jl. moh. hatta nomor telp./facs. (0538) 2022310 kuala pembuang 74212 kalimantan tengah ... · 2018....

Jl. Moh. Hatta Nomor Telp./Facs. (0538) 2022310 Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

Email : [email protected] Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

i PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 03 KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : [email protected] KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/361/2018 tentang Penenetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019;

b. bahwa Keputusan Bupati Seruyan tersebut menjadi dasar untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 oleh Kepala Perangkat Daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2o19 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Seruyan tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

ii 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

iii 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,1Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Nomor 34);

iv 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Nomor 1);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2O19 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D);

23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;

24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

v KETIGA : Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan tahun lalu (2017), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan RKPD. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, serta program dan kegiatan. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019. BAB V. PENUTUP Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaandan rencana tindak lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Ditetapkan di Kuala Pembuang Pada Tanggal 23 Juli 2018

KEPALA BADAN,

HARTA SIMA, S.Pd. Pembina Utama Muda

NIP. 19650228 198812 1 0012

vi KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya

Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019. Penyusunan Renja ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk mewujudkan

sinergi kebijakan dan program ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi

tantangan dan motivasi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju good governance, clean government, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

vii Kuala Pembuang, 23 Juli 2018 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan


NIP. 19650228 198812 1 001

viii DAFTAR ISI

Uraian Halaman

Penetapan Rencana Kerja ............................................................... i

Kata Pengantar ............................................................................... vi

Daftar Isi ........................................................................................ viii BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................. 1

11.2 Landasan Hukum ............................................................. 31.3 Maksud dan Tujuan ......................................................... 7

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................... 8

BAB II HASIL DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...……………………………………..................... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .………….................................. 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …................ 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............................................................. 17

2.3.1 Analisis tingkat kinerja ..................................................... 17

2.3.2 Penentuan isu-isu strategis .............................................. 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..…..………………. 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................ 273.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................. 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................... 29

3.3 Program dan Kegiatan ...................................................... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......................................................................... 40

BAB V PENUTUP ........................................................................ 46

Page | 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 yang merupakan pedoman perencanaan program dan kegiatan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penyesuaian untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).


R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2019. Penyusunan Renja juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2019. Penyelarasan diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renja untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatenn terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Page | 3

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Page | 4

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Page | 5

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,1Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

Page | 6

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Nomor 34);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 2017 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah Nomor 1);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2O19 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D);

23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;

24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

Page | 7

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Periode 2018-20323 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan 2018 per 30 Juni 2018 (triwulan II 2018).

Tujuan penyusunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;

4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Page | 8

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan tahun lalu (2017), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

BAB V. PENUTUP Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaandan rencana tindak lanjut.

Page | 9

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut Tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu serta rencana target kinerja capaian program Renstra SOPD 2013-2018 sebagai berikut :

Page | 10

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Periode 2013-2018

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daerah danProgram / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Outcput) Target Capaian Kinerja Rentra PD Tahun 2013-2018 (Akhir Periode Tahun 2018) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun s/d 2017 Target Kinerja Renja PD Tahun 2018 Realiasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Renja s/d Triwulan II Tahun 2018 Capaian Target Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Renja OPD Realisasi Tingkat Capaian Kinerja(%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target(%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4 11 RUTIN

1.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi

perkantoran 400% 320% 80% 0% 0% 320% 80% 1.05.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 3.750 surat 3.000 surat 750 surat - 0% 3.000 surat 80% Kesbangpol 1.05.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa Komuni-kasi, sumber daya air dan listrik 60 bln 48 bln 12 bln - 0% 48 bln 80% Kesbangpol 1.05.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dan jenis jasa adminis-trasi yang ditetapkan dengan SK 75 bh 60 bh 22 bh - 0% 60 bh 80% Kesbangpol 1.05.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 325 jenis 248 jenis 62 jenis - 0% 248 jenis 76,31% Kesbangpol 1.05.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yg disediakan 35 jenis 26 jenis 5 jenis - 0% 26 jenis 74,29% Kesbangpol 1.05.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan 90 jenis 70 jenis 18 Jenis - 0% 70 jenis 77,78% Kesbangpol 1.05.02.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dan jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yg disediakan 45 jenis 55 jenis 7 Jenis - 0% 55 jenis 122,22% Kesbangpol

Page | 11

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 110 jenis 81 jenis 27 jenis - 0% 81 jenis 73,64% Kesbangpol 1.05.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 55 jenis 44 jenis 11 jenis - 0% 44 jenis 80% Kesbangpol 1.05.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dan jenis makanan dan mimunan yang disediakan 55 jenis 44 jenis 11 jenis - 0% 44 jenis 80% Kesbangpol 1.05.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar / ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan ke dalam daerah 530 kali 409 kali 127 kali - 0% 409 kali 77,17% Kesbangpol 1.05.02.02 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 400% 320% 80% 50% 63% 370% 92,50% 1.05.02.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100% 4 unit 133,33% Kesbangpol 1.05.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 19 unit 13 unit 10 unit 10 unit 100% 23 unit 121,05% Kesbangpol 1.19.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 193 unit 14 unit 20 unit 20 unit 100% 34 unit 17,62% Kesbangpol 1.05.02.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan 12 unit 116 unit 46 unit 46 unit 100% 162 unit 1350% Kesbangpol 1.05.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 5 unit 5 unit 1 unit - 0% 5 unit 80% Kesbangpol 1.05.02.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala 5 unit 5 unit 1 unit - 25% 5 unit 80% Kesbangpol 1.05.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara rutin/berkala 15 unit 16 unit 8 unit - 25% 16 unit 106,67% Kesbangpol 1.05.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 235 unit 200 unit 40 unit - 0% 200 unit 85,11% Kesbangpol

1.05.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur Cakupan Peningkatan

Disiplin Aparatur 400% 320% 80% 0% 0% 320% 80% 1.05.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang diadakan 290 stell 216 Stel 110 Stel - 0% 216 Stel 74,48% Kesbangpol

Page | 12

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 400% 80% 80% 0% 0% 80% 20% 1.05.02.05.45 Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan 65 org 12 org 4 org - 0% 8 org 13,33% Kesbangpol 1.05.02.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 400% 160% 80% 0% 0% 160% 40% 1.05.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah buku laporan yang diadakan 40 bh 32 bh 9 bh - 0% 32 bh 80% Kesbangpol

1.05.02. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05.02.15 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan 360% 240% 80% 0% 0% 240% 67% 1.05.02.15.16 Sosialisasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan FKDM 8 keg 6 keg 2 keg - - 4 keg 75% Kesbangpol 1.05.02.17 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Meningkatnya pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat 12 keg 320% 80% 0% 0% 320% 58,33% 1.05.02.17.03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai- nilai Luhur Budaya Bangsa Jumlah Kegiatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 5 keg 6 keg 3 keg - 0% 6 keg 120% Kesbangpol 1.05.02.17.05 Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 10 keg 8 keg 2 keg - 0% 8 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.17.11 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Jumlah Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 10 keg 14 keg 5 keg - 0% 14 keg 140% Kesbangpol

Page | 13

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya pembinaan

kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap masyarakatserta ketahanan sosial budaya dan ekonomi 400% 320% 80% 25% 0% 345% 86% 1.05.02.18.10 Sosialisasi dan Pembinaan Forum Bela Negara (FBN) Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan FBN 10 keg 8 keg 2 keg - 0% 8 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.18.11 Sosialisasi dan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan FPK 10 keg 8 keg 2 keg - 0% 8 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.18.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 bh 1 bh 1 bh - 0% 1 bh 50% 1.05.02.18.13 Rakor dan Permbinaan FKUB Kabupaten Seruyan Jumlah Kegiatan Rakor dan Permbinaan FKUB Kabupaten Seruyan 10 keg 10 keg 1 keg 1 keg 100% 10 keg 100% Kesbangpol

1.05.02.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya peran aktif,

penguatan dan pemberdayaan masyarakat, ormas/lsm dan parpol dalam menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat yang berdemokrasi 400% 320% 80% 0% 0% 320% 80% 1.05.02.21.01 Penyuluhan Kepada Masyarakat Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat 10 keg 9 keg 2 keg - 0% 9 keg 70% Kesbangpol 1.05.02.21.04 Penyusunan Data Base Partai Politik Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Base Partai Politik 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 3 keg 75% Kesbangpol 1.05.02.21.05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pelaporan yang disusun 3 bh 2 bh 1 bh - 0% 2 bh 66,67% 1.05.02.21.07 Pembinaan Partai Politik Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik 4 keg 3 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.21.09 Penyusunan Data Base Ormas, Organisasi Profesi dan LSM Jumlah Kegiatan Penyusunan Data Base Ormas, Organisasi Profesi dan LSM 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.21.10 Inventarisasi dan Pembinaan Ormas, Lembaga Profesi, LSM dan Parpol Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan Keuangan 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol

Page | 14

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.21.12 Sosialisasi Pembinaan Ormas dan LSM Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ormas dan LSM 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.21.13 Sosialisasi Perundang- undang politik dan kemasyaratan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perundang-undang politik dan kemasyaratatan 4 keg 2 keg 2 keg - 0% 2 keg 50% 1.05.02.26 Program penanganan konflik

dan pengawasan orang asing Meningkatnya penanganan konflik dan pengawasan orang asing di daerah 320% 240% 80% 0% 0% 240% 75% 1.05.02.26.01 Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing Jumlah Orang Asing yang berada di Kabupaten Seruyan 110 org 96 org 24 org - 0% 96 org 87,27% Kesbangpol 1.05.02.26.03 Monitoring antisipasi cegah dini potensi konflik dan mediator penangan konflik Jumlah Kasus konflik dan mediator penangan konflik 8 kasus 6 kasus 2 kasus - 0% 6 kasus 75,00% Kesbangpol

1.05.02.27. Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam Meningkatnya kewaspadaan

dini dan kerjasama intelkam dalam penanganan konflik sosial di daerah 400% 240% 80% 0% 0% 240% 60% 1.05.02.27.02 Rapat Koordinasi Kerjasama Intelkam Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Kerjasama Intelkam 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.27.03 Komunitas Intelijen Daerah Jumlah Kegiatan Kominda 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol 1.05.02.27.05 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 5 keg 4 keg 1 keg - 0% 4 keg 80% Kesbangpol

1.05.02.31 Program Dukungan Kelancaran Pemilu Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 240% 240% 80% 0% 0% 240% 100% 1.05.02.31.02 Posko Monitoring Pemilu Jumlah dokumen pelaporan yang disusun 3 bh 3 bh 1 bh - 0% 3 bh 100% Kesbangpol

Page | 15

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 1 program utama yaitu Program Pendidikan Politik Kemasyarakatan pada tahun 2014 dan 2018. Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Page | 16

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Indikator SPM IKK Target Renstra SOPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 13 14 15 16 1 Pembinaan Partai Politik di Kabupaten /Kota √ 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg 5 keg 3 keg 2 Pembinaan Terhadap Ormas/ LSM/OKP Aktif √ 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg

Page | 17

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Analisis tingkat kinerja Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dari tahun 2017 s/d pertengahan Bulan Juli 2018 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu : 1. situasi dan kondisi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketentraman dan ketertiban melalui peran serta elemen masyarakat Kabupaten Seruyan. Sebagai tolak ukur bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dapat bersinergi dengan Forum-Forum yang ada dan Instansi/Lembaga/Aparat Keamanan; 2. Meningkatnya kesadaraan Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Aparatur. Dimana dapat dilihat bahwa telah memahami pentingnya penyaluran Aspirasi Politik yang demokratis dan bertanggungjawab. Disamping itu, terselenggaranya Pemilu DPD RI, DPR RI dan DPRD di 10 Kecamatan tanpa ada konflik dan berlangsung dengan sukses, aman dan damai menjadi tolak ukur peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam memberikan pendidikan politik dan pemahaman berhubungan dengan Undang-Undang Bidang Politik dan Tata cara Pemilu dan Pemilukada; 3. Terpetakannya kekuatan sosial politik di Kabupaten Seruyan dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang demokratis tentunya sangat penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk mengetahui secara pasti peta kekuatan Sosial Politik di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi tolak ukur bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk pencitraan situasi dan kondisi politik secara khusus pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Seruyan;

Page | 18

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, pembauran bangsa bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan generasi muda. Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan dan pengembangan pembauran bangsa adalah merupakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyelenggarakan pengembangan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan demi untuk menumbuhkan rasa cinta air, bela negara dan terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Seruyan; 5. Terbinanya hubungan/komunikasi antara Forum-forum yang ada seperti Tim Penanganan Konflik Sosial, Kominda, FKUB, FPK, FBN dan FKDM sebagai salah satu tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk bermitra dan bekerjasama dengan Forum-forum yang ada; 6. Terpantaunya masalah-masalah terkini/aktual dan faktual di Kabupaten Seruyan : a. Terpetakannya kerawanan konflik di Kabupaten Seruyan, tersedianya Peta rawan konflik di Kabupaten Seruyan menjadi dasar acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan kewaspadaan dini secara efektif sehingga tercipta situasi kondisi yang tertib dan aman. b. Menurunnya tingkat konflik di Kabupaten Seruyan, hal ini berkaitan dengan terpantau dan tertanganinya sedini mungkin keadaan situasi dan kondisi yang ada. 7. Terbinanya hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui Ormas/ LSM yang merupakan salah satu tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bekerjasama/bermitra dengan ormas/LSM yang ada; 8. Terselenggaranya pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan :

Page | 19

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


a. Laporan keuangan dan kinerja, Triwulan, Semesteran dan Tahunan menjadi tolak ukur dari pelaksanaan Program dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. b. Tertanganinya tugas-tugas Kesekretariatan dan terpenuhinya sarana prasarana aparatur merupakan tolak ukur bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan berkenaan dengan kelancaraan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan. 2. Isu-Isu strategis Perangkat Daerah Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Seruyan dapat di kemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, sebagai berikut : 1. Belum optimalnya forum-forum yang ada di Daerah yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika. Disamping itu Era Globalisasi sekarang ini sangat berimbas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai lunturnya jati diri bangsa serta Ideologi Pancasila yang berakibat terjadinya penurunan Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme; 3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral politik serta kedewasaan era demokrasi sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan

Page | 20

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


4. Kurangnya kesiapan aparat pemerintah maupun keamanan dalam mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa; 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 perlu ditinjau kembali dan diperbaiki sebelum ditetapkannya RKPD Tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4. berikut.

Page | 21

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No Rancangan RKPD Analisi Kebutuhan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 RUTIN 2.568.377.200 2.568.377.200 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

80% 1.488.377.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


80% 1.488.377.200 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat kuala pembuang Jumlah Surat 500 lbr 15.000.000 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat kuala pembuang Jumlah Surat 500 lbr 15.000.000 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sum ber daya air & listrik kuala pembuang Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sum ber daya air & listrik 12 bln 188.000.000 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sum ber daya air & listrik kuala pembuang Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sum ber daya air & listrik 12 bln 188.000.000 3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan kuala pembuang Jumlah dan Jenis Jasa administrasi Keuangan yg ditetapkan dengan SK 21 bh 500.490.000 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan kuala pembuang Jumlah dan Jenis Jasa administrasi Keuangan yg ditetapkan dengan SK 21 bh 500.490.000 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kuala pembuang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 100.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kuala pembuang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 100.000.000 5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kuala pembuang Jumlah dan Jenis Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan 7 jenis 45.000.000 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kuala pembuang Jumlah dan Jenis Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan 7 jenis 45.000.000 6 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor kuala pembuang Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 18 jenis 25.000.000 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor kuala pembuang Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 18 jenis 25.000.000

Page | 22

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kuala pembuang Jumlah dan jenis peralatan & perleng kapan ktr disediakan 10 jenis 53.000.000 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kuala pembuang Jumlah dan jenis peralatan & perleng kapan ktr disediakan 10 jenis 53.000.000 8 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga kuala pembuang Jumlah dan jeunis peralatan rumah tangga yg disediakan 16 jenis 5.000.000 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga kuala pembuang Jumlah dan jeunis peralatan rumah tangga yg disediakan 16 jenis 5.000.000 9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan kuala pembuang Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 12 bln 17.760.000 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan kuala pembuang Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 12 bln 17.760.000 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pegawai kuala pembuang Waktu Penyediaan makanan dan minuman pegawai 11 bln 150.000.000 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pegawai kuala pembuang Waktu Penyediaan makanan dan minuman pegawai 11 bln 150.000.000 11 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah Kab. Seruyan Palangka Raya/ Provinsi lainnya dan Jakarta Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah dalan 1 tahun 130 kali 369.127.200 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah Kab. Seruyan Palangka Raya/ Provinsi lainnya dan Jakarta Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah dalan 1 tahun 130 kali 369.127.200 2 Program Peningkat

an Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

80% 767.000.000 Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur


80% 767.000.000 12 Kegiatan Pembangu nan gedung kantor kuala pembuang Jumlah Gedung Kantor yg diadakan 1 unit 222.000.000 Kegiatan Pembangu nan gedung kantor kuala pembuang Jumlah Gedung Kantor yg diadakan 1 unit 222.000.000 13 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor kuala pembuang Jumlah perlengka pan gedung kantor yang diadakan 10 unit 100.000.000 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor kuala pembuang Jumlah perlengka pan gedung kantor yang diadakan 10 unit 100.000.000 14 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor kuala pembuang Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 8 unit 80.000.000 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor kuala pembuang Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 8 unit 80.000.000 15 Kegiatan Pengadaan mebeleur kuala pembuang Jumlah dan jenis mebeleuryg diadakan 15 unit 150.000.000 Kegiatan Pengadaan mebeleur kuala pembuang Jumlah dan jenis mebeleuryg diadakan 15 unit 150.000.000 16 Kegiatan Pemeliha raan rutin/ berkala gedung kantor kuala pembuang Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/ berkala 1 unit 70.000.000 Kegiatan Pemeliha raan rutin/ berkala gedung kantor kuala pembuang Jumlah gedung kantor yg dipelihara rutin/ berkala 1 unit 70.000.000

Page | 23

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


17 Kegiatan Pemeliha raan rutin /berkala mobil jabatan kuala pembuang Jumlah mobil jabatan yg dipelihara rutin/ berkala 1 unit 35.000.000 Kegiatan Pemeliha raan rutin /berkala mobil jabatan kuala pembuang Jumlah mobil jabatan yg dipelihara rutin/ berkala 1 unit 35.000.000 18 Kegiatan Pemeliha raan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional kuala pembuang Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara rutin/ berkala 10 unit 60.000.000 Kegiatan Pemeliha raan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional kuala pembuang Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara rutin/ berkala 10 unit 60.000.000 19 Kegiatan Pemeliha raan rutin /berkala peralatan gedung kantor kuala pembuang Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala 40 unit 50.000.000 Kegiatan Pemeliha raan rutin /berkala peralatan gedung kantor kuala pembuang Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/berkala 40 unit 50.000.000 3 Peningkatan

Disiplin Aparatur Cakupan

Peningkatan Disiplin Aparatur

80% 126.000.000 Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

80% 126.000.000 20 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengka pannya kuala pembuang Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanya yang diadakan 56 stell 42.000.000 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengka pannya kuala pembuang Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanya yang diadakan 56 stell 42.000.000 21 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kuala pembuang Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 56 stell 84.000.000 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kuala pembuang Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 56 stell 84.000.000 4 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80% 112.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


80% 112.000.000 22 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Palangka Raya/ Provinsi lainnya dan Jakarta Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan 8 org 112.000.000 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Palangka Raya/ Provinsi lainnya dan Jakarta Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan 8 org 112.000.000 5 Program Peningka

tan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80% 75.000.000 Program Peningka tan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


80% 75.000.000

Page | 24

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


23 Kegiatan Penyusu nan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD kuala pembuang Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD 8 bh 75.000.000 Kegiatan Penyusu nan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD kuala pembuang Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD 8 bh 75.000.000 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT 2.045.000.000 2.045.000.000

6 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase pembi naan pengembangan wawasan kebangsaa an terhadap masya rakat

80% 300.000.000 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase pembi naan pengembangan wawasan kebangsaa an terhadap masya rakat

80% 300.000.000 24 Kegiatan Peningkat an kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Kab. Seruyan dan Kab./Kota di Kalteng Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesada ran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 3 Keg 225.000.000 Kegiatan Peningkat an kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Kab. Seruyan dan Kab./Kota di Kalteng Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesada ran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 3 Keg 225.000.000 25 Kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan & Pengem bangan Wawasan Kebangsaan 2 keg 75.000.000 Kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan & Pengem bangan Wawasan Kebangsaan 2 keg 75.000.000 7 Program kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase Pembina an kemitraan peng ambangan wawasan kebangsaan

80% 100.000.000 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase Pembina an kemitraan peng ambangan wawasan kebangsaan

80% 100.000.000 26 Kegiatan pembinaan forum bela negara (FBN) Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Bela Negara (FBN) 2 keg 50.000.000 Kegiatan pembinaan forum bela negara (FBN) Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Bela Negara (FBN) 2 keg 50.000.000 27 Kegiatan pembinaan forum pembauran kebangsaan (FPK) Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran kebangsaan (FPK) 2 keg 50.000.000 Kegiatan pembinaan forum pembauran kebangsaan (FPK) Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran kebangsaan (FPK) 2 keg 50.000.000 8 Program pendidikan

politik masyarakat Persentase

Pembinaan politik dan kemasyarakatan

80% 785.000.000 Program pendidikan politik masyarakat

Persentase Pembinaan politik dan kemasyarakatan

80% 785.000.000

Page | 25

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


28 Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat 2 keg 75.000.000 Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat 2 keg 75.000.000 29 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan politik daerah Kab. Seruyan Jumlah Data dan Informasi Situasi Perkembangan Politik Daerah 12 dok 510.000.000 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan politik daerah Kab. Seruyan Jumlah Data dan Informasi Situasi Perkembangan Politik Daerah 12 dok 510.000.000 30 Kegiatan inventarisasi dan pembinaan partai politik Kuala Pembuang Jumlah Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Partai Politik 2 keg 75.000.000 Kegiatan inventarisasi dan pembinaan partai politik Kuala Pembuang Jumlah Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Partai Politik 2 keg 75.000.000 31 Kegiatan inventarisasi dan pembinaan ormas dan LSM Kuala Pembuang Jumah Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Ormas dan LSM 2 keg 75.000.000 Kegiatan inventarisasi dan pembinaan ormas dan LSM Kuala Pembuang Jumah Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Ormas dan LSM 2 keg 75.000.000 32 Kegiatan verifikasi bantuan keuangan partai politik Kuala Pembuang Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 1 keg 50.000.000 Kegiatan verifikasi bantuan keuangan partai politik Kuala Pembuang Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 1 keg 50.000.000 9 Program

Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Persentase Penanga nan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

80% 285.000.000 Program Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Persentase Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

80% 285.000.000 33 Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing Kab. Seruyan Jumlah Warga Negara Asing yang berada di Kabupaten Seruyan 24 org 85.000.000 Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing Kab. Seruyan Jumlah Warga Negara Asing yang berada di Kabupaten Seruyan 24 org 85.000.000 34 Kegiatan penanganan konflik sosial Kab. Seruyan Jumlah Konflik Sosial yang tertangani 1 kasus 200.000.000 Kegiatan penanganan konflik sosial Kab. Seruyan Jumlah Konflik Sosial yang tertangani 1 kasus 200.000.000 10 Program

Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam

Persentase Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam

80% 175.000.000 Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam


80% 175.000.000

Page | 26

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


35 Kegiatan Kominda Kab. seruyan Jumlah data dan informasi situasi dan kondisi daerah kabupaten Seruyan 12 dok 100.000.000 Kegiatan Kominda Kab. seruyan Jumlah data dan informasi situasi dan kondisi daerah kabupaten Seruyan 12 dok 100.000.000 36 Kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah - - - - Kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah - - - - 37 Kegiatan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) 2 keg 75.000.000 Kegiatan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) 2 keg 75.000.000 11 Program peningkat

an ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase peningka tan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah

80% 400.000.000 Program peningkat an ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase peningka tan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah

80% 400.000.000 38 Kegiatan ketahanan sosial dan pelestarian / pengembangan seni budaya daerah Kab. Seruyan Jumlah Data dan Informasi Ketahanan Sosial & Pelestarian/ Pengembangan Seni Budaya Daerah 12 dok 125.000.000 Kegiatan ketahanan sosial dan pelestarian / pengembangan seni budaya daerah Kab. Seruyan Jumlah Data dan Informasi Ketahanan Sosial & Pelestarian/ Pengembangan Seni Budaya Daerah 12 dok 125.000.000 39 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan 2 keg 75.000.000 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan 2 keg 75.000.000 40 Kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi daerah Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi Daerah 2 keg 75.000.000 Kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi daerah Kab. Seruyan Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi Daerah 2 keg 75.000.000 41 Kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah Kab. Seruyan Jumlah Data dan Informasi Ketahanan dan Perkembangan Ekomoni Daerah 12 dok 125.000.000 Kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah Kab. Seruyan Jumlah Data dan Informasi Ketahanan dan Perkembangan Ekomoni Daerah 12 dok 125.000.000 T o t a l 4.613.377.200 4.613.377.200

Page | 27

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan selain mengacu kepada Kebijakan Pemerintah juga memperhatikan Kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Politik dan

Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memiliki 1 (satu) Program yaitu Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan 6 (enam) Kegiatan Prioritas, yaitu :

1. Dukungan Manajemen Dan Dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;

2. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;

3. Fasilitasi Politik Dalam Negeri;

4. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

5. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; serta

6. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145). mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

Page | 28

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan

Page | 29

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama,

7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan

2. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Page | 30

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum, berakhlak mulia dan menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa”

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang berakhlak Mulia, bertoleransi dalam beragama, berbudaya dan berwawasan kebangsaan;

2. Meningkatnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat;

3. Meningkatkan peran aktif, penguatan dan pemberdayaan Masyarakat, Ormas/LSM dan Parpol dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang berdemokrasi;

4. Mewujudkan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Daerah;

5. Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Badan Kesbangpol. Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka

dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut.

Page | 31

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Berikut Tabel 3.2 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

Page | 32

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Formulasi/rumus Indikator Satuan Target Kinerja

1 Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum, berakhlak mulia dan menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan hidup rukun dan damai.

Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat.

{(Realisasi Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan tahun n) / (Target Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan tahun n)} x 100%.

% 80

Meningkatnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

Jumlah Konflik Sosial yang tertangani.

Jumlah Konflik Sosial yang tertangani tahun n

kasus 1

Meningkatkan peran aktif, penguatan dan pemberdayaan Masyarakat, Ormas/LSM dan Parpol dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang berdemokrasi.

Persentase pembinaan politik daerah.


% 80

Mewujudkan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Kemasyarakatan.

Cakupan peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Kemasyarakatan.


% 80

Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Badan Kesbangpol.

Cakupan peningkatan Pelayanan dan Kinerja Badan Kesbangpol.

Rata-rata tingkat capaian Pelayanan dan Kinerja Badan Kesbangpol tahun n.

% 80

Page | 33

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


3.3. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, dalam misi “Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI”;

2. Mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, dalam agenda “Melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara”, “Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya” dan “Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial”.

3. Mendukung pencapaian Sustainable Develpoment Goals (SDGs) kinerja pada tujuan 16, yaitu “Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan”;

4. Prumusan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Dalam Renja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan merencanakan 11 program dan 40 kegiatan dengan jumlah total dana pagu indikatif sebesar Rp. 4.613.377.200 Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Seruyan kecuali untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dilakukan di luar daerah.

Page | 34

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Berikut Tabel 3.3 mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Seruyan.

Page | 35

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Seruyan

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(Rp.) 1 2 3 8 RUTIN

1.05.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


80% 1.488.377.200 1.612.000.000

1.05.02.01.01. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat kuala pembuang

500 lbr 15.000.000 DAU 500 lbr 15.000.000

1.05.02.01.02. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

kuala pembuang

12 bln 188.000.000 DAU 12 bln 288.000.000

1.05.02.01.07. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah dan Jenis Jasa administrasi Keuangan yang ditetapkan dengan SK

kuala pembuang

21 bh 500.490.000 DAU 21 bh 500.490.000

1.05.02.01.10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor

kuala pembuang

12 bln 100.000.000 DAU 12 bln 100.000.000

1.05.02.01.11. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

kuala pembuang

7 jenis 45.000.000 DAU 7 jenis 50.000.000

1.05.02.01.12. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

kuala pembuang

18 jenis 25.000.000 DAU 18 jenis 27.500.000

Page | 36

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.01.13. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan

kuala pembuang

10 jenis 53.000.000 DAU 10 jenis 63.000.000

1.05.02.01.14. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah dan jeunis peralatan rumah tangga yang disediakan

kuala pembuang

16 jenis 5.000.000 DAU 16 jenis 25.000.000

1.05.02.01.15. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

kuala pembuang

12 bln 17.760.000 DAU 12 bln 17.760.000

1.05.02.01.17. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pegawai

Waktu Penyediaan makanan dan minuman pegawai

kuala pembuang

11 bln 150.000.000 DAU 11 bln 165.000.000

1.05.02.01.18. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah

Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah dalan 1 tahun

Kab. Seruyan Palangka

Raya/ Provinsi lainnya dan

Jakarta

130 kali 369.127.200 DAU 127 kali 360.250.000

1.05.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80% 767.000.000 620.000.000

1.05.02.02.03. Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang diadakan

kuala pembuang

1 unit 222.000.000 DAU - -

1.05.02.02.07. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

kuala pembuang

10 unit 100.000.000 DAU 15 unit 150.000.000

1.05.02.02.09. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

kuala pembuang

8 unit 80.000.000 DAU 10 unit 100.000.000

1.05.02.02.10. Kegiatan Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan

kuala pembuang

15 unit 150.000.000 DAU 12 unit 120.000.000

1.05.02.02.22. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala

kuala pembuang

1 unit 70.000.000 DAU 1 unit 80.000.000

1.05.02.02.23. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala

kuala pembuang

1 unit 35.000.000 DAU 1 unit 35.000.000

1.05.02.02.24. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yg dipelihara rutin/ berkala

kuala pembuang

10 unit 60.000.000 DAU 12 unit 75.000.000

1.05.02.02.28. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

kuala pembuang

40 unit 50.000.000 DAU 45 unit 60.000.000

Page | 37

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.03. Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

80% 126.000.000 168.000.000

1.05.02.03.02. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanya yang diadakan

kuala pembuang

56 stell 42.000.000 DAU 56 stell 42.000.000

1.05.02.03.05. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

kuala pembuang

56 stell 84.000.000 DAU 112 stel 126.000.000

1.05.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


80% 112.000.000 120.000.000

1.05.02.05.45. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Palangka Raya/ Provinsi

lainnya dan Jakarta

8 org 112.000.000 DAU 8 org 120.000.000

1.05.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


80% 75.000.000 80.000.000

1.05.02.06.01. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD

kuala pembuang

8 bh 75.000.000 DAU 8 bh 80.000.000

1.05.02 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.045.000.000 2.400.000.000 1.05.02.17. Program pengembangan

wawasan kebangsaan Persentase pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat

80% 300.000.000 400.000.000

1.05.02.17.03. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Kab. Seruyan dan Kab./Kota

di Kalteng

3 Keg 225.000.000 DAU 3 Keg 275.000.000

1.05.02.17.13. Kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kab. Seruyan 2 keg 75.000.000 DAU 2 keg 125.000.000

1.05.02.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase pembinaan kemitraan pengambangan wawasan kebangsaan

80% 100.000.000 200.000.000

Page | 38

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.18.14. Kegiatan pembinaan forum bela negara (FBN)

Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Bela Negara (FBN)


1.05.02.18.15. Kegiatan pembinaan forum pembauran kebangsaan (FPK)

Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran kebangsaan (FPK)


1.05.02.21. Program pendidikan politik masyarakat

Persentase pembinaan politik dan kemasyarakatan

80% 785.000.000 600.000.000

1.05.02.21.01. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat

Jumlah Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat


1.05.02.21.14. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan politik daerah

Jumlah Data dan Informasi Situasi Perkembangan Politik Daerah

Kab. Seruyan 12 dok 510.000.000 DAU 12 dok 250.000.000

1.05.02.21.15. Kegiatan inventarisasi dan pembinaan partai politik

Jumlah Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Partai Politik

Kuala Pembuang

2 keg 75.000.000 DAU 2 keg 100.000.000

1.05.02.21.16. Kegiatan inventarisasi dan pembinaan ormas dan LSM

Jumah Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Ormas dan LSM

Kuala Pembuang

2 keg 75.000.000 DAU 2 keg 100.000.000

1.05.02.21.17. Kegiatan verifikasi bantuan keuangan partai politik

Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Kuala Pembuang

1 keg 50.000.000 DAU 1 keg 50.000.000

1.05.02.26. Program Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Persentase Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

80% 285.000.000 350.000.000

1.05.02.26.01. Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing

Jumlah Warga Negara Asing yang berada di Kabupaten Seruyan

Kab. Seruyan 24 org 85.000.000 DAU 24 org 125.000.000

1.05.02.26.03. Kegiatan penanganan konflik sosial

Jumlah Konflik Sosial yang tertangani

Kab. Seruyan 1 kasus 200.000.000 DAU 1 kasus 225.000.000

1.05.02.27. Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam


80% 175.000.000 250.000.000

1.05.02.27.03. Kegiatan Kominda Jumlah data dan informasi situasi dan kondisi daerah kabupaten seruyan

Kab. seruyan 12 dok 100.000.000 DAU 12 dok 150.000.000

Page | 39

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1.05.02.27.06. Kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah

Jumlah Kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

- - - - -

1.05.02.27.07. Kegiatan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

Jumlah Kegiatan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)


1.05.02.32. Program peningkatan ketahanan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah

80% 400.000.000 600.000.000

1.05.02.32.03. Kegiatan ketahanan sosial dan pelestarian / pengembangan seni budaya daerah

Jumlah Data dan Informasi Ketahanan Sosial dan Pelestarian/ Pengembangan Seni Budaya Daerah


1.05.02.32.04. Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan


1.05.02.32.05. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi daerah

Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi Daerah


1.05.02.32.06. Kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah

Jumlah Data dan Informasi Ketahanan dan Perkembangan Ekomoni Daerah


TOTAL 4.613.377.200 5.000.000.000

Page | 40

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Seruyan yang dalam RPJMD. Program kerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Seruyan adalah :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Capaian program ini adalah persentase pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai

Luhur Budaya Bangsa; Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda pelajar untuk mempertahan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 3 kali

2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Pemerintah dan generasi muda pelajar. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Capaian program ini adalah Persentase pembinaan kemitraan pengambangan wawasan kebangsaan melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

Page | 41

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1) Kegiatan Pembinaan Forum Bela Negara (FBN); Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Bela Negara bagi Aparatur Pemerintah dan anggota / elemen masyarakat. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

2) Kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan sehingga tidak terjadi konflik terkait permasalahan suku, etnis dan ras di Kabupaten Seruyan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat; Capaian program ini adalah Persentase pembinaan politik dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat;

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peraturan tentang politik dan kemasyarakatan bagi anggota / elemen masyarakat. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Politik Daerah; Kegiatan ini ditujukan sebagai penyusunan data dan informasi situasi perkembangan politik di Kabupaten Seruyan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumem sebanyak 12 buah.

3) Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Partai Politik Kegiatan ini ditujukan sebagai pemutahiran data dan meningkatkan peran serta Partai Politik dalam pembangunan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

4) Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Ormas dan LSM; Kegiatan ini ditujukan sebagai pemutahiran data dan meningkatkan peran serta Ormas dan LSM dalam pembangunan. Keluaran kegiatan ini adalah kegiatan sebanyak 2 kali.

Page | 42

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


5) Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan Partai Politik penerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 1 kali.

4. Program Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; Capaian program ini adalah Persentase penanganan konflik dan pengawasan orang asing melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing;

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi warga negara asing yang berada di Kabupaten Seruyan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah warga negara asing sebanyak 24 orang.

2) Kegiatan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini ditujukan meningkatkan penanganan konflik sosial, pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Kasus yang terselesaikan sebanyak 1 kasus.

5. Program Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam; Capaian program ini adalah Persentase peningkatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Kominda;

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan guna deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan dan ancaman yang akan mengganggu kondusifitas daerah. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumem sebanyak 12 buah.

2) Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan ini ditujukan meningkatkan kewaspadaan guna deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan dan ancaman yang akan mengganggu kondusifitas daerah bagi anggota / elemen masyarakat. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

Page | 43

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


6. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah. Capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Ketahanan Sosial dan Pelestarian / Pengembangan Seni

Budaya Daerah; Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Data dan Informasi Ketahanan Sosial dan Pelestarian / Pengembangan Seni Budaya Daerah. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen sebanyak 12 buah.

2) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan; Kegiatan ini ditujukan untuk menfasilitasi dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan dalam rangka mencegah konflik agama terkait pendirian rumah ibadah serta penyelesaian konflik agama lainnya yang terjadi di Kabupaten. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Daerah; Kegiatan ini ditujukan untuk menfasilitasi dialog antara pelaku ekonomi menengah ke bawah dengan pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Seruyan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sebanyak 2 kali.

4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan data dan informasi ketahanan dan perkembangan ekomoni daerah. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen sebanyak 12 buah.

Selain program kerja utama yang mengarah pada pencapaian

RPJMD terdapat juga program kerja pendukung Badan Kesatuan Banga dan Politik Kabupaten Seruyan adalah :

Page | 44

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Capaian program ini adalah Cakupan layanan administrasi perkantoran secara rutin melalui 11 (sebelas) jenis layanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Capaian program ini adalah Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur. Hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya dukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 melalui 8 kegiatan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Capaian Program ini adalah Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur melalui 2 (dua) kegiatan. keluaran kegiatan ini adalah jumlah pakaian yang disediakan sebanyak 112 stel.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Capaian Program ini adalah Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui 1 (satu) kegiatan. keluaran kegiatan ini adalah jumlah peserta diklat, bimtek dan sosialisasi sebanyak 5 orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Program ini adalah Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui 1 (satu) kegiatan. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen sebanyak 8 buah

Indikator kinerja dari kesebelas program tersebut tanggung

jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Seruyan Tahun 2019 terdapat 11 Program dan 40 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur

Page | 45

R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9


tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

TAHUN ANGGARAN 2019

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8

Urusan / Bidang Urusan

pemerintahan

Alokasi Dana

Organisasi / SKPD : 1.05.02.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah KegiatanHasil

Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 1 dari 11

1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN

UMUM, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.612.000 1.05.1.05.02.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan

layanan

administrasi

perkantoran

80% 1.488.377.200,00 Program rutin kantor Meningkatnya

kapasitas dan

profesionalisme

sumber daya

aparatur

15.000 1.05.1.05.02.01.01. Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

15.000.000,00 Jumlah Surat 500 lbr Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

288.000 1.05.1.05.02.01.02. Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik

188.000.000,00 Waktu

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

12 bln Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

500.490 1.05.1.05.02.01.07. Kegiatan Penyediaan jasa

administrasi keuangan

500.490.000,00 Jumlah dan

Jenis Jasa

Administrasi

Keuangan

yang

ditetapkan

dengan SK

21 bh Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

RKPD - PPAS

Pagu

Indikatif 2019Prakiraan

Maju 2020

4.613.377.200,00 5.000.000

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 2 dari 11

100.000 1.05.1.05.02.01.10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100.000.000,00 Waktu

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

12 bln Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

50.000 1.05.1.05.02.01.11. Kegiatan Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

45.000.000,00 Jumlah dan

Jenis Barang

Cetakan dan

Penggandaan

yang

Disediakan

7 jenis Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

27.500 1.05.1.05.02.01.12. Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

25.000.000,00 Jumlah dan

Jenis

komponen

instalasi

listrik/peneran

ga n

bangunan

kantor yang

disediakan

18 jenis Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

63.000 1.05.1.05.02.01.13. Kegiatan Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

53.000.000,00 Jumlah dan

jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor

disediakan

10 jenis Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

25.000 1.05.1.05.02.01.14. Kegiatan Penyediaan peralatan

rumah tangga

25.000.000,00 Jumlah dan

jeunis

peralatan

rumah tangga

yang

disediakan

16 jenis Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

17.760 1.05.1.05.02.01.15. Kegiatan Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

17.760.000,00 Waktu

penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-un

dangan

12 bln Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 3 dari 11

165.000 1.05.1.05.02.01.17. Kegiatan Penyediaan makanan

dan minuman pegawai

150.000.000,00 Waktu

Penyediaan

makanan dan

minuman

pegawai

11 bln Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

360.250 1.05.1.05.02.01.18. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar/dalam

daerah

369.127.200,00 Jumlah

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

luar/dalam

daerah dalan

1 tahun

130 kali Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

620.000 1.05.1.05.02.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan

layanan

sarana dan

prasarana

aparatur

80% 767.000.000,00 Program rutin kantor Meningkatnya

kapasitas dan

profesionalisme

sumber daya

aparatur

- 1.05.1.05.02.02.03. Kegiatan Pembangunan gedung

kantor

222.000.000,00 Jumlah

Gedung

Kantor yang

diadakan

1 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

150.000 1.05.1.05.02.02.07. Kegiatan Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

100.000.000,00 Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang diadakan

10 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

100.000 1.05.1.05.02.02.09. Kegiatan Pengadaan peralatan

gedung kantor

80.000.000,00 Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang diadakan

8 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80kuala

pembuang

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 4 dari 11

120.000 1.05.1.05.02.02.10. Kegiatan Pengadaan mebeleur 150.000.000,00 Jumlah dan

jenis

mebeleur

yang diadakan

15 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

80.000 1.05.1.05.02.02.22. Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

70.000.000,00 Jumlah

gedung kantor

yang

dipelihara

rutin/ berkala

1 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang


rutin/berkala mobil jabatan

35.000.000,00 Jumlah mobil

jabatan yang

dipelihara

rutin/berkala

1 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

60.000.000,00 Jumlah

kendaraan

dinas/

operasional

yg dipelihara

rutin/berkala

10 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang


rutin/berkala peralatan gedung

kantor

50.000.000,00 Jumlah dan

jenis

peralatan

gedung kantor

yang

dipelihara

rutin/berkala

40 unit Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

168.000 1.05.1.05.02.03. Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan

Peningkatan

Disiplin

Aparatur


kapasitas dan

profesionalisme

sumber daya

aparatur

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 5 dari 11

42.000 1.05.1.05.02.03.02. Kegiatan Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

42.000.000,00 Jumlah

pakaian dinas

beserta

perlengkapan

ya yang

diadakan

56 stell Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

126.000 1.05.1.05.02.03.05. Kegiatan Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

84.000.000,00 Jumlah

pakaian

khusus

hari-hari

tertentu yang

diadakan

56 stell Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

120.000 1.05.1.05.02.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur


kapasitas dan

profesionalisme

sumber daya

aparatur

120.000 1.05.1.05.02.05.45. Pengembangan dan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

112.000.000,00 Jumlah ASN

yang

mengikuti

bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-un

dangan

8 org Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%Palangka

Raya/Provinsi

lainnya dan

Jakarta

80.000 1.05.1.05.02.06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tingkat

ketepatan

waktu

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan


kapasitas dan

profesionalisme

sumber daya

aparatur

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 6 dari 11

80.000 1.05.1.05.02.06.01. Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

75.000.000,00 Jumlah

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SOPD

8 bh Cakupan

peningkatan

Pelayanan

dan Kinerja

Badan

Kesbangpol

80%kuala

pembuang

400.000 1.05.1.05.02.17. Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Persentase

pembinaan

pengemban

gan

wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

80% 300.000.000,00 Prioritas lainnya Meningkatnya

ketertiban dan

ketentraman

wilayah

275.000 1.05.1.05.02.17.03. Kegiatan Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur

bangsa

225.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

akan

Nilai-nilai

Luhur Budaya

Bangsa

3 Keg Persentase

pembinaan

wawasan

kebangsaan

dan

kemitraan

pengemban

gan

wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

80%Kab. Seruyan

dan Kab./Kota

di Kalteng

125.000 1.05.1.05.02.17.13. Kegiatan pembinaan dan

pengembangan wawasan

kebangsaan

75.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembang

an Wawasan

Kebangsaan

2 keg Persentase

pembinaan

wawasan

kebangsaan

dan

kemitraan

pengemban

gan

wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

80%Kab. Seruyan

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 7 dari 11

200.000 1.05.1.05.02.18. Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Persentase

pembinaan

kemitraan

pengamban

gan

wawasan

kebangsaan


ketertiban dan

ketentraman

wilayah

100.000 1.05.1.05.02.18.14. Kegiatan pembinaan forum bela

negara (FBN)

50.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Pembinaan

Forum Bela

Negara (FBN)

2 keg Persentase

pembinaan

wawasan

kebangsaan

dan

kemitraan

pengemban

gan

wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

80%Kab. Seruyan

100.000 1.05.1.05.02.18.15. Kegiatan pembinaan forum

pembauran kebangsaan (FPK)

50.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Pembinaan

Forum

Pembauran

Kebangsaan

(FPK)

2 keg Persentase

pembinaan

wawasan

kebangsaan

dan

kemitraan

pengemban

gan

wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

80%Kab. Seruyan

600.000 1.05.1.05.02.21. Program pendidikan politik

masyarakat

Persentase

pembinaan

politik dan

kemasyarak

atan


ketertiban dan

ketentraman

wilayah

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 8 dari 11

100.000 1.05.1.05.02.21.01. Kegiatan Penyuluhan kepada

masyarakat

75.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Penyuluhan

kepada

Masyarakat

2 keg Persentase

pembinaan

politik

daerah

80%Kab. Seruyan

250.000 1.05.1.05.02.21.14. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan politik daerah

510.000.000,00 Jumlah Data

dan Informasi

Situasi

Perkembanga

n Politik

Daerah

12 dok Persentase

pembinaan

politik

daerah

80%Kab. Seruyan

100.000 1.05.1.05.02.21.15. Kegiatan inventarisasi dan

pembinaan partai politik

75.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Inventarisasi

dan

Pembinaan

Partai Politik

2 keg Persentase

pembinaan

politik

daerah

80%Kuala

Pembuang

100.000 1.05.1.05.02.21.16. Kegiatan inventarisasi dan

pembinaan ormas dan LSM

75.000.000,00 Jumah

Kegiatan

Inventarisasi

dan

Pembinaan

Ormas dan

LSM

2 keg Persentase

pembinaan

politik

daerah

80%Kuala

Pembuang

50.000 1.05.1.05.02.21.17. Kegiatan verifikasi bantuan

keuangan partai politik

50.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Verifikasi

Bantuan

Keuangan

Partai Politik

1 keg Persentase

pembinaan

politik

daerah

80%Kuala

Pembuang

350.000 1.05.1.05.02.26. Program Penanganan Konflik

dan Pengawasan Orang Asing

Persentase

Penangana

n Konflik

dan

Pengawasa

n Orang

Asing


ketertiban dan

ketentraman

wilayah

RKPD - PPAS

Pagu


Maju 2020

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 9 dari 11

125.000 1.05.1.05.02.26.01. Pembinaan dan Pemamtauan

Orang Asing

85.000.000,00 Jumlah Warga

Negara Asing

yang berada

di Kabupaten

Seruyan

24 org Angka

Konflik

Sosial

1

kasus

Kab. Seruyan

225.000 1.05.1.05.02.26.03. Kegiatan penanganan konflik

sosial

200.000.000,00 Jumlah

Konflik Sosial

yang

tertangani

1 kasus Angka

Konflik

Sosial

1

kasus

Kab. Seruyan

250.000 1.05.1.05.02.27. Program Kewaspadaan Dini dan

Kerjasama Intelkam

Persentase

Kewaspada

an Dini dan

Kerjasama

Intelkam


ketertiban dan

ketentraman

wilayah

150.000 1.05.1.05.02.27.03. Kegiatan Kominda 100.000.000,00 Jumlah data

dan informasi

situasi dan

kondisi

daerah

kabupaten

seruyan

12 dok Angka

Konflik

Sosial

1

kasus

Kab. Seruyan

- 1.05.1.05.02.27.06. Kegiatan kewaspadaan dini

pemerintah daerah

- Jumlah

Kegiatan

Kewaspadaan

Dini

Pemerintah

Daerah

- Angka

Konflik

Sosial

--

100.000 1.05.1.05.02.27.07. Kegiatan pembinaan forum

kewaspadaan dini masyarakat

(FKDM)

75.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Kewaspadaan

Dini

Pemerintah

Daerah

2 keg Angka

Konflik

Sosial

1

kasus

Kab. Seruyan

RKPD - PPAS

Prakiraan

20Maju 20

Pagu

Indikatif 2019

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

9 10

Halaman 10 dari 11

1.05.1.05.02.32. Program peningkatan ketahanan

di bidang Ekonomi, Sosial dan

Budaya

Persentase

peningkatan

Ketahanan

Sosial

Budaya dan

Ekonomi

Daera

80%Prioritas lainnya Meningkatnya

ketertiban dan

ketentraman

wilayah

175.000 1.05.1.05.02.32.03. Kegiatan ketahanan sosial dan

pelestarian / pengembangan seni

budaya daerah

125.000.000,00 Jumlah Data

dan Informasi

Ketahanan

Sosial dan

Pelestarian/

Pengembang

an Seni

Budaya

Daerah

12 dok Cakupan

peningkatan

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama dan

Ekonomi

Kemasyarak

atan

80%Kab. Seruyan

125.000 1.05.1.05.02.32.04. Kegiatan pembinaan kerukunan

umat beragama dan aliran

kepercayaan

75.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Pembinaan

Kerukunan

Umat

Beragama

dan Aliran

Kepercayaan

2 keg Cakupan

peningkatan

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama dan

Ekonomi

Kemasyarak

atan

80%Kab. Seruyan

RKPD - PPAS

Pagu


20Maju 20

400.000.000,00 600.000

3 4 621

No.

5

Keluaran

Indikator Kinerja

Hasil

7 8


pemerintahan

Alokasi Dana


Prioritas

Daerah

Sasaran


Program

Lokasi

(000)

Halaman 11 dari 11

125.000 1.05.1.05.02.32.05. Kegiatan pembinaan dan

pengembangan ketahanan

ekonomi daerah

75.000.000,00 Jumlah

Kegiatan

Ketahanan

Ekonomi

Daerah

2 keg Cakupan

peningkatan

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama dan

Ekonomi

Kemasyarak

atan

80%Kab. Seruyan

175.000 1.05.1.05.02.32.06. Kegiatan monitoring dan evaluasi

ketahanan ekonomi daerah

125.000.000,00 Jumlah Data

dan Informasi

Ketahanan

dan

Perkembanga

n Ekomoni

Daerah

12 dok Cakupan

peningkatan

Ketahanan

Seni,

Budaya,

Agama dan

Ekonomi

Kemasyarak

atan

80%Kab. Seruyan

TOTAL

Kuala Pembuang, 11 Juli 2018

RKPD - PPAS

Prakiraan

Maju 2020Pagu

Indikatif 2019

9 10

4.613.377.200,00 5.000.000


R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019 merupakan dokumen yang berisi tentangh identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2019. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan rioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja

yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan, instansi vertikal yang merupakan mitra kerja, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.


R E N C A N A K E R J A 2 0 1 9

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menuju terciptanya rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI pada Pemerintah Kabupaten Seruyan. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusun Rencana Kerja ke depan.

Kuala Pembuang, 23 Juli 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,


NIP. 19650228 198812 1 001

jl. moh. hatta nomor telp./facs. (0538) 2022310 kuala pembuang 74212 kalimantan tengah ... · 2018....

Documents