jdih.pemkomedan.go.id no 1 tahun 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan...

19

Upload: dangthuy

Post on 17-Jun-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 2: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 3: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 4: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 5: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 6: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 7: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 8: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 9: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 10: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 11: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 12: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 13: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 14: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 15: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 16: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 17: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 18: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

Page 19: jdih.pemkomedan.go.id NO 1 TAHUN 2018.pdfbahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 2 ... Penyelenggaraan

jabar.kemenag.go.idjabar.kemenag.go.id/file/file/BidangHAji/dkoi1464310710.pdfbahwa dalam rangka melaksanakan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, perlu menetapkan

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2006/kaltim8-2006.pdfbahwa untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, ... tentang Penyelenggaraan Angkutan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenBanjar-2011-6.pdfbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

BAB I PENDAHULUAN - repository.upi.edurepository.upi.edu/6458/4/S_PKR_0906782Chapter1.pdfbahwa usaha-usaha pimpinan dalam membina hubungan dengan anggotanya ... Pengaruh Pembinaan

jdih.pemkomedan.go.id · Dan Pungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1); ... pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/Perda_No_29_Tahun_2004.pdfBahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan ... Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan,

pekanbaru.go.idpekanbaru.go.id/d/perda/07092018/15967-PERWA-NO-25-TH-2016.pdfbahwa Puskesmas Di Kota Pekanbaru telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2004/KabupatenBandung-2004-4.pdfbahwa tujuan penyelenggaran pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG - jdih.malangkab.go.idjdih.malangkab.go.id/uploads/Perda_2_th_2009.pdfbahwa dalam rangka tertib adminis trasi pendaftaran penduduk dan p encatatan sipil

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERATURAN DAERAH …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenBatang-2010-14.pdfbahwa besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARAjdih.penajamkab.go.id/assets/Peraturan Bupati No. 13 Thn 2011.pdfbahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

jdih.pemkomedan.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi ... dilengkapi dengan papan nama yang mernuat nama. lambang dan alamat Organisasi:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KabupatenBanggai-2009-3.pdfbahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

jdih.pemkomedan.go.id NO 2 TAHUN 2018.pdf · RfNCIAN TUGAS DAN FUNGSI ... Pembentu kan Daerah Otonom Kota-Kota Besar ... Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN …jdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_09_2015.pdfbahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkewajiban menjamin iklim inventasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 … No. 33 Tahun 2004.pdfbahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak

Scanned Image - jdih.jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15148_skgub322-2019.pdfbahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian Tim Pengelolaan Barang Milik

jdih.pemkomedan.go.id NO...(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan sub urusan …

jdih.pemkomedan.go.id no 48.pdfPembentukan 18 (Delapan Belas) Kecarnatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUTditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/KabupatenGarut-2008-3.pdfbahwa penataan dan pengendalian bangunan di Kabupaten Garut harus menjamin kepastian

jdih.pemkomedan.go.id NO 34 TAHUN 20… · KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA Jalan Kapten Maulana Lubis NO. 2 Telepon : 45124 2 MED AN-2C112 PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR q TAHUN

GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI …jdih.jambiprov.go.id/fileperaturan/2761PerdaNo8Th2013.pdfbahwa proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/purbalingga5-2005.pdfbahwa lingkungan hidup merupakan rhmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa

jdih.pemkomedan.go.id No...Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

jdih.pemkomedan.go.id · 2021. 2. 3. · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Sekretaris Daerah adalah

jdih.pemkomedan.go.id...8. Peraturan Pemerintah Nor-nor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG … BARAT_5_2010.pdfbahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi ... perizinan di bidang perhubungan sesuai

ARTIKEL PROFIL KEGAGALAN KONSTRUKSI SIMBOLIK SISWA …simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/.../e5898de0ce4219b7fa9a220184a6c879.pdfbahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengubah pola geometris

Scanned Image - jdih.jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15099_skgub267-2019.pdfBahwa berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yooakarta

jdih.pemkomedan.go.id NO 3 TAHUN...PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 0614512412 - 20112 PERATURAN WALI KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG BAGIAN HUKUM DAN ...pangkalpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Perda_Belitung_2008_10.pdfbahwa Tanda Daftar Perusahaan merupakan kewenangan

jdih.pemkomedan.go.id NO 30 TAHUN 2011.pdfPeraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi ... oleh

jdih.pemkomedan.go.id NO...Menetapkan : 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenBerau-2011-31.pdfbahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan

jdih.pemkomedan.go.id · 2021. 2. 3. · kesehatan yang sangat Dasar. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program Pelaksanaan