPemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalamPeraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pernyataan StandarPemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan,

PSP 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, dan PSP 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan DenganTujuan Tertentu.

Standar Umum,Pelaksanaan,

dan PelaporanPDTT

D. Panduan Manajemen Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

20 Manajemen PDTT didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan(PMP) yang ditetapkan oleh BPK.

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

19/76



E. Tahapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

21 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi tiga tahapan pemeriksaan,yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ukuran yang digunakanuntuk menilai suatu kegiatan (ukuran kinerja) PDTT adalah kesesuaiandengan SPKN dan PMP, serta terpenuhinya tujuan dan harapanpenugasan. Selain itu, kegiatan dokumentasi, komunikasi, supervisi dankeyakinan mutu dilakukan terhadap seluruh tahapan pemeriksaan.Secara ringkas, tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

TahapanPemeriksaan

Dengan TujuanTertentu

Gambar 2.2

Tahapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

22 Tahap perencanaan pemeriksaan meliputi 5 (lima) langkah kegiatan,yaitu: (1) Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan; (2) PemahamanEntitas; (3) Penilaian Risiko dan SPI; (4) Penetapan KriteriaPemeriksaan; dan (5) Penyusunan Program Pemeriksaan dan ProgramKerja Perorangan.

TahapPerencanaan

PDTT

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

20/76



23 Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi 3 (tiga) langkah kegiatan,yaitu: (1) Pengumpulan dan Analisis Bukti; (2) Penyusunan TemuanPemeriksaan; dan (3) Penyampaian Temuan Pemeriksaan kepadaEntitas.

TahapPelaksanaan

PDTT

24 Tahap pelaporan pemeriksaan meliputi 3 (tiga) langkah kegiatan, yaitu:(1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan; (2) PerolehanTanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan; dan (3)

Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan HasilPemeriksaan.

TahapPelaporan PDTT

25 Bab selanjutnya akan membahas seluruh siklus pemeriksaan denganpenekanan pada langkah kegiatan yang berbeda pada eksaminasi, reviu,dan agreed upon procedures.

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

21/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bab III

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 12

BAB III

PERENCANAAN

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. Pengantar

01 Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan dapat dilakukansecara efisien, efektif dan sesuai dengan standar pemeriksaan yangditetapkan oleh BPK.

Tujuanperencanaanpemeriksaan

02 Perencanaan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Persiapan Pemeriksaan.Tim tersebut diutamakan menjadi Tim Pelaksana Pemeriksaan walaupuntidak menutup kemungkinan Pemeriksa lain yang akan melaksanakanpemeriksaan.

03 Perencanaan PDTT terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu: (1) pemahaman

tujuan dan harapan penugasan, (2) pemahaman entitas, (3) penilaianrisiko dan SPI, (4) penetapan kriteria pemeriksaan, dan (5) penyusunanprogram pemeriksaan (P2) dan program kerja perorangan (PKP).

04Secara garis besar, langkah-langkah dalam perencanaan pemeriksaansama untuk ketiga sifat PDTT, baik eksaminasi, reviu, dan agreed uponprocedures. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang membedakansifat PDTT dalam tahap perencanaan, yaitu:

a. perlunya komunikasi dengan pihak eksternal (pemakai tertentu);

b. tingkat kedalaman dalam menilai risiko dan SPI;

c. cara penentuan kriteria; dan

d. perlunya kesepakatan mengenai prosedur pengujian denganpemakai tertentu serta pengaruhnya terhadap penyusunan P2 danPKP.

05Perbedaan langkah-langkah dalam perencanaan tersebut disajikandalam tabel sebagai berikut :

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

22/76



Tabel 3.1

Perbedaan dalam Perencanaan Eksaminasi, Reviu,

dan Agreed Upon Procedures

LangkahPerencanaan

Eksaminasi Reviu Agreed upon procedures

PemahamanTujuan danHarapanPenugasan

Dikomunikasikansecara internaldengan pemberitugas

1

Dikomunikasikan secarainternal dengan pemberitugas

Selain dikomunikasikan denganpemberi tugas, dikomunikasikan jugadengan pemakai tertentu

2

PemahamanEntitas

Dilakukan Dilakukan Dilakukan denganmempertimbangkan harapan daripemakai tertentu

Penilaian Risikodan SPI

Dilakukan melaluipemahaman danpengujian SPI secaramendalam

Dilakukan melaluipemahaman danpengujian SPI secaraterbatas

Dilakukan melalui pemahaman dan jika diperlukan dilakukan pengujianSPI, serta dikomunikasikan denganpemakai tertentu sebelumpenandatanganan agreed uponprocedures

Penetapan Kriteria

Pemeriksaan

Ditetapkan oleh

Pemeriksa

Ditetapkan oleh Pemeriksa Disepakati dengan pemakai tertentu

dan dituangkan dalam agreed uponprocedures

Penyusunan P2dan PKP

Disusun olehPemeriksa

Disusun oleh Pemeriksa Disusun oleh Pemeriksa berdasarkanagreed upon procedures yang telahditandatangani oleh pemberi tugasdan pemakai tertentu.

B. Perencanaan Eksaminasi

1. Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan

06 Pemahaman tujuan dan harapan penugasan dilakukan untukmengurangi risiko kesalahan penafsiran atas tugas yang diberikan atauatas harapan dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh Pemeriksa3 maupun Pemberi Tugas.

Pemahamantujuan dan

harapanpenugasan

07 Pemahaman tersebut dilakukan dengan melakukan komunikasi denganpemberi tugas oleh Pemeriksa dengan memperhatikan input-inputsebagai berikut:

a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT tahunsebelumnya.

b. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan keuangan,kinerja, dan PDTT.

c. Laporan aparat pemeriksaan intern pemerintah.d. Database entitas.

e. Hasil komunikasi dengan Pemeriksa sebelumnya.

Inputpemahaman

tujuan danharapan

penugasan

1 Pemberi tugas adalah Badan, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Anggo ta, atau Pejabat yang dit unjuk atau dikuasakan oleh Badan.

2 Pemakai tertentu adalah yang secara khusus disebut dalam perikatan prosedur yang di sepakati, seperti auditee, DPR, ataupihak lain yang disebut kan dalam prosedur yang disepakati.

3 Pemeriksa pada langkah ini adalah Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Penanggung Jawab pada Tim PersiapanPemeriksaan.

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

23/76



08 Pemeriksa perlu mengkomunikasikan kepada pemberi tugas mengenai:

a. tujuan PDTT yang bersifat eksaminasi serta implikasi tujuan tersebutpada jenis bukti yang dikumpulkan dan metode uji petik yang akandigunakan;

b. latar belakang PDTT yang bersifat eksaminasi; dan

c. tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu.

Komunikasi atas ketiga hal tersebut bertujuan untuk memperolehpemahaman mengenai harapan pemberi kerja atas output yang akandihasilkan.

Pentingnyakomunikasi

tujuaneksaminasi

09 Tujuan PDTT yang bersifat eksaminasi adalah untuk memberikanpernyataan positif (positive assurance) atas hal yang diperiksa, yaitubahwa hal yang diperiksa sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yangditentukan dalam segala hal yang material. Pernyataan positif tersebutmerupakan simpulan atas keseluruhan populasi.

Tujuaneksaminasi

10 Dalam suatu pemeriksaan dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu

tujuan pemeriksaan. Namun demikian, tujuan-tujuan pemeriksaantersebut harus memiliki keterkaitan sehingga dapat disimpulkan dalamsatu simpulan.

Tujuan PDTTdapat lebih dari

satu

11 Pemeriksa perlu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulisdengan pemberi tugas, yang hasilnya harus didokumentasikan dalambentuk formulir tujuan dan harapan penugasan. Formulir tersebutditandatangani oleh pemberi tugas dan Pemeriksa untuk meyakinkanpersamaan persepsi penugasan yang diberikan. Formulir tersebutdigunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pemeriksaan.Contoh formulir tujuan dan harapan penugasan dapat dilihat padalampiran III.1.a.

Dokumentasitujuan dan

harapanpenugasan

2. Pemahaman Entitas12 Pemahaman entitas yang diperiksa bertujuan untuk meperoleh data dan

informasi tentang:

a. tujuan entitas;

b. aktivitas utama entitas/program/kegiatan;

c. tujuan program/kegiatan;

d. sistem akuntansi entitas;

e. prosedur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas;

f. sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas; dan

g. hasil pemeriksaan dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakanberkaitan dengan hal yang diperiksa.

Tujuanpemahaman

entitas

13 Informasi tersebut dimanfaatkan untuk: (1) mengidentifikasi aktivitasyang menggunakan sumber daya secara signifikan, (2) mengidentifikasirisiko, dan (3) menentukan kegiatan yang dapat menjadi penekanandalam pemeriksaan.

Manfaat datadan informasi

tentang entitas

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

24/76



14 Untuk mencapai tujuan tersebut Pemeriksa dapat menggunakan datadan informasi sebagai berikut:

a. database entitas;

b. rencana strategis dan rencana aksi entitas;

c. kebijakan entitas;d. sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas;

e. prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitasuntuk menjamin pencapaian tujuan;

f. laporan hasil pengawasan intern;

g. laporan hasil pemeriksaan sebelumnya;

h. hasil komunikasi dengan Pemeriksa sebelumnya; dan

i. informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, sepertipengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain-lain.

Data daninformasi untuk

pemahamanentitas

15 Langkah-langkah dalam tahapan pemahaman entitas adalah sebagaiberikut:

a. Memahami tujuan, sasaran, kegiatan pengelolaan (perencanaan,pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan) entitas, serta strategientitas untuk mencapai tujuan dan sasaran.

b. Memahami pengaruh lingkungan terhadap pencapaian tujuanentitas.

c. Memahami faktor-faktor penentu keberhasilan (critical successfactors) bagi pencapaian tujuan entitas.

d. Mengidentifikasi temuan dan rekomendasi yang signifikan ataspemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, PDTT, atau studi lainyang sebelumnya telah dilaksanakan.

e. Memahami dampak yang mungkin terjadi dari kecurangan dan/ataupenyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undanganterhadap hal yang diperiksa.

Langkah-langkah

pemahamanentitas

16 Pemahaman yang menyeluruh atas tujuan, sasaran, strategi dankegiatan entitas membantu Pemeriksa dalam mengidentifikasi (1)bagaimana manajemen mencapai tujuan dan sasaran entitas, (2) risiko-risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut, dan (3)bagaimana manajemen mengelola risiko untuk mencapai tujuan dansasaran entitas.

Manfaatpemahaman

tujuan, sasaran,strategi, dan

kegiatan entitas

17 Pemeriksa perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentanglingkungan entitas yang mempengaruhi pencapaian tujuannya. Faktorlingkungan yang berpengaruh atas entitas antara lain: (1) perencanaandan manajemen strategis, (2) budaya organisasi, (3) operasi organisasi,dan (4) manajemen sumber daya organisasi.

Pemahamanmenyeluruhlingkungan

entitas

18 Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah elemen-elemen yangdibutuhkan oleh suatu organisasi atau sebuah proyek untuk berhasil

Faktor penentukeberhasilan

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

25/76



mencapai misinya. Contoh: untuk suatu proyek IT, faktor penentukeberhasilannya adalah keterlibatan pengguna.

19 Informasi tentang faktor-faktor penentu keberhasilan entitas membantuPemeriksa dalam membuat keputusan mengenai aspek-aspek yangakan diuji lebih dalam. Identifikasi dan analisis terhadap faktor tersebut

dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap visi, misi, dantujuan strategis entitas.

Identifikasi faktorpenentu

20 Pemeriksa harus memperoleh informasi tindak lanjut yang telahdilakukan berkaitan dengan temuan dan rekomendasi yang signifikandari entitas yang diperiksa atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaankinerja, PDTT atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakanberkaitan dengan hal yang diperiksa. Informasi yang diperoleh digunakanuntuk menentukan:

a. periode pemeriksaan sebelumnya yang harus diperhitungkan;

b. lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjuttemuan signifikan; dan

c. pengaruh periode dan lingkup pekerjaan tersebut terhadap penilaianrisiko dan prosedur pemeriksaan dalam perencanaan pemeriksaan.

Identifikasipemeriksaansebelumnya

21 Untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksikecurangan dan/atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnyauntuk memperoleh pemahaman mengenai dampak yang mungkin terjadidari kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturanperundang-undangan. Setelah pemahaman diperoleh, Pemeriksa perlumengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin berdampak materialterhadap pemeriksaan.

Pemahamandampak

kecurangan danpenyimpangan

22 Berdasarkan hasil kegiatan dalam pemahaman entitas tersebut,

Pemeriksa memperoleh gambaran umum entitas. Gambaran umumtersebut akan digunakan sebagai input dalam penilaian risiko dan SPI.

23 Seluruh langkah pemahaman entitas didokumentasikan dalam formulirpemahaman entitas. Contoh formulir tersebut dapat dilihat pada lampiranIII.2.

3. Penilaian Risiko dan SPI

24 Tujuan penilaian risiko dan SPI dalam perencanaan PDTT yang bersifateksaminasi adalah untuk menentukan cakupan dan kedalamanpemeriksaan.

Tujuan penilaianrisiko

25 Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemeriksa dapat menggunakan data

dan informasi berikut:

a. gambaran umum entitas;

b. hasil telaahan Pemeriksa sebelumnya tentang kualitas SPI entitas;

c. hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite auditentitas;

d. hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan reviu

Input penilaian

risiko dan SPI

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

26/76



laporan pengawasan intern;

e. peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruhterhadap entitas; dan

f. informasi terkait lainnya, seperti hasil kajian, hasil studi, hasilkuesioner, wawancara, observasi dan hasil metodologi pengumpulan

data lainnya.

26 Langkah-langkah dalam penilaian risiko adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi entitas serta dampak risikotersebut terhadap pencapaian tujuan entitas. Langkah inididokumentasikan dalam bentuk kertas kerja identifikasi risiko.Kertas kerja tersebut dapat dilihat pada lampiran III.3.a.

b. Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundangan dan risikokecurangan yang mungkin terjadi.

c. Memastikan apakah entitas telah memiliki sistem pengendalian yangmemadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko

tersebut. Jika entitas diketahui memiliki sistem pengendalian yanglemah, maka Pemeriksa dapat: (1) menghentikan pengujian SPI danmembuat simpulan atas SPI, atau (2) melakukan pengujiansubstantif dengan memperluas lingkup pemeriksaan danpengumpulan bukti. Langkah ini didokumentasikan dalam bentukkertas kerja pemahaman dan penilaian. Kertas kerja tersebut dapatdilihat pada lampiran III.3.b.

d. Menentukan fokus pemeriksaan yang memiliki potensi risiko tinggiuntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelahmempertimbangkan point a, b, c tersebut di atas yang berpengaruhterhadap kegiatan organisasi, program, dan/atau fungsi pelayananpublik yang akan diperiksa. Sebagai upaya penentuan area kuncitersebut, Pemeriksa melakukan penilaian (pemahaman danpengujian) SPI terhadap potensi risiko yang dimiliki entitas tersebutsecara uji petik berdasarkan tingkat risiko.

Langkah-langkah

penilaian risiko

27 Penilaian SPI entitas secara mendalam dapat dilakukan dengan:

a. Melakukan reviu dokumen, baik dokumen eksternal maupundokumen internal untuk memastikan bahwa SPI yang sudahdirancang memadai.

b. Melakukan diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas dan/ataukomite audit entitas.

c. Melakukan diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern danmembaca laporan pemeriksaan intern.

d. Melakukan observasi fisik dengan mengamati dan mencatat berbagaisituasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh entitas.

e. Melakukan pengujian pengendalian, yaitu melakukan pengujianterhadap pengendalian dengan memastikan apakah pengendaliantelah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Langkah-langkah

penilaian SPI

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

27/76



28 Langkah-langkah penilaian risiko dan SPI tersebut dapat dilakukanmelalui pemeriksaan pendahuluan.

29 Untuk PDTT yang bersifat eksaminasi, Pemeriksa melakukan penentuanmaterialitas dan penentuan uji petik dengan mengacu pada juknis terkait.

Penentuanmaterialitas dan

uji petik

30 Berdasarkan langkah-langkah dalam penilaian risiko dan SPI, Pemeriksa

mengetahui area-area berisiko yang akan dijadikan sebagai fokuspemeriksaan.

31 Seluruh langkah dalam penilaian risiko dan SPI didokumentasikan dalamformulir penilaian risiko dan SPI. Formulir tersebut dapat dilihat padalampiran III.3.a.

4. Penetapan Kri teria Pemeriksaan

32 Dalam perencanaan PDTT yang berifat eksaminasi, Pemeriksa perlumenetapkan kriteria untuk:

a. Sebagai dasar komunikasi antara Pemeriksa dengan manajemenentitas yang diperiksa mengenai sifat pemeriksaan. Pemeriksa akan

membuat kesepakatan dengan entitas tertentu mengenai kriteriaserta diterima atau tidaknya temuan yang didasarkan pada kriteriatersebut.

b. Sebagai alat untuk mengaitkan tujuan dengan program pemeriksaanselama tahap pengumpulan dan analisis bukti.

c. Sebagai dasar dalam pengumpulan bukti dan menyediakan dasarpenetapan prosedur pengumpulan bukti.

d. Sebagai dasar penetapan temuan serta menambah struktur danbentuk observasi pemeriksaan.

Tujuanpenetapan

kriteria

33 Dalam menentukan kriteria, Pemeriksa dapat mempertimbangkan:

a. Tujuan dan harapan penugasan;

b. Gambaran umum entitas; dan

c. Area-area berisiko entitas.

Pertimbangandalam

penetapankriteria

34 Langkah-langkah dalam penentuan kriteria:

a. Mencari sumber-sumber kriteria yang masih berlaku.

b. Mengkaji kesesuaian kriteria dengan hal yang akan diperiksa.

c. Menentukan kriteria yang akan digunakan.

d. Memastikan kriteria yang digunakan dapat diterima oleh para pihak.

Langkah-langkah dalam

penetapankriteria

35 Kriteria dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan.

b. Output tenaga ahli.

c. Laporan pemeriksaan periode sebelumnya.

d. Laporan kinerja entitas periode sebelumnya.

e. Dokumen anggaran, misalnya RKAP.

Sumber-sumberkriteria

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

28/76



f. Kinerja terbaik dari entitas-entitas lain yang sejenis (benchmark).

g. Prosedur atau praktik terbaik (best practice) dari negara lain yangrelevan dan dapat diperbandingkan (comparability).

h. Laporan hasil studi kelayakan dan rencana yang telah disetujui.

i. Jurnal dan kajian ilmiah, sumber internet yang kredibel, dan bukuteks.

j. Hasil kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan hasilmetodologi pengumpulan data lainnya.

k. Profesional judgement berdasarkan asas kepatutan, logika umum,atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

36 Setelah sumber-sumber kriteria diperoleh, pemeriksa mengkaji ketepatankriteria yang akan digunakan. Kriteria yang tepat harus memenuhi unsur-unsur rasional (reasonable) dan dapat dicapai (attainable). Yangdimaksud dengan kriteria rasional adalah kriteria yang relevan dan andal,sedangkan kriteria yang dapat dicapai adalah kriteria yang dapat dicapai

dengan usaha yang memadai.

Mengkajiketepatan

kriteria

37 Kriteria relevan adalah kriteria yang mengandung unsur-unsur sebagaiberikut:

a. Dapat dipahami. Kriteria yang dapat dipahami berarti kriteria tersebutsecara jelas dinyatakan dan tidak menimbulkan interpretasi yangberbeda secara signifikan.

b. Dapat diperbandingkan. Kriteria yang dapat diperbandingkan berartikonsisten dengan kriteria yang telah digunakan dalam pemeriksaanyang telah dilakukan sebelumnya.

c. Kelengkapan. Kriteria yang lengkap berarti kriteria tersebut mengacu

pada pengembangan atas kriteria-kriteria tertentu yang sesuai untukmenilai suatu kegiatan.

d. Dapat diterima. Kriteria yang dapat diterima berarti kriteria tersebutdapat diterima oleh semua pihak, baik lembaga yang diperiksa,pemerintah, maupun masyarakat umum lainnya. Semakin tinggitingkat diterimanya suatu kriteria, maka semakin efektif pemeriksaanyang akan dilakukan.

Kriteria yangrelevan

38 Kriteria andal adalah kriteria yang mengandung unsur-unsur sebagaiberikut:

a. Dapat dipercaya. Kriteria yang dapat dipercaya adalah kriteria yangakan menghasilkan simpulan yang sama ketika kriteria tersebut

digunakan oleh Pemeriksa lainnya dalam keadaan dan lingkunganyang sama.

b. Objektif . Kriteria yang objekif adalah kriteria yang bebas dari segalabias, baik dari Pemeriksa maupun manajemen.

c. Berguna. Kriteria yang berguna adalah kriteria yang akanmenghasilkan temuan dan simpulan yang berguna bagi penggunainformasi.

Kriteria yangandal

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

29/76



39 Setelah Pemeriksa yakin kriteria yang telah dikaji tersebut tepat,Pemeriksa menetapkan kriteria yang akan digunakan.

40 Kegiatan dalam penetapan kriteria menghasilkan output berupa kriteriayang akan digunakan dalam pemeriksaan.

41 Seluruh langkah dalam penetapan kriteria didokumentasikan dalam

formulir penetapan kriteria. Formulir tersebut dapat dilihat pada lampiranIII.4.

5. Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program KerjaPerorangan

42 Tujuan penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan Program KerjaPerorangan (PKP) adalah untuk mempermudah dan memperlancarPemeriksa dalam melaksanakan tugas sehingga pemeriksaan yangdilakukan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Tujuanpenyusunan P2

dan PKP

43 Program Pemeriksaan (P2) yang disusun berisi informasi mengenai:

a. Dasar hukum.

b. Standar pemeriksaan.

c. Tujuan pemeriksaan.

d. Entitas yang diperiksa.

e. Lingkup pemeriksaan.

f. Hasil pemahaman Sistem Pengendalian Intern.

g. Sasaran pemeriksaan.

h. Kriteria pemeriksaan.

i. Alasan pemeriksaan.

j. Metodologi pemeriksaan.

k. Petunjuk pemeriksaan.

l. Jangka waktu pemeriksaan.

m. Susunan tim dan biaya pemeriksaan.

n. Kerangka laporan hasil pemeriksaan.

o. Waktu penyampaian dan distribusi laporan hasil pemeriksaan.

Programpemeriksaan

44 Program Kerja Perorangan (PKP) harus berisi informasi:

a. Nama anggota tim.

b. Langkah pemeriksaan.

c. Waktu pemeriksaan.

d. Nomor KKP

e. Catatan Ketua Tim.

Program kerjaperorangan

45 Bentuk program pemeriksaan serta program kerja perorangan mengacupada Panduan Manajemen Pemeriksaan.

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

30/76



C. Perencanaan Reviu


46 Pemahaman tujuan dan harapan penugasan dilakukan untukmengurangi risiko kesalahan penafsiran atas tugas yang diberikan atauatas harapan dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh Pemeriksa

maupun pemberi tugas.

Pemahamantujuan dan

harapanpenugasan

47 Pemahaman tujuan dilakukan dengan melakukan komunikasi denganpemberi tugas oleh pemeriksa dengan memperhatikan input-inputsebagai berikut:


b. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan keuangan,kinerja, dan PDTT.

c. Laporan aparat pemeriksaan intern pemerintah;

d. Database entitas.e. Hasil komunikasi dengan Pemeriksa sebelumnya.

f. KKP sebelumnya.

Inputpemahaman

tujuan danharapan

penugasan

48 Tujuan PDTT yang bersifat reviu adalah untuk memberikan pernyataannegatif (negative assurance) atas suatu hal tertentu yang diperiksa, yaitupernyataan bahwa tidak ada informasi yang menyatakan bahwa haltertentu tersebut tidak sesuai dengan kriteria. Pernyataan negatiftersebut merupakan simpulan atas hal yang direviu saja dan bukansimpulan atas populasi.

Tujuan reviu

49 Pemeriksa perlu melakukan komunikasi, baik secara lisan maupun

tertulis dengan pemberi tugas, dalam hal ini Badan, yang hasilnya harusdidokumentasikan dalam bentuk formulir tujuan dan harapan penugasan.Formulir tersebut ditandatangani oleh pemberi tugas dan Pemeriksauntuk meyakinkan persamaan persepsi penugasan yang diberikan.Contoh formulir tujuan dan harapan penugasan dapat dilihat padalampiran III.1.a.

Komunikasidengan pemberi

tugas dandokumentasi

2. Pemahaman Entitas

50 Pemahaman entitas yang diperiksa bertujuan untuk memperolehinformasi tentang:

a. struktur organisasi entitas;

b. aktivitas utama entitas/program/kegiatan;c. sistem akuntansi entitas;

d. karakteristik operasi entitas;

e. sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas; dan

f. hasil pemeriksaan dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakanberkaitan dengan hal yang diperiksa.

Tujuanpemahaman

entitas

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

31/76



51 Informasi tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh pemahamanmengenai informasi yang relevan yang berkaitan dengan hal yang akandireviu.

52 Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksa dapat menggunakan datadan informasi berikut:

a. struktur organisasi entitas;

b. database entitas;

c. rencana strategi dan rencana aksi entitas;

d. kebijakan entitas;

e. sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas;

f. prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitasuntuk menjamin pencapaian tujuan;

g. laporan hasil pengawasan intern;

h. laporan hasil pemeriksaan sebelumnya;

i. hasil komunikasi dengan Pemeriksa sebelumnya; dan

j. informasi lain yang relevan dari lembaga sumber sepertipengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain-lain.

Input dalampemahaman

entitas

53 Langkah-langkah pemahaman entitas untuk PDTT yang bersifat reviumengacu pada langkah-langkah pemahaman entitas untuk PDTT yangbersifat eksaminasi.

Langkahpemahaman

entitas

54 Seluruh langkah pemahaman entitas didokumentasikan dalam formulirpemahaman entitas. Contoh formulir tersebut dapat dilihat pada lampiranIII.2.


55 Tujuan penilaian risiko dan SPI dalam perencanaan PDTT yang bersifatreviu adalah untuk mengetahui sifat, saat, dan lingkup prosedur reviuserta mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

Tujuan penilaianrisiko dan SPI

56 Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa dapat menggunakan datadan informasi sebagai berikut:


b. hasil telaahan Pemeriksa tentang kualitas SPI entitas;

c. hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit

entitas;

d. hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern danmeninjau ulang laporan pemeriksaan intern;


f. informasi terkait lainnya seperti hasil kajian, hasil studi, hasilkuesioner, wawancara, observasi dan hasil metodologi pengumpulan

Input penilaianrisiko

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

32/76



data lainnya yang digunakan oleh Pemeriksa dalam mengumpulkandata dan informasi dalam tahap perencanaan pemeriksaan ini.

57 Langkah-langkah dalam penilaian risiko adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi entitas serta dampak risikotersebut terhadap pencapaian tujuan entitas.

b. Menilai apakah entitas telah memiliki sistem pengendalian yangmemadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risikotersebut..

c. Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundang-undangan danrisiko kecurangan yang mungkin terjadi serta merancang proseduruntuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangantersebut dapat dideteksi.

Langkah-langkah

penilaian risiko

58 Penilaian SPI secara terbatas dapat dengan:

a. Melakukan reviu dokumen, baik dokumen eksternal maupundokumen internal.

b. Melakukan diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komiteaudit entitas.

c. Melakukan diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern danmembaca laporan hasil pemeriksaan intern.

Langkah-langkah

penilaian SPI

59 Berdasarkan langkah-langkah dalam penilaian risiko dan SPI, Pemeriksamengetahui sifat, saat, dan lingkup prosedur reviu serta mengevaluasihasil prosedur tersebut.

60 Langkah-langkah penilaian risiko dan SPI tersebut didokumentasikandalam formulir penilaian risiko dan SPI. Contoh formulir tersebut dapatdilihat pada lampiran III.3.b.


61 Dalam perencanaan PDTT yang bersifat reviu, Pemeriksa perlumenetapkan kriteria untuk:

a. Sebagai dasar komunikasi antara Tim Pemeriksa dengan manajemenentitas yang diperiksa mengenai sifat pemeriksaan. Tim Pemeriksaakan membuat kesepakatan dengan pemakai tertentu mengenaikriteria serta diterima atau tidaknya temuan yang didasarkan padakriteria tersebut.




Tujuanpenetapan

kriteria

62 Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemeriksa dapat menggunakan datadan informasi sebagai berikut:

a. formulir tujuan dan harapan penugasan;

Input dalampenetapan

kriteria

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

33/76



b. gambaran umum entitas; dan

c. area-area berisiko entitas.

63 Langkah-langkah penetapan kriteria untuk PDTT yang bersifat reviumengacu pada penetapan kriteria PDTT yang bersifat eksaminasi.

64 Seluruh langkah dalam penetapan kriteria didokumentasikan dalamformulir penetapan kriteria. Contoh formulir tersebut dapat dilihat padalampiran III.4.


65 Dalam perencanaan reviu, penyusunan P2 dan PKP mengacu padaperencanaan eksaminasi.

D. Perencanaan Agreed Upon Procedures

66 Tujuan PDTT yang bersifat agreed upon procedures adalah memberikanlaporan atas temuan yang diperoleh dengan melaksanakan prosedur

tertentu yang telah disepakati oleh para pihak4 sebelum penugasandimulai. PDTT yang bersifat agreed upon procedures dilakukan hanya jika ada permintaan (on call basis).

Tujuan agreedupon procedures

67 Para pihak setuju tentang prosedur yang harus dilaksanakan olehPemeriksa yang menurut keyakinan pemakai tertentu prosedur tersebutmemadai. Kebutuhan pemakai tertentu dapat sangat bervariasi. Selainitu, sifat, saat, dan luasnya prosedur yang disetujui oleh para pihak jugabervariasi. Oleh karena itu, pemakai tertentu bertanggung jawab ataskecukupan prosedur tersebut karena mereka memahami informasi yangingin diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Kesepakatanantara para

pihak tentangprosedur yang

harusdilaksanakan

68 Pemberi tugas tidak boleh menyepakati pelaksanaan prosedur yang

sangat subjektif yang akan menimbulkan penafsiran yang sangatbervariasi. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang tidaksemestinya, seperti:

a. Hanya melakukan pembacaan atas pekerjaan yang dilaksanakanoleh pihak lain semata-mata hanya untuk menggambarkantemuannya.

b. Pengevaluasian kompetensi dan objektivitas pihak lain.

c. Pemerolehan pemahaman tentang hal tertentu.

d. Penafsiran dokumen di luar lingkup keahlian profesional Pemeriksa.

Larangan unuk

menyepakatiprosedursubjektif

69 Laporan Pemeriksa atas penugasan PDTT yang bersifat agreed uponprocedures harus secara jelas menyatakan bahwa pemakaiannya hanyaterbatas bagi pemakai tertentu.

Distribusi

laporan agreedupon procedures bersifat terbatas

4 Para pihak dalam hal ini adalah pemberi tugas dan pemakai tertentu

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

34/76




70 Pemahaman tujuan dan harapan penugasan dilakukan untukmengurangi risiko kesalahan penafsiran atas tugas yang diberikan atauatas harapan dari pemakai tertentu.

Pemahamantujuan dan

harapanpenugasan

71 Pemahaman tersebut dilakukan dengan komunikasi antara pemberi

tugas dengan pemakai tertentu. Pemeriksa dapat menggunakan input-input sebagai berikut:


b. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan keuangan,kinerja, dan PDTT tahun sebelumnya.

c. Laporan Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP).

d. Database entitas.

e. Hasil komunikasi dengan Pemeriksa sebelumnya.

Input

pemahamantujuan danharapan

penugasan

72 PDTT yang bersifat agreed upon procedures dilakukan dengan syarat:

a. para pihak menyetujui prosedur yang akan dilaksanakan olehPemeriksa;

b. pemakai tertentu memikul tanggung jawab terhadap kecukupanagreed upon procedures untuk tujuan mereka;

c. prosedur yang akan dilaksanakan diharapkan menghasilkan temuanyang konsisten dan masuk akal;

d. jika disepakati, para pihak menentukan batas materialitas untuktujuan pelaporan; dan

e. penggunaan laporan adalah terbatas pada pemakai tertentu.

Syarat-syaratagreed uponprocedures

73 Pemeriksa harus berkomunikasi secara langsung dengan pemakaitertentu untuk memastikan bahwa para pihak sepakat tentang proseduryang akan dilaksanakan.

74 Hal-hal yang dibahas dalam komunikasi para pihak adalah sebagaiberikut :

a. syarat-syarat penugasan;

b. tanggung jawab pemakai tertentu;

c. tanggung jawab pemberi tugas; dan

d. prosedur yang harus dilaksanakan.

Hal-hal yangdikomunikasikan

75 Para pihak harus memahami syarat-syarat penugasan, yang dituangkandalam suatu agreed upon procedures. Dalam mempersiapkan agreedupon procedures tersebut, pemberi tugas dibantu oleh Pemeriksa. Hal-hal yang dapat dicantumkan ke dalam agreed upon procedures adalahsebagai berikut:

a. sifat penugasan;

b. identifikasi lingkup agreed upon procedures dan pihak yang

Syarat-syaratpenugasan

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

35/76



bertanggung jawab terhadapnya ;

c. identifikasi pemakai tertentu;

d. pernyataan dari pemakai tertentu tentang tanggung jawab merekaatas kecukupan prosedur;

e. tanggung jawab pemberi tugas;f. pengacuan ke standar yang berlaku;

g. kesepakatan atas prosedur dengan menyatakan (atau mengacu ke)prosedur tersebut;

h. batasan penggunaan laporan;

i. penggunaan ahli;

j. batas materialitas untuk tujuan pelaporan, jika disepakati; dan

k. fleksibilitas agreed upon procedures selama pemakai tertentumengakui tanggung jawab tentang kecukupan prosedur tersebut.

76 Tanggung jawab Pemeriksa adalah untuk melaksanakan prosedur danmelaporkan temuan sesuai dengan standar umum, standar pekerjaanlapangan, dan standar pelaporan yang berlaku. Pemeriksa menanggungrisiko bahwa kesalahan penerapan prosedur dapat berakibat dalamtemuan yang tidak semestinya dilaporkan. Di samping itu, Pemeriksamenanggung risiko bahwa temuan yang tidak semestinya dapatdilaporkan, atau dapat dilaporkan secara tidak akurat. Risiko Pemeriksadapat dikurangi melalui perencanaan dan supervisi memadai danpelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalampelaksanaan prosedur, penentuan temuan, dan penyusunan laporan.

Tanggung jawabPemeriksa

77 Jika Pemeriksa tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengansemua pemakai tertentu, Pemeriksa dapat menerapkan satu atau lebih

prosedur berikut ini:

a. membandingkan prosedur yang harus diterapkan denganpersyaratan tertulis dari pemakai tertentu; atau

b. membahas prosedur yang harus diterapkan dengan pihak yangditunjuk oleh pemakai tertentu.

Jika komunikasilangsung tidak

dapat dilakukan

78 Hasil komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung harusdidokumentasikan dalam bentuk formulir tujuan dan harapan penugasan.Formulir tersebut ditandatangani oleh para pihak untuk meyakinkanpersamaan persepsi penugasan yang diberikan. Formulir tersebutdigunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rencana pemeriksaan.

Contoh dokumentasi pemahaman tujuan dan harapan penugasan dapatdilihat pada lampiran III.1.b.

Dokumentasihasil komunikasi

2. Pemahaman Entitas

79 Pemahaman entitas dilakukan sebatas hal yang disepakati untukdiujikan. Pemahaman entitas bertujuan untuk memperoleh data daninformasi tentang:

a. tujuan entitas/program/kegiatan;

Tujuanpemahaman

entitas

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

36/76



b. aktivitas utama entitas/program/kegiatan;

c. prosedur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas;

d. sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas; dan

e. hasil pemeriksaan dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan

berkaitan dengan hal yang diperiksa.80 Informasi tersebut dimanfaatkan untuk (1) mengidentifikasi aktivitas yang

menggunakan sumber daya secara signifikan, (2) mengidentifikasi risiko,dan (3) menentukan kegiatan yang dapat menjadi penekanan dalampemeriksaan.

Tujuanpemahaman

entitas

81 Untuk mencapai tujuan tersebut Pemeriksa dapat menggunakan datadan informasi berikut:

a. database entitas;

b. rencana strategi dan rencana aksi entitas;

c. kebijakan entitas;

d. sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas;

e. prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitasuntuk menjamin pencapaian tujuan;

f. laporan hasil pengawasan intern;

g. laporan hasil pemeriksaan sebelumnya;

h. hasil komunikasi dengan Pemeriksa sebelumnya; dan

i. informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, sepertipengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain-lain.

Input dalampemahaman

entitas

82 Langkah-langkah pemahaman entitas untuk PDTT yang bersifat agreedupon procedures mengacu pada langkah-langkah pemahaman entitasuntuk PDTT yang bersifat eksaminasi dan reviu kecuali untuk langkahpertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya.

Langkahpemahaman

entitas agreedupon procedures

83 Dalam perencanaan PDTT yang bersifat agreed upon procedures,Pemeriksa hanya melakukan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaansebelumnya apabila diatur dalam agreed upon procedures.

Pertimbanganterhadap hasilPemeriksaansebelumnya


84 Hasil penilaian risiko dan SPI dalam perencanaan digunakan sebagaibahan pertimbangan para pihak dalam menentukan prosedur yang akan

dilaksanakan.

Manfaatpenilaian risiko

dan SPI

85 Dalam melakukan penilaian risiko dan SPI, Pemeriksa dapatmenggunakan data dan informasi berikut:


b. hasil telaahan Pemeriksa tentang kualitas SPI entitas;

c. hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite auditentitas;

Input dalampenilaian risiko

dan SPI

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

37/76



d. hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan reviulaporan pemeriksaan intern;


f. informasi terkait lainnya seperti hasil kajian, hasil studi, hasil

kuesioner, wawancara, observasi, dan hasil metode pengumpulandata lainnya.

86 Langkah-langkah penilaian risiko dan SPI untuk PDTT yang bersifatagreed upon procedures mengacu pada langkah-langkah penilaian risikoPDTT yang bersifat eksaminasi dan reviu.

Langkahpenilaian risiko


87 Dalam perencanaan PDTT yang bersifat agreed upon procedures,Pemeriksa perlu menetapkan kriteria untuk:

a. Sebagai dasar komunikasi antara Tim Pemeriksa denganmanajemen entitas yang diperiksa mengenai sifat pemeriksaan. Tim

Pemeriksa akan membuat kesepakatan dengan pemakai tertentumengenai kriteria.




Tujuanpenetapan

kriteria

88 Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemeriksa dapat menggunakan datadan informasi sebagai berikut:

a. formulir tujuan dan harapan penugasan;

b. gambaran umum entitas; dan

c. area-area berisiko entitas.

Input dalampenentuan

kriteria

89 Langkah-langkah dalam penentuan kriteria:

a. Mencari sumber-sumber kriteria.

b. Mengkaji ketepatan kriteria dengan hal yang akan diperiksa.

c. Menentukan kriteria yang akan digunakan.

d. Menuangkan kriteria yang digunakan ke dalam agreed upon

procedures.

Langkah-langkah dalam

penentuankriteria

90 Sumber-sumber kriteria yang digunakan dalam PDTT yang bersifatagreed upon procedures sama dengan sumber-sumber kriteria yangdigunakan dalam PDTT yang bersifat eksaminasi dan reviu.

Sumber-sumberkriteria

91 Pengkajian ketepatan kriteria untuk PDTT yang bersifat agreed uponprocedures mengacu pada PDTT yang bersifat eksaminasi dan reviu.

92 Setelah Pemeriksa memperoleh sumber-sumber kriteria dan mengkaji Penetapankriteria

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

38/76



ketepatan kriteria tersebut, langkah selanjutnya adalah menetapkankriteria yang akan digunakan. Penetapan kriteria dilakukan denganmelakukan diskusi dengan pemakai tertentu. Kriteria yang akandigunakan harus disepakati bersama oleh para pihak.

93 Kriteria yang telah disepakati dituangkan dalam agreed upon

procedures.94 Seluruh langkah dalam penetapan kriteria didokumentasikan dalam

formulir penetapan kriteria.


95 Sebelum penyusunan P2 dan PKP, para pihak harus melakukanpenandatanganan perjanjian atau nota kesepakatan PDTT yang bersifatagreed upon procedures. Contoh perjanjian atau nota kesepakatanagreed upon procedures dapat dilihat pada lampiran III.5

Penandatanganagreed upon

procedures

96 Selanjutnya Pemeriksa menyusun P2 dan PKP dengan mendasarkan

pada agreed upon procedures. Bentuk P2 dan PKP mengacu ke PMP.

Penyusunan P2dan PKP

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

39/76

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

40/76

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bab IV


2. Pengumpulan dan Analisis Bukt i

08 Pengumpulan dan analisis bukti dilakukan untuk mengetahui kesesuaiansuatu asersi, program, kegiatan, atau hal lain yang dilakukan oleh entitasyang diperiksa terhadap kriteria yang ditetapkan. Pengujian yang dilakukan

juga mencakup pemeriksaan atas efektivitas sistem pengendalian intern,kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain di bidang keuangan.

Lingkuppengumpulan

dan analisisbukti

09 Untuk PDTT yang bersifat agreed upon procedures, pengujian atasefektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan, dan hal-hal lain di bidang keuangandilakukan hanya jika diatur dalam perjanjian PDTT yang bersifat agreedupon procedures.

Lingkuppengumpulandalam agreed

upon procedures

10 Tujuan pengumpulan dan analisis bukti adalah untuk memperoleh danmengevaluasi bukti pemeriksaan sebagai pendukung temuan dansimpulan pemeriksaan.

Tujuanpengumpulan

dan analisisbukti

11 (1) Pedoman yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis bukti adalahP2 dan kriteria pemeriksaan.

12 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan analisis buktimeliputi: (1) pengumpulan bukti pemeriksaan, (2) analisis buktipemeriksaan, dan (3) penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

13 Kriteria bukti pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Cukup

Bukti harus cukup untuk mendukung simpulan pemeriksaan. Dalammenentukan kecukupan suatu bukti, Pemeriksa harus yakin bahwabukti yang cukup tersebut dapat memberikan keyakinan seseorangbahwa simpulan telah valid. Apabila dimungkinkan, metode statistikbisa digunakan untuk menentukan kecukupan bukti pemeriksaan.

b. Kompeten

Bukti dianggap kompeten apabila bukti tersebut valid, dapatdiandalkan, dan konsisten dengan fakta. Dalam menilai kompetensisuatu bukti, Pemeriksa harus mempertimbangkan beberapa faktorseperti keakuratan, keyakinan, ketepatan waktu, dan keaslian buktitersebut.

c. Relevan

Bukti dikatakan relevan apabila bukti tersebut memiliki hubungan yang

logis dan memiliki arti penting bagi simpulan pemeriksaan yangbersangkutan.

kriteria buktipemeriksaan

14 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bukti adalahsebagai berikut:

a. Reviu Dokumen (Document Review)

Bukti dokumenter dalam bentuk elektronik atau fisik adalah bentuk buktipemeriksaan yang umum. Bukti dokumenter dapat berasal dari internal

Langkah-langkah dalampengumpulan

bukti

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

41/76



atau eksternal entitas yang diperiksa.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan untuk memperoleh bukti atau dokumen yangberkaitan dengan tujuan pemeriksaan, mengkonfirmasikan fakta danmemperkuat bukti dari sumber lain, atau untuk mencari rencana aksi

entitas yang potensial.

c. Observasi Fisik

Observasi fisik dilakukan untuk mengetahui keberadaan atau kondisifisik aset, apakah aset tersebut benar-benar ada keberadaannya, sesuaispesifikasi, masih berfungsi, kondisinya masih baik, ditempatkan ditempat yang terlindungi, dan pemanfaatannya sesuai denganperuntukannya. Observasi fisik juga dapat digunakan untuk mencatatberbagai situasi dan kejadian rinci yang dilakukan oleh staf entitas danuntuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah sesuai denganwewenang yang dimilikinya.

15 Khusus PDTT untuk yang bersifat reviu, dalam hal pengumpulan bukti,Pemeriksa hanya sebatas melakukan reviu dokumen dan wawancara.

Pengumpulan

bukti dalam reviu

16 Dalam menentukan penggunaan suatu teknik analisis bukti, Pemeriksaperlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Jenis dan sumber bukti yang diuji; dan

b. Sumber daya (waktu, tenaga, keahlian, dan biaya) yang diperlukanuntuk pengujian bukti.

Pertimbangandalam analisis

bukti

17 Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis buktipemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Bandingkan hasil pengujian bukti-bukti pemeriksaan (kondisi) dengan

kriteria pemeriksaan.b. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria,

Pemeriksa dapat menggunakan model analisis sebab akibat (causalitasanalysis) untuk mengidentifikasi bukti tersebut.

Langkah-langkah

menganalisisbukti

18 Apabila dalam menganalisis bukti pemeriksaan ditemukan indikasikecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan yang secara material mempengaruhi halyang diperiksa, Pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untukmemastikan bahwa kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut telahterjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa.

Pelaksanaanprosedur

tambahan

19 Prosedur tambahan tersebut dapat dalam penugasan yang sama apabila:

a. indikasi tersebut masih dalam lingkup pemeriksaan;

b. indikasi tersebut berdampak langsung terhadap hal yang diperiksa;

c. waktu pemeriksaan masih memadai; dan

d. Tim Pemeriksa memiliki kompetensi yang memadai terkait indikasitersebut.

Syaratpenetapan

prosedurtambahan

20 Dalam PDTT yang bersifat eksaminasi, apabila dalam menganalisis bukti

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

42/76



pemeriksaan ditemukan kelemahan pengendalian intern yang secaramaterial mempengaruhi hal yang diperiksa, Pemeriksa harus menerapkanprosedur tambahan.

21 Prosedur tambahan yang harus dilakukan ketika Pemeriksa menemukankelemahan pengendalian intern tertentu adalah:

a. menambah sampel;

b. menganalisis sampel tambahan tersebut;

c. menyimpulkan apakah kelemahan pengendalian intern yang terjadipada sampel tambahan sama dengan sampel sebelumnya;

d. jika kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada sampeltambahan sama dengan sampel sebelumnya, maka Pemeriksa dapatmenarik kesimpulan bahwa telah terjadi kelemahan pengendalianintern tertentu atas keseluruhan populasi; dan

e. jika pada sampel tambahan tidak ditemukan kelemahan pengendalianintern atau ditemukan kelemahan pengendalian intern yang berbeda

dengan sampel sebelumnya, maka Pemeriksa tidak boleh menarikkesimpulan bahwa telah terjadi kelemahan pengendalian intern tertentuatas keseluruhan populasi. Pemeriksa hanya mengungkapkankelemahan pengendalian intern yang ditemukan pada sampel.

Prosedurtambahan pada

PDTTyangbersifateksaminasi

22 Untuk PDTT yang bersifat reviu dan agreed upon procedures, Pemeriksatidak diperkenankan memberikan jaminan yang memadai untukmendeteksi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturanperundang-undangan karena lingkup pemeriksaannya sangat terbatas.

23 Langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan harusdidokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasipemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan harus berisi

informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangandan simpulan Pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan berisi informasi yangmenggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakanoleh Pemeriksa sesuai dengan standar dan simpulan Pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus disusun secara terinci sehingga mampumemberikan pengertian yang jelas tentang tujuan, sumber, dan simpulanyang dibuat oleh Pemeriksa.

Pendokumentasi-an pelaksanaan

Pemeriksaan

C. Penyusunan Temuan Pemeriksaan

24 Konsep temuan pemeriksaan berisi kumpulan indikasi permasalahan yangditemukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan sebagai hasilpengumpulan dan pengujian bukti di lapangan dan perlu dikomunikasikandengan entitas yang diperiksa. Permasalahan tersebut meliputi:

a. ketidaksesuaian suatu asersi, program, kegiatan, atau hal lainnya yangdilakukan oleh entitas yang diperiksa dengan kriteria yang telahditetapkan;

b. kelemahan sistem pengendalian intern; dan

c. ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi konseptemuan

pemeriksaan

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

43/76



25 Tujuan penyusunan temuan pemeriksaan adalah:

a. Memberikan informasi kepada entitas yang diperiksa dan/atau pihakpemberi tugas tentang fakta dan informasi yang akurat dan memadaiyang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh selamakegiatan pemeriksaan.

b. Menjawab tujuan pemeriksaan dengan cara memaparkan hasilstudi/pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksa sehingga menghasilkansimpulan pemeriksaan.

c. Mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern yangsignifikan, kecurangan, dan penyimpangan terjadi terhadap ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Tujuanpenyusunan

temuanpemeriksaan

26 Input yang digunakan dalam penyusunan temuan pemeriksaan adalah:

a. tujuan pemeriksaan;

b. kriteria yang telah ditetapkan;

c. bukti pemeriksaan;

d. kesimpulan hasil pengujian bukti.

Inputpenyusunan

temuanpemeriksaan

27 Hal-hal yang yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuanpemeriksaan:

a. Temuan pemeriksaan harus dapat mengakomodasi tujuanpemeriksaan yang telah ditetapkan.

b. Unsur temuan pemeriksaan terdiri atas kondisi, kriteria, akibat dansebab. Namun demikian, suatu temuan pemeriksaan tidak harusmengandung unsur akibat dan sebab sepanjang temuan tersebutmemenuhi tujuan pemeriksaan.

c. Suatu temuan pemeriksaan harus didukung oleh bukti-buktipemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan.

d. Temuan pemeriksaan sedapat mungkin disajikan dalam suatu urutanyang logis, akurat, dan lengkap.

e. Suatu temuan pemeriksaan merupakan hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa di lapangan.

Hal-hal yangperlu

diperhatikandalam

penyusunantemuan

pemeriksaan

28 Langkah-langkah dalam penyusunan temuan pemeriksaan adalah sebagaiberikut:

a. Melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanyaperbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria.

b. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untukmengetahui akibat dan sebab dari perbedaan tersebut, apabilaterdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria.

c. Menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebutsehingga menjadi suatu temuan pemeriksaan.

Langkah-langkah

penyusunantemuan

pemeriksaan

29 Konsep temuan pemeriksaan disusun oleh anggota tim atau ketua timPemeriksa pada saat pemeriksaan berlangsung di lokasi entitas. Khususkonsep temuan pemeriksaan yang disusun oleh anggota Tim Pemeriksa,

8/19/2019 Juklak PDTT 2009

44/76



konsep tersebut harus disetujui/direviu oleh Ketua Tim Pemeriksa.

30 Seluruh langkah dalam penyusunan temuan Pemeriksaandidokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

D. Penyampaian Temuan Pemeriksaan kepada Entitas

31 Konsep TP yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Timdisampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa kepada pimpinan entitas ataupenanggung jawab kegiatan entitas yang bersangkutan.

PenyampaianTP kepada

pejabat entitasyang berwenang

32 Penyampaian konsep temuan pemeriksaan ini hendaknya diberi‘watermark’ dengan kata “KONSEP” untuk membedakan dengan hasiltemuan pemeriksaan akhir. Penyampaiannya kepada manajemen entitaspemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhantergantung dari kebijakan dan pertimbangan Tim Pemeriksa.

Pemberianwatermark�

juklak pdtt 2009

Documents