JENIS - JENIS ANGKUTAN UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

7. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggara kan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- Izin penyelenggarakan angkutan orang dalam trayek;

- Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau

- Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

- kewajiban diatas tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans dan pengangkutan jenazah

8. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Antara lain:

1. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186).

2. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187).

3. Perusahaan Angkutan Umum wajib

mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188).

2. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

5. Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan

- Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek

6. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal meliputi:

- keamanan; - keselamatan; - kenyamanan; - keterjangkauan; - kesetaraan; dan - keteraturan.

4. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransik an tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 (Pasal 189).

5. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan. (Pasal 190).

6. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. (Pasal 191).

3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

7. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. (Pasal 192 ayat 1).

1. Lalu-lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu-lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan.

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Rambu Lalu-Lintas adalah Bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- Asas transparan; - Asas akuntabel; - Asas berkelanjutan; - Asas partisipatif; - Asas bermanfaat; - Asas e�sien dan efektif; - Asas seimbang; - Asas terpadu; dan - Asas mandiri.

7. Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi

8. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda.

9. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.

10. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- Rambu perintah atau rambu larangan; - Marka Jalan; - Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; - Gerakan Lalu Lintas; - Berhenti dan Parkir; - Peringatan dengan bunyi dan sinar; - Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau - Tata cara penggandengan dan penempelan

dengan kendaraan lain.

11. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukan:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

- Surat Izin Mengemudi; - Bukti lulus uji berkala; dan/atau - Tanda bukti lain yang sah.

12. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan SIM adalah harus memenuhi syarat usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian.

a. Syarat usia, ditentukan minimal sebagai berikut:

• Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D

• Usia 20 tahun untuk SIM B I • Usia 21 tahun untuk SIM B II b. Syarat administratif, meliputi: • Identitas diri berupa KTP; • Pengisian formulir permohonan; dan • Rumusan sidik jari. c. Syarat lulus ujian, meliputi: • Ujian teori; • Ujian praktik; dan/atau • Ujian Keterampilan melalui simulator

13. Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: - Mengemudikan Kendaraan melebihi batas

kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU 22 Tahun 2009; dan atau

- Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

14. Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

- Ambulans yang mengangkut orang sakit; - Kendaraan untuk memberikan pertolongan

pada Kecelakaan Lalu Lintas; - Kendaraan pimpinan Lembaga Negara

Republik Indonesia; - Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing

serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

- Iring-iringan pengantar jenazah; dan - konvoi dan/atau Kendaraan untuk

k e p e n t i n g a n t e r t e n t u m e n u r u t pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- Keamanan; - Keselamatan; - Kenyamanan; - Keterjangkauan; - Kesetaraan; dan - Keteraturan.

16. Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek terdiri atas:

- Angkutan lintas batas negara; - Angkutan antarkota antarprovinsi; - Angkutan antarkota dalam provinsi - Angkutan perkotaan; atau - Angkutan perdesaan

17. Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus:

- Memiliki rute tetap dan teratur; - Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan

atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan

- Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

18. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

19. Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

20. Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.